tribun line Keputusan Lengkap ● Sambungan Hal 1 1. Bahwa press conference ini diadakan dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir kongres PSSI. 2. Bahwa dalam hal ini Saya selaku Menpora bersama Ketua Umum KONI/KOI dan jajarannya telah bertemu dan mendiskusikan perkembangan terakhir ini. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), Pasal 13, bahwa “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional”. 4. Dalam UU-SKN Pasal 16, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 5. Dalam UU-SKN Pasal 87, bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, bahwa “Pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan. 7. Dalam Pasal 90, bahwa “Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga wajib memiliki persyaratan: … (d). struktur dan personalia yang kompeten …. 8. Dalam Pasal 121, bahwa “Dalam rangka efektivitas pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Serta “Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.” 9. Dalam Pasal 122, bahwa “Bentuk sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. 10. Memperhatikan Rekomendasi Kongres Sepakbola Nasional (KSN) bulan Maret 2010 di Malang, terutama butir tentang “PSSI perlu segera melaksanakan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran, dan kritik, serta harapan masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkrit sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat”. 11. Memperhatikan kegagalan Komite Eksekutif PSSI mengikuti ketentuan FIFA Standard Electoral Code di dalam pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang bertugas untuk memilih calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Exco PSSI periode 2011-2015, yang berakhir dengan dibatalkannya seluruh Calon oleh Komite Banding Pemilihan. 12. Memperhatikan peringatan Pemerintah bersama KONI/KOI kepada PSSI pada tanggal 21 Februari 2011. 13. Memperhatikan keputusan Executive Committee FIFA pada tanggal 3 Maret 2011 yang mewajibkan diselenggarakannya kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan, dan kongres pemilihan executive committee PSSI paling lambat sebelum tanggal 30 April 2011 yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan FIFA Standard Electoral Code. 14. Memperhatikan kegagalan Executive Committee PSSI di dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang mengakibatkan 78 pemilik suara PSSI yang sah melaksanakan kongres tanpa dihadiri oleh Pengurus PSSI. 15. Memperhatikan laporan dari KONI/KOI berdasarkan hasil pengamatan peninjau dari KONI/KOI yang secara langsung hadir di lokasi kongres. 16. Memperhatikan pula laporan dari berbagai media yang hadir dan meliput situasi yang berkaitan dengan kongres PSSI di Pekanbaru. 17. Memperhatikan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Pemerintah menjelang kongres di Pekanbaru berkaitan dengan ketidakjelasan undangan, hak suara, peraturan organisasi, agenda, dan jalannya kongres yang harus transparan, demokratis, jujur, dan adil, serta dengan semangat sportivitas, sesuai dengan FIFA Standard Electoral Code dan Peraturan Perundangundangan serta ketentuan keolahragaan di Indonesia. 18. Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru. 19. Pemerintah dan KONI/KOI beranggapan bahwa persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, tidak dilakukan dengan profesional, dan tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, serta semangat sportifitas. Mekanisme penentuan pemegang hak suara dan distribusi undangan tidak jelas bahkan sampai hari kongres, registrasi peserta kacau, peraturan pemilihan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kongres tidak jelas dan tidak disosialisasikan. 20. Berbagai pihak yang semestinya mendapatkan informasi tentang kongres tidak mendapatkan informasi sebagaimana mestinya mengenai pemegang hak suara, distribusi undangan, peraturan pemilihan,
Ingin Tangkap Sendiri Pelaku Bom Buku ● Sambungan Hal 1
saya bisa menangkap sendiri pelakunya,” kata Dodi saat ditemui wartawan di Aula Mapolrestro Jakarta Timur, Jl Matraman Raya, Senin (28/3). Pasca insiden bom buku Utan Kayu, Dodi hanya 3 hari menempati ruang perawatan di RS Cipto Mangunkusumo. Selebihnya, dokter mempersilakan dirinya untuk beristirahat di kediamannya. “Saya ingin menikmati istirahat total, bagaimanapun kesehatan utama buat saya, saya membutuhkan kesehatan yang cukup karena saya tulang punggung keluarga dan mengemban tugas,” terang Dodi. Meski peristiwa berdarah itu membuat tangannya cacat, Dodi menganggap bukan
