Issuu on Google+

Harga Eceran

Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim)

SELASA 29 MARET 2011 No.330/Tahun 8

32

INDEPENDEN & KREDIBEL

Halaman

Selly Yustiwati, 27, tersangka berbagai aksi penipuan di Jabodetabek dan Bandung sejak 2006, dikawal polisi saat tiba di terminal 1C Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (28/3). Selly yang terancam 7 tahun penjara, langsung dibawa pihak kepolisian ke Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah sebelumnya ditangkap pihak kepolisian Denpasar, Bali. KOMPAS IMAGES

ANTARA/LUCKY.

Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416

Pengakuan Selly Yustiawati

Dari Awal Saya Nggak Menipu AIR mata Selly Yustiawati, terus bercucuran saat berada di Polsek Denpasar Selatan. Kepada para wartawan, wanita berwajah ehem... itu malah curhat mengenai kondisi keluarganya.

SELLY mengaku, mahligai rumah tangganya retak lantaran kasus yang menimpanya mencuat. Selly yang mengaku sudah ● Bersambung Hal 8

Menpora Stop Dana PSSI ■ Kabinet Nurdin Halid Dibekukan ■ Kompetisi Tetap Jalan “Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid dan Noegraha Besoes.”

“Tidak ada konstitusi PSSI itu harus diakui oleh pemerintah. Tidak ada yang mengharuskan meminta persetujuan pemerintah.”

Andi Mallarangeng Menpora

Nurdin Halid Ketua Umum PSSI

JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya mengambil sikap tegas terkait terkait permasalahan organisasi sepakbola, PSSI. Pemerintah pun mengenakan sanksi mulai tidak mengakui lagi kepemimpinan duet Ketua Umum Nurin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes, serta menyetop aliran dana dari

APBN yang selama ini dinikmati PSSI. Sikap itu tertuang dalam 14 poin kebijakan yang dibacakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3). Sikap pemerintah ini terbit

Keputusan Lengkap PEMERINTAH menyatakan secara resmi tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menghentikan pengucuran dana APBN kepada PSSI dibawah kepengurusan Nurdin Halid. Keputusan dibacakan Menpora Andi Malarangeng saat di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3) usai menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Wibowo. Berikut keputusan lengkap pemerintah yang tidak mengakui Nurdin Halid: Salam Olahraga,

● Bersambung Hal 9

● Bersambung Hal 9

ANTARA/ DHONI SETIAWAN

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Andi Malarangeng bersama Ketua Umum KONI Pusat Rita Subowo memberikan keterangan pers mengenai kisruh Kongres PSSI, di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Ketua Umum PSSI Nurdin Halid (kanan) dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes juga menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, di Jakarta, Senin (28/3).

Sepak Terjang JAUH hari sebelum menjabat Ketua Umum PSSI pun, Muhammad Andi Nurdin Halid atau lebih terkenal dengan panggilan Nurdin Halid sudah aktif di PSSI. Dia memulai keterlibat mengurus sepakbola dengan menangani PSM Makassar, Sulsel. Kemudian kariernya pada olahraga sepakbola meningkat menjadi Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Selatan, selama dua tahun periode 1996-1998. Pertengahan 1998, Nurdin dipilih Ketua PSSI Azwar Anas, mantan Menteri Perhubungan, sebagai manajer tim PSSI. Pada waktu itu krisis ekonomi, PSSI tidak punya duit untuk ikut piala Tiger. Diduga lewat duit korupsinya, Nurdin

membiayai semua keperluan Timnas, dari gaji, bonus, hiburan dan lain-lain. Nurdin sosok kontroversial. Saat kariernya di olahraga maupun sebagai anggota DPR sedang baikbainya, kasus ‘kejahatan’ yang melibatkannya mulai bermunculan. Dari dugaan penculikan aktivis, hingga korupsi. Berikut catatan Nurdin Halid di dunia olahraga, politik maupun kasus-kasus yang membelitnya. ● Pengelola/Manajer PSM Ujung Pandang (1995-1996) ● Ketua Pengprov PSSI Sulawesi Selatan (1996-1998) ● Manajer Timnas PSSI (1998) ● Komisaris Daerah PSSI ● Bersambung Hal 9

Saya Mundur jika Menpora Mundur KETUA PSSI Nurdin Halid tak mau menerima sanksi yang dijatuhkan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yakni tidak mengakui lagi kepemimpinan Nurdin Halid dan Neograha Besoes di PSSI. Nurdin melawan. Dia menantang, baru mau mundur jika pemilik suara sah di PSSI tidak menginginkannya dalam kongres PSSI. Bukan diminta mundur oleh Menpora. “Saya tak akan mundur dari sepakbola. Saya akan mundur jika Menpora juga mundur,” ujar Nurdin di Jakarta, Senin (28/3). Nurdin bahkan

menyesalkan sikap Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan menudingnya memberi pernyataan secara sepihak tanpa didukung fakta-fakta yang ada selama ini. “Jika Menpora menyatakan bahwa pengurus PSSI tak becus, tak mampu melaksanakan kongres secara profesional, dan bertanggungjawab, itu sangat salah besar. Justru, yang mengobok-obok PSSI selama ini adalah Menpora sendiri,” kata Nurdin. Kekacauan yang terjadi pada Kongres PSSI di Pekanbaru, bukan dikarenakan panitia lalai dan ● Bersambung Hal 9

Tangkap Sendiri Ruangan DPR Setara Gedung 4 Lantai Ingin Pelaku Bom Buku

● Harganya Rp 7,2 Juta/Meter JAKARTA, TRIBUN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie mengatakan, biaya pembangunan ruang kerja DPR sebesar Rp 800 juta sudah murah dan setara dengan bangunan pemerintah empat lantai di tingkat kecamatan. Penjelasan Marzuki itu diutarakan setelah ia

berkomunikasi dengan Kepala Biro Pemeliharaan Gedung DPR RI, Soemirat. Soemirat yang termasuk pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) itu mengatakan, pembangunan ruang kerja DPR sebesar Rp 800 juta tersebut sudah rendah. “Ini sudah rendah. Ini kata

Pak Soemirat ya. Ini sama dengan bangunan empat lantai di kecamatan bangunan pemerintah,” kata Marzuki dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Marzuki mengatakan, pihak Kemen PU sudah membandingkan pembangunan Gedung DPR ini dengan Gedung MK dan Gedung Kemendag. “Ada

Gempa Guncang Jepang Lagi ● Total Korban Tewas sudah 28.000 Orang MIYAGI, TRIBUN - Jepang kembali diguncang gempa, Senin (28/3) pagi. Gempa berkekuatan 6,1 Skala Richter mengguncang wilayah pesisir Prefektur Miyagi di Jepang timur laut dan memicu terjadinya tsunami kecil. Gempa tepatnya terjadi pada pukul ● Bersambung Hal 8

gedung yang harganya jauh lebih mahal. Ini Rp 7,2 juta per meter sudah termasuk electrical mechanical termasuk lift. Kalau untuk konstruksi saja Rp 4,5 juta per meter,” jelasnya. Marzuki mempersilakan kepada orang-orang teknik untuk menguji pembangunan ruang kerja DPR. Menurutnya, kalau pembangunan Gedung DPR

ini dibandingkan dengan pembangunan satu rumah, tentu sangat berbeda. “Jangan bandingkan harga bangunan istana dengan bangunan rakyat biasa. Kalau dibilang Rp 800 juta mahal ya no comment. Mahal murahnya silakan dievaluasi,” ujarnya. Marzuki juga menyoroti sikap kalangan Lembaga

● Bersambung Hal 8

● Kompol Dodi Mulai Bertugas JAKARTA, TRIBUN - Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metropolitan Jakarta Timur, Kompol Dodi Rahmawan, resmi berdinas kemarin pasca insiden ledakan bom buku yang ditujukan pada aktivis Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, di Utan Kayu,

Selasa (15/3) lalu. Dodi berharap bisa menangkap secepat mungkin pelaku yang membuatnya cacat permanen karena tangannya hancur dan diamputasi. “Insya Allah pelakunya tertangkap, mudah-mudahan ● Bersambung Hal 9

Paket Diduga Bom di Atap Rumah

SAMARINDA,TRIBUN Teror bom dengan modus pengiriman paket dan lewat SMS kembali menghebohkan warga Kota Samarinda, Senin (28/3) siang. Kali ini giliran rumah pasangan Aswanudin dan Gustiana, warga Gang 4 RT 55 AFP/HO-JAPAN'S Kondisi Reaktor Nuklir No 4 PLTN Fukushima No 1 Jepang. No 27, Kelurahan Air Putih Jl

Pangeran Antasari, Kota Samarinda yang jadi sasaran penerima paket dan SMS teror bom dari orang tak dikenal. Sebelumnya pada Selasa (15/3) pekan lalu, paket buku mencurigakan juga pernah diterima pasangan Meis TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO H PRASETYO

● Bersambung Hal 8

Gegana Polda Kaltim amankan paket mencurigakan di atap rumah.


CMYK

tribun bisnis Tiket Promosi Mulai Dihapus

2

SELASA 29 MARET 2011

● Maskapai Keberatan Akibat Naiknya Harga Minyak ANTARA/HO-DIAH

”Biasanya tiket murah itu untuk kerja sama dengan instansi tertentu, saat ini dihentikan dulu mengeluarkan dengan harga paling murah karena harga BBM sudah sangat tinggi” Eddy Haryanto, Manajer Humas Batavia

JAKARTA, TRIBUN Maskapai penerbangan di Indonesia mulai tidak tahan dengan harga BBM yang terus melambung akibat konflik di negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Afrika. Meskipun tidak menaikkan tarif, beberapa perusahaan penerbangan telah memangkas tiket-tiket promosi yang dijual dengan harga murah untuk rute domestik. Untuk rute internasional, mereka menaikkan fuel surcharge atau biaya atas kenaikan harga bahan bakar pesawat. Batavia Air menyatakan saat ini telah menghapus tiket promosi yang dibanderol paling murah. Manajer Humas Batavia Eddy Haryanto mengatakan, terus meningkatnya harga BBM membuat pihaknya mengambil kebijakan untuk tidak lagi mengeluarkan tiket termurahnya. “Biasanya tiket murah itu untuk kerja sama dengan instansi tertentu, saat ini dihentikan dulu mengeluarkan dengan harga paling murah karena harga BBM sudah sangat tinggi,” kata Eddy di Jakarta. Sementara untuk penerbangan internasional, jelas Eddy, pihaknya

memberlakukan kenaikan fuel surcharge. Salah satu penerbangan ke luar negeri Batavia adalah penerbangan Jakarta-Jeddah (Arab Saudi) dengan fuel surcharge sebesar 70 dolar AS. Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia Arif Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya telah menghapus penjualan tikettiket subclasses (kelas dengan harga terbawah) karena beban operasi yang semakin berat. “Kami mengurangi penjualan tiket subclasses karena secara operasional sudah tidak efisien lagi,” kata Arif Wibowo. Dia menjelaskan, saat ini rata-rata Garuda telah menaikkan tarif dengan mengangkat harga subclasses 5 persen hingga 10 persen. Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia yang saat ini telah melebihi 100 dolar AS per barrel tersebut telah mengangkat kontribusi BBM

terhadap biaya operasi hingga melebihi 30 persen. Karenanya, untuk tarif internasional, fuel surchargenya juga telah dinaikkan. Menurutnya, saat harga BBM stabil di bawah 100 dolar AS per barrel, kontribusi BBM terhadap biaya operasi pesawat-pesawat Garuda hanya sekitar 20 persen. Sementara juru bicara Sriwijaya Air, Agus Soedjono, mengatakan, untuk menyiasati menurunnya daya beli masyarakat, pihaknya memilih rute-rute tertentu untuk dikurangi tarif promosinya. “Biaya memang terus meningkat, namun untuk menaikkan harga tiket juga sulit karena daya beli masyarakat. Kita tidak ingin memberatkan. Karenanya, ada rute tertentu saja yang tarif promosinya dikurangi,” tandasnya tanpa memberitahu rute mana yang rute promosinya dikurangi. (kompas.com)

PILIHAN PEMBACA- Group Head Segment Management Indosat, Insan Prakasa (kanan) menerima penghargaan HotGame ReaderÕs Choice Award 2010 untuk kategori GSM Favorit dari Deputy General Manager Publishing II MenÕs Media Gramedia Majalah, Hendra Nur Saleh (kiri) di Jakarta, Minggu (27/3). Pembaca HotGame yang gemar menggunakan game pada ponsel memilih Indosat karena Indosat menawarkan pelayanan yang maksimal untuk mobile gaming.

Diminta Sabar PARA calon penumpang pemegang tiket Mandala Airlines diminta untuk tetap bersabar menunggu uangnya kembali. Karena dalam proses restrukturisasi, tak ada kreditur yang diistimewakan termasuk calon penumpang sekalipun. Hal ini disampaikan oleh Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Mandala, Duma Hutapea, Senin (28/ 3). “Tak ada yang didahulukan dan diistimewakan karena semua sama posisinya. Jadi seperti itu tawarannya. Haruslah (sabar), nanti menyalahi pengadilan, semua harus menunggu prosedurnya,” tutur Duma. Duma mengatakan, dalam rapat terakhir antara Mandala dengan para kreditur (24/2/2011) lalu, telah disahkan pengadilan soal kesepakatan proses restrukturisasi utang Mandala ke krediturnya. “Ya memang benar laporan dari Mandala semua setuju konversi ke saham. Kita tahu dari voting, bahwa forum dipenuhi dan setujui konversi ke saham,” ujar Duma. Seperti diketahui, jumlah utang Mandala Airlines mencapai Rp 2,45 triliun kepada kreditur konkuren yang jumlahnya ratusan, dan utang ke kreditur separatis yaitu Bank Victoria Rp 54,14 miliar. (dtc)

Telkomsel Tempati Kantor Baru ● Dari Sucofindo ke Grand Sudirman Balikpapan BALIKPAPAN, TRIBUN Telkomsel Regional Kalimantan Divisi Sales and Customer Service menempati kantor baru, dari yang semula di gedung Sucofindo di Jl A Yani, kini berkantor di Komplek Grand Sudirman Balikpapan Jl Jenderal Sudirman, tepatnya di lantai 5 dan 6. Syukuran penempatan kantor baru dilakukan Senin (28/3) yang dihadiri General Manager Sales & CS Telkomsel Regional Kalimantan Hendro Tri Cahyono, GM Network Operation Telkomsel Regional Kalimantan Dedi Suherman, para pimpinan Telkomsel lainnya, dan karyawan serta outsourcing Telkomsel. Dengan perpindahan tempat kerja yang lebih baik ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja seluruh karyawan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan. Selain perpindahan lokasi kantor baru, di tahun 2011 ini, Telkomsel Regional Kalimantan juga sedang merenovasi gedung Telkomsel Telecommunication Center di Jl A Yani. “Kami akan meningkatkan kapasitas gedung kita, khususnya di

ANT

GM Sales & CS Hendro Tri Cahyono menyerahkan tumpeng kepada Retno Widijastuti, Supervisor General Affair Telkomsel Regional Kalimantan, dalam syukuran kantor baru Telkomsel Regional Kalimantan Divisi Sales and Customer Service Senin (28/3) di Komplek Grand Sudirman Balikpapan.

lantai 4 dan 5 yang kini dipakai jadi ruang kerja karyawan, nanti akan kami jadikan ruangan untuk perangkat telekomunikasi, sedangkan karyawan akan dipindah ke gedung baru yang kini sedang dalam proses pembangunan. Rencananya November 2011 ini rampung,” tutur Dedi. Tahun 2011 ini, Telkomsel terus berupaya meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan, termasuk menambah hingga 600 Base Transceiver Station (BTS). Sampai akhir 2010, Telkomsel

Kalimantan telah memiliki lebih dari 3.000 BTS yang tersebar di Kalimantan, dan kini jumlah pelanggannya mencapai 9,8 juta di Kalimantan. Menandai syukuran kantor baru kemarin, dilakukan juga pemotongan tumpeng oleh Hendro, yang kemudian diserahkan kepada Retno Widijastuti, Supervisor General Affair Telkomsel Regional Kalimantan, dan diakhiri dengan makan bersama seluruh karyawan. (mei)

Ditantang Naikkan Premium JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah diminta untuk berani menaikkan harga BBM subsidi yakni premium dan solar sampai Rp 1.500/liter mulai Mei 2011. Ini untuk menahan lonjakan anggaran subsidi BBM tahun 2011. “Mei ini, naikkan harga premium dan solar secara terbatas antara Rp 500-1.500 per liter,” ujar Anggota Komisi VII DPR M. Romahurmuziy, Senin (28/3). Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi tersebut masuk ke dalam tiga rekomendasi yang akan disampaikan Rommi ke pemerintah sehingga anggaran subsidi BBM tak ‘jebol’ lagi tahun ini. Adapun ketiga kebijakan penahan laju anggaran subsidi BBM adalah: 1. April ini, fiksasi subsidi per liter, ambangkan harga sesuai pasar internasional. Agar masyarakat mendapatkan pendidikan risiko sekaligus fluktuasi ICP (harga

minyak Indonesia) tidak membebani APBN; 2. Mei ini, naikkan harga premium dan solar secara terbatas antara Rp 500-1.500 per liter; 3. Juli ini, terapkan pengendalian BBM secara terbatas di Jabodetabek dengan menggeser angkutan pribadi kecuali angkutan barang dengan tahun 2005 ke atas hanya boleh menggunakan pertamax. Penerapannya uji segera pada April ini dengan metode-metode yang slama ini sudah diwacanakan. “Dengan kebijakan ini pemerintah tidak menggantung nasib kebijakan. Karena biaya kegamangan kebijakan sudah sangat besar, yaitu sebesar melonjaknya biaya subsidi akibat spekulasi premium pada triwulan 12011 akibat kekuatiran kenaikan atau pengendalian konsumsi BBM subsidi,” kata Rommi. (dtc)

CMYK


4

SELASA 29 MARET 2011

tribun finance & investment

Kinerja Indosat Disalip XL ■ Tiga Tahun Terus Menurun ■ Melewati Masa Transisi JAKARTA - Kinerja PT Indosat Tbk kini tidak lagi menjadi nomor dua di Indonesia. Meski jumlah pelanggan masih nomor dua, dari segi keuntungan, operator telekomunikasi itu telah disalip oleh PT XL Axiata Tbk. Seperti diketahui, persaingan seluler yang terjadi saat ini bukanlah perebutan siapa yang nomor satu, karena penguasa seluler PT Telkomsel Tbk dengan pelanggan hampir 100 juta sangat sulit untuk bisa dikalahkan. Persaingan seru justru terjadi antara PT Indosat Tbk dengan PT XL Axiata Tbk. Berdasarkan laporan keuangan Indosat, Senin (28/3), operator telekomunikasi yang memiliki pelanggan sebanyak 44 juta pengguna, pada 2010 lalu hanya memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp 647,2 miliar atau turun 56 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang Rp 1,49 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan XL. Meski pelanggannya lebih sedikit, yaitu 40 juta, operator ini berhasil meraup keuntungan sebesar Rp 2,89 triliun atau naik 56 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp 1,7 triliun. Dalam hal laba, XL selama dua tahun ini telah menjadi operator nomor dua. Presiden Direktur Indosat, Harry Sasongko, menyatakan optimismenya laba bersih perseroan pada 2012 akan tercatat positif setelah tiga tahun belakangan anjlok dalam kisaran doble digit. Tercatat, kinerja negatif dari laba bersih perseroan mulai terlihat pada 2008 di mana tercatat Rp 1,879 triliun, setelah itu pada 2009 anjlok 20,2 persen atau hanya sebesar Rp 1,498 triliun, dan pada tahun lalu melorot 56,8 persen atau sebesar Rp 647 miliar. “Kinerja laba bersih yang anjlok dalam tiga tahun belakan-

gan dipicu oleh banyak hal, seperti masa transisi perseroan setelah akuisisi dilakukan oleh Qatar Telecom dalam periode 2008-2009, sehingga terjadi stagnasi. Selain itu ada juga karena kerugian selisih kurs, depresiasi, dan biaya bunga,” ungkap Harry Sasongko di Jakarta, Senin (28/3). Menurutnya, depresiasi dan strategi lindung nilai terhadap hutang dalam dollar AS (hedging) di masa lalu memiliki kontribusi yang besar dalam memberatkan bottom line di masa kini. “Perangkat yang dibeli di masa lalu itu baru operasional belum lama ini. Jadinya, hitungan depresiasinya lumayan besar,” katanya. Namunkini,ditegaskannya,perseroan dari sisi keuangan sudah mulai menunjukkan kebangkitan seiring lebih cepatnya dicapai target free cash flow positif pada akhir tahunlalu.“Sebelumnyadiperkirakan free cash flow positif itu pada pertengahan 2011, ternyata lebih cepat diraih,” katanya. Berdasarkan catatan, pada 2008 free cash flow emiten dengan

kode ISAT ini berada di posisi negatif sebesar Rp 3,773 triliun, pada 2009 mengalami penurunan 75,4 persen menjadi Rp 6,619 triliun. Baru pada tahun lalu free cash flow pada posisi positif yaitu sebesar Rp 868 miliar. “Kami menyiapkan dana internal untuk keperluan belanja modal dan membiayai hutang. Jika pun ada keinginan menutupi dengan refinancing itu hanya memanfaatkan fasilitas yang biasa dimiliki,” katanya tanpa merinci besaran belanja modal yang disiapkan untuk tahun ini. Selanjutnya dikatakan, untuk memacu pertumbuhan pendapatan pada tahun ini perseroan telah menyiapkan berbagai strategi. Misalnya untuk produk seluler akan melakukan inovasi produk dan meneruskan modernisasi jaringan untuk seluruh Sumatera dan Jawa Tengah. Sedangkan bagi infrastruktur pasif akan didorong ditingkatkan utilisasi asset seperti penyewaan menara. Pada tahun lalu dari bisnis penyewaan menara Indosat berhasil mendapatkan dana Rp 260 miliar. (tribunnews/ewa)

Percantik StarOne RENCANA PT Telkom Tbk untuk mengakuisisi produk PT Indosat Tbk, yaitu StarOne, mendapat sambutan positif dari bosnya. Namun demikian, produk tersebut harus diperkuat dulu sebelum dilepas. Saat ini operator telekomunikasi nomor tiga tersebut sedang menyapih produk Code Division Multiple Access (CDMA) tersebut agar bisa bersaing di pasar. StarOne akan disapih setelah pada tahun lalu jumlah pelanggannya turun 7,4 persen dibandingkan periode 2009 atau hanya 550 ribu pelanggan. “Untuk StarOne kami menyadari adanya kecenderungan konsolidasi antar pemain. Tetapi

kami sadar ini jalannya masih panjang. Karena itu kita mengambil opsi untuk mempercantik dulu StarOne,” kata Presiden Direktur Indosat, Harry Sansongko di Jakarta, Senin (28/3). Harry tidak mau mengungkapkan, bagaimana caranya mempercantik StarOne. Namun menurutnya, Indosat segera membuat salah satu produk yang kurang terpelihara tersebut untuk segera bisa bersaing di pasar. Komisaris Indosat Rakhmat Gobel menegaskan, Qatar Telecom sebagai induk usaha tetap optimistis dengan kinerja dari jajaran manajemen Indosat untuk membawa perseroan ke arah yang lebih baik. (ewa)

KOMPAS/HERU

SRI

KUMORO

KEBUTUHAN ALAT BERAT-Pekerja memeriksa alat berat di PT Intraco Penta (INTA), Cakung, Jakarta, Senin (28/3). Sebagai perusahaan penyedia layanan alat berat berbagai merek seperti Volvo, Bobcat, SDLG, dan mahindra, PT INTA menargetkan penjualan sebanyak 1.293 unit pada 2011 atau naik dari pencapaian 2010 sebanyak 849 unit. Peningkatan target penjualan ini seiring dengan kebutuhan alat berat di sektor industri pertambangan, minyak dan gas, konstruksi, dan perkebunan yang juga meningkat.

