Issuu on Google+

RABU

Harga Eceran

30 MARET 2011 No.331/Tahun 8 follow us: @tribunkaltim add us: www.tribunkaltim.co.id

32

Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)

INDEPENDEN & KREDIBEL

Halaman

Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416

PSSI Borong 200 Kardus ■ Boyongan setelah Terusir dari Senayan ■ Nurdin Siapkan Gugatan untuk Andi “Kantor PSSI itu kan milik pemerintah, jadi kepengurusan Nurdin Halid (yang telah dibekukan) tidak bisa lagi menggunakan fasilitas itu.” Andi Mallarangeng Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

BOGOR, TRIBUN - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengusir pengurus PPSI dari kantor

mereka di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menurut Andi, menyusul kebijakan pemerintah mebekukan pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid, maka fasilitas kantor tersebut kembali kepada pemerintah. “Kantor PSSI itu kan milik pemerintah, jadi kepengurusan Nurdin Halid (yang telah dibelukan) tidak ● Bersambung Hal 9

Panglima TNI Geram PANGLIMA TNI kehadiran kita itu Laksamana Agus atas permintaan Suhartono geram Polda yang atas tudingan menganggap perlu Nurdin Halid dan dibantu,” kata Agus Nugraha Besoes di sela-sela rapat yang menyatakan kerja di Istana TNI Kepresidenan mengintervensi Bogor, Jawa Barat, Kongres PSSI di Selasa (29/3). ANTARA Pekanbaru, Riau. Menurut dia, Agus Suhartono Kehadiran permasalahan di sejumlah anggota TNI justru tubuh PSSI tak menyurutkan memberikan manfaat yaitu dukungannya kepada Kepala keamanan Staf Angkatan Darat Jenderal “Kenapa merasa George Toisutta. Semua warga diintervensi? Seharusnya mereka merasa aman. Karena ● Bersambung Hal 9

TRIBUNNEWS/YOGI GUSTAMAN)

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Sebuah bajaj mengangkut kardus yang dipesan PSSI untuk mengangkut barang-barang di Sekretariat PSSI, di Komplek Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, kemarin.

Petugas mengemasi dokumen-dokumen di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Pemerintah menarik semua fasilitas PSSI termasuk kantor PSSI di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta seiring dengan pembekuan kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.

Kompetisi tetap Jalan Borgol Diri

KENDATI pemerintah tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid, kompetisi sepakbola di semua divisi yang dikelola PT Liga Indonesia tetap berjalan. Demikian dipastikan CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono. “Sampai saat ini Liga Indonesia tetap melaksanakan kompetisi sesuai regulasi PSSI, berikut tetap berkoordinasi dengan pihak lain seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan pihak kepolisian dan imigrasi,” katanya.

Di tengah polemik yang mendera PSSI, Joko mengaku tak mau terlibat. Menurut dia, PT Liga Indonesia tetap konsentrasi menjalankan kompetisi yang sudah berjalan. “Kami tidak mau berpolemik. Kita mau melayani seluruh kompetisi yang berjalan,” cetusnya. Dia memastikan, PT Liga Indonesia tidak dalam posisi berhadapan dengan siapapun. Karena kompetisi adalah wahana untuk klub, dan tidak ada bayangan

● Bersambung Hal 9

KANTOR PSSI di komplek Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, masih disegel suporter hingga tadi malam. Mereka akan terus melakukannya sampai revolusi benar-benar terjadi dan berhasil. Sejak Senin (28/3) malam, lima orang yang mengatasnamakan Dewan Pengawal Revolusi PSSI memborgol diri di pintu masuk Kantor PSSI. Mereka ● Bersambung Hal 9

Melinda Kolektor Mobil Mewah ● Diduga Bobol Citibank Rp 78 Miliar JAKARTA, TRIBUN - Media nasional, sejak tiga hari lalu dihebohkan oleh berita penangkapan seorang wanita, ‘si penipu ulung’ Selly Yustiawati. Ternyata kasus itu boleh dibilang masih kelas teri dibanding penangkapan terhadap Melinda Dee (MD), Senior Relations Manager Citibank. Wanita seksi dan rupawan itu ditangkap atas dugaan pembobolan dana nasabah di Citibank, Jakarta. Jumlah uang yang ditilep Melinda miliaran rupiah. Ada yang bilang lebih dari Rp 17 miliar. “Jumlah yang diambil sekitar Rp 78 miliar,” demikian komentar seseorang di jejaring sosial Twitter. Kemudian ramai juga dibicarakan mengenai usia Melinda. Ada yang bilang wanita cantik dan bahenol ini IST

Melinda Dee

● Bersambung Hal 9

Selly Suka Traktir Teman

ANTARA/LUCKY R

Selly Yustiawati

JAKARTA, TRIBUN - Para korban penipuan Selly Yustiawati alias Rasellya Rahman Taher (27) tersebar di berbagai kota. Polisi kini mulai menghimpun kembali keterangan mereka, menyusul penahanan Selly oleh Polresta Bogor. Di Bogor, sudah ada Soraya yang juga menjadi korban aksi tipu-tipu Selly. Namun, polisi kini sedang mengumpulkan para korban di berbagai kota lain untuk dijadikan saksi. “Tadi pagi saya juga sudah dihubungi polisi,” kata AH, korban Selly di Bandung. AH dan temannya sudah melaporkan Selly ke

Polrestabes Bandung pada tahun 2010 silam. Kini polisi akan kembali meminta keterangan mereka. “Tadi ada yang namanya Bripka Dewa dari Polrestabes Bandung meminta kesediaan kita menjadi saksi. Saya bilang siap,” kata AH. AH menduga, keterangan para saksi korban ini dihimpun untuk memperkuat kasus Selly yang kini ditangani Polresta Bogor. “Kayaknya jadi antisipasi untuk kasus yang ditangani di Bogor,” ujarnya. Sebelumnya, Polresta Bogor menyerukan agar ● Bersambung Hal 8


CMYK

2

tribun bisnis Pajak Pertamax tak bisa Dihapus

RABU 30 MARET 2011

■ Menkeu Anggap Sesuai Undang-Undang

TRIBUN KALTIM/MEINAR F SINURAT

Peresmian pengoperasian 10 unit taksi Kokapura dilakukan langsung oleh General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Sepinggan Mardani, Selasa (29/3).

Kokapura Tambah 10 Unit Taksi BALIKPAPAN, TRIBUN Mengakomodir kurangnya armada angkutan darat dalam kota di Bandar Udara Sepinggan, Koperasi Karyawan Angkasa Pura (Kokapura) menambah 10 unit armada taksi. Peresmian pengoperasian 10 unit taksi Kokapura dilakukan langsung oleh General Manager PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Sepinggan Mardani, Selasa (29/3). “Penambahan armada taksi adalah jawaban dari masalah dan tuntutan pengguna jasa bandar udara Sepinggan selama ini. Memang harus diakui penambahan 10 unit ini masih belum bisa mengakomodir semua penumpang, tapi paling tidak bisa mengurangi, dan sedikit meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa bandara,” kata Mardani. Harapannya, Kokapura lebih memperbanyak armada taksi untuk memuaskan pengguna jasa bandara di Balikpapan. Menjawab hal ini, Ketua Kokapura Bandar Udara Sepinggan Balikpapan Happy Prasetya mengaku, pada Juni

atau Juli nanti akan kembali menambah 30 unit armada taksi, dan melakukan peremajaan 30 unit lagi untuk mengakomodir penumpang di bandar udara. “Dan kami telah punya izin prinsip Walikota Imdaad Hamid sampai dengan 2012, Kokapura harus punya 100 unit armada,” kata Happy. Dengan ditambahnya 10 unit armada taksi kemarin, artinya hingga kini Kokapura memiliki 70 unit armada taksi. “Rinciannya 30 unit dimiliki anggota

Kokapura, dan 30 unit lainnya milik Kokapura sendiri, sedangkan 10 unit yang baru ditambahkan ini akan kami tawarkan kepada anggota. Silakan siapa saja anggota Kokapura yang mau memiliki taksi ini, bisa. Syaratnya dapat setorkan komitmen uang mukanya dan dapat memiliki taksi ini,” tutur Happy. Selain unit taksi bandara, Kokapura juga memiliki bidang usaha pada unit reklame, unit kebersihan, unit toko dan apotik. Selama ini dengan beroperasinya 60 unit taksi bandara Kokapura, penumpang yang tercover rata-rata 3.000 orang, padahal setiap harinya penumpang yang datang dan berangkat di Bandara Sepinggan sebanyak 7.000 orang. Jumlah ini akan lebih banyak hingga 10.000 orang per hari saat hari libur. Pada Januari hingga Februari 2011, total penumpang domestik dan internasional di Bandara Sepinggan mencapai 863.516 orang, dengan jumlah pesawat yang datang dan berangkat sebanyak 9.065 armada. (mei)

”Saya ingin menjelaskan bahwa UU kita tidak memungkinkan kita menghapus PPN. Itu UU, jadi UU mengharuskan kita membebankan PPN” Agus Martowardojo Menteri Keuangan

BOGOR, TRIBUN - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bensin jenis pertamax tak mungkin dihapus. Karena sesuai dengan UU, penghapusan PPN tak dimungkinkan. “Saya ingin menjelaskan bahwa UU kita tidak memungkinkan kita menghapus PPN. Itu UU, jadi UU mengharuskan kita membebankan PPN,” jelas Agus, Selasa (29/3/2011). Ia mengatakan, kalau kita ingin harga pertamax bisa ditekan lebih murah, maka pemerintah harus menanggung PPN yang dikeluarkan dari pertamax tersebut. “Artinya akan dicoba inisiatif PPN ditanggung pemerintah. Nah PPN ditanggung pemerintah, sesuatu yang pemerintah tidak ingin jalankan, tidak merekomen untuk dilakukan, dan ini adalah sesuatu yang merupakan kesamaan pemahaman dari pemerintah, pemeriksa (BPK), dan DPR,” kata Agus.

Tiket On Line tak Pengaruhi Penjualan Agen Travel BALIKPAPAN, TRIBUN Makin mudahnya membeli tiket pesawat melalui cara on line, tidak membuat para agen perjalanan di Balikpapan khawatir. Pernjualan mereka pun saat ini belum terpengaruh. “Jumlah penjualan tiket pesawat untuk agen perjalanan tidak berpengaruh meskipun maraknya penjualan tiket online,” ujar Robin Januarto Manurung, Kabid Tata Niaga dan Ticketing ASITA, Senin (28/3). Robin mengatakan meskipun warga Balikpapan tidak asing lagi menggunakan internet, tetapi mereka ingin mendapatkan pelayanan secara personal yaitu di agen perjalanan. Hal ini juga karena masih ada kekhawatiran dari

pelanggan karena ada kemungkinan kartu kredit yang digunakan sebagai media pembayaran akan terdebit dua Robin ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola agen perjalanan di Balikpapan agar tidak usah khawatir terhadap maraknya penjualan tiket pesawat secara online. Meningkatkan mutu pelayanan adalah yang paling utama, karena agen perjalanan adalah bentuk usaha yang menjual jasa, pelanggan yang merasa puas pasti akan datang kembali. “Pengelola agen perjalanan harus tanggap terhadap keinginan pelanggan, misalnya mengangkat telepon sebelum

tiga kali berdering, ramah terhadap pelanggan,” terangnya. Menanggapi kenaikan harga tiket di beberapa maskapai penerbangan sebesar Rp 30 ribu,ternyata tidak mempengaruhi tingkat penjualan tiket pesawat terbang. “Dalam bulan-bulan kedepan masih banyak kegiatan-kegiatan tingkat nasional yang akan digelar di Kota Balikpapan, hal ini tentu saja mendongkrak penjualan tiket pesawat,” papar Robin. Menurutnya, beberapa maskapai yang sudah menaikkan harga tiket diantaranya Batavia Air, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya Air, sedangkan Lion Air dan Merpati Air masih sama harganya. (m33)

KPPU Kasasi Rp 505 M untuk 2 Kasus Besar Pasar Tradisional JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyerahkan memori kasasi terhadap kasus kartel industri minyak goreng dan fuel surcharge yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kasasi KPPU karena kalah dalam perkara fuel surcharge pada 24 Maret dan untuk kartel minyak goreng pada 22 Maret. “Kami mengambil tanda terima penyerahan memori kasasi dari pengadilan. Artinya, posisi kami sekarang tingggal menuggu proses dari pengadilan,” kata Anggota Divisi Litigasi KPPU Berla Wahyu Pratama, kepada wartawan, di PN Jakpus, Jakarta, Selasa (29/3). Wahyu mengatakan, telah menyerahkan memori kasasi untuk perkara fuel surcharge pada 24 Maret dan untuk kartel minyak goreng pada 22 Maret. Proses pemeriksaan selanjutnya, menurut dia, bakal dilimpahkan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, pada pokoknya memori kasasi KPPU diajukan karena menilai putusan PN Jakpus salah dalam menerapkan Pasal 5 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. “Dalam pertimbangan hukumnya pengadilan salah dalam menerapkan unsur perjanjian sebagaimana yang diatur dalam UU Persaingan Usaha. Kami masih optimis putusan pengadilan tersebut akan dibatalkan dan putusan KPPU akan dikutkan oleh MA,” ujarnya. dtc)

KUTOARJO, TRIBUN - Untuk merevitalisasi pasar tradisional tahun ini kementerian perdagangan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 505 miliar. Program tersebut akan terus berlanjut karena sekitar 95 persen dari 4.000 pasar tradisional, yang sudah terdata kondisi fisiknya sudah tidak layak. “Pasar yang sudah terdata itu baru sekitar 30 persen dari total pasar tradisional di Indonesia. Jadi revitalisasi akan menjadi program berkelanjutan. Tahun ini ada 120 pasar yang direhab dan 10 diantaranya merupakan pasar percontohan,” kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, usai meninjau Pasar Grabag di Purworejo, Senin lalu. Pasar tradisional yang kondisinya tidak layak rata-rata sudah berusia di atas 20 tahun. Pasar tersebut dibangun pada zaman Orde Baru sebagai bagian dari proyek inpres. Dari total anggaran sebanyak Rp 88 miliar dialokasikan untuk pasar percontohan. Menurut dia revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah menghindari kericuhan saat pemindahan pedagang ke pasar baru. “Caranya dengan memberikan prioritas tempat berjualan bagi pedagang lama. Selain itu jangan lupa soal pengelolaan limbah dan pengelolaan distribusi barang,” katanya. (kompas.com)

CMYK

Jadi, lanjut Agus, pemerintah berat untuk memberikan insentif PPN kepada pertamax. Saat ini hanya minyak goreng saja yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerntah. Itu pun karena hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR yang perhitungannya sudah dimasukkan dalam APBN 2011. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meminta kepada pemerintah untuk menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pertamax dan pertamax plus. Sehingga harganya bisa ditekan lebih murah dari harga saat ini Rp 8.700/liter. Kalapun nanti dibebaskan, tak hanya Pertamina yang menikmatinya. “Ini akan berlaku untuk semua perusahaan minyak karena kalau tidak akan menimbulkan persaingan yang tidak adil,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. Humas Pertamina Muhammad Harun menerima konsekuensi itu. Jika PPN tidak dibebaskan, harga pertamax akan terus melambung membuntuti harga minyak international. Otomatis orang akan beralih ke bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga beban subsidi semakin membengkak. “Dengan penghapusan PPN ini, selain harga lebih murah, juga untuk mengantisipasi melonjaknya subsidi BBM,” kata Harun. (kompas.com/dtc)

ANT

Pekerja mengisi stok pertamax. Harga pertamax saat ini berkisar di Rp 8.700/liter.

Kenaikan Harga Tidak Tahun Ini KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) tidak mungkin dilakukan tahun ini. Inflasi pangan dan umum masih tinggi. “Kenaikan harga BBM itu sendiri sebetulnya diperlukan karena subsidi BBM pada dasarnya tidak efisien. Kami dengar 70 persen subsidi BBM itu lebih dinikmati oleh (masyarakat) kelas menengah,” kata Senior Economist dan Head Of Government Relations Standard Chartered Fauzi Ichsan di Jakarta, Selasa (29/3). Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan memicu inflasi

semakin tinggi serta kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan berdampak buruk bagi perkembangan usaha domestik. Fauzi mengatakan, pemerintah lebih baik menunggu sampai inflasi turun pada angka 5 persen untuk menaikkan harga BBM yang sepertinya tidak mungkin dicapai pada tahun ini. Pemerintah sendiri menunda pengaturan BBM subsidi yang rencananya akan dilakukan April ini, sekalipun telah tersedia 3 opsi yang dihasilkan oleh konsorsium 3 universitas (ITB, UGM, dan UI). (kompas.com)


tribun market

RABU 30 MARET 2011

3

Cicilan Samsung Galaxy Tab tanpa Bunga ● Indosat Gelar Eksibisi di Plaza Balikpapan ● Gandeng Mandiri Card Centre

TRIBUN KALTIM/MEINAR F SINURAT

Asdar, customer dari Astra International Daihatsu Cabang Balikpapan, memenangi Honda Revo dalam promo Amazing Duo.

Mei, Harga Mobil Diprediksi Naik ● Stok Daihatsu hanya Tinggal Dua Bulan BALIKPAPAN, TRIBUN Pabrik mobil merek Daihatsu di Jepang tidak terkena gempa dan tsunami Jepang. Namun menurut Budi Krisnanto, Branch Head PT Astra International-Daihatsu Balikpapan, pasokan mobil Daihatsu diprediksi akan ikut terganggu. Stok mobil dan sparepart yang ada saat ini hanya cukup hingga Mei nanti atau tinggal dua bulan ke depan. “Mengapa akan terganggu? Karena ada komponen-komponen yang masih disuplai langsung dari Jepang, sekitar 20% komponen mobil Daihatsu masih disuplai dari Jepang,” kata Budi, Selasa (29/3). Kurangnya pasokan dibarengi dengan tingginya permintaan mengakibatkan pada naiknya harga. “Dan kemungkinan harga mobil di bulan Mei akan ikut naik, tapi belum tahu berapa persen kenaikannya. Kalau sampai

saat ini harga masih normal, tidak naik dan penjualan pun masih normal, belum ada gangguan. Jadi inilah waktu yang tepat untuk membeli mobil karena diprediksi pada Mei nanti harga akan naik,” kata Budi. Diakui Budi bahwa Indonesia merupakan pasar potensial penjualan mobil Daihatsu. “Di luar Jepang, Daihatsu menanamkan investasi terbesarnya di Indonesia, dibanding negara lain karena memang market di sini sangat besar. Secara nasional market share Daihatsu 15,5%,” tandasnya. Khusus untuk pasar Balikpapan juga terbilang bagus. Rata-rata per bulannya, Daihatsu Cabang Balikpapan mampu menjual 115 unit, dan untuk seluruh wilayah Balikpapan, Penajam dan Tanah Grogot mampu menembus hingga 170 unit sebulan. “Kinerja kita selalu

mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Produksi secara nasional pun telah dinaikkan dari 211.000 unit per tahun jadi 300.000 unit per tahun, dan permintaan terus naik. Varian yang paling diminati adalah Daihatsu Xenia 1000 cc,” kata Budi. Terkait dengan program produksi ke-2 juta Daihatsu di tahun 2010 lalu, Daihatsu menggelar promo Amazing Duo berhadiah 2 unit mobil Terios ADV A/T, dan 20 unit motor Honda Revo serta hadiah langsung BlackBerry dan handphone Samsung. Salah satu pemenang yang beruntung mendapatkan 1 unit Honda Revo adalah Asdar, customer dari Astra International Daihatsu Cabang Balikpapan. Asdar telah membeli Daihatsu Xenia tipe Xi DLX pada Desember 2010. Pemberian hadiahnya dilakukan kemarin di showroom Daihatsu Balikpapan. (mei)

PLTG Lamaru Telan Rp 60 M ■ Investasi Pengelolaan SelamaTigaTahun BALIKPAPAN, TRIBUN Investasi untuk pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Lamaru, diperkirakan mencapai 6,3 juta dolar AS atau sekitar Rp 60 miliar. Angka ini sudah termasuk pembelian turbin pembangkit senilai Rp 2,7 juta dolar AS atau sekitar Rp 25 miliar. Demikian diungkapkan Direktur Perusda Poerba Widjaja kepada Tribun saat menerima perwakilan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan Vico Indonesia, Selasa (29/3). “Kalau mesin pembangkitnya saja senilai Rp 2,7 juga dolar AS. Sedangkan total

Seperti diketahui, pemegang hak pengelolaan field (lapangan) gas Lamaru adalah Vico. Field tersebut merupakan bagian dari Blok Mutiara. Rencananya gas ini akan dijadikan bahan bakar PLTG untuk dijual ke PLN melalui PT Balikpapan Elektrik yang dibentuk Perusda. Perusda menargetkan PLTG bisa dioperasikan Mei mendatang sebelum pelantikan Walikota Balikpapan yang baru. Namun Perusda, lanjut Poerba, masih harus menunggu keputusan dari BPMigas dan Vico. “Tentunya tidak sekali tuntas. Kami juga masih perlu melengkapi beberapa hal, misalnya model bisnis seperti yang dipersyaratkan BPMigas. Tapi, secara teknis operasional di lapangan dan untuk dikelola,” tutur Direktur pendanaan kami sudah siap menjalankannya,” kata Perusda Balikpapan, Poerba Poerba. Widjaja, Selasa (29/3). Rencananya, Rabu (30/3) Seperti diberitakan sebelumnya, PT PLN bersedia pagi ini, BPMigas dan Vico Indonesia akan meninjau membeli listrik dari PLTG langsung field Lamaru yang Lamaru. Kesanggupan ini diungkapkan langsung Dirut terletak di Kecamatan Dahlan Iskan belum lama ini. Balikpapan Timur. “Besok (hari ini) kami meninjau Menurut Dahlan, pembelian langsung ke lapangan. Dari listrik dari PLTG Balikpapan jalan raya itu jaraknya sekitar merupakan penghematan 1 Km,” pungkasnya. (joe) bagi PLN. (joe)

investasi mencapai Rp 6,3 juta dolar AS. Ini sudah termasuk operasi dan perawatan selama tiga tahun,” ungkap Poerba, sapaan akrab dia. Mantan Asisten Administrasi Umum Setkot Balikpapan ini menuturkan, dari jumlah investasi ini, sekitar 20 persen di antaranya merupakan dana Perusda. Sedangkan sisanya berasal dari pinjaman bank. Kemarin, BPMigas bersama Vico Indonesia melakukan uji tuntas (due diligence). Secara khusus untuk dokumen dan persyaratan lain sesuai aturan baku yang dikehendaki BPMigas dan Vico dalam jual beli gas di Blok Lamaru.

Profit 10 Persen PERUSDA Balikpapan mematok profit margin hingga 10 persen dari pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Lamaru. Ini sudah dihitung termasuk over head cost. “Tentu ada profit dari pengelolaan ini. Kami optimis bisa dioperasikan karena sudah ada kajian POD (Planning of Development). Hasilnya, gas yang ada di Lamaru itu memang layak

Dua Mitsubishi iMiEV Dapat Pelat Hitam

PERSDA/PRAS

Mitsubishi iMiEV.

JAKARTA, TRIBUN - Produk global Mitsubishi Motors Corporation (MMC) iMiEV berhasil mencatatkan sejarah baru di Indonesia, yakni menjadi kendaran listrik pertama yang mendapatkan pelat hitam.

Ada dua unit city car ramah lingkungan dimiliki PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) yang didatangkan dari Jepang sejak 2007 dan masing-masing sudah memakai nomor polisi B 1160 TKU dan B 1162 TKU. “Keduanya akan menjalankan program, mulai tahun ini, sekaligus sosialisasi pentingnya antisipasi kelangkaan bahan bakar di masa depan dengan teknologi kendaraan listrik ke seluruh Indonesia, “ tulis KTB dalam keterangan resmi Senin (28/3). Sayang, Mitsubishi tak menjelaskan lebih lanjut bagaimana perhitungan pajak mobil listrik jika sudah dipasarkan di Indonesia. Hal ini tentu akan menarik karena di masa mendatang tren teknologi otomotif bergerak ke arah kendaraan listrik, atau setidaknya jadi panduan ATPM lain yang mau menjajal mobil listriknya di Indonesia. (kompas.com)

BALIKPAPAN, TRIBUN - PT Indosat Sales Area Balikpapan berkerjasama dengan Mandiri Card Centre menggelar eksebisi beragam produk di atrium Plaza Balikpapan. Eksebisi ini berlangsung mulai 28 Maret hingga 3 April. “Exhibition kali ini, kami hadirkan sebagai solusi terhadap masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan telekomunikasi namun juga tetap dengan harga yang terjangkau,” kata Wulang Prabowo Edhi, Sales Area Manager Indosat Balikpapan,

Selasa (29/3). Pameran ini menawarkan beragam pilihan paket bundling handheld khususnya BlackBerry serta penawaran spesial bundling Samsung Galaxy Tab dengan harga khusus melalui program cicilan kartu kredit Mandiri 0% selama 12 bulan yaitu Rp 499.000 untuk tipe Samsung Galaxy Tab Light Version dan Rp 541.583 untuk tipe Samsung Galaxy Tab Full Version. Selain program cicilan 0% pelanggan juga akan langsung memperoleh benefit berupa

bonus free 6 bulan layanan internet unlimited paket BOR IM3 Unlimited bulanan. Dalam exhibition ini, Indosat juga menawarkan paket bundling BlackBerry dengan harga spesial Rp 2.049.000 untuk tipe Gemini 8520 dan Onyx 9780 dengan harga Rp 4.199.000 melalui program cicilan 0% kartu kredit Mandiri. Selain penawaran harga spesial, pelanggan juga akan memperoleh benefit tambahan lainnya yaitu bundling kartu Matrix indosat khusus tipe Gemini dan Onyx 9780, serta

bonus free paket BIS Unlimited selama 2 bulan. “Beragam program yang kami tawarkan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memberikan inovasi, program serta layanan pendukung yang bernilai tambah. Harapannya kehadiran pameran Indosat akan semakin mendekatkan kami kepada pelanggan untuk memperoleh segala hal yang dibutuhkan terkait layanan dari Indosat. Jadi, jangan siasiakan kesempatan ini,” kata Wulang. (mei)

KPP Penajam Targetkan 18.000 WP Baru ● Gelar Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh 2010 PENAJAM, TRIBUN - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Reny Ravaldini mengungkapkan, jumlah wajib pajak di daerah ini terus bertambah. Bila 2009 hanya 28 persen meningkat menjadi 40,2 persen pada tahun 2010 lalu. Untuk 2011, ditargetkan jumlah wajib pajak baru meningkat menjadi 62,5 persen atau sekitar 18.000 orang. “Sementara target penerimaan tahun ini mencapai Rp 500 miliar,” jelas Reny, saat memberikan sambutan dalam pekan panutan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2010 di lantai dasar Kantor Bupati, Nipah-nipah, Selasa (29/3). Tampak hadir Bupati Andi Harahap, Wakil Bupati Mustaqim MZ, Ketua DPRD Nanang Ali, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU. Lebih lanjut Reny menjelaskan, pajak memegang peranan besar dalam membangun Negara ini. Karena sumber pendapatan Negara secara umum terdiri dari tiga macam. Ketiga sumber itu adalah sumber daya alam (SDA), hutang dan pajak.

TRIBUN KALTIM/SAMIR

Bupati PPU Andi Harahap, Wabup Mustaqim MZ, Ketua DPRD Nanang Ali serta Kepala Kantor Pajak Pratama Reny Ravaldini foto bersama usai penyerahan SPT tahunan PPh 2010.

Untuk SDA kata Revy, minyak bumi pernah menjadi primadona dalam penerimaan kas Negara hingga awal tahun 80-an. “Tapi faktanya sekarang saat ini sudah merosot tajam, bahkan Negara masih mengeluarkan anggaran untuk mengsubsidi harga BBM. Kita juga tahu SDA ini lambat laun persediannya semakin menipis, bahkan mungkin punah,” jelasnya. Sementara untuk hutang kata Reny, krisis ekonomi pernah berdampak secara

signifikan terhadap jumlah hutang yang ditanggung Negara. Sehingga pembiayaan Negara mungkin saja dapat teratasi ketika bantuan utang dikucurkan. Namun konsukuensi menurut Reny, harus ditanggung dengan membayar hutang dan bunga yang tidak sedikit. Sementara untuk pajak lanjut Reny, menjadi penopang terbesar pembiayaan Negara. Karena lebih 78 persen APBN berasal dari pajak. Reny mengaku sangat bangga karena kehadiran

pejabat PPU menjadi wujud nyata kepedulian dan peran serta dalam pembangunan. Sementara Bupati Andi Harahap meminta, agar jajaran pemkab PPU untuk memberikan contoh dan menjadi teladan dalam membayar pajak. Salah satunya dengan menyerahkan SPT tahunan PPh. “Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat,” pinta Andi. Selanjutnya, Andi bersama Mustaqim dan Nanang Ali menyerahkan SPT Tahunan PPh mereka. (mir)


CMYK

4

RABU 30 MARET 2011

tribun finance & investment

RI Butuh Investasi Ribuan Triliun

„ Untuk Mencapai Pertumbuhan Tujuh Persen „ Tambang Ditargetkan Sedot Investasi 3,5 Miliar Dolar AS J AKARTA -Indonesia membutuhkan dana ribuan triliun rupiah untuk bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen pada 2014. Sementara di sisi lain, pemerintah tidak bisa menyediakan dana tersebut. Butuh peran swasta untuk menanamkan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. “Untuk mengejar pertumbuhan di atas tujuh persen di 2014, kita butuh dana ribuan triliun rupiah yang diguyur di negara ini untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja,” jelas Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Setiawan, di sela-sela acara pameran tambang Australia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (29/3). Untuk mengundang peranserta investor yang sebesarbesarnya menanamkan modalnya ke Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus bisa menjaga iklim investasi di dalam negeri tetap kondusif. Investor hanya mau menanamkan modalnya bila iklim in-

Untuk mengejar pertumbuhan di atas tujuh persen di 2014, kita butuh dana ribuan triliun rupiah yang diguyur di negara ini untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja ISTIMEWA

BAMBANGSETIAWAN Dirjen Minerba Kementerian ESDM

vestasi di dalam negeri kondusif, sehingga tidak khawatir uang yang ditanamkannya sia-sia. “Mereka (investor asing) ingin melihat bagaimana iklim investasi Indonesia cukup kondusif bagi mereka untuk melakukan investasi dan menanamkan modal,” ujar Bambang. Selain itu, pemerintah juga siap untuk mendukung iklim investasi yang baik dengan mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang kondusif bagi investor, sehingga bakal giat menanamkan dananya.

Bambang yakin, dengan menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif, akan banyak investor asing yang menanamkan investasinya ke Indonesia. Bambang memperkirakan, untuk investasi asing di sektor tambang tahun ini bisa tembus 3,5 miliar dollar AS. Perusahaan asing sangat tertarik untuk menggali hasil tambang karena harga yang tinggi. “Tahun ini dari investor global kita targetkan 3,5 miliar dollar AS. Kalau untuk dari Australia saya tidak tahu berapa, tapi biasanya investor asing seperti dari Inggris, itu

melalui Australia, sebelum menanamkan uangnya di Indonesia,” tutur Bambang. Apalagi dengan tingginya harga komoditas mineral saat ini, Bambang meyakini investasi 3,5 miliar dollar AS bakal tembus di akhir tahun. “Dari Australia banyak juga yang masuk, mereka tertarik untuk masuk ke pertambangan Indonesia karena melihat peluang-peluang yang ada,” jelas Bambang. Untuk menjaga minat asing ini, pemerintah akan terus menjaga regulasi investasi terus kondusif, serta iklim investasi terus membaik. Bambang menyatakan, pemerintah sangat menyambut baik pameran pertambangan yang diadakan pihak Australia ini. “Australia itu tetangga terdekat kita, kita lebih senang berhubungan dengan tetangga dekat, mengontrolnya lebih gampang. Pengusaha Indonesia banyak juga yang punya tambang di Australia, jadi tidak cuma Australia yang datang investasi, kita juga,” tukas Bambang. (tribunnews/ugi)

Belanjakan Anggaran Berorientasi Hasil

KONTAN/MURADI

PAKAIAN EKSPOR - Suasana industri garmen di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (29/3/ 2011). Kapasitas industri tersebut mencapai 5.000 potong per hari dengan pasar ekspor ke kawasan Timur Tengah.

WAKIL Presiden Boediono meminta kepada jajaran menteri dan pejabat lainnya untuk memanfaatkan anggaran negara berorientasi pada hasil atau outcome. Jangan terjebak dengan laporan anggaran yang tersusun rapih dalam setiap program, namun mengabaikan hasil apa yang dicapai. “Sering kali kita terjebak, pada perangkap penata buku. Yaitu, kita ingin menyelesaikan sesuatu, pokoknya selesai pertanggungjawabannya dengan kwitansi yang lengkap dan anggaran habis,” kata Boediono saat memberikan arahan pada retreat di Istana Bogor, Selasa (29/3). Menurutnya pemerintahan sekarang ini masih punya waktu untuk membenahi realisasi penggunaan anggaran

terkait hasil yang efektif dari setiap program pemerintah. “Saya ingin sampaikan bahwa sangat penting bagi kita dari awal mumpung masih ada waktu 2012, masih ada beberapa bulan untuk mencamkan outcome orientation atau orientasi pada outcome ini,” kata Boediono juga menggarisbawahi sangat penting memonitor dan melakukan evaluasi terpadu atas budget anggaran dan aksi kebijakan yang sudah ditetapkan. “Sampai sekarang kita mempunyai monitoring dan evaluasi yang belum merupakan suatu kesatuan, sehingga agak sulit untuk memberikan penilaian dan koreksi kalau ada penyimpangan terhadap langkahlangkah untuk mencapai outcome,” katanya.

