Issuu on Google+

60

1

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Mahasiswa Kritisi Anggaran Pendidikan Hal. 26

Dicari Tokoh DIKBUD KALBAR 2011 Hal. 45

KKR Terapkan Pendidikan Berbasis EdisiKewirausahaan Perdana 2011 KAPUAS EDUKASIA

Hal. 51


2

59

BERANDA REDAKSI Media Komunikasi Pendidikan

Meretas Kalbar Cerdas

KAPUA EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

KAPUAS Edukasia

PENANGGUNG JAWAB Prof. Dr. Hamid Darmadi, M.Pd PEMIMPIN REDAKSI H Nur Iskandar, SP DEWAN REDAKSI Drs. H. Salekan Marli Hj. Riana Febrianti, S.Psi, Psi Drs. H. Momon Salomon, M.Pd Dr. Leo Sutrisno Drs. Slamet Tarno, M.Si KESEKRETARIATAN Drs. H. Saleh Mahmud

ALAMAT REDAKSI Jl. Sutan Syahrir, Kompleks Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Telp. 0561. 7083005 www. dewanpendidikankalbar.or.id

Pesisir Kalbar hanya dapat dijangkau dengan perahu motor

BRAVO! Congrat. Selamat Dewan Pendidikan‌atau ada katakata lain yang lebih tepat untuk menyambut lahirnya bayi mungil media komunikasi pendidikan bernama Kapuas Edukasia. Ucapan selamat, congrat, bravo, gracias, victory bahkan sugeng rawuh pantas dikemukakan karena media komunikasi saat ini menjadi tuntutan bagi masyarakat maju dan berkembang. Maju karena perkembangan sain dan teknologi telah mengantarkan kita pada sebuah dinamika yang bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Media komunikasi lisan dan cetak serta elektronik menjembatani berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Kepentingan itu bermacam-macam, namun bagi Kapuas Edukasia sesuai dengan namanya sebagai sungai terpanjang di Indonesia—melintasi hulu sampai hilir Kalimantan Barat. Edukasia berarti pendidikan. Secara simbolik Kapuas Edukasia tidak hanya sebagai sungai terpanjang yang menyiratkan usia panjang, namun visi jauh ke depan; melintas batas. Melintasi batas etnis, agama, partai politik, maupun sekat sosial lainnya. Selain itu air yang mengalir sejak Kapuas ada menyiratkan dinamika tiada henti. Mengalir sampai jauh dengan menebar manfaat kepada lingkungannya.Hulu sampai hilir—hilir sampai hulu. Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat yang populer disingkat dengan DPPKB menyadari aspek penting media komunikasi pendidikan ini dalam rangka menampung aspirasi dari para guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua murid, masyarakat, dinas pendidikan, penilik sekolah, wakil rakyat di lembaga DPRD yang terhormat, hingga kepada siapa saja yang membutuhkannya. Aspirasi itu penting ditampung untuk kemudian dianalisa serta dicari pemecahannya. Untuk itu semua komponen masyarakat perlu tahu apa saja yang sudah, sedang dan akan dikerjakan oleh para pengambil keputusan. Dewan Pendidikan pantas melahirkan Kapuas Edukasia dalam rangka mengakselerasi distribusi informasi. Di mana setiap informasi itu mengandung unsur tugas dan fungsi Dewan Pendidikan sebagai agen penasihat, agen pendukung, agen mediasi, maupun agen kontrol sosial. Media komunikasi pendidikan ini menjadi penting dan strategis karena melibatkan masyarakat luas. Keterlibatan yang intensif itu ditandai dengan terbukanya beranda redaksi untuk interaksi, tersedianya rubrikasi yang menampung aspirasi, tersajikannya laporan-laporan menarik yang menginspirasi, hingga tercapai citacita bersama pendidikan, yakni mewujudkan kualitas sumber daya insani. Mewujudkan Kalbar cerdas. Cerdas secara intelektual, sosial maupun spiritual. Sumber daya insani yang berkualitas diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui program Dinas Pendidikan yakni mewujudkan Kalbar cerdas. Kalbar cerdas adalah visi dari Dewan Pendidikan merujuk pada program pemerintah tersebut karena fungsi Dewan Pendidikan meliputi advisory agency, supporting agency, mediatory agency dan social control agency. Majalah Kapuas Edukasia hadir untuk tujuan tersebut. Hadir dan mengalir laksana Sungai Kapuas. Membentang panjang melintas batas. Terus mengalir dinamis tanpa henti dengan semangat berbagi ilmu serta informasi. Pada edisi perdana ini kami hadirkan liputan utama pendidikan di tapal batas bekerjasama dengan pemberitaan Borneo Tribune dan Tribune Institute. Melalui kolaborasi ini kita melihat betapa masyarakat membutuhkan realisasi dari janji-janji sebagai bukti. Juga kami hadirkan bagaimana CSR membantu pendidikan dalam arti luas. Semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari setiap rubrikasi yang kami hadirkan. Selamat menikmati sajian informasi dari kami. Salam. S

Redaksi Menerima surat pembaca, foto dan hendaknya dilampirkan kartu identitas. Serta pula no telepon anda. Surat untuk redaksi bisa pula di alamatkan melalui email ke; nuris_kand@yahoo. com atau iskandar.nur@gmail.com

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


58

3

LAPORAN UTAMA: Pendidikan di Perbatasan

6 Fo bersama Walikota Foto Pontianak seusai dialog Po

D A FT A R I S I

Para guru dari wilayah binaan YPPN untuk program multikulturalisme audiensi ke DPPKB

12

Tarik Menarik Anggaran Pendidikan

Dewan Pendidikan bersama Walikota Sutarmidji

46 14.654 Orang Kalbar Buta Aksara

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Tajuk.............................................................................4 Sekolah Satu Atap Masuk APBN.........................9 Kapuas Hulu Minta Sekolah Satu Atap.........10 APBN Jangan untuk Jawa dan Sekitarnya....11 CSR Mendekatkan Dua Hati..............................15 Dewan Pendidikan Kirim Rekomendasi ke Gubernur..................................................................18 Kolom: Leo Sutrisno.............................................20 Awas Penggunaan Dana BOS...........................25 Mahasiswa Kritisi Anggaran Pendidikan.......26 CRS Direkomendasikan Masuk Musrenbang...........................................................27 Disbun Respon Dana CSR..................................28 Kunjungan Dewan Pendidikan Jakarta Barat............................................................29 Focus Group Discussion Dewan Pendidikan................................................32 Kolom: Hamid Darmadi.......................................35 Milton Berikan Kuliah Umum PKR...................42 Bimtek Pendidikan Karakter..............................44 Dicari Tokoh Dikbud Kalbar 2011....................45 Bangun Perdamaian dan Karakter Bangsa.....................................................47 RSBI Kalbar Harus Dapat Diandalkan.............50 KKR Terapkan Pendidikan Berbasis Kewirausahaan.......................................................51 Valentino Raih Perunggi di Afsel......................53 Mendiknas Bangun Asrama Siswa di kapuas Hulu............................................................................54 Galeri Foto................................................................55

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


TAJUK 4

57

Angin Surga APBD 22,7 Persen Bidang Pendidikan

P

endidikan sebagai tulang punggung kemajuan suatu bangsa tidak ada yang menafikan. Begitu pula dengan kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan adalah hasil dari implementasi pendidikan yang tidak berkualitas. Akibat alokasi dana pendidikan yang rendah suatu negara terpur uk dan menjadi bangsa jongos. Adapun negara yang berinvestasi pendidikan berkualitas menguasai sumber-sumber produktif, walaupun kondisi sumber daya alamnya rendah. Jepang dan Singapore adalah contoh negeri dekat Indonesia. Negara ini kecil, tapi menguasai dunia. Sementara Indonesia, besar, namun kerap diperdaya. Untuk itulah dalam amandemen UUD 1945 dituangkan besaran anggaran pendidikan agar berada pada titik 20 persen. Bahkan sebaiknya lebih. Ini amanat buat APBN dan APBD. Bagi pelanggar amanat UUD 1945 ini sama dengan melanggar payung hukum tertinggi di NKRI serta bisa berdampak buruk. Seorang kepala daerah bisa diturunkan karena melanggar UU, apalagi UUD 1945. Ketika Gubernur Kalimantan Barat di dalam rapat paripurna pengesahan APBD 2012 menyatakan bahwa anggaran pendidikan di dalam APBD 2012 mencapai angka 22,7 persen kita pantas bergembira. Bergembira karena serasa mendapat belaian angin surga lantaran indeks komposit alokasi dana pendidikan yang masuk di APBD 2012 (selama masa pembahasan) baru

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

sekitar 7,4 persen dari sekitar Rp 2 triliun total jenderal rupiah di APBD 2012. Angka tersebut sangat jauh dari amanah UUD 1945 yang menyebutkan APBN dan APBD harus dianggarkan sebesar 20 persen bagi dana pendidikan. Informasi yang dipetik melalui seminar alokasi dana 20 persen sesuai amanat UUD 1945 yang diseleng garakan pada akhir Nopember 2011 dan ditindak-lanjuti dengan diskusi terfokus bersama badan perencana sehingga berbuah rekomendasi kepada Gubernur Kalbar serta Ketua DPRD Kalbar ternyata bergema. Rekomendasi Dewan Pendidikan sama dengan rekomendasi suara rakyat karena keberadaan Dewan Pendidikan Kalbar merupakan kepanjangan tangan rakyat. Dewan Pendidikan adalah buah reformasi di mana program pendidikan tidak lagi “Top Down” tapi “Bottom Up”. Tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Dewan Pendidikan Kalimantan Barat yang keanggotaannya berasal dari berbagai unsur di lembaga masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi. Selain pengamatan langsung, juga mencari sasaran strategis untuk melakukan perubahan. Perubahan dari IPM Kalbar di nomor 28 dari 33 provinsi mesti diungkit pula melalui pendidikan. Begitupula akreditasi sekolah yang rata-rata C perlu ditingkatkan menjadi B, bahkan A. Adapun ratarata ujian nasional dengan nilai 28 dari 33 provinsi di tahun 2012 mestinya juga meningkat seiring meningkatnya anggaran.

Infrastruktur jalan ke Sajingan baru pengerasan

Perjalanan Tim Dewan Pendidikan saat kunjungan ke daerah perbatasan Erna Listiana menyerap informasi di sela acara FGD di Sambas

Spirit pendidikan karakter

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Ga leri 56

5

H Idrus Adam memoderatori Rakor Dewan Pendidikan, Nopember 2009

Pembukaan Rakor Pertama 2009

Dr Leo Sutrisno didampingi Padmi Chendramidi menyampaikan gagasannya Wakil Ketua Dewan Pendidikan, Salekan Marli berikan keterangan pers

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Alam adalah sumber inspirasi untuk pembelajaran juga laboratorium lingkungan ini agar berkelanjutan Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Galeri

Laporan Utama 6

55

Usung semangat plural

Pendidikan di Perbatasa Perbatasan SMK Entikong kondisinya relatif baik, namun asrama pelajar kurang terawat.

Senin, 4 Juli 2011 pukul 10.00 WIB tim dari Dewan Pendidikan Kalbar mengunjungi perbatasan Entikong-Tebedu untuk melihat dari dekat kondisi pembelajaran yang semestinya berjalan. Tiba di Kecamatan Entikong disambut Camat, Drs Ignatius Irianto. Diterima setelah pembukaan kegiatan pelatihan dari Disosnakertrans.

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

A

da 5 desa dan 4 desa berbatasan langsung dengan jiran. Di antara desa itu ke Sungkung butuh waktu 1-2 hari, dengan sendirinya masalah utama bagi guru dan murid adalah transportasi. Akibat transportasi berat lantaran jalan raya tidak ada maka biaya dan waktu menjadi barang paling mahal. Inilah masalah mendasar pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan yang pertama

mencolok mata. Di perbatasan EntikongTebedu ada SMK teknik mesin dan otomotif. Ada juga SMEA swasta. “Di Musrenbang kita minta dibangun SMA u m u m ,” k a t a Pa k C a m a t . Di Entikong juga akan dibuka cabang kampus STKIP. “Kami akan terima mahasiswa baru tahun ini,” timpal Camat. Menurut Komisioner Dikti Dewan Pendidikan, Drs Slamet

DPPKB bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar

Mediasi bersama Rektor Untan Prof Dr H Chairil Effendy, MS

Rakor Dewan Pendidikan 2010 Penguatan di Manajemen Mutu Pendidikan

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Laporan Utama 54

Mendiknas Bangun Asrama Siswa di Kapuas Hulu PEMKAB Kapuas Hulu boleh berbangga. Pasalnya, Mendiknas menyatakan siap membangun asrama siswa di perbatasan. Khusus di Kalbar, hanya dua kabupaten yang mendapat bantuan itu, yakni Kapuas Hulu dan Sintang. Hal itu dikatakan Kadis Disdikpora Kapuas Hulu, Antonius, belum lama ini. Ia mengatakan kabar gembira itu merupakan bagian dari Program Pendidikan Indonesia oleh Mendiknas. Kemendiknas beralasan sudah saatnya gedung asrama dibangun untuk memenuhi kewajiban penuntasan belajar. Pembangunan gedung

asrama nantinya akan dibangun di tiap kecamatan yang telah dipilih. Ada beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Semitau, dan Kecamatan Badau. “Prioritas asrama di kecamatan yang akses ke sekolah dengan warga sulit dijangkau. Pembangunan gedung itu nanti dimulai pada tahun 2012,” kata Antonius. Ia menambahkan, pembangunan gedung asrama juga mer upakan bagian dari serangkaian kegiatan untuk mengatasi persoalan pendidikan di Kapuas Hulu. Selain masalah kekurangan

bangunan lokal sekolah, jumlah guru, dan tidak adanya sekolah yang mudah dijangkau oleh para siswa yang ingin sekolah. Berkaitan deng an kekurangan tenaga guru, Antonius meng atakan pihaknya telah mendapat jatah 8 guru untuk belajar pendidikan guru di Perguruan Ting gi terkemuka di Indonesia. “ Tu g a s n y a k e l a k membantu kekurangan jumlah guru saat ini serta guru-guru itu nanti bisa mengedepankan IPTEK sebagai pelajaran berbasis IT,” harapnya.