Indorama Tambah Investasi Rp 45 T JAKARTA - Indorama Venture Plc berencana menambah investasi di Indonesia hingga 5,2 miliar dollar AS di Indonesia. Investasi itu akan ditanamkan di berbagai industri, seperti industri polyester, oil, gas, dan petrokimia. SebelumnyaIndoramatelahmenginvestasikan dananya sebesar 2 miliar dollar AS. “Kami sedang garap. Kami ingin investasi sampai 5 miliar dollar AS (sekitar Rp45 triliun) di Indonesia, tapi masih harus lihat perkembangan proposal,” kata Chairman Indorama Group, Sri Prakash Lohia, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/3). Saat ini, menurut Prakash, investasi tersebut masih dalam tahap pengajuan pro-

posal. Jangka waktu investasi itu akan berlangsung antara tiga sampai empat tahun. “Belum fix. Investasi 5 miliar dollar AS sampai 2014,” kata dia. Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa, menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyambut baik adanya rencana investasi tersebut. Apalagi, investasi yang dilakukan Indorama sudah cukup lama. “Mereka sudah puluhan tahun berada di sini. Sekarang ingin kembangkan investasi batu bara. Tidak jual batu bara, tetapi olah gasifikasi,” ujar dia Hatta menambahkan, Indorama juga

akan berinvestasi sebesar 2 miliar dollar AS di bidang minyak dan gas. “Total 5,2 miliar dollar AS, termasuk gasifikasi batu bara,” kata dia. Sri Prakash Lohia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Sri Prakash berada di urutan ke-6 dengan harta kekayaan ditaksir mencapai 2,65 miliar dollar AS atau sekitar Rp 24 triliun. Indorama Group dikenal sebagai perusahaan tua di Indonesia, mulai ekspansi sejak 1976 dengan mendirikan pabrik benang dan tekstil. Perusahaan yang dikeloladiantaranyapadabisnispolyester,PET resin, polypropylene, kain, dan tekstil pada umumnya. (tribunnews/aco)


CMYK

tribun facebook

Sengaja Dibuat Kisruh ■ Kongres PSSI di Riau MESKI PSSI telah membatalkan kongres mereka, sebagian besar pemilik sah suara tetap melanjutkan kongres. Mereka juga berhasil membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding. Berikan komentar Anda terkait hal ini! Raden Wiyose Kita tunggu saja keputusan dari FIFA, mudah2an keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak dan menjadi awal yang baru tentang pengurusan PSSI, semoga kedepannya PSSI tidak lagi direcoki oleh nuansa politis, akan tetapi murni olah raga sepak bola dan selanjutnya para pengurus akan lebih berkonsentrasi pada perkembangan dan prestasi sepak bola di tanah air dan di segani oleh negara lain.Majulah persepakbolaan Indonesia. Aslam Hadiie Semoga hasil dari kongres PSSI ‘murni’ sehingga prestasi TIMNAS bisa kembali bagus dan tidak ada campur tangan politik. Muhammad Yusuf Itu salah satu langkah untuk menyelamatkan PSSI dari sansi FIFA kerena kekisruah yang

terjadi di kongres PSSI di pekanbaru Riau dilakukan orang -orangyang tidak memeiliki hak suara di kongres. artinya ada pihak ketiga yang ikut bermain de...ngan tujuan kongres digagalkan dan itu sudah terbaca sebelum kongres di laksanakan .... seharusnya semua pihak harus mengikuti aturan yang telah di tetapkan apalagi ada pihak dari FIFA dan AFC sebagai peninjau dan kita harus menghargai kerja panitia yang telah di bentuk ...marilah kita berjiwa besar dengan pikiran jernih untuk memajukan persepakbolaan diindonesia. Suwardi Tanahgrogot Assalamu ‘alaikum w w. Saya sedih melihat rentetan kekisruhan di PSSI dengan puncaknya pembatalan konggres PSSI di Pekanbaru. Semoga 3 putusan pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding dapat disetujui oleh PSSI, Menpora dan FIFA agar konggres pada 29 april 2011 bisa sukses : dapat membentuk pengurus PSSI yang baru secara demokratis sesuai dengan statuta FIFA dan dapat melahirkan program kerja untuk meningkatkan prestasi PSSI. Shanks Pirates Saya setuju dengan tindakan itu,karena yang membentuk komite banding dan komite pemilihan adalah mereka yang mempunyai hak suara sah,jadi bukan Ilegal. Masalah setuju atau tidak setujui oleh FIFA itu urusan belakang. Yang perlu di sadar oleh pengrus PSSI adalah jumlah suara terhadap Pro perubahan lebih besar dari yang mendukung status quo.

jadi untuk Pak Nugraha Besoes tidak perlu memaksakan kehendak sendiri bersama Nurdin halid. Mämütt Therichman Menurut aturan FIFA kongres dapat dilakukan jika ada permintaan 2/3 anggota PSSI, jadi kongres yang mereka lakukan para pemilik suara sah ya adalah sah, saya yakin FIFA akan menyetujuinya, karena selama ini FIFA tidak pernah keadaan yang sebenarnya dari kisruh PSSI tersebut... Bimo Putra Memang sengaja dibuat kisruh kali, sebenarnyakan semua bisa didiskusikan dengan baik kalau semua pihak berkeinginan menciptakan iklim persepak bolaan yang baik di tanah air. Bukan hanya mementingkan kepentingkan pribadi dan golongan masing-masing. Kalau semua anggota PSSI yang memang memiliki suara sah, maka sah-sah saja konggres tetap dilanjutkan karena pimpinan dan sekjennya sengaja kabur dan tidak coba melakukan negoisasi dulu dengan para peserta konggres. Mudahmudahan PSSI bisa lebih baik. Sujoko Hastanto BAGUS ... Tetap dengan niat baik, yaitu untuk memperbaiki PSSI dan persepakbolaan nasional. Dan yang penting Komite pemilihan dan komite banding yang dibentuk bekerja secara profesional untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan golongan. Maju terus PSSI.

SELASA 29 MARET 2011

5

ANTARA/FB ANGGORO

Sekjen PSSI Nugraha Besoes (tengah) mengumumkan bahwa Kongres PSSI dibatalkan, di Pekanbaru, Riau, Sabtu malam (26/3). PSSI, dengan persetujuan perwakilan FIFA dan AFC, memutuskan untuk membatalkan Kongres PSSI dengan alasan kondisi keamanan tidak kondusif.

Benarkah FIFA Tolak Peraturan Kongres PSSI JAKARTA, TRIBUN - Terkait kericuhan Kongres PSSI di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3), beredar di kalangan wartawan email yang mengatasnamakan Thierry Regenass, Direktur Keanggotaan dan Pengembangan Asosiasi FIFA. Bertajuk “Draf Peraturan Pemilihan PSSI”, email itu menyatakan bahwa FIFA telah menerima dua dokumen draf yang dikirimkan Komite Eksekutif PSSI. Isinya, menyatakan FIFA “menyesalkan bahwa bertolak belakangan dengan permintaan yang berkali-kali kami [FIFA] utarakan, PSSI tidak menggunakan FIFA Standard Electoral Code sebagai basis menyusun peraturan pemilihan PSSI.” Selanjutnya, surat elektronik itu juga menyatakan, “Considering

that there is no time for us to proceed to a further review before the 26 March 2011 Congress, we ask you to send us by Monday 28 March 2011 the approved version of this electoral code. FIFA will then evaluate whether it is confirm to FIFA standard electoral code. (Menimbang tidak ada waktu lagi buat kami untuk melakukan penelaahan lebih lanjut sebelum Kongres 26 Maret 2011, kami minta Anda untuk mengirimkan kepada kami pada Senin (28/3), versi peraturan pemilihan yang telah disetujui. FIFA kemudian akan mengevaluasi apakah peraturan itu sesuai dengan FIFA Standard Electoral Code).” Keberadaan email itu dibenarkan Ketua Komisi Olah Raga and Hukum Komite Olimpiade Indonesia, Timbul Thomas Lubis. “Peraturan

pemilihan itu sudah ditolak oleh FIFA melalui surat email yang sudah diberikan kepada PSSI,” kata Thomas. Menurut Thomas, sebagaimana tertera di email Regenass, peraturan pemilihan yang dikirim pengurus pusat PSSI ke FIFA dinilai tak didasarkan pada FIFA Standard Electoral Code. Thomas menjelaskan, kabar itu ia dapatkan langsung melalui percakapan telepon antara dirinya dengan Regenass sendiri pada dua hari yang lalu, Jumat, 25 Maret 2011. Thomas juga mengklaim kongres yang digelar 78 anggota Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), sudah diketahui FIFA. Acuan pelaksanaan kongres, yaitu peraturan pemilihan yang dibuat KPPN, sudah diketahui oleh utusan FIFA, Frank van Hattum. “Sudah

membuat draf yang sesuai dengan FIFA Standard Electoral Code dan sudah dibicarakan dengan perwakilan FIFA. Tanggapannya fine,” ujarnya. Benarkah demikian? Sekjen PSSI Nugraha Besoes belum dapat diminta konfirmasinya. Namun, soal itu langsung dibantah TB Adi dari Departemen Media PSSI. Menurut dia mustahil FIFA menyatakan tak setuju mengingat anggota Komite Asosiasi FIFA Frank van Hattum plus sekjen AFC Alex Soosay sudah datang ke Pekanbaru, sebelum kemudian kembali ke Jakarta menyusul ricuhnya kongres. “Sejauh ini belum ada surat. Yang jelas kalau FIFA tidak setuju, mana mungkin perwakilan FIFA datang ke kongres? Toh, mereka datang, kan?” kata TB Adi. (vnc)

Kolom Opini Tribun Kaltim

PSSI Menuju Konflik Horisontal Oleh Widhy Purnama

SEKITAR 3 jam lalu saya memposting tulisan berjudul “Nurdin Cs Tinggal Gelanggang Colong Playu” di Kompas.com. Lalu pukul 00.02 WIB Kompas.com meng-upload berita perkembangan kongres PSSI “peninggalan” Nurdin Halid Cs di Hotel Premier, Pekan Baru, dengan judul “Inilah Hasil Kongres Sebagian Pemilik Suara PSSI”. BERITA tersebut berisi tentang sebagian pemilik sah suara yang tetap melanjutkan agenda kongres, meskipun sebelumnya diklaim Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes sudah resmi dibatalkan. Menurut Kang Nug, keputusan itu diambil langsung pihak Komite Eksekutif PSSI, AFC, dan FIFA. Sebagian pemilik suara yang melanjutkan kongres “peninggalan” Nurdin halid Cs juga berhasil membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding. Pemilihan dilakukan

CMYK

dengan sistem voting. Nantinya, tugas Komite Pemilihan adalah melakukan verifikasi terhadap bakal calon ketua umum. Sedangkan Komite Banding bertugas melayani penganjuan banding para bakal calon ketua umum. Jika agenda kongres “peninggalan” itu terus dilakukan sampai akhir, maka nantinya akan muncul Ketua Umum PSSI baru periode 2011 sampai 2015. Sementara andai pula Nurdin Halid Cs seperti sudah dinyatakan melalui Kang Nug akan menggelar kongres baru dan itu benar-benar dilaksanakan, ujungujungnya juga akan muncul satu nama sebagai ketua umum. Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa dibaca, yaitu akan ada dua PSSI yang sama-sama merasa sah. Saya tidak ingin masuk ke dalam masalah legitimasi dua kepengurusan yang muncul nanti, karena akan berkutat pada debat kusir. Bagi saya jauh lebih penting memikirkan mau dibawa ke mana persepakbolaan Indonesia? Sebab, sengketa tersebut hampir bisa dipastikan akan membingungkan banyak organisasi-organisasi sepak

bola yang bernaung di bawah PSSI. Mereka bingung harus menginduk ke pengurusan yang mana. Tidak menutup kemungkinan, dualisme pengurus ini pun akan berkembang menjadi potensi perpecahan pengurus organisasi maupun klub-klub sepak bola di daerah. Bahkan, jangan menganggap bukan mustahil perpecahan merembes sampai ke bawah, sampai ke antar suporter di dalam satu klub. Artinya, dapat memicu terjadinya konflik horisontal antar suporter. Penting diingat bahwa potret sebagian suporter klub sepak bola di Indonesia, sudah sangat akrab kekerasan. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh seorang pun yang mencintai sepak bola dengan kepala dingin dan hati yang tulus. Mungkin kekhawatiran saya bisa dianggap ‘lebay’ atau berlebihan. Tetapi, tak ada salahnya semua pihak memikirkannya sebelum hal itu menjadi nyata. Pemerintah juga perlu mengambil action yanglebih konkret sebelum persoalan menjadi semakin kompleks. Hufff... (kompasiana)


6

SELASA 29 MARET 2011

Nasib Nunun Tergantung Adang ● Kasus Suap Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI

Mantan Bendahara JAT Bakar Alat Bukti JAKARTA, TRIBUN - Mantan bendahara Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Joko Daryono alias Thoyib, mengungkapkan, dirinya membakar buku kas JAT yang menjadi barang bukti lantaran takut dengan pihak kepolisian. “Buku tabungan disita, berkas disita, isinya saya tidak tahu. Buku keuangan JAT ada. Setelah saya keluar dari bendahara JAT, saya serahkan ke pengganti, lalu saya bakar ketika saya lepas jadi anggota dan lepas dari keuangan JAT sebagai penanggung jawab,” katanya ketika bersaksi untuk terdakwa terorisme, Abu Bakar Ba’asyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/3/2011). Thoyib mengatakan, setelah Ba’asyir ditangkap, dia khawatir kepolisian akan mencari barang bukti berupa buku kas JAT yang memuat catatan transaksi uang ke Abdul Hamid, Ubaid, dan Dadan yang berkaitan dengan dirinya. “Jadi saya musnahkan,” ucapnya. Dia juga menuturkan, selama menjadi bendahara JAT, tercatat sejumlah transaksi pengeluaran uang, yakni ke Abdul Hamid sebesar Rp 4 juta, Dadan Rp 45 juta, Ba’asyir Rp 178 juta, dan Ubaid 158 juta. Total keseluruhan uang JAT yang mencapai Rp 500 juta itu tersimpan di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Transaksi aliran uang tersebut, menurut Thoyib, tidak diketahui penggunaannya. Thoyib tidak dapat memastikan apakah uang yang dikeluarkan dari kas JAT itu untuk biaya pelatihan militer di Aceh. Kesaksian Thoyib berhubungan dengan kesaksian Ubaid dan Abul Hamid. Sebelumnya Ubaid mengatakan, Ba’asyir memerintahkan Thoyib memberinya uang Rp 10 juta untuk dana pelatihan militer di Aceh. Pemberian uang tersebut diakui Thoyib. Namun, Thoyib tidak mengetahui apakah uang Rp 10 juta yang diberikan ke Ubaid atas perintah Ba’asyir untuk biaya pelatihan militer. Terkait keterangan Abdul Hamid, Thoyib

”Kami berharap beliau memberikan keteladanan yang bagus, ya diantarkan saja Nunun ke KPK. Itu lebih bagus daripada menggunakan cara yang lain.” Busyro Muqoddas, Ketua KPK

DOK

Abu Bakar Ba’asyir

mengakui adanya permintaan Abdul Hamid agar dia memberikan dana bantuan bagi pelatihan militer di Aceh. Namun, permintaan Abdul Hamid tersebut, kata Thoyib, kemudian ditolaknya. “Lalu saya katakan, JAT tidak ada kaitannya dengan Aceh, pada malam sebelum Ustad (Ba’asyir) ditangkap, saya tidak pernah tahu soal pelatihan,” tuturnya. Sebelumnya, Abdul Hamid saat bersaksi untuk Ba’asyir mengaku meneruskan permintaan dana dari Ubaid kepada Ba’asyir. Permintaan itu terjadi ketika Ubaid dalam pelarian pascakontak senjata para peserta pelatihan militer dan polisi di Aceh. Menurut Abdul Hamid, Ba’asyir menyetujui permintaan dana dari Ubaid yang disampaikan olehnya. Ba’asyir memerintahkan Abdul Hamid menghubungi Thoyib. Saat itu Thoyib berjanji akan memberikan Rp 50 juta melalui Dadan. Namun, pada akhirnya Dadan hanya mentransfer Rp 17,5 juta. Abu Bakar Ba’asyir dinilai mengetahui, merencanakan, mengatur, dan mendanai aksi pelatihan militer di Aceh. Atas perbuatannya, dia didakwa tujuh pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. (kompas.com)

KPK Laporkan Pegawai ke Polisi JAKARTA, TRIBUN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas memastikan kasus penggelapan dana yang dilakukan salah satu staf administrasi KPK saat ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan itu, kata Busyro, telah disampaikan ke Mabes Polri sejak seminggu yang lalu. “Itu sudah kita laporkan ke Bareskrim. Kan itu penggelapan bukan korupsi karena dia bukan bendahara. Minggu lalu sudah dilaporkan ke Bareskrim, dan sudah

dipecat lama,” kata Busyro di LBH Jakarta, Senin (28/3). Meski kasus penggelapan uang di KPK yang terjadi pada 2009 dan baru sekarang dilaporkan Busyro mengaku, “Ini kan ada proses pengembalian dan itu bertahap, karena dia bukan bendahara,” tambahnya. Uang yang digelapkan oleh oknum yang berinisial EL sebesar Rp 389 juta dan telah dikembalikan kepada KPK. “Totalnya Rp 389 juta,” ujarnya lagi. Penggelapan yang

dilakukan oleh EL pada 2009 itu, terbongkar setelah lembaga pengawas internal KPK melakukan audit rutin dilaksanakan per tiga bulan sekali. Ketika itu, lembaga pengawas internal KPK menemukan perbedaan perhitungan dalam kas yang dipegang oknum dengan inisial EL itu. Setelah diusut, oknum tersebut mengakui perbuatannya. Lantas, karena perbuatannya itu, oknum EL diganjar hukuman pemecatan dan wajib mengembalikan uang yang ia gelapkan. (vnc)

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum dapat memeriksa Nunun Nurbaeti Daradjatun, saksi kunci kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

“Pokoknya masih terus dicari, tergantung Pak Adang Daradjatun (suami Nunun) kalau beliau dengan legawa mengantarkan Nunun ke KPK,” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas, di LBH Jakarta, Senin (28/3). Busyro menyarankan kepada Adang memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk membantu KPK. Apalagi Adang sebagai mantan aparat penegak hukum. “Kami berharap beliau memberikan keteladanan yang bagus, ya diantarkan saja Nunun ke KPK. Itu lebih bagus daripada menggunakan cara yang lain,” ujarnya. Menurut dia, KPK secara

resmi sudah pernah menyampaikan permintaan tersebut ke Adang. “Namun, sepertinya KPK masih harus bersabar,” ujarnya. Mengenai hal ini, Adang pernah membantah keras bahwa istrinya adalah penyalur uang suap kepada sejumlah anggota dewan itu. “Ibu Nunun pernah disumpah tidak tahu kasus itu dan tidak pernah memberi suap,” kata Adang Mengenai belum dijeratnya penyuap anggota DPR, menurut Busyro, KPK belum memiliki cukup bukti. Dia mengimbau masyarakat, jika memiliki bukti keterlibatan pihak penyuap, agar segera menyerahkan ke KPK.