Ia mengingatkan para pejabat jangan langsung cepat puas terhadap apa yang sudah dilakukannya, padahal hasil dari yang telah dicapai belum tentu terukur dengan baik. Boediono memesan agar cara pandang berorientasi input harus dijauhi karena biasanya akan mementingkan apa yang telah dikeluarkan, lalu menghabiskan anggaran, dan selesai secara administratif. “Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur, tetapi kita sudah puas. Ini saya kira benar-benar kita camkan, kepada para pejabat di instansi masing-masing,” katanya. (tik)

Newmont Dapat Pinjaman 600 Juta Dolar AS Modal Minimum Perbankan JAKARTA -PT Newmont Nusa Tenggara mendapatkan komitmen pinjaman dari tiga bank senilai 600 juta dollar AS. Dana tersebut akan dipakai untuk menopang biaya pembukaan fase baru tambangnya. “Ada tiga bank yang sudah oke, yaitu Bank Mandiri, BNP Paribas, dan Sumitomo Mitsui. Dananya 600 juta dollar AS. Paling besar dari Bank Mandiri karena dia optimis sama kita,” ungkap Presiden Direktur Newmont Martiono di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (29/3). Selain pinjaman dari bank, Newmont juga bakal melakukan penjualan saham perdana atau initial public offe-

ring(IPO) tahun ini untuk mendapatkan dana segar untuk membiayai pembukaan fase tambangnya. “Berapa besar saham yang akan kita lepas, kita lihat situasi pasar dan kebutuhan juga. IPO tak mungkin semester I ini, karena tinggal tiga bulan lagi. Jadi begitu divestasi selesai sesuai target di 18 April, kita langsung persiapan IPO,” kata Martiono. Seperti diketahui Newmont memperkirakan produksi emasnya dari tambang Batu Hijau Sumbawa akan menurun sekitar 60 persen. Tambang Batu Hijau saat ini sudah memasuki fase pengerukan keenam. Diproyeksikan produksi emas Tam-

bang Batu Hijau di 2011 hanya sekitar 226-288 ribu ounce. Sedangkan untuk produksi tembaga di tahun ini adalah 247 juta pound. Penurunan produksi itu diperkirakan akan terjadi hingga tahun 2013 dan baru meningkat lagi di tahun 2014. Produksi emas Newmont di 2010 mencapai 737 ribu ounce dan tembaga mencapai 542 juta pound. Sepanjang 2010, Newmont berhasil meraup penjualan sebesar 656 ribu ounce emas dan 489 juta pound tembaga. Sementara terkait dengan ancaman Pemkab Nusa Tenggara Barat yang akan menutup operasi tambang PT Newmont jika tak diberi jatah tujuh persen

Dynaplast Keluar dari Bursa J AKARTA - PT Dynaplast Tbk (DYNA) berencana keluar dari pasar modal (delisting) dan kembali menjadi perusahaan tertutup (go private). Menajemen menawar membeli kembali harga saham yang dipegang oleh publik dengan harga premium Rp 4.500 per lembar. Harga penawaran tender tersebut lebih tinggi 41,5 persen dari hasil penilaian harga wajar saham Rp 3.181 per saham. Menurut surat edaran direksi dan dewan komisaris DYNA kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), saham yang saat ini dipegang oleh publik seluruhnya akan diserap oleh PT Hambali Dina Mitra. Saat ini Hambali Dina merupakan pengendali saham DYNA dengan

kepemilikan 40,09 persen. Jumlah saham yang dikuasai publik 24,54 persen atau 77. 225.793 lembar saham. “Hambali Dina Mitra sebagai pemegang saham utama telah bersedia membeli seluruh saham yang dimiliki pemegang saham publik melalui penawaran tender,” jelas manajemen DYNA dalam surat edaran yang dipublikasikan, Selasa (29/3). Harga penawaran Rp 4.500 per saham merupakan 20 persen premium dari harga tertinggi pada 90 hari terakhir perdagangan. Harga ini juga 41,5 persen premium dari hasil penilaian harga wajar saham, yang ditetapkan sebesar Rp 3.181 per saham, atau 0,1 persen dari harga perdagangan tertinggi selama dua tahun dan 800 persen premium dari nilai

nominal yang Rp 500. “Untuk pasar tertinggi dalam 90 hari terakhir sebelum rencana go private, di 25 Maret adalah Rp 3.750 per saham,” tambahnya. Proses penawaran baru akan dilakukan manajemen kepada publik pada 27 April 2011 di Ritz Calton, Mega Kiningan dalam RUPSLB. Rencananya usai penawaran pembelian saham publik ini, DYNA akan menghapus status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan mengubah anggaran dasar perseroan. Alasan go pivate karena saham DYNA saat ini tidak aktif diperdagangkan, sehingga tidak likuid. “Pemegang saham publik yang tidak dapat menjual saham mereka jumlahnya cukup signifikan,” kata manajemen. (tribunnews/ugi)

saham divestasi, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Setiawan menilai hanya cari perhatian. “Itu mereka ingin diperhatikan saja sebagai daerah. Pemerintah pusat kayak bapak, Pemda kayak anak. Kita harus berlaku sebagai bapak dan anak, bukan rival,” tutur Bambang di sela-sela acara pameran tambang Australia di Hotel ShangriLa, Jakarta, Selasa (29/3). Menurut Bambang, kalau memang Pemda berniat untuk menguasai tujuh persen saham divestasi Newmont, maka Pemda NTB bisa menggelar dialog bersama pemerintah.(tribunnews/ugi)

Terlalu Rendah

yang kuat. BI Harus JAKARTA-Bank Indomewajibkan bank minesia (BI) yang menimal meningkatkan wajibkan modal minimodalnya hingga Rp mum bank sebesar Rp 200 miliar sampai Rp 100 miliar dinilai terlalu 250 miliar mulai akrendah. Hal ini akan hir tahun 2011 ini,” menghambat pertumungkap Ekonom sebuhan perbankan di nior Standard Charatas 20 persen. BI setered Bank Fauzi Ikhharusnya mewajibkan Fauzi Ikhsan san, Selasa (29/3). bank meningkatkan Menurut Fauzi, modal minimodal minimum hingga Rp 250 mum bank sebesar Rp 100 miliar miliar di akhir tahun 2011 ini. yang diwajibkan di akhir 2010 ini “Modal minimum bank kita di masih terlalu rendah. Apalagi negara ASEAN yang paling dengan Rasio Kecukupan Modal rendah. Untuk mendorong kre(CAR) diposisi 8 persen. “Sedit tumbuh konsisten diatas 20 harusnya modal tadi itu hingga Rp persen, maka diperlukan modal

250 miliar paling pas ditambah dengan CAR di 12 persen,” tuturnya. Menurut Fauzi, peningkatan rasio permodalan perbankan penting.Peningkatanpenyalurankredit tanpa diikuti dengan modal yang kuatakanberbahaya.Sementarakebutuhan pendanaan perbankan di masyarakat akan terus meningkat di atas 20 persen seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. “Kredit masih akan tumbuh 20 persen bahkan lebih. Itu didorong oleh meningkatnya kredit modal kerja hingga 40-50 persen dan sepertiganya lagi kredit konsumsi,” kata Fauzi. (tribunnews/ugi)

Citilink Datangkan Enam Airbus A320 J AKARTA- Unit bisnis strategis milik PT Garuda Indonesia Tbk, Citilink, akan menggunakan armada barunya, Airbus A320 mulai Juli mendatang. Pesawat tersebut akan didatangkan hingga enam unit sampai akhir tahun ini. Direktur Keuangan Garuda, Elisa Lumbantoruan mengatakan, pengadaan pesawat modern tersebut dibutuhkan untuk persaingan bisnis penerbangan di segmen berbiaya murah atau low cost carrier (LCC). Elisa menjelaskan, kedatangan pesawat tersebut akan datang mulai Juli yaitu dua unit, Agustus dua unit, dan sisanya diharapkan bisa datang hingga akhir tahun. “Pengadaan dilakukan secara ber tahap,” kata Elisa di

CMYK

Jakarta, Selasa (29/3). Mantan bos PT Hewlett Packard Indonesia tersebut mengatakan, alasan pemilihan Airbus A320 sebagai armada yang akan dioperasikan dalam waktu dekat ini karena ketersediaan pesawat dan kru yang masing memungkinkan dibanding Boeing 737-800 NG. Selain itu, dengan kapasitas Airbus A320, yaitu bisa dimaksimalkan menjadi 188 penumpang, akan semakin efisien bagi Citilink. Sementara kompetitor telah mengoperasikan armada dengan jenis terbaru dan memiliki kapasitas yang maksimal. Lion Air telah mengoperasikan hampir 50 unit Boeing 737-900 ER, sedangkan 16 pesawat Indonesia AirAsia adalah jenis

Citilink akan mengarahkan penggunaan satu jenis pesawat. Hal ini tergantung hasil tender pada Mei nanti apakah akan menggunakan Airbus A320 atau Boeing 737800 NG untuk delivery 2014 ELISALUMBANTORUAN Direktur Keuangan Garuda Airbus A320. Dijelaskannya sebanyak enam unit pesawat Boeing 737 series, yaitu lima Unit Boeing 737-300 dan satu unit Boeing 737-400 akan dioperasikan hingga akhir 2011 nanti. Pesawat tersebut nantinya akan diphase out (tidak dioperasikan) mulai 2012 saat masa sewanya habis. Setidaknya hingga akhir 2011, Citilink ditargetkan

bisa mengoperasikan sebanyak 13 unit pesawat. “Citilink akan mengarahkan penggunaan satu jenis pesawat. Hal ini tergantung hasil tender pada Mei nanti apakah akan menggunakan Airbus A320 atau Boeing 737-800 NG untuk delivery 2014. Penambahan pesawat pada 2012 hanya untuk pesawat yang terpilih dalam tender saja,” ujarnya. (tribunnews/ewa)


CMYK

tribun facebook

RABU 30 MARET 2011

5

Koruptor Anak Emas Negeri ■ Komentar Terkait Melemahnya Hukuman di RUU Tipikor BANYAKNYA pasal yang hilang atau dirubah pada Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membuat publik menduga ada upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya saja hilangnya pasal hukuman mati, penurunan ancaman hukuman minimal 4 tahun menjadi 1 tahun, dan korupsi di bawah Rp 25 juta bisa lepas dari penuntutan. Berikan komentar Anda! Raden Wiyose Rakyat tidak perlu kaget tentang RUU Tipikor ini, karena negara kita adalah negara Hukum yang tanda kutip hanya diperuntukan bagi kaum penguasa dan golongannya saja dan tidak berlaku bagi rakyat jelata. ini fakta baru, bahwa Tindakan Korups...i dihalalkan di negeri ini. memang sungguh naif, kalau RUU Tipikor dibuat dan dirancang oleh para oknum yang tidak punya hati nurani dan tidak memiliki moral yang baik serta tidak takut akan laknat Tuhan. kita lihat saja hasilnya, apabila RUU ini disyahkan menjadi UU, kita akan merasakan hancurnya akhlak dan moral bangsa ini. Ibnu Achmad Hendra Seperti kata bang rhoma irama,terrllalluuu.kalo upaya penegakan hukum tipikor saja sudah dikebiri,mau jadi apa negara ini ke depan?ya ini kelamaan di jajah 3,5 abad,jadi bodoh berat kuadrat bangsa ini.pemimpin sdh gak amanah,gak bisa jdi teladan,apakah masih ada harapan?agar indonesia jdi negara sehat? Hades Kwan Klo begitu kenapa pasal RUU tindak pidana utk kejahatan kecil tidak dirubah juga ya? Setidaknya kan penjahat kecil seperti copet & maling ayam tidak perlu babak belur dipukuli warga masyarakat, wkwkwk. (Makin hancur aja negeri ini) Relina Nox Fleuret Sila kelima pancasila berbunyi: “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”! Coba kita perhatikan para koruptor yg merupakan anak emas negeri ini, mereka selalu mendapatkan apa yg mereka inginkan, termasuk hukuman yg seringan mungkin! Sedangkan para penjahat kecil bukan hanya mendapatkan sanksi tegas, namun juga mendapatkan hukuman tambahan dari warga berupa pemukulan & pengeroyokan ! BENAR-BENAR ADIL TUH ! Adi Surya Inilah bedanya demokrasi dengan musyawarah. Dalam musyawarah, halhal yang sudah jelas ketentuannya dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak perlu dibahas lagi karena bersifat tetap dan mengikat. Sementara dalam

demokrasi, hal yang sudah jelas w...ajib seperti menerapkan Islam secara total, murni dan konsekuen masih bisa ditawartawar dan bahkan divoting untuk tidak dilaksanakan. Sanksi hukum Islam terhadap tindak kejahatan korupsi dilaksanakan oleh Khalifah melalui ijtihadnya atau melalui pendapat mujtahid yang dipilih olehnya yang sifatnya harus membuat jera (jawabir) dan menjadi sarana tobat yang diterima di sisi Allah SWT (zawajir). Sehingga hukuman maksimal yaitu hukuman mati tetap menjadi salah satu bentuk sanksi hukum Islam bagi pelaku korupsi. Abdul Malik Itulah salah satu kelemahan hukum buatan manusia karna tidak adanya kesakralan moral agama di sebabkan landasan hukum kita adalah sekulerisme dan juga manusia banyak mempunyai kepentingan maka dari itu hukum harus di kembalikan pada standar moral agama mayoritas yg ada ditengah masyarakat yaitu syariat islam Muhammad Yusuf Itu adalah pihak pihak yang tetap eksis melakukan korupsi di negara ini sehingga berupaya semua hukum yang memberatkan para koruptor dihapus dengan cara menyogok agar undang undang tindak pidana korupsi dirubah sesuai dengan keinginan m...ereka dan itu tidak hanya RUU korupsi tapi bidang lain seperti bidang ekonomi,Politik Sosial ,dll itu adalah kelemahan hukum ciptaan manusia tidak sempurna pasti ada celahnya yang bisa dimasuki pihak pihak yang punya kepentingan... solusi dari semua ini kembali kepada hukum ALLAH SWT yaitu AL QUR’AN dan HADIST telah terbukti selama 13 lebih lamanya menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW dilanjutkan keKHALIFAAN Bimo Putra Berarti yang menghilangkan itu orang perlu dicurigai. Biasalah undangundang dibuat memang ada celahcelahnya supaya dapat dipelintir-pelintir. Bagaimana negeri ini mau baik kalau yang membuat UU dan Peraturan saja sudah mengkorupsi pasal-pasal yang ada. Jadi orang-orang melanggar UU rata-rata dia yang mengerti UU tersebut. Semoga Allah SWT memberikan jalan dan membukakan hati mereka yang berbuat kezaliman dinegeri ini. Suwardi Tanahgrogot Assalamu ‘alaikum w w. Jika RUU TIPIKOR : dengan hilangnya hukuman mati, 4 tahun menjadi 1 tahun dan korupsi di bawah Rp. 25 juta lepas dari penuntutan disetujui oleh anggota DPR RI dan disyahkan oleh

pemerintah, maka sila ke 5 : Keadilan s...osial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak berlaku lagi, jadi DPR RI dan pemerintah Indonesia sudah melanggar Pancasila. Betul ada ungkapan : Di Indonesia banyak kantor pengadilan tetapi sulit mendapatkan keadilan. Di mana letak keadilan jika realita pencuri 1 buah semangka yang harganya cuma kira-kira Rp. 15.000,- dipenjara, tetapi koruptor Rp. 24.000,- lepas dari tuntutan hukum. Jika undang-undang ini dilakukan, maka akan menyuburkan tindak korupsi terutama korupsi di bawah Rp. 25 juta. Untuk menghilangkan budaya korupsi memang perlu RUU TIPIKOR yang lebih berat dari yang ada sekarang yaitu adanya hukuman mati, peningkatan 4 tahun menjadi 8 tahun dan di bawah Rp. 25 juta tetap dituntut, eeeee ...., tiba-tiba muncul RUU TIPIKOR yang sebaliknya. Kata Presiden bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi kenyataannya timbul RUU TIPIKOR yang melepaskan dari tuntutan hukum dari tindak kuropsi di bawah Rp. 25.000,-. Untuk menghapuskan budaya korupsi, maka kita harapkan seluruh anggota DPR RI tidak menyetujui RUU TIPIKOR dengan masukan aspirasi rakyat yang berada di DPRD TK dan DPRD TK II atau Kota. Stanley Yuda P I got a lot of info that indonesia wants to game over all corruptors in indonesia but the fact is UU tipikor so much weak. i believe it does not make the rule become strong to eradicate corruptors but contrary it makes a fertile soil for corruptors. how come it could be?????. so i think the legaslative members are out of mind, so much stupid. you know others countries is in a hurry to have war to corruptors but indonesia is not. just pray to God..... makes the mind of the legaslatives go stright. God Bless Indonesia Sujoko Hastanto Wah wah wah ... koq jadi tambah gak jelas aturan di negeri ini. Kayaknya emang perlu tuch ada REVOLUSI DI INDONESIA ... Jaman sekarang rakyat sudah gak dianggap lagi oleh penguasa. Sudah saatnya RAKYAT HARUS MEMBERI PELAJARAN BAGI PARA PENGUASA, biar para penguasa tahu sebenarnya KEKUATAN RAKYAT. RAKYAT HARUS BERSATU UNTUK INDONESIA YANG BERMARTABAT .... SERUKAN REVOLUSI INDONESIA. Aslam Hadiie Wew! gimna mau maju negara kita ini klo UU di ubah, mngkin banyak koruptor di negri ini.harusnya hukumannya setimpal Burhan Doank Pemerintah justru melemahkan pemberantasan kejahatan Luar Biasa (Korupsi). Kegagalan memberantas korupsi samahalnya dengan kegagalan “REFORMASI”.

Rubrik Opini Tribun Kaltim

Ketika Hukum Dibangun di Atas Pondasi Kata Oleh: Shoi Fitria SEBUAH negara dibangun tidaklah serta merta, butuh banyak hal untuk mendukungnya. Sewaktu SD dulu yang kuingat, bahwa suatu negara akan terbentuk ketika ada wilayah, penduduk, pemerintahan, dan aturan yang melingkupi seluruh kehidupan negara tersebut. MENJADI penting di dalamnya adalah, negara dibentuk secara bersama sama dan ada peraturan di sana. Hal ini berarti suatu negara akan bersifat konstitutif dan deklaratif. Konstitutif berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yg berdaulat. Sedangkan bersifat deklaratif berarti Sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan Negara, UUD, pengakuan dari Negara lain baik secara de jure maupun de facto dan masuknya Negara dalam perhimpunan bangsabangsa misalnya PBB. Begitu juga negara Indonesia, dibandingkan negara lainnya , pembentukan negara Indonesia lebih mempunyai “rasa” dibandingkan negara lainnya. Bukan maksud mengecilkan negara lainnya, tetapi cobalah tengok sejarah bagaimana negara ini dibentuk dan dipertahankan. Jutaan pahlawan muncul di medan pertempuran, baik di lapangan ataupun di meja perundingan. Negara ini dibangun atas penghargaan terhadap harga diri bangsa, bahwa hidup di negara sendiri haruslah menjadi tuan bukan menjadi budak bangsa lainnya, baik dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melingkupinya. Negara ini dibangun atas dedikasi tinggi dari para pemimin bangsa sebelumnya, sebut saja, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Teuku Cik di tiro, Pattimura, Bung Tomo, Jenderal Besar sudirman, Pangeran Diponegoro, dan masih ribuan orang dibelakangnya. Mereka mendirikan dan membangun bangsa ini dengan keringat, prinsib, dan perjuangan tak kenal henti, bukan hanya dengan kata kata semata. Tetapi liatlah sekarang,

CMYK

bangsa ini bagaikan kehilangan arah, konstitusi yang menjadi salah satu sendi penyangga berdirinya suatu negara sudah tak lagi bergema. Negara dikelola di bawah meja, hanya didasarkan kata kata belaka. Pondasi yang lama dibangun oleh para pejuang bangsa tak lagi menjadi arah bagi para pemimpin bangsa ini, kemana negara akan dituju. Hasilnya tentu saja kita lihat, kekayaan yang luar biasa tak menjadi jaminan makmurnya masyarakat bangsa ini, kemiskinan kebodohan masih menjadi raja. Sedangkan para penguasa bergelimang harta. Peraturan peraturan yang dibuat juga hanya dimaksudkan untuk melanggengkan kekuasaan mereka belaka, sehingga mereka bisa terus menyelamatkan diri. Rancangan UU Tipikor contohnya, bukannya membuat jera malah semakin membuat koruptor merajalela. Saya ingat kata kakak ipar saya yang kuliah di UGM yang waktu itu diajar salah satu profesornya, dia berkata bahwa korupsi di Indonesia gampang luar biasa. Korupsi saja 2 triliun, satu trilunnya disimpan, yang 500 milyar buat hura hura, lalu 500 milyarnya buat persiapan untuk mengurus kasus jika korupsinya terpaksa diajukan ke pengadilan. Nanti mungkin dihukum 2 tahun, dan bisa dapaat grasi setahun. Habis keluar penjara masih punya uang satu triliun, ha ha ha... “Sejumlah pasal di RUU Tipikor tersebut justru lebih lemah dan kompromistis dibanding UU No 31/1999 dan UU No 20/2001 tentang Tipikor yang ada dan berlaku saat ini,” kata peneliti ICW Donal Fariz. Menurut Donal, langkah pemerintah menyusun draf revisi UU Tipikor yang mengandung banyak kelemahan itu berseberangan dengan agenda pemberantasan korupsi. Ditambah dengan maraknya kriminalisasi pihak-pihak yang antikorupsi, niat pemerintah untuk membasmi koruptor kini semakin diragukan. Berikut 9 kelemahan revisi UU Tipikor yang digodok oleh pemerintah menurut ICW 1. Hilangnya ancaman hukuman mati yang sebelumnya diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 31/ 1999. “Ancaman hukuman

mati masih penting dipertahankan karena akan jadi upaya untuk mengurangi atau menekan potensi korupsi, meski pasal ini belum diterapkan,” kata Donal. 2. Hilangnya pasal 2 tentang “kerugian keuangan” negara yang sebelumnya banyak digunakan penegak hukum untuk menjerat koruptor. Hingga saat ini, KPK telah menjerat 42 tersangka korupsi dengan pasal tersebut. 3. Hilangnya “ancaman hukuman minimal” di sejumlah pasal. Padahal ketentuan tentang ancaman hukuman minimal ini adalah salah satu ciri dari sifat extraordinary korupsi di Indonesia. ICW menemukan 7 pasal di RUU Tipikor yang tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal. 4. Penurunan “ancaman hukuman minimal” menjadi hanya 1 tahun. Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan hukuman percobaan bagi koruptor. Bandingkan dengan UU 31/ 1999 jo 20/2001 yang memiliki ancaman hukuman minimal bervariasi tergantung jenis kejahatan, yaitu: 1 tahun, 2, 3 dan bahkan 4 tahun untuk korupsi yang melibatkan penegak hukum dan merugikan keuangan negara. 5. Melemahnya sanksi untuk mafia hukum, seperti suap untuk aparat penegak hukum. Di UU 31/1999 jo UU 20/2001 suap untuk penegak hukum seperti hakim ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan di RUU Tipikor ancaman minimal hanya 1 tahun dan maksimal 7 tahun (ditambah 1/3) atau 9 tahun. 6. Ditemukan pasal yang potensial mengkriminalisasi pelapor kasus korupsi. 7. Korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum (pasal 52). Meskipun dalam klausul tersebut disebutkan pelepasan dari penuntutan hanya dilakukan setelah uang dikembalikan dan pelaku mengaku bersalah, hal ini tetap saja dapat dinilai sebagai bentuk sikap ‘kompromi’ terhadap koruptor. Apalagi korupsi tidak bisa dinilai hanya dari nilai uang, melainkan harus dilihat dari unsur jahat dan busuknya perbuatan. 8. Kewenangan penuntutan KPK tidak disebutkan secara jelas dalam RUU (Pasal 32), padahal di

pasal sebelumnya posisi KPK sebagai penyidik korupsi disebutkan secara tegas. Hal ini harus dicermati agar jangan sampai menjadi celah untuk membonsai kewenangan penuntutan KPK. 9. Tidak ditemukan dalam RUU Tipikor aturan seperti Pasal 18 UU 31/1999 dan UU 20/2001 yang mengatur tentang Pidana Tambahan: pembayaran uang pengganti kerugian negara, perampasan barang yang digunakan dan hasil untuk korupsi, penutupan perusahaan yang terkait korupsi. Orang orang yang maju tak gentar membersihkan korupsi juga dikriminalisasikan bahkan di bersihkan dari negra ini, contoh saja kematian Baharudin Lopa yang tidak jelas, Munir yang sampai saat ini tidak jelas siapa pembunuhnya, Lalu kasus Antasari Azhar dan Susno Djuaji yang akhirnya membuat beberapa orang mundur untuk membongkar lingkaran setan korupsi di negeri ini. Belum lagi pengalihan pengalihan isu isu korupsi yang terjadi di negara ini. Tengoklah kasus Century, maka ada berapa kasus terorisme yang akan mengikuti, setiap kasus Centuri akan kembali di bongkar. Penangkapan ustadz Abu Bakar Baasyir yang tidak jelas, dan juga ditembak matinya seluruh teroris teroris ketika ditangkap, yang katanya melakukan perlawanan sengit. Lalu tengok juga kasus gayus, maka akan muncul berita berita lain, seperti bentrok Ahmadiyah dengan warga, sehingga perhatian publik dialihkan ke sana. Dan baru baru ini adalah kasus WikiLeaks yang mana membawa orang no satu di Indonesia, dan kembali lagi muncul bom bom yang bertebaran di mana mana, tanpa jelas siapa pelaku sesungguhnya. Bahkan dimunculkan isu yang bagi saya sangat lucu, munculnya kudeta dari para jendral, dengan nama Dewan Revolusi Islam. Aduh tampaknya pondasi negara kita lak lagi kuat disangga oleh hukum, tetapi adalah permainan kata kata dari para pemimpinnya. Akhirnya mungkin kita bisa berdoa: Semoga kita dikaruniai pemimpin yang sholeh, amanah, terpercaya. Amin.. (kompasiana)


6

RABU 30 MARET 2011

Bocorkan Rahasia Denda Rp 10 M Bos Masaro Divonis 6 Tahun Penjara JAKARTA, TRIBUN - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada Presiden Direktur PT Masaro Radiokom, Putranefo Alexander Prayugo. Putranefo dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dalam program revitalisasi jaringan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan (Dephut) tahun 2006-2007. “Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim, Nani Indrawati, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (29/3). Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan vonis tambahan berupa denda Rp 200 juta subsider empat bulan penjara.

Putranefo juga diharuskan membayar ganti rugi kerugian negara Rp 89.329.245.016. “Harta benda terdakwa akan dilelang apabila tidak mempunyai dana yang cukup dan apabila tidak bisa juga maka akan diganti dengan kurungan dua tahun penjara,” jelas hakim. Vonis ini lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa yakni tujuh tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider tiga bulan penjara, dan mengganti kerugian negara Rp 89,32 miliar. Putranefo dinilai bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas putusan itu, Putranefo dan pihak jaksa belum mengajukan upaya banding. Mereka masih pikir-pikir dalam waktu tujuh hari. (vnc)

Ikan Aman dari Nuklir Jepang JAKARTA, TRIBUN - Radiasi nuklir Jepang sudah mencemari air. Bahkan air laut di sekitar reaktor Fukushima sudah tercemar juga. Pemerintah Jepang menerbitkan larangan mengonsumsi ikan pada radius 30 km. Radiasi itu kini kian mencemaskan. Filipina, Korsel dan China mendeteksi adanya radiasi dengan skala yang sangat kecil di wilayah mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memastikan bahwa wilayah kelautan Indonesia aman dari radiasi itu. Jadi, ikan yang berada di wilayah Indonesia aman dikonsumsi. Hal itu disampaikan Fadel disela Rapat Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif 2012 di Istana Bogor, Selasa

(29/3). “Kemarin kami sudah cek. Kami sudah koordinasi dengan kementerian kesehatan, radiasinya belum sampai ke laut kita,” kata Fadel. Kepastian bebas radiasi itu, kata Fadel, diperoleh setelah pihaknya mengecek seluruh wilayah perairan dengan alat monitor. Dari hasil pengcekan tersebut, hasilnya tidak ditemukan wilayah laut Indonesia yang terkontaminasi. “Perairan Indonesia tidak ada radiasi. Makanan-makanan kami cek dan kontrol. Dari edaran Menkes (menteri kesehatan), itu tidak ada radiasi,” katanya. Sementara, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menuturkan, langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi radiasi akibat kebocoran instalasi nuklir di

Jepang terus dilakukan. Pengawasan dilakukan lintas kementerian seperti pertanian, kementerian perdagangan dan kementerian kelautan dan perikanan. Dia menegaskan, pentingnya pengawasan terhadap makanan. Terutama yang berasal dari Jepang. “Yang biasanya tak pakai sertifikasi, harus pakai sertifikat,” kata Endang. Namun, pemerintah Jepang sangat memperhatikan produk makanan mereka yang akan dieksport. Terutama, produk yang terkena radiasi, pemerintah Jepang memastikan tidak akan mengeksportnya. “Disana, makanan dan ikan yang kena radiasi tak akan dijual. Kami sangat bergantung dari upaya Jepang,” katanya. (tribunnews.com/vnc)

● Draft RUU Intelijen Memuat Aturan Pidana JAKARTA, TRIBUN - Draft RUU Intelijen pemerintah, ternyata memuat aturan pidana bagi setiap intelijen yang membocorkan rahasia negara. Hal ini tertuang dalam Bab VIII yang mengatur ketentuan pidana Pasal 38 hingga pasal 41. Disebutkan pada pasal 38, setiap orang dengan sengaja membocorkan infomasi intelijen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 24 (mengatur kerahasaian informasi intelejen) dipidana penjara paling singkat tujuh tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling

sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 500 juta. Sementara pada pasal 39, disebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi intelijen yang bersifat rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bisa dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda sedikit Rp 20 juta, dan paling banyak Rp 100 juta. Bukan sekedar itu, pada pasal 40 ayat 1, tertuang bahwa setiap personil intelijen negara yang membocorkan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan,

sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatandan perlengkapan khusus, dukungan dan/atau personil yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen negara sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat sembilan tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak Rp 10 miliar. Pada ayat kedua pasal 40, pemerintah juga menegaskan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masingmasing ancaman pidana maksimumnya. Sedangkan di Pasal 41, setiap personil intelijen negara yang melakukan intersepsi di luar fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dipidana dengan pidana penjara paling singkat tujuh tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 10 miliar. (tribunnews.com)

Laporkan Ratusan SMS Presiden PKS JAKARTA, TRIBUN - Mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, menyerahkan print out 143 halaman berupa pesan singkat (SMS) melalui telepon selulernya yang dikirim Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Bukti tersebut diserahkannya kepada penyidik Bareskrim Polri, Selasa (29/3). Bahkan, menurut Yusuf, belum semua pesan singkat yang diterimanya tersebut dicetak. Ia membenarkan nomor pengirim merupakan nomor ponsel Luthfi. “Ini SMS, terkait satu sama lainnya. Diprint out ada 143 halaman. Jaraknya 23 Juni sampai dengan 29 Juli 2010. Dari nomornya (Luthfi Hasan Ishaaq) yang biasa digunakan. Benar. Tanya saja ke dia,” ungkap Yusuf Supendi, seusai menyampaikan laporannya. Kuasa hukum Yusuf,

KOMPAS COM

Yusuf (kiri) bersama pengacaranya Rivai saat di Mabes Polri.

Ahmad Rivai, mengatakan, pesan-pesan singkat yang diterima kliennya berisi tuduhan dan ancaman. Salah satunya berisi tuduhan bahwa kliennya telah menghancurkan partai dan pimpinannya dengan melakukan kolaborasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN). Ia mengaku terkejut mengetahui isi pesan singkat dari petinggi partai tersebut.

“SMS beberapa kali, di antaranya yang paling serem adalah beliau (Yusuf Supendi) diminta untuk mengosongkan rumahnya dengan alasan dikhawatirkan rumah Pak Yusuf diserang orang lain. Tudingan lain, menghancurkan partai dan pimpinannya, berkolaborasi dengan orang BIN. Ini sangat jelas dikirim oleh 081xxxx97 pukul 10.00 WIB, 15 Juni 2010.

Saya juga kaget betul seorang presiden partai mengirimkan SMS yang bernada ancaman dan menuduh Pak Yusuf Supendi yang notabene adalah perintis partai PKS,” ujar Rivai. Yusuf menambahkan, dalam SMS itu, ia bahkan dituduh sebagai pengganggu istri orang sehingga wanita tersebut bercerai dan dipecat dari pekerjaannya. Atas tuduhan yang diterimanya, Yusuf mengaku sudah melakukan upaya penyelesaian. Namun, menurutnya, masalah internal dalam PKS ini kandas begitu saja dan tidak terselesaikan hingga ia menempuh jalur hukum. Luthfi dilaporkan dengan dugaan melanggar sangkaan Pasal 311 KUHP tentang fitnah dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (kompas.com)

Kolom Opini Tribun Kaltim Konversi Minyak ke Gas

Butuh Sosialisasi Keamanan BEGITU pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan melakukan konversi minyak tanah ke gas untuk bahan bakar, saat itu pula kita semua dituntut melakukan sebuah perubahan perilaku. Siapa yang harus berubah? Tentu semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, yaitu PT Pertamina, distributor sebagai penyalur dan warga masyarakat sebagai pengguna. KONSERVASI itu bisa berjalan secara mulus dengan syarat bila tiga komponen tersebut melakukan perubahan untuk mendukung program ini. Secara rasional perpindahan Mardi Kasdi dari minyak tanah ke Ketua Perlindungan gas itu merupakan Konsumen Balikpapan pilihan sangat rasional. Menurut data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), program konversi minyak tanah ke LPG sudah menjangkau hampir sekitar 48 juta Kepala Keluarga (KK) dan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita patut bangga, karena kebijaksanaan ini merupakan sebuah koversi energi terbesar di dunia saat ini, baik dari skala jumlah maupun manfaatnya.Terbukti konversi yang dilakukan Indonesia turut mempengaruhi neraca LPG dunia. Semula, program konversi minyak tanah ke LPG lebih dilandasi oleh keinginan kuat menekan subsidi. Konsumsi minyak tanah yang terus mengalami peningkatan telah membebani anggaran keuangan negara. Padahal, di lapangan subsidi terhadap minyak tanah terbukti tidak sepenuhnya tepat sasaran. Tidak sedikit terjadi penyelewengan sehingga minyak tanah bersubsidi tak hanya dikonsumsi masyarakat miskin, namun juga oleh industri maupun masyarakat mampu. Di sisi lain, dari sisi konsumen (masyarakat) perubahan penggunaan LPG menggantikan telah terbukti memberikan keuntungan ekonomis. LPG memiliki nilai

kalori sebesar 11.254,61 Kcal/kg (minyak tanah sebesar 10.478,95 Kcal/kg) dengan kesetaraan satu liter minyak tanah setara 0,57 kg LPG, pemakaian LPG memberikan penghematan sekitar Rp 16.500 hingga Rp 29.250 bagi setiap KK yang menjadi sasaran program konversi ini. Secara akumulasi, maka negara hingga saat ini telah memberikan penghematan sekitar Rp 25 triliun. Sebenarnya, selain alasan ekonomis, konversi ini juga memberikan keuntungan lain berupa pemakaian energi yang bersih dan ramah lingkungan. Maklum, dibanding minyak tanah, pemakaian LPG tak hanya lebih murah karena memiliki nilai kalori lebih tinggi namun juga lebih bersih. Pembakaran LPG tidak menghasilkan asap dan relatif tidak berbau. Sedang pembakaran Minyak Tanah yang mengandung karbon selain menghasilkan asap juga memproduksi gas karsiogenik. Pemakaian LPG dengan demikian juga berperan dalam menurunkan emisi gas karbon. Sebuah bentuk kepedulian masyarakat internasional terkait dengan semakin meningkatnya suhu bumi atau lebih dikenal dengan Clean Development Mechanism (CDM). Meningkatnya suhu bumi dipercaya akibat meningkatnya emisi gas karbon atau

gas rumah kaca (GRK). Berbagai upaya dilakukan masyarakat dunia guna menekan emisi gas karbon. Berdasarkan kajian ilmiah, kandungan emisi gas karbon minyak tanah memang lebih besar dibanding LPG. Pada survey yang dilakukan secara acak oleh PT Pertamina, untuk setiap KK pemakai LPG 3 kg rata-rata menghabiskan untuk waktu 6 hari. Ini menunjukan bahwa setiap KK membakar LPG sekitar 0,5 kg setiap hari. Pamakaian atau konsumsi LPG akan semakin besar bagi UKM, seperti para pedagang keliling maupun warung. Bahkan tidak sedikit yang menghabiskan satu unit LPG 3 kg untuk setiap hari. Diasumsikan konsumsi atau penggunaan LPG 3 kg untuk jangka waktu 6 hari atau 0,5 Kg setiap hari terjadi produksi gas karbon 4,4 mg lebih rendah pada setiap KK dibandingkan jika tetap mengkonsumsi minyak tanah. Berdasarkan data distribusi paket perdana yang telah mencapai sekitar 47.900.000, maka setiap hari sedikitnya terjadi produksi emisi gas karbon sekitar 210.760.000 mg. Pengurangan emisi gas karbon akibat pemakaian LPG dalam program konversi energi tersebut masih akan lebih besar mengingat sampai saat ini distribusi paket perdana kepada masyarakat masih terus berlangsung. Pada tahun 2010 ini,

Pemerintah mentargetkan distribusi paket perdana untuk 12.768.484 KK di 12 Provinsi yang meliputi 84 kota/kabupaten mencakup 13.128 desa dengan 6.575 objek kegiatan diluar Jawa yang menjadi target konversi. Pemakaian LPG menggantikan minyak tanah pada masyarakat sasaran program konversi secara nyata telah memberikan keringanan ekonomi bagi masyarakat, kedua turut menekan emisi gas karbon. Konversi menuntut semau pihak mulai dari produsen dalam hal ini PT Pertamina, distributor dan masyarakat konsumen harus berubah. Produsen dituntut berubah memberikan layanan lebih baik, terutama meningkatkan safety (keamanan) tabung. Distributor dituntut menjaga ketersediaan dan kontinyuitas pasokan, sedangkan konsumen harus terus belajar menjadi konsumen yang baik terutama berperilaku dari minyak tanah ke gas. Perubahan itu adalah sikap kita memperlakukan gas berbeda dengan minyak tanah. Perubahan pemahaman dan perilaku menggunakan gas ini adalah sebuah pembelajaran, butuh sosialisasi dan pengalaman terutama untuk menjaga keamanan agar tujuan efisien perubahan ini menjadi tepat guna dan berhasil guna. Kuncinya adalah sosialisasi secara terus menerus. (*)