Pendidikan di Perbatasan an

Tarno, M.Si cabang STKIP ini perlu ditinjau. “Jika akreditasi C s e m e s t i n y a t i d a k b i s a ,” katanya. Yang boleh akreditasi A. “Jangan keluar biaya besar tapi alumninya nanti tidak bisa dipakai. Saran saya konsultasi ke dewan pendidikan,” imbuhnya. Di Entikong terdapat SD sebanyak 19, SMP berjumlah 4. SMK sebanyak 2 unit. Pelajar tertampung. Jumlah putus sekolah relative kecil. Namun jumlah yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang tertinggi masih sangat besar. Kondisi Kepala Sekolah, umumnya mereka yang bergerak ke mana-mana, kendati medan berat. Mereka mengurus gaji guru dlsb. Mereka sibuk, namun jadi tidak bosan di tempat. Lebih bertahan. “Meeting di pusat kecamatan sering. Kejenuhan kurang,” ungkap Camat. Medan berat seperti ke Sungkung amat terg antung kapasitas air. Butuh waktu 4 jam

jika air ideal. Itu sudah paling cepat. “Jika air surut perahu perlu didorong. Sebaliknya jika air terlalu besar juga tidak boleh naik perahu karena tak bergerak. Walau mesin 14-40 pk perahu bodi panjang.” Masalah yang ditemui di level sekolah adalah mubelair. Rata-rata fasilitas sekolah rusak. Meja, kursi, dan bagian gedung. Di perbatasan mereka meng gunakan mata uang Ringgit. Di Sui Tembawang lebih populer ringgit dibandingkan Rupiah. Di batas sekali rupiah tidak laku. Mereka pakai Ringgit. Dusun Gun Tembawang dan Dusun Badat semua transaksi menggunakan Ringgit. Orientasi mereka ke Jiran sana. Jual beli. Resep Penyebaran Guru yang Merata Harry guru Bimbingan Konseling di daerah perbatasan Desa Sungkung, Kecamatan

Contoh asrama pelajar di Sekolah Menengah Kerajaan Tebedu, Malaysia.

PROJECT SETENGAH GAGAL. Bangunan border development centre yang kosong karena tidak ada listrik yang memadai. Lokasinya tidak jauh dari SMK Entikong. Deviasi yang miris KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

7


Laporan Utama 8

Entikong yang berbatasan dengan Tebedu, Malaysia. Dia menjadi PNS medio tahun lalu serta mesti meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai pengelola dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Menurut Harry dana PNPM yang terserap di Entikong relatif sangat baik karena 100 persen tidak ada kebocoran. Seingatnya dana terserap sekitar Rp 3 miliar dan itu disambut hangat masyarakat untuk membangun infrastruktur, terutama jalan. Infrastruktur jalan adalah yang paling prioritas dan momok bagi masyarakat pedalaman tak terkecuali guru. Harry bercerita banyak pengalamannya menjadi guru di perbatasan yang perhat ian pemerintah dirasakannya paspasan. Kesan garda terdepan, bukannya beranda belakang pembangunan masih tersa sebagai lips service belaka. Di sekolah tempatnya bekerja jalur satu-satunya adalah air. Dana yang harus dirogoh dari kocek berbilang ratusan ribu rupiah untuk sekali trip. Untuk pulang pergi sudah terkuras setengah juta rupiah. “Bagaimana guru yang mengajar di perbatasan mau betah?” katanya. Penyakit penyebaran guru yang tidak merata menurut Harry dapat ditanggulangi pemerintah jika sarana jalan terbangun. “Kondisi kita sangat berbeda deng an neg eri tetang g a,” KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

ungkapnya. Penjelasan Harry senada dengan pengakuan Camat Entikong, Drs Ignatius Irianto bahwa guru tidak betah mengajar di pedalaman karena akses jalannya begitu berat. Bahkan tidak sedikit guru yang mengajar menggunakan paspor ke border Entikong, masuk ke jalan Tebedu, parkir motor di sana, kemudian masuk ke wilayah SD tempatnya mengajar dengan berjalan kaki selama satu jam. Untuk itu kata Pak Camat, jika ingin melakukan penyebaran guru yang merata, pemerintah sepantasnya memprioritaskan pembangunan jalan perbatasan. “Malaysia kok bisa, kenapa kita tidak?” Begitu retorika Pak Camat dan Harry. Begitu pula keluhan banyak warga perbatasan yang dirasakan oleh tim survey dari Dewan Pendidikan Provinsi K alimantan Barat. Bahkan seorang mahasiswa magang asal Jerman yang melakukan

perjalanan dari Pontianak ke Kuching berceloteh ringan, “Yang membedakan Indonesia dengan Malaysia adalah lubang di jalan. Jika kita tidak bisa tidur berarti itu sudah di Indonesia.” Demikian Dorina Luitse Schulte. Pernyataan Dorina mengasosiasikan kita kepada jalan negara yang perawatannya kurang baik, boro-boro mau bercerita soal pembangunan jalan sebaik kualitas Malaysia di perbatasan yang sudah hotmix. Sudah sekualitas landasan pesawat terbang, atau layak dilewati mobil tank. Kenyataan tersebut di atas adalah salah satu realita lapangan yang bisa jadi sudah dikeluhkan sejak dahulu kala, namun sampai sekarang pemerintah daerah hingga pusat belum punya obat mujarab. Alih-alih pemerintah pusat justru diributkan dengan masalah Nazaruddin, Bendahara Partai Demokrat yang kabur ke Singapore sampai ke Argentina yang membuat pusing kepala negara, menteri dan komentator. Pendidikan? Entah siapa yang memberikan perhatian. Apalagi pendidikan di perbatasan? Entahlah. Yang jelas Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat turun melakukan survey dan pencatatan dengan tujuan akhir rekomendasi ke dalam Perda Pendidikan dengan episentrum Pendidikan Perbatasan.

53

berhasil meraih perunggu di Durban, Afrika Selatan. Dia berhasil menyisihkan 43 peserta negara yang mengikuti di bidang sains ini,” terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, A Akim, Kamis (14/12) kemarin. Akim menambahkan berhasilnya Valentino meraih per ung gu di Internasional menambah deretan panjang para pelajar asal Kalbar yang berprestasi. Pada tahun 2011, Kalbar berhasil mencetak para pelajar meraih penghargaan di Internasional itu sebanyak 11 orang. “Untuk torehan prestasi itu, kita mulai dari tahun 2009. Kita berhasil meraih medali perak. Lalu tahun selanjutnya, kita

mendapatkan medali emas dan tahun ini kita hanya mendapat perunggu,” ucap Akim. Setiap tahun, sejak 2009 hingga tahun 2011, pelajar Kalbar dapat menorehkan prestasi dunia dan hal ini harus terus dibina serta ada pengkaderannya. Proses penjaringan terus berkelanjutan hing g a pengharg aan bagi mereka yang berhasil dalam meraih prestasi termasuk juga kerjasama dengan tim pengajar. “Semua akan dikelola provinsi, setelah sistim penjaringan di tingkat kabupaten/kota mereka akan ditarik ke provinsi dan dananya akan dialokasikan dari dana APBD,” kata Akim. Tahun 2009 terdapat satu pelajar Fisika atas nama Dewi, yang menoreh prestasi dunia menjadi peringkat enam dunia di Ajarbaijan. Di 2010 terdapat dua pelajar yakni dalam debat Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin juara satu dunia di Amerika.

monitoring pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh lembaga pendidikan yang ada di kawasan perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil. “Hingga saat ini masih ditemukan sekolah yang tenaga pengajarnya sangat minim. Oleh karena itu, untuk masa-

masa mendatang, Fraksi PAN berharap agar penerimaan PNS diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan ditempatkan pada daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau terpencil. Dengan demikian kawasan tersebut dapat mengalami akselerasi peningkatan sumberdaya manusia,” ujarnya.

VALENTINO Raih Perunggu di Afrika Selatan Va l e n t i n o S u d a r y o berhasil meraih medali perunggu dalam mengikuti 8th International Junior Olympiade dalam bidang Sains di Durban, Afrika Selatan, beberapa waktu yang lalu. Atas prestasi ini, seorang pelajar dari SMP Tunas Bangsa, Kabupaten Kubu Raya mendapat hadiah dari Pemprov berupa uang pembinaan. Bahkan, perguruan swasta yang ada di Kota Pontianak siap membebaskan pembiayaan apapun jika siswa kelas IX A ini jika ingin menempuh jenjang pendidikan di tempatnya. “Belum lama ini, seorang pelajar dari Kalbar kembali menoreh prestasi cukup membanggakan. Valentino

reformasi birokrasi guna mengurangi beban anggaran daerah,” ujar legislator dapil Kubu Raya ini. Disamping berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidikan khususnya guru, lanjut Izhar, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar dapat melakukan

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


52

Gandhi menjelaskan beberapa pihak yang dilibatkan akan dipetakan untuk dilibatkan dalam penyusunan program tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan pemantauan, karena pemerintah daerah akan

mensinergiskan program yang dikawal dengan dukungan dari dana pemerintah juga dana swasta. “Pihak swasta juga dilibatkan karena untuk membantu Pemkab Kubu Raya, karena jika menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan

Penuhi dengan Penghematan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Provinsi Kalbar berharap alokasi dana untuk sektor pendidikan dapat mencapai 20 persen. Hal ini berdasarkan amanat konstitusi bahwa anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen dari keseluruhan APBD. “Namun jika melihat plafond anggaran pendidikan yang direncanakan pemerintah provinsi pada APBD 2012 justru mengalami penurunan dari total APBD jika kita bandingkan dengan APBD 2011. Hal ini sangat jauh dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Bagaimana kita akan melakukan percepatan peningkatan SDM kalau anggaran yang diperlukan untuk itu sangat minim?” tanya Syarif Izhar Assyuri saat ditunjuk menjadi juru bicara F-PAN dalam membacakan KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

“Melakukan pengurangan terhadap program-program dengan alokasi anggaran cukup besar di setiap SKPD yang belum menggambarkan pada peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan pemerintah kepada publik dan melakukan reformasi birokrasi guna mengurangi beban anggaran daerah.” pemandangan umum di gedung DPRD Kalbar, Jumat, 11 Nopember 2011. Oleh karena itu, Izhar selaku wakil rakyat meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat untuk dapat menambah dan meningkatkan anggaran khusus di bidang pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 di luar pendidikan kedinasan. “Karena bagaimanapun pendidikan merupakan kunci

APBN dengan jumlah yang terbatas dirasakan cukup sulit karena banyak usaha yang ada di Kubu Raya akan dilibatkan untuk membantu di bidang sosial, ekonomi dan struktur lingkung an. Per usahaan dilibatkan dalam prog ram tersebut,” jelasnya.

untuk keluar dari ketertinggalan kita selama ini. Penambahan anggaran pendidikan dapat dilakukan dengan upaya peningkatan pendapatan yang masih memungkinkan untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan guna memenuhi ketentuan 20 persen sesuai amanat UUD 1945,” terang Izhar. Alternatif lain dapat melakukan pengurangan dan penghematan belanja tidak langsung yang tidak terlalu mendesak,bersifat konsumtif serta kurang berpihak dan berdampak pada kepentingan maupun kebutuhan rakyat secara langsung. Tidak hanya itu, juga dapat melakukan pengurangan terhadap program-program yang dianggarkan di setiap unit kerja yang tidak jelas sasaran yang hendak dicapai. “Melakukan pengurangan terhadap program-program dengan alokasi anggaran cukup besar di setiap SKPD yang belum menggambarkan pada peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan pemerintah kepada publik dan melakukan

9

Sekolah Satu Atap Berasrama Masuk APBN Rekomendasi Dewan Pendidikan Kalimantan Barat bergema ke Senayan. Sekolah satu atap berasrama (setapas) diakomodir dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara. Anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. Zulfadhli ketika melakukan kunjungan kerja (kunker) di kawasan perbatasan Indonesia dan Sarawak, Malaysia persisnya di Tanjung Datok, Kabupaten Sambas, telah mendorong dan bersepakat dengan Pemerintah untuk membangun model sekolah satu atap dan berasrama. “Model ini sangat cocok diterapkan di kawasan perbatasan karena akses untuk menjangkau sekolah di kawasan perbatasan itu cukup sulit dan sangat berjauhan. Model sekolah ini telah diterapkan di Malaysia,” ujar Zulfadhli di Gedung Zamrud, baru-baru ini. Zulfadhli yang kerap disapa Bang Zul ini mengutarakan model sekolah satu atap berasrama di kawasan perbatasan ini patut dikembangkan sehingga masyarakat yang ada di perbatasan tidak dinilai sebagai warga kelas dua. “Ide model sekolah ini sudah disepakati dan kini kita telah rumuskan bersama pemerintah. Mudah-mudahan, akhir November ini angka di dalam pembahasan APBN 2012 telah keluar. Yang jelas, ada beberapa titik di kawasan perbatasan di Indonesia yang akan dibangun sekolah satu atap dan asrama,” terang Bang Zul. Kesepakatan bersama itu juga muncul dari rekomendasi Dewan Pendidikan Kalbar di mana pada tahun 2009 telah disurvey sehingga menjadi peta masalah pendidikan. Dari ratusan

Ir. H. Zulfadhli masalah pendidikan di Kalbar dikerucutkan menjadi tiga: pendidikan karakter, perlunya Perda Pendidikan dan keseimbangan SMK 70:30 persen. Adapun pembangunan sekolah di perbatasan menggunakan sistem setapas (sekolah satu atap berasrama). Mantan Ketua DPRD Kalbar ini menegaskan, APBN sendiri telah memenuhi amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Namun ironisnya, keluh Zulfadhli, ternyata APBD Provinsi Kalbar tidak melaksanakan serta melakukan perintah dari UUD 1945 terkait pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. “Semestinya Pemerintah Provinsi dapat mendorong anggaran pendidikan agar mencukupi angka sebesar 20 persen yang diperuntukkan bagi daerah-daerah di perbatasan serta daerah yang masih terisolir,” tegasnya. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


10

Laporan Utama

Kapuas Hulu Minta Sekolah Satu Atap

Janji 20 Terealis 12 asi

SEKOLAH satu atap berasrama (setapas) merupakan alternatif terbaik bagi sarana pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten yang terkenal dengan kerupuk basah dan ikan Arwana tersebut berharap dapat terwujud pembangunan setapas dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal itu dikatakan oleh anggota DPRD Kalbar, Andi Aswad saat melakukan reses beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, sekolah satu atap berasrama memang kebutuhan mendesak bagi masyarakat Kapuas Hulu. Terutama di Kecamatan Bunut Hulu, Pengkadan dan Boyan Tanjung. “Selama ini, khususnya di Danau Sentarum, kebutuhan akan sekolah satu atap merupakan keperluan masyarakat Kapuas Hulu yang memang memiliki keterbatasan KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