“Kami punya komitmen sepanjang ada bukti yang cukup, tidak akan kami tundatunda untuk menangkapnya. Kasus ini beban berat buat kami karena setiap minggu selalu ditanya, makanya kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan.” Kasus suap ini sudah menjerat 29 anggota DPR periode 1999-2004. Sebanyak empat politisi sudah berstatus sebagai terpidana, sedangkan sisanya saat ini masih berstatus tersangka. Para politisi asal PDIP, Golkar, dan PPP itu diduga menerima cek pelawat usai pemilihan yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. (vnc/ kompas.com)

Patrialis: Capres Perseorangan Mustahil JAKARTA, TRIBUN - Menteri mengusung capres independen Hukum dan HAM Patrialis tapi tidak memikirkan jalannya. Akbar tak optimistis pada “Kita boleh saja berkomentar wacana calon presiden dan berpendapat, tapi semua perorangan yang dimunculkan komentar harus mengacu oleh DPD RI. Menurut Patrialis, kepada sistem, jangan kelihatan wacana ini tampak mustahil kita tidak mengerti sistem. Jadi DOK karena UUD 1945 sama sekali komentar orang, komentar Patrialis Akbar tidak memfasilitasinya. lepas, semangat, nafsu, kadang “Mustahil perseorangan jadi komentarnya tidak berdasarkan presiden, kalau kita ada berarti kita sistem,” ungkapnya. melanggar konstitusi. Yang ada kita Politisi PAN ini mengatakan UUD melanggar UUD,” tegasnya di Gedung 1945 telah menyatakan bahwa presiden DPR RI, Senin (28/3/2011). Menurut dan atau wapres diusulkan oleh partai Patrialis, wacana itu bisa dimungkinkan politik sebagai kapal induknya. Sistem jika ada perubahan substansi UUD 1945 inilah yang dianut di Indonesia. Oleh dengan membicarakannya bersama karena itu, capres tak bisa diusulkan oleh MPR. pribadi di luar partai politik. Oleh karena itu, jalan pembicaraan “Nah sekarang persoalannya adalah dengan MPR menjadi mutlak karena tak kalau ada orang per orang yang mau ada jalan lain. Patrialis meminta para mencalonkan diri dia harus pandaipengusung wacana tidak sekedar pandai dong mendekati parpol. Ketemu berbicara tentang kemungkinan dengan parpolnya. Dengan parpol aja

dia tidak bisa pendekatan,bagaimana mungkin dia bisa mengurus yang lebih besar, uruslah dulu parpol itu, komunikasi dulu dengan parpol, baru diusulkan. Saya baca juga pendapat beberapa orang yang menurut hemat saya kelihatan betul dia enggak paham, jadi cuma semangatnya doang,” ujarnya kemudian. Siap atau tidak siapnya Indonesia dengan wacana capres independen, lanjutnya, tergantung pada keputusan politik ke depan. Keputusan MPR akan sangat dinantikan jika memang wacana capres independen terus mencuat dari publik. Sementara itu, Patrialis juga menambahkan belum ada satupun partai politik yang mendaftar sebagai badan hukum hingga saat ini. pemerintah sendiri memberikan batas waktu hingga tanggal 22 Agustus mendatang. (kompas.com)

Yusuf Supendi Laporkan Presiden PKS padahal dia kan tidak JAKARTA, TRIBUN pernah mengenal Salah seorang pendiri BIN,” ujar Ahmad Partai Keadilan yang Rivai di Mabes Polri, kini bernama Partai Jakarta, Senin (28/3). Keadilan Sejahtera Saat tiba di (PKS), Yusuf Supendi, Bareskrim Mabes melaporkan Presiden TRIBUNNEWS HERUDIN Polri, Yusuf tidak PKS Luthfi Hasan Yusuf Supendi banyak bicara. Ia dan Ishaaq ke Badan Rivai langsung memasuki Reserse Kriminal Mabes Polri. gedung Bareskrim Mabes Yusuf didampingi kuasa Polri. hukumnya, Ahmad Rivai, Sebelumnya, Yusuf yang melaporkan tuduhan diberhentikan dari PKS tahun pencemaran nama baik dan lalu itu melaporkan Luthfi ke fitnah. Badan Kehormatan DPR atas “Pak Yusuf kan dituduh tuduhan pelanggaran kode berkolaborasi dengan BIN etik anggota parlemen karena (Badan Intelijen Negara) dinilai kerap mengirimkan untuk menjatuhkan partai,

pesan singkat bernada tidak pantas kepada Yusuf. Selain itu, dia juga menuding Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menggelapkan dana kampanye Pemilihan Gubernur DKI dari Adang Daradjatun senilai Rp 10 miliar. Yusuf kemudian melaporkan Anis ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Luthfi dan Anis, Yusuf menuding Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin gemar memperkaya diri dengan mengumpulkan uang setoran. Sejumlah anggota PKS

menilai tudingan tersebut dilancarkan Yusuf karena sakit hati akibat dipecat dari PKS. Namun, belakangan tudingan Yusuf ditengarai merupakan bagian serangkaian serangan pihak tertentu terhadap PKS menyusul sikap PKS yang mendukung hak angket mafia pajak di parlemen. Di lain pihak, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan bahwa partainya tidak ingin menggubris tudingan Yusuf. PKS belum akan melaporkan Yusuf ke polisi. (kompas.com)


tribun manca

SELASA 29 MARET 2011

7

Markas Pemberontak Dikepung ! Filipina Buru Gerilyawan NPA COTABATO, TRIBUN Pasukan Filipina mengepung sebuah kamp pemberontak dan berhasil menangkap seorang pemberontak di Filipina selatan pada Minggu (27/3) waktu setempat. “Tentara pemerintah mengejar pemberontak Tentara Rakyat Baru (NPA), yang terlibat dalam beberapa serangan di wilayah itu ketika mereka menemukan satu kamp di kota Prosperidad di Provinsi Agusan del Sur, Minggu petang,” kata Direktur polisi wilayah Kepala Inspektur Reynaldo Rafal,

Senin (28/3). “Mereka meninggalkan perkemahan mereka sebelum pasukan kami tiba. Mereka bahkan meninggalkan beberapa harta benda mereka,” kata Rafal. Dalam satu misi terpisah, tentara pemerintah menangkap pejuang NPA bernama Louie Tejero di kotapraja Barobo di Provinsi Surigao del Sur. NPA telah melancarkan kampanye gerilya di pedesaan selama lebih dari empat dekade. Menurut perkiraan militer Filipina, ada sekitar 4.700 gerilyawan NPA yang kini

tersebar di lebih dari 60 provinsi di seluruh Asia Tenggara itu. Bulan lalu, Pemerintah Filipina dan pemberontak kiri melanjutkan pembicaraan perdamaian formal, yang telah ditangguhkan selama enam tahun, di Oslo, Norwegia, dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan yang berlarut-larut itu. Beberapa hari sebelumnya, tiga pekerja bangunan tewas dan seorang lainnya luka-luka dalam satu serangan yang dilakukan pemberontak kiri itu di kota

yang kaya emas-tembaga Tampakan di Filipina selatan. Juru bicara kepolisian wilayah, Inspektur Kepala Alexis Yap, mengatakan, 10 pria bersenjata yang diyakini pemberontak NPA menyergap konvoi lima truk sekitar pukul 13.30 waktu setempat di desa Danlag, menewaskan tiga pekerja dari sebuah perusahaan konstruksi. Seorang pria terluka dalam serangan itu. Pasukan pemerintah kemudian dikirim ke daerah itu untuk memburu pelaku. (kompas.com)

Dua Remaja WNI Ditahan di AS AP

DEMO AMERIKA SERIKAT - Ratusan warga Turki di Kota Ankara berunjuk rasa di depan Kantor Kedubes AS, Senin (28/3), menentang serangan militer Amerikas Serikat (AS) dan negara barat lainnya ke Libya. Mereka menyebut serangan itu tak lain adalah upaya AS untuk menguasai minyak bumi Libya.

Masih Buru Seekor Buaya Lagi BANGKOK, TRIBUN Pemerintah Thailand masih memburu seekor buaya lagi yang kabur dari kebun binatang setempat pada Senin (28/3). Menurut dokter hewan, tiga buaya kabur akibat banjir besar yang melanda wilayah selatan negara itu. “Dua buaya telah berhasil ditangkap-satu oleh petugas dan satu lagi oleh penduduk desa- setelah mereka kabur

dari kebun binatang di Provinsi Nakhon Si Thammarat yang dilanda hujan lebat baru-baru ini,” kata dokter hewan kebun binatang, Nopparat Inthongkam. Ia mengatakan, pemerintah setempat telah membentuk tim untuk bekerja sama menangkap reptil tersebut dan mengawasi kebun binatang kota Nakhon Si Thammarat yang digenangi

air setinggi lebih dari satu meter. Banjir besar yang melanda wilayah itu telah menewaskan empat orang dan menyengsarakan puluhan ribu warga lainnya, serta menimbulkan kerugian senilai 10 juta dollar Amerika Serikat. Status wilayah darurat bencana telah diberlakukan terhadap 34 distrik di lima provinsi sejak hujan lebat terjadi pada Rabu pekan lalu. (kompas.com)

TKW Minta Ampunan Raja Arab RIYADH, TRIBUN - Seorang Tenaga Kerja Wanita asal Indonesia yang divonis mati di Arab Saudi meminta pertolongan Raja Arab Saudi, Abdullah, untuk menyelamatkannya dari eksekusi. Seperti dilansir dari laman Arab News, Minggu (27/3), TKW bernama Tawir, 27, divonis hukuman mati empat tahun lalu karena terbukti telah membunuh saudara lelaki majikannya. Untuk membebaskannya dari hukuman mati, pihak keluarga korban mengharuskan ibu satu anak

ini untuk membayar diyat (uang darah) 2 juta riyal atau sekitar Rp4,6 miliar. Jika tidak dibayarkan dalam waktu enam bulan, maka eksekusi tetap dilakukan. Pengacara Tawir yang disediakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, Naseer Dandani, mengatakan, Tawir mengharapkan belas kasihan dan kebaikan Raja Abdullah untuk menyelamatkan nyawanya. Permintaan campur tangan raja untuk meloloskannya dari hukuman mati belum mendapat

jawaban dari pemerintah Arab Saudi. Empat tahun lalu, Tawir diketahui membunuh saudara lelaki majikannya. Si korban tewas setelah mengalami pendarahan dalam akibat pukulan benda tumpul di kepalanya. Tawir mengatakan, dia melakukan itu untuk membela diri, namun pengakuannya ini tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia belum dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi perihal kasus ini. (vnc)

SANTA CLARA, TRIBUN - Dua remaja warga negara Indonesia ditahan polisi Santa Clara, Amerika Serikat, setelah melakukan aksi kebut-kebutan di jalan. Akibat kelakuan mereka, seorang remaja putri yang mobilnya tertabrak kini dalam keadaan kritis. Dilansir dari laman Mercury News, kedua remaja ini adalah Chandra Deddy Purnama, 25, dari San Fransisco dan Vincent Christopher Mergonoto, 19, dari San Jose. Mereka ditahan polisi pada Kamis tengah malam, 24 Maret lalu. Menurut laporan polisi, Purnama yang mengendarai mobil Corvette warna kuning beradu balap dengan Mergonoto yang mengendarai mobil Mercedes di Jalan Kiely Boulevard saat keduanya hendak menuju sebuah restoran cepat saji. Keduanya mengaku kepada polisi

nama wanita tersebut. Akibat kecelakaan ini, wanita itu kini dalam keadaan kritis di rumah sakit dengan luka parah pada otak dan jantungnya. Mergonoto, mahasiswa De Anza College terancam denda hingga US$500.000 atau sekitar Rp4,3 miliar. Sementara itu, Purnama yang tidak terlibat langsung dengan kecelakaan masih dalam penahanan polisi. Ini bukan kali pertama Mergonoto berurusan dengan polisi akibat mengebut di jalan. IST Mergonoto yang baru Vincent Mergonoto dan Chandra Purnama mendapatkan izin mengemudi enam bulan lalu, sebelumnya pernah ditilang kecepatan mereka kala itu mencapai 112 polisi akibat memacu kendaraannya km/jam, padahal batas kecepatan di jalan tersebut hanyalah 60 km/jam. Kemudian, dengan kecepatan 133km/jam di jalan tol. Mereka berdua akan diadili pada Rabu Mobil Mergonoto menabrak sebuah pekan ini atas dakwaan balapan yang mobil Honda yang dikendarai seorang wanita berusia 23 tahun. Tidak disebutkan mengakibatkan seseorang terluka. (vnc)

Taliban Culik 50 Polisi di Afghanistan KUNAR, TRIBUN Pemberontak Taliban di Afghanistan mengklaim telah menculik 50 orang polisi di wialyah utara negara itu. Penculikan ini merupakan salah satu kampanye pembunuhan dan intimidasi bagi mereka yang mendukung pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Menurut laporan dari kepala polisi Provinsi Kunar, Khalilullah Ziayi, dilansir dari laman Associated Press, Minggu (27/3) waktu setempat, militan Taliban menyergap rombongan polisi yang akan ke Kunar pada Sabtu sore. Ziayi mengatakan bahwa yang diculik kebanyakan

adalah polisi baru yang baru saja menyelesaikan latihan mereka di provinsi Nuristan untuk bergabung dengan polisi nasional Afghanistan. Walaupun pihak Taliban mengklaim mereka telah menculik 50 orang, namun Ziayi mengatakan tidak tahu persis jumlah mereka yang diculik. Sejak dulu, polisi di wilayah Nuristan dan daerah lainnya di Afghanistan telah menjadi incaran para militan. Kebanyakan polisi yang diculik biasanya dibebaskan setelah mereka berjanji tidak akan bekerja sebagai polisi ataupun posisi lainnya di pemerintahan Afghanistan. Belum diketahui nasib ke 50 polisi yang diculik. Namun

menurut Ziayi, nasib mereka akan ditentukan oleh komandan militer Taliban di Afghanistan timur. “Keputusan akan diambil dengan melihat situasi yang berkembang di lapangan,” ujarnya. Sementara itu, di ibukota Afghanistan, Kabul, juru bicara badan intelijen Afghanistan, Lutfullah Mashal, mengatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan pengiriman bahan peledak di provinsi Wardak. Pada truk yang berhasil disita, ditemukan 10 rompi untuk peledak bunuh diri, 750 kilogram bahan peledak, 648 detonator jarak jauh dan 1.000 meter kabel detonator peledak. “Mereka ingin

membuat 500 bom dari bahanbahan ini,” ujar Mashal. Mashal juga mengatakan bahwa mereka telah berhasil menangkap tujuh militan yang ingin melakukan penyerangan di perayaan tahun baru Afghanistan, 21 Maret lalu. Dia mengatakan bahwa ketujuh orang ini rencananya akan melakukan pengeboman bunuh diri. Mereka adalah anggota jaringan Haqqani, salah satu sempalan Al-Qaida. “Mereka mengincar petugas keamanan, pegawai pemerintah dan warga sipil di Kabul. Untungnya, mereka berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, sehingga rencana mereka berhasil digagalkan,” ujarnya. (vnc)


8

tribun buffer

Kaltim SELASA 29 MARET 2011

Menyedot Habis Anggaran BETAPA gembira kita sebagai rakyat Kalimantan Timur, karena direncanakan RAPBD Kaltim 20112 mendatang diperkirakan akan melonjak hingga Rp 7,45 triliun. Ada kenaikan sekitar 0,20 triliun dari APBD 2011 sebesar Rp7.257.634.950.000. Karena dalam setahun wilayah ini bakal beredar uang sebesar itu. Hanya saja sampai saat ini para pimpinan eksekutif maupun legislatif di Kaltim atau di wilayah lain di Indonesia masih belum ‘pandai’, tidak memiliki kepintaran, kurang siasat dan kemampuan untuk mengelola dan mengubah model anggaran tahunan itu. Dalam RAPBD 2012 mendatang sudah dirancang Rp 4 triliun untuk belanja langsung, sedangkan sisanya untuk belanja tak langsung. Jadi selama setahun ke depan para pejabat dan PNS, anggota dewan wajib menghabiskan anggaran itu. Posisi dana pembangunan alias belanja tak langsung Rp 3,45 triliun. Selalu di bawah anggaran langsung. Tentu model ini merupakan pola yang sama dan sebangun secara nasional. Karena memang begitu pula yang terjadi di APBN. Negara ini belum pernah membuktikan bekerja lebih maju dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Kita menuntut para pimpinan negeri ini mengubah pola anggaran belanja tak langsung (pembangunan) lebih besar dibanding anggaran langsung (biaya rutin). Pola semacam ini selalu sama dari tahun ke tahun, menggambarkan kepada kita semua bahwa para pemimpin negeri ini sesungguhnya tidak memiliki visi pembangunan cepat. Mereka bisa saja dituduh secara sengaja tidak mau memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ini ada contoh konkret dari sebuah Kabupaten bernama Nunukan, wilayah paling utara Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia. Koordinator Komite Serikat Mahasiswa Nunukan (SMN) Surabaya Saddam Husin mengungkapkan, besarnya biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Bupati dan Ketua DPRD Nunukan dalam sehari, nyaris sama dengan beasiswa setahun mahasiswa strata satu dan lebih besar dari beasiswa mahasiswa diploma tiga. Beasiswa untuk mahasiswa S1 Rp 2.500.000/setahun, mahasiswa D3 Rp1.500.000. Sedangkan SPPD Bupati dan Ketua DPRD Nunukan Rp2.000.000/hari perjalanan dinas (bukan seminggu, sebulan apalagi setahun). Rincian biaya itu meliputi penginapan Rp 1.200.000, angkutan setempat Rp 200.000, dan uang saku Rp 600.000/hari. Sementara Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Nunukan hanya selisih Rp 100.000 dari Bupati dan Ketua DPRD Nunukan. Selisih biaya perjalanan dinas itu hanya pada komponen uang saku. Untuk biaya perjalanan dinas antar-kabupaten dalam wilayah Kaltim, Bupati dan Ketua DPRD Nunukan bisa mendapatkan biaya SPPD sebesar Rp1.500.000/hari sementara Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Rp 1.400.000/hari.Biaya ke luar negeri dipatok dengan dolar Amerika. Misalnya ke Tawau US$ 80/hari, Kota Kinabalu US$ 200/hari. Dalam negara Malaysia lainnya US$ 240/hari, sementara negara-negara lainnya US$ 390/hari. Untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Nunukan, Kecamatan Krayan dipatok Rp 780.000/hari, Kecamatan Krayan Selatan Rp 840.000/, Kecamatan Sebuku, Siemanggaris dan sekitarnya Rp 660.000/hari, Lumbis Rp 720.000/hari, Sebatik Rp 570.000/hari, Sebatik Barat Rp 540.000/hari, Sembakung Rp 750.000/hari sementara perjalanan pergi pulang sekitar 6 jam Rp 400.000. Memang luar biasa para pemimpin negeri ini mengatur keuangan pusat maupun daerah. Mereka benar-benar memanfaatkan instrumen APBN/ APBD sebagai alat sah untuk mengeluarkan semua ongkos dari kantong rakyat. Justru anggaran begitu besar untuk acara ‘dinas’ itu masih sering kali diciderai oleh perilaku-perilaku korup yang sudah membudaya. Di Nunukan pula sering terdengar isu perjalanan dinas fiktif. Artinya ada surat perjalanan lengkap dengan tanda tangan dan stempel, ada bukti pengeluar tiket pesawat plus boarding, dan bukti-bukti resmi lainnya untuk mengelabuhi administrasi sebuah perjalanan yang tidak pernah dilakukan. Jangan heran pula boarding pass, airtport tax ‘aspal’ bisa dijual dengan harga antara Rp 150.000-200.000. Jangan heran pula, dalam kunjungan ke tempat lain, selalu ada titipan stempel SPPD yang lembarannya melampui jumlah peserta. Kerusakan negara ini memang semakin masif, karena mental korup oknum pejabat dan PNS, serta anggota dewan masih saja tidak pernah sembuh. Kita sedih, dan sedih sangat mendalam. Entah kapan mental-mental semacam ini bisa berubah dan diubah lebih baik?