RABU 30 MARET 2011

Putra Khadafi Masih Hidup ● Italia Usulkan Diasingkan dari Libya TRIPOLI, TRIBUN - Khamis, putra keenam pemimpin Libya, Muammar Khadafi, ternyata masih hidup. Sebelumnya, santer beredar kabar bahwa dia tewas setelah seorang pilot desertir menabrakkan pesawat jetnya ke barak militer Khamis. Dilansir dari laman Sky News, Selasa (29/3), Khamis terlihat masih hidup dan segar bugar pada sebuah siaran langsung di sebuah acara stasiun televisi pemerintah pada Senin (28/3) malam di kompleks Bab al-Aziziyah. Pada siaran tersebut, Khamis terlihat mengenakan seragam militer lengkap disambut oleh para pendukungnya di kediamannya di Tripoli, Libya. Pada tayangan itu, puluhan pendukung meneriakkan namanya, sementara pengawal Khamis terlihat tetap waspada. Kemunculan Khamis di depan publik ini mematahkan rumor kematian dirinya yang beredar pada minggu lalu. Khamis kala itu dikabarkan tewas karena mengalami luka bakar yang hebat setelah seorang pilot desertir melakukan serangan bunuh diri ke barak militernya. Pemerintah Libya menga-

takan bahwa isu ini merupakan kampanye kebohongan yang dihembuskan oleh musuh negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, kepada kantor berita ABC News, juga mengakui mendengar isu kematian Khamis. Namun, dia mengatakan tidak yakin akan isu tersebut, karena tidak adanya konfirmasi dan bukti-bukti yang kuat. Khamis adalah panglima tempur brigade penggempur demonstran di Libya. Pasukannya yang beranggotakan 1.000 orang dinamakan Brigade Khamis. Pasukan ini adalah pasukan yang paling ditakuti oleh para pemberontak. Brigade Khamis bertanggung jawab atas kematian puluhan warga sipil saat terjadi gempuran terhadap pemberontak di berbagai kota di negara tersebut. Sementara itu Italia mengusulkan perjanjian politik untuk mengakhiri krisis Libya, termasuk gencatan senjata segera, pengasingan bagi Moammar Khadafy, dan pembicaraan antara pemberontak dan para pemimpin suku. Menteri Luar Negeri Franco Frattini mengatakan

SBY: Tak Boleh Dibiarkan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait kondisi terakhir di Libya yang makin memburuk paska serangan yang dilancarkan pasukan koalisi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Amerika Serikat mulai Minggu, 20 Maret 2011 lalu. Menurut Yudhoyono, hingga saat ini situasi Libya sangat memperihatinkan, kekerasan terjadi di manamana, merenggut korban. “Indonesia berpendapat, kedaaan seperti ini tak boleh dibiarkan,” kata SBY di Kantor Presiden, Selasa (29/3). Ditegaskan SBY, harus ada langkah-langkah baru yang dilakukan dunia internasional untuk menghentikan krisis Libya. Yudhoyono mengata-

kan, terkait Libya, ia pernah menulis surat kepada Sekjen PPB tanggal 24 Februari. “Intinya karena waktu itu kekerasan dari kedua pihak yang bertikai makin menjadi, maka saya mengusulkan kepada PPB dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah mengakhiri kekerasan dan menjaga keselamatan.” Menurut SBY, meski merupakan implementasi dari revolusi DK PBB Nomor 1973, ada dua elemen dalam resolusi itu yang kurang diangkat dan barang kali tak banyak diketahui. Yakni, “perlunya segera dilakukan gencatan senjata. Kedua, segera dicari satu solusi politik satu solusi damai,” urainya. (vnc)

kepada wartawan, ia telah membicarakan usul itu dengan Jerman, Perancis, dan Swedia, serta mengharapkan untuk membicarakannya dengan Turki, Senin malam, sebelum pertemuan internasional mengenai Libya di London, Selasa (29/3) kemarin. “Satu penyelesaian politik untuk menciptakan Libya yang baru dan demokratis adalah tujuan paling penting sekarang ini,” katanya. “Itu harus menjadi penyelesaian bersama. Penyelesaian politik itu harus menyatukan, bukan memecah belah kita (masyarakat internasional),” tambah Frattini. Ia mengatakan, negara Afrika dapat memberikan suaka kepada Khadafy dan tak perlu mencemaskan pemimpin Libya itu akan kembali berkuasa dari pengasingan. “Khadafy harus diberi pengertian agar berani bertindak dan berkata: Saya mengerti, saya mundur, saya harus pergi,” tambah Frattini. “Kami mengharapkan Uni Afrika dapat menemukan usul yang benar.” Italia mengharapkan pertemuan kekuatankekuatan internasional di London dapat menyampaikan visi bersama bagi Libya pascaGaddafi, termasuk gencatan senjata yang diawasi secara internasional dan pembicaraan inklusif antara dewan pemberontak, para pemimpin suku, dan pemain lain dalam masyarakat Libya, kecuali Khadafy. Italia, sekutu terdekat Khadafy di Eropa sebelum pertempuran di bekas jajahannya itu meletus bulan lalu, enggan ikut operasi militer awal bulan ini, dan merasa telah dikesampingkan oleh Perancis dan Inggris. Frattini, yang mendesak NATO agar mengambil alih komando operasi, mengatakan, pemberontak yang didukung serangan udara pimpinan Barat pada akhir pekan lalu telah mulai membuahkan hasil, yaitu melindungi kota-kota dari pembombardiran mengerikan oleh pasukan Khadafy. (kompas.com/vnc)

7

Radiasi Nuklir Jepang Capai Filipina MANILA, TRIBUN Sejumlah kecil radiasi nuklir yang berasal dari PLTN Fukushima, Jepang, yang rusak telah terdeteksi di Filipina. Demkian dikatakan Pemerintah Filipina, Selasa (29/3). Namun, Pemerintah Filipina menekankan, jejak radiasi tersebut tidak membahayakan manusia. “Kami mendeteksi isotopisotop, tapi kami ingin meminta masyarakat untuk tidak panik,” kata Tina Cerbolis, juru bicara Lembaga Riset Nuklir Filipina, kepada AFP. “Ini jumlah yang sangat kecil di udara,” tambahnya. Selasa, lembaga tersebut mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa radiasi itu berasal PLTN Fukushima di Jepang yang telah bocor sejak rusak akibat gempa dan tsunami pada 11 Maret lalu. “Pemantauan radiasi lingkungan dilakukan di seluruh dunia, termasuk (di) Filipina telah terdeteksi jumlah yang sangat kecil isotop radioaktif yang tampaknya datang dari PLTN Fukushima, tetapi tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia,” kata peringatan itu. China dan Korea Selatan yang letaknya lebih dekat dengan Jepang, Selasa, juga melaporkan adanya sejumlah

AP PHOTO/KYODO NEWS

Anak-anak di Jepang ikut membantu mengambil air bersih. Pasca gempa, kerusakan pada instalasi air bersih di Miyagi membuat kota itu kesulitan mendapat air bersih.

kecil yodium radioaktif-131 yang terdeteksi di wilayah mereka. Kedua negara tersebut juga menyatakan level kandungan zat-zat itu tidak berbahaya bagi manusia. Garis pantai terdekat Filipina dengan PLTN Fukushima berjarak sekitar 2.500 kilometer di arah barat daya negara itu dan dengan ibu kota Filipina, Manila, sekitar 500 kilometer lagi. Saat ini Jepang tidak mempunyai pilihan lain selain tetap menyemprotkan air ke

reaktor di PLTN Fukushima untuk membatasi kehancuran yang lebih besar meski dikhawatirkan hal itu dapat memicu kebocoran radioaktif. “Kami harus mencegah batang bahan bakar panas dan mengering, melanjutkan pendinginan adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Kami harus memprioritaskan penyemprotan air,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yukio Edano kepada wartawan, Selasa (29/3). Pemadam kebakaran dan

tentara terus menyiramkan air laut dan menyemprotkan air murni ke empat dari enam reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut setelah gempa bermagnitud 9,0 dan tsunami pada 11 Maret merusak sistem pendingin. Namun, sebagai konsekuensi dari tindakan darurat itu, sejak Kamis air dengan kandungan radioaktif ditemukan di ruang bawah tanah di bangunan turbin keempat reaktor dan di terowongan bawah tanah yang terhubung dengan reaktor-reaktor tersebut. Air ditemukan di terowongan yang terhubung dengan reaktor nomor 2 menunjukkan kadar radiasi mencapai lebih dari 1.000 milisievert per jam dan mengandung air yang sama banyaknya dengan muatan air lebih dari dua kolam renang olimpiade. Plutonium yang juga terdeteksi di tanah di lima tempat di PLTN itu juga menambah kekhawatiran. “Kami melakukan usaha maksimal untuk tetap menjaga batang bahan bakar memanas sambil berusaha untuk menggunakan air sedikit mungkin,” kata Edano. “Namun, pada dasarnya kami menghadapi situasi yang mengharuskan untuk memindahkan air secepat mungkin,” ujarnya. (kompas.com)

ASEAN Bentuk Komisi Militer JAKARTA, TRIBUN - Negara-negara anggota ASEAN menganggap penting peran militer dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Untuk itu, ASEAN merancang aturan yang akan menyertakan kemiliteran negara-negara ASEAN setiap kali terjadi bencana. Rancangan “Komite Bersama penggunaan Aset dan Kapasitas Militer ASEAN dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR)”, digodok bersama para perwakilan militer negaranegara ASEAN pada acara lokakarya di Jakarta, 28-29 Maret 2011. Menurut pernyataan dikeluarkan

ASEAN, ide pembentukan komite bersama ini berawal dari keyakinan militer amat berperan, dan dapat segera dikerahkan dalam memberikan respon cepat saat bencana terjadi. “Negara-negara ASEAN pun terbukti memiliki kapasitas militer yang dapat dikerahkan dalam operasi bantuan kemanusiaan, baik di tingkat regional maupun internasional,” tulis pernyataan tersebut. Lokakarya ini adalah acara tahap kedua yang dimaksudkan meneguhkan pembicaraan sebelumnya di Pattaya, Thailand, pada 2009, dan dilanjutkan putaran diaog pertahanan di Ha Noi, Vietnam, pada 11 Maret 2010. “Tujuan utama pembentukan komite bersama ini adalah memajukan dan

meningkatkan kerja sama antarmiliter dari negara-negara ASEAN melalui penggunaan aset dan kapasitas militer,” tulis pernyataan ASEAN. Komite bersama ini nantinya akan mengemban tugas pelaksana semua kegiatan berkaitan operasi HADR negaranegara ASEAN. Selain itu, tanggung jawab komite bersama adalah menyusun standar prosedur operasi militer ASEAN dalam upaya bantuan kemanusiaan. “(Komite bersama juga) memfasilitasi latihan gabungan seluruh angkatan militer dari negara ASEAN, mengeksplorasi dan mengidentifikasi wilayah kerjasama bidang HADR, dan melaksanakan operasi bersama HADR,” bunyi pernyataan itu. (vnc)

Korsel dan Cina Berbeda Pendapat BEIJING, TRIBUN - Para menteri luar negeri Korea Selatan dan Cina sedikit membuat kemajuan untuk mempersempit perbedaan mengenai bagaimana mengatasi program nuklir berbasis uranium Korea Utara. Sampai kini, Beijing tetap menentang membawa masalah itu kepada Dewan

Keamanan PBB, kata sumber pada Selasa (29/3). Isu nuklir merupakan topik utama dalam pembicaraan di Beijing antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Sung-hwan dan Menteri Luar Negeri Cina Yang Jiechi, pada saat Seoul menginginkan pernyataan pimpinan Dewan Keamanan

PBB mengutuk program pengayaan uranium Korea Utara. Cina menentang langkah itu, dan mengklaim bahwa masalah ini harus ditangani pada perundingan enam-negara. Kim berusaha kerja sama dengan Cina bagi upaya Seoul di Dewan Keamanan. Ia menekankan program

uranium Korut merupakan pelanggaran resolusi PBB dan oleh karena itu, tak terelakkan bagi badan keamanan global untuk mengambil masalah ini. Namun, Cina tetap berpegang pada seruanseruan lamanya untuk membuka kembali pembicaraan enam-pihak, kata sumber itu. (kompas.com)


8

Kaltim RABU 30 MARET 2011

Selly dan Melinda PEREMPUAN eh dasar wanita, engkau memang mahluk luar biasa. Mahluk berjenis kelamin betina ini selalu mempunyai dua sisi ekstrem yang mewarnai kisah di dunia. Di sela-sela keunikan sebagai maklum yang lemah lembut, menawan bagi lawan jenisnya ternyata perempuan juga menyimpan sejuta kisah sisi gelap yang sangat menghebohkan. Sejak zaman awal manusia ada, maklum perempuan telah memperoleh stigma dan tuduhan berat dengan predikat sebagai penyebab umat manusia masuk ke dalam dosa. Ini tentu bukan tuduhan main-main, oleh karenanya sampai sekarang kaum wanita menjadi penanggung dosa. Sebaliknya pulalah, kesucian dan surga ada di tangan wanita. Begitu banyak kejahatan di dunia ini, akan tetapi kejahatan itu semakin tinggi derajat dan nilainya bila pelakunya adalah seorang wanita, apalagi dia ditambahi embel-embel cantik, jelita, ayu, dan sejuta pujian lainnya yang memabukkan. Dalam tempo dua hari ini media di Indonesia dihebohkan oleh sebuah berita penangkapan seorang perempuan --dan semua media- menyebutnya wanita ini cantik, menarik dan seterusnya. Namanya Selly alias Selly Yustiawati (26). Namanya melambung di jagat berita mulai dari koran, televisi dan internet. Pasalnya perempuan ini dituduh menggelapkan uang ratusan juta rupiah dari banyak korbanya dengan berbagai modus mulai jualan pulsa, dan berbagai modus lainnya lewat internet yang memakan korban di Bogor, Jakarta dan Bandung. Wajahnya menghiasi hampir di semua koran nasional, regional maupun lokal. Beritanya muncul terus menerus di televisi, tidak kalah ramainya membicarakan Selly di dunia maya. Kehebohan itu kemungkinan besar akan segera sirna. Isu perempuan ayu sebagai penipu pun akan segera rontok seiring penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap seorang wanita yang tidak kalah seksi dan cantik. Dia adalah MD diduga kepanjangan dari Melinda Dee, dikenal sebagai seorang karyawati di Citibank Jakarta. Di tempat kerjanya itu pula, disangka sebagai pembobol uang hingga mencapai angka Rp 17 miliar, bahkan ada yang menyebut sampai Rp 78 miliar. Semua masih dalam penyelidikan polisi. Usianya memang tidak begitu jelas ada yang menyebut 52, 47 atau 37 tahun. Yang pasti dari foto-foto yang terpampang di banyak situs menunjukkan bahwa Melinda masih menggiurkan bagi kebanyakan orang. Perempuan ini memang luar biasa, dia mempunyai koleksi mobil-mobil mewah jenis Ferrari, Hummer, Mercedes Benz kelas atas. Bukan cuma itu, dia diisukan mempunyai banyak apartemen di Jakarta. Bisa dimkalumi perempuan ini mempunyai jabatan tinggi di Citibank, yaitu sebagai Vice President dalam Bank Asing cabang Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penangkapan Melinda, sebagai tersangka pembobol dana nasabah Citibank N.A. Cabang Indonesia, melambung tinggi. Aneka grup di BBM dan pun ramai ‘mendiskusikan’-nya, apalagi kisah MD disertai dengan foto-fotonya yang cantik dan seksi. “Rame bener smua bbman grup kaya kebakaran,” tulis seorang Tweeps, merujuk pada isu MD. Aneka forum diskusi juga banyak yang mengobrolkannya. Namun rata-rata tidak mengomentari kasus pembobolan itu, melainkan aneka fotonya yang cantik, seksi dan modis. Ada foto MD tengah berdiri di depan mobil Ferrari merah, ada yang sedang berpose dengan teman-teman, ada yang berpose sendirian dengan senyum lebar, maupun tengah berada di tengah pesta dengan dandanan glamor. Berita MD juga melintas batas hingga ke Singapura. Sebuah website singaporearticles.com menulis kisahnya lengkap dengan foto-fotonya. Pokoknya MD atau disingkat MD menjadi sangat populer. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan kasus MD pada hari Jumat lalu. Tersangka melakukan manipulasi data dan mengalihkan dana milik nasabah ke rekening sendiri. Kasus ini terungkap setelah nasabah Citibank lapor polisi, karena dana di rekeningnya berkurang. Beberapa hari ke depan nama Selly dan MD bakal bersaing keras untuk tetap nongol di mass media, karena dia memang layak ‘dijual’ karena mempunyai nilai berita tinggi. Kisah merek berdua merupakan gambaran kehidupan zaman sekarang. Mereka snoobis, yupies, hedonis dan segala mamcam tetek bengek risiko untuk memenuhi keinginan hidup yang sangat tinggi tiada henti. Padahal nenek moyang kita bertutur sederhana, urip iki mung mampir ngombe (hidup ini cuma sekadar mampir minum) begitu singkat dan cepat. Oleh karena itu gunakan waktu sebaik-baiknya, hormatilah hidup dan kehidupan ini dengan cara memperbanyak kemanfaatan serta melindungi martabat umat manusia, agar kelak ketika kita kembali ke alam baka tercatat sebagai manusia tanpa cela. Soal masuk surga atau neraka itu seratus persen hak prerogatif Tuhan Yang Mahakuasa. (*)

tribun buffer BPK Diminta Audit Gedung Baru DPR # KPK Cueki Laporan LSM JAKARTA, TRIBUN- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pra pelaksanakan pembangunan gedung baru DPR. “Saya mengusulkan agar DPR mengundang BPK untuk mengaudit perencanaan,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3). Menurut Mahfud, itu penting dilakukan untuk transparansi dan menjawab keraguan masyarakat. Karena selama ini pembangunan gedung yang rencananya menghabiskan anggaran lebih dari Rp1 triliun tidak efisien dan hanya menghabiskan anggaran negara.

www.gentongmas.com

pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 14,5 miliar. KPK beralasan masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan itu. “Kalau ada penyimpangan, BPK akan melakukan pemeriksaan dulu, baru hasilnya disampaikan ke penegak hukum salah satunya KPK,” ujar wakil pimpinan KPK M Jasin, Senin (28/3). Meski begitu, KPK, kata Jasin, tak selalu bergantung pada laporan BPK untuk bisa memulai penyelidikan terhadap adanya dugaan pidana korupsi. KPK, juga akan menindaklanjuti setiap laporan adanya pidana korupsi yang berasal dari masyarakat. “Bila diduga ada indikasi pidananya. Tidak hanya BPK

saja, tapi laporan masyarakat yang mengetahui adanya penyimpanngan disitu, maka akan ditindak lanjuti,” katanya. Namun, lanjut Jasin, laporan itu harus berbentuk dokumen, bukan sekadar keterangan lisan seperti yang disampaikan sejumlah LSM terkait indikasi dugaan korupsi di pengadaan konsultan desain pembangunan gedung baru DPR. “Kalau lisan nggak bisa ditindak lanjuti. Laporan yang bisa diproses untuk dianalisis itu harus tertulis dilampiri bukti awal sebagai jendela masuk. Kalau hanya sinyalemen ya repot. Makanya idealnya diperiksa dulu oleh BPK, ada atau tidak indikasi penyimpangan yang mengarah pidana korupsi,” tuturnya. (tribunnews/roy)

Fraksi PAN Menolak JAKARTA, TRIBUN Rencana pembangunan gedung baru DPR RI, akhirnya mendapat reaksi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Secara resmi, FPAN menolak pembangunan gedung wakil rakyat yang menelan biaya triliunan rupiah. Sikap tegas itu, dibacakan Sekertaris FPAN, Teguh Juwarno dalam sidang paripurna DPR, Selasa (29/03). Dalam penjelasannya, Fraksi PAN, memahami DPR RI harus meningkatkan kinerjanya, sehingga dibutuhkan sarana penunjang. Namun, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR, harus mendapat persetujuan rakyat. “Pembangunan DPR harud melalui persetujuan rakyat. Tanpa persetujuan rakyat, berarti sama saja meninggalkan kepatutan. FPAN, juga meminta rencana pembangunan ini diputuskan melalui rapat paripurna,” kata Teguh Juwarno. Teguh mengingatkan, rencana ini sudah ditolak masyarakat. “Maka, dengan pertimbangan ini, kami meminta proses pembangunan DPR dihentikan sampai dapat

15 Tahun Lamanya Sartu Ningsih Menderita Maag TAK ada yang merasa nyaman ketika sakit maag sudah menyerang. Ini dirasakan langsung oleh Saptu Ningsih. Tak terasa, telah 15 tahun lamanya, ibu 3 anak ini mengeluhkan kesehatannya sering terganggu tatkala terserang maag. Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari bahasa Yunani yaitu Gastro, yang berarti perut/lambung dan Itis yang berarti inflamasi/peradangan dengan gejala-gejala seperti Perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, mual, muntah, kehilangan selera, kembung, terasa penuh pada perut bagian atas setelah makan, kehilangan berat badan. Jika dibiarkan tidak terawat, Gastritis akan dapat menyebabkanpepticulcersdanpendarahanpadalambung. Beberapa bentuk Gastritis kronis dapat meningkatkan risiko kanker lambung, terutama jika terjadi penipisan secara terus menerus pada dinding lambung dan perubahan pada sel-sel di dinding lambung. “Mungkin karena saya sering telat makan dan kurang menjaga asupan makanan saya seringkali merasakan lambung saya linu dan badan terasa lemas karena maag,” Terang wanita berusia 47 tahun tersebut memulai percakapan. Beruntung, sejak 4 bulan yang lalu, wanita yang berprofesi sebagai guru ini ini mengkonsumsi Gentong Mas. Hasilnya… “Setelah saya minum Gentong Mas secara teratur 3X2 sendok makan/ hari sesudah makan, maag saya sekarang sudah jarang kambuh, badan terasa segar.” Terang Satu Ningsih dengan bahagia. Setelah merasakan sendiri manfaat Gentong Mas, sekarang ia tidak segan-segan berbagi pengalaman baik ini dengan yang lain, “Semoga pengalaman tentang Gentong Mas yang saya rasakan ini dapat

Tapi, apakah audit bisa dilakukan saat pembangunan belum berjalan? “Kalau DPR yang minta, BPK bisa masuk,” jawab Mahfud. Mahfud mengaku, sebagai anggota DPR yang dibutuhkannya bukanlah gedung baru untuk anggota dewan. “Tapi gedung untuk law center, budget center, perpustakaan, dan pusat data,” ucapnya. Kebutuhan ini menurut Mahfud perlu dipenuhi untuk memperkuat fungsi anggota dewan dalam memahami anggaran dan legislasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pimpinan dewan berkomitmen agar bisa berjalan secara transparan. “Tidak boleh ada akal-akalan sedikit pun, harus

diselenggarakan lelang secara transparan, sesuai dengan substansi Perpres,” katanya. “Kami telah meminta sejak awal untuk undang pihak manapun, untuk meneliti, memeriksa.” Priyo kemudian mengatakan pembangunan gedung tidak semewah yang dibayangkan orang. “Tidak benar, setelah kita bandingkan,” ujarnya. Priyo pun minta fraksifraksi menahan diri mengomentari pembangunan gedung itu. “Saya mohon seluruh fraksi untuk menahan diri, jangan bikin fraksi lain tidak enak, tolong diluruskan,” katanya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bergerak mengusut adanya dugaan korupsi dalam pengadaan konsultan desain

bermanfaat bagi yang lain.” Harapnya menutup percakapan. Gentong Mas adalah minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat. Habbatussauda bermanfaat untuk memelihara pembuluh darah, perbaikan sistem saraf, optimalisasi aktifitas hormon, meningkatkan proses penyembuhan diding lambung, meningkatkan daya tahan tubuh dan bersifat anti bakteri. Selain itu juga, Habbatussauda dapat mengatasi gangguan tidur dan relaksasi. Cabe Jamu yang terdapat dalam Gentong Mas bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan mukosa lambung. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam Kayu Manis bersifat anti kembung dan mules. Kapulaga dalam Gentong Mas bermanfaat sebagai anti muntah serta radang lambung. Dan Gula Aren bermanfaat untuk menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf. Untuk hasil cepat dan maksimal dianjurkan untuk makan teratur, hindari alkohol, rokok, kendalikan stress, dan jika memungkinkan hindari obat penghilang nyeri. Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Samarinda:085223982705/ 0541-7905465. Balikpapan:085250545080. Bontang: 054-85115077. Sangata:081347915477. Tenggarong:081253908261. Melak;085652195959. Penajam;081346348384. Grogot;085247121259 . Tarakan;085245458757. [Adv]. P-IRT NO. 812320501114

persetujuan dari rakyat,” tegasnya. Wakil Ketua DPR, Priyo Budisantoso yang memimpin sidang paripurna mengungkapkan, dana yang dianggarkan sebesar Rp 800 juta untuk setiap ruangan anggota DPR, haruslah diluruskan. Karena, dengan dana sebesar itu, maka, dana yang disediakan bisa mencapai Rp 5 trilyun lebih. “Saya kaget juga setelah mendengar itu. Tapi setelah mendapat penjelasan dari BURT, Kesekjenan dan pihak Kementrian PU, saya dapat memahaminya. Namun begitu, berita tentang pembangunan gedung baru DPR, harus diluruskan. Dan yang lebih paham adalah BURT dan Sekjen DPR,” kata Priyo. Berdasarkan penjelasan yang diperolehnya dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, politisi Golkar ini mengatakan, biaya tersebut sudah termasuk fasilitas lainnya seperti lift dan listrik. Lagi pula, lanjutnya, Setjen menyebutkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR RI lebih murah dari sejumlah bangunan kementerian lainnya. Priyo menunjukkan selembar kertas yang menunjukkan tabel perbandingan biaya pembangunan gedung DPR dengan tiga gedung kementerian lainnya, yaitu Gedung Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Kemendiknas 12 lantai dengan anggaran Rp 7.557.000 per meter persegi, Gedung Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes meliputi 12 lantai dan 2 basement dengan anggaran Rp 7.463.255, serta

Selly Suka Traktir Teman # Sambungan Hal 1

pada korban Selly kembali untuk melapor kepada polisi. Polisi tahu korban Selly banyak tersebar, sehingga perlu dihimpun untuk dimintai keterangannya. “Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang merasa jadi korban SL (Selly) agar segera melapor kepada kami,” kata Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor Kota AKP Indra Gunawan. Kuasa hukum Selly Yustiawati, Ramdan Alamsyah, mengklaim uang para korban penipuan sudah dilunasi oleh ayah Selly. Namun korban justru membantah. Bahkan mereka

IST

Maket gedung baru DPR

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan 18 lantai dengan anggaran Rp 9.334.783. Sementara itu, anggaran gedung baru DPR RI dengan 36 lantai, 3 basement, dan 1 semibasement mencapai Rp 7.269.000. “Saya tak menguasai betul. Tapi itu tak sejelek apa yang Anda sangka,” tambahnya. Priyo enggan berkomentar lagi soal perhitungan. Namun, dia mengharapkan Setjen menjalankan prosesnya dengan baik tanpa akal-akalan. Setjen juga diminta menyelenggarakan lelang secara transparan, terbuka, dan

akuntabel sesuai substansi Perpres No 54/2010, termasuk mengundang KPK, BPK, dan lainnya untuk mengawasi proses yang berlangsung. Menurutnya pula, seluruh fraksi harus saling menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang makin membuat kisruh rencana pembangunan gedung baru ini. “Tapi yang penting, tolong ini diluruskan karena tujuannya tidak semewah yang disangka itu. Kalau bikin kolam ikan dan renang, saya tak setuju. Tapi kalau perkantoran normal, jangan

dimusuhi seperti itu,” tandasnya. Di gedung yang baru nanti, setiap anggota DPR akan menempati ruangan seluas 111,1 meter persegi. Ruangan ini akan ditempati bersama seorang sekretaris pribadi dan empat staf ahli. Gedung ini rencananya akan mulai dibangun pada 22 Juni 2011. Dengan biaya pembangunan fisik gedung sebesar Rp 7,2 juta per meter persegi, maka setiap ruangan anggota Dewan akan menyerap biaya tak kurang dari Rp 799,92 juta atau hampir Rp 800 juta. (tribunnews.com)

sudah mendatangi ayah Selly, namun tidak dipedulikan. “Nggak pernah. Saya sepeser pun uangnya nggak balik, Mas,” kata AH. AH dan temannya ditipu jutaan rupiah, saat Selly beraksi di Bandung tahun 2010. Dia sudah mencoba menagih uang yang ditipu Selly, kepada ayahnya Yusral Rohban. Teman AH pernah mendatangi rumah Selly di Jl H Taing, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Dia bertemu ayahanda Selly, namun Yusral sudah tidak mempedulikan masalah yang diakibatkan anaknya itu. “Kita sudah jauhjauh dari Bandung ke sana, orang tuanya sudah nggak mau tahu,” katanya. AH malah menilai pengacara Selly hanya asal bicara saja, namun tidak sesuai fakta. AH dan temantemannya menyambut baik

penangkapan Selly. Dia berharap Selly diberi hukuman setimpal, karena korbanya sudah terlalu banyak dan tersebar di berbagai kota. “Saya masih berharap uang saya kembali. Saya sangat butuh uang itu sekarang. Semoga Selly diberi hukuman setimpal,” kata pria yang juga sudah melaporkan penipuan Selly ke Polrestabes Bandung itu tahun lalu. Keterangan AH ini membantah klaim dari Ramdan Alamsyah, pengacara Selly. Ramdan mengklaim jika kliennya selama ini berutang, bukan menipu. Ramdan menyebutkan seluruh utang Selly itu telah dilunasi oleh orangtuanya. “Itu sudah clear, semua sudah dibayarkan orangtuanya,” kata Ramdan. Kemanakah uang-uang hasil penipuan yang selama ini

diraup oleh Selly dari korbankorbannya? Rupanya, uang itu dipakai Selly untuk foya-foya. Kata Ramdan, selama ini kliennya berlagak bossy (seperti bos) . “Uang pinjamannya itu nggak pernah dibeliin barang. Tapi dia pakai buat traktir temantemannya, ngebos gitulah,” katanya. Ramdan mengatakan, selama ini Selly mengutang uang kepada korbankorbannya. Menurutnya, janda beranak satu itu tidak pernah menipu korban dengan menjanjikan sebuah usaha. Saat berutang, Selly selalu jujur kepada yang dia pinjami uang. Kepada pengutang, Selly mengaku jika dirinya tidak memiliki pekerjaan. “Gue nggak ada kerjaan nih. Pinjem duit dong, nanti gue ada usaha, gue balikin lebih,” ungkapnya. (dtc)

PEMIMPIN UMUM(Plt): Agus Nugroho PEMIMPIN REDAKSI: Achmad Subechi REDAKTUR PELAKSANA: Priyo Suwarno MANAJER PRODUKSI: Arif Er Rachman WAKIL MANAJER PRODUKSI: Baskoro Muncar KOORDINATOR LIPUTAN: Fransina Luhukay STAF REDAKSI: H Sjamsul Kahar, H Herman Darmo, Uki M Kurdi, Achmad Subechi, Ignatius Sawabi, Priyo Suwarno, Arif Er Rachman, Baskoro Muncar, Fransina Luhukay, Iwan Apriansyah, Adhinata Kusuma, Dwi Haryanto SN, Sumarsono, Mathias M Ola, Perdata O Ginting, Trinilo Umardini, M Abduh Kuddu, Amalia Husnul A, Rita, Margaret Sarita, M Wikan Hendarman, Meinar F Sinurat, Ahmad Bayasut, Fachmi Rachman, Feri Mei Effendi, Handry Jonathan. BIRO SAMARINDA, Jl Ulin No.106 Samarinda, Telepon: 0541 202416, 202417, fax: (0541) 769855: H Maturidi (kepala), Achmad Bintoro, Khaidir, Maipah, Rahmat Taufik, Nevrianto HP, Reza Rasyid Umar, Reonaldus. KUTAI KARTANEGARA: Basir Daud KUTAI TIMUR: Kholish Chered. BONTANG: Udin Dohang PASIR: Sarassani. PENAJAM PASER UTARA: Samir TARAKAN: Junisah. KUTAI BARAT: Alex Pardede. NUNUKAN: Niko Ruru. BIRO JAKARTA, Jl Palmerah Selatan 3, Jakarta 10270, Telepon (021) 5356766 (7618), Fax (021) 5495360: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita (Wakil) Agung Budi Santoso, Johnson Simanjuntak, Chairul Arifin, Ismanto, , Rachmad Hidayat, Toni Bramantoro, Yuli Sulistyawan, Yoni Iskandar, Bian Harnansa, Hendra Gunawan, Sugiarto, Budi Prasetyo, Hasanuddin Aco, Murdjani. DIREKTUR UTAMA: Asih Winanti. DIREKTUR: H Herman Darmo, Uki M Kurdi. PEMIMPIN PERUSAHAAN / MANAJER IKLAN: H Zainal Abidin. MANAJER SIRKULASI: Iskandar. BAGIAN IKLAN JAKARTA: Doddy Setiawan (HP 08164859626), Jl Palmerah Selatan 3 Jakarta, Telp: (021) 5483863, 5494999, 5483008, 5480888 (ext: 7635-7638) Fax: (021) 53696583 Tarif Iklan: ! Umum Display (B/W) Rp 22.500/mm kolom ! Spot Colour (2 warna): Rp 30.000/mm kolom ! Spot Colour (1 warna): Rp 25.000/mm kolom ! Full Colour: Rp 35.000/mm kolom ! Halaman 1 (B/W) Rp 60.000/mm kolom ! Halaman 1 (F/C) Rp 90.000/mm kolom ! Iklan Baris (2 s/d 10 baris): Rp 10.000/ baris. Harga di atas belum termasuk PPN 10%.KANTOR PUSAT BALIKPAPAN Jl Indrakila Straat III Dalam, RT 52 No 1 Kampung Timur, Balikpapan 76125. Telepon: (0542) 735015, 7020152, 7020151, Fax: (0542) 735013 No Rek 191.0724971 BCA Balikpapan a/n PT Mahakam Media Grafika. PENERBIT: PT Mahakam Media Grafika. ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

WARTAWAN “TRIBUN KALTIM” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER


tribun line PSSI Borong 200 Kardus ! Sambungan Hal 1

ANTARA/PUSPA PERWITASARI/

Aksi warga yang tergabung dalam Dewan Pengawal Revolusi PSSI dengan memblokir pintu masuk kantor pusat PSSI di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Aksi borgol diri sejak Senin (28/ 3) malam tersebut menuntut dibekukannya PSSI dan negara memfasilitasi panitia kongres PSSI sehingga terbentuk struktur dan mekanisme pemilihan yang benar.

Borgol Diri ! Sambungan Hal 1

menuntut pemerintah segera membekukan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dan memfasilitasi kongres pemilihan pengurus PSSI periode 2011-2015. Aksi borgol diri dilakukan tepat di pintu masuk Kantor PSSI. Borgol yang digunakan sama dengan yang dimiliki polisi dan melihat kondisi di lapangan bisa dipastikan karyawan PSSI akan susah masuk kantor. Menurut Sangab Surbakti, koordinator aksi, Selasa (29/3) pagi aparat kepolisian sempat berusaha mengevakuasi mereka dengan alasan tidak ada izin. Namun mereka bersikeras dengan aksi tersebut, walaupun sampai bersitegang, sehingga polisi urung memindahkan mereka. “Kami akan terus menyegel kantor PSSI sampai revolusi benar-benar terjadi, sampai Nurdin dan pengikutpengikutnya turun,” ujarnya saat ditemui di GBK, kemarin sore. Saat diberitahu bahwa Menpora Andi Mallarangeng hari ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih kantor PSSI dan semua fasilitasnya, mereka menanggapinya secara positif, tapi dengan beberapa catatan.