“Karena komitmen dari Kementerian Pendidikan, bahwa di tahun 2012 sudah tidak ada lagi kegiatan fisik dan untuk sekolah satu atap kita tunggu di 2012.” Aleksius Akim terutama dalam hal transportasi demi mengenyam pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu,” terangnya. Selain sarana dan prasarana yang cukup jauh, lanjut Andi Aswad, masyarakat memerlukan sekolah satu atap dimulai dari SD hingga SMA. Sementara untuk pengadaan para pengajar sendiri Andi mengatakan Kapuas Hulu juga masih kekurangan. “Di sana masih

kekurangan guru serta bangunan lokal yang sama sekali belum mendapatkan fasilitas. Sama dengan beberapa sekolah yang ada di Kalbar. Hal ini membuat kita prihatin. Lantaran ada bangunan lokal sekolah yang belum lengkap untuk SD, SMP dan SMA. Masyarakat Kapuas Hulu juga mengharapkan biaya sekolah yang murah karena selama ini mereka mengeluhkan biaya

51

KKR Terapkan Pendidikan Berbasis Kewirausahaan Mencapai tujuan Millenium Development Goal’s (MDG’s), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berusaha merangkul berbag ai pihak agak kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pihaknya akan tetap berupaya adanya pendidikan berbasis kewirausahaan karena dengan adanya pendidikan berbasis kewirausahaan dapat menciptakan tenaga-tenaga yang ahli ke depannya. “Pendidikan berbasis kewirausahaan akan tetap diupayakan dapat ber jalan deng an baik. K arena jika kewirausahaan dapat dilakukan sejak awal, diharapkan tidak ada lagi pengangguran ketika lulus sekolah,” kata Muda Mahendrawan, Rabu (14/12) di Takalar, Hotel Mahkota. Muda menuturkan melalui corporate social responsibility (CSR) yang ada pada tiap perusahaan dapat membantu pemerintah dalam mencapai prog ram tersebut. Tidak hanya di bidang pendidikan melainkan dapat dilakukan di berbagai bidang lainnya. “Jika untuk serag am

Muda Mahendrawan

sekolah sudah ada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), maka per usahaan ingin membantu nanti akan kita formulasikan di mana tempat yang cocok. Letaknya nanti akan disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ucapnya. Menur utnya bantuan CSR tersebut dapat dilakukan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang pendidikan saja karena bantuan tersebut dapat dikondisikan dengan lokasi yang dituju agar tidak mubazir dalam pelaksanaannya dan dapat ber manfaat bagi masyarakat sekitar. “Di berbagai sektor dapat

dilakukan bantuan, misalnya di bidang kesehatan dengan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di daerah masing-masing,” tuturnya. Muda mengungkapkan perusahaan juga dapat memberikan tenaga tidak hanya dalam bentuk bantuan materi semata. Jika tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan yang kurang di suatu wilayah, dan perusahaan memiliki tenaga yang handal, juga dapat dilakukan untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Kubu Raya, Ir Gandhi Setyagraha mengatakan dengan program percepatan MDG’s, Pemkab Kubu Raya telah melakukan berbagai upaya dalam percepatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembangunan di sektor pendidikan. “Untuk melakukan program percepatan MDG’s ini, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, har us didukung oleh sumber daya yang berasal dari internal dan pihak eksternal,” kata Gandhi. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Laporan Utama 50

Depdiknas sejak tahun 2007 telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur mutu pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia. Dalam pedoman penjaminan mutu itu tercantum dua konsep penjaminan mutu sekolah, yaitu Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Standar SBI-RSBI merupakan upaya internasionalisasi yang ditawarkan pemerintah kepada pihak sekolah agar kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan juga standar

Ketua komisi PAUD Dewan Pendidikan Kalbar saat kunjungan lapangan di Kabupaten Pontianak

RSBI Kalbar Harus Dapat Diandalkan berdasarkan kriteria penjaminan mutu internasional. “Dua konsep tersebut saat ini sudah berjalan dan diterapkan di sekolah dasar (SD), Sekolah menengah pertama (SMP) , sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah menengah kejuruan (SMK),” ungkap Komisioner Dikdasmen, Erna Listiana, SE, MM. Menurut staf pengajar di Fakultas Ekonomi Untan ini, di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 saat ini terdapat sekitar 30 sekolah RSBI pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, di antaranya KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

terdapat 6 sekolah di kota Pontianak dan 1 sekolah di Kabupaten Kubu Raya. Jumlah tersebut tentunya akan bertambah seiring perkembngan dari pihak sekolah yang ingin status sekolahnya meningkat menjadi SBI maupun RSBI. “Terkait deng an perkembangan tersebut, muncul pertanyaan apakah internasionalisasi pendidikan yang digagas oleh pemerintah sudah efektif meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini khususnya di daerah Kalimantan Barat? Berdasarkan persoalan tersebut, Dewan

Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat (DPPKB) ber maksud mengidentifikasi berbagai hal berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan RSBISBI di Kalimantan Barat, terutama di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya,” ungkap Erna. “Pendidikan yang berstandar internasional tentunya memiliki kriteria kualitas yang lebih daripada pendidikan reguler. Sekolah yang telah mendapatkan status SBIRSBI harus benar-benar dapat diandalkan, mulai dari kualitas pendidikan yang diberikan hingga prestasi akademis yang harus lebih unggul daripada sekolah non SBIRSBI. Kegiatan Diskusi kelompok terfokus ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi upaya merealisasikan tujuan tersebut dan merekomendasukan tindakan evaluasi dan koreksi,” kata Erna yang kini sedang menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Airlangga.

mahal,” ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Aleksius Akim berjanji pelaksanaan sekolah satu atap berasrama akan segera terwujud pada tahun 2012. Hal itu dikarenakan sudah ada arahan dari Kementrian Pendidikan yang memprogramkan sekolah satu atap berasrama. Khususnya yang di daerah pedalaman dan perbatasan. “Akan direalisasikan tahun depan (2012, red),” kata Akim. Akim menjelaskan anggaran untuk sekolah satu atap itu sudah ada pada pemerintah pusat. Janji mereka, lanjut Akim, pada tahun 2012 itu pula Kementerian Pendidikan akan membangun dan mencukupi pendidikan terutama untuk daerah. Pembangunan pendidikan yang dimaksud itu sendiri, menurut Akim, salah satunya adalah dengan perehaban pembangunan. Baik yang ringan dan berat. Termasuk pembangunan satu atap. “Karena komitmen dari Kementerian Pendidikan, bahwa di tahun 2012 sudah tidak ada lagi kegiatan fisik dan untuk sekolah satu atap kita tunggu di 2012,” terang Akim.

11

APBN Jangan Hanya untuk Jawa dan Sekitarnya WA K I L Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan agar dana yang dikeluarkan dari APBN tidak hanya diperuntukkan bagi pulau Jawa dan sekitarnya saja, melainkan untuk pembangunan kawasan lain termasuk perbatasan. "Ada ribuan triliun dana di APBN, sebagian untuk pembangunan infrastruktur, yang dampaknya akan berbeda kalau dialokasikan di Jawa atau Jakarta, dibanding kalau digunakan di daerah, seperti Kalbar," kata Christiandy Sanjaya, belum lama ini. Christiandy Sanjaya mengharapkan alokasi dana infrastruktur di APBN, karena daerah lain seperti Kalimantan juga bagian dari Indonesia, apa lagi di Kalimantan seperti Kalbar memiliki perbatasan yang hingga kini masih jauh dari kata sejahtera dan makmur, baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan juga informasi. Dengan kondisi Kalbar yang juga berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, secara umum mempunyai kewajiban menjaga perbatasan dan juga akses jalannya, namun di sisi lain provinsi juga memiliki kewajiban yang lebih utama dan telah diatur dalam undang-undang, dan di dalamnya terdapat jalan status provinsi yang panjangnya mencapai 1.600 kilometer, “S emak in tidak efektif jik a harus terpecah konsentrasinya untuk memperhatikan permasalahn perbatasan,” katanya. Dengan APBD tahun 2011 sebesar Rp.1,7 triliun, akan membutuhkan sedikitnya Rp, 1,2 T untuk membangun dan rehap jalan tersebut, dan itu sangat tidak mungkin, karena sektor lain juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. D e n g a n k o n d i s i d e m i k i a n , Wa g u b s a n g a t mengharapkan dalam pembangunan, tidak hanya berorientasi kepada daerah di pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan pemerataan, kalau dana infrastruktur Rp1 triliun digunakan untuk membangun jalan di Kalbar, akan memberi dampak ekonomi yang tinggi jika dibandingkan dibangunkan di pulau Jawa. Selain itu, ujar dia, masih banyak daerah di Kalbar yang belum dapat dijangkau menggunakan transportasi darat. Ia mencontohkan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Laporan Utama 12

49

Tarik-Menarik Anggaran Pendidikan dalam mendekati 20 persen untuk pendidikan sehing ga kita, prediksikan mencapai 17 persen.” Menurut orang nomor satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ini, naiknya persentase anggaran khususnya di bidang pendidikan ini tidak lagi meninggalkan polemik. “Seperti dana BOS yang sudah jelas pemanfaatannya untuk apa. Lalu APBD kita jug a memberikan bantuan dari APBD kabupaten/kota khususnya dalam pendidikan mampu menyediakan anggaran sehingga ditotalkan menjadi 17 pendidikan mencapai 17 persen persen,” urainya. karena hal itu terbantu dari dana Bantuan Operasional Sekolah Menjadi 22,7 Persen (BOS) yang nantinya akan masuk 35 dari 55 anggota DPRD ke APBD Provinsi. Demikian K albar hadir menyaksikan d i k a t a k a n K e p a l a D i n a s penandatangan RAPBD Kalbar Pendidikan dan Kebudayaan A 2012 menjadi Perda, namun lagiAkim di Gedung DPRD Kalbar lagi dana pendidikan menjadi usai mendengarkan laporan badan topik yang hangat disampaikan anggaran DPRD Provinsi Kalbar dalam Pandangan Akhir (PA) terhadap rancangan peraturan fraksi DPRD Kalbar, Kamis daerah tentang APBD Provinsi (15/12). Kalbar tahun anggaran 2012, Diputuskan dalam rapat Hanya 17 Persen paripurna, Gubernur Kalbar, Rekomendasi Dewan Rabu (14/12) kemarin. “Sebenarnya kita punya Cor nelis dalam pidatonya Pe n d i d i k a n K a l b a r a g a r dana APBD TA 2012 dapat arah untuk mencapai hal ke situ m e n y a m p a i k a n b a h w a mencapai 20 persen nampaknya (20 persen untuk pendidikan). penganggaran untuk pendidikan harus bersabar. Pemerintah A d a m a s u k n y a a n g g a r a n memang sengaja dipolitisasi, dan P r o v i n s i K a l b a r h a n y a dana BOS sangat membantu itu merupakan salah satu bentuk Idealisme pendidikan tidak bisa dicapai tanpa dorongan dana. Kedua unsur—idealisme dan financial—harus seimbang. Oleh karena itu Dewan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya mengurai benang kusut ini. Suara masyarakat didengarkan melalui seminar anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat UUD 1945 pada akhir Nopember. Seminar ditindak-lanjuti dengan diskusi terfokus. Langkah berikutnya merekomendasikan empat kesimpulan yang diharapkan bisa dieksekusi badan anggaran di tim eksekutif dan legislatif. Rekomendasi disampaikan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar tertang gal 9 Desember. Tembusan juga ditujukan kepada pemangku kepentingan yang lain agar menjadi fokus bersama. Tarik-menarik anggaran pun terjadi dari semula 7,46 persen (komposit) menjadi 22,7 persen?

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

“Sebenarnya kita punya arah untuk mencapai hal ke situ (20 persen untuk pendidikan). Ada masuknya anggaran dana BOS sangat membantu dalam mendekati 20 persen untuk pendidikan sehingga kita, prediksikan mencapai 17 persen.”

Belajar tiada mengenal tempat dan waktu

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Laporan Utama 48

tersebut semakin berkurang dan pada tahun 2015 diharapkan dapat dituntaskan sesuai target pencapaian tujuan pembangunan (Milenium Development Goals/MDgs). Akim berharap adanya komitmen yang tinggi untuk optimalisasi mengentaskan kebutaaksaraan di Kalbar, dari seluruh pemangku kepentingan. “Terima kasih dan apresiasi yang tinggi buat peran tutor dari pengelola penyelenggaraan program Keaksaraan Dasar di Wilayah Kalbar, yang telah membantu pemerintah dalam mengatasi masalah buta aksara,” tutur Akim. Sekretaris D a e r a h Ko t a Singkawang, Syech Bandar, mengatakan, di Singkawang berdasarkan sur vei sosial e k o n o m i N a s i o n a l (susenas) sumber BPS Kota Singkawang, tuna aksara pada tahun 2008 sebesar 10,38 persen, (18.820), tahun 2009 ada 10,35 persen (16.593 jiwa), dan tahun 2010 ada 10,34 persen (13.369 jiwa). Dari jumlah KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

tersebut, tuna aksara yang berusia 15 – 45 tahun masih terdapat 3.643 jiwa per tahun 2008, 2.457 jiwa per 2009, dan 2.251 jiwa per 2010. Dilaksanakannya peringatan Hari Aksara Internasional ini dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keaksaraan bagi orang dewasa yang tuna aksara. Oleh karenanya kita berikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada setiap elemen yang telah memberikan kontribusi besar bagi pengentasan ketunaaksaraaan

di Indonesia, ter utama di Kalimantan Barat. “Kami berharap kegiatan semacam ini tidak sekedar seremoni, tetapi secara konsisten dapat ter us meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pemberantasan buta aksara. Karena hal itu merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan akses pemerataan dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia,” terang Syech Bandar.

politik anggaran. “Ini memang disengaja, inilah yang disebut politik ang garan, dan wajar,” kata Cornelis. Disampaikannya, jika melihat anggaran pendidikan y a n g d i p l o t k a n ke D i n a s Pendidikan Nasional (Diknas) Kalbar hanya 17 persen saja dari APBD Kalbar 2012. Deng an dialihkannya wewenang pengelolaan dana Bantan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 yang dulu berada di kabupaten/kota, secara otomatis juga dibarengi dengan pangalihan anggaran yang jumlahnya Rp. 371.686.920.000, sehing g a PA D s e c a r a k e s e l u r u h a n mencapai Rp. 2.698.399.343.315 dan belanja daerah menjadi Rp.2.763.399.343.315. “Dengan Permendagri tersebut, untuk seluruh kabupaten/kota se-K albar akan dimasukkan dalam APBD provinsi,” katanya. Hal terebut nantinya akan menambah fungsi pendidikan dalam APBD Kalbar tahun 2012. “Saya mempunyai keyakinan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Dasar dapat pemerintah provinsi penuhi,” imbuhnya. Guber nur jug a teg as menyampaikan bahwa dengan kondisi saat ini, bahwa biaya pendidikan di APBD Kalbar tidak sampai 20 persen

13

merupakan pernyataan yang tidak benar dan perlu diralat. Dalam rapat paripurna PA dan penandatanganan Raperda menjadi Perda yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kalbar, Minsen dan juga dihadiri unsur pimpinan lainnya tersebut, berlangsung dengan lancar dan hanya diwarnai satu interupsi yang mengoreksi terjadinya kesalahan keredaksian dalam penyusunan Raperda. Minsen dalam paripurna tersebut hanya menyampaikan kepada Guber nur K albar beserta jajarannya untuk segera menyiapkan segala sesuatu terkait teknis Perda APBD Kalbar yang selanjutnya untuk dilakukan konsultasi ke Kemendagri agar disetujui menjadi Perda.