dan sebagainya. Dalam hal ini FIFA Standard Electoral Code, Preamble (Preliminary Remarks) butir (g) mewajibkan komite eksekutif untuk menyebarkan informasi umum mengenai pemilihan dan peraturan pemilihan kepada para anggota, badan pemerintah, dan media massa. Dalam hal ini Pemerintah dan KONI/ KOI tidak pernah menerima informasi mengenai hal tersebut. 21. Ketidakhadiran Pengurus PSSI di lokasi kongres, khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sampai pada jadual pembukaan kongres yang telah ditetapkan telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian para peserta kongres. Bahkan pengumuman “pembatalan kongres” tidak dilakukan di depan para peserta ataupun di lokasi kongres, melainkan di tempat lain yang tidak diketahui oleh peserta. 22. Peninjau KONI/KOI melaporkan bahwa sejumlah 78 anggota PSSI pemilik hak suara memutuskan untuk membuka dan melanjutkan kongres PSSI walaupun tanpa kehadiran Pengurus PSSI. Dilaporkan juga bahwa kongres itu telah berjalan dengan baik, tertib, dan demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Para peserta kongres tersebut telah berhasil mengesahkan peraturan pemilihan, memilih Anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pemerintah bersama KONI/KOI berpendapat sebagai berikut: I. Menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara. II. Jika Keputusan Kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 20112015 sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011. III. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang baru, dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015. IV. Apabila situasi butir III yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI dibawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI, dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI. V. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut. VI. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional. VII. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya. VIII. Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015. IX. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/ KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional. X. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat. XI. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel. XII. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia. XIII. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia. XIV. Salam Olahraga, Jayalah Sepakbola Indonesia.
halangan bagi dirinya untuk berkarya dan mengungkap tindak kejahatan di wilayah hukum Jakarta Timur. “Tidak ada halangan bagi saya untuk berkarya. Dan saya siap untuk menjalankan tugas kembali,” kata Dodi yang mengenakan baju safari biru tua. Sebenarnya Dodi melapor siap menjalankan tugas sejak Senin (21/3) pekan lalu, ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Namun, dirinya baru resmi untuk menjalankan tugas di Mapolrestro Jakarta Timur hari ini setelah sebelumnya bertemu Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius. Dodi yang lengan kirinya berbalut perban itu menambahkan, meski dirinya dalam kondisi pemulihan, soliditas tim Reskrim Polres Jakarta Timur dalam pengungkapan kasus tetap berjalan. Terbukti dengan beberapa kasus-kasus menonjol yang berhasil diungkap timnya, seperti
Tertanda Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Andi Mallarangeng Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo
kasus pencurian dengan kekerasan, curanmor, narkotika, serta kasus lainnya. “Tim bekerja baik dan maksimal walaupun saya dalam kondisi pemulihan,” jelas mantan Kasat Narkotika Jakarta Selatan ini. Dodi berharap, apa yang dialaminya menjadi pelajaran bagi masyarakat dan petugas kepolisian untuk lebih berhatihati dalam menghadapi ancaman bom. “Segera laporkan kepada petugas jika menemukan benda mencurigakan, apalagi itu ancaman bom,” tuturnya. Dengan kembalinya sang perwira menengah itu, dia berharap tim Reskrim Polres Jakarta Timur dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam pengungkapan perkara. “Beri saya motivasi untuk bekerja dan pulih kembali untuk menjalankan tugas,” ucapnya saat keluar dari ruang Dokkes Polres di lantai 2 Polrestro Jakarta Timur. (dtc)