Melinda Kolektor Mobil Mewah ! Sambungan Hal 1

telah berusia 52 tahun, dan memiliki tiga putra. Ada juga yang bilang usianya baru 37 tahun. Namun rata-rata pembicaraan senada jika topiknya mengenai mobil Melinda, yang disebutkan Ferrari. Mobil sport mewah itu sering parkir di Mall megah di Jakarta. Mengenai pembicaraan kecantikan Melinda, ini yang tak kalah heboh. Wanita yang diduga merupakan salah satu manajer Citibank itu disebutsebut rajin melakukan operasi plastik. “Selain koleksi mobil mewah, dia juga koleksi apartemen dan rumah mewah,” demikian salah satu komentar di jejaring sosial. Selasa (29/3) ini, Mabes Polri mengatakan telah

“Ya itu bagus lah, hal positif, walaupun seharusnya itu sudah dilakukan sejak sebelum kongres. Kita nggak tahu apakah Menpora akan bersikap lebih tegas seperti sekarang kalau kemarin 78 pemilik hak suara tidak melanjutkan kongres di Pekanbaru,” tukas Sangab. Lebih lanjut mereka meminta Menpora membuktikan ucapanucapannya dengan tindakan nyata, supaya tidak terjadi perang pernyataan semata antara Menpora dengan kubu Nurdin Halid. “Kita butuh lebih dari sekadar pernyataan, karena itu akan dibalas dengan pernyataan juga oleh Nurdin. Setelah ngomong bekukan, setelah itu apa tindak lanjutnya?” Secara lebih detil Sangab mengatakan, jika benar-benar ingin membekukan PSSI, pemerintah kemudian harus menjadi fasilitator, tapi bukan mereka yang membentuk kepengurusan yang baru. “Pemerintah berikan fasilitas, kumpulkan semua stake holder sepakbola Indonesia dari berbagai elemen termasuk suporter, untuk kemudian sama-sama berembuk untuk membangun kembali. Reformasi yang kita inginkan bukan cuma mengganti struktur pengurus tapi seluruh aturan main dan

sistem persepakbolaan kita,” papar Sangab. Ia juga menegaskan, upaya merevolusi PSSI harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat yang ingin dan peduli pada perubahan persepakbolaan Indonesia yang lebih baik. “Tadi malam sampai saat ini ada beberapa kawan dari kelas menengah, orang-orang kantoran yang membantu kami dengan makanan, snack dan lain-lain. Kami menghargai itu karena kami memahami tidak semua orang bisa turun ke lapangan untuk mengawal revolusi ini. Mereka ‘kan tidak mudah meninggalkan pekerjaan mereka di kantor dan lainlain,” tutur Sangab. “Tapi apapun bentuknya, saya kira itu juga merupakan dukungan buat kita. Masyarakat khususnya suporter adalah pengawal revolusi sampai berhasil, bukan mereka yang cuma bisanya ngomong apalagi ingin jadi pahlawan kesiangan.” Sangab kemudian meminta supaya suporter di daerah-daerah juga terus melakukan hal yang sama, untuk memberi tekanan pada pengurus klub dan pengda supaya terbuka mata hati dan kesadarannya untuk bersamasama mulai melakukan perubahan demi kebaikan

menahan seorang manajer Citibank berinsial Melinda dalam kasus pembobolan dana nasabah Rp 17 miliar. Kepolisian juga sudah menetapkan tersangka lain dalam kasus ini, yakni D. Selain itu juga masih ada tersangka lainnya. “Masih ada yang dikejar,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Pol Anton Bahrul Alam. Melinda dijerat Undangundang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. MD diduga sengaja melakukan kejahatannya dengan mengaburkan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer penarikan dana pada rekening nasabahnya dengan dibantu tersangka D, seorang teller Citibank. Kini, Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus penggelapan dana nasabah Citibank Rp 17 miliar. Diduga ada sejumlah pelaku lain yang terlibat dalam

kejahatan perbankan ini. “Tentu tidak hanya dua orang saja. Banyak ya,” kata Anton. Untuk sementara, polisi telah memeriksa 13 saksi, di antaranya adalah suami Melinda dan artis Andika Gumilang. Polisi juga telah menyita barang bukti yang diduga hasil kejahatan, berupa sejumlah dokumen perbankan, uang tunai Rp 17 miliar, mobil mewah Hammer-3 senilai Rp 3,4 miliar dan Mercedes Benz seri S-200. Kasus ini terungkap setelah ada laporan dari tiga nasabah Citibank yang menjadi korban. Diduga Melinda dengan dibantu teller D memanipulasi transaksi dan data terhadap beberapa “voucher” atau slip transfer penarikan dana nasabah dan memindahkan dananya ke beberapa rekening MD. Keduanya ditetapkan dan ditahan dengan tuduhan melanggar Undang-undang Perbankan dan Pencucian Uang. (tribunnews.com/sp)

Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/3). Andi menuturkan kebijakan untuk penggunaan kantor PSSI itu berlaku hingga terpilih pengurus PSSI baru yaitu untuk periode 2011-2015. Pemerintah sendiri saat ini tengah menunggu jawaban FIFA mengenai Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, yang bertujuan memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan pengurus PSSI periode 2011-2015. “Kita harus menyelamatkan PSSI. Organisasi PSSI adalah milik bangsa Indonesia. Hanya pengurusnya (Nurdin Halid Cs) ini yang tidak lagi diakui pemerintah,” tegasnya. Jika Nurdin Halid tetap ngotot untuk memimpin PSSI, Andi menyebutkan pemerintah harus melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayang, dia tidak menyebutkan secara rinci langkah pemerintah selanjutnya itu. Andi mengungkapkan, kini akses terhadap FIFA tidak lagi dimonopoli seperti sebelumnya. Pemerintah bersama KONI/KOI pun aktif berkomunikasi melalui email untuk mencari solusi terbaik dalam permasalahan PSSI. “Jadi dulu seolah-olah, seakan-akan hanya pengurus PSSI yang bisa berkomunikasi dengan FIFA. Kita hanya mendengar bahwa kata FIFA begini, begitu. Tapi ternyata berbeda dari yg dikatakan langsung dengan FIFA. Di sini sekarang kita sudah mencari solusi terbaik,” imbuhnya seraya mengaku belum mendapat jawaban FIFA tentang penyelanggaraan Kongres PSSI di Pekanbaru. FIFA melalui e-mail-nya, Senin lalu mengecam kebohongan yang dilakukan Nurdin Halid Cs terkait Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu. Van Hattum, media officer FIFA menegaskan, organisasi sepakbola bola dunia tidak pernah menganjurkan atau merekomendasikan pembatalan kongres PSSI di Pekanbaru. “Tidak benar FIFA ikut campur dalam even PSSI itu,” tegas media officer FIFA itu Sebelumnya Nurdin Halid dan Sekjennya Nugraha Besoes selalu mengklaim bahwa

Panglima TNI Geram ! Sambungan Hal 1

negara berhak dicalonkan dan berhak menduduki suatu jabatan yang sifatnya sosial. Agus membantah kehadiran aparat TNI terkait pencalonan George sebagai pengurus PSSI. “Kita tidak mengkaitkan sistem kemanan dengan pencalonan seseorang. Kalau polisi minta, kita lakukan bantuan. Jangan sampai ketika kita tidak lakukan bantuan ada masalah tidak bisa mengahadapi itu kan akan merugikan masyrakat,” tuturnya. Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menilai keberadaan anggota TNI dalam Kongres PSSI di Pekanbaru atas permintaan dari kepolisian. “Peristiwa ini sama seperti waktu di Temanggung dimana TNI diminta membantu polisi,” tegasnya. Ditanya maksud kedatangan anggota TNI dalam Kongres, Purnomo menegaskan, “Tanya saja ke Nurdin maksudnya apa?” Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Dedi Gumelar atau Miing mendukung langkah pemerintah membekukan kepengurusan

Kompetisi tetap Jalan ! Sambungan Hal 1

untuk menghentikan kompetisi. “Saya tidak melihat spirit ke atas sana. Karena semua spiritnya ingin kompetisi yang lebih baik. Semua punya tujuan mulia tapi jalannya berbeda. Kita harus berempati pada klub yang berdarahdarah dan berkerja keras.

Kaltim RABU 30 MARET 2011

9

pembatalan kongres berdasarkan persetujuan FIFA dan AFC. Namun, pernyataan itu dibantah keras oleh FIFA. “Klaim Sekjen PSSI mengatakan FIFA turut memutuskan pembatalan kongres karena masalah keamanan adalah salah. Sebaliknya, pemantau FIFA berulang kali meminta pergi ke lokasi kongres, tetapi dicegah pengurus PSSI,” tegas Van Hattum. Sementara itu, dari pantauan Tribun, Sekretariat PSSI di GBK Senayan kemarin masih terkunci rapat, tak terlihat aktifitas apapun. Aktivitas justru terlihat di pintu belakang atau pintu merah sekretariat. Para pengurus PSSI yang sudah tak diakui pemerintah, sibuk berbenah mengepak barangbarang di dalam kantor. Saking banyaknya barang yang mau diangkut, PSSI harus memesan 200 kardus besar. Berdasar pantauan, setidaknya ada tiga kali pengangkutan kardus didatangkan dari luar. Pertama dan kedua diangkut sepeda motor, dan ketiga diangkut bajaj. “Kardus ini dibawa dari Tanah Abang. Yang memesan orang PSSI. Itu orang yang memesannya. Saya hanya bagian bawa saja. Ini ada 10 ikat. Satu ikatnya ada 10 kardus,” ujar Tono, pengemudi bajaj membawa 100 kardus dari Tanah Abang. Salah satu pengurus dari Divisi Hukum PSSI Max Boboy keluar dari pintu samping, didampingi pengawalnya membawa setumpuk dokumen. Ia menampik dokumen yang dibawa keluar itu dalam rangka pindahpindah. “Itu dokumen pribadi saya,” ucapnya. Max mengaku tak tahu menahu soal pindahan PSSI pascapemerintah lewat Menpora Andi Alfian Mallarangeng tak lagi mengakui kepengurusan Nurdin Halid. “Saya malah nggak tahu mau pindah ke mana. Sementara masih di sini, sepanjang belum diganti,” ucapnya. Tak Perlu Bicara Menpora Andi Mallarangeng sudah bulat tak ada lagi negosiasi dengan kubu Nurdin Halid Cs. Dia menyatakan tidak perlu lagi berbicara dengan Nurdin Halid yang sudah tidak lagi diakui sebagai pengurus PSSI. “Untuk apa bicara (dengan Nurdin)? Tidak perlu lagi, kan sudah tidak diakui,” ucapnya. Andi tidak mempermasalahkan jika

Nurdin Cs mengajukan gugatan menyusul kebijakan pemerintah tersebut. Menurut dia pengajuan gugatan merupakan hak seorang warga negara. “Nanti akan kita tanggapi,” katanya. Di sisi lain, Mabes Polri akan menyelidiki dugaan pembohongan publik yang dilakukan Nurdin Halid dan Nugraha Besoes jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. “Kalau ada yang dirugikan, ya bisa diselidiki,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam, di Mabes Polri, Jakarta. Sejumlah kebohongan publik yang diduga dilakukan Nurdin dan Nugraha yakni Peraturan Organisasi (PO) PSSI yang dikatakannya telah lolos sensor FIFA. Padahal kenyataannya, FIFA tidak meloloskan mulus PO tersebut, termasuk kepemimpinan oleh mantan terpidana. Kebohongan lain, panitia kongres PSSI kabur dari kongres lantaran faktor keamanan yang tidak mendukung. Padahal, sebetulnya, kepolisian yang paling berhak menyatakan aman atau tidaknya situasi. Sejumlah pemilik suara PSSI memberikan kesaksian situasi di lokasi tidaklah semencekam yang diceritakan. Anton belum bisa menyimpulkan apakah contoh di atas dapat dikategorikan sebagai kebohongan publik. “Itu masih harus dibuktikan. Kita belum tahu, apakah itu bohong atau tidak. Perlu penyilidikan dulu,” jelasnya. Gugatan Nurdin Halid tidak diam saja dengan keputusan Menpora Andi Mallarangeng yang tak lagi mengakui kepemimpinan dirinya di PSSI. Nurdin mengaku telah menyiapkan langkah hukum. “Kami tetap legitimate. Ini bukan sikap saya, tapi sikap PSSI. Kami tetap mempertahankan diri demi organisasi PSSI berdasarkan aturan. Kami tinggal menunggu pernyataan Menpora menjadi surat keputusan karena kami akan gugat secara hukum. Sudah disiapkan pengacara untuk itu,” seru Nurdin Halid dalam dialog di MetroTV tadi malam. Senin (28/3/2011) kemarin Menpora mengeluarkan penyataan untuk tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid. Selain itu pemerintah juga menyetop segala aliran dana pada otoritas sepakbola nasional itu. Disebutkan Nurdin

tindakan yang dilakukan Menpora tersebut melanggar aturan karena tak ada undangundang yang membenarkan pembekuan sebuah organisasi olahraga. Nurdin juga menyebut kalau pihak PSSI tak pernah diundang oleh Menpora untuk menuntaskan kemelut yang melanda. “Tak ada undang-undang yang membenarkan membekukan organisasi olahraga. Bayangkan jika menteri membekukan organisasi. Buat apa membangun demokrasi kalau yang bermain adalah kekuasaan?” lanjut mantan manajer PSM Makassar itu. “Boleh saja tidak suka dengan Nurdin Halid, tapi caranya harus sesuai dengan aturan. Tak pernah sama sekali diundang oleh Menpora. Tak pantas kalau kami (PSSI) yang mengundang,” lanjut Nurdin. Kongres di Surabaya Komite Pemilihan PSSI memutuskan untuk menggelar kongres kedua PSSI dengan agenda untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015 di Surabaya, Jawa Timur, pada 29 April mendatang, sesuai instruksi FIFA, harus dilakukan sebelum 30 April 2011. Alasan pemilihan lokasi kongres tersebut, menurut anggota Komite Pemilihan, Usman Fakaubun, ditentukan berdasarkan alasan kemudahan akomodasi. Menurutnya, Surabaya merupakan lokasi paling strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh anggota PSSI yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. “Kami tidak akan memilih tempat yang jauh seperti Pekanbaru kemarin. Alasan kami memilih Surabaya karena kota itu di tengah-tengah Indonesia, di tenga-tengah Aceh dan Jayapura,” ujar Usman Fakaubun, Selasa (29/3). Mengenai para pemilik suara PSSI yang akan diundang, Usman Fakaubun mengatakan pihaknya mengundang seluruh pemilik suara sah PSSI sesuai dengan komposisi para pemilik suara yang mengikuti kongres di Bali beberapa waktu yang lalu. “Daftar para pemilik suara itu masih sama dengan daftar pemilik suara seperti saat di kongres Bali. Lagipula, Surabaya adalah kota besar. Ke Surabaya bisa lewat jalur darat, laut dan udara. Banyak juga pesawat yang mampir dan singgah di Surabaya,” ujar Usman Fakaubun. (tribunnews/mun/yog/coz/ali)

PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Pemerintah, sebut dia, punya kewenangan terkait hal tersebut. “Saya kira pemerintah mengambil langkah seperti ini, karena menunjukkan pada rakyat, pemerintah tidak bisa dinafikan, seperti yang selalu dinafikan oleh Nurdin Halid. Dimana mengatakan bahwa PSSI hanya boleh disentuh oleh FIFA,” lanjut Miing. Artinya, imbuhnya, PSSI seakan untouchable (tak tersentuh) oleh pemerintah. Seolah-olah hidup di dalam ruang hampa. Tetapi, Miing mengingatkan, hidup berbangsa dan bernegara tidak mungkin hidup tanpa ada pemerintahan. Politisi Golkar Tantoqio Yahya mengingatkan pemerintah seharusnya bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pembekuan lembaga terutama PSSI. Sebab, PSSI erat kaitannya dengan FIFA. “Keberadaan PSSI tak lepas dari FIFA. Pemerintah tak bisa melakukan atau menganggap lembaga sesuai skenario pemerintah,” ujarnya. Bendahara PSSI yang juga politisi Partai Demokra Achsanul Qosasi menduga Menpora Andi Malarangeng mendapatkan informasi yang

kurang berimbang sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengakui PSSI dan membekukannya. “Mungkin beliau (Menpora) mendapat info yang tidak berimbang dengan membekukan seperti itu,” ujarnya. Menurut dia, atas keputusan dari pemerintah tersebut PSSI tidak akan melakukan upaya apapun dan lebih menunggu keputusan selanjutnya dari FIFA. “Mungkin melawan sih tidak, kita serahkan saja pada FIFA,” tandasnya. Nirwan Mundur? Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie dikabarkan mundur dari jabatan kepengurusan PSSI. Adik kandung pemimpin Golkar Aburizal Bakrie itu mundur bertepatan statement Menpora Andi Malarangeng yang tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI. Meski belum ada pernyataan resmi dari kubu Nirwan Bakrie, namun beberapa pemilik hak suara PSSI menyambut baik kabar tersebut. Usman Fakaubun, Sekum Pengprov PSSI Papua, mengatakan, jika benar Nirwan mundur, berarti itu merupakan babak terakhir dari kisah Nurdin Halid di PSSI.

Menurut Usman, Nirwan selama ini adalah mesin penggerak bagi Nurdin Halid. Selama ini Nirwan D Bakrie bermain di belakang layar menyokong gerakan Nurdin Halid. “Jika anggota keluarga Bakrie itu mundur dari hiruk pikuk PSSI, tentu suplai dukungan dana dan lainnya untuk Nurdin Halid bakal terputus,” katanya, di Jakarta, Selasa (29/3). Dikatakan dia kabar mundurnya Nirwan harus diperjelas. “Tapi kalau dia (Nirwan D Bakrie) benar menyatakan mundur, habislah Nurdin Halid,” tandasnya. Pernyataan juga disampaikan Ketua Umum Persisam Samarinda, Harbiansyah Hanafi. Pria yang didaulat menjadi Ketua Komite Pemilihan PSSI hasil kongres Pekanbaru, itu sedikit menyayangkan isyu keputusan mundur Nirwan D Bakrie. Menurut dia, yang lebih tepat mundur saat ini bukan Nirwan, tetapi Nurdin Halid. Benarkan Nirwan mundur? Tampaknya itu hanya isu belaka. Pasalnya, beberapa jam setelah kepengurusan PSSI dibekukan, Nirwan berencana siap menggugat Andi secara pidana atau perdata. (tribunnews/mun/ali/yog/ coz/wil)

Mereka yang harus kita proteksi,” katanya lagi. Ketua Komisi X DPR yang membidangngi olahraga dan seni juga menyatakan penyelenggaraan liga sepakbola Indonesia tidak akan terganggu meski pemerintah telah membekukan PSSI. Pemerintah sudah memiliki jalan keluar untuk masalah tersebut. “Saya kira itu sudah diperhitungkan pemerintah KONI/KOI bisa membina

para pemain kita nanti,” ujar Ketua Komisi X Machyudin di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3). Bendahara PSSI Ichsanul Qosasi mengkhawatirkan penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia baik liga super Indonesia maupun Liga Primer Indonesia (LPI) bakal terganggu menyusul dibekukannya PSSI oleh pemerintah. “Saya rasa akan terganggu penyelenggaraan liga kan di BLI (Badan Liga Indonesia),

BLI bagian dari PSSI, kalau PSSI dibekukan ya terganggu. Sebenarnya ini baru pertama kali terjadi, KONI akan menyelenggarakan kompetisi mengatasnamakan PSSI dalam liga,” jelasnya. PSSI sendiri lanjut Achsanul tidak akan berani bersikap apapun terkait keputusan tersebut. “Komdis ada di PSSI, pastinya dibekukan oleh pemerintah dan nggak bisa kerja, nggak ada artinya menjalankan,” tandasnya. (tribunnews/yog/wil)


CMYK

10

tribun bola

RABU 30 MARET 2011

Bahtiar dan Trias Dipuji Pelatih ! Senjata Muda Persiba di Putaran Kedua

TRIBUN KALTIM/AHMAD BAYASUT

M Bahtiar (kanan) menjadi salah satu skuad muda Persiba.

BALIKPAPAN, TRIBUN Memasukki putaran kedua Indonesia Super League (ISL) 2010/2011, pelatih Persiba Balikpapan Hariyadi ingin memaksimalkan skuad mudanya. Beberapa skuad muda yang dinilai berpotensi dan memberikan kontribusi positif di putaran kedua ini diantaranya Muhamad Bahtiar dan Trias Budi. Bahtiar sukses menyerangkan satu gol sekaligus menyelamatkan timnya dari kekalahan atas tuan rumah PSPS Pekanbaru beberapa waktu lalu di Stadion Kuansing. Sementara Trias

Budi sukses memberi umpan terukur kepada Aldo Barreto yang berbuah gol ke gawang Persija Jakarta yang dikawal Hendro Kartiko pada pertengahan Maret lalu, meski akhirnya Persiba menyerah 15 oleh Macan Kemayoran di Stadion Gelora Bung Karno. Hariyadi menilai, kontribusi keduanya mendapat nilai cukup memuaskan. Tapi, ada catatan kecil bagi kedua pemain itu saat tampil di lapangan hijau. Trias dan Bahtiar masih dibayangi trauma cedera. Hariyadi berharap hal itu bisa dihilangkan dari pikiran kedua pemain tersebut. “Pemain itu

seharusnya tidak takut. Yang penting ada kemauan kuat untuk bermain lebih baik dari waktu ke waktu,” kata Hariyadi usai melatih Trias Budi cs di Stadion Persiba, Selasa (29/3). Hariyadi menambahkan, Bahtiar dan Trias merupakan pemain potensial. Bahtiar, menurut Hariyadi, memiliki kecerdasan tinggi saat menguasai bola. Ia tahu bagaimana waktunya mengumpan atau bergerak tanpa bola. Sementara Trias Budi memiliki akurasi umpan yang sangat baik. Sayangnya, posisi kedua pemain itu masih dihuni oleh pemain inti seperti Robertino Pugliara dan Dwi Joko Prihatin. Absennya Pugliara di beberapa pertandingan sedikit memberi ruang bagi Bahtiar untuk menggantikannya. Bahtiar mampu memerankan dua posisi sebagai gelandang serang sekaligus menjadi penyerang lubang. Sementara bagi Trias harus bersaing dengan seniornya Dwi Joko yang mengisi posisi wing back. Trias mendapat kesempatan menggantikan Joko bila Joko absen. “Saya meminta kedua pemain terus mengasah kemampuannya. Bagi saya latihan itu sangat penting bagi tim dan pelatih untuk melihat pola permainan,” ujar Hariyadi. (bay)

Persipura Boleh Pakai Stadion Mandala ! Piala AFC 2011 JAKARTA, TRIBUN - Persipura akhirnya boleh menggunakan Stadion Mandala Jayapura untuk menjamu lawanlawannya di sisa pertandingan Piala AFC 2011. Saat menjamu klub Thailad, Chonburi, dalam penyisihan Grup H Piala AFC, 13 April 2011, Persipura sudah boleh menggunakan Stadion Mandala. Demikian keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) seperti dirilis di situs resminya, Selasa (29/3). Persipura juga dijadwalkan melaksanakan partai kandang di Jayapura menghadapi klub South China dari Hongkong pada 3 Mei 2011. Dengan dizinkannya penggunaan Stadion Mandala oleh AFC, publik sepak bola Jayapura dapat langsung memberikan dukungan kepada tim kesayangannya di Piala AFC 2011. Sebelumnya, AFC telah melakukan inspeksi sesuai dengan tabel dan modul yang diberikan kepada

ANTARA/ALEXANDER W LOEN

Direktur AFC, Manickam Subramaniam (tengah) bersama tim BLI mengukur cahaya di Stadion Mandala, Rabu (23/3) malam.

menajemen Persipura. Selain mengecek Stadion Mandala, AFC juga ke Stadion Barnabas Jouwe serta Lapangan Hamadi apakah pantas digunakan sebagai tempat latihan tim tamu. AFC sempat memberi beberapa catatan yang harus dipenuhi manajemen klub agar Stadion Mandala bisa dijadikan sebagai kandang mereka di Piala AFC. Persipura Jayapura sempat melaksanakan pertandingan kandang pertama di Gelora

Bung Karno Jakarta. Klub yang memimpin Indonesia Super League (ISL) ini mampu memenuhi targetnya dengan merebut kemenangan pertama di kandang atas tim wakil India, East Bengal, dengan skor 4-1. Persipura membukukan empat poin dari dua kali pertandingan. Pada laga pertamanya di Hongkong, pasukan Jacksen F Tiago ini dapat merebut satu poin setelah imbang 1-1 lawan klub South China.(kompas.com)

Esteban Absen 4 Minggu MALANG, TRIBUN - Arema Indonesia benarbenar mengalami kerugian besar saat menjamu Sriwijaya FC Palembang pada hari Minggu (27/ 3) silam. Selain hanya meraih hasil imbang, pada pertandingan tersebut Esteban Guillen harus ditarik pada babak pertama akibat cedera. Cedera yang dialami oleh jendral lapangan tengah Arema tersebut ternyata cukup parah dan harus membuat Esteban absen selama empat sampai enam pekan. Hal tersebut sangat memukul Arema yang dalam enam laga terakhir gagal meraih kemenangan. Sosok Esteban sangat sentral di lini tengah Arema, terbukti di pertandingan terakhir menghadapi Sriwijaya.

Pada pertandingan tersebut Arema berhasil menguasai permainan saat Esteban masih berada dalam lapangan, namun ketika gelandang asal Uruguay tersebut ditarik keluar, Sriwijaya berhasil bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Dengan demikian, Arema harus berjuang ekstra keras pada pertandingan selanjutnya. Karena tim Singo Edan tersebut dipastikan akan kehilangan Esteban pada laga-laga berat selama beberapa pekan mendatang, baik di kompetisi Superliga maupun kompetisi Liga Champions Asia, yaitu menghadapi Persib Bandung, Shandong Luneng, PSPS Pekanbaru dan Persija Jakarta.(vnc)

TRIBUN PEKANBARU/DODDY VLADIMIR

Puluhan peserta Kongres yang berasal dari pemilik sah dan tidak sah menerobos pintu masuk ruangan Kongres PSSI yang dijaga anggota Brimob Polda Riau, Sabtu (26/3) pada saat sebelum Kongres PSSI digelar.

Besok Komite Pemilihan Gelar Rapat # Bahas Tempat Pemilihan Ketua PSSI SAMARINDA, TRIBUN Hari Kamis (31/3) Komite Pemilihan PSSI yang terpilih pada Kongres PSSI 26 Maret lalu di Pekanbaru, Riau akan menggelar rapat untuk menentukan jadwal dan lokasi dilaksanakannya Kongres PSSI periode 2011-2015. Rapat Komite Pemilihan ini diselenggarakan di Jakarta. Ini dikemukakan Ketua Komite Pemilihan Harbiansyah Hanafiah, Selasa (29/3). Agenda rapat anggota Komite Pemilihan besok untuk membahas tempat pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2011-

2015. “Kamis besok rapat di Jakarta, tapi tidak harus di kantor sekretariat PSSI,” kata Harbiansyah, yang juga General Manager Persisam Putra Samarinda. Disinggung kemungkinan tempat pelaksanaan kongres pemilihan Ketua PSSI, menurut dia, belum dipastikan. “Tetapi harus di tengah. Kalau menurut saya bisa di Surabaya atau di Balikpapan. Bisa dijangkau dari mana saja,” ujarnya. Menurut Harbiansyah, yang diamanatkan sebagai Ketua Komite Pemilihan, harus berlaku adil dan fair

dalam menjalankan tugasnya. Ia akan mengundang seluruh pemilik suara, tanpa terkecuali. Meskipun 78 pemilik suara yang menggelar kongres, namun 22 pemilik suara lainnya yang tidak datang dalam kongres di Pekanbaru tetap diundang. “Tetap diundang dong. Kan mereka juga bagian dari kami,” tegas Harbiansyah. Pada saat kongres di Pekanbaru ada 22 pemilik suara yang tak hadir. Ketidakhadiran 22 peserta bukan berarti tidak akan disertakan pada pemilihan ketua umum nanti.

Sesuai keputusan FIFA, kongres pemilihan Ketum PSSI harus dilaksanakan sebelum 30 April. Menurut dia, persiapan menuju kongres seharusnya didukung sekretariat PSSI dan Komite Pemilihan. Justru sebaliknya, Sekjen PSSI malah menyatakan membatalkan kongres. “Seharusnya kerja ini ada koordinasi dengan Sekjen. Tapi kan Sekjen ikut mengurusi ketua umum (Nurdin Halid). Akhirnya ini menjawab konflik di PSSI. Kita tetap jalan terus untuk menggelar kongres,” ungkap Harbiansyah.(bud)

PS Kijang Putra Kandaskan Persiba U-21 ! Babak Delapan Besar Danlanud Cup XV BALIKPAPAN, TRIBUN - Langkah Persiba Balikpapan U-21 ke babak semifinal Danlanud Balikpapan Cup XV 2011 berakhir. Lawan yang sukses menyingkirkan anak asuh Sukliwon “Rajagopal” Irianto adalah PS Kijang Putra. Di mana pertandingan kedua tim di lapangan Bima Sakti, Selasa (29/3) melalui drama adu penalti. Skor akhir 3-2 bagi Kijang Putra. Persiba U-21 sebenarnya mampu mendikte jalannya pertandingan. Tapi dengan serangan balik, Kijang Putra mampu membuat posisi berubah 1-0

melalui gol Otek menit ke-4. Sepuluh menit kemudian Persiba U-21 membalas melalui gol Hatta. Kedudukan imbang ternyata menambah semangat Akmal cs. Tercatat, empat kali peluang emas diciptakan Beruang Madu muda, namun semua peluang masih mentah. Tidak ada gol lahir lagi dari kaki penyerang Persiba21. Sementara pertahanan Kijang Putra sangat kokoh membendung serangan Persiba U-21. Babak pertama berakhir 1-1. Memasuki babak kedua, diperkuat pemain-pemain yang berlaga di Indonesia Super League (ISL) U-21 sepertinya bukan

jaminan. Pemain Persiba U-21 tetap saja kurang memberi hasil terbaik sampai babak kedua berakhir. Pertandingan pun dilanjutkan dengan babak tambahan 2 x 10 menit. Pada babak tambahan itu skor tetap 1-1 sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Drama adu penalti dimenangkan Kijang Putra setelah tiga algojonya Rayes, Alfian dan Ahmad sukses menjaringkan bola ke gawang. Sementara dari Persiba U-21 hanya mampu menceploskan dua gol ke gawang Kijang Putra melalui kaki Asman dan Akmal. (bay)


RABU 30 MARET 2011

11

KONI Tarakan Temui Rita Subowo ! Terkait Belum Terbitnya SK Pengangkatan Jusuf SK

TRIBUN KALTIM/JUNISAH

Ketua KONI Pusat Rita Subowo (tengah) saat menemui rombongan pengurus KONI Tarakan, Selasa (29/3).

SMPN 8 Balikpapan Optimistis Masuk Final ! MILO School Competition 2011 SAMARINDA, TRIBUN Pebulutangkis SMPN 8 Balikpapan optimistis bisa menembus ke babak final MILO School Competition (MSC) Samarinda. Hasil babak penyisihan MSC, Selasa (29/3) kemarin, perwakilan dari Tenggarong dan Balikpapan lolos ke babak berikutnya untuk tunggal putra tingkat SMP. Pembina SMPN 8 Balikpapan Toli mengatakan, peserta unggulan maupun non unggulan punya peluang yang sama untuk bisa jadi juara. Hanya saja, lanjut dia, peserta unggulan lebih memiliki teknik bermain,karena umumnya dibina di klub,selain di sekolah. Ia optimis kepada 15 anak didiknya yang ikut kompetisi di tingkat SD maupun SMP, bisa melaju hingga ke final. Hanya saja untuk tingkat SD, Toli mengaku,tidak terlalu

menargetkan juara di turnamen ini. Pasalnya, para atletnya baru duduk di kelas 5 dan berada di peringkat lebih dari 20 untuk tingkat nasional. Namun ia berani menargetkan di Tunggal Putra SMP melalui Abdul Muin dari SMPN 8 Balikpapan. Abdul Muin, kata Toli, salah satu yang diunggukan. Pada pertandingan tunggal putra SMP, ia lolos ke babak berikutnya. Selain Abdul Muin yang lolos babak selanjutnya, yakni Tri Wahyu dari SMPN 1 Tenggarong (unggulan 3). “Prestasi Abdul Muin tidak hanya di regional tapi juga nasional. Tahun 2009 lalu dia tercatat ranking 3 kategori remaja. Selain itu, di Sirkuit Nasional (Sirnas) 2011 Palangkaraya kemarin, Abdul Muin masuk 16 besar dari 126 peserta,” tutur Toli. Panitia pertandingan juga telah mempertandingkan beregu putra SMP, tunggal

putra SMP dan tunggal putri SMP. Hasil pertandingan sementara untuk beregu putra SMP yang berhasil lolos dari babak penyisihan hari kedua, diantaranya SMPN 8 Balikpapan, SMPN 1 Tenggarong, SMPN 34 Samarinda, SMPN 3A Samarinda, SMPN 2A Samarinda, SMPN 37 Samarinda, dan SMPN 4 Samarinda. Ketua Umum Pengprov Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kaltim Iriansyah Busra mengatakan, predikat unggulan dan non unggulan hanya berdasarkan catatan perjalanan peserta di dunia bulutangkis dan prestasi yang dimiliki. “Kalau peserta sama-sama punya prestasi, itu artinya mereka berpeluang sama untuk jadi juara di MILO School Competition Samarinda. Tapi peserta non unggulan juga punya peluang jadi juara,” kata Iriansyah.(*/bud)

TARAKAN, TRIBUN Hingga saat ini Surat Keputusan (SK) kepada Jusuf Serang Kasim (SK) yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum KONI Kota Tarakan dalam acara Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) pada 26 Februari lalu, belum diterbitkan KONI Kaltim. Akibatnya, Jusuf SK belum dapat aktif bekerja sebagai ketua KONI Tarakan. Molornya penerbitan SK dari KONI Kaltim ini memaksa empat pengurus KONI Tarakan dan ketua cabang olahraga (cabor) berangkat Jakarta untuk menemui Ketua KONI Pusat Rita Subowo. “Kami menemui Ibu Rita, karena kami memberikan bukti-bukti kepada KONI Pusat, bahwa Musorkotlub yang kami laksanakan sudah sesuai prosedur. Setelah dilihat Ibu Rita, kata Ibu Rita tidak ada yang salah dan seharusnya KONI Kaltim menebitkan SK untuk Jusuf SK,” ucap Ketua Pimpinan Sidang Pemilihan Ketum KONI Kota Tarakan dalam Musorkotlub 2011, Ahzami Masrie, Selasa (29/3). Beberapa bukti yang diserahkan kepada KONI Pusat diantaranya laporan pelaksanaan Musorkotlub KONI Tarakan dan surat kepimpinan Jusuf SK yang hanya menjabat satu periode menjadi Ketum KONI Tarakan Tahun 2003-2007. “Kami memberikan bukti kepimpinan Jusuf SK yang hanya menjabat satu periode, karena KONI Kaltim menganggap Jusuf SK itu sudah dua periode menjabat sebagai Ketum KONI Tarakan. Hal inilah yang membuat KONI Kaltim belum memberikan SK. Yang anehnya lagi, KONI Kaltim

tidak memiliki bukti kalau Jusuf SK ini menjabat selama dua periode. Saya minta jangan ada dusta diantara kita,” ungkapnya. Steve Singgih Wibowo selaku Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Panahan Seluruh Indonesia (Perpani) Tarakan mengatakan, ia melihat permasalahan ini karena ada kepentingan individu dan golongan untuk menjegal kepemimpinan Jusuf SK. “Saya melihat ini ada kepentingan suka dan tidak suka. Seharusnya masalah pribadi tidak boleh dicampur dengan olahraga. Coba lihat sampai sekarang karyawan belum digaji dan listrik juga diputus, dan akhirnya kami melobi PLN untuk dihidupkan lagi. Jadi saya melihat Walikota Tarakan harus campur tangan. Sebab, di sini kami sudah buat surat bantahan kepada Pak Ngatino, bidang organisasi KONI Pusat dan menyatakan Jusuf SK hanya satu periode saja,” terangnya. Sementara itu Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Senam Seluruh Indonesia (Persani) Tarakan, Safri mengungkapkan, terkait permasalahan ini ia meminta semuanya harus dapat berpikir jernih dan meminta Walikota Tarakan Udin Hianggio untuk duduk bersama membahas permasalahan ini. “Walikota Tarakan selaku pemimpin daerah yang bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Saya yakin kalau duduk bersama masalah ini dapat diselesaikan, dan panitia pun pastinya bisa diajak ngomong,” ucapnya. “Saya minta berfikirlah jernih dan tinggalkan

kepentingan individu dan golongan. Jangan ada intervensi, karena yang jadi korban adalah karyawan dan atlet. Seperti anak-anak karyawan harus beli susu dan keperluan anak-anaknya sekolah. Jadi saya minta Walikota Tarakan sebagai penguasa tunggal cepat turun tangan mengambil ahli persoalan ini,” ujarnya. Sementara itu, disalah satu surat kabar lokal diberitakan, Sekertaris KONI Kaltim Syahril Bardin menyatakan telah berusaha menengahi masalahh ini, namun

mendapatkan perlakukan tidak mengenakan dari KONI Tarakan. Pernyataan Syahril Bardin ini pun menyulutkan kemarahan dan kekesalan beberapa pengurus KONI Tarakan. Hal ini dikarenakan pengurus KONI Tarakan merasa Syahril Bardin tidak pernah menemui pengurus KONI Tarakan. “Syahril itu selesai Musorkotlub pada 26 Februari lalu belum pernah ke Tarakan. Dia itu memang pernah ke Tarakan tapi sebelum Musorkotlub,” tegasnya.(jnh)

Tunggu Surat KONI Pusat PENGURUS KONI Kaltim belum menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan terpilihnya Jusuf SK sebagai Ketua KONI Tarakan terpilih karena masih menunggu pendapat KONI Pusat. Alasannya, KONI Pusat masih mengkaji terpilihnya pejabat Ketua KONI lebih dua periode. “Kita masih menunggu surat dari KONI Pusat. Karena ada penafsiran di AD/ART KONI menyebutkan, bahwa tidak diperbolehkan menjabat lebih dari dua periode untuk ketua KONI,” jelas Muslimmin, yang menjabat Wakil Sekretaris KONI Kaltim, Selasa (29/3) malam. Sekitar bulan Februari 2011 lalu, Jusuf SK kembali terpilih secara aklamasi sebagai ketua KONI Tarakan untuk periode yang ketiga kalinya. Padahal, dalam AD/ART disebutkan, jabatan ketua KONI hanya dua periode. Kendati demikian, ada klausul yang menyebutkan bahwa lebih dari dua periode jabatan KONI diperbolehkan. Tetapi, lanjut Muslimmin, persoalan masa jabatan ketua KONI juga sedang dibahas di KONI Pusat. “Makanya ini lagi dikaji di pusat. Saya sudah dengar, KONI Tarakan sudah ke KONI Pusat juga,” ucap Muslimin. (bud)


CMYK

Berlangganan Hub: RABU 30 Maret 2011 Halaman 13

Telepon: 0541-202416, 202417 SMS: 0541-7080008 Fax Iklan: 0541-769855

Tidak Lagi Dekat Rumah ■ Jaang Perkecil Luas Konsesi Tambang Batu Bara ■ Berkomitmen Memperbaiki Lingkungan SAMARINDA, TRIBUN Walikota Samarinda Syaharie Jaang tidak menolak substansi kritik yang dilontarkan Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan. Menhut menilai eksploitasi batu bara di Samarinda sudah berlebihan, melebihi daya dukung alam sehingga cenderung merusak lingkungan. Namun kata Jaang, pihaknya sudah mulai berbenah dan berkomitmen memperbaikinya. Salah satunya adalah memastikan

bahwa kedepan tidak ada lagi kegiatan tambang batu bara berada di dekat kawasan pemukiman. Bukti adanya komitmen itu, ia tunjukkan antara lain mulai dengan mengganti Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) instansi terkait, hingga rencana mengurangi luas konsesi Kuasa Pertambangan (KP) pada saat mereka mengurus menjadi Izin Usaha Pertambangan

● Bersambung hal 21

Belum Cukup DINAMISATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri menilai kebijakan yang dibuat Walikota Syaharie Jaang tersebut, belum cukup. Kebijakan mulai dari mengurangi luasan konsesi lahan tambang, memastikan tidak lagi dekat pemukiman, hingga mengganti SKPD, tidak akan mampu mencegah dan

memperbaiki kerusakan lingkungan. Yang mestinya dilakukan, kata dia, Walikota harus mengevaluasi secara menyeluruh persoalan tambang ini, dengan melibatkan phak-pihak terkait. “Harus ada tindak lanjut

● Bersambung hal 21

TRIBUN KALTIM/DWI ARDIANTO

TERJARING RAZIA - Kepala Satpol PP Samarinda Ruskan memberi pengarahan kepada 94 pelajar (57 laki-laki dan 37 perempuan) yang terjaring razia di kantor Satpol PP, Selasa (29/3). Para pelajar itu ditangkap di sejumlah tempat warung internet, rental Play Station dan pusat perbelanjaan di Samarinda pada saat jam belajar sekolah. Berita di halaman 14.

DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakat Perjuangkan Judicial Review

FOTO-FOTO DPRD KALTIM/ M IMRON ROSYADI

UJI UNDANG-UNDANG - Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat mendukung inisiatif melakukan uji undang-undang (judicial review) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rapat dengan tim inisiator, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi dan praktisi hukum. SAMARINDA, TRIBUN - Nasib rencana menguji Undang-undang (judicial review/ JR) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasa l14 ayat e dan f UU mulai jelas. DPRD dan Pemprov Kaltim sepakat melanjutkan rencana tersebut ke jenjang yang lebih serius. Hal itu terungkap pada rapat kerja Komisi I dan II DPRD Kaltim dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, tim inisiator pengajuan JR, organisasi pemuda dan masyarakat, pakar hukum dan akademisi, di lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, kemarin. Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Dahri Yasin, mengatakan rapat bersepakat memberi dukungan dan apresiasi penuh terhadap langkah-langkah dan upayaupaya yang dilakukan oleh tim inisiator JR yang telah menyusun draf serta alasan-alasan untuk mengajukan judicial review. "Dewan pada dasarnya sangat setuju, namun pentingnya rapat pada hari ini adalah guna mendengarkan keputusan mendukung atau tidak oleh pihak Pemeritah Provinsi Kaltim. Ini penting untuk dalam rangka menyatukan persepsi, karena keberhasilan tidak akan dapat dicapai kalau bergerak sendiri sehingga diperlukan kebersamaan," kata Dahri, yang didampingi oleh sejumlah Anggota Komisi I dan II DPRD Kaltim seperti Ismail, Siti Qomariyah, Syaparudin, Iwan

Lolang dan lainnya. Politisi Partai Golkar itu menuturkan bahwa setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat maka langkah selanjutnya dalam rangka mengajukan gugatan judicial review ditunjuk Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) sebagai lembaga yang akan bersama-sama tim inisiator memfasilitasi pengajuan gugatan. Diakui Dahri, terjadi perdebatan yang cukup panjang dalam menentukan lembaga fasilitator pengajuan gugatan. Termasuk adanya usulan membuat lembaga baru sebagai wadah, namun dengan pertimbangan akan memakan proses panjang maka diputuskan menunjuk lembaga MRKTB bersama tim inisiator yang dinilai memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menangani persoalan tersebut. Ditambahkannya, rapat sepakat menunjuk MRKTB bersama tim inisiator untuk menyusun nama-nama tim adhoc dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa serta pakar untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD. "Tugas lembaga MRKTB bersama tim inisiator adalah menjadi fasilitator sekaligus mempersiapkan pematangan berbagai materi dan fakta-fakta. Setelah berbagai kesiapan dinilai telah matang maka kedua pihak tersebut bertugas membentuk tim adhoc yang terdiri dari

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, akademisi, tokoh masyarakat, unsur pemuda dan mahasiswa, serta para pakar yang ahli di bidangnya. Tim adhoc ini pula yang akan menunjuk kuasa hukum," katanya. Batas waktu yang disepakati bersama dalam rapat, Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) dan Tim Inisiator selambat-lambatnya satu bulan menyusun nama-nama Tim Adhoc dan rencana kegiatan serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim. Sementara hadir mewakili Pemprov Kaltim, Asisten I Sekprov Kaltim Aji Sayid Faturrahman mengatakan bahwa data yang diberikan oleh tim inisiator judicial review menjadi alasan bagi daerah. Kendati demikian, masih perlu untuk mengumpulkan berbagai data dan fakta yang lebih konprehensip dan mendalam terkait apa yang menjadi alasan kuat Kaltim membutuhkan dana perimbangan menjadi lebih ideal. Menurut Fatur, gubernur mendukung apa yang menjadi kebutuhan daerah Kaltim. Kendati demikian, Pemprov Kaltim tidak ingin bertindak gegabah sehingga menunggu kesepakatan dan rekomendasi dari DPRD Kaltim. "Pemprov menunggu bagaimana sikap dari dewan, dan ternyata dalam rapat ini sudah jelas mereka mendukung rencana tim inisiator untuk melakukan judicial review sehingga tidak ada alasan untuk tidak setuju, terlebih ini demi kebaikan daerah," Fatur. Tim Inisiator, Viko Januardhy mengatakan ada beberapa hal yang harus ditempuh guna memuluskan rencana besar itu, di antaranya jalur lobi politik ke Departemen Keuangan, DPR RI dan DPD RI asal Kaltim. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya pula adalah membicarakan terkait anggaran yang dibutuhkan dalam proses perjuangan. "DPR RI maupun DPD yang berasal daerah pemilihan Kaltim hingga saat ini dirasa masih belum ada kerja maksimal dalam memperjuangkan daerah, sehingga sudah saatnya sekarang mereka mau peduli dengan daerah mereka sendiri," tegas Viko (adv/bar/mir)

Komisi IV Pertanyakan Isu Pembatalan Pembangunan Asrama SAMARINDA, TRIBUN - Adanya kabar yang menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim batal membangun asrama mahasiswa di Kairo, Mesir, mengundang Komisi IV DPRD untuk mempertanyaan langsung kebenaran kabar pembatalan tersebut kepada Pemprov Kaltim. Pertanyaan tersebut langsung dilontarkan Ketua Komisi IV, Ali Hamdi dalam rapat koordinasi antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan Pemprov Kaltim yang diwakili Asisten III Sekprov Kaltim, Sutarnyoto, Kepala Biro Sosial dan Kepala Biro Perlengkapan. Hadir pula perwakilan mahasiswa Universitas Al Azhar Kairo, Mesir asal Kaltim. Dalam rapat tersebut juga hadir anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Yakob Ukung, Lelyanti Ilyas, Abdul Djalil Fatah, Andarias P Sirenden dan Datuk Yaser Arafat. "Terus terang kabar mengenai dibatalkannya pembangunan asrama untuk mahasiswa di Mesir ini sangat mengganggu pikiran kami. Sebab pada APBD 2010 lalu kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 milyar yang diperuntukan membangunan asrama," kata Ali Hamdi. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, mahasiswa asal Kaltim di Mesir tentu sangat membutuhkan bangunan yang bisa dijadikan tempat tinggal dan wadah mempromosikan potensi daerah. Sehingga dia berharap kabar yang telah beredar selama ini tidak benar. Sebab berdasarkan komitmen bersama antara Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat membangun asrama tersebut sebagai

rumah induk seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di Mesir. Menanggapi pertanyaan tersebut, Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sutarnyoto menyampaikan bahwa komitmen pemerintah untuk membangun asrama mahasiswa di Mesir tidak berubah dan tidak ada niatan ataupun keinginan untuk membatalkan. Hanya saja dalam ini hal ini pemerintah mengundurkan waktu pembangunannya, karena dalam buku APBD tertulis anggaran untuk pembangunan asrama tersebut adalah dana hibah. Jika pembangunan asrama tetap dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah, maka asrama mahasiswa di Mesir tersebut tidak bisa menjadi aset Pemprov. "Kalau kita ingin asrama ini menjadi aset pemerintah maka kita hindari adanya mekanisme yang menggunakan dana hibah," ucap Sutarnyoto. Selain itu, menurut dia, dana hibah tidak bisa diberikan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki landasan hukum atau dalam hal ini lembaga mahasiswa yang akan melaksanakan pembangunan asrama di Mesir. "Untuk itu saat ini pemerintah sedang mencari alternatif ataupun mekanisme lain dalam menyikapi permasalahan penggunaan anggaran untuk pembangunan asrama. Sehingga para mahasiswa asal Kaltim di Mesir tidak perlu khawatir, dalam waktu dekat pembangunan asrama tersebut Insya Allah akan terealisasi," kata Sutarnyoto. (adv/lin/mir)

SOAL ASRAMA - DPRD dan Pemprov sepakat mencari formulasi terbaik menyangkut pembangunan asrama mahasiswa di Kairo, Mesir.

Ismail Minta Pemprov Perbaiki Jalan Sangatta - Berau SAMARINDA, TRIBUN - Sekretaris Fraksi Patriot Bintang Demokrasi (PBD), Ismail, meminta Pemprov Kaltim memperbaiki jalan Trans Kalimantan ruas Sangatta Berau yang rusak parah. "Pemprov harus segera memperbaiki kerusakan parah di ruas jalan Trans Kalimantan Sangatta - Berau tersebut, karena sudah nyaris melumpuhkan perekonomian warga," kata politisi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini, kemarin. Menurut Ismail, setiap hari dia Ismail memperoleh telepon dari warga Bontang, Sangatta dan Berau yang mengeluhkan kerusakan ruas jalan tersebut. Selain kondisi jalan berlumpur menyerupai kubangan kerbau, sebagian ruas jalan Sangatta Berau juga longsor di sejumlah titik, yang nyaris membuat badan jalan terputus.

CMYK

Hasil peninjauan lapangan yang dia lakukan, menurut Ismail, ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah adalah di daerah Muara Wahau. Selain banyak kubangan, pada ruas jalan ini juga banyak longsoran. "Pada musim hujan, ruas jalan di Muara Wahau ini hampir tak bisa dilewati. Kalau pun ada kendaraan yang memaksa lewat, pasti harus ditarik, karena terperosok ke kubangan," kata mantan aktivis HMI ini. Akibat kerusakan yang sangat parah, menurut Ismail, waktu tempuh Sangatta - Berau yang biasanya hanya tujuh jam, sekarang bisa mencapai 24 jam, bahkan bisa lebih apabila turun hujan deras, yang memaksa pengguna kendaraan harus menginap di perjalanan. Mengingat kondisi tersebut, Ismail mendesak Dinas PU Kaltim agar segera memperbaiki ruas jalan Sangatta - Berau dengan menggunaan anggaran pemeliharaan jalan yang tersedia. "Jangan sampai menunggu masyarakat setempat berdemo ke Dinas PU dan Kantor Gubernur Kaltim, baru instansi teknis melakukan perbaikan," kata Ismail (adv/mir)


CMYK

14

RABU 30 MARET 2011

tribun samarinda

Diduga Bebaskan Tanah Negara ■ Bupati Nunukan dan Bulungan Jadi Tersangka ■ Kejati Minta Kajari Nunukan Segera Tuntaskan SAMARINDA, TRIBUN Kejati Kaltim memanggil Kepala Kejari Nunukan Azwar untuk mengekspos atau memaparkan kasus posisi perkara dugaan korupsi yang menyeret dua pejabat Kepala Daerah Abdul Hafid (Bupati Nunukan) dan mantan Sekda Nunukan Budiman (kini menjabat Bupati Bulungan). Kasus tersebut menjadi salah satu tunggakan penyidik Kejari lantaran izin pemeriksaan tidak kunjung turun dari presiden. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Faried Harianto mengatakan, Kajari Nunukan Azwar menyatakan sanggup menuntaskan perkara tersebut. Hanya saja, lanjut dia, Kejari Nunukan kembali melayangkan surat untuk mempertanyakan

permohonan surat izin pemeriksaan atas pejabat Bupati Nunukan dan Bulungan. “Dia sanggup menyelesaikan. Cuma tadi saya minta, supaya membuat surat intinya mempertanyakan permohonan izin pemeriksaan itu ke Kejati. Nanti dari Kejati akan menyurati ke Kejagung dan Kejagung akan menanyakan ke Setneg. Kita akan bantu itu. Tapi kalau sampai bulan Mei, tidak perlu lagi izin. Langsung saja periksa,” tegas Faried, usai menggelar ekspos di ruang aula Kejati Kaltim, Selasa (29/3) sore. Selain nama Bupati Nunukan Abdul Hafid, pejabat mantan sekda Nunukan Budiman juga terseret dalam kasus itu. Keterlibatan dua

Udin Mulyono Bebas TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HP

DEMO PERTAMINA - Puluhan aktivis PMII Metro Samarinda berunjukrasa di kantor DPRD Samarinda, Selasa (29/3). Mereka mendesak Depo Pertamina segera dipindahkan dari lokasinya sekarang di Jalan Cendana, yang berada di tengah padatnya pemukiman warga. Kebaradaannya dinilai rawan.

SELAIN Kajari Nunukan, Kajati Kaltim Faried Harianto juga memanggil Kajari Bontang Budi Handaka terkait putusan bebas Udin Mulyono dalam perkara korupsi dugaan mark up peningkatan Jalan RE Martadinata sepanjang 2 kilometer, Kelurahan Loktuan, Bontang senilai Rp 12,6 miliar. Selain Udin Mulyono, penyidik Kejari Bontang telah menetapkan tiga terdakwa (Bambang, Maksi

dan Udin Mulyono) yang diduga turut terlibat dalam perkara itu Pengadilan Negeri Bontang, Senin (28/3) kemarin, telah divonis bebas murni. Kepala Kejati Kaltim Faried Harianto memerintahkan segera mengajukan kasasi. “Saya sudah suruh kasasi,” katanya. Terpisah, Kepala Kejari Bontang Budi Handaka saat dikonfirmasi Tribun, menjelaskan perkara tersebut.

pejabat itu di Tim 9 terkait pembebasan lahan seluas 6,2 hektar. Kedua pejabat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, sebagian lahan yang dibebaskan, diindikasikan berstatus tanah milik negara. Namun, pemerintah tetap membayarkan ganti rugi lahan itu yang sedianya akan dijadikan taman kota. Untuk diketahui, seperti yang diberitakan Tribun, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk taman kota itu menelan anggaran hingga Rp 7 miliar. Sumber dana tersebut dialokasikan dari APBD Nunukan Tahun Anggaran 2004 silam. Tim penyidik Kejari Nunukan telah menyita lahan seluas 6,2 hektar tanah di

Sungai Jepun, sebagai barang bukti. Penyitaan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Nunukan Nomor 59/ PEN.PID/2008/PN. NNK, tanggal 24 Maret 2008. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tersangka tim pengadaan lahan. Diantaranya Kepala BPN, Bendahara dan mantan Lurah Nunukan. Tiga pejabat itu sudah divonis oleh pengadilan dan terbukti bersalah. Hasil putusan persidangan, majelis hakim PN Nunukan menvonis tiga pejabat dari tim pengadaan tanah dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Mereka adalah Darmin Djemadil, Kepala BPN Kabupaten Nunukan, Simon Sili (Bendahara ) dan Arifuddin (mantan Lurah Nunukan Selatan).(bud)

Dasar pengusutan proyek itu, kata dia, proyek itu dikerjakan oleh kontraktor (Udin Mulyono) sebelum ditender. Menurut Budi, majelis hakim membebaskan terdakwa dengan alasan proyek itu dikerjakan lebih dulu sebelum ditender karena adanya desakan warga setempat. “Diantaranya pertimbangan majelis hakim itu. Memang pada saat itu, Bontang baru dimekarkan dari pemerintahan Kutim. Dan katanya waktu itu juga anggaran belum ada. Katanya begitu,” ungkap Budi, usai

mengekspos bersama jajaran Kejati Kaltim. Namun demikian, Budi kembali menegaskan, penuntut telah membuktikan secara formil ada prosedur yang tidak sesuai dalam aturan. Sehingga penyidik melanjutkan proses itu. “Bagaimanapun juga, formilnya sudah bisa dibuktikan. Belum ditender, tapi proyek sudah dikerjakan. Tapi itulah keputusan majelis hakim dengan pertimbangan lainnya. Tapi kita sudah nyatakan kasasi,” ujarnya.(bud)

94 Pelajar Terjaring di Warnet dan Mall

● Diamankan di Kantor Satpol PP Sebelum Dijemput Orangtua SAMARINDA, TRIBUN Sebanyak 94 pelajar terjaring dalam razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Selasa (29/3). Para pelajar ditangkap di sejumlah tempat warung internet, rental Play Station dan pusat perbelanjaan di Samarinda. Mereka diamankan langsung di kantor Satpol PP dan diberikan arahan sekaligus teguran kepada orang tua masing-masing.

CMYK

Kepala Satpol PP Samarinda Ruskan mengatakan penertiban anak-anak pelajar yang diduga bolos atau bermain pada jam sekolah sesuai intruksi Walikota Samarinda Syaharie Jaang. “Penertiban sesuai intruksi Bapak Walikota dan bulan April ini, bagi anak-anak sekolah akan menghadapi Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) sehingga perlu dilakukan penertiban,” katanya.

Razia pelajar bolos sekolah digelar Satpol PP dengan membentuk dua tim. Satu tim Satpol PP menyisir para pelajar di warnet-warnet dan Mall Robinson di daerah Kecamatan Samarinda Utara dan Samarinda Ilir. Satu tim lagi Satpol PP merazia para pelajar keluyuran di warnet sekitar pusat kota Samarinda. Para pelajar yang terjaring razia saat berada di warnet atau pusat perbelanjaan mengakui salah memakai seragam sekolah langsung bermain. Mereka tidak pulang ke rumah tapi langsung bermain di warnet dan mall. Para pelajar yang tertangkap diantaranya berasal dari SMP Negeri 2, SMA Negeri I, SMP Negeri 7. SMK Negeri 3, SMP Negeri 34 dan SMK Al Khairiyah. Saat berada di kantor Satpol PP, puluhan pelajar diamankan terpisah di ruangan. Para pelajar pria ditempatkan satu ruangan dengan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring razia. Sedangkan bagian pelajar putri ditempatkan salah satu ruangan kerja Satpol PP. Ruskan kepada puluhan

para pelajar yang terjaring Satpol PP mengingatkan agar setiap pelajar tidak berkeliaran di warnet dan mall memakai seragam pada jam sekolah. Setiap pelajar hendaknya langsung pulang ke rumah terlebih dahulu. “Kalau masih saja ada pelajar yang keluyuran di warnet dan mall tanpa surat izin dari sekolah akan kami angkut lagi ke kantor Satpol PP,” tegas Ruskan kepada pelajar. Selain itu, Ruskan juga mengingatkan batas anak berusia pelajar tidak bisa berkeliaran di warnet di atas pukul 21.00. Apabila, masih ada pelajar yang nekat bergadang atau bermain di warnet akan diamankan petugas ke kantor Satpol PP. Para pelajar diperbolehkan pulang setelah masing-masing orang tua menjemput anakanaknya. Setiap pelajar juga harus mengisi surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Penangkapan puluhan pelajar ini tak pelak membuat repot sejumlah orang tua yang harus mengurus putraputrinya tertahan di kantor Satpol PP. (min)


CMYK

tribun samarinda

RABU 30 MARET 2011

15

Dewan Bentuk Panitia Ad Hoc ■ Merumuskan Perjuangan Gugatan JR UU 33/2004 ■ Dana Gugatan Dialokasikan di APBD Perubahan 2011 SAMARINDA, TRIBUN Komisi I DPRD Kaltim akan membentuk tim khusus atau panitia ad hoc untuk meneruskan rencana gugatan Judicial Review (JR) UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan. Panitia Ad Hoc yang terdiri unsur DPRD, Pemprov, tokoh masyarakat, pakar, tim inisiator dan unsur terkait lainnya ini nantinya akan merumuskan lebih detail konstruksi gugatan yang akan dibawa di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Sekretaris Komisi I Syaparuddin mengatakan, pembentukan panitia Ad Hoc itu didasarkan kepada hasil rapat koordinasi Komisi I, Selasa (29/3) kemarin bersama dengan para tokoh masyarakat, pakar dan ahli dan tim inisiator gugatan JR. Intinya semua peserta rapat bersepakat, perjuangan gugatan JR harus terus dilaksanakan, untuk kepentingan Kaltim. “Dari semua penjelasan peserta rapat tadi, kami Komisi I menganggap perjuangan gugatan JR ini memang harus kita laksanakan. Makanya untuk

lebih menyeriusinya, dan supaya ada tim khusus yang akan menyusun strategi dari perjuangan gugatan JR kita itu, akan dibentuklah panitia Ad Hoc supaya bisa lebih fokus,” kata Syaparuddin. Dan agar perjuangan ini memang kehendak seluruh masyarakat, maka panitia Ad Hoc yang akan dibentuk itu melibatkan semua pihak di dalamnya, yang tak hanya dari unsur DPRD melainkan masyarakat secara umum. Selain itu juga, menurutnya, panitia Ad Hoc benar-benar mengemban amanah dan tanggungjawab yang jelas. “Dan karena ini sudah bentuk komitmen dan keseriusan kita bersama, ke depan kita akan terus berkoordinasi,” ujarnya dengan tegas. Disinggung soal gugatan JR itu sebenarnya sudah sejak lama digulirkan, namun Dewan yang justru terkesan tak menggubrisnya, terbukti usulan dana perjuangan gugatan sebesar Rp 1,5 miliar, hilang dalam APBD 2011. Syaparuddin mengatakan, pihaknya saat ini sedang menelusuri informasi

Asal Tidak Emosional PENGAMAT Ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi menilai, pembentukan Panitia Ad Hoc oleh DPRD Kaltim dalam menyeriusi perjuangan gugatan Judicial Review (JR) UU 33/2004 adalah sesuatu yang positif. Namun perlu diingat, Panitia Ad Hoc atau apapun namanya adalah hanya alat, poin intinya tetaplah materi gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Intinya asal jangan karena emosional kita sehingga panitia ad hoc dan perjuangan gugatan JR itu kita seriusi, tapi kita harus lebih kepada esensi

atau materi gugatannya, apakah kita mampu menaklukkan Pusat atau tidak. Kalaupun kita tidak mampu, atau akhirnya Pusat tetap kebal dengan gugatan kita, ya artinya kita hanya sia-sia saja berjuang,” kata Aji, Selasa (29/ 3). Bukan bermaksud untuk melemahkan perjuangan, menurutnya, ini adalah hanya sebagai rambu-rambu dalam memperjuangkan gugatan JR itu. Sebab melihat banyaknya gugatan yang selama in ini dilakukan khususnya Provinsi Kaltim, banyak diantaranya harus kandas di tengah jalan

hilangnya dana itu. “Nah soal informasi hilangnya usulan dana perjuangan itu tentunya harus kami telusuri lebih lanjut. Tapi yang jelas, dari rapat koordinasi kami tadi, kami Dewan sudah sepakat bahwa perjuangan gugatan JR ini harus kita laksanakan. Soal dana tentu tidak bisa kita paksakan di APBD 2011 ini, tapi barangkali di APBD Perubahan nanti. Termasuk kami pun mendapat input, bahwa ada dana sukarela dari seseorang untuk perjuangan kita ini,” terangnya. Dalam kesempatan itu, Syaparuddin juga mengimbau kepada Kabupaten dan Kota se-Kaltim untuk turut andil dalam perjuangan tersebut. Pasalnya JR UU 33 kepentingannya tidak hanya untuk Provinsi melainkan juga untuk Kabupaten dan Kota. “Teknis andilnya seperti apa, nah itu nanti Panitia Ad Hoc yang menyusunnya. Bahwa Kabupaten dan Kota dalam hal ini Bupati dan Walikotanya harus ikut mengawal perjuangan itu, saya pikir menjadi keharusan demi kepentingan kita bersama,” tandasnya. (aid) karena masih ‘kebalnya” Pusat, tak bersatunya tim dan tak pahamnya akan materi gugatan yang akan dilaksanakan. “Kalau saya secara pribadi sangat siap terlibat dalam Panitia Ad Hoc itu, siap untuk menyumbangkan pemikiran saya agar perjuangan hak perimbangan keuangan kita ini bisa didapatkan,” tandasnya. Viko Januardi sebagai Tim Inisiator JR menilai, panitia Ad Hoc adalah sudah permulaan langkah serius pemerintah dalam hal ini DPRD dan Pemprov dalam melakukan gugatan JR. Tinggal nantinya adalah bagaimana kinerja dari panitia Ad Hoc itu.(aid)

Kuncinya Kerelaan Pemimpin

● Lepaskan Wilayah Untuk Pemekaran SAMARINDA, TRIBUN Munculnya keinginan masyarakat untuk pemekaran di beberapa wilayah di Kaltim, dinilai Kepala Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda Dr Meiliana sebagai hal wajar. Sepanjang pemekaran wilayah tersebut ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan pelayanan publik maka tak ada alasan untuk tidak menyetujui hal tersebut. “Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, mendekatkan pelayanan agar lebih cepat dan lebih baik dan tentunya bukan untuk bagibagi jabatan, maka sah-sah saja asalkan sesuai ketentuan,”

kata Meiliana, disela-sela Pembinaan Widyaiswara I di Kantor PKP2A III LAN, Senin (28/3). Sekadar diketahui, belakangan ini bergulir wacana pemekaran wilayah diantaranya Kutai Pesisir, Kutai Tengah, Kutai Utara dan Kaltara yang kini sudah jauh lebih maju karena disebutsebut sudah berada di meja Presiden. Upaya pemekaran wilayah, kata Meiliana harus sesuai dengan PP 78/2007 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang menjabarkan 35 indikator yang mesti dipenuhi dalam pemekaran wilayah. Tanpa ingin menunjuk terganjalnya pemekaran Kutai Pesisir

karena Bupati Kutai Kertanegara tak mau memberikan rekomendasi atas terbentuknya kabupaten baru dari pemekaran Kukar itu, menurut Meiliana, keikhlasan dari kepala daerah juga menjadi kunci mulusnya pemekaran wilayah. “Kuncinya kerelaan dari pemimpinnya, apakah mau mengikhlaskan dan mensejahterakan masyarakatnya, walaupun di daerah tersebut ada minyak, batu bara ataupun sumber daya alam lainnya,” kata Meiliana. Perjalanan Kaltara yang kini disebut-sebut sudah berada di meja Presiden, kata Meiliana sebagai hal yang positif dan tinggal menunggu saja. “Mudah-mudahan bisa cepat,” ujarnya. (may)

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

PELANTIKAN - Ketua Perhumas Kaltim HM Faisyal menyematkan pin keanggotaan kepada Karo Humas Pemprov Kaltim HM Yadi Robian saat pelantikan pengurus Perhumas Kaltim di kantor Gubernur, Selasa (29/3). Perhumas adalah wadah para insan kehumasan dan komunikasi.

JCI Gelar Walk for Autism

● Sekaligus untuk Mendata Anak Autis di Samarinda SAMARINDA, TRIBUN Junior Chamber International (JCI) Kaltim bekerjasama dengan Yayasan Pelita Amanah Bunda akan menggelar Walk for Autisme, Sabtu (2/4) mendatang, bertepatan dengan Bulan Peduli Autisme Dunia yang jatuh pada 2 April. Local President JCI Kaltim HM Rifani Sahrudsyah menuturkan, Walk for Autism diharapkan menjadi momen untuk mendata anak-anak autis di Samarinda. “Awalnya kami menargetkan 200 peserta, namun hingga pekan lalu terdata 360 peserta sehingga kami batasi hingga 400 peserta saja,” kata Rifani, Selasa (29/3). Tidak hanya di Samarinda,

kegiatan yang akan dimeriahkan penampilan band murid-murid SLB Pembina, sekaligus testimoni dari para orangtua ini juga akan dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya serta beberapa negara ASEAN. Meskipun belum bisa menampung keseluruhan anak-anak autis, namun Rifan mengaku jumlah anak-anak autis di Samarinda cukup besar. Bahkan, peserta sementara ini diperoleh dari beberapa pusat terapi anakanak autis. “Itu belum termasuk anakanak yang tidak dimasukkan dalam pusat terapis karena malu atau karena alasan tidak

mampu membiayai terapi anak-anak autis. Namun, kami mengharapkan melalui kegiatan ini bisa ada data yang lebih kongkrit. Selanjutnya, pemerintah yang sebelumnya sudah cukup memperhatikan bisa lebih aware lagi,” paparnya. Tak ingin hanya berhenti untuk tujuan pendataan saja, JCI juga mengajak para terapis untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai tindakan kongkrit mengenaipenanganan anakanak autis. “Tapi minimal pendataan dan mengetahui kantong-kantong autis terlebih dahulu. Kami juga akan mengajak berbagai pihak untuk menindaklanjuti hal ini karena bagi sebagian orang, autis menjadi hal baru dan

tidak tahu cara penanganannya,” paparnya. JCI sebagai organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Junior Chamber Internastional juga akan mengusulkan Walk for Autism sebagai kegiatan rutin dalam perbincangan Asia Pacific Congress Mei mendatang di Manila dan World Congress di Belgia November mendatang. Selanjutnya, pembahasan mengenai anak-anak autis akan ditindaklanjuti dalam bentuk nyata di tingkat dunia yang lebih luas lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Walk for Autisme, bisa mendatangi Sekretariat Yayasan Pelita Amanah Bunga Jalan Markisa No 58 Samarinda. (may)

’Bola’ Ada Ditangan Menteri Kehutanan

● Molor dari Jadwal, Kini RTRWP Ditargetkan Rampung Juni SAMARINDA, TRIBUN Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie mengungkapkan, keputusan perubahan fungsi kawasan kehutanan berada di tangan Menteri Kehutanan RI. Perubahan fungsi kawasan kehutanan menjadi salah satu unsur penting dalam penyusunan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim. “Sekarang bola di Menhut, untuk segera rapat konsultasi dengan komisi di DPR RI yang membidangi kehutanan yakni komisi IV. Selanjutnya, persetujuan dari DPR akan menjadi bahan bagi Menhut untuk memberikan persetujuan substansi,” kata Irianto, Senin (28/3). Pemprov juga telah menggelar pertemuan dengan

CMYK

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) yang dikoordinir Dirjen Tata Ruang Kementerian PU dan dihadiri perwakilan dari semua sektor terkait, beberapa waktu lalu. “Kesimpulannya, BKPRN meminta waktu paling lama satu bulan untuk menelaah, menyempurnakan dan mengkritisi Raperda tentang RTRWP Kaltim. Sebelum satu bulan, akan kita tagih,” kata Irianto. Dalam pertemuan tersebut, Irianto mengakui Pemprov menerima kritikan terkait penyempurnaan peta tata ruang. “Kalau petanya keliru maka bisa berbahaya, jadi secara khusus SKPD terkait dan saya selaku ketua badan koordinasi tata ruang daerah meminta agar berkoordinasi dengan pihak

Bakosurtanal dan bahkan meminta mereka menjadi narasumber khusus untuk penyempurnaan peta RTRW Kaltim,” paparnya. Masih dibutuhkannya waktu untuk penyelesaian RTRWP di tingkat pusat, kata Irianto jelas membuat target awal rampungnya RTRWP Kaltim tidak terkejar. Sebelumnya, Pemprov menargetkan RTRWP rampung bulan ini. “Awalnya berharap Maret dan kemungkinan besar kalau di BKPRN membutuhkan waktu sebulan, maka April bisa selesai malah bisa sampai Juni, karena di DPR belum bisa pastikan kapan bisa dilakukan,” paparnya. Setelah ada keputusan dari Menhut, selanjutnya hasilnya akan dibawa ke BKPRN dan Pemprov masih harus

berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan barulah ditetapkan oleh DPRD Kaltim. Keterlambatan pengurusan RTRWP Kaltim, kata Irianto juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, proses usulan perubahan RTRWP Kaltim telah dilakukan sejak 2003 lalu. “Jadi sudah lama dan ternyata kesalahan bukan di tingkat daerah saja karena keterbatasan SDM, tetapi di tingkat pusat pun lamban menangani. Padahal Presiden sudah meminta paling lambat akhir 2010 lalu sudah selesai tetapi sampai Maret ini belum selesai. Jadi kementerian di pusat juga tidak menjalankan tugas sesuai target yang ditetapkan presiden,” paparnya. (may)


16

RABU 30 MARET 2011

22.168 Orang Datangi Kukar ! Hadiri Pekan Nasional KTNA ! Kucurkan Rp 130 M

IST

Polsek Samboja menangkap pelaku yang membawa ratusan kayu ilegal menggunakan mobil.