Diterima dengan Catatan Seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi K albar menyatakan setuju dan menerima Raperda tentang nota keuangan dan rancangan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2012 di dalam pendapat akhirnya di ruang sidang DPRD Provinsi Kalbar. Seluruh fraksi DPRD Provinsi menerima dengan catatan. Jur u bicara Fraksi PAN, Syarif Izhar Assyuri di hadapan eksekutif dan legislatif mengkritisi dana di sektor pendidikan. “Kami meminta kepada Pemprov Kalbar untuk dapat menambah dan meningkatkan ang garan khusus di bidang pendidikan dalam APBD tahun-tahun mendatang di luar pendidikan kedinasan,” jelas Izhar. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


14

Alasan itu, lanjut Izhar, sangat mendasar. Bagaimanapun pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari ketertinggalan. Sementara di bidang ketenagakerjaan dan transmig rasi, Fraksi PAN berharap agar dinas bersangkutan dapat membuat prog ramprogram yang dapat mengurangi angka pengangguran di Kalbar seperti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan lain-lain. “Di bidang transmigrasi, kita juga berharap agar dinas tersebut dapat proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota di K albar dalam hal menerima transmigrasi baru. Khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan lahan serta persoalan-persoalan sosial lainnya.”

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peter nakan, fraksi ini mengharapkan pada tahuntahun mendatang mendapatkan prioritas dalam APBD mengingat mayoritas masyarakat Kalbar menggeluti sektor-sektor tersebut. “Hal tersebut sejalan dengan keinginan kita bersama untuk dapat meningkatkan ke s e j a h t e r a a n m a s y a r a k a t , mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.” Selain itu, kata Izhar, untuk tahun-tahun mendatang pihaknya berharap agar pemerintah meng evaluasi mekanisme pendistribusian pupuk subsidi dengan melibatkan para kepala desa dan ketua RT. “Hal ini penting guna mengontrol harga dan

ketersediaan pupuk bagi petani. Harapannya terobosan ini dapat menjadi salah satu skim atau model percontohan dalam mengatasi problematika pupuk bersubsidi yang seringkali dialami para petani.” Selain itu, sambung dia, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PU diharapkan dapat diarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi guna penunjang peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan. Juga yang tak kalah pentingnya adalah mengantisipasi abrasi pantai di sepanjang kawasan pesisir. Tidak hanya itu, guna mempercepat proses pembangunan di kawasan perbatasan, pesisir dan pulaupulau terpencil, Badan Pengelola Perbatasan diharapkan dapat lebih proaktif dan bekerja lebih maksimal serta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di kawasan tersebut ser ta melakukan inventarisasi terhadap semua potensi yang ada. “Termasuklah menyerap aspirasi masyarakat sehingga program-program yang akan dilakukan di kawasan itu sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat,” kata Izhar. Provinsi Kapuas Raya, fraksi PAN meminta kepada pemerintah provinsi Kalbar dalam hal ini gubernur agar dapat memberikan dukungan terhadap pembentukan PKR termasuk alokasi anggaran pada tahun anggaran mendatang.

Hari Aksara Internasional ke-46

Namun, berkat ketekunan dan keinginan yang kuat untuk bisa belajar membaca, menulis dan berhitung meski di usia yang sudah dewasa, sekarang dirinya mengaku senang sudah bisa membaca dan berhitung, bahkan membantu ekonomi keluarganya dengan menjual penganan. Sementara dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim mengatakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat

Bangun Perdamaian dan Karakter Bangsa Seorang penulis ternama dari Paman Sam bernama Mark Twin (1835-1910), mengatakan, orang yang bisa membaca tapi tidak membaca buku, sama nilainya seperti orang yang buta huruf. Kata bijak ini tepat kiranya kita artikan, dengan kemampuan membaca, manusia bisa meningkatkan kualitas diri dan kehidupan. Seperti halnya pengalaman yang dialami Laila, seorang Ibu rumah tangga asal Kabupaten Pontianak, yang menceritakan pengalamannya pada Peringatan Hari Aksara Internasional ke-46 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Gedung Sun Moon, Jalan Kalimantan, Kamis (15/12) lalu.

Laila yang ber profesi sebagai buruh cuci ini, sekarang sudah dapat membuat kue untuk dijual berkat mendapatkan pendidikan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Mempawah. Laila mendapatkan materi Calistung (membaca, menulis, dan berhitung), dan diajarkan keterampilan lanjutan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dituturkannya sembari meneteskan air matanya, wanita paruh baya itu mengenang, ketika dulu sebelum dapat membaca dan menghitung, pernah ditanya oleh anaknya untuk perkalian 2 kali 3, yang dijawabnya empat. “Saya malu, kalau ingat itu” ucapnya yang kembali menitikan air matanya.

diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Oleh karena itu tingkat keaksaraan penduduk suatu masyarakat sangat menentukan dalam pembangunan manusia dan merupakan salah satu indikator untuk indeks pengembangan SDM Kalbar. Dikatakannya, Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar pada kisaran angka 67,53 paling rendah di Kalimantan atau pada urutan 28 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2010. Hal ini disadari kenyataan masih tingginya buta aksara provinsi Kalbar sebesar 140.654 orang. Melalui program penuntasan buta aksara yang dilakukan oleh dinas pendidikan di Kabupaten/ Kota Tahun 2011, tentunya jumlah Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

47


46

S

ebanyak 14.654 orang ber usia 15 tahun ke atas se-kabupaten/kota Provinsi Kalbar masih tergolong b u t a a k s a r a . Pe m e r i n t a h daerah berkomitmen akan terus menggenjot agar angka buta aksara yang ada itu terus berkurang. Alhasil, Kalbar telah berhasil menurunkan sebanyak 5 persen pada tahun 2011 ini. “Sebelumnya, orang yang masih buta aksara di Kalbar itu berjumlah 16.965 orang. Dan pada tahun ini, kita berhasil mencapai target penurunan sebanyak lima persen. Sehingga orang yang tergolong buta aksara itu berjumlah 14.654 orang,” jelas Kepala Bidang Formal dan pendidikan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Dr Dra Misbah,

15

saja, anggaran kabupaten/kota masih terbentur minimnya anggaran. Dan rata-rata, warga yang masih buta aksara itu berada di pelosok kabupaten/kota,” ujar Misbah. Lebih lanjut Misbah menambahkan penyumbang terbanyak warga yang masih tergolong masih buta aksara itu ialah Kabupaten Sintang yaitu 32.515 orang. Dan rata-rata mereka berusia 45 tahun ke atas. “Maka dari itu, kita akan lebih giat lagi dalam memberantas warga yang masih buta aksara. Dengan cara, aparat pemerintah desa melakukan pendataan lalu mereka dikumpulkan dan diberikan ilmunya. Minimal, mereka bisa membaca, menulis dan berhitung,” urainya. Sementara untuk di Kota

Sekolah Menengah Kerajaan Tebedu Malaysia

14.654 Orang Kalbar Masih Buta Aksara Selasa (13/12) kemarin. Misbah menambahkan penyebab masih banyaknya masyarakat Kalbar yang masih terg olong buta aksara itu lantaran minimnya anggaran dalam membantu mereka untuk mengentaskan buta aksara. Mengingat anggaran di setiap kabupaten/kota sangat tidak memadai untuk memberantas buta aksara. “Anggaran pemerintah pusat dan daerah itu dapat mengatasi buta aksara. Hanya KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Po n t i a n a k , l a n j u t M i s b a h , masih banyak warganya masih tergolong buta aksara. tercatat 2588 warganya belum bisa membaca, menulis dan berhitung. Dan sudah 500 orang telah bebas dari buta aksara. “Penyumbang terbanyak berada di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 855 orang, Pontianak Utara sebanyak 720 orang, Pontianak Barat sebanyak 646 orang, Pontianak Kota sebanyak 354 orang, Pontianak Tenggara sebanyak 90 orang

CSR Mendekatkan Dua Hati

dan terakhir Pontianak Selatan sebanyak 23 orang,” papar Misbah.

Untuk Kualitas Pendidikan

Digelar di Singkawang Misbah menambahkan dalam memperingati Hari Aksara Internasional ke 46, pemerintah provinsi Kalbar akan melaksanakan peringatan tersebut. Dan rencananya akan dilaksanakan di Kota Singkawang pada tanggal 15 Desember. Peringatan ini juga bertepatan dengan Deklarasi HAM Internasional.

Mengandalkan dana pemerintah yang disalurkan melalui APBD dan APBN tidak pernah cukupcukupnya. Lebih-lebih dana itu terbatas. Bagaimana peluangnya di tanggung jawab sosial perusahaan?

Perbandingan kondisi asrama pelajar antara di Ketungau Hilir Kabupaten Sintang (salah satu daerah perbatasan) Kalbar dengan Sekolah Menengah Kerajaan (SMK) Tebedu, Malaysia. Dana CSR tepat bila diprioritaskan membangun sekolah satu atap berasrama di wilayah perbatasan Kalbar. Foto Nur Iskandar

Aset yang perlu sentuhan dan tepat sasaran

SALAH satu potensi pening katan kualitas pendidikan tidak hanya di pundak pemerintah tapi juga swasta. Perusahaan yang

mengeksploitasi sumber daya alam diwajibkan berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial yang populer disebut corporate social Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


16

responsibility (CSR). Pengelolaan CSR diharapkan terpetakan dengan jelas, tidak r umit, apalagi biaya ting gi. Secara hukum UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas telah mengatur. “Dewan Pendidikan Kalbar mendukung pengelolaan dana CSR bagi peningkatan kualitas pendidikan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalbar, Drs H Salekan Marli dalam suatu acara diskusi terfokus. Dewan Pendidikan menurut Salekan yang mantan Kakanwil PDK Kalbar menyiapkan data empiris melalui serangkaian kegiatan diskusi terfokus bersama pemangku kebijakan. Diskusi terfokus itu telah diselenggarakan untuk tahap pertama pada Kamis, 27 Oktober 2011 lalu. CSR isu yang seksi. Tema implementasi CSR diakui staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Hamdi sebagai isu yang menarik. “Tepat bagi Dewan Pendidikan Kalbar mengelola potensi ini,” ungkapnya. Dana CSR perlu dikelola sehingga pemerintah mendapat akselerasi alias percepatan untuk transformasi masyarakat. Transformasi masyarakat itu terutama di pedalaman dan perbatasan. Hamdi yang seharihari bekerja di bagian SDM Dinas Kesehatan mengaku kerap beker jasama dengan banyak kelembagaan dan dia KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

menemukan hakikatnya bahwa “kita” ingin membangun Kalbar agar dapat bersaing secara global. Menurut Hamdi perihal akselerasi menggunakan dana CSR kembali kepada “man to man” atau orang perorangnya. “Sebagaimana S1 belum tentu kalah dengan S2. Coba di-fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan). Kadang bedanya tipis. Oleh karena itu mari bersinergi,” ungkapnya. Dinas Kesehatan menurut Hamdi selalu siap untuk

melakukan percepatan. Anggota Komisi Pendidikan Tinggi Dewan Pendidikan Kalbar yang juga pakar pendidikan FKIP Untan Dr Leo Sutrisno merespon positif potensi CSR meretas kualitas pendidikan Kalbar. Manusia menurutnya jangan dilihat sama dengan sumber daya lain sehingga mendegradasi atau menurunkan mutu manusia itu sendiri. “Manusia jangan distandarkan dengan barang di mana

DICARI, TOKOH DIKBUD KALBAR 2011 PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Barat mencari tokoh yang mengabdikan diri tiada pamrih di bidang pendidikan dan kebudayaan. Penghargaan akan diberikan dalam hari ulang tahun Pemerintah Provinsi yang jatuh pada awal Januari 2012. Mencari “tokoh” di bidang pendidikan dan kebudayaan (dikbud) tentu saja tidak mudah. Terlebih emblem tokoh. Siapa yang memberikan titel ketokohan? Untuk memperoleh hasil yang maksimal, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Drs M Zeet Hamdy Assovie membentuk tim penilai. Ditunjuk sosok yang malang melintang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mereka adalah Dr Aswandi yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Dr Clarisada yang juga staf pengajar di FKIP Untan, budayawan H Abdul Halim Ramli, budayawan Satarudin Ramli, pendidik sekaligus tokoh adat di Dewan Adat Dayak Drs Yakobus Kumis. Tim yang ditunjuk Sekda mulai bekerja pada Kamis (8/12) kemarin di FKIP Untan. “Kita bekerja untuk membuat kriteria, menilai, dan menyerahkan tokoh yang berhak meraih award di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hasil kerja kita akan diserahkan kepada Biro Sosial di Setda Provinsi Kalimantan Barat,” ungkap Aswandi saat membuka rapat tim kecil di ruang kerjanya. Rapat yang berlangsung selama 1 jam itu berhasil merumuskan kriteria dan tata cara menyeleksi. Kriteria prinsip adalah warga yang masih hidup dan berkarya minimal 10 tahun. “Bagi yang sudah wafat, kita serahkan

sepenuhnya kepada Pemda apakah dalam tahun ini akan diberikan penghargaan atau tidak. Namun kita menilai mereka yang saat ini sedang berbuat agar yang bersangkutan terus termotivasi karena diperhatikan, sedangkan yang lain bisa menjadikan figur peraih award sebagai inspirasi,” ungkap Clarisada. HA Halim Ramli yang sudah tidak asing lagi di dunia budaya Kalbar menyatakan bahwa waktu sangat singkat untuk mencari siapa tokoh pendidikan dan kebudayaan yang layak diberikan penghargaan. Untuk itu sosialisasi sangat diperlukan. “Kita berharap kriteria dan mekanisme pendaftaran diekspose Pemprov maupun media,” ungkapnya. Mengingat waktu yang sangat singkat, Dr Aswandi sebagai koordinator tim penilai menyerahkan kepada setiap kabupaten maupun kota untuk melakukan seleksi. “Setiap warga yang sedang mengabdikan diri di bidang pendidikan dan kebudayaan diimbau untuk mendaftarkan diri di Pemkab atau Pemkot. Masing-masing daerah akan mengirimkan satu jagonya di setiap bidang (pendidikan dan kebudayaan) untuk diseleksi ke tingkat provinsi. Kelak jawara provinsi akan dikirim ke tingkat nasional,” ungkap Aswandi. Di dalam kriteria lain, selain mengabdi lebih dari 10 tahun, juga dibuktikan dengan karya-karya yang diakui masyarakat seperti misalnya pernah menjadi juara/pembicara di level lokal, nasional atau internasional. “Kita selain melihat bukti, juga observasi apakah yang bersangkutan layak menjadi juara di Kalbar,” timpal Aswandi. Dicontohkan dengan seberapa besar pengaruh si tokoh pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di sekitarnya. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