Paket Diduga Bom di Atap Rumah ● Sambungan Hal 1

Pribadi dan Bariyem warga di Kompleks Perumahan Bukit Pinang Batara Indah, Kecamatan Samarinda Ulu. Namun setelah diperiksa Tim Jihandak Brimob Polda Kaltim, paket itu bukan bom, melainkan murni berisi buku LKS siswa SMA. Begitu pula dengan paket plastik putih yang ditemukan di atap rumah Aswanudin dan Gustiana kemarin. Setelah diperiksa Tim Jihandak ternyata bukan bom, tapi isinya berupa pipa paralon, kabel dan satu buah kunci pas menyerupai bom yang

Dari Awal Saya Nggak Menipu ● Sambungan Hal 1

memiliki satu anak, jarang pulang dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya karena didera rasa ketakutan. Mengenakan kaos warna coklat dan celana jins pendek warna biru, wanita itu terus mengisahkan perjalanan hidupnya. Di awal pembicaraan, Selly bercerita kalau dirinya pernah mengenyam bangku kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung sejak tahun 2000 hingga tahun 2004. Ia hanya duduk di bangku SMA hanya dua tahun karena akselerasi. Selly mengaku telah bercerai dengan sang suami di awal tahun 2007. Pernikahannya hanya bertahan dua tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2006. “Saya cerai dengan suami. Setelah itu kepikir segala

Ruangan DPR Setara Gedung 4 Lantai ● Sambungan Hal 1

Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan mengajukan gugatan terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. Marzuki menilai LSM hanya mengaku-ngaku mengatasnamakan rakyat dalam tugasnya, padahal secara legal DPR yang berhak mengklaim sebagai wakil rakyat. “Kuat ringannya, DPR juga

Gula Darah Turun Dari 459 mg/ dL - 139 mg/ dL GULA darah 459 mg/ dL, tak diragukan lagi, itu pasti diabetes. Pengalaman yang tidak menyenangkan karena menderita penyakit yang sering disebut sebagai ibu segala penyakit karena dapat mengundang penyakit berbahaya lainnya ini telah dirasakan oleh Suharyanti, S. Pd selama 10 bulan terakhir. “Terus terang saya ini termasuk orang yang kurang menjaga pola makan, jadi ya… mungkin faktor itu yang membuat saya menderita diabetes.” Tutur wanita yang tinggal di Jl. Balikpapan, Kartanegara, Kaltim ini membuka percakapan. Diabetes adalah peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik yang sifatnya absolut maupun relatif atau resistensi reseptor insulin. Diabetes melitus sangat erat kaitannya dengan mekanisme pengaturan gula normal. “Kalau gula darah saya tinggi, pandangan mata jadi kabur seperti terkena air, badan terasa lemas dan kepala terasa pusing.” Ungkap guru SD ini. Akibatnya, ketika mengajar pun ia seringkali merasa terganggu. Secara medis, pandangan mata menjadi kabur dan badan terasa lemas merupakan gejala lanjutan dari diabetes. Namun, setelah minum Gentong Mas, ibu 5 orang anak ini merasa kesehatannya sudah lebih baik, “Sudah 7 bulan saya minum Gentong Mas. Badan sekarang terasa sehat, gula darah saya sekarang sudah turun jadi 139 mg/ dL.” Ungkap Suharyanti, S. Pd dengan gembira. Dengan tubuh yangsehat,iapundapatmenjalankantugasnyamendidik anak bangsa dengan lancar. Karena telah merasakan manfaatnya, kini ia tidak segan-segan membagi pengalaman sehatnya itu dengan orang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Amien…” Pungkas www.gentongmas.com

wanita berusia 50 tahun ini mengakhiri percakapan. Gentong Mas adalah minuman kesehatan herbal alami dengan bahan utama Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) yang terbukti manfaatnya bagi penderita dari berbagai penyakit, termasuk penderita diabetes. Habbatussauda dalam Gentong Mas dipercaya dapat meningkatkan fungsi insulin dan mengurangi resistensi reseptor insulin, sedangkan Gula Aren berperan dalam optimalisasi kerja reseptor insulin. Gentong Mas mengandung Chromium yang efektif memperlancar metabolisme gula darah dan mengatur kepekaan sel terhadap insulin sehingga meringankan kerja pankreas. Selain itu, kandungan Gula Aren dalam Gentong Mas memiliki indeks glisemik yang sangat aman bagi kesehatan yaitu hanya 35 (aman jika indeks glisemik dibawah 50), sehingga mampu menjaga dan merawat pankreas agar tetap berfungsi dengan baik. Meski demikian untuk mendapatkan hasil maksimal, disarankan untuk mengatur pola makan, gula darah, olahraga, pengaturan berat badan seideal mungkin, diet rendah lemak, kontrol stress, dan menghindari rokok serta alkohol. Dengan aturan penggunaan yang tepat, manfaat bagikesehatandankelezatanrasanyamembuatsemakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan silahkan hubungi: Samarinda:085223982705/ 0541-7905465. Balikpapan:085250545080. Bontang: 054-85115077. Sangata:081347915477. Tenggarong:081253908261. Melak;085652195959. Penajam;081346348384. Grogot;085247121259 . Tarakan;085245458757. [Adv]. P-IRT NO. 812320501114

dibungkus pakai plastik hitam dan dibalut koran serta di lakban. Semula keberadaan paket mencurigakan yang dibungkus pakai plastik putih itu diketahui setelah Muhammad, tetangga korban, menerima pesan SMS teror dari pelaku pada pukul 11.40. SMS teror tersebut ditujukan kepada Agustiana dan suaminya. “Saya terima dua kali SMS. SMS pertama berbunyi ‘Ada bom di rumah bidan Gustiana di atas atap garasi berbentuk kotak, Jl P Antasari Gang 4’. Selang lima menit kemudian saya terima lagi SMS dari nomor yang sama, isinya, ‘Saya tau Anda berada di Gang 4 Jl Pangeran Antasari saya bisa melacaknya, kalau Anda tidak percaya cek rumah bidan Gustiana atau pengacara

di atas atap garasi ada paket kotak,” kata Muhammad kepada wartawan di sela-sela proses evakuasi paket mencurigakan itu oleh tim Jihandak dan tim Gegana Brimob Polda Kaltim di TKP (tempat Kejadian Perkara) kemarin. “Karena SMS teror tersebut ditujukan ke Aswanudin dan Gustiana, lalu saya telepon Pak Aswanudin untuk mengabarkan SMS tersebut dan sebagian warga lalu melaporkannya ke Polsekta Samarinda Ulu,” ucap Muhammad. Setelah mendapat laporan dari warga, Polsekta Samarinda Ulu langsung berkoordinasi dengan Brimob Polda Kaltim dan Polresta. Tak lama kemudian, Tim Gegana Brimob Polda Kaltim dibantu personel Polresta dan Polsekta

Samarinda Ulu meluncur ke TKP dan melakukan sterilisasi dan memasang police line di rumah yang diketahui ada paket bom tersebut. Pantauan Tribun, evakuasi paket mencurigakan itu oleh dua petugas Jihandak dilakukan dengan penuh ekstra hati-hati. Evakuasi berlangsung kurang lebih 40 menit dan disaksikan puluhan warga. Sekitar pukul 1.45 petugas Jihandak akhirnya berhasil menurunkan paket mencurigakan itu dari atas atap rumah dan memasukannya di dalam tong bom mobil Tim Gegana. Tim Gegana lalu membawa paket tersebut ke Markas Brimob Polda Kaltim di Samarinda Seberang. Kapolresta Samarinda Kombespol M Arkan Hamzah melalui Kasatreskrim AKP

Arif Budiman mengatakan, Jihandak Brimob Polda Kaltim sudah memeriksa isi paket dalam tas kresek berwarna putih itu. Saat dicek, isinya ternyata sepotong pipa paralon,kabel dan satu buah kunci pas. Barang-barang itu dibungkus rapi menggunakan plastik hitam dibalut dengan koran dan di lakban menyerupai bom. Di luarnya dibungkus lagi dengan menggunakan kresek warna putih. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa isi paket kresek itu tidak ada mengandung bahan peledak sedikitpun. “Kami masih menyelidiki lebih jauh mengenai motif dibalik ancaman teror melalui paket dan SMS itu. Karena itu kami tidak mau mendugaduga,”tutur Arif. (m28/bud)

macam. Kerja tidak beres. Saya punya satu anak usia empat tahun. Anak saya di Cipulir, di rumah saya,” kata wanita yang tak kuasa menahan tangis. Perahu rumah tangganya retak, karena ia menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Surat cerai keluar awal tahun 2007. Cerai dengan alasan KDRT. Karena, suami saya suka minum, mukul-mukul, dan mabuk. Saat itu, aku yang kerja dan dia yang kuliah,” kenang wanita yang masih berusia 26 tahun. Setelah lulus kuliah, Selly mengatakan pernah bekerja sebagai sekretaris di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia membantah pernah bekerja di Kompas. “Nggak (kerja di Kompas). Kerja di TB Simatupang sebagai sekretaris,” kata perempuan yang juga memiliki nama alias Rasellya Rahman Taher. Ia mengaku jarang pulang sejak adanya kasus penipuan yang melilitnya. “Saya jarang pulang. Saya kost, orangtua tidak tahu, anak saya tetap di

orangtua,” katanya. Selly juga mengaku bahwa dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan keluarganya. “Orangtua bilang, saya harus pulang baikbaik. Tetapi tidak pulang karena rasa takut saya.” Pengakuan Selly itu agak berbeda dengan jejak kasus hukum yang telah membawanya ke jeruji besi. Tahun 2009, Selly pernah bekerja di Kompas Gramedia dan menipu sejumlah karyawan dan wartawan. Modusnya adalah berbisnis pulsa murah. Lolos dari Kompas, Selly kerap mengaku sebagai wartawati Kompas dalam mendekati korbannya. Modalnya ia menggunakan tas ransel merchandise Kompas. * * * SEPAK terjang penipu cantik Selly Yustiawati, telah membuat geger dunia maya. Ratusan korban bisa terpedaya dengan mudah olehnya. Karena itu polisi akan melibatkan psikolog untuk membedah kepribadiannya. “Psikolog ya, semua kita upayakan,” jelas Kasat Reskrim Polres Bogor Kompol

Indra Gunawan. Seperti diberitakan, Selly ditangkap Sabtu (26/3) sore oleh Polsek Denpasar Selatan di sebuah htel. Ia tertangkap sedang berduaan dengan kekasihnya, Bima, seorang mahasiswa PTN ternama di Yogyakarta. Hanya saja, karena kekasihnya tidak terkait langsung dengan kasus yang dilakukan Selly, Bima akhirnya dilepas polisi. Sebelumnya, Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor sudah menetapkan Selly masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 4 Maret 2010 silam. Selly disebut-sebut sebagai penipu ulung berparas cantik di situs jejaring sosial Facebook. Bahkan dikabarkan juga korbannya mencapai ratusan orang, tersebar di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Yogyakarta. Kisah Selly ini ramai dibicarakan awal tahun silam. Benarkah ia telah melakukan penipuan? Perempuan cantik itu mengaku tidak pernah

bermaksud menipu korbankorbannya. Apa yang ia lakukan, konteksnya meminjam. “Selama ini masyarakat hanya mendengar dari satu pihak, oke memang aku salah. Dari awal saya nggak menipu, saya hanya meminjam. Ada beberapa yang sudah saya kembalikan, ada yang membuat surat pernyataan,” kata Selly. Selly mengatakan, uang yang diterimanya itu berasal dari teman-temannya. Saat menerima uang itu, Selly mengaku meminjam. “Mereka memberikan karena awalnya kita berteman,” tuturnya. Kemarin, Selly, dijemput petugas Polresta Bogor. Wanita itu diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat komersial, Citylink. Dari Jakarta, dia dibawa ke Bogor. “Tersangka kita kirim ke Bogor, dijemput dua anggota dari Polresta Bogor,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Gde Sugianyar di Mapolres Denpasar Selatan (Densel), Jalan Bypass, Sanur, Bali, Senin (28/3).(bec/dtc)

wakil rakyat, ini kan jelas representasi daripada rakyat dipilih oleh rakyat, LSM mengatasnamakan rakyat siapa? Dia dipilih rakyat kepengurusannya?,” ujar Marzuki. Menurut Marzuki, LSM hanya mengatasnamakan sebagian kepentingan anggota masyarakat saja. Secara legal, DPR yang dapat mengatasnamakan rakyat. “DPR ini lembaga legal, masak hasil pemilu nggak dihormati NGO-NGO itu tumbuh matinya semaunya karena kebebasan. Representasinya rakyat, mengatasnamakan sebagian anggota masyarakat, mungkin dulu kalah pemilu golput, dalam era demokrasi hargai dong, tidak hargai hasil pemilu,” jelasnya. Sebelumnya, gugatan dilayangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, cq Ketua DPR, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang menyusun anggaran rumah tangga DPR dan seluruh anggota BURT. Draf gugatan kini masih dalam tahap penggodokan. Fitra cs tengah mempertimbangkan jenis gugatan seperti apa yang akan dipilih. Rencana pembangunan gedung baru DPR yang mahal

itu telah mengindikasikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebab dalam UU tentang Keuangan Negara ada prinsip penggunaan anggaran haruslah efektif, efisien dan mengedepankan azas kepatutan dan keadilan. Pembangunan gedung ini melanggar kepatutan dan keadilan karena dianggap terlalu mewah. Pembangunan gedung tersebut memperlihatkan bahwa DPR lebih mementingkan kepentingan golongan untuk mendapatkan fasilitas mewah ketimbang kepentingan negara. Pengajuan gugatan tersebut merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab masyarakat selama ini telah menyetorkan pajaknya demi pembangunan negara. Namun uang pajak malah digunakan untuk pembangunan gedung mewah bagi DPR. “Ngotot bangun gedung baru bukti DPR tidak sensitif terhadap perasaan rakyat, yang mayoritas menginginkan pembangunan itu ditunda atau belum waktunya dilakukan sekarang,” kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, di Gedung DPR,

Senayan, Jakarta, Senin (28/3). Politisi Gerindra ini berharap pimpinan DPR memiliki kepekaan dalam mendengar reaksi penolakan dari mayoritas rakyat yang menolak pembangunan gedung. Terlebih rencana itu sudah berbau kebohongan. “Sudah banyak bohongnya. Mulai dari pernyataan bahwa gedungnya miring tujuh derajat, gedungnya sudah hampir runtuh karena pondasinya sudah keropos, gedungnya sudah disetujui dibangun oleh BURT periode sebelumnya dan lain-lain, yang semuanya ternyata tidak benar,” urainya. Gedung yang ada saat ini dinilai masih layak digunakan. Kementerian PU bahkan sudah memprediksi ketahanan gedung hingga 35 tahun mendatang. Tidak hanya itu, keinginan kuat sejumlah anggota dan pimpinan dewan juga menimbulkan tanda tanya. “Kengototan ini juga yang menimbulkan tanda tanya, ada apa dibalik semuanya ini? Apakah transaksi atau idealisme?” sindirnya. Ada pun rencana anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun juga patut dikecam. Sebab, jika dihitung

lebih lanjut nilai per ruangan anggota Dewan yang mencapai Rp 800 juta dikalikan dengan 560 anggota, jumlahnya jauh lebih besar. “Itu berarti Rp 2 miliar untuk fasilitas kamar dan lainlain seorang anggota DPR. Sekarang dalam kasus pembangunan gedung baru DPR ini, perasaan, harapan atau hati rakyat berbanding terbalik dengan hati dan semangat DPR yang seolaholah bertekad bulat untuk membangun gedung anggota DPR ini tanpa mau mundur sejengkal pun,” kecamnya. Penolakan dibangunnya gedung baru bagi anggota DPR terus disuarakan. Meski begitu, rencana pembangunan gedung baru dengan biaya per ruang kerja anggota Dewan nyaris Rp 800 juta, itu sepertinya tak bisa dihentikan. DPR dinilai arogan. “DPR sudah sangat arogan, keras kepala untuk menggolkan. Jadi semakin bertanya-tanya kenapa memaksakan proses pembangunan ini di tengah banyak kritik dan komplain dari publik,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Jeirry Sumampow.(tribunnews.com/ dtc)

Gempa Guncang Jepang Lagi

tsunami menunjukkan riak kecil air, yang menunjukkan naiknya permukaan air laut. Guncangan gempa pada Senin pagi itu terjadi di dekat lokasi gempa bermagnitudo 9,0 SR pada 11 Maret lalu yang memicu tsunami besar, menewaskan ribuan orang, serta memicu keadaan darurat nuklir menyusul rusaknya sistem pendingin PLTN di Prefektur Fukushima. Badan Survei Geologi AS (USGS) sebelumnya mengatakan, gempa itu bermagnitudo 6,5, tetapi kemudian merevisi kekuatannya menjadi 6,1. Pusat gempa terletak sekitar 112 kilometer di timur Sendai, di

kedalaman 17 kilometer. Badan cuaca Jepang mengatakan, gempa itu sepertinya merupakan gempa susulan dari gempa besar yang terjadi pada dua minggu lalu itu. Tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat bencana ini. “Tidak ada laporan korban jiwa,” tulis KBRI di Tokyo melalui akun Twitter resmi miliknya, @KBRITokyo. Sedangkan jumlah korban yang dikonfirmasi tewas dan dinyatakan hilang dalam bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda pantai timur laut Jepang pada 11 Maret lalu, menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, mencapai 28.000 pada Senin (28/3).