Jok Mobil Dicopot Kaca Ditempeli Stiker " Pelaku Angkut 325 Kayu Ulin Ilegal TENGGARONG, TRIBUN - Sebanyak 325 potong kayu ulin olahan ilegal diamankan aparat Polsek Samboja, Senin (28/3) sekitar pukul 06.00. Polisi juga menangkap seorang pelaku berinisial SP, warga Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, saat sedang melintas di kawasan Km 38 Simpang Samboja-Sepaku. “Pelaku tertangkap basah mengangkut kayu ilegal dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios,” kata AKBP Fadjar Abdillah, Kapolres Kukar melalui Kapolsek Samboja AKP Eddy Inganta, Selasa (29/3) kemarin. Kasus illegal logging ini terungkap saat digelar operasi wanalaga oleh jajaran anggota Polsek Samboja di sekitar kawasan Samboja. Maklum, belakangan ini praktik illegal logging kerap terjadi di Kukar sehingga aparat kepolisian kerap menggelar operasi wanalaga atau razia di beberapa ruas jalan. Untuk kasus illegal logging di Samboja ini, pelaku sengaja mengangkut kayu ilegal dengan menggunakan mobil agar tidak dicurigai. Namun, aparat mencium ada keganjilan terhadap mobil yang dikendarai SP. Mobil itu tampak sedang mengangkut benda berat. Polisi segera menghentikan laju mobil tersebut dan

memeriksa bagian dalamnya. Dalam pemeriksaan itu, polisi menemukan ratusan kayu jenis ulin dalam mobil. Saat ditanya dokumen kayu yang diangkutnya, SP mengaku tidak memilikinya. “Karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi kayu tersebut, kami pun segera mengamankan pelaku termasuk barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Eddy. Dari keterangan SP, polisi mengetahui kayu ulin ilegal itu diambil dari kawasan Sepaku sedangkan mobil yang digunakannya merupakan mobil sewaan. Sebelumnya, lanjut Eddy, bagian dalam mobil sewaan itu dirombak agar bisa digunakan untuk memuat ratusan kayu ulin olahan. Jok mobil bagian tengah dan belakang dicopot, lalu kaca mobil ditempel skotlet atau stiker hitam agar tidak tampak dari luar. Atas perbuatannya itu, SP bakal dikenakan pasal 50 ayat 3 junto pasal 78 ayat 4 UURI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dengan terungkapnya kasus illegal logging ini, Polsek Samboja akan terus meningkatkan patroli di wilayahnya. “Kami akan menangkap siapa pun yang mengangkut kayu tanpa disertai dokumen resmi,” tegas Eddy. (top)

Rp 20 Miliar untuk Jalan Long Pahangai-Long Apari SENDAWAR, TRIBUNMembantu masyarakat hulu riam yaitu Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai dari keterisolasian, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar untuk membuka akses jalan dari Long Pahangai ke Long Apari. Akses jalan yang dibangun ini memanfaatkan eks jalan perusahaan kayu yang tidak digunakan lagi oleh perusahaan. “Anggaran yang dialokasikan ini sebesar Rp 10 miliar telah dilaksanakan sejak tahun 2010, dan kini tahun anggaran 2011 telah dialokasikan juga Rp 10 miliar. Jadi totalnya Rp 20 miliar,” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Rusmadi, seusai membuka Musrenbang Kubar di Auditorium Tulur Aji Jejangkat Kantor Bupati Kutai Barat (Kubar), Selasa (29/3). Menurutnya, Pemprov Kaltim akan membuka akses jalan dari Long Bagun hingga Long Apari. Berdasarkan pertimbangan Pemkab Kubar, agar lebih dulu dibuka jalan Long Apari - Long Pahangai maka untuk tahap awal ini

TRIBUN KALTIM/ALEX PARDEDE

Masyarakat Long Apari dan Long Pahangai melewati Sungai Mahakam yang terkenal dengan keganasannya.

dianggarkan dananya. Anggaran yang dialokasikan ini, untuk membersihkan bekas jalan perusahaan yang tidak digunakan lagi, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat Long Apari dan Long Pahangai. “Nantinya Pemprov Kaltim juga akan membuka akses jalan dari Long Pahangai menuju Long Bagun, guna mengatasi keganasan riam dan kesulitan di saat musim kemarau,” tandasnya. Menyinggung soal perbaikan jalan trans Kalimantan Kubar - Samarinda yang rusak parah akibat tinggi aktivitas

kendaraan berat baik sawit dan karet, khususnya di wilayah Resak Kecamatan Bongan, Rusmadi mengaku, Pemprov Kaltim telah menganggarkan dana senilai Rp 57 miliar yang masuk dalam anggaran pemeliharaan. Ini merupakan gabungan dari APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Sementara Wakil Bupati Kubar Didik Effendi mengaku, kondisi jalan rusak ini sangat dikeluhkan masyarakat Kubar yang sering melakukan perjalanan ke Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan.(lex)

TENGGARONG, TRIBUN Peserta Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang terdaftar hanya mencapai 22.168 orang, dari sebelumnya yang berjumlah 30.000 orang. Mereka akan diinapkan di sejumlah homestay (pemondokan) milik warga selama pelaksanaan Penas pada 18-23 Juni 2011. “Homestay sudah kami siapkan untuk peserta petani dan nelayan. Awalnya, kami siapkan untuk 30.000 orang peserta, ternyata peserta yang terdaftar 22.168 orang,” kata Sri Wahyuni, Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Kukar, Selasa (29/3). Setiap pemondokan akan dibagi menjadi beberapa cluster sesuai asal kontingen mereka. Rumah yang dijadikan pemondokan juga sudah diberikan label asal kontingen. “Masing-masing cluster terdapat posko yang dijaga petugas penyuluh. Sehingga kalau ada masalah, peserta bisa menyampaikan keluhan mereka lewat petugas penyuluh yang selalu mobile,” ujar Sri. Sementara itu, lanjut dia, sebagian besar hotel di Tenggarong dipastikan fully booked (penuh) karena sebulan sebelumnya sudah dipesan beberapa travel dan Event Organizer (EO). Namun, menurut Sri, hotel atau hunian yang ada ini lebih diperuntukkan bagi peserta

peninjau yang terdiri dari unsur SKPD provinsi; kabupaten/kota se-Indonesia; perguruan tinggi; serta pengamat pertanian, perikanan dan perkebunan. Sedangkan peserta para petani dan nelayan justru diinapkan di pemondokan. Dia mengemukakan, persiapan penas sudah memasuki proses pemantapan. “Sesi upacara sudah disiapkan sesuai kebutuhannya dengan dikoordinasikan dengan Bagian Sarana dan Prasarana. Saat ini kami justru lebih menyiapkan hal-hal kecil karena hal yang utama sudah siap. Kami juga

menyiapkan tenda tambahan berkapasitas 3.200 orang di lapangan,” ucap Sri. Apakah ada pengurangan anggaran karena peserta yang semula direncanakan 30.000 orang menjadi 22.168 orang, Sri mengatakan akan dilakukan verfikasi lebih dulu. Seperti diberitakan sebelumnya, ajang Penas KTNA akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2011 mendatang. Presiden juga akan melakukan temu wicara dengan seluruh petani dan nelayan. Pemkab sudah membangun jalur khusus

sepanjang 1,2 kilometer untuk akses presiden menuju tempat penyelenggaraan Penas di Stadion Madya Tenggarong. Bupati Kukar Rita Widyasari mengatakan, total anggaran pelaksanaan penas ini mencapai Rp 130 miliar, termasuk di dalamnya pembangunan sarana infrastruktur dan biaya pemondokan (homestay). Pemkab juga menyediakan 1.200 homestay untuk pemondokan di kawasan Loa Kulu, Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Acara Penas KTNA bakal ditutup oleh Wapres Budiono. (top)

Hotel pun Penuh SEJUMLAH hotel di Tenggarong sudah fully booked (penuh) saat pelaksanaan ajang Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) pada 18-23 Juni 2011. Seluruh kamar hotel yang tersedia sudah penuh dipesan khusus para peserta Penas KTNA sejak sebulan lalu. Parai Kumala Resort & Spa menyediakan kamar untuk peserta penas dari negara Asia, seperti Jepang dan Korea. “Tamu yang menginap di resort kami berjumlah sekitar 4050 orang dari Jepang dan Korea,” ujar Edy Sukamto, General Manager (GM) Pulau Parai Kumala, Selasa (29/3). Sementara itu, Parai Kumala Resort memiliki kapasitas 43 kamar, terdiri 22 kamar standar dan 21 kamar vila. Tak hanya tamu asing, resort ini juga diperuntukkan buat para panitia Penas KTNA dari pusat, termasuk pihak kementerian yang bakal ikut hadir. Untuk persiapan menyambut event besar tersebut, pengelola Pulau Parai Kumala juga

melakukan pembenahan, meliputi landskap, wahana dan sejumlah fasilitas yang ada selama ini. “Interior kamar hotel juga disesuaikan dengan standar tamu dari luar negeri. Kami mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk makan malam,” tutur Edy. Selain itu, pengelola juga menyiapkan kapal penyeberangan untuk akses tamu menuju lokasi pelaksanaan Penas KTNA di Stadion Madya Tenggarong. Masih di kompleks Pulau Parai Kumala, pengelola juga menyiapkan rumah lamin berkapasitas 24 kamar. “Rumah lamin ini sudah dipesan peserta dari Kontingen Lampung yang berjumlah 78-80 orang,” kata Edy. Selama pelaksanaan Penas KTNA, pengelola Pulau Parai Kumala ini juga dipercaya Pemkab untuk mengelola Asrama Atlet untuk penginapan peserta. “Ada 852 unit tempat tidur tersedia di sana (Asrama Atlet),” katanya. (top)

Kubar Jangan Jemu Usulkan Program Prioritas SENDAWAR, TRIBUN Kepala Bappeda Kaltim, Rusmadi, mengingatkan masyarakat Kutai Barat untuk menunjukkan menyikapi kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar oleh Pemkab Kubar setiap tahun mulai dari tingkat kampung, kecamatan dan kabupaten. Sikap tidak kepedulian itu dikarenakan banyak usulan yang disampaikan masyarakat ke Pemkab Kubar ternyata tidak kunjung terealisasi. “Masyarakat jangan jemujemu untuk mengusulkan program pembangunan di kampungnya. Kalau tahun ini tidak terealisasi, dapat diusulkan di tahun akan datang, hingga program pembangunan kampung dapat terealisasi,” ujar Rusmadi, Selasa (29/3). Menurutnya, yang menyebabkan usulan yang disampaikan oleh suatu kampung tidak dapat terealisasi karena yang diusulkan itu tidak mewakili kepentingan masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TRIBUN KALTIM/ALEX PARDEDE

Wakil Bupati Kubar Didik Effendi dan para pejabat Kutai Barat mengangkat tangan menyatakan yel-yel Kaltim Bangkit 2013.

melainkan kepentingan kelompok ataupun individu. “Jadi kalau setiapkali menyampaikan usulan, sebaiknya benar-benar mewakili kepentingan masyarakat banyak dan sangat prioritas. Contohnya pembangunan jalan tani di kampung,” ungkapnya. Dalam musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun, lanjutnya, harus mengacu pada kepada 11 prioritas program pembangunan dan tiga program pembangunan yang berkeadilan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sebab program itu sudah menjadi agenda nasional dan harus dilaksanakan seluruh daerah. Selain itu, ada 12 isu prioritas pembangunan tahun 2012 yaitu legalisasi Rencana Tata Ruang ilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim dan peraturan zonasi, peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan daya saing, investasi dan pengembangan kepariwisataan, pembangunan infrastruktur, revitalisasi/ peningkatan daya listrik/ pengembangan energi

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal Terdepan, Terluar dan Pascakonflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

PROGRAM PEMBANGUNAN BERKEADILAN (Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010) 1. Pro Rakyat 2. Keadilan Untuk Semua 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium sumber: Bappeda Kaltim (lex)

alternatif. Juga isu ketahanan dan kemandirian pangan, pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, percepatan pengentasan kemisikinan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. (lex)


tribun bontang-sangatta Empat Sumur Dalam PDAM Bontang Mangkrak ● Adi Darma: Audit Kinerja PDAM Tirta Taman Bontang BONTANG, TRIBUN - Ada empat sumur dalam/deep weel (DW) milik PDAM Tirta Taman Bontang, yang dibangun antara tahun 2006 sampai 2008, hingga kini tidak dioperasikan. Ke-4 sumur yang tersebar di kawasan Pupuk Raya, Loktuan, Guntung, dan Bontang Lestari, hingga kini masih mati suri karena tidak adanya sambungan listrik dari PLN. Akibatnya layanan air bersih kepada warga di sekitar lokasi sumur tersebut hingga kini belum maksimal. Pengakuan ini disampaikan Manajer Distribusi PDAM Bontang, Exia Mafca, saat menerima kunjungan inspeksi mendadak (Sidak) Walikota Adi Darma dan Wawali Isro Umarghani, di kantor layanan PDAM, Selasa (29/3). Exia mengungkapkan ke-4 sumur yang hingga kini belum dioperasikan memiliki kapasitas produksi sebesar 105 liter/detik. Masing-masing, DW Pupuk Raya kapasitas 25 liter/detik, Loktuan 25 liter/ detik, Guntung juga 25 liter/ detik dan Bontang Lestari 30 liter/detik. “Kalau menggunakan genset solar, biaya produksinya sangat mahal. Sehingga terjadi disparitas yang sangat tinggi antara biaya

produksi dengan harga jual kepada masyarakat,” katanya. Direktur PDAM, Sam Alkasih, mengungkapkan belum semua Water Treatment Plant (WTP) yang dioperasikan PDAM menggunakan PLN. Sebagian masih menggunakan genset, sehingga kontinuitas aliran air PDAM ke rumah warga rata-rata baru mencapai 14 jam per hari. Kualitas layanan ini semakin menurun tatkala terjadi shut down untuk perawatan. Pasalnya, untuk perawatan selama satu hari saja, paling tidak dibutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk merecovery layanan. “Makanya, kalau terjadi shut down, terutama di WTP Bhayangkara, otomatis layanan dalam kota lumpuh. Masalah ini bisa teratasi apabila WTP di Kanaan Bontang Barat, WTP Berbas Bontang Selatan sudah beroperasi,” katanya. Walikota Bontang Adi Darma menyayangkan adanya empat sumur dalam PDAM yang mangkrak. Untuk itu, Ia mengaku akan minta supaya dilakukan audit secara menyeluruh terhadap kinerja PDAM, termasuk audit keuangan dan managemen. “Kok ada sumur WTP yang dibiarkan menganggur sampai

lima tahun. Harusnya ini disampaikan ke pemerintah. Agar diupayakan, bisa menggunakan genset terlebih dahulu. Yang jelas masalah ini akan kita evaluasi, dan saya minta PDAM segera audit secara menyeluruh,” kata Adi Darma. Terkait kendala pasokan listrik dari PLN, Walikota mengaku sudah melakukan pertemuan dengan PLN Cabang Bontang. Saat ini pemerintah sedang melakukan mediasi kemungkinan kerjasama antara PLN Bontang dengan PT Indominco Mandiri (IM) yang masih kelebihan daya sekitar 7 MW. Pembicaraan soal pengalihan daya PT IM ini, lanjut Walikota rencananya akan dilangsungkan di Jakarta, Senin pekan depan. “PLN dan Banpu sudah sepakat akan jalin kerjasama dalam sebuah MoU. Nah Senin depan saya akan menindaklanjuti. Pemerintah akan men-support agar kerjasama ini terwujud. Dengan demikian, operasional PDAM dan kebutuhan listrik seluruh warga Bontang bisa terpenuhi,” ujar Walikota yang optimis bisa mengatasi krisis listrik dan air bersih di Bontang dalam 2 tahun masa jabatannya. (don)

Butuh 160 Liter/ Detik DIREKTUR PDAM Tirta Taman Bontang, Sam Alkasih Ranggen, mengungkapkan cakupan layanan PDAM Tirta Taman Bontang saat ini baru mencapai 54,77 persen, dengan tingkat kebocoran atau kehilangan air sekitar 18,76 persen. Jika mengacu pada target Millenium Develomment Goals (MDG’s), maka setidaknya layanan PDAM harus mengcover 80 persen warga. “Kami sudah menghitung untuk mencapai target MDG’s, maka setidaknya Bontang membutuhkan WTP kapasitas 160 liter/detik untuk melayani seluruh warga,” ujar Sam Alkasih Ranggen, Selasa (29/ 3). Karena saat ini PDAM sedang membangun dua WTP masing-masing di Kanaan Bontang Barat dan Berbas Bontang Selatan berkapasitas 40 liter/detik, maka diharapkan Pemkot Bontang segera mengambil kebijakan untuk membangun

EMPAT DEEP WEEL PDAM BONTANG Deep Weel, Pupuk Raya kapasitas 25 liter/detik ● DW Loktuan, Bontang Utara kapasitas 25 liter/detik ● DW Guntung, Bontang Utara kapasitas 25 liter/detik ● DW Bontang Lestari kapasitas 30 liter/detik. (don) ●

kekurangan WTP kapasitas 80 liter/detik. Menurut Sam, setidaknya ada dua skenario pendanaan yang bisa ditempuh, yakni menunggu suntikan dari APBD Bontang, seperti halnya pembangunan WTP Kanaan yang menelan dana sekitar Rp 18 miliar. Opsi lain dengan mengambil loan atau pinjaman berbunga rendah dari bank dengan subsidi dari pemerintah pusat. “Tapi keputusan ini sepenuhnya kami serahkan kepada pemerintah. Prinsipnya kami siap menjalankan apapun kebijakan pemerintah,” ujarnya. Menanggapi masukan tersebut, Walikota Adi Darma,

berjanji akan segera melakukan evaluasi dan kajian. Ia menegaskan bahwa masalah air bersih merupakan salah satu dari 6 program priositas yang akan dituntaskan dalam dua tahun ke depan. Sehingga opsi untuk mendanai pembangunan WTP baru kapasitas 80 liter/detik dengan menggunakan dana APBD sangat dimungkinkan jika sumber dana lain tidak tersedia. “Saya sudah katakan masalah air ini prioritas kami. Jadi kalau memang harus menggunakan dana APBD kita akan support. Saya kira teman-teman di Dewan juga akan mendukung,” tandas Adi Darma. (don)

RABU 30 MARET 2011

17

PDAM Ajukan Tiga Alternatif ● Usulan Kenaikan Tarif ke Badan Pengawas SANGATTA, TRIBUN PDAM Kutim akhirnya mengajukan usulan kenaikan tarif dasar layanan air minum ke Badan Pengawas PDAM, Selasa (29/3). Usulan diterima Ketua Badan Pengawas, Plt Asisten II Setkab Kutim, Suprihanto. Dirut PDAM Kutim, Aji Mirni Mawarni mengatakan selepas ini masih akan dilakukan penelaahan usulan kenaikan tarif oleh Badan Pengawas. “Kami mengajukan tiga alternatif kenaikan. Nantinya akan ditelaah oleh Badan Pengawas. Setelah itu Badan Pengawas yang menyampaikannya ke Bupati,” katanya. Bila Bupati menyetujui, maka akan dibuat Surat Keputusan (SK) Bupati. “Sambil mempersiapkan terbitnya SK, Bupati yang akan menyampaikan laporan ke DPRD,” katanya. Masukan dari DPRD juga akan menjadi pertimbangan. Mekanisme ini telah diatur dalam Perda PDAM. Mawar menjelaskan, DPRD juga sudah berencana menggelar hearing dengan PDAM. “Mungkin

momentumnya setelah usulan diserahkan Badan Pengawas ke Bupati,” katanya. Mawar menjelaskan, Harga Pokok Produksi (HPP) air besarnya Rp 5.500 per kubik. Sedangkan tarif ratarata yang dibayar pelanggan Rp 1.000 per kubik. Artinya pemerintah memberikan subsidi Rp 4.500 per kubik. PDAM pun mengajukan tiga alternatif skema kenaikan tarif. “Secara garis besar ada tiga alternatif. Pertama, subsidi pemerintah menjadi 10 persen. Kedua, subsidi pemerintah menjadi 5 persen. Ketiga, tanpa subsidi,” katanya. Target dari kenaikan, tarif rata-rata yang harus didapat meningkat dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000. Sedangkan tarif dasar meningkat dari Rp 500 menjadi Rp 1.950. “Ada juga pola subsidi silang dari dunia usaha atau dunia industri,” katanya. Secara konseptual, ada tiga jenis tarif yang dikenal dalam administrasi PDAM. Yaitu tarif rendah, tarif dasar, dan tarif penuh. “Tarif rendah adalah tarif

bersubsidi. Tarif dasar adalah tarif yang equivalent dengan HPP. Sedangkan tarif penuh adalah HPP ditambah keuntungan,” katanya. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, PDAM Kutim belum pernah menaikkan tarif selama 9 tahun. Karena itu kenaikan tarif dinilai sebagai upaya untuk menyehatkan institusi PDAM. Pascakenaikan tarif, PDAM Kutim juga akan mendapatkan advice teknis dari Badan Penyehatan

3 Alternatif Skema Kenaikan Tarif ● Pertama, subsidi

pemerintah menjadi 10%. ● Kedua, subsidi pemerintah menjadi 5 %. ● Ketiga, tanpa subsidi. (khc)

PDAM Nasional. PDAM Kutim menargetkan bisa menjadi institusi yang sehat pada tahun 2015. (khc)

BBM Mahal, Operasi 24 Jam Ditunda RENCANA PDAM Kutim untuk mengoperasikan IPA Kabo selama 24 jam terpaksa tertunda. Hal ini sebagai imbas dari tingginya harga BBM. Demikian disampaikan Dirut PDAM Kutim, Aji Mirni Mawarni, Selasa (29/3). “Dua unit genset sebenarnya sudah siap untuk mengoperasikan IPA Kabo selama 24 jam. Namun karena harga BBM sedang tinggi, rencana tersebut terpaksa ditunda,” katanya. Terlebih saat ini belum bisa membuang lumpur ke Pit Surya. Saat ini IPA Kabo beroperasi selama 18 jam per hari dengan kebutuhan solar tetap 50 liter per jam. Pola yang digunakan untuk distribusi adalah buka tutup pulp. Ia pun mengatakan, Sungai Sangatta sebagai sumber baku air PDAM memiliki debit yang memadai untuk mendukung operasi 24 jam. (khc)

Hari Ini Imam Maliki Dilantik ● Drajat Wibowo Dijadwalkan Hadir BONTANG, TRIBUNAgenda pelantikan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bontang, yang akan berlangsung Rabu (30/ 3) besok dipastikan akan berlangsung meriah. Tidak kurang dari 1.000 undangan dari lintas partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pejabat pemerintah, dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Ketua PAN Imam Maliki dan jajarannya. Tak hanya itu, pelantikan yang rencana akan digelar di Gedung Aini Rasyifa, Bontang Selatan ini akan dihadiri oleh politisi kawakan PAN, Drajat Wibowo. “Pelantikan ini, akan dihadiri sekitar 1.000 undangan

JAJARAN PENGURUS PAN DPD PAN BONTANG: ● Ketua Umum ● Sekum ● Bend Umum

: Imam Maliki, SE. : H Ridwan K : dr Hj Sutrisnowati, Msi. (don)

termasuk Pak Djarat Wibowo sebagai perwakilan DPP PAN,” ujar Ketua Panitia Pelaksana, Khudori Hasan, Selasa (29/3). Rencana kehadiran Drajat Wibowo, bersama Ketua DPW PAN Kaltim, Darlis Pattolongi, diharapkan bisa memberikan support bagi seluruh kader dan simpatisan PAN untuk menjaga soliditas partai. “Nanti akan ada orasi politik yang kami harapkan bisa membangkitkan semangat seluruh kader,” katanya.

Menurut Khudori, pelantikan ini akan menjadi momentum bagi pengurus PAN Bontang untuk mendeklarasikan kepada publik Bontang mengenai kesiapan PAN mengikuti Pemilu 2014. Ia optimistis target pengurus untuk mendongkrak perolehan suara dari saat ini sebanyak 3 kursi di DPRD menjadi 5 kursi akan terpenuhi. “Saat ini PAN berada pada posisi runner up alias pada posisi kedua setelah Golkar. Nah, kami optimistis

pada Pemilu 2014 nanti perolehan suara kami bisa meningkat jadi 5 kursi,” katanya. Target ini, kata Khudori cukup realistis karena kepengurusan PAN yang ada saat ini masih didukung dan ditempati oleh kader lama, serta kader pendatang baru. Khusus kader pendatang baru, Ia mengatakan mayoritas berasal dari kalangan profesional, tokoh ormas, bahkan ada sejumlah figur dari partai lain. “Sepanjang kita bisa sama-sama komitmen untuk membangun partai demi kemaslahatan umat, kita sangat ‘welcome’ kalau ada kader dari partai lain yang bergabung,” ungkapnya. (*/ don)


CMYK

public services PUBLIC SERVICES

ANDA punya masalah terkait pelayanan publik (public services) di kantor pemerintah maupun swasta? Ya, semisal persoalan air, listrik, pengurusan kartu tanda penduduk, passport, hingga penataan kota, atau yang lainnya. Layangkan keluhan anda kepada Tribun Kaltim, kami akan membantu mencarikan solusinya melalui pihak-pihak yang berkompeten. Mari kita membangun Kaltim!

RABU 30 MARET 2011

SMS ke

:

Email

:

19

085251081441 tribunkaltim@yahoo.com

Enam Tahun Listrik Belum Tersambung TANGGAL 1 April 2005 saya telah memasukkan permohonan penyambungan aliran listrik. Pihak PLN telah memasukkan ke dalam daftar dengan nomor masingmasing A050 11 3003 sampai dengan 3006 untuk empat rumah di Jl Raudah RT 23, Teluk Lerong Ilir Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Namun sampai saat kini belum juga tersambung. Mohon bantuan, kiranya pihak PLN dapat segera merealisasikan penyambungan yang sudah enam tahun kami menunggunya.

+628125503xxx

Silakan Mendaftar Ulang TERIMA kasih sudah menghubungi PLN. Berdasarkan data kami, calon pelanggan an Ibnul Yatim SE (empat rumah di Jalan AR Raudah) dulu ditangguhkan karena trafo kelebihan

beban. Saat ini daya trafo sudah kami perbesar sehingga sudah bisa ditambah bebannya. Bapak dipersilakan untuk mendaftar ulang dan akan segera kami layani. Terima kasih. (may)

Basuki Sugiharto Manajer PLN Samarinda

Biaya Cabut Berkas Mobil MOHON Informasi berapabiayamutasi cabut berkas sekaligus balik nama kendaraan roda 4 Honda Jazz tahun 2006 dari Balikpapan ke Samarinda. Terima kasih.

Bayar Rp 105.000 BIAYA mutasi untuk kendaraan di Balikpapan PNBP Rp 75.000 dan fiskal Rp 35.000. Total biaya yang harus dibayarkan Rp 105.000.(sar)

Ditlantas Polda Kaltim

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

CEGAH BANJIR - Polder di Gang Indra Jl Antasari Samarinda merupakan pencegah banjir namun tidak berfungsi maksimal.

CMYK


20

RABU 30 MARET 2011

tribun tarakan-nunukan-berau

Disdik Ancam Berhentikan Guru Mogok

Tuntutan Guru Sulit Diakomodasi TUNTUTAN para guru di pedalaman Kabupaten Nunukan yang melakukan mogok mengajar dengan harapan dapat terakomodir sebagai penerima tunjangan khusus tahun 2010 akan sulit terakomodasi. Sebab pemerintah pusat sudah memutuskan dan mencairkan tunjangan itu kepada guru-guru penerima tunjangan. Kepada perwakilan guru-guru pedalaman di Kantor Dinas Pendidikan Nunukan, Selasa (29/3), Sekretaris

Disdik Nunukan Abdul Kadir mengatakan, keadilan yang menjadi tuntutan para guru hanya bisa diakomodir untuk tahun 2011. “Kalau mau keadilan kita kirim tahun 2011. Kita mau adakan verifikasi sesuai hearing di Komisi III DPRD Nunukan bahwa Dinas Pendidikan tetap melanjutkan biodata khusus yang tidak mendapatkan. Itu tetap kita ajukan sepanjang pusat membantu. Disdik tidak pilih kasih, kita ajukan terus,” ujarnya.

Dari 2.674 guru di Kabupaten Nunukan, yang lolos verifikasi sebagai penerima tunjangan khusus hanya 954 guru. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang berada di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terisolir. Ironisnya, banyak guru yang harusnya berhak menerima tunjangan tersebut namun tidak ikut menerima. Persoalan ini memicu protes dari sejumlah guru senior yang tidak menerima dana tersebut. (noe)

● Tidak Semua Guru di Pedalaman Nunukan Mogok Mengajar NUNUKAN, TRIBUN Sekretaris Dinas Pendidikan Nunukan Abdul Kadir meminta guru-guru di pedalaman Kabupaten Nunukan tidak mogok mengajar. Ia mengatakan, pemberian tunjangan khusus tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar sehingga seharusnya aksi mogok itu tidak dilakukan. “Saya minta guru tidak melakukan aksi-aksi itu karena tidak ada hubungan dengan belajar mengajar. Kalau dia mogok terus, saya akan menggunakan PP 53 tentang disiplin pegawai,” ujarnya. Guru yang sebulan tidak mengajar, kata Kadir, gajinya tidak dibayarkan. Jika aksi mogok dilakukan sampai dua atau tiga bulan kedepan, tentu ada tindakan tegas berupa pemberhentian. “Dan saya ingatkan silakan mogok tapi jangan anarkis. Karena kalau sudah anarkis itu urusan polisi,” katanya. Selain akan berurusan dengan Dinas Pendidikan Nunukan, guru yang melakukan aksi mogok akan berhadapan dengan masyarakat. “Kalau dia tidak mengajar tentu akan dilawan masyarakat. Masyarakat akan bertindak kalau anaknya tidak diajar,” ujarnya. Kadir mengaku telah

menghubungi kepala unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan untuk mengingatkan agar guruguru tetap masuk mengajar. Dipastikan, walaupun ada mogok mengajar yang dilakukan guru di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku namun kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan. Menurutnya tidak semua guru mogok mengajar sehingga anak didik masih tetap belajar. “Tetap masuk sekolah. Ada sebagian guru cemburunya tinggi, itu yang tidak mengajar, tetapi yang lain tetap mengajar. Sekarang ini di Sebuku sebagian tetap mengajar, ada juga yang tidak,” ujarnya. Guru-guru di pedalaman Kabupaten Nunukan akhirnya benar-benar melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang tidak mengakomodir mereka sebagai penerima dana tunjangan khusus tahun 2010. Di SMA 1 Sembakung, mulai Senin (28/3) kemarin tidak ada aktivitas belajar mengajar. “Sejak pagi tidak ada guru yang mengajar,” kata Meli, Guru SMA 1

Sembakung dihubungi melalui telepon selulernya. Selain SMA 1 Sembakung, sejumlah guru di berbagai sekolah dasar juga tidak mengajar. “Gurunya ke sekolah tapi tidak pakai baju dinas. Kita tetap ke sekolah karena kita masih punya tanggung jawab untuk memberikan nilai UAS. Untuk preasure mohon ini diumumkan bahwa kita sebagai guru masih punya nurani, masih ada yang perlu kita selesaikan,” ujarnya. Ia belum bisa memastikan hingga kapan aksi itu akan dilakukan. “Sampai ditemukan titik terang. Disdik dan Dewan Pendidikan harus bisa memberikan kejelasan masalah ini. Karena kami sudah menggunakan jalur PGRI tetapi mentok,” katanya. Meli mengatakan, guruguru kecewa karena Disdik menyebutkan akan menggunakan aturan untuk memverifikasi penerima tunjangan. Faktanya pada saat dilakukan verifikasi ternyata aturan itu tidak digunakan. Sebaliknya pada saat dilakukan verifikasi ulang, ternyata sejumlah penerima tunjangan khusus yang tidak memenuhi persyaratan justru tidak didiskualifikasi. “Yang di Sembakung justru tidak ikut diverifikasi ulang,” ujarnya. (noe)

TRIBUN KALTIM/AMALIA H A'ROFIATI

Warga Berau bermain dan berlari menikmati indahnya pantai di Kecamatan Talisayan di Wilayah Berau Pesisir Selatan.

Tiga Kampung di Tabalar Tolak Gabung ● Pemekaran Berau Wilayah Pesisir Selatan TANJUNG REDEB, TRIBUN - Tiga kampung menolak bergabung dan satu kampung di Kecamatan Tabalar menyatakan tidak pernah mendapat sosialisasi. Persetujuan kampung yang dituangkan dalam surat keputusan kampung dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Akibatnya, tim dipaksa untuk melakukan kajian lanjutan juga sosialisasi lagi. Bupati Berau, Drs Makmur HAPK MM menegaskan pemekaran masih perlu kajian lebih lanjut. Hasil akhir masih akan diputuskan melihat hasil kajian lanjutan tersebut. Selasa (29/3), PT Miranti yang ditunjuk pemerintah kabupaten setelah memenangkan lelang menjadi konsultan pemekaran wilayah melakukan presentasi kajian pemekaran. Presentasi hasil kajian dan pemetaan wilayah persiapan pemekaran Berau Pesisir ini digelar di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati. Acara kemarin dipimpin Bupati Berau, Drs Makmur HAPK; Ketua DPRD, Elita Herlina; Sekretaris Kabupaten, Ibnu Sina Asyari; dan Asisten I, Bachtiar Kelana. Turut hadir dalam presentasi ini sejumlah kepala dinas, para camat, dan para kepala kampung di lima kecamatan

yang akan dimekarkan. Bupati Berau Drs Makmur HAPK MM ketika ditemui usai rapat menyatakan hasil akhir pemekaran masih akan menunggu kajian lebih lanjut. “Pada dasarnya untuk kabupaten yang luas seperti ini, pemekaran adalah keinginan. Ya kita coba lihat dan padukan. Sepanjang itu dinyatakan layak dengan hasil akhir nanti, ya kita dukung penuh,” imbuhnya. Makmur menegaskan, “Harus ada perbaikan kajiannya dulu supaya kita bisa gamblang menjelaskan kepada masyarakat. Kita coba lihat dan padukan. Setelah jelas dan pas kajiannya baru ada kesimpulannya. Mutlak harus dipenuhi adalah PP 78 tahun 2007.” Penolakan menurut Makmur adalah suatu hal yang wajar dan justru penolakan ini menjadi masukan buat kita semua. “Ini kan pemekaran wilayah bukan sekadar keinginan semata. Mungkin tidak bisa berjalan mulus, karena pasti ada keinginan masyarakat yang berbeda. Penolakan jadi masukan buat kita semua. Ini masih tahap awal, tetap ada penyempuranaan kajian,” katanya. Menurut Makmur sangat perlu menyajikan data dengan

gamblang kepada masyarakat yang dimekarkan wilayahnya. “Semuanya harus bersabar, kajian harus cermat. Saya minta kepada tim untuk melakukan pendekatan ke masyarakat,” tegasnya. Berau saat ini terdiri dari 13 kecamatan. Lima kecamatan yang rencananya hendak dimekarkan adalah Tabalar, Biatan, Batu Putih, Talisayan,

dan Biduk-biduk. Penolakan pemekaran dalam rapat kemarin berasal dari kecamatan Tabalar. Tiga kampung di Tabalar menyatakan keberatannya. Kampung Semuruk, Buyungbuyung, dan Tabalar Ulu melalui kepala kampungnya menyatakan mendukung adanya kabupaten baru di pesisir. (cpk)

Beda Persepsi Saja SELAIN mengenai keputusan Badan Pemusyawaratan Kampung (BPK) yang dianggap tidak melalui musyawarah dengan warga, presentasi hasil kajian dan pemetaan wilayah persiapan pemekaran Berau Pesisir ini juga diwarnai protes terkait data yang dipergunakan PT Miranti. Kritik disampaikan Syamsul Abidin, Kepala Bappeda mengenai data jumlah penduduk yang dipergunakan dan perhitungan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Sementara, menurut Rudy Mangunsong, anggota DPRD lainnya hasil kajian dari tim sudah cukup baik hanya saja masih perlu tambahan. “Jika kita bicara pemekaran, maka yang kita perlukan bukan

proses atau ke belakangnya. Tapi, bagaimana ke depannya. Kita perlu tahu apa yang akan terjadi jika terjadi pemekaran,” katanya. Ditemui usai presentasi, Yaya, dari PT Miranti mengatakan apa yang telah dilakukan timnya sudah sesuai dengan PP No 27 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. “Kalau data yang diminta itu prospek, berarti itu adalah kajian lanjutan. Ini soal beda persepsi aja,” katanya. Tim PT Miranti menurut Yaya telah turun ke lapangan selama sekitar 4 bulan. Bukan hanya ke kabupaten Berau saja tapi juga ke lima kabupaten tetangga sesuai yang diamanatkan dalam PP tersebut. (cpk)

Besok MK Putuskan Kasus Pemilukada ● Disiarkan Langsung Radio Maroni NUNUKAN, TRIBUNPengucapan putusan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011, Kamis (31/3) besok digelar Hakim Konstitusi di ruang sidang pleno lantai II Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Dalam surat panggilan sidang nomor 369.29/ PAN.MK/III/2011 tertanggal 29 Maret 2011 yang ditujukan kepada Muspani SH selaku kuasa hukum pihak terkait pasangan nomor urut dua Drs Basri-Hj Asmah Gani (BAGUS)

disebutkan, Panitera MK atas perintah Ketua MK memberitahukan rapat permusyawaratan hakim menetapkan untuk menyelengarakan sidang pleno pengucapan putusan perkara nomor 29/PHPU.DIX/2011 dilaksanakan pukul 14.00 WIB. “Suratnya sudah kami terima,” kata Muspani. Permohonan keberatan hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Nunukan 2011 diajukan kuasa hukum pemohon pasangan nomor urut satu Hj Asmin

Laura Hafid-Karel Sompoton (LASKAR) Denny Kailimang SH. Kuasa Hukum LASKAR dalam petitumnya meminta hakim MK memutuskan agar pihak termohon (KPU Nunukan) menggelar ulang Pemilukada Kabupaten Nunukan dengan mendiskualifikasi pasangan nomor urut dua karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif. Sementara itu, menjelang hari pengucapan putusan beredar sejumlah pesan singkat dari masing-masing

Gaji PNS Naik sejak Januari 2011 ● Pencairan Mulai Dilakukan April Ini TARAKAN, TRIBUN - Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyatakan terhitung Januari 2011 gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik sebesar 15 persen. Rencananya kenaikan gaji ini akan mulai cair April 2011. Terkait rencana kenaikan gaji PNS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tarakan Asmuni mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat edaran kenaikan tersebut. “Kami belum dapat surat edarannya. Mungkin saja lewat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Tarakan. Sebab kami di sini hanya mengurus kepegawaian saja.” ucapnya, Selasa (29/3).