45


44

jika jelek ditendang. Pendidikan menjadi kata kuncinya, sehingga pengelolaan dana CSR seperti mendekatkan dua hati antara p e m e r i n t a h d a n s wa s t a ,” imbuhnya. Sudirman Effendy dari K adin K albar melihat ke belakang soal CSR. Di tahun 1979 Thailand dan Filipina belajar deng an Indonesia perihal pendidikan dan CSR. Dicontohkan dengan ilmuan barat belajar ke kampung kecil

Bimtek Pendidikan Karakter Bangsa KWARTIR Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pontianak mengadakan bimbingan teknis pendidikan karakter bangsa kepada para guru SD, SMP dan pembina pramuka yang ada di Kota Pontianak di aula Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar Jalan Dr. Soedarso, Jumat (16/12). Kegiatan ini dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak, Kasri Sukirno. Dalam sambutannya, Kasri mengatakan saat ini generasi muda kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang mengarah pada kerusakan tatanan dan pranata sosial yang nantinya berjuang pada kehancuran moral dan kepribadian bangsa di masa yang akan datang. “Melalui pendidikan karakter bangsa ini, KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

saya harapkan mampu melakukan langkah-langkah kongkret dan dapat mengaplikasikannya kepada peserta didik, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, haruslah dibarengi dengan penanaman nilai-nilai norma agama dan budi pekerti kepada peserta didik, mutlak dan harus selalu dilakukan dengan penuh keteladanan,” ujar Kasri. Sementara itu Ka Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pontianak, Winarto mengatakan dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada para pembina pramuka yang ada di Kota Pontianak dapat menyampaikan nilai-nilai karakter bangsa yang sudah kita miliki kepada para anak didiknya. Pendidikan karakter seharusnya terarah pada pengembangan kultur edukatif yang mengarahkan anak didik untuk menjadi pribadi yang integral. Pendidikan kepramukaan adalah wadah yang sangat memperhatikan prilaku yang integral dengan budaya bangsanya, karena gerakan pramuka sebagai wadah melaksanakan kepramukaan bagi generasi muda bersifat nasional dan internasional. Pendidikan karakter yang dikembangkan pramuka adalah tersistem pada sistem among, kerena sistem among memberikan wadah berproses dalam mengantarkan nilai-nilai.

di Sumatera. Di sana ada guru bernama H Syafei asal Kalbar. “Kenapa RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) kok kita bang ga dengan sesuatu yang hilang? Saya pribadi tidak setuju dengan Ujian Nasional. Ini sekedar urusan cetak,” kritiknya. Dikatakan Sudirman, banyak SDM kita berkualitas, menemukan, tapi kenapa riset mereka tidak digunakan dunia usaha? Seolah karya mereka tidak digunakan. Bertambah rumit dengan ganti

pemimpin ganti kebijakan. Pernyataan Sudirman di mata Leo Sutrisno merupakan pertanyaan besar sehingga bisa dirumuskan apakah kita mau seperti Singapore yang benar-benar global? Atau seperti Malaysia yang global, namun mempertahankan lokal? “K ami dari Dewan Pendidikan mendekatkan dua hati, pemerintah dan dunia usaha-dunia industri. Kita duduk bersama mau seperti apa pengelolaan dana CSR,” ujarnya. Musni Umeran, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kubu Raya melihat kepentingan umat manusia di dunia ini bermacammacam. Dinas Kehutanan soal kesejahteraan, reboisasi, juga proyekisasi. Perkebunan juga begitu di mana-mana. “Perbankan juga begitu saya kepepet pinjam 20 juta harus kembali 30 juta, bagaimana pembangunan itu manusiawi? Bagaimana mau dapat pendidikan yang baik? Saya datang dari kampung, sekolah ke kota, jadinya seperti ini.” Musni melihat memilih arah pendidikan Indonesia tetap ala Indonesia. Tidak seperti S i n g a p o r e a t a u M a l ay s i a . “Menur ut saya BUMN dan BUMD atau perusahaan bisnis, sosialnya ditingkatkan. Pendidikan kita lebih dikembangkan. Dana CSR limpahkanlah di bidang pendidikan,” anjurnya.

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

17


18

43

Dewan Pendidikan Kirim Rekomendasi ke Gubernur

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Drs. Salekan Marli didampingi Sekretaris H. Nur Iskandar, SP dalam Konferensi Pers

Wajib (Minimal Mendekati) 20 Persen Mengejutkan kondisi pendidikan di Kalbar ternyata sangat jauh dari kata mapan karena dari data yang dilansir Dewan Pendidikan Kalbar mencatat rata-rata tingkat akreditasi sekolah di Kalbar masih C. Bahkan tidak sampai di situ juga terdapat sekolah yang tidak terakreditasi (TT).

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Akreditasi menjadi jawaban meng apa K albar menempati peringkat ke-28 pada nilai ujian nasional se-Indonesia maupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berada di urutan ke-28 dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Data tersebut merupakan secuil dari deretan rekomendasi Dewan Pendidikan Prov Kalbar bernomor 392/ DPPKB/RK/2011 tertanggal 9 Desember 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kalbar serta DPRD Kalbar. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh

Berlatih keberanian dan keterampilan di Flying Fox Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


42

Milton Berikan Kuliah Umum PKR Nuansa akademis dihidupsuburkan Program Magister Ilmu Sosial (PMIS) Untan. Di bawah kepeloporan Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie sebagai senior, dihadirkan Bupati Sintang, Drs Milton Crosby, M.Si sebagai pemberi kuliah umum. Menurut Prof Syarif Ibrahim Alqadrie, tampilnya Milton pada hari Minggu (11/12) pukul 13.00 hingga selesai. Milton Crosby didampingi Dr. Bakran Suni selaku Ketua Pengengelola PMIS. Bakran Suni mengungkapkan bahwa materi yang akan disampaikan dalam kuliah umum tersebut adalah menyangkut perkembangan rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR). “Pak Milton Crosby diharapkan memberi penjelasan

“Kajian ilmiah sangat diperlukan. Masyarakat ilmiah juga pantas memikirkan lebih lanjut soal pemekaran di Kalbar.”

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

secara akademis dan praktis kepada para mahasiswa dan tenaga pengajar di PMIS karena beliau merupakan penggagas dan koordinator pembentukan PKR,” ungkapnya. Di samping itu, dengan diangkatnya tema PKR dalam kuliah umum tersebut, diharapkan civitas akademika di PMIS Untan pada khususnya dan Untan pada umumnya semakin mengetahui mengenai sejauh mana perkembangan rencana pembentukan PKR. Prof. Syarif sendiri saat dikonfir masi mengenai diangkatnya materi PKR dalam kuliah umum ini mengungkapkan, PKR sudah sangat selayaknya segera terbentuk. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan

untuk kesejahteraan masyarakat Kalbar di kawasan pedalaman jauh (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan K apuas Hulu). Kemudian lanjut Prof. Syarif, bukti dari kurang meratanya pembangunan di kawasan pedalam jauh tersebut, dapat dilihat dari masih buruknya prasarana di kawasan tersebut khususnya prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, dibentuknya PKR juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang parah di kawasan perbatasan antara Kalbar dengan Sarawak. Dengan berdirinya PKR, diharapkan gubernurnya akan mendapatkan wewenang khusus untuk meng amankan hutan lindung dan taman nasional serta mengkoordinasikan secara terpadu pembangunan di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan ini, Dr. Bakran Suni dan Prof. Dr. Syarif Ibrahim Alqadrie, M.Sc menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Drs. Milton Crosby, M.Si karena telah berkenan hadir untuk memberikan kuliah umum di PMIS Untan. “Kajian ilmiah sangat diperlukan. Masyarakat ilmiah juga pantas memikirkan lebih lanjut soal pemekaran di Kalbar,” ungkap Prof Syarif Ibrahim Alqadrie.

Ketua Dewan Pendidikan Prov K albar (DPPKB), Drs. H. Salekan Marli dan Sekertarisnya, H. Nur Iskandar SP setelah melalui rapat pleno di Sekretariat Dewan Pendidikan Kalbar. Rekomendasi itu selengkapnya: Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk merealisasikan visimisi dan program mewujudkan Kalbar cerdas. Kondisi ril pendidikan di Kalbar tanpa bermaksud menafikan prestasi yang dicapai Kalbar dalam mengikuti lomba di tingkat nasional dan internasional, amanat UUD 1945 yang menyebutkan alokasi APBN/APBD 20 persen alokasi dana pendidikan adalah payung hukum tertinggi. Sesuai dengan fungsi Dewan Pendidikan untuk memberikan arahan (advisory agency), pendukung (supporting agency), pengawasan (controlling

agency) serta mediasi (mediatory agency), maka Dewan Pendidikan Provinsi K alimantan Barat melaksanakan seminar sehari dan Diskusi Terfokus mengenai alokasi dana pendidikan 20 persen di dalam APBD 2012. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan bahwa kondisi ril pendidikan di Kalbar memprihatinkan terutama di daerah pedalaman/perbatasan yang tercer min dari tingkat akreditasi sekolah hanya rata-rata C bahkan ada yang statusnya Tidak Terakreditasi (TT), angka kelulusan Ujian Nasional peringkat ke-28, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ranking ke-28 dari 33 provinsi, dan sarana-prasarana pendidikan memprihatinkan, maka Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rak yat Daerah Kalimantan Barat (legislatif):

Sekolah di Gun Tembawang yang berada di tapal batas Jiran

Pertama: UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan bahwa negara memprioritaskan sekurangkurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, alokasi APBN/APBD 20 persen adalah sebuah payung hukum tertinggi yang WAJIB dilaksanakan di dalam APBD 2012 atau setidaktidaknya MENDEKATI amanah UUD 1945 tersebut. Kedua: Sesuai dengan tugas pokok eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD, maka alokasi dana pendidikan di APBD 2012 hanya sebesar 3,7 persen atau sebesar 7,46 persen secara komposit dinas/lembaga WAJIB ditingkatkan dengan melakukan penghematan di sektor-sektor lain. Ketiga: Alokasikan anggaran secara khusus untuk dirumuskannya Perda Pendidikan Kalimantan Barat yang mengatur segenap aspek penyelenggaraan pendidikan khususnya pedalaman/perbatasan sehingga akreditasi, ratarata kelulusan dan IPM Kalbar meningkat. K e e m p a t : Dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan di Kalimantan Barat perlu adanya penganggaran grand design pendidikan Kalimantan Barat secara khusus. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

19


Kolom

Kolom

20

Benang Kusut Menulis Artikel Jurnal Ilmiah Leo Sutrisno Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar 2009-2013

Abstrak Sebagai anggota suatu komunitas keilmuan, seseorang perlu mengkomunikasikan temuan atau gagasannya kepada teman sejawat. Salah satu bentuk komunikasi itu berupa tulisan ilmiah di jurnal. Bagi sebagian orang menulis artikel di jurnal ilmiah dirasa berat karena seperti benang kusut, tidak tahu dimulai dari mana dan kemana. Tulisan ini menyajikan beberapa kiat untuk mengurai benang kusut itu. Kata kunci: tulisan ilmiah, kemahiran berbahasa, taksonomi artikel ilmiah

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Penduhuluan Dalam K amus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ‘artikel’ adalah suatu tulisan atau karangan di majalah, surat kabar dll. Sedangkan ‘jurnal’ diartikan sebagai surat kabar atau majalah khusus. Jurnal ilmiah, misalnya, adalah majalah yang khusus berisi tulisan-tulisan ilmiah. Bagi para ilmuwan dan peneliti jurnal ilmiah merupakan sarana komunikasi. Mereka, melalui tulisan di jurnal ilmiah saling mengkomunikasikan temuan dan gagasannya. Mereka berpendapat, penelitian tidak berhenti setelah laporan dibuat. Hasil penelitian mereka mesti disebarluaskan agar ‘diketahui’ oleh koleganya. Tidak sekedar diketahui tetapi juga dikritisi. Dalam tradisi para ilmuwan ada dua nilai yang dijunjung tinggi, yaitu saling kontrol dan saling menghormati. Setiap ilmuwan wajib menginformasikan temuan dan gagasannya kepada teman sejawat. Tetapi, mereka juga wajib memberikan tanggapan kritis tentang temuan dan gagasan teman sejawat yang diterimanya. Namun, karena juga menjunjung tinggi nilai saling menghormati,

tanggapan-tanggapan kritis itu tidak dipandang sebagai ‘serangan’ tetapi sebagai usaha memperbaiki kualitas temuan atau gagasan yang dikomunikasikan [Leo Sutrisno, 2005. Masyarakat para peneliti. FKIP Untan] Artikel di jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk dari tulisan ilmiah yang digunakan para ilmuwan untuk saling mengkomunikasikan temuan dan gagasannya. Gorys Keraf [1995 Eksposisi Jakarta: Grasindo] menyatakan bahwa pengertian tulisan ilmiah dapat dipahami melalui dua sudut, sudut bahasa dan sudut analisis. Dari sudut bahasa, tulisan ilmiah menggunakan bahasa teknis yang diwarnai dengan istilah-istilah yang sesuai dengan bidang garapannya. Bahasa yang digunakan bersifat objektifrasional. Karena itu, tulisan ilmiah hanya dapat dipahami oleh pembaca dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan tertentu, yaitu para akademisi, mereka yang berpendidikan tinggi. Tentu, tidak berarti tulisan ilmiah tidak dapat dipahami oleh sejumlah orang yang secara for mal tidak meng enyam pendidikan tinggi.

kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. ”Orangorang modern sering mencampuradukkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior.” Karakter inilah yang menentukan forma seorang pribadi dalam segala tindakannya. Di tengah kebangkrutan moral bangsa, maraknya tindak kekerasan, inkoherensi politisi atas retorika politik, dan perilaku keseharian, pendidikan karakter yang menekankan dimensi etisreligius menjadi relevan untuk diterapkan. Pendidikan karakter ala Foerster yang berkembang pada awal abad ke-19 merupakan perjalanan panjang pemikiran umat manusia untuk mendudukkan kembali idealisme kemanusiaan yang lama hilang ditelan arus positivisme. Karena

itu, pendidikan karakter tetap mengandaikan pedagogi yang kental dengan rigorisme ilmiah dan sarat muatan puerocentrisme yang menghargai aktivitas manusia. Tradisi pendidikan di Indonesia tampaknya belum matang untuk memeluk pendidikan karakter sebagai kinerja budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat. Pedagogi aktif Deweyan baru muncul lewat pengalaman sekolah Mangunan tahun 1990-an. Kebiasaan berpikir kritis melalui pendasaran logika yang kuat dalam setiap argumentasi juga belum menjadi habitus. Guru hanya mengajarkan apa yang harus dihapalkan. Mereka membuat anak didik menjadi beo yang dalam setiap ujian cuma mengulang apa yang dikatakan guru. Apakah mungkin sebuah loncatan sejarah dapat terjadi dalam tradisi pendidikan kita? Mungkinkah pendidikan karakter diterapkan di Indonesia tanpa melewati tahap-tahap positivisme dan naturalisme lebih dahulu. Pendidikan karakter yang digagas Foerster tidak menghapus pentingnya peran metodologi eksperimental maupun relevansi pedagogi naturalis Rousseauian yang merayakan spontanitas dalam pendidikan anak-anak. Yang ingin ditebas arus ”idealisme” pendidikan adalah determinisme dan naturalisme yang mendasari paham mereka tentang manusia. Bertentangan dengan determinisme, melalui pendidikan karakter manusia mempercayakan dirinya pada dunia nilai (bildung). Sebab, nilai merupakan kekuatan

penggerak perubahan sejarah. Kemampuan membentuk diri dan mengaktualisasikan nilainilai etis merupakan ciri hakiki manusia. Karena itu, mereka mampu menjadi agen perubahan sejarah. Jika nilai merupakan motor penggerak sejarah, aktualisasi atasnya akan merupakan sebuah pergulatan dinamis ter usmenerus. Manusia, apa pun kultur yang melingkupinya, tetap agen bagi perjalanan sejarahnya sendiri. Karena itu, loncatan sejarah masih bisa terjadi di negeri kita. Pendidikan karakter masih memiliki tempat bagi optimisme idealis pendidikan di negeri kita, terlebih karena bangsa kita kaya akan tradisi religius dan budaya. Manusia yang memiliki religiusitas kuat akan semakin termotivasi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat, bertanggung jawab atas penghargaan hidup orang lain dan mampu berbagi nilai-nilai kerohanian bersama yang mengatasi keterbatasan eksistensi natural manusia yang mudah tercabik oleh berbagai macam konflik yang tak jarang malah mengatasnamakan religiusitas itu sendiri. Pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk akhlak dan paradigma masyarakat Indonesia. Semoga pendidikan karakter tidak hanya menjadi proses pencarian watak bangsa saja, melainkan sebagai corong utama titik balik kesuksesan membangun peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Semoga. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

41


Kolom

Kolom 40

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional; 6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; 7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; 8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; 10.Mendeskripsikan gejala alam dan sosial; 11.Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; 12.Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam neg ara kesatuan Republik Indonesia; 13.Menghargai karya seni dan budaya nasional; 14.Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya; 15.Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik; 16.Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun; 17.Memahami hak dan KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat; 18.Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana; 19.Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana; 20.Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah; 21.Memiliki jiwa kewirausahaan. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Pe n c e t u s p e n d i d i k a n karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi ialah pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan instrumentalisme pedagogis Deweyan. Lebih dari itu, pedagogi puerocentris lewat perayaan atas spontanitas anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) yang mewarnai Eropa dan Amerika Serikat awal abad ke19 kian dianggap tak mencukupi lagi bagi formasi intelektual dan kultural seorang pribadi. Polemik anti-positivis dan

anti-naturalis di Eropa awal abad ke-19 merupakan gerakan pembebasan dari determinisme natural menuju dimensi spiritual, bergerak dari formasi personal dengan pendekatan psiko-sosial menuju cita-cita humanisme yang lebih integral. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme ala Comte. Tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subyek deng an perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Bagi Foerster, karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang pribadi diukur. Menur ut Foerster ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter yaitu : Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan

Dari sudut analisis, tulisan ilmiah menggunakan analisis yang didasarkan pada teori atau kerangka acuan tertentu yang sesuai dengan hukum-hukum logika. Sajian sebuah tulisan ilmiah mencerminkan proses berpikir yang logis dan rasional. Secara umum, proses berpikir semacam itu melewati empat tahapan. Tahap pertama adalah menangkap suatu realita. Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan informasi tentang realita yang diamati itu. Tahap ketiga adalah menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut. Dan, tahap keempat adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan yang betul didasarakan pada pengamatan yang tepat pada sasaran, penggunaan prosedur yang benar dalam mengumpulkan data dan informasi serta analisis dengan penalaran yang sahih. G o r y s Ke r a f [ 1 9 9 5 ] mengharapkan agar setiap penulis ilmiah mahir meng gunakan bahasa, menguasai topik yang dibahas, memiliki kemampuan penalaran yang baik, menguasai keterampilan analisis bidang yang ditulisnya, menguasai metode penelitian dalam bidangnya, serta menguasai konvensi pernaskahan. Dengan perkataan lain, penulis ilmiah har us memiliki kemahiran bahasa dan menguasai bidang yang ditulisnya. Namun, diingatkan juga ada tiga kebenaran dasar yang perlu diperhatikan. Pertama,

apa yang disampaikan dalam tulisan tidak selalu diterima sama baiknya oleh setiap orang. Kedua, makna yang disampaikan itu berada dalam pikiran penulis, bukan dalam kata atau simbol yang digunakannya. Ketiga, komunikasi (baik verbal maupun tertulis) selalu mengandung cacat. Karena itu, sebuah tulisan ilmiah selalu mengandung kekurangan dan kelemahan selain kelebihankelebihannya. Walau demikian, dewasa ini ada banyak orang yang merasa takut membuat tulisan ilmiah. Banyak orang merasa tak berdaya bila diminta membuat sebuah tulisan ilmiah, terutama membuat artikel di jurnal ilmiah. Ada dua hal yang sering disebut sebagai penyebabnya, yaitu: kemahiran berbahasa yang tidak memadai dan taksonomi artikel di jurnal ilmiah tidak dimengerti. Tulisan ini menyajikan secara ringkas kedua hal ini. Kemahiran berbahasa Gorys Keraf [1989] Komposisi Endeh: Nusa Indah, menyatakan bahwa orang yang belum mahir berbahasa akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam membuat tulisan ilmiah. Karena, apa yang dipikirkan atau yang dimaksudkan tidak akan sempurna diungkapkan kepada pembacanya. Akibatnya, apa yang diinginkan / dikehendaki si penulis tidak segera mendapat tanggapan. Disarankan, agar mereka ini giat berlatih untuk meningkatkan kemahiran berbahasa.

Dalam buku yang sama, G o r y s Ke r a f m e n y a j i k a n hal yang perlu mendapatkan tekanan pada latihan kemahiran berbahasa. Di antaranya adalah ketepatan penggunaan fungtuasi, pembuatan kalimat yang efektif, penyusunan paragraf yang koheren, pengembang an paragraf yang lancar, penetapan tema karangan yang tajam, penyusunan kerangka karangan yang baik hirarkinya, penggunaan prosedur pengumpulan data dan infor masi yang benar, penelusuran bacaan yang baik, serta penyusunan daftar referensi yang konsisten. Fungtuasi Dalam keadaan seharihari bahasa berupa bahasa lisan. Bahasa tulis merupakan pencerminan kembali dari bahasa lisan itu dalam bentuk simbol-simbol. Pada waktu diadakan transkripsi bahasa lisan itu, dituangkan semua hasil ujaran beserta nuansa lagu dan laju ujaran yang bersangkutan ke dalam gambargambar di atas sehelai kertas atau di layar monitor seperti naskah tulisan ini pada saat sedang digarap. Penulis yang mahir akan menggubah kalimat-kalimatnya sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh tekanan yang diinginkannya sebagaimana terdapat dalam bahasa lisan. Usaha ini dilakukan dengan penggunaan tanda-tanda baca, fungtuasi, setepat mungkin. Fungtuasi yang lazim diEdisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

21


Kolom 22

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan y a n g b e r ke m a m p u a n d a n berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik. Pe n d i d i k a n k a r a k t e r di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Menurut Mochtar Buchori (2007), pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Pe r m a s a l a h a n p e n d i d i k a n karakter yang selama ini ada di SMP perlu segera dikaji, dan dicari altenatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di sekolah. Pe n d i d i k a n k a r a k t e r bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik SMP mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilainilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut

di mata masyarakat luas. Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh warga sekolah di Indonesia negeri maupun swasta. Semua warga sekolah, meliputi para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai best practices, yang menjadi contoh untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Melalui program ini diharapkan lulusan SMP memiliki ke i m a n a n d a n ke t a q wa a n kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi antara lain meliputi sebagai berikut: 1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; 2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; 3. Menunjukkan sikap percaya diri; 4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas; Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

39


Kolom

Kolom 38

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Terlepas dari berbagai kekurang an dalam praktik pendidikan di Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan peng embang an kurikulum (KTSP), dan implementasi pembelajaran dan penilaian di sekolah, tujuan pendidikan sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan karakter juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilainilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebag ai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, K e m e n t e r i a n Pe n d i d i k a n Nasional mengembangkan grand design pendidikan karakter untuk KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural tersebut dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut. Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan p e n d i d i k a n . Pe s e r t a d i d i k mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Selama ini, pendidikan infor mal terutama dalam

lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik . Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik seharihari di masyarakat.

gunakan dewasa ini didasarkan atas nada, lagu, dan relasi gramatikal, frasa, serta interrelasi antarbagian kalimat. Buku kecil dengan judul ‘Pedoman ejaan yang Telah Disempurnakan’ memuat semua tanda-tanda baca secara lengkap. Ada baiknya para penulis mengacu pada buku ini.

kemahiran berbahasa kita. Buku karangan Dendy Sugono [2009] yang berjudul ‘Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar’ juga baik untuk dipelajari. Buku ini menyajikan berbagai macam permasalahan dalam penyusunan suatu kalimat. Selain menyajikan faktafakta seorang penulis ilmiah juga mampu merangkaikan fakta-fakta tersebut menjadi suatu evidensievidensi untuk menunjukkan suatu temuan atau pendapat itu betul atau keliru. Tulisan seperti itu disebut tulisan yang argumentatif. Tulisan argumentatif mampu membawa pembacanya menyetujui gagasan atau pendapat penulisnya. Tulisan argumentatif tidak sekedar menyajikan suatu narasi dari suatu proses. Tulisan argumentatif juga bukan sekedar deskripsi dari suatu fenomena atau suatu kejadian. Tulisan argumentatif juga bukan sekedar menguraikan atau menjelaskan sesuatu [eksposisi]. Tulisan argumentatif merupakan usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat penulisnya. Dengan begitu posisi dan sikap penulis menjadi tampak. Para penulis ilmiah sebaiknya mencapai tingkat ini. Sehingga, eksistensinya menjadi nyata. Buku yang baik untuk berlatih mengembangkan kemampuan menyusun argumentasi yang baik adalah ‘Argumentasi dan Narasi’ karangan Gorys Keraf.

Kalimat Apabila segi-segi sintaksis suatu bahasa telah diketahui dapat diharapkan seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa itu. Namun, belum cukup untuk membuat bahasanya terasa hidup, segar serta mudah dipahami. Pada tingkat kalimat, Gorys Keraf menyebutnya sebagai kalimat yang efektif. Sebuah kalimat yang efektif dapat mewakili secara tepat, isi pikiran penulisnya. Selain itu, kalimat yang efektif juga terasa segar dan hidup. Dengan perkataan lain, kalimat yang efektif adalah kalimat yang sanggup menimbulkan secara tepat gagasan dan perasaan penulisnya. Selain efektif, sebuah kalimat dalam sebuah tulisan ilmiah juga harus memiliki kesatuan gagasan yang jelas, koheren, singkat, padat dan lengkap. Tentu, juga harus teliti. Calon penulis ilmiah ada baiknya tekun berlatih membuat kalimat-kalimat bahasa ilmiah ini. Buku yang baik untuk pendamping berlatih adalah “Komposisi’ karangan Gorys Keraf. Buku ini juga menyajikan hal-hal Taksonomi artikel ilmiah Ada dua jenis artikel ilmiah, lain yang dapat meningkatkan

yaitu: artikel penelitian dan artikel konseptual [bukan hasil penelitian] Sutrisno, L., 1997 Benang Kusut dalam membuat karya tulis ilmiah. Paper untuk Lokakarya Membuat Karya Tulis Ilmiah Kelompok Guru Swasta Kodya Pontianak, Agustus. Artikel penelitian menyajikan hasil penelitian yang dilakukan penulisnya sendiri atau bersama orang lain. Artikel konseptual menyajikan gagasan atau pendapat penulisnya yang tidak didasari oleh hasil penelitian. Berikut disajikan taksonominya. Taksonomi suatu artikel penelitian adalah: - Judul (10-12 kata) - Nama penulis (tanpa gelar, tanpa foto, nama gelar lengkap ditulis di bagian bawah halaman pertama, juga nama lembaga penulis - Abstrak (75-100 kata, satu paragraf, satu spasi, indent kanan kiri). - Kata-kata kunci (3-5 kata) - Pendahuluan (latar belakang, diakhiri dengan 1 atau 2 kalimat yang menyatakan masalah penelitian yang dilakukan) - Metode - Hasil dan pembahasan - Kesimpulan dan saran - Daftar rujukan (referensi) Sedangkan taksonomi artikel konseptual (non penelitian) - Judul (10-12 kata) - Nama penulis (tanpa gelar, tanpa foto, nama g elar Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

23


Kolom 24 -

-

-

Kolom

lengkap ditulis di bagian bawah halaman pertama, juga nama lembaga penulis) Abstrak (75-100 kata, satu paragraf, satu spasi, indent kanan kiri). Kata-kata kunci (3-5 kata) Pendahuluan (latar belakang, diakhiri dengan 1 atau 2 kalimat yang menjelaskan halhal pokok yang akan dibahas) Inti (gagasan yang ingin disampaikan) Penutup dan rangkuman Daftar rujukan (referensi)