Badan yang mengumpulkan data dari prefektur yang terkena dampak tersebut mengatakan bahwa 10.901 orang telah dipastikan meninggal dan 17.649 dinyatakan hilang per Senin, pukul 03.00 sore waktu setempat. Sebanyak 2.776 orang terdaftar sebagai korban lukaluka. Gempa itu telah menjadi bencana alam paling mematikan di Jepang sejak Gempa Bumi Besar Kanto pada 1923 yang menewaskan lebih dari 142.000 orang. Ratusan ribu orang telah mengungsi dari rumah mereka dan tinggal di fasilitas darurat.kompas.com/ tribunnews)

● Sambungan Hal 1

07.24 waktu setempat (atau 06.24 Wita) dan peringatan tentang kemungkinan tsunami segera dikeluarkan dengan perkiraan ketinggian sektiar 50 sentimeter. Kurang dari 90 menit kemudian, CNN melaporkan, tsunami kecil telah mencapai pantai. Peringatan tsunami itu kemudian dicabut pada pukul 09.05 waktu setempat. Video yang ditayangkan televisi NHK dari daerah zona

PEMIMPIN UMUM(Plt): Agus Nugroho PEMIMPIN REDAKSI: Achmad Subechi REDAKTUR PELAKSANA: Priyo Suwarno MANAJER PRODUKSI: Arif Er Rachman WAKIL MANAJER PRODUKSI: Baskoro Muncar KOORDINATOR LIPUTAN: Fransina Luhukay STAF REDAKSI: H Sjamsul Kahar, H Herman Darmo, Uki M Kurdi, Achmad Subechi, Ignatius Sawabi, Priyo Suwarno, Arif Er Rachman, Baskoro Muncar, Fransina Luhukay, Iwan Apriansyah, Adhinata Kusuma, Dwi Haryanto SN, Sumarsono, Mathias M Ola, Perdata O Ginting, Trinilo Umardini, M Abduh Kuddu, Amalia Husnul A, Rita, Margaret Sarita, M Wikan Hendarman, Meinar F Sinurat, Ahmad Bayasut, Fachmi Rachman, Feri Mei Effendi, Handry Jonathan. BIRO SAMARINDA, Jl Ulin No.106 Samarinda, Telepon: 0541 202416, 202417, fax: (0541) 769855: H Maturidi (kepala), Achmad Bintoro, Khaidir, Maipah, Rahmat Taufik, Nevrianto HP, Reza Rasyid Umar, Reonaldus. KUTAI KARTANEGARA: Basir Daud KUTAI TIMUR: Kholish Chered. BONTANG: Udin Dohang PASIR: Sarassani. PENAJAM PASER UTARA: Samir TARAKAN: Junisah. KUTAI BARAT: Alex Pardede. NUNUKAN: Niko Ruru. BIRO JAKARTA, Jl Palmerah Selatan 3, Jakarta 10270, Telepon (021) 5356766 (7618), Fax (021) 5495360: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita (Wakil) Agung Budi Santoso, Johnson Simanjuntak, Chairul Arifin, Ismanto, , Rachmad Hidayat, Toni Bramantoro, Yuli Sulistyawan, Yoni Iskandar, Bian Harnansa, Hendra Gunawan, Sugiarto, Budi Prasetyo, Hasanuddin Aco, Murdjani. DIREKTUR UTAMA: Asih Winanti. DIREKTUR: H Herman Darmo, Uki M Kurdi. PEMIMPIN PERUSAHAAN / MANAJER IKLAN: H Zainal Abidin. MANAJER SIRKULASI: Iskandar. BAGIAN IKLAN JAKARTA: Doddy Setiawan (HP 08164859626), Jl Palmerah Selatan 3 Jakarta, Telp: (021) 5483863, 5494999, 5483008, 5480888 (ext: 7635-7638) Fax: (021) 53696583 Tarif Iklan: ■ Umum Display (B/W) Rp 22.500/mm kolom ■ Spot Colour (2 warna): Rp 30.000/mm kolom ■ Spot Colour (1 warna): Rp 25.000/mm kolom ■ Full Colour: Rp 35.000/mm kolom ■ Halaman 1 (B/W) Rp 60.000/mm kolom ■ Halaman 1 (F/C) Rp 90.000/mm kolom ■ Iklan Baris (2 s/d 10 baris): Rp 10.000/ baris. Harga di atas belum termasuk PPN 10%.KANTOR PUSAT BALIKPAPAN Jl Indrakila Straat III Dalam, RT 52 No 1 Kampung Timur, Balikpapan 76125. Telepon: (0542) 735015, 7020152, 7020151, Fax: (0542) 735013 No Rek 191.0724971 BCA Balikpapan a/n PT Mahakam Media Grafika. PENERBIT: PT Mahakam Media Grafika. ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

WARTAWAN “TRIBUN KALTIM” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER


tribun line Keputusan Lengkap ● Sambungan Hal 1 1. Bahwa press conference ini diadakan dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir kongres PSSI. 2. Bahwa dalam hal ini Saya selaku Menpora bersama Ketua Umum KONI/KOI dan jajarannya telah bertemu dan mendiskusikan perkembangan terakhir ini. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), Pasal 13, bahwa “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional”. 4. Dalam UU-SKN Pasal 16, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 5. Dalam UU-SKN Pasal 87, bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, bahwa “Pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan. 7. Dalam Pasal 90, bahwa “Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga wajib memiliki persyaratan: … (d). struktur dan personalia yang kompeten …. 8. Dalam Pasal 121, bahwa “Dalam rangka efektivitas pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Serta “Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.” 9. Dalam Pasal 122, bahwa “Bentuk sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. 10. Memperhatikan Rekomendasi Kongres Sepakbola Nasional (KSN) bulan Maret 2010 di Malang, terutama butir tentang “PSSI perlu segera melaksanakan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran, dan kritik, serta harapan masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkrit sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat”. 11. Memperhatikan kegagalan Komite Eksekutif PSSI mengikuti ketentuan FIFA Standard Electoral Code di dalam pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang bertugas untuk memilih calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Exco PSSI periode 2011-2015, yang berakhir dengan dibatalkannya seluruh Calon oleh Komite Banding Pemilihan. 12. Memperhatikan peringatan Pemerintah bersama KONI/KOI kepada PSSI pada tanggal 21 Februari 2011. 13. Memperhatikan keputusan Executive Committee FIFA pada tanggal 3 Maret 2011 yang mewajibkan diselenggarakannya kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 untuk membentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan, dan kongres pemilihan executive committee PSSI paling lambat sebelum tanggal 30 April 2011 yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan FIFA Standard Electoral Code. 14. Memperhatikan kegagalan Executive Committee PSSI di dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang mengakibatkan 78 pemilik suara PSSI yang sah melaksanakan kongres tanpa dihadiri oleh Pengurus PSSI. 15. Memperhatikan laporan dari KONI/KOI berdasarkan hasil pengamatan peninjau dari KONI/KOI yang secara langsung hadir di lokasi kongres. 16. Memperhatikan pula laporan dari berbagai media yang hadir dan meliput situasi yang berkaitan dengan kongres PSSI di Pekanbaru. 17. Memperhatikan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Pemerintah menjelang kongres di Pekanbaru berkaitan dengan ketidakjelasan undangan, hak suara, peraturan organisasi, agenda, dan jalannya kongres yang harus transparan, demokratis, jujur, dan adil, serta dengan semangat sportivitas, sesuai dengan FIFA Standard Electoral Code dan Peraturan Perundangundangan serta ketentuan keolahragaan di Indonesia. 18. Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru. 19. Pemerintah dan KONI/KOI beranggapan bahwa persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, tidak dilakukan dengan profesional, dan tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, serta semangat sportifitas. Mekanisme penentuan pemegang hak suara dan distribusi undangan tidak jelas bahkan sampai hari kongres, registrasi peserta kacau, peraturan pemilihan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kongres tidak jelas dan tidak disosialisasikan. 20. Berbagai pihak yang semestinya mendapatkan informasi tentang kongres tidak mendapatkan informasi sebagaimana mestinya mengenai pemegang hak suara, distribusi undangan, peraturan pemilihan,

Ingin Tangkap Sendiri Pelaku Bom Buku ● Sambungan Hal 1

saya bisa menangkap sendiri pelakunya,” kata Dodi saat ditemui wartawan di Aula Mapolrestro Jakarta Timur, Jl Matraman Raya, Senin (28/3). Pasca insiden bom buku Utan Kayu, Dodi hanya 3 hari menempati ruang perawatan di RS Cipto Mangunkusumo. Selebihnya, dokter mempersilakan dirinya untuk beristirahat di kediamannya. “Saya ingin menikmati istirahat total, bagaimanapun kesehatan utama buat saya, saya membutuhkan kesehatan yang cukup karena saya tulang punggung keluarga dan mengemban tugas,” terang Dodi. Meski peristiwa berdarah itu membuat tangannya cacat, Dodi menganggap bukan

dan sebagainya. Dalam hal ini FIFA Standard Electoral Code, Preamble (Preliminary Remarks) butir (g) mewajibkan komite eksekutif untuk menyebarkan informasi umum mengenai pemilihan dan peraturan pemilihan kepada para anggota, badan pemerintah, dan media massa. Dalam hal ini Pemerintah dan KONI/ KOI tidak pernah menerima informasi mengenai hal tersebut. 21. Ketidakhadiran Pengurus PSSI di lokasi kongres, khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sampai pada jadual pembukaan kongres yang telah ditetapkan telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian para peserta kongres. Bahkan pengumuman “pembatalan kongres” tidak dilakukan di depan para peserta ataupun di lokasi kongres, melainkan di tempat lain yang tidak diketahui oleh peserta. 22. Peninjau KONI/KOI melaporkan bahwa sejumlah 78 anggota PSSI pemilik hak suara memutuskan untuk membuka dan melanjutkan kongres PSSI walaupun tanpa kehadiran Pengurus PSSI. Dilaporkan juga bahwa kongres itu telah berjalan dengan baik, tertib, dan demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Para peserta kongres tersebut telah berhasil mengesahkan peraturan pemilihan, memilih Anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pemerintah bersama KONI/KOI berpendapat sebagai berikut: I. Menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara. II. Jika Keputusan Kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 20112015 sesuai jadual yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011. III. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang baru, dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015. IV. Apabila situasi butir III yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI dibawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI, dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI. V. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut. VI. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional. VII. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya. VIII. Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015. IX. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/ KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional. X. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat. XI. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel. XII. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia. XIII. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia. XIV. Salam Olahraga, Jayalah Sepakbola Indonesia.

halangan bagi dirinya untuk berkarya dan mengungkap tindak kejahatan di wilayah hukum Jakarta Timur. “Tidak ada halangan bagi saya untuk berkarya. Dan saya siap untuk menjalankan tugas kembali,” kata Dodi yang mengenakan baju safari biru tua. Sebenarnya Dodi melapor siap menjalankan tugas sejak Senin (21/3) pekan lalu, ke Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Namun, dirinya baru resmi untuk menjalankan tugas di Mapolrestro Jakarta Timur hari ini setelah sebelumnya bertemu Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius. Dodi yang lengan kirinya berbalut perban itu menambahkan, meski dirinya dalam kondisi pemulihan, soliditas tim Reskrim Polres Jakarta Timur dalam pengungkapan kasus tetap berjalan. Terbukti dengan beberapa kasus-kasus menonjol yang berhasil diungkap timnya, seperti

Tertanda Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Dr. Andi Mallarangeng Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo

kasus pencurian dengan kekerasan, curanmor, narkotika, serta kasus lainnya. “Tim bekerja baik dan maksimal walaupun saya dalam kondisi pemulihan,” jelas mantan Kasat Narkotika Jakarta Selatan ini. Dodi berharap, apa yang dialaminya menjadi pelajaran bagi masyarakat dan petugas kepolisian untuk lebih berhatihati dalam menghadapi ancaman bom. “Segera laporkan kepada petugas jika menemukan benda mencurigakan, apalagi itu ancaman bom,” tuturnya. Dengan kembalinya sang perwira menengah itu, dia berharap tim Reskrim Polres Jakarta Timur dapat lebih memaksimalkan kinerja dalam pengungkapan perkara. “Beri saya motivasi untuk bekerja dan pulih kembali untuk menjalankan tugas,” ucapnya saat keluar dari ruang Dokkes Polres di lantai 2 Polrestro Jakarta Timur. (dtc)

Menpora Stop Dana PSSI ● Sambungan Hal 1

setelah Nurdin dan Nugraha membatalkan pelaksanaan Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, 26 Maret lalu. Sebelum putusan dibacakan, Andi terlebih dahulu bertemu dengan Ketua Umum Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sekaligus ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Rita Subowo. Pertemuan itu berlangsung cukup lama, kurang lebih lima jam. Andi mengatakan akan mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidakbertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres. “Maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut,” kata Andi. Andi sendiri enggan memberikan penjelasan terperinci terkait kebijakan pemerintah. Dia hanya berulang kali mengatakan sikap pemerintah sudah tertuang jelas dalam pernyataan yang dibacakannya dalam jumpa pers. “Dibaca sendiri. Itu sudah jelas,” ungkap Andi yang diburu sejumlah wartawan hingga lift usai menggelar konperensi pers. Sementara itu saat disinggung mengenai rapat yang digelarnya bersama Ketua Umum KOI Rita Subowo dan beberapa staf Kemenpora, Andi hanya menjawab singkat, terutama ketika ditanyakan alasan rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung cukup lama. “Karena harus dirumuskan dengan baik,” katanya. Dalam kebijakannya, pemerintah menyatakan tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes. Alasannya, PSSI dinilai tidak kompeten karena gagal menyelenggarakan Kongres PSSI di Pekanbaru. Sikap itu diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur Undangundang nomor 3 tahun 2005, dan PP nomor 16 tahun 2007. “Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan olahraga nasional,” tegas Andi Mallarangeng, mantan Juru

Bicara Presiden SBY. Andi Mallarangeng mengatakan tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Noegraha Besoes. “Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015,” ungkap Andi didampingi Rita. Andi juga menyerukan kepada semua jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tidak lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada pengurus PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid dan Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya. Kompetisi Tetap Jalan Menpora Andi Mallarangeng menyebutkan, demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional. “Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat,” tegasnya. Dari Samarinda Ketua Umum Persisam Putra Samarinda Harbiansyah Hanafiah menjelaskan, hasil konferensi pers Menegpora yang menghentikan dana PSSI dan mengambil alih kompetisi ISL agar FIFA segera mengeluarkan sikap. “Jadi begini, semua kegiatan tetap jalan. Kompetisi juga jalan dong. Gimana kalau harus menunggu hasil kongres? Kan tidak mungkin, bisa terbengkalai. Cuma tadi Pak Menpora bilang semua jalan, sambil menunggu kabar dari FIFA soal kongres ini,” kata Harbiansyah yang masih berada di Jakarta, di sela-sela makan malam, dihubungi Tribun via ponsel, Senin (28/3). Terpisah Yunus Nusi yang ditunjuk sebagai Sekretaris Persidangan menyatakan, Menpora memberikan garansi bahwa semua proses-proses administrasi dan kompetisi ISL tetap berjalan seperti biasa dan sesuai jadwal. “Tidak dihentikan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram. Itu garansi dari Pak Menteri. Semua tetap berjalan,” kata Yunus perwakilan dari Persisam Putra Samarinda. SBY Dukung Sanksi PSSI Pihak Istana Kepresidenan mendukung sikap yang diambil Menpora Andi Mallarangeng, yakni tidak mengakui lagi kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid. Keuputusan itu adalah sikap resmi pemerintahan SBYBoediono.

Sepak Terjang ● Sambungan Hal 1

Sulsel (1996-2006) ● Ketua Bidang Pembinaan PSSI Pusat (1997-2002) ●Nurdin Halid terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2003-2007 dalam kongres PSSI di Hotel Indonesia, Jakarta ● Munas PSSI ke-34 di Makassar 21 April 2007 ini dengan agenda tunggal pemilihan dan penetapan anggota Komite Eksekutif atau Exco yang jumlahnya 10 orang. Pimpinan dari Komite Eksekutif ini akan dijabat oleh Nurdin Halid, yang sekaligus juga ketua umum PSSI periode 2007-2011.

Saya Mundur jika Menpora Mundur ● Sambungan Hal 1

tak profesional, tetapi kekacauan tersebut sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga panitia dan pengurus PSSI melihat kongres tidak mungkin dilanjutkan. Nurdin memberi pernyataan sikap hanya berselang beberapa menit setelah Andi Mallarangeng menggelar konfrensi pers yang intinya pemerintah tak mengakui lagi kepemimpinan pengurus PSSI dan menghentikan penyaluran dana dari APBN ke pengurus

Kaltim SELASA 29 MARET 2011

“Intinya, memang untuk penanganan PSSI ini dari pemerintah sudah didelegasikan sudah diwakilkan penuh oleh Menpora Andi Mallarangeng,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Julian, apa sikap yang disampaikan Menpora mengenai kepengurusan PSSI Nurdin Halid adalah sikap resmi dari pemerintah. Julian mengatakan Menpora sudah melaporkan sikap pemerintah itu ke Presiden. “Iya tadi (dilaporkan). Iya saya kira, selalu pak menteri melaporkan segala perkembangan yang terjadi terkait dengan Kementerian kepada Presiden itu kan hal yang lazim,” kata Julian. Dikucilkan dan dikenai sanksi keras tak dialiri duit, Ketua Umum PSSI Nurdin Halid justru mengibarkan perang. Mantan Ketua Umum Induk Koperasi unit Desa (Inkud) yang pernah mendekam di penjara dalam kasus korupsi itu, melawan. Ia menolak sanksi pemerintah yang menyatakan tidak lagi mengakui keberadaannya dan semua orang-orangnya di PSSI. Menurut Nurdin, tidak ada konstitusi PSSI yang mengharuskan tunduk pada pemerintah. “Tidak ada konstitusi PSSI itu harus diakui oleh pemerintah. Tidak ada yang mengharuskan meminta persetujuan pemerintah soal kepengurusan,” ujar Nurdin Halid di kantor Badan Liga Indonesia (BLI), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/3). Nurdin tetap menganggap kewenangan dan mandat mengurus keorganisasian PSSI masih berada dalam genggamannya. Nurdin bersikeras menganggap apa yang dilakukan pemerintah, melalui Menpora merupakan tindakan liar di luar lingkaran PSSI yang tidak perlu didengar PSSI. Soal ancaman pemerintah yang akan menyita seluruh aset negara yang berada di PSSI, Nurdin mengatakan sebagai rakyat, tidak punya kekuatan apa pun untuk mencegahnya. Namun, Nurdin mengatakan seharusnya tindakan pemerintah seperti itu tak boleh dilakukan. “Mengenai aset negara, silakan. Itu urusan pemerintah,” ujar Nurdin Halid didampingi Nugraha Besoes. Nurdin Halid mengatakan, batalnya Kongres PSSI di Pekanbaru Sabtu lalu karena ada intervensi dari institusi tertentu. Dan otoritas tertinggi sepakbola Tanah air itu, bakal menggelar kongres ulang Juli dan September 2011. “Batalnya kongres karena ada indikasi intervensi aparat. Ada personel berseragam yang ditengarai dari institusi tertentu. Karena itu, PSSI tak mampu menggelar kongres sesuai jadwal. Ini termasuk force majeur,” ungkap Nurdin. Dapat diduga, tudingan Nurdin mengarah pada TNI,

■ 1999 Dugaan korupsi dana simpanan wajib khusus petani cengkeh (SWKP) senilai Rp 115,7 miliar. Namun divonis bebas 1999, karena tuntunan jaksa tidak jelas. 6 dari 12 jaksa diduga menerima suap ■ 16 Juli 2004: Ditahan sebagai tersangka kasus penyelundupan 73 ribu ton gula impor ilegal. Saat itu dia menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa. ■ 8 Agustus 2005: Divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terlibat pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam. Aktivitas bisnis terjadi 2002 yang merugikan negara Rp 169 miliar.

PSSI di bawah kepemimpinan duet Nurdin Halid dan Noegraha Besoes. Nurdin Ketua Umum PSSI ini menyatakan apa yang diutarakan Andi adalah sebuah keputusan yang bertentangan dengan demokrasi. “Sebagai Ketua Umum PSSI yang legal, saya meminta Presiden SBY agar mencopot Andi Mallarangeng sebagai Menpora. (Andi) Mallarangeng tidak pantas dan tidak cakap menjadi Menpora,” ujar Nurdin. Apa yang dilakukan Menpora Andi Mallarangeng, lanjut Nurdin, sangat berlawanan dengan upaya demokrasi yang selama ini didengungkan pemerintah. “Saya sangat mengenal Andi Mallarangeng. Saya kenal baik dengan adiknya, Choel

9

karena selama ini dipersoalkan kehadirannya di arena kongres. Menurut Nurdin Halid, PSSI akan menjadwalkan kongres pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan paling lambat dalam 4 bulan mendatang. Kemudian menggelar kongres pemilihan ketua, wakil, dan anggota eksekutif PSSI selambatlambatnya 2 bulan setelah itu, atau September. “PSSI tak mengakui hasil kongres yang dilakukan KPPN, pengambil alihan kongres dan hasilnya merupakan tindakan ilegal. Kami tak mengakui hasil KPPN itu. Tentu saja hasilnya ilegal, karena tak ada wakil dari FIFA dan AFC,” tandas Nurdin Halid. Kongres pemilihan Komite Banding dan Komite Pemilihan Pemilihan PSSI, di Pekanbaru batal lantaran terjadi kekisruhan. Sebaliknya, Menpora Andi Mallarangeng menanggapi miring kongres PSSI yang batal diselenggarakan di Pekanbaru. Andi menilai, persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Kongres juga dinilai tidak dilakukan dengan profesional, dan tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, serta semangat sportivitas. Tunggu FIFA Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku terus berkomunikasi dengan FIFA terkait permasalahan di tubuh PSSI. Komunikasi dilakukan melalui email kepada Ketua Bidang Asosiasi Anggota dan Pengembangan FIFA Thierry Regenass. Demikian dikatakan Staf Khusus Bidang Hukum Menteri Pemuda dan Olahraga, Faisal Abdullah kepada wartawan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin (28/ 3). Faisal mengatakan, FIFA akan segera memberikan jawaban terkait kisruh Kongres PSSI. “Besok FIFA akan memberikan jawaban atas masalah itu. Waktunya kapan? Saya tidak tahu pasti,” ungkap Faisal. Dalam menyikapi kisruh Kongres PSSI di Pekanbaru, yang digelar pada 26 Maret lalu, Faisal mengatakan pemerintah sudah menyatakan sikapnya seperti disampaikan Menpora Andi Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora. Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dianggap telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres. “Karena itu punya pemerintah tidak lagi mengakui pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketum Nurdin Halid,” tegasnya. Menpora Andi Mallarangeng meminta doa dan dukungan masyarakat. (tribunnews/mun/ali/bud)

■ 17 Agustus 2006 Bebas dari penjara setelah mendapat remisi pemerintah bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. ■ 13 September 2007: Masuk bui lagi karena Mahkamah Agung menyatakan Nurdin bersalah dalam kasus korupsi minyak goreng Koperasi Distribusi Indonesia. Saat menjalani penjara kedua kali, berdasarkan standar statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional. Karena alasan tersebut, Nurdin didesak untuk mundur dari berbagai pihak, namun Nurdin tetap bertahan sampai saat ini. (tribunnews)

Mallarangeng. Saya ingin bertemu dengan dia (Andi Mallarangeng) tapi tak pernah digubris. Tapi, justru Andi Mallarangeng mau menerima kehadiran KPPN, memberi masukan ke mereka, dan memperhatikan mereka,” ujar Nurdin. Ia menyesalkan sikap Andi Mallarangeng yang langsung mengambil keputusan sepihak tanpa melihat fakta-fakta di lapangan. Ia menganggap, bahwa Andi Mallarangenglah yang selama ini meng-obokobok PSSI. Minta Menpora Dicopot Hanya berselang beberapa menit setelah Menpora Andi Alfian Mallarangeng menggelar konfrensi pers yang intinya pemerintah tak mengakui lagi kepemimpinan pengurus PSSI di bawah

kepemimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan sekjen Nugraha Besoes, langsung disikapi Nurdin Halid. Dalam suasana emosi, secara spontan, Nurdin Halid langsung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar segera memecat dan mencopot Andi Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Menpora Andi Mallarangeng tertawa ketika ditanya Tribunnews.com, mengenai desakan Nurdin Halid agar dia mundur dari jabatannya sebagai menteri. “Ha-ha-ha. Saya juga sudah dengar itu. Saya menjalankan amanah (sebagai Menpora) dan (mundur) itu hak prerogatif Presiden,” kata Menpora. (tribunnews/ali)


CMYK

10

tribun bola

SELASA 29 MARET 2011

Jason De Jong Minta Maaf BALIKPAPAN, TRIBUN Pelatih Persiba Balikpapan Hariyadi memaafkan Jason De Jong atas insiden kemarahannya saat menjamu Arema Indonesia, Rabu (23/3) lalu di Stadion Persiba. Melalui penerjemah yang juga satu rekannya di Persiba, Khairul Amri, De Jong meminta maaf kepada Hariyadi. Hariyadi menilai, De Jong masih perlu banyak belajar tentang sepakbola Indonesia. Tidak hanya sportifitasnya, namun, pemain berdarah Belanda itu harus mempelajari budaya sepakbola Indonesia, termasuk budaya tata krama. “Tadi dia sudah menyampaikan permohonan maaf kepada saya atas kemarahannya saat saya gantikan dengan pemain lain,” ujar Hariyadi usai memimpin latihan Mijo Dadic cs di Stadion Persiba, Senin (28/ 3). Ia menegaskan, dirinya sudah memberi peringatan kepada pemain barunya itu agar tidak lagi mengulangi sifat temperamennya. Hariyadi sendiri sudah menyampaikan alasannya mengapa mengganti De Jong dengan Jefri Dwi Hadi. Menurutnya, saat pertandingan tersebut, gelandang Arema

Persiba Siap Terima Sanksi FIFA " Ikut Pilih Komite Pemilihan dan Komite Banding PSSI

TRIBUN KALTIM/AHMAD BAYASUT

De Jong (kanan) meminta maaf kepada Hariyadi, Senin (28/3).