Menpora Stop Dana PSSI ● Sambungan Hal 1
setelah Nurdin dan Nugraha membatalkan pelaksanaan Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, 26 Maret lalu. Sebelum putusan dibacakan, Andi terlebih dahulu bertemu dengan Ketua Umum Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sekaligus ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rita Subowo. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, kurang lebih lima jam. Andi mengatakan akan mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidakbertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres. “Maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,” kata Andi. Andi sendiri enggan memberikan penjelasan terperinci terkait kebijakan pemerintah. Dia hanya berulang kali mengatakan sikap pemerintah sudah tertuang jelas dalam pernyataan yang dibacakannya dalam jumpa pers. “Dibaca sendiri. Itu sudah jelas,” ungkap Andi yang diburu sejumlah wartawan hingga lift usai menggelar konperensi pers. Sementara itu saat disinggung mengenai rapat yang digelarnya bersama Ketua Umum KOI Rita Subowo dan beberapa staf Kemenpora, Andi hanya menjawab singkat, terutama ketika ditanyakan alasan rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung cukup lama. “Karena harus dirumuskan dengan baik,” katanya. Dalam kebijakannya, pemerintah menyatakan tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Alasannya, PSSI dinilai tidak kompeten karena gagal menyelenggarakan Kongres PSSI di Pekanbaru. Sikap itu diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur Undangundang nomor 3 tahun 2005, dan PP nomor 16 tahun 2007. “Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan olahraga nasional,” tegas Andi Mallarangeng, mantan Juru
Bicara Presiden SBY. Andi Mallarangeng mengatakan tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha Besoes. “Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015,” ungkap Andi didampingi Rita. Andi juga menyerukan kepada semua jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tidak lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada pengurus PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid dan Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya. Kompetisi Tetap Jalan Menpora Andi Mallarangeng menyebutkan, demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional. “Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat,” tegasnya. Dari Samarinda Ketua Umum Persisam Putra Samarinda Harbiansyah Hanafiah menjelaskan, hasil konferensi pers Menegpora yang menghentikan dana PSSI dan mengambil alih kompetisi ISL agar FIFA segera mengeluarkan sikap. “Jadi begini, semua kegiatan tetap jalan. Kompetisi juga jalan dong. Gimana kalau harus menunggu hasil kongres? Kan tidak mungkin, bisa terbengkalai. Cuma tadi Pak Menpora bilang semua jalan, sambil menunggu kabar dari FIFA soal kongres ini,” kata Harbiansyah yang masih berada di Jakarta, di sela-sela makan malam, dihubungi Tribun via ponsel, Senin (28/3). Terpisah Yunus Nusi yang ditunjuk sebagai Sekretaris Persidangan menyatakan, Menpora memberikan garansi bahwa semua proses-proses administrasi dan kompetisi ISL tetap berjalan seperti biasa dan sesuai jadwal. “Tidak dihentikan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. Itu garansi dari Pak Menteri. Semua tetap berjalan,” kata Yunus perwakilan dari Persisam Putra Samarinda. SBY Dukung Sanksi PSSI Pihak Istana Kepresidenan mendukung sikap yang diambil Menpora Andi Mallarangeng, yakni tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Keuputusan itu adalah sikap resmi pemerintahan SBYBoediono.
Sepak Terjang ● Sambungan Hal 1
Sulsel (1996-2006) ● Ketua Bidang Pembinaan PSSI Pusat (1997-2002) ●Nurdin Halid terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2003-2007 dalam kongres PSSI di Hotel Indonesia, Jakarta ● Munas PSSI ke-34 di Makassar 21 April 2007 ini dengan agenda tunggal pemilihan dan penetapan anggota Komite Eksekutif atau Exco yang jumlahnya 10 orang. Pimpinan dari Komite Eksekutif ini akan dijabat oleh Nurdin Halid, yang sekaligus juga ketua umum PSSI periode 2007-2011.