Berikut disajikan beberapa hal yang terkait dengan bagianbagian itu. Judul Judul mer upakan pernyataan padat tentang gagasan utama tulisan yang mencakup identifikasi variabel atau isu teoritis serta hubungannya. Disarankan judul sebuah artikel terdiri atas antara 10 hingga 12 kata. Judul, pada umumnya dikumpulkan dalam berbagai indeks karena itu sebaiknya hindari kata-kata yang sangat umum seperti:metode ‌.; hasil ‌..; penelitian tentang ‌., telaah tentang ‌.; studi komparasi ‌.; dsb hindari juga singkatan/ akronim yang belum umum berlaku. Contoh: - Remediasi kesulitan siswa SD dalam mempelajari KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

mutakhir pengetahuan yang perubahan wujud - Miskonse psi siswa SMP relevan. Bagian penduhuluan sebuah artikel juga memuat tentang rangkaian sederhana masalah yang akan dibahas atau diteliti dan mungkin juga manfaat Abstrak A b s t r a k m e r u p a k a n (bila diperlukan). ringkasan singkat yang Metode komprehensif dari suatu tulisan. Bagian metode berisi secara Abstrak adalah paragrap yang paling penting. Sesaat rinci prosedur yang dilaksanakan. setelah abstrak terbit di dalam Rincian ini memberi jalan bagi suatu penerbitan ilmiah berarti pembaca untuk mengevaluasi suatu awal dari suatu perjalanan ketepatan metode yang dipakai, panjang tulisannya. Abstrak yang ser ta menetapkan tingkat baik: akurat; padat; spesifik; reliabilitas dan validitas hasilnya. Di dalam metode berisi: nonevaluatif; koheren dan mudah partisipan di dalam penelitian, dibaca. Abstrak artikel penelitian prosedur pemilihannya, karatesekitar 100-120 kata yang berisi: ristiknya, serta jumlahnya. Selain rumusan masalah, sampel, metode, itu juga memuat: alat yang ditemuan dan kesimpulan. Abstrak gunakan, bahan yang diperlukan, artikel bukan penelitian berkisar serta sifatnya. Dalam bagian antara 75-100 yang berisi: topik, metode juga berisi penjelasan tujuan, sumber, dan kesimpulan. ringkas langkah-langkah yang dikerjakan, pentunjuk pada partisipan, pembentukan kelompok Pendahuluan Sebelum menulis bagian dsb. Bila hasil review literatur pendahuluan ada beberapa hal cantumkan penelusurannya, yang perlu memperoleh perhatian: sumber bacaan yang diperoleh, - apa inti dari telaah yang dilaku- metode analisis dan interpretasinya. kan? - Bagaimana hubungan antara hipotesis atau kajian teori Hasil Sebaiknya hasil disajikan dengan masalah? - Apa implikasi teoritisnya dan data secara ringkas, analisis apa hubungannya dengan yang digunakan serta hasil yang utama. Jika statistik cantumkan hasil-hasil sebelumnya? - Proposisi teoritis apa yang harganya, df, dan p atau alphanya. diuji serta bagaimana mereka Pembahasan sampai di situ. Bagian ini berisi evaluasi Pendahuluan berisi latar dan interpretasi implikasinya. belakang baik keadaan nyata Biasanya diawali dengan diskusi di lapangan maupun keadaan antara pernyataan yang pro dan

peranan yang cukup besar dalam membentuk jati diri dan prilaku. Wamendiknas meng atakan bahwasanya sekolah sebagai bagian dari lingkungan memiliki peranan yang sangat penting. Wamendiknas menganjurkan agar setiap sekolah dan seluruh lembaga pendidikan memiliki school culture , dimana setiap sekolah memilih pendisiplinan dan kebiasaan mengenai karakter yang akan dibentuk. Lebih lanjut Wamendiknas berpesan, agar para pemimpin dan pendidik lembaga pendidikan dapat dan mampu memberikan suri teladan mengenai karakter tersebut. Wamendiknas juga mengatakan bahwa hendaknya pendidikan karakter ini tidak dijadikan kurikulum yang baku, melainkan dibiasakan melalui proses pembelajaran. Selain itu mengenai sarana-prasaran, pendidikan karakter ini tidak memiliki sarana-prasarana yang istimewa, karena yang diperlukan adalah proses penyadaran dan pembiasaan. Prihal pengembangannya sendiri, Wamendiknas melihat bahwa kearifan lokal dan pendidikan di sekolah-sekolah dapat dijadikan bahan r ujukan mengenai pengembangan pendidikan karakter, mengingat r uang lingkup pendidikan karakter sendiri sangatlah luas. Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebag ai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumberdaya manusia

Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.

tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting.Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi meng embangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, ter masuk Sekolah Meneng ah Per tama (SMP) harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter

peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan jika kita ingin membangun anak bangsa yang bermartabat. K arakter mer upakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

37


Kolom 36

yang kontra terhadap temuannya. Selanjutnya dapat disajikan juga kesamaan dan perbedaan dengan hasil orang lain perlu dibahas dengan jelas. Juga, jika mungkin dimasukkan identifikasi implikasi teoritis dan praktis serta saran penelitian lanjutannya. Penutup Bagian penutup terdiri atas dua bagian: kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan terdiri atas pernyataan ulang tentang tujuan pembahasan / penelitian yang dilaksanakan dan rangkuman tentang hasil utama dan bahasannya. Bagian saran memuat: saran untuk praktisi dan saran untuk penelitian lanjutan. Perlu diingatkan agar saran tidak melewati cakupan yang

suatu karya seni. Para penulis artikel menggabungkan keduanya sehingga menjadi khas bagi diri Rujukan / referensi Rujukan sebaiknya singkat penulis yang bersangkutan. yang sung guh relevan saja. Sebaiknya rujukan dipilih secara Rujukan Dendy Sugono, 2009. akurat dan tepat. Tidak perlu ‘pamer’ akan buku yang dipelajari Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar Jakarta: Gramedia atau dikoleksi. G o r y s Ke r a f, 1 9 8 9 . Komposisi Endeh: Nusa Indah, Penutup G o r y s Ke r a f, 1 9 9 4 . Sebelum tulisan ini diakhiri, sebaiknya diingatkan bahwa tidak Argumentasi dan Narasi Jakarta: ada satu pun format tulisan artikel Gramedia Pustaka Utama. Sutrisno, L., 1997. Benang ilmiah yang diberlakukan secara umum. Para penulis artikel mesti Kusut dalam Membuat Karya mempelajari format dan konvensi Tulis Ilmiah. Paper untuk naskah yang digunakan oleh Lokakarya Membuat Karya Tulis pengelola jurnal kemana manuskrip Ilmiah Kelompok Guru Swasta Kodya Pontianak, Agustus yang dibuat akan dikirimkan. Sutrisno, L., 2010. Menulis Kedua, hingga kini masih terjadi perdebatan apakah menulis Artikel Jurmal Ilmiah Sintang: itu suatu ilmu pengetahuan atau Pelatihan menulis para guru dikerjakan.

ya ra ka t di ha ra pk an Kei ku ts er ta an m as an da n ti ng ka t ke cu ra ng bi sa m en gu ra ng i kan bagi na yang diperuntuk penyelewengan da a. lajar mengajar sisw kelancaran proses be t ay ar ak at it u da pa "P er an ak ti f m as sekolah engkritisi kebijakan dilakukan dengan m n komite yimpang. Dilakuka yang dianggap men kungan Pemuda Peduli Ling sekolah,” jelas Ketua Bengkayang ini. h an , se ko la h se ko la To m i m en am ba hk eningkatkan an dana juga bisa m tk pa da en m ng ya tif OS. Sekolah pkan berperan ak ng gunaan dana B pe Masyarakat dihara n aa uk rb te ke ap ad nsif deng an pe ng aw as an te rh an komunikasi inte uk ak el m un tu k m el ak uk an s ru ha an tu yang gg un aa n da na B an ui komite sekolah pe ny al ur an da n pe k masyarakat melal ha pi h (BOS). uk. Operasional Sekola t ak be gi tu telah dibent tid t ka ra ya n pihak masyaraka as da m h i la ko se k ha “S el am a in pi "Bila na an pembangunan ur an da n pe ng gu al ny pe i hu riringan, saya yakin ta be n ge la rja m en be sa an bi ew i pe rkem ba ng an , takan Ang gota D m la ka di ga n en ia m ik m an de ak " S, BO ray pe nd id ik an en B en gk ay an g, U at up ab itas," jelas Tomi. K an ik id Pe nd terutama untuk kual ). Tomi, Jumat (16/12

Awasi Penggunaan Dana BOS

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

25


Kolom 26

35 TIDAK kalah dengan aksi yang dilakukan anggota DPRD Kalbar melalui pandangan fraksi (PA) dalam menyikapi APBD Kalbar 2012, Kamis (15/12), sedikitnya 50 anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) jug a ikut menyampaikan aspirasi di halaman gedung DPRD Kalbar. Demo yang diwar nai aksi teatrikal dua pesertanya didandani layaknya mayat yang sudah dikafani (pocong, red). Wujud matinya nurani para pemimpin daerah dalam merealisasikan anggaran 20 persen untuk dana pendidikan. “Itu sebagai simbol,” kata Imam Buchori Ketua KAMMI Kalbar, di DPRD Kalbar. Dalam orasinya, para demonstran menuntut agar

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Pendidikan Karakter Sebagai Pondasi Membangun Peradaban Bangsa

Mahasiswa Kritisi Anggaran Pendidikan dalam APBD K albar dapat menetapkan anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan amanah UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Dan kepada Ketua DPRD Kalbar untuk dapat menunda penetapan APBD Kalbar hingga dana pendidikan dalam APBD K albar telah sesuai dengan proporsinya.

“Kepada DPRD Kalbar,untuk menskors rapat anggaran jika proporsi anggaran tidak berpihak kepada rakyat,” kata Imam. Selain itu, Imam juga menyampaikan agar masyarakat Kalbar untuk aktif mengawal pelaksanaan UUD 1945 pasal 31 ayat 9 tentang anggaran

P

Hamid Darmadi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP-PGRI Pontianak, dan Ketua STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

endidikan karakter saat ini menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter juga diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan pembangunan peradaban bangsa Indonesia Emas 2025. Di lingkungan Kemdiknas, pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinannya. Tidak kecuali di pendidikan tinggi, pendidikan karakter juga mendapatkan perhatian yang cukup besar, seperti yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung mengadakan Urun Rembuk Nasioanal dengan tema “ Membangun Karakter Bangsa dengan Berwawasan Kebangsaan”. Wamendiknas dalam acara Urun Rembuk Nasioanal yang diprakarsai oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung mengungkapkan arti pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa dan negara Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan karakter sangat erat dan dilatar belakangi oleh keinginan mewujudkan konsensus nasional yang berparadigma Pancasila dan UUD 1945. Konsensus tersebut selanjutnya diperjelas melalui

UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “Pendidikan Nasional berfungsi mengembang-kan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.” Dari bunyi pasal tersebut, Wamendiknas mengungkapkan bahwa telah terdapat 5 dari 8 potensi peserta didik yang implementasinya sangat lekat dengan tujuan pembentukan pendidikan karakter. Kelekatan inilah yang menjadi dasar hukum begitu pentingnya pelaksanaan pendidikan karakter. Wamendiknas mengatakan bahwa, pada dasarnya pembentukan karakter itu dimulai dari fitrah yang diberikan Ilahi, yang kemudian membentuk jati diri dan prilaku. Dalam prosesnya sendiri fitrah Ilahi ini dangat dipengaruhi oleh keadaan lingkung an, sehingga lingkungan memilki Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


34

SMK 8 di Pontura—2010). Di Ponteng kita akan bangun SMA 11 dekat SMP 8. Pada Pontim akan bangun dekat keraton jadi SMPN 25. Kita akan bangun seperti di Kobar,” imbuhnya. Budi Sayogyo dari Komite SMPN 1 menyatakan FGD ini pertemuan yang sangat menarik. Kita, katanya mengupas masalah pendidikan di Kota Pontianak. Kita bicara pendidikan. Apasih tujuan akhir pendidikan itu? S e m i n a r d i Ja k a r t a s o a l pertumbuhan penduduk yang tinggi pada sisi lain lapangan kerja sangat terbatas, akan terjadi pengang guran yang ting gi. Pendidikan menjawab dengan sekolah kejuruan. “Saya apresiasi Pemkot membangun SMK. Terus terang saya pribadi prihatin dengan pengangguran. Lulusan SMA tidak siap masuk lapangan kerja. S1 saja menganggur luar biasa. Kemarin tes PNS ribuan ikut untuk bangku hanya beberapa. Kita mesti berikan perhatian besar. DPRD harus alokasi dana besar bagi SMK. Jiwa entrepreneurship. Kalau anak-anak kita tidak bisa masuk PTN/PTS mereka masuk lapangan kerja, sehingga tidak jadi TKI,” urainya. Mental kita harus berubah, lanjut Budi, anak-anak kita jangan masuk SMA. Masalahnya kenapa anak-anak kita masuk SMA? Tadi disinggung SMPN 1, memang zaman Buchary ada zoning. Ini mesti ditinjau. Beda mengajar anak bebek berenang dengan ayam berenang. Sulit. Syukurnya gur u-gur u SMPN 1 punya KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

“Soal ujian susulan, saya saran ada jatah. Jangan ujian utama lulus nilai rendah kalah dengan ujian susulan nilai tinggi. Ada kesan biar tidak lulus dulu nanti susulan bisa tinggi dan bisa masuk SMAN 1. Ini kebijakan pempus yang sulit. Saya tidak tahu apakah ada lagi?” semangat luar biasa. Karena ada hubungan antara latar belakang ekonomi, keluarga dsb. Kalau mau ada zoning jangan cuma satu sekolah melainkan per kecamatan. “Soal ujian susulan, saya saran ada jatah. Jangan ujian utama lulus nilai rendah kalah dengan ujian susulan nilai tinggi. Ada kesan biar tidak lulus dulu nanti susulan bisa tinggi dan bisa masuk SMAN 1. Ini kebijakan pempus yang sulit. Saya tidak tahu apakah ada lagi?” Mulyadi menjawab bahwa kita sudah “matching” dengan pusat. Ada “bissniss centre” di SMK. Ini mendorong jiwa kewirausahaan. “Pak Wali akan memberikan 2 ruko di Pasar Cempaka dan 3 ruko di pasar lainnya. Ada beberapa ruko diserahkan untuk SMK. Produksi SMK Produksi dan Kerajinan. Yang memasarkan SMK Manajemen. SMK kita minta

buat bazaar. Mereka buat grosir. Ini sejalan dengan direktur SMK. Ada beberapa SMK kita dapat bantuan pusat. Anak membuat grup sendiri dengan modal sekolah, keuntungan diberikan kepada anak-anak. Ini untuk jiwa kewirausahaan mereka. Tapi tidak setiap hari, lalu kapan mereka belajar,” imbuhnya mengundang tawa. 2010 SMK 1 terima pendaftaran 1000 lebih dan yang diterima cuma 100. SMK4 jadi SMK Plus yang daftar 600. SMK Kerajinan saja yang kurang. Untuk SMK6 yang bikin animasi mereka sudah bisa buat seperti Ipin dan Upin. Zoning sekarang sudah 3 kecamatan. SMPN 23 total anggaran Rp 23 miliar. Ini bentuk pembinaan. Ujian ulang an sekarang makin sedikit. Di SMUN 1 yang hasil ujian susulan cuma 3. “Menurut saya tidak perlu kasi jatah 10-20.” Kata Mulyadi, kemarin saya rapat bersama Kadis Provinsi di Bandung. “Kita usul bahwa UN tidak mutlak penentu kelulusan, tapi dikonversi dengan nilai raport. Saya yakin di Pontianak UN jujur karena pengawasnya banyak. Kita lihat hasilnya di 2011.” “Rolling guru ini bagus. Di meja saya sudah menumpuk yang mesti diteken. Kita hati-hati untuk penyebaran yang merata. Kita kerjasama dengan pengawas, Pembina, UPT. Banyak faktor atau pertimbangan lain. Maaf guru-guru banyak yang tidak mau rolling. Regrouping saja mereka banyak yang complain. Lama baru bisa sadar,” demikian Mulyadi.

pendidikan. Demo yang merupakan aksi damai tersebut sempat disambut oleh anggota Komisi D DPRD Kalbar, Martinus Sudarno yang juga membidangi masalah pendidikan. Dikatakan Sudarno dalam jawaban kepada para demonstran, bahwa ang garan pendidikan di Dinas Pendidikan hanya 17 persen, namun seyogyanya tidak dilihat begitu saja, namun dapat dilihat dengan lebih teliti. “Dana pendidikan totalnya mencapai 22,7 persen,” kata Sudarno. Dana tersebut merupakan dana akumulasi dari dana s u b s i d i ke s e ko l a h sekolah dan dana BOS yang saat ini menjadi kewenangan dan dikelola oleh provinsi. “Kita sudah buktikan dana kita lebih dari 20 persen, silahkan saja cek,” imbuhnya. Sudarno malah menyarankan kepada demonstran agar tidak mempermasalahkan jumlah lagi, karena itu sudah selesai, namun tantangan yang lebih besar adalah masalah pengawasan penggunaan anggaran yang nilainya 22,7 persen itu.