Indonesia Roman Chmelo leluasa menguasai bola di area De Jong. Bila itu dibiarkan, maka pertahanan timnya rawan kebobolan. “Kalau sampai saya biarkan Roman menguasai bola maka pertahanan kita akan sangat mudah ditembus,” ujarnya. Hariyadi menegaskan tidak ingin lagi melihat De Jong temperamen. Ia juga berharap agar De Jong mematuhi strategi serta arahannya. Sebab, pelatihlah yang memiliki wewenang memainkan atau tidak memainkan pemain. “Pelatih pasti tahu apa yang dilakukan

dan yang terbaik untuk timnya. Tidak harus marahmarah karena kecewa digantikan kemudian pulang sebelum pertandingan berakhir. Itu tidak menghormati tim dan suporter,” ujarnya. Sementara itu, De Jong mengaku menyesal atas tindakannya. Pemain berambut cepak itu juga meminta maaf kepada Ketua Umum Persiba Syahril HM Taher yang menggunakan bahasa Indonesia. “Presiden (ketua klub) sori saya emosi,” ujarnya singkat sambil menyalami Syahril. (bay)

Made dan Pugliara Mulai Berlatih DUA pemain andalan Persiba Robertino Pugliara dan penjaga gawang I Made Wirawan sudah terlihat aktif dalam latihan. Kedua pemain ini mengikuti games di Stadion Persiba, Senin (28/3). Robertino terlihat bersemangat mengikuti latihan bersama rekan-rekannya. Begitu juga dengan Made. Namun ada yang berbeda pada latihan kemarin, Made terlihat tidak berlatih di bawah mistar gawang, namun menjadi penyerang. Tentu saja, keduanya masih berlatih ringan untuk pemulihan pasca cedera yang dialami. Kedua pemain ini mengaku masih trauma.

“Sebenarnya sudah mengalami peningkatan tapi kita masih trauma, makanya tadi hati-hati latihannya,” ujar Robertino usai latihan. Rasa trauma kedua pemain ini dibenarkan oleh dokter tim medis Persiba, dr Tjokorda Ratih. Menurutnya, Robertino dan Made masih butuh waktu untuk menghilangkan rasa trauman. Sebab pemulihan kedua pemain itu sudah mencapai tahap baik. “Hanya menghilangkan rasa trauma saja, mudahmudahan keduanya bisa dimainkan saat tandang ke Papua nanti,” ujar Ratih. (bay)

BALIKPAPAN, TRIBUN Ketua Umum Persiba Balikpapan Syahril HM Taher membantah keras adanya ancaman kepada pengurus PSSI di bawah pimpinan Nurdin Halid saat digelarnya kongres di Hotel Premiere, Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3) lalu. Menurutnya, hal itu terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta. Sebagai orang yang hadir langsung di arena kongres untuk memilih anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding , Syahril mengungkapkan yang terjadi adalah kegelisahan dari enam pemilik suara sah yang tak mendapatkan kartu registrasi. “Ada anggota PSSI yang tidak tercantum namanya di daftar peserta, itu memang ada sedikit adu mulut saja tapi tidak lama sudah reda, tidak ada yang namanya baku hantam,” ujar Syahril di Stadion Persiba, Senin (28/3). Syahril menilai tidak mungkin para undangan kongres yang terdiri dari orang-orang intelektual serta beretika melakukan ancaman kepada petinggi PSSI. “Itu semuanya tidak benar, undangan itu orang-orang sehat, elegan dan beretika. Sebelum adanya kongres kita

masih menghormati Nurdin sebagai ketua PSSI. Tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang melanggar pidana,” tegasnya. Syahril menjelaskan, arena kongres merupakan arena yang tepat bagi klub dan peserta pemilik suara untuk mengajukan pendapatnya, dan tidak harus menghujat atau menghina seperti kekanak-kanakan. “Kita bicara di kongres, maka yang dibicarakan adalah organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu hujat menghujat,” ungkapnya. Ia menambahkan, hasil kongres itu memilih tujuh anggota Komite Pemilihan dan tiga Komite Banding. Kongres ini pun sudah tidak lagi memandang Nurdin Halid. “Hasilnya, adanya pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding pada kongres itu, maka di mata klub-klub dan peserta kongres, Nurdin Halid sudah tidak dipandang lagi,” katanya. Hal ini terkait dengan ketidakpuasan klub atas ketidakhadiran petinggi PSSI pada kongres tersebut. Syahril kembali menegaskan, terbentuknya Komite Pemilihan dan Komite

TRIBUN KALTIM/AHMAD BAYASUT

Ketua Umum Persiba Syahril HM Taher

Banding itu di luar dari Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). “Pembentukan komite itu di luar dari KPPN, karena KPPN sudah dianggap tidak sesuai dengan statuta FIFA. Pembentukan ini sah dari klub-klub di mana ada 2/3 suara, serta sudah dilaporkan oleh Exco (Executive Comitte) kepada FIFA. Risiko apapun dari FIFA terhadap seluruh klub, akan diterima termasuk Persiba,” tegas Syahril. Selain itu ia juga membantah adanya

keterlibatan TNI pada kongres tersebut. Menurutnya, adanya personel TNI di arena kongres itu bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan. Pasalnya, pihak Polda Riau memang sudah berkoordinasi dengan TNI unutk ikut berjaga di sekitar lokasi kongres. “Polda setempat itu sudah berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menjaga area kongres dan nyatanya tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada yang namanya intervensi dari TNI ke dalam tubuh PSSI,” tegasnya. (bay)

Bupati Terus Tingkatkan Kesehatan Kubar Mendapat Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima ISMAIL THOMAS, SH, MSi selaku Bupati Kubar 2006 – 2011, pada hari Rabu (23/3) menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2010 dihadapan 25 anggota DPRD Kutai Barat di ruang rapat paripurna DPRD Kubar. Penyampaian LKPj sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu pada PP No 3 Tahun 2007 tentang LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 LKPj akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam tahun anggaran 2010, di tangan Bupati Kubar Ismail Thomas SH, MSi dan Wakil Bupati Kubar H Didik Effendi SSos, MSi berhasil melaksanakan 7 prioritas pembangunan yang semuanya bertujuan membangun masyarakat Kutai Barat yang semakin cerdas, sehat, produktif dan sejahtera berbasiskan ekonomi kerakyatan. Prioritas Kedua, Bidang Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Kubar,

yang dijabarkan dalam kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pemuda dan olahraga. Dalam bidang kesehatan, Pemkab Kubar terus mengupayakan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu serta rumah sakit umum daerah, program pengawasan obat dan makanan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, standarisasi pelayanan kesehatan, program obat dan perbekalan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pengembangan lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Adapun pencapaian program kesehatan, hingga tahun 2010 pada 21 kecamatan telah dibangun puskesmas, disamping itu telah dibangun pula 7 pustu. Telah diadakan 4 unit puskesmas keliling dan 23 set peralatan puskesmas. Terlaksananya pelayanan medis spesifik bagi masyarakat 24 jam pada 5 puskesmas, terlaksananya bulan imunisasi anak sekolah pada 236 sekolah.

Terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit TBC melalui pembinaan PMO sebanyak 30 kali. Terlaksananya distribusi obatobatan revolfing fund lepada puskesmas sebanyak 96 kali dan dari puskesmas lepada pustu sebanyak 472 kali. Selanjutnya peningkatan kinerja pelayanan fungsional rumah sakit dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah pasien rawat sebanyak 41.939 orang tahun 2010, mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 40.236 orang. Jumlah pasien rawat inap sebanyak 10.117 orang pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebanyak 7.249 orang. Angka Bed Occupation Rate (BOR) sebanyak 72 persen tahun 2010 dan mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar 67 persen. “Komitmen Pemkab Kubar dalam meningkatkan pelayanan prima bidang kesehatan mendapat penghargaan dari Presiden RI berupa “Piala Citra Pelayanan Prima” untuk puskesmas terapung sebagai unit pelayanan Publio terbaik di bidang kesehatan dan Otonomi Award dari JPIP Group Jawa Pos sebagai daerah yang memiliki terobosan innováis di bidang kesehatan. (adv)

Bupati Kubar Ismail Thomas berfoto bersama seusai menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima.

Bupati Kubar Ismail Thomas memberikan bantuan bubuk abate kepada masyarakat Long Bagun saat kunjungan ke Long Bagun.

Puskesmas Terapung yang mendapat penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI.


SELASA 29 MARET 2011

11

Ikuti Kejuaraan Dunia Anggar ● Rizki Hafid Berlatih di Ukraina TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

Sebanyak 761 pebulutangkis mulai berlomba di ajang MSC mulai Senin (28/3) kemarin.

761 Pebulutangkis Unjuk Gigi ● Ikuti MILO School Competition SAMARINDA, TRIBUN Sebanyak 761 pebulutangkis usia SD dan SMP asal Samarinda mengikuti kejuaraan MILO School Competition di Stadion GOR Segiri, Senin (28/3). Ajang pencarian bakat pebulutangkis ini digelar selama enam hari, 28 Maret hingga 2 April, untuk menyeleksi pemain terbaik yang akan bertanding di Jakarta. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (Pengprov PBSI) Kaltim Iriansyah Busra membuka secara resmi MILO School Competition. Ia mengatakan, event rutin yang diselenggarakan MILO ini sebagai bentuk pencarian bakat-bakat muda pebulutangkis di Indonesia. “Kompetisi ini diikuti lebih dari 700 peserta, berarti menunjukkan betapa tinggi animo masyarakat Samarinda dengan olahraga bulutangkis. Mudah-mudahan dari Samarinda ada yang mewakili sampai tingkat nasional di Jakarta,” kata Iriansyah Busra, usai menghadiri pembukaan MILO School Competition (MSC). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Masri Hadi yang hadir dalam pembukaan MSC juga memberikan apresiasi kepada MILO yang

PESERTA UNGGULAN Tunggal Putra SD ● Alief Cahaya dari SD Utama I Tarakan (unggulan 1), ● Oscar Alfari SD 003 Tenggarong (unggulan 2), ● M Aldo dari SD 020 Balikpapan. Tunggal Putri SD ● Karina Ria dari SD 001 Balikpapan (unggulan 1), ● Tesya A Karo dari SD 033 Balikpapan (unggulan 2) ● Neila A Rachma SD 008 dari Samarinda. Tunggal Putra SMP ● Abdul Muis dari SMPN 8 Balikpapan (unggulan 1) ● Sofyan dari SMPN 2 Tarakan ● Tri Wahyu dari SMPN 1 Tenggarong. Tunggal Putri SMP ● Zahrotun dari SMPN 7 Balikpapan ● Nadia Aulia dari SMPN 29 Samarinda ● Anggia Putri dari SMPN 4 Samarinda.(bud) memilih Samarinda sebagai salah satu kota yang ditunjuk untuk menjaring pebulutangkis usia dini. “Kita harus dukung kegiatan yang sifatnya nasional ini. Saya yakin pasti ada perwakilan dari Samarinda yang bertanding sampai ke Jakarta nantinya,” tambah Masri. MSC Samarinda resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur Drs Awang Faroek Ishak yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kaltim Masri Hadi di GOR Segiri Samarinda.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengprov PBSI Kaltim Iriansyah Busra dan Dwi Hari Widodo, Region Sales Manager Indonesia Timur PT Nestle Indonesia. Meski baru pertama kali digelar, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengprov PBSI Kaltim mencatat, 761 bibit-bibit atlet baik dari SD maupun SMP di Samarinda mengikuti event ini. Para peserta dan siswa unggulan bakal mengikuti babak penyisihan hingga final. (bud)

SAMARINDA, TRIBUN Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Pengprov IKASI) Kaltim mengirimkan dua atlet terbaiknya untuk berlaga di Kejuaraan Dunia Anggar di Yordania. Dua atlet tersebut adalah Rizki Hafid dan Riska Indah Kurniawati yang dipastikan mengikuti event internasional pada April mendatang. Sekretaris Pengprov IKASI Kaltim Muslimmin mengatakan, Rizki kini telah terbang ke Ukraina untuk mengikuti latihan selama sebulan penuh. Sedangkan Riska, sedang mempersiapkan izin sekolah untuk mengikuti kejuaraan dunia itu pada 6 April 2011. “Rizki akan turun di nomor Floret Putra. Sekarang dia sedang latihan di Ukraina selama sebulan. Riska menyusul langsung ke Yordania awal bulan April nanti,” kata Muslimmin yang menjabat sebagai manajer sekaligus asisten pelatih, saat ditemui di Kantor KONI Kaltim, Senin (28/3) Ia berharap kepada dua atlet asal Kaltim ini untuk bisa memberikan kontribusi prestasi di tingkat internasional. “Minimal bisa juara. Kalau tidak bisa emas,

minimal perak atau perunggu,” kata Muslimmin. Menurut dia, dua atlet andalannya ini yang diutus untuk mengikuti kejuaraan dunia, selain mendapat kepercayaan, juga untuk menambah pengalaman dan jam terbang. Muslimmin menambahkan, jika Rizki dan Riska bisa mengukir prestasi di kejuaraan dunia ini, maka ia dipastikan bisa mengikuti SEA Games dan PON XVIII 2012 di Riau. “Kejuaraan dunia ini lawannya atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kaltim menaruh harapan kepada Rizki dan Riska untuk bisa membawa nama harum bangsa dan Kaltim,” pungkasnya. (bud)

TRIBUN KALTIM/REZA R UMAR

Riska Indah Kurniawati salah satu andalan Indonesia.

Gelar Selekda Bulan Mei PENGPROV IKASI Kaltim menjadwalkan akan menggelar seleksi daerah untuk Pra PON pada bulan Mei 2011 mendatang. Pengprov akan memanggil atlet-atlet dari kabupaten/kota yang meraih peringkat 1 sampai 4 Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2010 lalu. “Kita jadwalkan bulan Mei mengadakan selekda Pra PON, karena Pra PON dilaksanakan bulan Juli. Ini supaya efesien waktu sekaligus memberikan waktu untuk persiapan atlet. Seharusnya kita adakan

Kejurda dulu baru kita ikuti Pra PON. Tapi kita tidak adakan Kejurda,” jelas Muslimmin, manajer IKASI Kaltim. Muslimmin memberikan alasan mengapa Pengprov IKASI tidak menggelar Kejurda. Menurutnya, Pengprov IKASI Kaltim kekurangan anggaran. Sedangkan anggaran yang dikelola melalui KONI hanya Rp 15 miliar. “Itu nggak cukup. Makanya, kita tidak ada Kejurda. Cuma selekda, itupun kita akan ajukan lagi di dana bansos (bantuan sosial,red),” tambah Muslimmin.(bud)

UT FC Singkirkan Telkom Flexi ● Babak 8 Besar Danlanud Cup XV BALIKPAPAN, TRIBUN Juara bertahan Telkom Flexi akhirnya tumbang di babak delapan besar Danlanud Balikpapan Cup XV 2011. Tim yang mampu menjegalnya

adalah United Tractor FC (UT FC), Senin (28/3) di lapangan Sudirman. UT FC sukses mengalahkan Telkom Flexi dengan skor tipis 1-0. Diwarnai sejumlah aksi

pemain asing yang dimiliki kedua tim, pertandingan berjalan menarik. Telkom Flexi maupun UT FC saling serang. Tapi hanya keberuntungan yang tidak didapat kedua tim sampai waktu jeda. Hasil kacamata menutup babak pertama. Memasuki babak kedua terjadi pergantian pemain dari ketua tim. Lagi-lagi usaha saling jebol gawang lawan masih buntu, meski serangan genjar dilancarkan Flexi dan UT FC. Gol yang ditunggutunggu akhirnya tercipta. Masa injury time menjadi mimpi buruk bagi Telkom Flexi. Pemain UT FC, Martin, sukses menjebol gawang Telkom Flexi saat

pertandingan memasuki menit 91. Kontan, gol Martin ini disambut seluruh pemain serta ofisial tim yang ada di pinggir lapangan. Penonton yang menyaksikan pun turut ramai menyambut satusatunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Lanjutan babak delapan besar, Selasa (29/3) hari ini mempertemukan Persiba U21 menjamu PS Kijang Putra. Laga ini menjadi obat bagi pasukan Sukliwon “Rajagopal” Irianto setelah takluk oleh Bontang FC dengan skor tipis 1-2 di Stadion Mulawarman akhir pekan lalu dalam lanjutan Indonesia Super League (ISL) U-21. (bay)


SMS CENTER/CALL CENTER GUBERNUR KALTIM : 3148 SELASA, 29 MARET 2011

HALAMAN 12

Rakorbun Kaltim Bahas Percepatan Pembangunan Perkebunan Perbatasan SAMARINDA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim akan menggelar rapat koordinasi perkebunan (Rakorbun) yang akan berlangusng hari ini di Balikpapan dan membahas tentang pengembangan dan pembangunan perkebunan untuk kawasan perbatasan. “Dalam rakor besok (hari ini) yang akan diikuti seluruh instansi terkait di 14 kabupaten dan kota se-Kaltim, terutama dalam upaya bersama dalam pengembangan dan pembangunan subsektor perkebunan untuk wilayah perbatasan di Kaltim,” kata Kepala Disbun Kaltim, HM Nurdin. Menurut Nurdin, Kaltim merupakan daerah yang memiliki kawasan daratan luas sangat prospektif dalam pengembangan usaha perkebunan. Karenanya, Rakor tahun ini mengambil tema “Mewujudkan Perkebunan yang Berdaya Saing Berkerakyatan dan Berkelanjutan Menuju Kaltim Bangkit 2013”.