Meskipun tahun ini gaji PNS naik, namun menurut Asmuni naiknya tidak terlalu signifikan. “Saya kira ini tidak terlalu signifikan kenaikannya. Sebab kenaikan gaji PNS itu antara 5 hingga 10 persen. Kalau tahun ini saya tidak tahu apakah 10 persen atau 15 persen,” ujarnya. Asmuni berharap, dengan adanya kenaikan gaji PNS tidak terjadi efek inflasi yang mengakibatkan naiknya harga barang. “Sebab yang terjadi kalau gaji PNS naik, biasanya diikuti dengan naiknya harga barang,” ujarnya. Menurut Asmuni, kenaikan gaji PNS itu terjadi tahun 2006 dan naik sebesar 10 persen. “Jadi baru empat tahun ini ada lagi kenaikan gaji PNS. Biasanya kenaikan gaji

ini dihitung berdasarkan gaji pokok,” katanya. Menanggapi kenaikan gaji PNS Wakil Walikota Tarakan, Suhardjo Trianto berharap PNS meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Diharapkan kinerjanya lebih maksimal, karena pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan PNS,” katanya. Orang nomor dua di Tarakan ini mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS merupakan hal yang baik. “Saya kira ini sangat baik untuk menambah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang telah dilakukan pemerintah daerah,” ujarnya. (jnh)

pihak yang merasa yakin menang dalam perkara itu. “Kalau Pilkada diulang kita menang. Bocoran sudah ada lewat Baskoro (putra SBY) dan Hamdan Zoelva (salah satu hakim konstitusi),” bunyi sms tersebut. Roy Milan dari Radio Maroni mengatakan, sidang pengucapan putusan ini akan disiarkan langsung melalui Radio Maroni. Warga Nunukan bisa mendengarkan siaran langsung dari Jakarta itu melalui frekuensi 103 FM. (noe)

GAJI POKOK PNS KOTA TARAKAN Golongan I IA Rp 1.121.000 IB Rp 1.182.000 IC Rp 1.282.000 ID Rp 1.286.000 Golongan II II A Rp 1.441.000 II B Rp 1.500.000 II C Rp 1.565.000 II D Rp 1.632.000 Golongan III III A Rp 1.741.000 III B Rp 1.817.000 III C Rp 1.834.000 III D Rp 1.974.000 Golongan IV IV A Rp 2.057.000 IV B Rp 2.144.000 IV C Rp 2.225.000 IV D Rp 2.308.000 Sumber: SK Direktur Jenderal Peerbendaharaan Nomor per: 57/PB/2009 (jnh)


tribun penajam-grogot

RABU 30 MARET 2011

21

Aktivitas PPC Dihentikan Sementara Pemkab Bangun RSUD Baru ! Menuju RSUD Panglima Sebaya Terakreditasi TANAH GROGOT, TRIBUN - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Drs H Helmy Lathyf dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panglima Sebaya Tanah Grogot dr Abu Bakar Siddik, mengucapkan selamat datang kepada Tim Pembimbing Akreditasi Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Kementerian Kesehatan RI. Hal itu disampaikan Helmy dan Abu secara bergantian pada acara pembukaan Bimbingan Akreditasi RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot di ruang rapat RSUD Panglima Sebaya, Senin malam (28/9). “Kami ucapkan selamat datang Tim Pembimbing Akreditasi yang sudah susah payah dari Jakarta menuju Tanah Grogot,” kata Helmy. Mewakili Bupati Paser HM Ridwan Suwidi, Helmy menyampaikan kondisi RSUD Panglima Sebaya sekarang masih apa adanya, masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi agar bisa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. “Kondisi rumah sakit kita sekarang masih apa adanya, tapi kita tetap berjuang untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan,” sambungnya. Salah satunya adalah dengan membangun RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot yang baru, yang saat ini tinggal melengkapi peralatan dan tenaga medis. Dibandingkan dengan rumah sakit yang sekarang, Helmy yakin rumah sakit

TRIBUN KALTIM/SARASSANI

Suasana pembukaan acara Bimbingan Akreditasi RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot yang dihadiri Sekkab Paser Drs H Helmy Lathyf Msi, Selasa (29/3).

yang baru akan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat Paser. Hal senada diungkapkan Abu Bakar Siddik kepada Tim Pembimbing Akreditasi yang terdiri dari Dr Tri Hastuti MS SpOK, Dr Silfiati, Sulikah dan Dr Ali Sujoko. Menurutnya, untuk memberikan bimbingan akreditasi kepada RSUD Panglima Sebaya, tim pembimbing rela menempuh perjalanan jauh nan melelahkan. “Proses akreditasi rumah sakit kita sangat penting untuk dilakukan. Karena sesuai amanah UU 44/2009, untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik melaksanakan akreditasi rumah sakit. Akreditasi merupakan suatu pengakuan yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit yang telah memenuhi standart yang telah

ditentukan,” kata Abu. Sebelum proses akreditasi, pihaknya telah membentuk kelompok kerja akreditasi, membuat Plan of Action (POA) akreditasi, dan mengisi Self Assesment atau penilaian sendiri (intern, red) menggunakan instrument akreditasi yang berlaku. Abu juga menyampaikan bahwa bimbingan akreditasi ini digelar sejak Senin (28/3) sampai hari ini, Rabu (30/3). “Tujuan melakukan akreditasi rumah sakit ini agar pihak rumah sakit dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas. Dan bagi pasien dan masyarakat peroleh pelayanan yang sesuai standar,” jelasnya. Sementara itu, Dr Ali Sujoko mewakili rekan satu timnya membenarkan pemaparan Direktur RSUD Panglima Sebaya, bahwa setiap rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta, wajib melakukan akreditasi berdasarkan tipe/kelas . (aas)

Sofyan Hasdam segera Diperiksa

● Terkait Pencairan Dana Asuransi Jiwa DPRD Bontang SAMARINDA, TRIBUN Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang Budi Handaka menyatakan tetap akan melanjutkan penyidikan atas tersangka mantan Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam yang terseret kasus pencairan dana asuransi jiwa DPRD Kota Bontang periode 1999-2004. Dalam waktu dekat Sofyan Hasdam segera diperiksa oleh penyidik. Kasus pencairan dana asuransi jiwa anggota DPRD Kota Bontang merupakan satu dari kasus yang diusut Kejari Bontang. Diantara kasus yang diusut pengadaan inventarisir kantor, sewa rumah, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), perjalanan dinas dan asuransi jiwa DPRD Kota Bontang yang dialokasikan senilai Rp 6,2 miliar tahun 2002-2004. “Secepatnya kita akan periksa dia,” kata Budi, usai menggelar ekspos dengan Kejati Kaltim, Selasa (29/3) sore. Hasil ekspos pekan lalu, lanjut dia, Kejati Kaltim telah memberikan arahan dalam menangani perkara tersebut. Menurut dia, perkara yang menyeret Sofyan Hasdam ditangani saat Kajari Bontang dijabat Sumardjo. Mantan Walikota Bontang itu ditetapkan sebagai tersangka lantaran meneken surat

permohonan pencairan dana asuransi yang diusulkan oleh DPRD Kota Bontang. Budi menjelaskan, kronologis proses pencairan itu diusulkan anggota DPRD periode lalu sebelum berakhir masa jabatannya. Surat permohonan pencairan pembayaran premi asuransi yang dilayangkan dari DPRD itu ditujukan ke walikota. “Memang Walikota yang meneken/tandatangani surat permohonan pencairan itu (pembayaran premi),” kata Budi. Setelah dana asuransi jiwa DPRD Kota Bontang itu cair, Wakil dan Walikota Bontang mendapatkan jatah masingmasing Rp74 juta. “Memang dalam asuransi itu, nama wakil dan walikota masuk diasuransi itu. Setelah cair, melalui wakilnya menyerahkan ke walikota. Saat itu walikota tidak mau terima, karena dia bilang itu tidak boleh,” tutur Budi. Walikota langsung memerintahkan Bawasda

Bontang untuk mengaudit dan memerintahkan untuk mengkaji apakah dana asuransi itu boleh diterima oleh pejabat. Hasil audit dari Bawasda, menyatakan dana asuransi itu tidak boleh dibagibagikan. Tapi, lanjut dia, secara formil, Walikota Bontang telah menandatangani surat permohonan pencairan yang diusulkan oleh DPRD Kota Bontang. Penyidik belum bisa memastikan apakah, persetujuan surat permohonan pencairan yang diteken walikota ada motif tertentu atau tidak. “Apakah itu khilaf atau tidak sengaja, secara formil administrasi suratnya ditandatangani dia. Bisa saja, dia didakwa memperkaya orang lain. Tetapi, setelah dia sodori uang melalui wakilnya, langsung meminta Bawasda untuk mengaudit dan mengkaji. Hasil audit itu, walikota memerintahkan para anggota mengembalikan,” ungkap Budi.(bud)

KASUS PENCAIRAN DANA ASURANSI JIWA DPRD BONTANG TAHUN 1999-2004 RP 6,2 MILIAR ● Sebanyak 25 Anggota DPRD Kota Bontang 1999-2004 terima Rp 75 juta ● Mantan Walikota Sofyan Hasdam mengaku tidak menerima ● Mantan Wakil Walikota Adam Malik terima dana asuransi dan sudah dikembalikan ● Penyidik segera periksa tersangka mantan Walikota Bontang.(bud)

Sofyan: Asuransi Usulan Pimpinan Dewan MANTAN Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam saat dikonfirmasi Tribun via ponsel terkait perkara yang menyeretnya, enggan memberikan komentarnya. Ia meminta, agar Tribun mengirimkan pertanyaanya melalui via short masagge service (SMS). Setelah diajukan pertanyaan, hingga berita ini diturunkan Hasdam tidak membalas SMS. “Pertanyaanya di SMS saja, nanti saya balas,” kata Sofyan, kepada Tribun, Selasa (29/3) malam. Dalam SMSnya itu, Hasdam menjelaskan

anggaran asuransi diusulkan DPRD Kota Bontang yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). “Begini. Anggaran asuransi ini muncul dari usulan pimpinan DPRD. Setelah disepakati oleh panggar (panitia anggaran), masuklah dana itu dalam dana pos sekretariat. Perlu difahami bahwa APBD ini adalah PERDA, sehingga walikota wajib untuk mencairkan,” tulis Sofyan, dalam SMSnya. Sofyan mengatakan, pada era tahun 2000, eksekutif dibayang-bayangi oleh

kekuasaan legislatif. Ia tidak membantah, bahwa situasi eksekutif saat itu dapat dikatakan dibawah tekanan politik legislatif. “Apalagi itu sudah di Perdakan? Jadi saya harus menandatangani pencairan itu untuk membayar premi asuransi itu. Cuma saya tidak tahu asuransi apa? Kok bisa kembali uangnya. Dan saya diberi. Jadi saya langsung minta diteliti Bawasda. Menurut saya itu asuransi investasi,” jelas Sofyan, yang kembali menghubungi Tribun.(bud)

! Tujuh Hektare DAS Lawe-lawe jadi Lahan Tambang Batu Bara PENAJAM, TRIBUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan tambang batu bara PT Penajam Prima Coal (PPC). Penghentian sementara ini dilakukan karena perusahaan tersebut telah terbukti membuka lahan tambang batu bara di daerah aliran sungai (DAS) Lawe-lawe yang merupakan sumber bahan baku utama PDAM. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distamben, Jono usai penyerahan SPT PPh tahunan di lantai dasar Kantor Bupati PPU, Selasa (29/3) menegaskan, penghentian sementara PT PPC terhitung mulai 29 Maret 2011. “Surat penghentian sementara nomor 560/144/Distemben/ 2011 akan segera kami layangkan ke PPC. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada

aktivitas di lokasi tambang batu bara milik PT PPC,” tegas Jono. Jono menegaskan, keputusan penghentian sementara ini dilakukan setelah penelusuran di lokasi tambang ditemukan adanya pembukaan lahan seluas 7 ha sepanjang DAS Lawe-lawe. Dengan adanya pembukaan lahan itu, maka air Sungai Lawe-lawe menjadi tercemar dan keruh. Bukan hanya itu kata Jono, PT PPC juga melakukan pemindahan anak sungai Lawe-lawe, padahal seharusnya itu tidak boleh dilakukan. “Dia kok bisa-bisanya memindahkan anak sungai Lawe-lawe lalu ditambang. Kami belum bisa menghitung berapa panjang sungai itu dipindahkan,” tegas Jono. Ia mengatakan, setelah penghentian sementara operasi PT PPC ini, maka pihaknya akan segera mengajukan untuk perubahan analisis dampak lingkungan

(Amdal) dan izin kuasa pertambangan (KP) yang dimiliki perusahaan itu. “Kalau izinnya lebih 4.000 ha, maka revisi nanti akan berkurang. Kami mau mengeluarkan lokasi tambang yang masuk wilayah DAS Lawe-lawe. Jadi ada pengurangan luasan karena tidak boleh ada aktivitas

tambang di sepanjang DAS Lawe-lawe,” tegasnya. Jono mengaku, revisi Amdal PT PPC ini sudah pernah diajukan saat masih menjabat sebagai Kabag Ekonomi. Namun pada waktu itu kata Jono, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) masih menganggap bahwa Amdal PPC masih layak. (mir)

Belum Mau Komentar DIREKTUR PT Penajam Prima Coal (PPC), Rozak yang dihubungi menyatakan, belum mau memberikan komentar terkait keputusan Distamben menghentikan sementara aktivitas perusahaan yang dipimpinnya. Karena surat penghentian itu belum ia terima secara resmi. “Saya kira untuk sementara belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait dengan masalah penghentian itu. Bagaimana saya bisa memberikan penjelasan, kalau suratnya belum saya terima. Saya tidak mau memperkeruh masalah dulu lah,” jelas Rozak. Namun yang dilakukan sekarang kata Rozak, pihaknya harus melakukan konsolidasi ke internal perusahaan . Karena untuk masalah ini perlu dilakukan penelitian. “Yang jelas kalau surat itu sudah kami terima, saya akan memberikan jawaban. Kalau bisa kita sekalian lihat lokasi tambang agar lebih jelas,” katanya. (mir)

Andi Minta Ikama Kritik Pemerintah ! Kukuhkan Pengurus Ikama PPU Periode 2010-2013 PENAJAM, TRIBUN - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap meminta, kepada Ikatan Keluarga Alumni Mahasiswa (Ikama) untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Karena tanpa kritik pemerintah tidak bisa menilai kekurangan yang harus dibenahi. Hal ini diutarakan Andi usai mengukuhkan pengurus Ikama periode 2010-2013 di lantai tiga Kantor Bupati PPU di Nipah-nipah, Selasa (29/3). “Jangan takut untuk mengkritik pemerintah, karena tanpa adanya kritik pemerintah tidak bisa

mengevaluasi kekurangan yang harus dibenahi. Jadi tolong pemerintah ini dikritik,” ujar Andi. Dalam pengukuhan ini hadir Wakil Bupati Mustaqim MZ, Ketua DPRD Nanang Ali, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU. Hadir juga Ketua KNPI Abdul Rauf serta mahasiswa asal PPU. Namun Andi meminta, dalam menyampaikan kritik itu tidak untuk kepentingan pribadi namun kepentingan PPU. “Saya mengajak pengurus Ikama mari kita membangun PPU ini,” imbuh Andi. Lebih lanjut Andi

mengatakan, prioritas pembangunan adalah peningkatan SDM, karena tanpa SDM berkualitas, meski SDA melimpah maka tidak akan memberikan manfaat besar terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Andi menyatakan pemerintah bertekad untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. “Untuk mencapai itu, kami sudah menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan

gratis sampai memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Sehingga diharapkan nanti banyak putra-putri PPU yang bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi,” tegasnya. Ketua Ikama PPU, Gunawan menjelaskan, kehadiran organisasi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memajukan daerah ini. “Kami ingin agar kehadiran Ikama ini bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan visi misi ekonomi kerakyatan,” jelasnya. (mir)

Tidak Lagi Dekat Rumah

menjadi IUP. Luas lahan setiap KP harus dikaji ulang agar diperkecil sesuai kondisi lapangan. “Kalau bisa luas lahan tambang batu bara yang dahulu besar, diperkecil disesuaikan lahan untuk tambang. Tidak seperti sekarang, luas lahan tambang sangat besar tapi aktivitas tambang sebenarnya hanya kecil di beberapa tempat. Tapi intinya, saya mau tidak ada lagi tambang berdekatan dengan rumah, masjid dan sekolah. Ini komitmen saya,” katanya. Data Distamben per tanggal 31 Desember 2010, terdapat 50 perusahaan pemegang IUP atau KP Eksploitasi yang dikeluarkan Pemkot Samarinda dengan total luas lahan 27.063 hektare. Termasuk di dalamnya 18 perusahaan tahap eksploitasi dan 2 perusahaan tahap eksplorasi masih berstatus KP dan belum menjadi IUP. Perubahan KP menjadi IUP

sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 yang seharusnya sudah tuntas sejak tiga bulan peraturan ini dikeluarkan Mei 2010. Jaang juga kini sedang mengintruksikan kepada Asisten II Bidang Adminitrasi Pemerintahan Zulfakar dan Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Distamben Samarinda Agus Tri Susanto mengecek seluruh kewajiban perusahaan tambang batu bara memperhatikan lingkungan. Disamping itu, Jaang akan menggalakan fungsi pengawasan lingkungan oleh Inspektorat terhadap SKPD terkait. “Saya juga sudah sampaikan kepada jajaran Muspida terdiri polisi, jaksa dan hakim untuk mendukung Pemkot mengambil langkah gugatan hukum atau sanksi adminitrasi pencabutan izin bila perusahaan tambang batu bara terbukti tidak

memperhatikan lingkungan,” kata Jaang. Seperti diberitakan sebelumnya, saat Menhut RI Zulkifli berada di Balikpapan menilai kota Samarinda terlalu berlebihan dalam eksploitasi sumber daya alam tanpa melihat daya dukung lingkungan dan meminta segera Pemkot untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan mereklamasi lahan tambang. “Saya pernah ngomong nggak enak soal Samarinda, besoknya langsung masuk koran. Saya kira untuk di Samarinda itu hentikanlah, cukup sudah untuk pertambangan. Sekarang sudah waktunya pikirkan untuk reklamasi,” ujar Zulkifli ketika menghadiri acara Penyerahan Hutan Kemasyarakatan, Kebun Bibit Rakyat dan Hutan Tamanan Rakyat di Kebun Raya Balikpapan, Jumat (25/3). (min)

melibatkan pengusaha,” kata Kahar, Selasa (29/3). Soal data tambang misalnya, harus diluruskan dulu. Sejauh ini belum ada data yang akurat yang bisa jadi acuan. Data Jatam menyebut luas areal tambang batu bara di Samarinda mencapai 71.800 hektare (ha). Sedangkan, data Distamben Kota Samarinda per tanggal 31 Desember 2010 menyebut luasan lebih kecil, yakni 51.808 ha.

Selain itu, menurut Ocha, sudah saatnya Pemerintah Kota Samarinda membuat aturan perlindungan kawasan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) agar dampak aktivitas tambang batu bara tidak merugikan masyarakat sekitar yang kerap dilanda banjir ketika hujan. “Pemerintah juga sudah seharusnya mendorong

penegakan hukum bagi pengusaha yang melanggar dan memberi jaminan keselamatan rakyat terhadap dampak negatif dari tambang batu bara. Karena kalau hanya mengganti Kepala SKPD dan evaluasi izin Kuasa Pertambangan (KP) menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan) saya rasa belum cukup, harus ada tindaklanjut,” kata Ocha. (min)

● Sambungan hal 13 (IUP). Pemkot juga bakal mengecek lagi pelaksanaan reklamasi dan penyetoran dana jaminan reklamasi. “Satu bulan lalu, saya telah evaluasi instansi terkait pertambangan dan lingkungan. Dari itu, saya telah mengganti Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Lalu saya menarik seorang akademisi Endang Liansyah di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Hal ini untuk mempercepat kebijakan pemerintah untuk memperbaiki lingkungan,” kata Jaang. Lebih lanjut, Jaang usai menunaikan ibadah umroh, pada hari Minggu (27/3) lalu telah perintahkan Plh Kepala Distamben Samarinda untuk evaluasi izin-izin KP yang akan

Belum Cukup ● Sambungan hal 13 yaitu adanya evaluasi menyeluruh lebih dahulu tambang batu bara dengan melibatkan semua stakeholder atau pihak berkepentingan. Evaluasi misalnya dengan transparansi dan pencocokan data tambang antara Distamben, BLH, Akademisi dan NGO yang juga

Humas-PR Bukan hanya Berfungsi Jubir SAMARINDA, TRIBUN Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) ataupun Public Relation (PR) di sebuah organisasi, perusahaan atau pemerintahan, bukanlah hanya berfungsi sebagai Juru Bicara (Jubir), melainkan juga diharuskan memiliki kemampuan berkomunikasi aktif dan hubungan kemitraan dengan lembaga lain. Hal itu dikemukakan Muslimin Basya, salah satu nara sumber dalam Seminar Empowring PR, Selasa (29/3) di Kantor Gubernur Kaltim. Seminar merupakan rangkaian kegiatan dari

pelantikan Perhumas Badan Pengurus Cabang (BPC) Samarinda, dengan dukungan kerjasama PKT, Chevron, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan komunitas wartawan Samarinda Tinta Merah. “Jadi bidang Humas atau PR jangan selalu dimaknai sebagai Jubir atasan saja, tapi bagaimana seorang Humas mampu menjalin kemitraan dengan yang lain, fungsi marketing dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan masyarakat,” kata Muslimin yang juga Ketua Umum BPP

Perhumas. Atas multifungsinya peran Humas dan PR itu, dikatakannya, maka dia harus memiliki kemampuan atau keilmuan yang multifungsi pula. Terlebih ketika menghadapi mitra dari media massa. “Nah ini yang terkadang, Humas dan PR yang tak memiliki kemampuan yang multifungsi itu, ketika menghadapi media tak bisa berbuat apapun. Inilah organisasi Perhumas dibentuk salah satunya berperan agar Humas dan PR benar-benar berfungsi sebagaimana

mestinya,” ujarnya. Sementara nara sumber lainnya, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim M Yadi Robianoor yang mewakili Gubernur Kaltim mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan metode teknis tersendiri untuk menjadikan Humas khususnya di pemerintahan, berfungsi sesuai yang diharapkan. “Memang kalau berbicara Humas pemerintahan sangat erat kaitannya dengan publik yang itu adalah media. Ini sedang kami benahi metode teknisnya,” ujarnya. (aid)


CMYK

22

tribun balikpapan

RABU 30 MARET 2011

Siswa SMKN 1 Rakit Mesin Bubut ■ Didistribusikan ke SMK se-Kalimantan BALIKPAPAN, TRIBUN Dua sekolah kejuruan di Balikpapan, yakni SMKN 1 dan SMKN 2 Balikpapan berhasil menorehkan prestasi di dunia pendidikan. SMKN 1 berhasil merakit mesin bubut CNC (Computer Numerical Control), sedangkan SMKN 2 sukses merakit proyektor LCD (Layer Compact Disk). Keberhasilan dua sekolah tersebut mendapat apreasi Walikota Balikpapan Imdaad Hamid. “Saya bersyukur di ujung periode saya masih disempatkan menyaksikan kreativitas anak-anak Balikpapan. Terima kasih kepada SMK 1 dan SMK 2 atas prestasi yang membanggakan ini, karena masih bisa tampil sebagai SMK model dan vokasi,” ujar Imdaad dalam acara penyerahan mesin bubut CNC dan LCD, Selasa (29/3) di Aula SMKN 1 Balikpapan. Dalam kesempatan tersebut, Imdaad turut menyaksikan penyerahan secara simbolis delapan unit mesin CNC hasil rakitan siswa SMKN 1 kepada perwakilan SMK se-wilayah Kalimantan. Sementara, penyerahan simbolis 281 LCD Proyektor hasil rakitan SMK 2 Balikpapan diberikan kepada 71 sekolah penerima dari 11 kabupaten/kota di Kaltim. Hasil karya siswa SMK 1 dan SMK 2 itu merupakan salah satu program Direktorat Pengembangan SMK Kementerian Diknas dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK. Menurut Kasubdit Sarana dan Prasarana Dit PSMK Kemendiknas Winarno Soetrisno, kedua sekolah tersebut dipilih berdasarkan usulan yang telah diajukan Disdik Provinsi Kaltim. Acara tersebut juga dirang-

Tergiur TV Malah Dapat Motor Mio Bahagia terpancar dari wajah Winarti Sanjaya. Pemenang undian Tungpah Ruah (Untung Berlimpah Rebut Hadiah) Tribun Kaltim tak bisa menyembunyikan kegirangannya mendapatkan sepeda motor Yamaha Mio. Winarti begitu sumringah saat menunggu hadiah yang diserahkan Manajer Sirkulasi Tribun Kaltim Iskandar.

TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Walikota Imdaad Hamid meninjau Laboraturium di SMKN 2 Balikpapan.

kaikan dengan serah terima Kurikulum SMK Validasi Industri. Menurut Kepala SMKN 1 Balikpapan M Usman, kurikulum ini merupakan kurikulum SMK yang berlaku secara nasional namun telah divalidasi kecocokan dan kepatutannya sehingga bisa (link & match) untuk digunakan di Balikpapan. Kemarin, sebanyak 21 siswa juga dilepas sebagai Duta Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Kota Balikpapan untuk mengikuti LKS tingkat Provinsi Kaltim pada 30 April mendatang. Sedangkan LKS

tingkat Kota Balikpapan telah dilaksanakan sejak tanggal 1621 Maret 2011 lalu. Imdaad beserta rombongan selanjutnya meninjau bengkel otomotif melihat mesin CNC hasil rakitan siswa SMKN 1 Balikpapan. Usai melakukan kunjungan di SMKN 1, Imdaad bertolak menuju ke SMKN 2. Setibanya di sana, Imdaad langsung disambut Kepala SMKN 2 Sitti Sahari Bunga. Setelah itu, Imdaad melihat proses perakitan LCD Proyektor oleh sejumlah siswa di ruangan laboratorium SMK 2. (m32)

Telan Rp 500 Miliar KEPALASubdit Sarana dan Prasarana Dit PSMK Kemendiknas Winarno Soetrisno mengatakan program perakitan mesin CNC dan LCD Proyektor yang diberikan kepada sejumlah SMK di Indonesia menelan dana Rp 500 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari APBN yang digunakan untuk membeli komponen mesin. Kemendiknas telah menunjuk perusahaan tertentu yang bekerjasama dalam penyediaan komponen mesin CNC dan LCD Proyektor. “Kalau komponen mesin LCD itu kita sudah tunjuk Zyrex, tapi kalau yang CNC saya lupa namanya. Prinsip kita cari produsen dalam negeri dulu,” terangnya di sela-sela kunjungan di SMK 2 Balikpapan, Selasa (29/3) siang. Untuk tahun depan, Kemendiknas juga akan mencanangkan program perakitan sejuta iPad yang di sejumlah SMK tingkat nasional. Rencananya, program tersebut akan diproyeksikan dengan anggaran Rp 1,5 juta per satu buah iPad. (m32)

Sopir Kokapura Tuntut PKB BALIKPAPAN, TRIBUN - Belasan perwakilan sopir taksi Kokapura mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Balikpapan, Selasa (29/3). Kehadiran perwakilan sopir Kokapura untuk mediasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang terjadi antara sopir dan Manajemen Kokapura. Dalam pertemuan yang berlangsung cukup tegang tersebut perwakilan sopir taksi menuntut dibuatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh Manajemen Kokapura. “Selama ini kami kerja tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih, sehingga nasib kami ini tidak jelas seperti apa,” ujar Sukamto, seorang perwakilan sopir taksi Kokapura. Tidak adanya perjanjian kerja yang mengikat, membuat para sopir tak mendapatkan hak sebagaimana karyawan pada umumnya. “Lem-

bur kami tidak dapat. THR kami juga tidak dapat penuh. Kemudian ada juga potongan-potongan gaji yang tidak transparan,” katanya lagi. Dalam mediasi tersebut Disnakersos menyarankan manajemen Kokapura menyelesaikan tuntutan para sopir taksi paling lambat akhir April. Selain itu, pihak Disnakersos juga meminta manajemen Kokapura melakukan komunikasi berkala dengan para sopir. Dikonfirmasi usai mediasi, Pjs Manajer Kokapura Balikpapan Alex menyatakan akan menindaklanjuti hasil mediasi. Alex mengatakan akan menyampaikan tuntutan para sopir tersebut ke manajemen. “Sesuai hasil mediasi, kami akan sampaikan hasil rekomendasi dari Disnakersos dan tuntutan para sopir kepada manajemen Kokapura. Paling lambat akhir April sudah ada kejelasan,” ujar Alex.(m26)

“Alhamdulillah, tidak rugi jadi pembaca Tribun Kaltim. Selain mendapatkan informasi yang dibutuhkan, kita juga bisa dapat hadiah,” ujarnya saat ditemui, Selasa (29/3). Ibu tiga anak itu seharihari berprofesi sebagai penjahit. Sejak setahun terakhir, warga Jl Nuri No.41 (216) RT 21 Gunung Bahagia tersebut memilih Tribun Kaltim sebagai acuan mendapatkan berita akurat

dan terpercaya. Baik dari pemberitaan nasional sampai persoalan publik di daerah kabupaten/kota di Kaltim. Dari sekian banyak rubrik yang tersaji lengkap, Winarti paling gemar membaca rubrik Minggu. “Paling suka Minggu. Karena sebagai ibu rumah tangga, saya senang membaca resep dan kesehatan untuk keluarga,” ujarnya. Sementara, suaminya yang bekerja sebagai karyawan swasta juga menjadi pembaca setia Tribun Kaltim. Tidak pernah terbayang oleh Winarti akan mendapatkan sepeda motor. Sejak pertama kali memasukkan kupon undian Tungpah Ruah Tribun Kaltim, Winarti hanya berharap mendapatkan televisi. Namun, nasib berbicara lain, saat pengundian Tumpang Ruah Tribun Kaltim, nama Winarti keluar sebagai

HO

Manajer Sirkulasi Iskandar menyerahkan hadiah utama gebyar Tungpah Ruah berupa sepeda motor kepada Winarti Sanjaya.

pemenang hadiah sepeda motor Yamaha Mio. Tentu hadiah itu menjadi berkah buat Winarti sekeluarga. Apakah sepeda motor akan dijual untuk membeli Televisi? “Nggak. Yamaha Mio nanti dipakai aja,” ujarnya tersenyum. Keberhasilan Winarti

Journalists Visit Program Total E&P Indonesie (2-Habis)

Semalam di ”Hotel” Terapung Setelah selesai di Handil II Base, perjalanan dilanjutkan selama 2 jam ke South Processing Unit (SPU) menggunakan sea truck. Untuk masuk ke kawasan tersebut barang bawaan dibuka dan diperiksa metal detector. Setiap pengunjung wajib menyimpan kartu identitas dan mengantre menunggu tanda pengenal pengunjung. SEPERTI kota kecil, fasilitas SPU cukup lengkap. Rest room yang nyaman dan bersih. Akomodasi dan restauran. Sarana olahraga, sarana ibadah masjid dan gereja. Rencana kedatangan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh membuat sibuk pekerja di SPU. Hingga malam hari, pekerja mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan peresmian proyek Tunu 11, Tunu 12, Tunu 13A, dan Peciko 6 serta fasilitas akomodasi di SPU. Karena

banyaknya tamu fasilitas penginapan di SPU tidak cukup menampung semuanya. Rombongan jurnalis yang direncanakan menginap di SPU juga kehabisan tempat. Alhasil, jurnalis bersama rombongan artis dan teknisi peresmian proyek baru Total E & P Indonesie menginap di “hotel” terapung Crane Barge (CB) Palong III. “Penginapan di SPU penuh, makanya kita menginap di barge seberang,” ujar Arif Tritura. CB Palong III milik PT Tanjung Pura tak jauh dari SPU. Hanya membutuhkan waktu sekira 5 menit menggunakan “sea truck”. Aturan keselamatan di barge tidak

jauh berbeda dengan tempat lain dalam kawasan operasi Total. Sebelum pembagian kamar, digelar safety briefing dan pengisian formulir keselamatan. Safety Officer mengingatkan pengunjung soal larangan merokok di tempat tertentu. Ia mengatakan, di setiap kamar dilengkapi dengan smoke detector. “Kalau ketahuan merokok, visitor akan kami pulangkan,” katanya. Dalam pembagian kamar, jurnalis perempuan diprioritaskan mendapatkan kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi. Jurnalis dan pengunjung lainnya menempati kamar yang sebelumnya

memenangkan undian tak lepas dari usahanya memasukkan puluhan kupon sejak awal undian Tungpah Ruah dibuka. Pada saat itu, ia tengah mengandung anak ketiganya. Meskipun hamil, Winarti tetap berusaha mengirimkan kupon Tungpah Ruah. (asi) ditempati oleh kru barge. Setiap kamar berukuran sekira 2,5 m kali 2,5 m. Dilengkapi dengan Air Conditioner (AC) dan Televisi. Barge yang baru digunakan 2009 itu adalah produksi galangan PT Putra Tanjung Pura. Menurut salah seorang pekerja, CB Palong III kerap digunakan sebagai sarana akomodasi, jika dalam kondisi dibutuhkan. Jumlah kamar di CB Palong III sekira 50. Di sejumlah titik, disediakan kran air yang langsung minum.CB yang dipimpin seorang Barge Master Purwanto itu memiliki spesialisasi untuk driging (menggali) dan lifting (mengangkat). Seperti kru CB Palong III lainnya, sarapan pagi disiapkan di ruang makan. Menu sarapan pagi hari itu menggugah selera. Nasi goreng dengan lauk telur dadar dan sosis. Selain itu, ada nasi ketan dengan parutan kelapa, abon dan sambal. Tersedia air panas untuk menyeduh teh, kopi atau susu. (basir daud)


tribun balikpapan

RABU 30 MARET 2011

23

Kerugian Sudah Capai Rp 35 M ! Korban Penipuan Bisnis Susu Terus Bertambah

TRIBUNKALTIM/PRESTI SASONGKO

Dr Carl Ogereau dari Perancis mengajarkan teknik pertolongan pertama bagi korban menggunakan Intelligent Mannequin (boneka) Workshop Tindakan Pre-hospital di Hotel Blue Sky, Selasa (29/3).