27

Kebijakan Pendidikan Kalbar 2012

CSR Direkomendasikan Masuk Musrenbang G A M BA R A N u mu m Kalimantan Barat terkini disajikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar. Bahwa kondisi sosial ekonomi (sosek) dicer minkan dengan tingkat pengangguran di tahun 2009 sebesar 5,44%. Di tahun 2010 terjadi penurunan angka pengangguran tersebut menjadi 4,2%. Pertumbuhan ekonomi diakui Aminuddin mewakili Kepala Bappeda Kalbar tumbuh dari tahun 2009 sebesar 4,7 persen dan di tahun 2010 menjadi 5,35. PDRB 2009 12,4 juta/orang dan di tahun 2010 turun karena faktor inflasi menjadi 7,55 persen. Bappeda Kalbar mengakui bahwa Kalbar berada di peringkat 28 dari 32 provinsi di Indonesia untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Dilihat secara regional Kalbar terendah seKalimantan,” imbuh Aminuddin. Di sektor pendidikan menurut data Bappeda Kalbar angka melek huruf di tahun 2009 sebesar 89,70 dan tahun 2010 naik menjadi 95,5 persen. Angka harapan hidup tahun 2009 adalah 66,45 sedangkan 2010

naik menjadi 71,60. “Tingkat pendidikan pekerja di Kalbar 82 persen rata-rata tamat SMP.” Bappeda mengakui bahwa ketersediaan jangkauan pendidikan apakah itu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Dikdasmen belum merata, biaya pendidikan mahal, alokasi dana terbatas. “Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing akibat sarana prasarana pendidikan maupun sebaran guru tidak merata menyebabkan Kalbar tertinggal.” Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kalbar relevansi dan daya saing dikebut pemerintah. Prioritas pada meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataaan kesempatan sekolah. B a p p e d a m e r e ko m e n dasikan dana CSR pada identifikasi bersama masyarakat lokal. Pelibatan secara penuh masyarakat dan usaha dalam proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) level desa hingga provinsi. Membangun cara berpikir bahwa CSR adalah “sustainable corporate” atau perusahaan berkelanjutan.

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


28

Disbun Respon Dana CSR 340 Perusahaan Energi Potensial Dinas Perkebunan merespon positif upaya Dewan Pendidikan Kalbar menggali potensi CSR bagi peningkatan kualitas pendidikan Kalbar. Disbun membina perusahaanperusahaan di bidang perkebunan seperti sawit, karet, kakao hingga industri hilir. Potensi luas lahan Kalbar 14,68 juta hektar

(ha). APL 5,5 juta ha. Perkebunan 3,5 juta ha. Sawit 1,5 juta ha dan karet 1,2 juta ha. Kelapa 300 ribu ha. Lada 50 ribu ha. Kakao 50.000 ha. Kopi 20.000 ha. Peruhaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit ada 340 perusahaan. Karet 2 perusahaan terlepas dari pabrik crumb rubber sebanyak 14 perusahaan. Pabrik pengolahan kelapa sawit ada 25 pabrik. Bentuk CSR pendidikan yang selama ini dibina Disbun seperti pembinaan petani plasma, integrasi sapi-sawit, sosial dan budaya, termasuk kesehatan. Di sektor pendidikan perusahaan-perusahaan perkebunan membangun sekolah, penyediaan pengajar, beasiswa. Setiap 3 tahun Disbun mengevaluasi CSR perusahaanperusahaan dalam binaannya. Sifatnya identifikasi. Jika tidak dilakukan perusahaan maka scoring akan jatuh dan berdampak bagi perizinan selanjutnya. Kesimpulan dari Disbun, apabila semua perusahaan melaksanakan CSR maka akan terjadi akselerasi bagi peningkatan pendidikan masyarakat lokal. KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

33

Dewan Pendidikan kadis, dia melihat setiap tahun penerimaan pelajar ada kegelisahan warga, misal masuk SMPN 1, tapi karena NEM rendah bertaburan lagi. Bagaimana Dewan Pendidikan Kota bisa memikirkan kegelisahan masyarakat tersebut? Ini besar, jangan masyarakat frustrasi. “Kita ingin wajib belajar. Di pihak lain swasta banyak yang kesulitan,” katanya. Ketiga menur ut Idr us,

masalah penang anan paket C. Apakah benar ada sanggar pelaksanaan Paket C. “Saya lihat tidak masuk akal. Belajarnya seperti di sekretariat saja. Peserta mengeluarkan bukan sedikit uang. Saya menemui kasus seorang satpam ikut dan bayar 3 juta. Karena batal uang tidak kembali,” imbuhnya. Kadis Pendidikan Mulyadi mengakui bahwa Dewan Pendidikan Kota ketuanya Baskoro Efendi dan Desember 2010 berakhir. Dulu DP Kota aktif saat Syarif Achmad Alidrus masih hidup. “Insya Allah bulan Januari 2011 Dewan Pendidikan Kota Pontianak regenerasi. Kita tidak bisa main tunjuk. Kita laksanakan sesuai AD-ART. Buat pertemuan dan susun komposisi pengurus,” ujarnya. Soal masuk sekolah ada aturannya. Garisnya dari atas. SMPN 1 sudah ada kebijakan untuk lingkungan setempat walau NEM rendah. “Saya pikir masyarakat tidak perlu gelisah. Gagal di negeri masuk ke swasta. Masuk swasta juga ada bantuan pemerintah. Miliaran. Ribut itu biasa. Mau masuk sekolah murah dan gedung bagus. Kenyataan dengan SMPN 24 di Nurali, Alhamdulillah yang gagal di SMPN 1 masuk ke 24. Padahal belum tentu SMPN 3 atau 1 paling bagus. Pemkot terus berbenah. Begitu juga kita dirikan

SMAN 10. Ini menampung animo lepas. Swasta teriak. Setelah saya cek di sekitar SMAN 10 mereka juga luber. Swasta berkompetisi secara baik. Anak perlu dapat layanan yang baik. Jangan 15 anak didik, 15 juga tidak lulus. Perhatian guru lebih fokus. Beasiswa banyak diberikan. “2011 SMPN 5 akan kita bangun 3 lantai. Akan menambah daya tampung. Saya percaya tidak ada yang tidak sekolah,” kata Mulyadi. Swasta yang manajemennya bagus, bagus. Kalau manajemennya buruk tutup. Masyarakat bebas memilih. Paket C (saya Februari nanti pas 1 tahun). Kapan paket a dan b selesai? Kalau direkturnya tutup. Kasus banyak terjadi. “Saya tegaskan kepada bidang PNFI agar verifikasi PKBM-PKBM yang menyelenggarakan paketpaket ini, apakah ada aktivitas,” timpal Mulyadi. SDM bagus negara baik. Negara maju SDM no 1. “Kita tidak canangkan Kota Pontianak sebagai kota pelajar, tapi semua sekolah lebih bagus. Fokus 2012 bangunan sekolah bagus. 2012 ke atas kualitas mutu. Kita akan bangun Gedung PAUD di Tabrani Ahmad. Anggaran awal 1 miliar. Di sana juga ada SMK 9 Pelayaran 5.3 miliar, 2011 disentuh lagi sehingga bertambah kesempatan belajar (SMPN 24, SMA 10 dan

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


32

Focus Group Discussion FGD dig elar Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di akhir tahun 2010 bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Rabu, 22 Desember 2010. Selain hadir praktisi pendidikan, juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak serta Komisi D DPRD Kota. Dewan Pendidikan sebagaimana disampaikan Drs H Salekan Marli bukan atasan atau bawahan melainkan lembaga yang independen. Apa saja fungsi dan perannya, ada empat: pemberi pertimbangan. Pendukung, kontrol sosial dan mediator. Salekan memperkenalkan anggota Dewan Pendidikan, dimulai dari Bendahara Gabriel Christanmas. Soewarno. P Yunes. Idrus Adam, Dewi Aripurnamawati, Hj Riana Febrianti, Nur Iskandar dan dirinya sendiri (Salekan Marli). “ Fo k u s k a m i l e b i h banyak pada evaluasi gur u b e r s e r t i fi k a t . Ta p i d a l a m praktiknya berkembang ke PNFI, Dikdasmen, PAUD dll. Di sini kami tidak membatasi dalam diskusi. Tujuan kami tiada lain untuk menyerap masukan sehingga kami himpun sebagai peta masalah pendidikan di Kalbar. Baik masukan untuk Pemprov maupun kabupatenkota,” ujar Salekan. Idrus Adam dalam FGD

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

ini ingin mendapat jawaban tentang Dewan Pendidikan Kota. Kenapa belum ada pengurusnya? Memang dalam banyak rakor Dewan Pendidikan Kota Pontianak tidak hadir. Perlu regenerasi. Kadis punya kesibukan. Dua tahun berturut-turut Dewan Pendidikan Kota tidak hadir. Mengingat ibukota adalah barometer, ada nilai tambah. “Ada saya dengar Kabupaten

Sekadau mau jadi kota pendidikan, padahal Kota Pontianak paling potensial. Universitas ada dsb. Pontianak bisa seperti Jogjakarta. Jangan kalah dengan Sekadau. Kadis merancang DP, saya yakin DPRD akan mendukung. Jangan di kandang sendiri tidak Nampak,” ungkap Idrus Adam. Kedua, kata Idrus, sebagai warga Kota Pontianak dan sebagai orang yang pernah kenal dengan

BILIK Baragih yang sanggup menampung 100 orang tamu itu penuh. Dewan Pendidikan Jakarta Barat sebanyak 66 orang datang bertandang dan disambut 17 pengurus Dewan Pendidikan K a l b a r ( D P P K B ) . S e mu a berbatik ria tanpa dikomando dengan cita rasa keindonesiaan. Sambutan dilakukan dengan doa dan dilanjutkan dengan perkenalan pihak tuan rumah Prof Dr Hamid Darmadi, M.Pd selaku Ketua Dewan Pendidikan. Diutarakan bahwa Dewan Pendidikan Kalbar masa bhakti 2009-2013 dalam perjalanannya ke-14 kabupaten-kota sudah membuat peta masalah pendidikan.

"Lihat banyak yang menjadi petinggi korupsi. Mari kita DP samakan visi kita. Kewajiban kita. Program Jakbar merajut silaturrahmi di Indonesia. Sudah 6 provinsi kita bangunkan kesadaran. Bagaimana meningkatkan SDM Indonesia."

tapi juga perjuangkan,” tegasnya. Kesadaran ini menurut Nukman penting. “Lihat banyak yang menjadi peting gi kor upsi. Mari kita DP samakan visi kita. Kewajiban kita. Program Jakbar merajut silaturrahmi di Indonesia. Sudah 6 provinsi kita bangunkan kesadaran. Bagaimana meningkatkan SDM Indonesia,” ujar nya. DP Jakbar solid dan harmonis. Mereka melibatkan kepalakepala sekolah. Agar berwawasan wilayah. “Temuan di Kalbar

aan i s e n o ind e K n a mu a R k i c Mera

n a w e t D a r n a a B g n a t u j r Kun dikan Jaka i d n e P

Salah satu kegiatan Fokus Group Discussian yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau

Berkat rekomendasi DPPKB, monitoring bisa dilaksanakan. “Kita sudah tiga kali rakor dan memaparkan temuan-temuan daerah. Proporsi SMA-SMK. Kita juga merintis perihal pendidikan karakter hingga Perda Pendidikan Kalbar. Kami juga konsen di pendidikan perbatasan maupun CSR,” ungkapnya. Ketua DP Jakbar, Kanjeng Pangeran Aryo Drs KH Nukman Muhasyim berterimakasih atas sambutan

hangat DPPKB. Menurutnya sebagai sesama DP mengemban amanah pembangunan nasional. Menggiring anak-anak Indonesia untuk qualifide. Peser ta didik perlu bimbingan. Arahan. Agar tidak lagi seperti zaman dahulu kala. Agar mereka mampu bersaing di tataran global. Perduli. Percaya diri. “Kami datang dengan kesadaran bahwa Kalbar berbatasan dengan Malaysia. Kebangkitan kita ini harus disamakan. Dewan Pendidikan harus bangkit. Bicara yang keras. Tidak hanya temuan dan laporan,

apakah bisa diterapkan di Jakarta atau tidak? Kita merajut kerjasama,” imbuhnya. “Kita yang pegang amanah membawa rahmat bagi lingkungan. Mari kita perjuangkan kerangka dasar NKRI. Dewan Pendidikan harus berani menyuarakan. Kita yakin, Allah bantu. Tidak ada yang susah. Mengenai Perda, ini landasan ideal. Jika saya ketemu Mendiknas akan saya sampaikan bagaimana langkah-langkah pendidikan nasional. DKI saja menjadi 28 persen alokasi dana pendidikannya di APBD,” aku Nukman. Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA

29


30

31

Mendayung harapan Menatap masa depan Hanya satu kenyataan Tiada kemajuan tanpa perjuangan Tiada kesejahteraan tanpa didasari pendidikan

KAPUAS EDUKASIA

Edisi Perdana 2011

Edisi Perdana 2011 KAPUAS

EDUKASIA


Kaspuas Edukasia