Apalagi, setelah Kaltim ditetapkan sebagai kawasan pengembangan industri nasional dengan dua kawasan kluster industri. Salah satunya, kluster industri berbasis pertanian dan oleochemical di kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Maloy Kabupaten Kutai Timur. Dalam program pengembangan kawasan ini, Pemprov Kaltim dengan dukungan beberapa daerah di Kaltim akan mengembangkan program satu juta hektare sawit, terutama untuk produksi crude palm oil (CPO) serta produk hilir lainnya. “Tentu untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut perlu percepatan pembangunan di subsektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit yang merupakan komiditas unggulan Kaltim,” jelasnya. Ditambahkan, sektor pertanian dipilih pemerintah dalam mengantisipasi mulai berkurangnya sumber daya alam (SDA) berupa

BERITAFOTO

minyak dan gas yang tidak dapat diperbarui (unrenewable resources) bahkan akan habis. “Pembangunan perkebunan sangat prospektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena sektor pertanian akan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatannya, sehingga selain peningkatan perekonomian daerah juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurdin. Rakorbun 2011 di Balikpapan akan dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir sekaligus menyampaikan makalah tentang Percepatan Revitalisasi Perkebunan Mendukung Program Satu Juta Hektare Kelapa Sawit di Kaltim, serta Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dengan materi Pengembangan Perkebunan di Wilayah Perbatasan dan Program Integrasi Sapi Sawit dari Dinas Peternakan Kaltim.(yans/adv).

Disnak Tetap Siagakan Posko Antisipasi Flu Burung SAMARINDA – Walaupun kasus Avian Influenza (AI) atau flu burung mereda di Kaltim, namun Dinas Peternakan Kaltim masih menyiagakan Posko Penanggulangan flu burung sebagai upaya antisipasi apabila virus itu tiba-tiba menyerang unggas. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas

Peternakan Provinsi Kaltim, HM Ibrahim usai rapat staf di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (28/3). Terkait kesiapsiagaan Kaltim menghdapi kemungkinan serangan wabah flu bururng di daerah itu. “Walau wabah flu burung mereda, namun virus ini dapat menyerang tiba-tiba dan

SELASA, 29 MARET 2011 1. 08.00, Pelantikan Pengurus Wilayah PERHUMAS Kalimantan Timur, Ruang Ruhui Rahayu Lantai I Kantor Gubernur. 2. 08.00, Lokakarya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia I Wilayah Perbatasan, Swiss Bell Borneo Hotel. 3. PM, Kunker Kaban Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kemenkes RI, Ruang Kerja Asisten III Lantai IV Kantor Gubernur. 4. 09.30, Pembukaan Rakor Pembangunan Perkebunan Tahun 2011, Hotel Aston Samarinda. 5. 14.00, Seminar Sehari “ Motivasi Kerja “ Pembentukan Team Work & Kepemimpinan oleh Tung Desem Waringin, Lamin Etam.

mendadak. Jadi kita tetap menyiagakan Posko dan Tim Reaksi Cepat sebagai bentuk antisipasi jika tiba-tiba flu burung kembali menyerang,” ujarnya. Virus Flu Burung menyerang Kota Samarinda beberapa bulan lalu, kesiagaan Dinas Peternakan Provinsi dan kabupaten/kota lebih ditingkatkan. Bahkan, di masingmasing kabupaten/kota membentuk PDSR (Partisipant Deasese Survelence Respon) atau Tim Reaksi Cepat. Prosedur yang harus dilaksanakan jika ada ayam mati tiba-tiba, segera melaporkan ke Ketua Rukun Tetangga (RT) dan petugas lapangan untuk segera dilakukan tes cepat, pemusnahan hewan yang terserang dan melakukan penyemprotan kandang.

“Selama ini partisipasi masyarakat terhadap kesiagaan flu burung sudah bagus, masyarakat telah sadar dan tahu bagaimana prosedur pelaporan jika unggas-unggas mereka terindikasi flu burung,” jelasnya. Ibrahim mengimbau, masyarakat tidak khawatir mengkonsumsi unggas terutama ayam, selama bahan tersebut dimasak dengan baik dan benar. Virus flu burung akan mati dan tidak berbahaya jika terkena panas, dengan cara merebus dan menggoreng unggas tersebut. Walau flu burung mereda, Ibrahim minta masyarakat tetap waspada jika ada unggas yang mati secara mendadak, segera melaporkan serangan tersebut sebelum meluas ke tempat dan wilayah lain.(yul/adv).

Program Transmigrasi Diarahkan ke Program 60.000 Hektar

Kemenakertrans Dukung Bulungan Jadi Lumbung Pangan Nasional BALIKPAPAN- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI sangat berharap agar program transmigrasi di Kaltim berjalan seiring dengan program ketahanan dan kemandirian pangan dan menjadikan Kaltim sebagai potensi lumbung pangan nasional. Keseriusan yang akan diberikan Kementerian ini adalah mendukung rencana pengembangan Delta Kayan Food Estate di Bulungan hingga 60.000 hektar dari rencana awal 30.000 hektar dengan program transmigrasi yang lebih baik. “Jika Kaltim mampu mengembangkan food estate hingga 60.000 hektar, maka kami sangat yakin, Kaltim akan menjadi lumbung pangan nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” kata Dirjen Penyiapan Pemukiman Transmigrasi, Harry Heriawan Saleh, di Balikpapan, Minggu (27/3). Sebagai kompensasi dari bentuk dukungan terhadap rencana pengembangan food estate

Bulungan hingga 60.000 hektar tersebut, Harry Heriawan Saleh menjanjikan Kemenakertrans akan menyiapkan program-program ketransmigasian mereka di semua entitas masyarakat yang ada di lokasi 60.000 hektar tersebut, termasuk rencana pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salimbatu Bulungan. Potensi lahan yang saat ini dikembangkan di Delta Kayan Food Estate adalah sekitar 30.000 hektar. Sementara lahan yang sudah berproduksi sekitar 1.024 hektar. Di sekitar lokasi ini. Program transmigrasi yang sudah terisi di kawasan ini tidak kurang dari 1.165 kepala keluarga yang berada di SP 1, SP 2, SP 7 dan SP 8 Tanjung Buka. Mereka adalah para transmigran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Berat, Jawa Barat, Lampung dan Banten. Beberapa SP yang hingga saat ini belum

terisi adalah SP 3, SP 4, SP5 dan SP 6. Pihak Kementerian akan menyiapkan peserta transmigrasi untuk sejumlah lokasi yang belum terisi untuk mendukung rencana perluasan food estate Bulungan menjadi 60.000 hektar. Harry Heriawan Saleh menyarankan agar sejak sekarang disiapkan maket rencana tersebut agar saat pelaksanaan Penas KTNA XIII, Juni mendatang, peningkatan rencana food estate Bulungan menjadi 60.000 hektar sebagai potensi lumbung pangan nasional dapat dideklarasikan oleh Presiden SBY. “Tapi satu syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah perlu sinergi diantara semua pihak, baik kabupaten Bulungan maupun provinsi. Demikian pula dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Harus kompak dan bersatu untuk satu tujuan, menjadikan Bulungan sebagai lumbung pangan nasional,” tegas Harry Heriawan Shaleh. (sul/adv)

PKP2A III LAN Gelar Forum Pembinaan Widyaiswara SAMARINDA – Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN) Samarinda menggelar forum pembinaan widyaiswara pertama se-Kaltim. Menurut Kepala PKP2A III LAN Samarinda Meiliana, forum pembinaan widyaiswara merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukanm, sebagai salah satu bentuk pembinaan LAN terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang baik, khususnya di Kalimantan. “Kegiatan kali ini merupakan pembuka dari beberapa kegiatan lain. Forum ini selanjtnya akan digelar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang melibatkan Badan Diklat di masingmasing provinsi,” jelas Meiliana.

Staf Ahli Prof Dwi Nugroho Hidayanto memberikan materi pada Pembinaan Widyaiswara. Dalam waktu dekat, LAN akan menggelar forum pembinaan widyaiswara untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur. Kompetensi widyaiswara

lanjutnya, merupakan salah satu faktor dalam kesuksesan sebuah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kompetensi widyaiswara diperlukan untuk menyikapi perkembangan lingkungan di berbagai bidang

yang terus mengalami perkembangan cukup pesat. Hanya dengan kompetensi, mampu mengkonversi berbagai perubahan menjadi sesuatu yang berguna, baik untuk pengembangan diri sebagai widyaiswara maupun tambahan wawasan bagi peserta pendidikan dan pelatihan. Sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara, khususnya mengenai kompetensi menjadi unsur penilaian dalam pemberian sertifikasi widyaiswara. “Apalagi kompetensi bukanlah hal yang statis tetapi dinamis, yakni dapat berubah-berubah. Dengan Kompetensi yang dimiliki para widyaiswara harus mampu mengembangkan,” ujar Meiliana.(yans/adv).

Kaltim Persiapkan Layanan Akomodasi dan Transportasi Penas-KTNA XIII SAMARINDA – Panitia Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas-KTNA) XIII di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Juni mendatang, terus menyiapkan diri menyambut peserta yang mencapai 30 ribu peserta. Persiapan itu dilakukan dengan rapat panitia diikuti Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan bertugas sebagai Liaison Officer (LO) dari 33 provinsi. Rapat dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Mohammad Sa’bani, didampingi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sulaiman Gafur serta Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, H Sutarnyoto yang berlangsung di ruang Tepian I, Kantor Gubernur, Senin (28/3). Menurut Sa’bani, permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti adalahsoal

akomodasi untuk pejabat sekelas menteri, gubernur dan bupati/walikota, karena keterbatasan kamar pada sejumlah hotel berbintang di Samarinda. Selain itu, panitia juga mengantisipasi masalah transportasi dari Balikpapan ke Tenggarong untuk melayani 30 ribu orang. Bahkan, ada satu provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dengan jumlah peserta 2.350 orang. “Melayani kontingen Aceh ini saja kita harus konsentrasikan armada angkutan yang ada. Padahal jumlah armada yang kita miliki sangat terbatas. Untuk itu akan dicarikan solusi dengan meminjam bus-bus karyawan angkutan perusahaan tambang di Kaltim,” jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Peternakan Kaltim, H Ibrahim menyatakan ketersediaan daging sapi , ayam dan telur serta ikan air

tawar sebagai bahan lauk konsumsi peserta akan mencukupi dari pasokan tiga kota yaitu Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong. Selain itu, masalah yang juga menjadi perhatian adalah antisipasi pohon tumbang sepanjang kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang sering mengganggu keselamatan pengguna jalan. Kepala Dians Kehutanan Kaltim, H Hairul Anwar menjelaskan akan segera melakukan inventarisir dan pemangkasan terhadap pohonpohon yang sudah mati dan yang menjorok ke jalan. “Ada kemungkinan, kita memangkas pohon-pohon yang diperkirakan menghalangi pengguna jalan apabila terjadi angin atau hujan lebat. Demi keselamatan pengguna jalan diperbolehkan memotong pohon-pohon tersebut,” ujarnya.(yul/adv).

KE TENGGARONG - Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak mencoba menggunakan sumpit bersama Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menandai peresmian Gelanggang Olahraga Aji Imbut dan launching Erau 2011. Dalam kunjungannya di Tenggarong, Gubernur juga menghadiri peringatan Hari Gerak Kesatuan PKK ke-39 dan melakukan panen di kebun PKK setempat.

Penas Dirangkai dengan Festival Kesenian Daerah SAMARINDA - Penyelenggaraan Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan Andalan (Penas-KTNA) XIII di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara akan dirangkai dengan Festival Kesenian Daerah yang pesertanya berasal dari masing-masing daerah peserta Penas. “Memeriahkan pelaksnaan Penas-KTNA tahun ini, akan digelar Festival Kesenian Daerah yang merupakan pertunjukkan seni budaya dari peserta maupun masyarakat untuk mempromosikan seni budaya daerah masingmasing,” kata Ketua Panitia Penas-KTNA Kaltim, HM Yadi Sofyan Noor. Menurut dia, pargelaran seni budaya dilakukan dalam bentuk tarian massal dan penyajian tarian perwakilan daerah. Tarian massal disuguhkan pada pembukaan dan penutupan Penas-KTNA XIII, khususnya tarian dari daerah Kaltim. Sedangkan pagelaran yang dilakukan perwakilan daerah atau kontingen secara bergiliran pada setiap malam di panggung utama yang telah ditetapkan panitia. Selain itu, dilakukan juga di lokasi permukiman untuk meningkatkan keakraban antara peserta dengan masyarakat setempat. Tujuan pegelaran seni bidaya ini untuk meningkatkan apresiasi peserta maupun masyarakat setempat tentang berbagai macam seni budaya di Indonesia.

Meningkatkan keakraban antar peserta dengan masyarakat sekitar penyelenggaraan Penas. Sementara itu, untuk waktu maupun tempat penyelenggaraan seni budaya untuk panggung utama maupun pagelaran di lokasi pemukiman atau kecamatan tempat para peserta menginap dilaksanakan sejak 19 hingga 22 Juni 2011 khususnya pada malam hari. Selain itu, pagelaran seni akan dilombakan. Diantaranya, seni gerak nusantara atau jenis kesenian yang menampilkan tarian dari tiap daerah yang mewakili kontingen provinsi

peserta Penas dengan jumlah penari lima hingga 10 orang. Lomba seni Gita Nusantara atau jenis lomba yang menampilkan lagu wajib dan lagu daerah yang mewakili provinsi kontingan. Lomba ini masingmasing daerah akan diwakili satu vokal group yang beranggotakan 10 orang. Sedangkan lomba Busana Nusantara yang menampilkan busana dari setiap daerah yang mewakili kontingen provinsi. adapun penilaian lomba ini dilakukan pada pembukaan Penas-KTNA XIII.(yans/adv).

Pemkab/Pemkot Diminta tak Keluarkan Ijin Baru Hindari Konflik Batas Daerah SAMARINDA - Untuk menghindari antar daerah yang berbatasan; terutama konflik batas daerah maka pada batas daerah yang potensial Pemerintah Kabupaten/Kota sesumber daya alamnya. Kaltim diminta untuk tidak “Disamping itu batas daerah di mengeluarkan ijin baru pemanfaatan Provinsi Kaltim sepanjang 3.882,86 km ruang di ruas batas yang belum ada sebagian besar batas daerahnya masih kesepakatan. bersifat imaginer dan belum dilakukan Demikian satu butir kesepakatan penegasan di lapangan, baik yang direkomendasikan pada Rapat pengukuran maupun pemasangan pilar, Koordinasi Batas Daerah Kabupaten/ sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota Kota se-Kaltim yang berlangsung di dalam pemberian ijin lokasi baik ijin Tanah Grogot, Paser pada 8 Maret tambang, kebun maupun pemberian 2011 lalu. Rakor tersebut bertujuan surat tanah dianggap oleh Kabupaten/ untuk mengakomodir pemikiran dan Kota tetangga melampui kewenangan pendapat serta menyatukan persepsi batas administrasinya,” jelas Lutfi. M Lutfi guna mewujudkan tertib administrasi Sehubungan dengan itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan rangka percepatan penyelesaian melalui percepatan penyelesaian batas daerah. permasalahan batas daerah agar sengketa batas Selain itu, Rakor batas yang dilaksanakan tidak berdampak terhadap pelayanan kepada sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemprov masyarakat serta agar fungsi-fungsi pemerintahan Kaltim secara proaktif dan responsif dalam dapat berjalan dengan baik, maka penataan batas daerah, agar konflik batas tidak direkomendasikan beberapa hal yaitu terhadap berkembang menjadi konflik sosial yang garis batas yang masih sengketa dan belum ada berkepanjangan yang secara langsung akan dapat kesepakatan perlu dilakukan pola kerjasama dalam mengganggu perwujudan ekonomi daerah serta pengelolaan wilayah perbatasan. mengganggu keutuhan NKRI. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar “Peserta rapat yang terdiri dari Tim PBD melakukan sosialisai mengenai pentingnya batas Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota Kaltim yaitu wilayah dan hasil kesepakatan kepada instansi Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan/ terkait (yang mengeluarkan ijin) maupun kepada Perkotaan, Bappeda dan BPN,” kata Kabag masyarakat. Apabila tidak ada titik temu dalam Perbatasan Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah solusi pemecahan dalam penyelesaian batas Setprov Kaltim, Muhammad Lutfi, Senin kemarin daerah, maka permasalahan akan diserahkan (28/3). kepada Gubernur untuk menyelesaiakannya Rekomendasi tersebut dikeluarkan menurut sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2010. Lutfi mengingat sejak diberlakukannya Undang“Apabila trayek batas yang aksesibilitasnya Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang susah dijangkau, perlu ada kesepakatan di atas Pemerintahan Daerah, telah banyak memunculkan peta antara Tim PBD Kabupaten/Kota yang permasalahan batas daerah antar Kabupaten/Kota berbatasan beserta Tim PBD Provinsi,” jelasnya di Kaltim yang disebabkan dualisme kepentingan lagi. (ri/adv).


Berlangganan Hub: SELASA 29 Maret 2011 Halaman 13

Telepon: 0541-202416, 202417 SMS: 0541-7080008 Fax Iklan: 0541-769855

PU Akhirnya Bilang Sama ■ Husinsyah: Elevated Route dan Flyover tak Ada Bedanya ■ Tol di Tahura tak Semua Gunakan Flyover ”Karena itu, perhitungannya (Mudiyat Noor) bengkak, itu versinya. Ini sudah bicara teknis dan tak semua gunakan flyover” Husinsyah Kadis PU Kaltim

SAMARINDA, TRIBUN Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim Husinsyah

memberikan lagi pernyataan yang berbeda. Sebelumnya ia membantah penggunaan konsep flyover di kawasan Tahura Bukit Soeharto dan DAS Manggar dalam pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Ia tegaskan, konsep yang diterapkan adalah elevated route. Tetapi Senin (28/3) kemarin, Husinsyah mengatakan bahwa sebenarnya tak ada perbedaan

● Bersambung hal 21

Desain Masih Fleksibel HUSINSYAH mengungkapkan, pihaknya belum bisa memprediksi kenaikan biaya pembangunan jalan tol ruas BalikpapanSamarinda. Sebab desain yang ada saat ini masih bersifat fleksibel, masih mungkin untuk ditambah atau dikurangi.

“Di PU itu ada yang namanya fix design dan simplified design. Kalau fix design itu sudah pasti desainnya. Sementara kita ini masih fleksibel jadi bisa bertambah atau berkurang, sesuai dengan kondisi

● Bersambung hal 21

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

KAPAL TAMBANGAN - Sebuah kapal klotok atau lazim pula disebut “tambangan” meninggalkan dermaga Pasar Pagi menuju Samarinda Seberang, Senin (28/3). Kapal tradisional ini kini makin tergerus oleh zaman. Banyaknya angkot, sepeda motor dan Jembatan Mahakam, membuat makin jarang yang memanfaatkan kapal ini untuk menyeberang Mahakam.