Saya Mundur jika Menpora Mundur ● Sambungan Hal 1
tak profesional, tetapi kekacauan tersebut sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga panitia dan pengurus PSSI melihat kongres tidak mungkin dilanjutkan. Nurdin memberi pernyataan sikap hanya berselang beberapa menit setelah Andi Mallarangeng menggelar konfrensi pers yang intinya pemerintah tak mengakui lagi kepemimpinan pengurus PSSI dan menghentikan penyaluran dana dari APBN ke pengurus
Kaltim SELASA 29 MARET 2011
“Intinya, memang untuk penanganan PSSI ini dari pemerintah sudah didelegasikan sudah diwakilkan penuh oleh Menpora Andi Mallarangeng,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Julian, apa sikap yang disampaikan Menpora mengenai kepengurusan PSSI Nurdin Halid adalah sikap resmi dari pemerintah. Julian mengatakan Menpora sudah melaporkan sikap pemerintah itu ke Presiden. “Iya tadi (dilaporkan). Iya saya kira, selalu pak menteri melaporkan segala perkembangan yang terjadi terkait dengan Kementerian kepada Presiden itu kan hal yang lazim,” kata Julian. Dikucilkan dan dikenai sanksi keras tak dialiri duit, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid justru mengibarkan perang. Mantan Ketua Umum Induk Koperasi unit Desa (Inkud) yang pernah mendekam di penjara dalam kasus korupsi itu, melawan. Ia menolak sanksi pemerintah yang menyatakan tidak lagi mengakui keberadaannya dan semua orang-orangnya di PSSI. Menurut Nurdin, tidak ada konstitusi PSSI yang mengharuskan tunduk pada pemerintah. “Tidak ada konstitusi PSSI itu harus diakui oleh pemerintah. Tidak ada yang mengharuskan meminta persetujuan pemerintah soal kepengurusan,” ujar Nurdin Halid di kantor Badan Liga Indonesia (BLI), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/3). Nurdin tetap menganggap kewenangan dan mandat mengurus keorganisasian PSSI masih berada dalam genggamannya. Nurdin bersikeras menganggap apa yang dilakukan pemerintah, melalui Menpora merupakan tindakan liar di luar lingkaran PSSI yang tidak perlu didengar PSSI. Soal ancaman pemerintah yang akan menyita seluruh aset negara yang berada di PSSI, Nurdin mengatakan sebagai rakyat, tidak punya kekuatan apa pun untuk mencegahnya. Namun, Nurdin mengatakan seharusnya tindakan pemerintah seperti itu tak boleh dilakukan. “Mengenai aset negara, silakan. Itu urusan pemerintah,” ujar Nurdin Halid didampingi Nugraha Besoes. Nurdin Halid mengatakan, batalnya Kongres PSSI di Pekanbaru Sabtu lalu karena ada intervensi dari institusi tertentu. Dan otoritas tertinggi sepakbola Tanah air itu, bakal menggelar kongres ulang Juli dan September 2011. “Batalnya kongres karena ada indikasi intervensi aparat. Ada personel berseragam yang ditengarai dari institusi tertentu. Karena itu, PSSI tak mampu menggelar kongres sesuai jadwal. Ini termasuk force majeur,” ungkap Nurdin. Dapat diduga, tudingan Nurdin mengarah pada TNI,
■ 1999 Dugaan korupsi dana simpanan wajib khusus petani cengkeh (SWKP) senilai Rp 115,7 miliar. Namun divonis bebas 1999, karena tuntunan jaksa tidak jelas. 6 dari 12 jaksa diduga menerima suap ■ 16 Juli 2004: Ditahan sebagai tersangka kasus penyelundupan 73 ribu ton gula impor ilegal. Saat itu dia menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa. ■ 8 Agustus 2005: Divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terlibat pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam. Aktivitas bisnis terjadi 2002 yang merugikan negara Rp 169 miliar.