Total Hadirkan Tim Ahli dari Perancis BALIKPAPAN, TRIBUN Total E&P Indonesie menghadirkan tim dari SAMU (Secours D’aide Médicale D’urgence) dari Perancis dalam Workshop Tindakan Pre-hospital. Workshop ini untuk penanganan kecelakaan lalu lintas di kantor atau di rumah. Pelatihan Medical Simulation Training Trauma and Cardiac tersebut akan berlangsung 29-31 Maret 2011. “Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar (Corporate Social Responsibility). Workshop ini semacam training para dokter, perawat, dan anggota organisasi sosial agar mampu melakukan tindakan pre-hospital seperti kecelakaan lalu lintas dijalanan, di kantor maupun di rumah,” ujar dr. Eko

Wahyu Tjahjono, Kepala Kesehatan Total E&P Indonesie, Selasa (29/3/ 2011), di Hotel Bluesky Balikpapan. Peserta pelatihan sebanyak 32 orang terdiri dari perwakilan RSPB, Banda Indonesia, DKK, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Basarnas, ORARI, dan beberapa tim HSE dari Total E&P Indonesie. Dr Francois Lecomte dan Dr Carl Ogereau yang menjadi instruktur utama dalam pelatihan tersebut menjelaskan secara detail bagaimana teknik menyelamatkan pasien sebelum dibawa ke rumah sakit. “Golden periode adalah waktu lima menit pertama bagi korban untuk mendapatkan pertolongan, semakin cepat dan tepat diharapkan dapat

mengurangi angka kesakitan,” lanjut Eko. Ada yang berbeda dari workshop kali ini, yakni digunakannya Intelligent Mannequin yang merupakan boneka replika pasien. Intelligent Mannequin seperti layaknya manusia dapat berkeringat, memiliki detak jantung, bahkan berkedip layaknya manusia. Hal ini sangat memudahkan para peserta dan instruktur untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka dalam menangani korban atau pasien. Kabid pelayanan DKK Balikpapan drg Suheriyono mengatakan, kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. “DKK merasa sangat terbantu melalui workshop ini, dan nantinya DKK akan menjadi regulator di beberapa rumah sakit di Balikpapan,” ujarnya. (m33)

Wulan Ingin Bertemu Anaknya ! Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Penganiayaan BALIKPAPAN, TRIBUN Sidang kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa anggota DPRD Kota Balikpapan Andi Adang berlanjut di PN Balikpapan. Selasa (29/3), JPU Joko Santoso SH menghadirkan korban Dwi Wulandari, mantan istri terdakwa dan ibunya, Yustini (48) ke hadapan Majelis Hakim Dahlan Sinaga SH, I Made Seraman SH dan Lindi Kusumaningtyah SH. Dalam persidangan, Wulan mengaku mendapat penganiayaan dari terdakwa saat keduanya sudah bukan pasangan suami istri. “Kejadiannya cepat sekali. Saya sedang tiduran di kamar. Kemudian terdakwa masuk, langsung menginjak dada saya. Ujung sepatunya melukai bibir saya,” tutur Wulan. Selanjutnya, Wulan yang masih merasa kaget dan kesakitan hanya melihat adiknya menarik terdakwa keluar dari kamar disaksikan

ibu dan kedua anak mereka. Tanpa ada perlawanan sama sekali. Wulan mengaku akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tidak bisa melakukan aktivitas hingga sekitar tiga minggu. “Tiga minggu saya masih merasakan sakit di dada dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari,” kata ibu dua anak ini. Air mata mengalir deras saat Majelis Hakim menyinggung soal nafkah pasca perceraian dan kedua anak saksi korban. “Sejak cerai, saya tiga bulan tidak dinafkahi. Uang sekolah anak dan keperluan anak lainnya saya tanggung sendiri. Sekarang, sudah lima bulan anak-anak tidak lagi bersama saya. Saya sudah coba menghubungi terdakwa untuk bertemu tapi tidak diperbolehkan,” ungkap Wulan sambil menangis. Senada, Yustini pun mengaku kesulitan bertemu

dengan kedua cucunya. Bahkan saat menemui di sekolah pun, kedua cucunya langsung dibawa pulang istri terdakwa. “Saya lihat terdakwa datang sambil bertanya “mana Wulan.. mana Wulan”. Begitu saya susul ke kamar, saya sudah lihat terdakwa ditarik sama anak saya yang laki-laki turun dari tempat tidur dan diseret keluar rumah,” ujar Yutini. Pernyataan kedua saksi ini pun langsung ditanggapi terdakwa. Andi Adang menyangkal tidak memberi nafkah istrinya pasca perceraian. “Setelah bercerai, saya masih memberinya uang. Secara tunai yang langsung saya kasih sendiri maupun diantar karyawan saya. Besarnya Rp 7 juta sebulan sampai Oktober 2010. Istri saya juga tanpa sepengetahuan saya sudah mengambil uang arisan Dewan sebesar Rp 45 juta,” ujar terdakwa. (sar)

Parkir Sembarangan, Mobil Digembosi BALIKPAPAN, TRIBUN Dua ban mobil milik tamu di Kantor Walikota Balikpapan diduga digembosi petugas Satpol PP yang bertugas di Kantor Walikota, Selasa (29/ 3). Dua mobil dengan nomor KT 1396 AF (ban bagian depan) dan KT 1592 AJ (ban bagian belakang). Kedua mobil tersebut tampak terparkir di area larangan parkir belakang Kantor Bagian Humas. Menurut pengakuan beberapa tamu yang kebetulan biasa berkumpul di dekat kedua mobil tersebut, mobil itu digembosi Satpol PP. Dikonfirmasi terpisah, Kasi Operasional dan Pengawasan Satpol PP Subardiyono mengaku tak mengetahui peristiwa penggebosan dua mobil yang parkir di lingkungan Kantor Walikota tersebut. “Saya belum dilapori. Malah tahunya dari kamu (wartawan),” ujar Subardiyono. Kendati demikian, Subardiyono tidak menampik adanya petugas Satpol PP yang sengaja menggembosi ban kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.

TRIBUN KALTIM/RAFAN DWINANTO

Dua mobil yang parkir di area larangan parkir di belakang Kantor Humas Setkot Balikpapan digembosi petugas, Selasa (29/3).

Subardiyono mengatakan, ada dua kelompok petugas Satpol PP yang bertugas di Kantor Walikota. “Bisa saja dikempesi atas inisiatif petugas yang bertugas di sana karena memang parkir tidak pada tempatnya. Dan itu merupakan bentuk peringatanlah biar kita samasama tertib. Petugas kita ada dua kelompok, satu yang provost dan satu lagi yang patroli di seputar pemkot,” jelas Subardiyono.

Personil Satpol PP yang bertugas di Kantor Walikota diinstruksikan membantu mengatur kendaraan yang parkir. Karena terbatasnya areal parkir, Subardiyono mengimbau agar tamu atau pegawai cukup menggunakan kendaraan roda dua. “Kan areal parkir di sana (balaikota) terbatas. Belum lagi kalau ada acaraacara. Sebaiknya pakai kendaraan roda dua sajalah,” pungkasnya. (m26)

BALIKPAPAN, TRIBUN Kerugian korban penipuan bermodus bisnis susu ala multi level marketing (MLM) kini sudah mencapai Rp 35 miliar. Hal itu terungkap setelah tim penyidik Polres Balikpapan dan Polsek Balikpapan Selatan melakukan pengembangan terhadap para korban yang menjadi rekanan Ade Farida. Seperti diketahui, Ade Farida diamankan setelah dua warga melaporkan kasus dugaan penipuan ala bisnis MLM sebuah produk susu ke Polsek Balikpapan Selatan, pekan lalu. Saat itu, dua warga tersebut mengaku mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar atas investasi yang sudah disetorkan selama satu tahun kepada tersangka. Setelah dikembangkan lagi, ternyata ada korban lain yang melapor ke Polres Balikpapan. Dengan kerugian mencapai Rp 7 miliar. Total kerugian mencapai Rp 17 juta. Namun belakangan, korban yang melapor terus bertambah begitu juga dengan jumlah kerugian.

Maklum, komisi dari investasi yang ditawarkan tersangka sangat-sangat menggiurkan. Dari setoran dana Rp 8,4 juta saja, seorang investor bisa mendapatkan komisi Rp 1 juta per 10 hari. Komisi itu pun akan langsung berlipat, jika investor juga melipatgandakan jumlah dana yang diinvestasikan. Jadi, kalau dana investasinya Rp 84 juta mendapat komisi Rp 10 juta per 10 hari. Begitu seterusnya. Kapolres Balikpapan AKBP A Rafik didampingi Kasat Reskrim AKP Gendut Supriyanto mengatakan setelah melakukan pengembangan akhirnya diketahui ada delapan korban yang mengaku menyetorkan investasi ke tersangka. Dengan besaran dana investasi berbeda-beda. Mereka adalah, Novianti dengan dana Rp 1,2 miliar, Roswati Rp 1,5 miliar, Liliana Rp 5,9 miliar, H Fatimah Rp 1,25 miliar, Yusi Lukita Rp 571 juta, Maholena Rp 320 juta, Sulastri Rp 272 juta dan Dw dengan besaran dana Rp 20

miliar. Total kerugian sudah mencapai Rp 35 miliaran. “Khusus untuk Dw, dana puluhan miliar tersebut dihimpun dari 40 anggota yang menyetorkan investasi padanya. Sampai saat ini, kami

masih melakukan pemeriksaan. Kami juga mengimbau pada warga lain yang menjadi korban agar melapor ke Polres Balikpapan,” kata Rafik, Selasa (29/3). (sar)

Tak Ada Niat Menipu DITEMUI di Polres Balikpapan, Dw mengaku tidak pernah menyangka dana investasi yang dihimpunnya raib begitu saja. Apalagi, dana tersebut bukan miliknya semua. Ada milik keluarga, tetangga hingga relasi. “Saya modal percaya saja. Ditawari investasi dengan keuntungan berlipat ya mau saja. Apalagi sebelumnya pembayaran komisi lancar-lancar saja. Baru tersendat pada Desember 2010 lalu dan benar-benar macet pada Januari 2011. Tahu-tahu, mba Ade-nya sudah ditahan di Polsek Balikpapan Selatan karena kasus penipuan,” ujar Dw. Sementara itu, Ade sendiri mengaku tidak ada niat untuk menipu. Ia melakukan bisnis susu dengan mencari investor bersama seorang wanita bernama Nadin. Semua uang investasi yang diperolehnya sudah disetorkan pada Nadin. “Uangnya saya setor langsung. Kadang dia yang mendatangi saya kadang kami bertemu di tempat yang dijanjikan. Nggak pakai transfer atau kuitansi. Karena saya sudah percaya dengan dia,” ujar Ade di Polres Balikpapan. Soal keberadaan sosok bernama Nadin tersebut, menurut tersangka tidak diketahui lagi. “Nadinnya lari. Saya tidak tahu dimana. Terakhir kami ketemu di Situbondo. Setelah itu tidak pernah ada kabarnya lagi,” ujar Ade.(sar)

Ahli Waris Cemara Rindang Datangi PN ! Minta Eksekusi Riil segera Dilaksanakan mengaku pihak ahli waris bisa BALIKPAPAN, TRIBUN Puluhan orang yang mengaku bersikap fleksibel. Hal ini beranjak dari adanya niatan Pemkot ahli waris lahan Cemara Rindang mendatangi Pengadilan Negeri Balikpapan membayar ganti rugi. Terhadap bangunan pemerintah, (PN) Balikpapan, Selasa (29/3). Didampingi kuasa khusus Arifin seperti bangunan pasar. “Kita fleksibel. Khusus Pemkot Rauf dan kuasa hukum ahli waris Librahman SH, keluarga ahli Balikpapan atau lahan pasar, kita akan eksekusi bayar. Namun waris Aji Bachrun meminta kejelasan Ketua PN Balikpapan untuk kawasan ruko, kami meminta eksekusi bongkar,” ujar Gunawan Gusmo SH terkait pelaksanaan eksekusi riil atas Arifin. Soal besarnya ganti rugi, Arifin lahan seluas 26.650 M2 di kawasan Klandasan itu. mengatakan pihaknya tidak akan mematok harga yang sangat Sejak dibacakan sita eksekusi pada Mei 2010 lalu, hingga kini PN tinggi. “Harganya disesuaikan TRIBUNKALTIM/MARGARET SARITA dengan saat sekarang. Kalaupun Balikpapan belum melakukan Arifin Rauf, Kuasa Khusus ahli waris Cemara Rindang. eksekusi riil terhadap lahan yang Pemkot menawar lebih rendah, kita bisa mencari harga yang cocok antara eksekusi riil terhadap lahan Cemara menurut Surat Keputusan (SK) Kasasi Rindang. Namun, Ketua PN mengatakan Mahkamah Agung (MA) bernomor kedua belah pihak,” kata Arifin. Pastinya, lanjut Arifin, eksekusi riil akan berkoordinasi dulu dengan Pemkot 2204.K/Pdt/2007 tertanggal 31 Agustus Balikpapan, terkait waktu pelaksanaan 2009 dimenangkan Aji Bachrun dkk. Tiga atas lahan Cemara Rindang harus dilaksanakan tahun ini juga. “Pokoknya eksekusi. Rencananya, akan digelar perwakilan ahli waris Aji Bachrum, yakni pertemuan dengan Pemkot Balikpapan, Arifin Rauf, Librahman SH dan Bambang harus tahun ini. Kami sudah menunggu terlalu lama. Kalau pengadilan tidak bisa ahli waris dan pihak PN Balikpapan untuk melakukan pertemuan tertutup dengan membahas masalah eksekusi,” ungkap Gunawan Gusmo di ruang Ketua PN mengeksekusi, kami sendiri yang akan melakukan eksekusi atas hak kami Arifin Rauf saat ditemui usai pertemuan. Balikpapan. “Kami meminta PN segera Mengenai bentuk eksekusi, Arifin melaksanakan keputusan MA, yakni tersebut,” tegas Arifin. (sar)


24

RABU 30 MARET 2011

Tambah 160 Unit di 2011 ■ Perumnas Sudah Bangun 3.331 Rumah di Balikpapan

TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Rumah Perumnas yang diperuntukkan bagi PNS yang berlokasi di kawasan Km 7 Balikpapan.

Biaya SPPD Hampir Sama Beasiswa Setahun NUNUKAN,TRIBUNKoordinator Komite Serikat Mahasiswa Nunukan (SMN) Surabaya Saddam Husin mengungkapkan, besarnya biaya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) untuk Bupati dan Ketua DPRD Nunukan dalam sehari, nyaris sama dengan beasiswa setahun mahasiswa strata satu dan lebih besar dari beasiswa mahasiswa diploma tiga. Karena itulah ia meminta Pemkab Nunukan mempertimbangkan urgensi suatu perjalanan dinas untuk efisiensi dan efektifas anggaran di daerah ini. Sebab dengan mengirit anggaran perjalanan dinas, kuota maupun besaran beasiswa mahasiswa asal Nunukan sudah pasti bisa ditingkatkan. Ia mengungkapkan beasiswa untuk mahasiswa S1 dianggarkan Rp 2.500.000 setahun sementara mahasiswa D3 dianggarkan Rp1.500.000. Sementara Bupati dan Ketua DPRD Nunukan dianggarkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp2.000.000/hari. Biaya itu untuk keperluan penginapan Rp 1.200.000, angkutan setempat Rp 200.000, dan uang saku Rp 600.000/hari. Sementara Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Nunukan hanya selisih Rp 100.000 dari Bupati dan Ketua DPRD Nunukan. Selisih biaya

perjalanan dinas itu hanya pada komponen uang saku. Untuk biaya perjalanan dinas antar kabupaten dalam wilayah Kaltim, Bupati dan Ketua DPRD Nunukan bisa mendapatkan biaya SPPD sebesar Rp1.500.000/hari sementara Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Rp 1.400.000/hari. Sementara untuk biaya ke luar negeri dipatok dengan dolar Amerika. Biaya untuk ke Tawau dipatok USD180/hari, Kota Kinabalu USD 200/hari. Dalam negara Malaysia lainnya USD 240/hari, sementara negara-negara lainnya USD 390/hari. Untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan dipatok Rp 780.000/hari, Kecamatan Krayan Selatan Rp 840.000/, Kecamatan Sebuku, Siemanggaris dan sekitarnya Rp 660.000/hari, Lumbis Rp 720.000/hari, Sebatik Rp 570.000/hari, Sebatik Barat Rp 540.000/hari, Sembakung Rp 750.000/hari sementara perjalanan pergi pulang sekitar 6 jam Rp 400.000. Sementara untuk anggota DPRD Nunukan mencapai Rp 1.400.000/hari. Jika rata-rata anggota DPRD Nunukan melakukan perjalanan dinas selama tujuh hari keluar provinsi, berarti setiap anggota DPRD

Nunukan bisa mendapatkan biaya SPPD hingga Rp 9.800.000. Biaya itu digunakan untuk keperluan penginapan yang dipatok Rp 800.000 per hari, angkutan setempat Rp175.000/hari dan uang saku Rp 425.000/ hari. Sementara untuk transportasi akan dibayarkan penuh oleh Pemkab Nunukan sesuai dengan harga yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk biaya perjalanan dinas antar kabupaten dalam wilayah Kaltim, setiap anggota DPRD Nunukan bisa mendapatkan biaya SPPD sebesar Rp 1.150.000/ hari. Sementara untuk biaya ke luar negeri dipatok dengan dolar Amerika. Biaya untuk ke Tawau dipatok USD160/hari, Kota Kinabalu USD180/hari, dalam negara Malaysia lainnya USD 240/hari sementara negara-negara lainnya USD 390/ hari. Untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan dipatok Rp 570.000/hari, Krayan Selatan Rp 720.000/ hari, Sebuku, Siemanggaris dan sekitarnya Rp 462.000/ hari, Lumbis Rp 480.000/hari, Sebatik Rp 444.000/hari, Sebatik Barat Rp 414.000/hari, Sembakung Rp 510.000/hari, sementara perjalanan pergi pulang sekitar 6 jam Rp 350.000. (noe)

Paket Tiket Fiktif Dijual Rp150.000 MUNGKIN Anda selalu bertanya, bagaimana mungkin oknum pejabat di Pemkab Nunukan bisa melakukan perjalanan dinas fiktif sementara mereka harus mempertanggungjawabkan kegiatan itu dengan menunjukkan tiket pesawat disertai boarding dan airport tax pesawat? “Tidak susah kok, sekarang banyak yang menjual tiket-tiket fiktif,” kata seorang PNS. Ia menyebutkan selain membuat stempel palsu untuk visum surat perintah perjalanan dinas (SPPD), para pejabat ini dengan mudah memperoleh tiket plus boarding dan airport tax dengan harga murah. “Ada sejumlah travel yang menjual paket tiket lengkap dengan boarding dan airport tax. Biasanya dibanderol dengan harga Rp150.000 sampai dengan Rp 200.000 satu paket. Tinggal bilang saja, mau tujuan ke mana? Semuanya pasti ada,” ujarnya. Jika sudah kenal dengan penjaga travel tersebut, harganya bisa jauh lebih murah. “Biasanya yang jaga itu bagi dua dengan orang situ. Tapi kalau kita sudah kenal, Rp50 ribu sudah bisa dapat. Belinya diam-diam sama yang jaga, jangan sampai ketahuan bosnya,” ujarnya. Di Pemkab Nunukan selain digunakan

untuk surat pertanggungjawaban (SPJ), tiket-tiket ini untuk penggantian biaya berangkat. Biaya tiket akan diganti sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pembelian tiket itu (at cost). Jika dibandingkan dengan aslinya, tiket, boarding pas dan airport tax palsu ini nyaris sama seperti yang kita peroleh di bandarabandara di Indonesia. PNS lainnya menyebutkan, untuk mendapatkan paket tiket palsu ini tidak perlu mencari di travel-travel yang ada di luar Nunukan. “Di sini juga ada travel yang menjual seperti itu. Ini sindakat Bro, karena di seluruh Indonesia hampir semua ada yang seperti ini. Kalau nggak percaya, silakan aja cari di travel,” katanya. Besarnya biaya SPPD yang begitu menggiurkan, membuat sejumlah oknum pejabat di Nunukan menjadikan SPPD sebagai ladang bisnis baru untuk mengejar keuntungan. Tanpa berangkat mereka bisa membuat SPJ meskipun harus menggunakan stempel fiktif untuk visum dan membeli paket tiket palsu. Dengan begitu, mereka bisa meraup keuntungan hingga belasan juta untuk setiap SPPD. Informasi mengenai penjualan paket tiket fiktif untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) SPPD ternyata bukanlah isu semata. (noe)

Travel di Tarakan jadi Incaran PENJUALAN tiket fiktif dilakukan sejumlah travel untuk melayani para pejabat yang gemar mengumpulkan uang dengan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif. Namun, penjualan tiket seperti ini biasanya dilakukan oknum karyawan tanpa sepengetahuan pemilik travel. Seorang pemilik travel di Tarakan yang sempat ditemui Tribun mengakui, penjualan tiket fiktif ini memang ada. “Tapi biasanya oknum karyawan kita yang menjual. Mereka diam-diam tanpa

sepengetahuan kita. Dua karyawan saya pecat karena ketahuan menjual tiket fiktif,” ujarnya, seraya meminta identitasnya tidak ditulis. Diakuinya, penjualan tiket fiktif biasanya melibatkan oknum pejabat di daerah sekitar Tarakan seperti Kabupaten Nunukan. “Saya dulu tahunya kalau karyawan saja menjual tiket fiktif, karena kebetulan waktu itu ada kesalahan penulisan tanggal dan tujuan. Jadi mereka kembali ke kantor. Mereka meminta saya mengubahnya, saya kaget. Kok ada

yang seperti ini. Itu ada 13 tiket fiktif. Akhirnya ketahuan dan langsung saya pecat,” ujarnya. Biasanya pembelian paket tiket fiktif lengkap dengan airport tax dan boarding pass, langsung dilakukan dalam jumlah besar. “Ada pernah pejabat dari daerah sekitar Tarakan datang ketemu saya. Dia kasihkan Rp18 juta untuk buat tiket fiktif, tapi saya tolak. Saya tidak mau. Kalau saya hitung-hitung, untuk tiket pesawat fiktif itu mereka bisa dapat untung Rp 1,7 miliar,” katanya. (noe)

BALIKPAPAN, TRIBUN Sejumlah 3.331 unit rumah telah dibangun Perusahaan Umum (Perum) Perumnas bekerjasama dengan Pemkot Balikpapan. Kerjasama ini dilakukan sejak 1992 saat membangun perumahan sederhana Damai III sebagai relokasi korban kebakaran. “Kerjasama dengan Pemkot Balikpapan sudah cukup lama dilakukan oleh Perum Perumnas. Setahu saya sejak 1992 saat relokasi korban kebakaran,” ujar Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson saat bertemu jajaran Pemkot Balikpapan di Kantor Walikota, Selasa (29/3). Selain RS Damai III, perumahan lain yang dibangun adalah Perumahan Korpri Sepinggan, RS Manggar, dan Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS). Perumahan-perumahan yang dibangun Perum Perumnas ini berdiri di atas lahan Pemkot. Perum Perumnas pun baru saja membangun 154 unit rumah tipe 36 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Harga satu unit rumah ini

mencapai Rp 55 juta. Lokasinya berada di Jl Soekarno-Hatta Km 7, Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Teddy melakukan kunjungan kerja bersama Direksi Perum Perumnas dan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera). Rombongan diterima Wawali Rizal Effendi didampingi Kepala Bappeda Suryanto dan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Fachruddin Harami. Dikemukakannya, kerjasama dengan Perum Perumnas memiliki beberapa keuntungan. Antara lain mudah mendapatkan bantuan pembangunan prasarana umum (PSU)

seperti jalan dan fasilitas air bersih dari pemerintah pusat. Teddy Robinson mengharapkan, pihaknya dapat terus bekerjasama dengan Pemkot Balikpapan. “Biasanya perumahan yang kami bangun mendapat bantuan PSU dari pemerintah pusat. Inilah keuntungan bekerjasama dengan Perum Perumnas,” kata Teddy. Rencananya, tahun ini Perum Perumnas akan membangun lagi sejumlah 100 unit rumah tipe 36 tambahan bagi PNS dengan harga Rp 70 juta. Ada pula rencana membangun 60 unit rumah bekerjasama dengan Perusda Balikpapan di Bukit Damai

Kemitraan Perum Perumnas di Balikpapan Perumahan Jumlah Unit Damai III 1.666 Damai II Extention 1.061 Manggar 304 KIK Somber 50 Km 7 PNS 154 Bukit Damai Lestari II*) 96 Km 7 PNS lanjutan*) 100

Pemilik Lahan Pemkot Pemkot Pemkot Pemkot Pemkot Perusda Pemkot *) Rencana 2011 Sumber: Perum Perumnas (joe)

Lestari II, Sepinggan. Dengan tambahan ini, total rumah yang dibangun Perum Perumnas di Balikpapan mencapai 4.022 unit. Jumlah ini belum termasuk perumahan masyarakat di Batu Ampar yang dibangun di atas lahan milik Perum Perumnas sebanyak 691 unit. (joe)

Solusi Lahan Perbukitan WAWALI Balikpapan Rizal Effendi secara khusus meminta arahan dari Perum Perumnas terkait kendala lahan di Balikpapan. Dikemukakan Rizal, lahan yang berbukit di Balikpapan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan. “Kami harapkan Perum Perumnas bisa membantu kami mencari solusi soal lahan berbukit-bukit di Balikpapan,” ujar Rizal saat

menerima kunjungan Direksi Perum Perumnas di Kantor Walikota, Selasa (29/3). Sementara Kepala Bappeda Suryanto menantang Perum Perumnas untuk berinovasi dalam membangun perumahan agar dapat bersaing dengan pengembang swasta. “Perumnas ke depan tidak lagi identik dengan jalan perumahan yang sempit,” kata Suryanto. (joe)

Bebas Retribusi Sebelum Ada Perda TANJUNG REDEB, TRIBUN Awalnya, pedagang di Pasar Sanggam Adji Dilayas diberikan waktu selama enam bulan bebas dari retribusi sejak mulai dibuka. Namun hingga saat ini peraturan daerah retribusi pasar masih belum ada. Pembahasan rancangan peraturan daerah baru selesai bulan Maret. Tampaknya pemerintah memilih untuk tetap membebaskan pedagang dari retribusi hingga perda siap. Bupati Berau Drs Makmur HAPK tidak mempermasalahkan belum adanya perda yang mengatur. “Tidak masalah dengan itu. Yang kita ingin-

kan, biarlah pedagang hidup dulu. Di sini pemkab tidak hanya bicara bisnis. Memang kita bangun pasar juga untuk membangun kehidupan masyarakatnya. Kita bicara nilai sosial di sini,” katanya. Bahkan menurutnya, pedagang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah yang justru harus diperhatikan. “Saat ini, yang harus diupayakan adalah menjaga stabilitas pedagang. Artinya pedagang jangan sampai berkurang. Itu dulu,” imbuhnya. Diakui Makmur besarnya biaya pembangunan pasar

diharapkan juga dapat mendongkrak pendapatan daerah. Namun menurutnya yang harus diperhatikan juga bagaimana keuntungan buat pedagang juga. Pasar induk kabupaten Berau yang diberi nama Sanggam Adji Dilayas ini dibuat dengan dana sekitar Rp 230 miliar. Pasar yang dibuat megah ini menggabungkan beberapa jenis pasar sekaligus mulai dari pasar basah, pasar kering, foodcourt, hingga taman bermain. Meski belum sepenuhnya terisi, namun aktivitas perekonomian mulai berjalan di pasar basah, kering,

dan di beberapa toko fesyen. “Biaya operasional pasar per tahun itu mencapai Rp 2 miliar. Ini untuk semuanya mulai dari cleaning service, keamanan, hingga parkir. Usulan tarif retribusi dibuat juga dengan mempertimbangkan biaya operasional. Tentunya tetap tanpa harus memberatkan pedagang. Besaran tarif disesuaikan dengan jenis los/petak/ kiosnya, termasuk juga ukurannya,” imbuh Kasubbag Industri dan Perdagangan Bagian Perekonomian, Pemerintah Kabupaten Berau Bustan. (cpk)


Super Ball

Bosan Baca Buku Pernikahan KADO apa yang akan Anda berikan untuk Maria Sharapova di hari Natal? Petenis cantik asal Rusia ini mengatakan, apapun akan diterima dengan senang hati, asalkan bukan tentang majalah atau buku pernikahan. Lho kenapa? Masha, demikian panggilan si cantik ini, menuturkan saat Natal tahun lalu dirinya kebanjiran kado berupa majalah atau buku pernikahan dari teman-teman, dan koleganya.

Maria Sharapova

halaman

32

Halaman 25

Rabu, 30 Maret 2011

AP PHOTO/LUCA BRUNO

Live on TV SEMEN PPADANG ADANG VS PERSIJAP

Rabu (30/03) pukul 20.00 WITA PERSIJA VS PERSIPURA Kamis (31/03) pukul 16.30 WITA

■ Pemain Timnas Berharap Kisruh PSSI Segera Berakhir ■ BTN Pastikan Program Timnas Tetap Berjalan KISRUH tak berkesudahan melanda induk sepakbola Tanah Air, PSSI. Setelah gagal menggelar kongres di Pekanbaru, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak lagi mengakui Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Lalu bagaimana dengan nasib tim nasional Indonesia yang sebenarnya menjadi ujung tombak utama Indonesia di mata dunia? Hingga kini memang belum tampak dampak nyata yang dialami tim Garuda terkait dengan situasi tak menentu di PSSI. Punggawa tim Garuda masih bersama klub masing-masing menjalani rutinitas pertandingan Liga Super Indonesia. Seperti biasa, sangat jarang ada pemain timnas mau memberikan pernyataan lugas terkait dengan PSSI, entah karena dilarang atau khawatir posisinya di timnas dan klub terancam. Namun fulgarnya tayangan media baik cetak maupun elektronik yang menggambarkan kekisruhan di tubuh PSSI pastinya

mengusik hati kecil para pemain timnas terutama pemain yang masuk dalam skuad timnas senior. Ahmad Busthomi, gelandang Pasukan Garuda yang bergabung dalam skuad timnas senior di ajang AFF 2010 lalu menulis dalam akun twitternya, Busthomi_91 “Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinanmu...!!! kok masih rebutan jadi penguasa semua...!!!,” begitu tulis Busthomi, Selasa (29/3). Tampak jelas dari pernyataan Busthomi menggambarkan betapa lelahnya ia menyaksikan kubu yang sedang bertikai di PSSI untuk memperebutkan posisi ketua umum PSSI. Status twitter pemain Arema Malang itu setidaknya mewakili harapan skuad tim Garuda lainnya yang ingin melihat kekisruhan di tubuh PSSI segera berakhir. Terlepas dari keresahan yang mulai dirasakan pemain timnas,

Agenda Timnas Indonesia Tim Senior Juni: Uji coba melawan tim-tim Asia Tenggara 23 dan 28 Juli: Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 Tim Yunior (U-23) 25 April: Pelatnas SEA Games di Jakarta November: SEA Games 2011 di Palembang GRAFIS: BAYU

Deputi Bidang Teknis Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Iman Arif, memastikan program-program untuk timnas senior tidak akan terganggu dengan adanya kisruh di PSSI. “Kekhawatiran dengan adanya kekisruhan ini tetap ada. Tapi, kami tetap jalan terus. Kami sudah mengagendakan sejumlah pertandingan uji coba untuk timnas senior yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2014,” ujar Iman. Tim Garuda senior memang harus menutup mata terhadap apa yang terjadi dengan PSSI. Sebab

PSSI Dibekukan, Timnas Terganggu PESEP AKBOLAAN Indonesia sedang PESEPAKBOLAAN berada di persimpangan jalan. Setelah pemerintah tidak lagi mengakui kepemimpinan Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI, kini masyarakat Indonesia sedang menanti reaksi FIFA. Jika FIFA menilai ada intervensi pemerintah dengan keputusan Menegpora Andi Mallarangeng, PSSI bisa dibekukan sehingga seluruh kegiatan sepakbola Tanah Air dan kompetisi sepakbola Indonesia tidak diakui dunia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Ibnu Mundzir, sangat menyayangkan jika FIFA benar-benar memberikan sanksi tersebut kepada PSSI. Dampak dari sanksi itu akan sangat terasa terutama kepada timnas dan pesepakbola Indonesia. “Jika FIFA sampai membekukan PSSI, tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap timnas. Selain itu akan ada banyak pemain yang kehilangan pekerjaan. Ini

Super Indonesia (LSI), Divisi Utama, Divisi I, II, dan III yang tidak akan terganggu meski telah membekukan kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin. “Sekarang ini seluruh pertandingan sepakbola seperti LSI dan Divisi Utama tetap bisa berjalan. Tapi rekomendasinya harus TRIBUNNEWS/DANNY PERMANA LATIHAN - Pemain Timnas Indonesia berlatih di datang dari KONI/KOI,” Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, belum lama kata Andi di Istana ini. Pemain timnas berharap kisruh di PSSI segera Bogor, Selasa (29/3). Selain KONI/KOI berakhir. rekomendasi kondisi yang sangat buruk,” kata pertandingan juga bisa disepakati Ibnu kepada Tribunnews, kemarin. dua Pengurus Provinsi (Pengprov). Menegpora dalam keputusannya Pasalnya, tidak satu pun pengurus juga akan menghentikan penyaluran daerah yang mengalami masalah. dana kepada PSSI yang selama ini “Yang dipermasalahkan adalah bersumber dari APBD dan APBN. kepengurusan di pusat. Jadi semua Tetapi Menegpora memberikan agenda berjalan saja,” tegas (Tribunnews/cen) jaminan terhadap kompetisi Liga Andi.(Tribunnews/cen)

tugas berat menanti mereka yakni menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 pada 23 dan 28 Juli mendatang. Tim Merah Putih menempatiseeded 24 kualifikasi Piala Dunia xona Asia yang akan langsung berlaga di babak kedua. Iman belum mengetahui lawan yang akan dihadapi Indonesia di babak kedua nanti. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2014 dilakukan di Kuala Lumpur pada Rabu (30/3) hari ini. Selain berpeluang menghadapi tim dari seeded enam hingga 27, Indonesia juga punya kemungkinan melawan tim dari babak pertama yang menempati seeded 28 sampai 43. Menurut Iman, timnas senior akan menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari kawasan Asia Tenggara pada Juni mendatang sebelum terjun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Namun ia belum bisa memastikan lawan-lawan yang akan dihadapi. “Sampai sekarang kami belum menentukan lawan yang akan dihadapi. Tapi kami ingin menghadapi tim-tim lemah di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Kamboja atau Filipina. Setelah itu baru kami akan menghadapi tim-tim kuat,” katanya. Kendati memberikan jaminan tidak akan ada gangguan dengan program timnas, masyarakat Indonesia tetap berharap kisruh di PSSI segera berakhir. Situasi tidak kondusif dalam tubuh PSSI sedikit banyak akan memberikan dampak negatif terhadap kiprah timnas Indonesia, yang menjadi kebanggaan publik Tanah Air.(Tribunnews/cen)

Pemerintah Jamin Persiapan Timnas SEA Games PEMERINTAH melalui Menegpora Andi Mallarangeng menegaskan, persiapan timnas yunior U-23 yang akan berlaga di SEA Games 2011 tidak akan terganggu meski PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid telah tidak diakui lagi. “Demi kepentingan nasional, persiapan timnas sepakbola menghadapi SEA Games 2011 harus tetap berjalan. Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat, KONI/KOI bersama program Indonesia emas Prima akan menjalankan persiapan tim nasional,” kata Andi. Sejauh ini persiapan timnas yunior untuk ajang SEA Games memang masih berjalan lancar. Pelatih Timnas, Alfred Riedl, sudah memilih 20 pemain yang mengikuti pemusatan latihan guna mempersiapkan diri dalam ajang SEA Games 2011. Ke-20 pemain yang dipanggil itu diberi waktu sampai tanggal 24 April untuk mempersiapkan diri mengikuti pemusatan latihan. Pada 25 April mereka diwajibkan sudah berada di Jakarta untuk melakukan pertemuan perdana. Dalam skuad tersebut terdapat dua pemain naturalisasi yaitu Diego Michiels dan Ruben Wuarbanaran yang sama-sama berposisi sebagai bek. Tetapi daftar nama ini belum final karena mereka masih harus melalui tahapan cek kesehatan dan kelayakan lainnya saat sudah berada di Jakarta. Selain itu, Riedl juga menegaskan bahwa dirinya akan memanggil lima atau enam pemain lagi saat pemusatan latihan telah berlangsung. (Tribunnews/cen)

Skuad Timnas SEA Games 2011 Kiper: Kurnia Meiga, Rifky Mokodompit, Andritani Ardiyasa Belakang: Diego Michiels, Harry Susilo, Irfan Raditya, Gunawan Dwi Cahyo, Abdulrahman, Ruben Wuarbanaran, Fauzan Djamal Tengah: Stevie Bonsapia, Zulham Zamrun, Hendro Siswanto, Egi Melgiansyah, Mahadirga Lasut, Ferdinand Sinaga, Dendi Santoso Depan: Jajang Mulyana, Yongki Aribowo, Rishadi Fauzi


TRIBUN KALTIM 30 MARET 2011