PSSI di bawah kepemimpinan duet Nurdin Halid dan Noegraha Besoes. Nurdin Ketua Umum PSSI ini menyatakan apa yang diutarakan Andi adalah sebuah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. “Sebagai Ketua Umum PSSI yang legal, saya meminta Presiden SBY agar mencopot Andi Mallarangeng sebagai Menpora. (Andi) Mallarangeng tidak pantas dan tidak cakap menjadi Menpora,” ujar Nurdin. Apa yang dilakukan Menpora Andi Mallarangeng, lanjut Nurdin, sangat berlawanan dengan upaya demokrasi yang selama ini didengungkan pemerintah. “Saya sangat mengenal Andi Mallarangeng. Saya kenal baik dengan adiknya, Choel
9
karena selama ini dipersoalkan kehadirannya di arena kongres. Menurut Nurdin Halid, PSSI akan menjadwalkan kongres pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan paling lambat dalam 4 bulan mendatang. Kemudian menggelar kongres pemilihan ketua, wakil, dan anggota eksekutif PSSI selambatlambatnya 2 bulan setelah itu, atau September. “PSSI tak mengakui hasil kongres yang dilakukan KPPN, pengambil alihan kongres dan hasilnya merupakan tindakan ilegal. Kami tak mengakui hasil KPPN itu. Tentu saja hasilnya ilegal, karena tak ada wakil dari FIFA dan AFC,” tandas Nurdin Halid. Kongres pemilihan Komite Banding dan Komite Pemilihan Pemilihan PSSI, di Pekanbaru batal lantaran terjadi kekisruhan. Sebaliknya, Menpora Andi Mallarangeng menanggapi miring kongres PSSI yang batal diselenggarakan di Pekanbaru. Andi menilai, persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Kongres juga dinilai tidak dilakukan dengan profesional, dan tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, serta semangat sportivitas. Tunggu FIFA Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku terus berkomunikasi dengan FIFA terkait permasalahan di tubuh PSSI. Komunikasi dilakukan melalui email kepada Ketua Bidang Asosiasi Anggota dan Pengembangan FIFA Thierry Regenass. Demikian dikatakan Staf Khusus Bidang Hukum Menteri Pemuda dan Olahraga, Faisal Abdullah kepada wartawan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (28/ 3). Faisal mengatakan, FIFA akan segera memberikan jawaban terkait kisruh Kongres PSSI. “Besok FIFA akan memberikan jawaban atas masalah itu. Waktunya kapan? Saya tidak tahu pasti,” ungkap Faisal. Dalam menyikapi kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, yang digelar pada 26 Maret lalu, Faisal mengatakan pemerintah sudah menyatakan sikapnya seperti disampaikan Menpora Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora. Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dianggap telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres. “Karena itu punya pemerintah tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketum Nurdin Halid,” tegasnya. Menpora Andi Mallarangeng meminta doa dan dukungan masyarakat. (tribunnews/mun/ali/bud)
■ 17 Agustus 2006 Bebas dari penjara setelah mendapat remisi pemerintah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. ■ 13 September 2007: Masuk bui lagi karena Mahkamah Agung menyatakan Nurdin bersalah dalam kasus korupsi minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia. Saat menjalani penjara kedua kali, berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak, namun Nurdin tetap bertahan sampai saat ini. (tribunnews)
Mallarangeng. Saya ingin bertemu dengan dia (Andi Mallarangeng) tapi tak pernah digubris. Tapi, justru Andi Mallarangeng mau menerima kehadiran KPPN, memberi masukan ke mereka, dan memperhatikan mereka,” ujar Nurdin. Ia menyesalkan sikap Andi Mallarangeng yang langsung mengambil keputusan sepihak tanpa melihat fakta-fakta di lapangan. Ia menganggap, bahwa Andi Mallarangenglah yang selama ini meng-obokobok PSSI. Minta Menpora Dicopot Hanya berselang beberapa menit setelah Menpora Andi Alfian Mallarangeng menggelar konfrensi pers yang intinya pemerintah tak mengakui lagi kepemimpinan pengurus PSSI di bawah
kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan sekjen Nugraha Besoes, langsung disikapi Nurdin Halid. Dalam suasana emosi, secara spontan, Nurdin Halid langsung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera memecat dan mencopot Andi Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menpora Andi Mallarangeng tertawa ketika ditanya Tribunnews.com, mengenai desakan Nurdin Halid agar dia mundur dari jabatannya sebagai menteri. “Ha-ha-ha. Saya juga sudah dengar itu. Saya menjalankan amanah (sebagai Menpora) dan (mundur) itu hak prerogatif Presiden,” kata Menpora. (tribunnews/ali)