Komisi I Bantu Tuntaskan Ganti Rugi Warga Tanah Merah Komisi IV Perjuangkan Anggaran untuk Badan Akreditasi

SAMARINDA, TRIBUN Komisi I DPRD Kalimantan Timur membantu menuntaskan tuntutan ganti rugi 16 kelompok warga Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, dengan menggelar pertemuan antara perwakilan warga, Pemprov, Pemkot dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda. "Melalui pertemuan ini diharapkan masalah tuntutan ganti rugi dapat segera tuntas," kata Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Dahri Yasin, usai pertemuan di lantai 6 gedung DPRD Kaltim, kemarin. Sebelumnya 16 kelompok warga yang terdiri atas Abidinsyah dan kawan-kawan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pemkot Samarinda, karena lahan mereka tergenang luapan air dari Waduk Benanga. Menurut Dahri, rapat sepakat merekomendasikan kepada kelompok warga yang menuntut ganti rugi agar mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN Samarinda, ini diperlukan sebagai persyaratan pemberian ganti rugi. Sedangkan menyangkut besaran nilai pembayaran

kepada warga oleh Pemkot Samarinda, menurut Dahri, rapat menyepakati agar jumlahnya minimal sama dengan yang sudah dibayarkan kepada warga pada tahun 2007, yakni Rp100 juta per hektar, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. "Pemerintah Provinsi telah menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemkot Samarinda dari APBD tahun 2009 sebesar Rp1,8 miliar, jadi kami minta kepada Pemkot untuk segera membayarkan hak warga sesuai ketentuan yang berlaku," kata Dahri. Dahri menjelaskan, perlunya pengajuan permohonan pengukuran tersebut untuk menindaklanjuti hasil peninjauan lokasi berupa sketsa tanah dan titik koordinat oleh tim terdahulu, sehingga BPN Samarinda bisa menerbitkan peta lokasi tanah warga yang sudah diukur secara resmi. Sementara Anggota Komisi I dari Partai Golkar, Suwandi dan Arsyad Thalib, menuturkan penyelesaian ini masih perlu dilakukan langkah lanjutan untuk memperoleh titik akhir, apalagi Pemkot

SAMARINDA, TRIBUN - Komisi IV DPRD Kaltim berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Sekolah/Madrasah (S/M) Kaltim guna menunjang kegiatan ataupun proses akreditasi sekolah/madrasah di Kaltim. Demikian dikemukakan Ketua Komisi IV, Ali Hamdi di selasela audensi dengan BAP Kaltim terkait masalah Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hadir dalam audensi tersebut Ketua BAP Kaltim, H Suyatman, beserta anggota yang berjumlah 12 orang, serta beberapa anggota Komisi IV, di antaranya Wakil Ketua Komisi IV, Andarias P Sirenden, dan anggota Komisi IV, Abdul Djalil Fatah, Datuk Yaser Arafat dan Yakob Ukung. "Insya Allah kami akan memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk membiayai proses akreditasi sekolah/ madrasah di Kaltim tersebut pada APBD 2012. Karena akreditasi ini sangat penting maka kami akan usahakan agar BAP - SM bisa mendapatkan anggaran yang memadai," kata Ali Hamdi. Dia menjelaskan, mengapa harus pada APBD 2012, karena anggaran yang disediakan pada Perubahan APBD 2011 relatif kecil, sehingga lebih baik diperjuangkan pada APBD 2012. Hal ini juga, agar BAP bisa mendapatkan anggaran yang memadai untuk penunjang kinerja. Sebab selama kurang lebih empat tahun BAP ini berjalan dengan bantuan APBD Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan Kaltim, cenderung mendapat porsi anggaran yang sedikit, sehingga proses akreditasi terhambat dan menjadi lamban. Hal tersebut terbukti dari sekitar 5000-an sekolah/ madrasah di Kaltim, kurang dari 50 persen-nya yang baru diakreditasi. Dan ini pastinya berdampak buruk bagi dunia pendidikan di Kaltim. FOTO-FOTO DPRD KALTIM / LIA ANGGRAENIE/ M IMRON ROSYADI

GANTI RUGI - Komisi I DPRD Kaltim memfasilitasi tuntutan ganti rugi 16 kelompok warga di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda Utara yang belum tuntas hingga sekarang.

beranggapan bahwa pembayaran yang akan diberikan bukan berbentuk ganti rugi, tetapi berupa bantuan/santunan karena khawatir berbenturan dengan aturan hukum. Dengan demikian, meskipun rapat telah menghadirkan perwakilan dari instansi terkait, seperti Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Keuangan dan Biro Ekonomi Sekretariat Provinsi Kaltim, serta Pemkot Samarinda dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Samarinda, namun dari hasil penjelasan masing-masing wakil instansi tersebut

maupun masyarakat yang menuntut, terjadi perselisihan keinginan, sehingga perlu lebih hati-hati dalam merumuskan masalah tersebut "Masyarakat menolak ganti rugi sebesar Rp12,5 juta per hektar yang ditawarkan Pemkot Samarinda dan meminta penggantian lahan sebanyak Rp150 juta per hektar, sehingga perlu ada pertimbangan dan rumusan mengenai hal ini, yang penting rakyat yang mengalami kerugian akibat lahannya tak bisa dimanfaatkan bisa, mendapat ganti rugi yang semestinya," kata Suwandi. (adv/lia/mir)

Untuk itu dalam kesempatan audensi tersebut, Komisi IV mengusulkan agar BAP mengajukan permohonan bantuan anggaran sendiri atas nama lembaga sehingga tidak melalui Disdik Kaltim lagi. Usulan tersebut ibarat gayung bersambut, sebab Ketua BAP Kaltim H Suyatman dalam kesempatan yang sama juga ingin mempertanyakan hal tersebut, apakah lembaga yang dipimpinnya tersebut bisa mengajukan permohonan bantuan anggaran sendiri tanpa melalui Disdik Kaltim yang selama ini dikatakannya selalu memberikan porsi anggaran yang sedikit bagi lembaganya. "Karena BAP ini merupakan lembaga independen maka diizinkan untuk mengajukan permohonan bantuan anggaran sendiri, jadi tidak melalui Disdik Kaltim. Dan kami juga memang menyarankan demikian. Namun sebelum itu kami akan berkoordinasi dengan Disdik Kaltim terkait masalah ini agar anggaran yang akan diperjuangkan nanti tidak overlaping," kata Ali Hamdi. Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV, Adarias P Sirenden berpendapat agar pengusulan anggaran BAP -SM tetap melalui Dinas Pendidikan Kaltim. Tinggal Komisi IV membantu agar lembaga tersebut mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Sebaiknya tetap melalui Disdik Kaltim. Masalah besar dan kecilnya, Komisi IV akan turut membantu," kata politisi Partai Hanura ini. Dalam kesempatan itu Suyatman menjelaskan kenapa pihaknya membutuhkan anggaran yang cukup, hal itu untuk mempercepat proses akreditasi sekolah/madrasah di Kaltim. Menurut dia, untuk menghindari pengalaman-pengalaman buruk para siswa maupun lulusan yang sekolahnya tidak terakreditasi. Para lulusan dari sekolah yang belum terakreditasi kesulitan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Bahkan ada yang sudah mendaftar dan lulus masuk perguruan tinggi namun ditolak sampai dikeluarkan dengan alasan sekolah yang mengeluarkan ijazah mereka belum terakreditasi. "Sayang sekali jika hal tersebut terus terjadi. Hanya karena sekolah mereka belum terakreditasi mereka yang ingin masuk perguruan tinggi harus ditolak. Bahkan ada salah satu lulusan SMA dari Tenggarong yang dikeluarkan dari UI karena setelah ditelusuri sekolahnya belum terakreditasi. Bukan hanya UI saja, Unmul juga pernah melakukan hal yang sama," kata Suyatman. (adv/lin/mir)

FOTO-FOTO DPRD KALTIM / LIA ANGGRAENIE/ M IMRON ROSYADI

BADAN AKREDITASI - Komisi IV DPRD Kaltim menerima audensi Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP - SM). Mereka mengeluhkan soal anggaran yang tidak mencukupi.


14

SELASA 29 MARET 2011

tribun samarinda

Kajati Beri Waktu 3 Bulan ■ Perusahaan Tambang Diminta Tuntaskan Kewajibannya ■ Menyusul Garap Kasus di KPC, PKT dan di Berau SAMARINDA, TRIBUN Kepala Kejati Kaltim Faried Harianto memberikan waktu kepada perusahaan-perusahaan tambang agar segera melakukan kewajiban dana jaminan reklamasi, pembayaran iuran tetap dan royalti dari sejumlah perusahaan tambang yang menunggak belum menyetorkan. “Satu-satu dulu. Kita banyak yang diprioritaskan juga seperti kasus-kasus tunggakan. Untuk kasus tambang kita beri waktu. Kemarin kita kasih waktu satu atau tiga bulan. Inikan baru seminggu,” kata Faried diruang kerjanya, kepada Tribun, Senin (28/3). Ia mengatakan, dirinya serius untuk mengusut kasus tambang tetapi harus menuntaskan kasus yang tertunggak seperti kasus Bank Tanah, Pengadaan Buku Alat Peraga Dinas Pendidikan Kaltim dan Proyek Polder Gang Indra. “Itu saja belum diselesaikan di Pidsus. Pokoknya kita sambil jalan saja,” tegas Faried. Terpisah, tim Pidsus Kejati Kaltim menyatakan sudah menelaah 7 temuan LHP BPK terkait pertambangan. Namun dari tujuh telaah yang sudah

diselesaikan diantaranya untuk wilayah Samarinda dan Kukar. Sedangkan telaah untuk Pemkab Kutim, Kubar, Pasir, Nunukan dan Tarakan masih digarap jaksa. Untuk hasil audit PT KPC, PKT dan pertambangan di Berau, Pidsus Kejati Kaltim belum menelaah. Alasannya, Kejati Kaltim masih kekurangan anggota jaksa untuk mengerjakan tunggakan beberapa perkara dan masalah tambang. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Risal Nurul Fitri mengatakan, hasil telaah yang sudah rampung yakni audit tambang di Samarinda dan Kukar. Sedangkan bahan-bahan keterangan dan pengumulan barang bukti sebagian besar sudah dikumpulkan. “Yang sudah selesai baru Samarinda dan Kukar. Tinggal kita kroscek data dari Distamben. Kita mau laporkan hasilnya ke Pak Kajati (Faried Harianto). Nanti biasanya, hasil telaah itu akan mengeluarkan surat perintah untuk tindaklanjut tahap penyelidikan,” kata Risal, ditemui diruang kerjanya. Hasil telaah untuk persoalan tambang di

Samarinda dan Kukar sangat jelas jika mengacu LHP BPK. “Tapi tetap kita perdalam dulu. Progres tindaklanjut LHP itu sampai mana? Makanya Pak Kajati memberi waktu. Kalau tidak ada perkembangan, dan itu ada unsur kesengajaan atau pembiaran pasti diusut,” tegas Risal. Disinggung telaah PT KPC, PKT dan Pertambangan Berau, Risal mengatakan, menunggu selesai hasil telaah di enam kabupaten/kota. “Tunggu yang di kabupaten/ kota selesai dulu. Pasti kita telaah itu,” katanya. Informasi yang dihimpun Tribun, audit tambang di PT KPC antara lain terkait pembayaran royalti, denda royalti yang terdapat perbedaan selisih angka. Berbeda dengan hasil audit di PT PKT, kata dia, antara lain terkait harga pupuk bersubsidi, pendistribusian dan lainnya. “Kita belum bisa mengungkapkan ada unsur kesengajaan atau tidak. Karena kita belum telaah. Kita akan pulbangket (pengumpulan barang bukti dan bahan keterangan) dulu. Apakah hasil audit itu sudah ditindaklanjuti atau belum,” jelas Risal.(bud)

Kukar Bakal Krisis Pangan KETUA Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Baharuddin Demu menyatakan Kukar bakal mengalami krisis pangan dan menjadi salah satu kabupaten seribu lubang tambang. Pasalnya, di Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai salah satu daerah lumbung pangan padi, sekitar 30 persen telah berubah fungsi menjadi areal tambang. “Sepuluh tahu kedepan, Kukar bakal krisis pangan. Karena di Kecamatan Tenggarong Seberang yang tadinya sebagai salah satu

lumbung pangan Kukar, sudah menjadi daerah tambang. Areal yang masih bebas tambang di Tenggarong Seberang hanya 30 persen saja,” kata Baharuddin, Senin (28/3). Menurut dia, faktor yang menyebabkan Kukar memberikan izin pertambangan tanpa ada kontrol dari pemerintahan, terkait dengan kekuasaan partai politik. “Maksudnya para politisi di Kukar yang mencalonkan jadi pejabat di Dewan atau jadi Bupati menggunakan uang. Jadi

secara tidak langsung pada saat menjabat, sudah menggadaikan kekuasaannya untuk mendapatkan uangnya kembali,” sindir Baharuddin. Dengan pola menggadaikan kekuasaannya itu, lanjut dia, maka tidak heran jika banyak pejabat yang nekad untuk bisa menghasilkan uang dengan jalan pintas. Misalnya, memperoleh izin KP dan menjualnya ke pihak lain. “Akhirnya rampok sana, rampok sini,” kata Baharuddin mantan aktivis lingkungan Kaltim.(bud)

DPRD Kecewa Tidak Dilibatkan

● Soal Pemindahan Bongkar Muat ke Pelabuhan Palaran SAMARINDA, TRIBUN Ketua DPRD Samarinda Siswadi, menyayangkan Pemkot Samarinda yang tak melibatkan lembaga legislatif dalam kebijakan pemindahan aktivitas pelabuhan lama ke Pelabuhan Peti Kemas Palaran yang mulai per 1 April ini. DPRD kecewa tak pernah mendapat surat tembusan dari Walikota Samarinda Nomor : 59/L-IV/Pemb/KS/11 perihal pemindahan rute SurabayaSamarinda dari pelabuhan lama di Samarinda Ilir ke Pelabuhan Terminal Peti Kemas (PTK) di Palaran. Surat yang ditandatangani Wakil Walikota Samarinda

Nusyirwan Ismail itu hanya ditembuskan kepada Kepala Adpel Samarinda, Kepala Dinas PU Kaltim dan Direktur PT Pelindo IV. Surat tersebut ditujukan Pemkot kepada Direktur PT Pelabuhan Samudera Palaran M Iqbal Mirza. “Seharusnya legislatif mendapat surat tembusan tentang kebijakan pemindahan aktivitas pelabuhan lama ke Pelabuhan Palaran. Jangan sampai ketika ribut (bermasalah, red) pemindahan pelabuhan, barulah kami di Dewan diberitahu,” kata Siswadi, Senin (28/3).

Surat Walikota Samarinda tentang kebijakan pemindahan pelabuhan berisi kesepakatan rapat pada 9 Maret 2011 di Hotel Senyiur yang dipimpin Kepala Kantor Adpel Samarinda yang menyetujui pemindahan pelabuhan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 2011 ini. Surat disampaikan ke seluruh 24 instansi pemerintahan dan perusahaan agar mendukung kebijakan tersebut. Namun, pemindahan pelabuhan ini meresahkan asosiasi bongkar muat di Pelabuhan Samarinda. Mereka pun mengakuterancam kehilangan penghasilan.(min)

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

VONIS - H Zainudin, Kabag Sosial Pemkot, terdakwa kasus Bansos Sapi divonis 1 tahun penjara dalam sidang di PN Samarinda, Senin (28/3).

Rutan Sempaja Pasang Pengacak Sinyal

● Antisipasi Adanya Bisnis Narkoba Secara Terselubung SAMARINDA,TRIBUN Maraknya kasus peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan (Rumah Tahanan) di Indonesia membuat pengawasan Rutan lebih diperketat. Salah satu terobosan dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim adalah dengan memasang alat pengacak sinyal telepon seluler atau ‘jammer’ di sejumlah sudut ruangan Rutan Klas II A Sempaja Samarinda. “Kami sudah pasang tiga alat ‘Jammer’ mulai minggu kemarin (27/3). Alat itu di pasang agar penghuni Rutan terisolasi dan tidak mudah

berhubungan dengan masyarakat luar,”kata Kepala Rutan Klas II Sempaja Samarinda, Ismail kepada Trbiun, Senin (28/3). Setelah dipasangkan ‘Jammer’,kata dia, telepon seluler di ruang penghuni Rutan tidak lagi berfungsi dan sebagai penggantinya, jika warga binaan sewaktu waktu ada kepentingan untuk komunikasi dengan keluarga, kita sudah sediakan wartel khsusus,ungkapnya. Disinggung terkait kemungkinan alat tersebut mengganggu komunikasi para petugas Rutan, dia mengakui bahwa hal itu memang sedikit mengganggu

jika petugas berkomunikasi didalam ruangan tahanan atau blok-blok yang terkena penghentian sinyal. Namun kata dia, kalau di luar ruang tahanan, itu tidak terkena pengacakan sinyal. “Jadi petugas masih bisa berkomunikasi menggunakan telepon selulernya diluar ruang tahanan,”tutur dia. Dikemukakan, pihaknya tidak melarang petugas berkomunikasi menggunakan telepon seluler selama bertugas. Bahkan berkomunikasi dengan warga binaan Rutan pun kita tidak melarang, asal komunikasinya yang baik-baik saja, dan tidak berkompromi (bekerjasama).

“Kami sedang memikirkan agar alat Jammer ini tidak mengganggu pihak lain, tetapi tujuan tetap,” ujarnya. Ia menambahkan, pemasangan alat pengacak sinyal telepon itu ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya transaksi maupun pengendalian bisnis narkoba secara terselubung yang dilakukan warga binaan dari dalam Rutan serta melibatkan petugas Rutan. Selain pemasangan alat pengacak sinyal telepon, kata dia, pihaknya juga berencana untuk mengadakan alat pendeteksi narkoba,pungkasnya. (m28)

Himpun Profesi-Akademisi-PR Kehumasan

● Hari ini Pelantikan Perhumas Kaltim dan Seminar Fotografi SAMARINDA, TRIBUN Menghimpun profesi, akademisi ataupun Public Relation (PR) yang berlatar belakang bidang Hubungan Masyarakat (Humas) baik di pemerintahan atau swasta di Kaltim, terbentuk sebuah organisasi pemersatunya di Kaltim yakni Public Relations Association of Indonesia (Perhumas) Badan Pengurus Cabang (BPC) Samarinda Kaltim. Dan Perhumas BPC Kaltim dijadwalkan akan dilantik, Selasa (29/3) hari ini di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim oleh Ketua BPP Perhumas Muslim Basya (Humas Trans World). Pelantikan juga akan dirangkai dengan Seminar Kehumasan yang menghadirkan narasumber ketua BPP Perhumas dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang membahas tentang Empowring PR dan Peran Humas Pemerintah Membangun Pencitraaan

Kaltim. Kemudian dilanjutkan Sesi siang harinya, menghadirkan narasumber Fotografer Nasional Aji Lubis dengan topik Fotografi Jurnalistik dipandu moderator Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim. Ketua BPC Perhumas Samarinda Kaltim yang akan dilantik hari ini, M Faisal mengatakan, organisai ini adalah wadah berhimpunnya siapapun yang memiliki latar belakang Kehumasan, karenanya tidak mesti dia menempati posisi sebagai Kepala Seksi atau Bagian Humas di sebuah organisasi tertentu, namun ketika dia memiliki latar belakang komunikasi atau kehumasan tersebut, dia masuk dalam Perhumas. “Makanya di Perhumas ini ada profesi dan akademisi. Sengaja dibentuk sebagai wadah berhimpun dan pemersatunya, supaya kemitraan dan tali

silaturrahim antar siapapun tetap terjalin dengan baik. Makanya itu pula, Perhumas ini memiliki lingkup yang luas, yang tak hanya menghimpun bidang humas sebuah organisasi, tapi orangperorang pun yang berlatar

belakang profesi komunikasi ada di dalamnya,” kata Faisal, Senin (28/3) dalam siaran persnya. Dijelaskannya, Perhumas ini berbeda dengan organiasi Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) selama ini .(aid)


tribun samarinda

SELASA 29 MARET 2011

15

Tagih Janji Kampanye Awang ■ Pembentukan Provinsi Kaltara Terkatung-katung ■ Pemuda Bakal Ngeluruk ke Senayan

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

SATU ARAH - Mulai hari ini, Selasa (29/3), arus lalu lintas Jalan Sudirman Samarinda menjadi satu arah. Hal yang sama diberlakukan di Jl Pahlawan dan Jl KH Agus Salim.

Irianto Ingatkan Jangan Alihkan

● Jaang Minta Pemprov Tanggung 70 % Insentif Guru SAMARINDA, TRIBUN Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie menegaskan, bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemkot Samarinda terbilang paling besar dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Permintaan akan perlakuan khusus yang diharapkan Pemkot Samarinda untuk pembiayaan BOSDA dan insentif guru justru kembali dipertanyakan Sekprov. “Perlakuannya sudah melebihi dari kabupaten/kota yang lainnya. Dari sekian triliun bantuan keuangan propinsi, sekitar Rp 200 miliar lebih setahun untuk Samarinda. Sementara daerah lainnya hanya Rp 50 miliar atau Rp 100 miliar saja,” kata Irianto saat ditemui wartawan, Senin (28/3). Kendati demikian, perubahan kebijakan mengenai BOSDA dan insentif guru dimungkinkan berubah, selama Pemkot Samarinda bisa memberikan argumentasi yang meyakinkan. “Selama ini mereka cuma ngomong di koran saja, tetapi tidak ada tindakan administrasi,” paparnya. Langkah Pemkot Samarinda yang belum menyalurkan sebagian dana insentif guru sesuai dengan alokasi dana yang telah dikucurkan Pemprov Kaltim,

justru bisa bermasalah di kemudian hari. “Itu kesalahan mereka. Kita tidak bisa mendikte mereka. Karena ada faktor tertentu, misalnya tidak ada uang lalu dialihkan ke lainnya, tapi mestinya tidak boleh. Kalau diperiksa itu jadi temuan. Penggunaan keuangan yang tidak sesuai peruntukkan yang tertulis dalam dokumen anggaran itu melanggar aturan,” paparnya. Sementara itu, dari penelusuran Tribun Pemkot Samarinda rupanya tidak tinggal diam dalam menghadapi beban pembiayaan BOSDA dan insentif guru. Pemkot Samarinda telah melayangkan surat No 55/L-IV/Pemb/KS/ 2011 tanggal 9 Maret 2011 perihal Usulan Bantuan Dana BOSDA dan insentif guru APBD-P Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim. Surat yang ditandatangani Walikota Samarinda Syaharie Jaang ini memuat usulan Pemkot Samarinda agar Gubernur berkenan membantu Pemkot Samarinda mendapat porsi dana yang lebih besar dalam BOSDA melalui bantuan keuangan provinsi. Dalam pointer kedua, Pemkot juga meminta agar Pemprov mengubah porsi pembiayaan insentif

guru dengan 30 persen dari APBD Kota dan 70 persen APBD Provinsi. Dalam surat dari Pemkot Samarinda disebutkan pula jumlah sekolah dan murid serta guru di Samarinda melebihi jumlah yang ada di kota/kabupaten lain, sehingga diperlukan anggaran yang lebih besar. Selain itu, kondisi keuangan Pemkot Samarinda saat ini masih dalam proses pembenahan anggaran, sehingga perlu adanya pengetatan pengeluaran pembiayaan untuk menghindari defisit anggaran. Saat dikonfirmasi, Erham Yusuf Plt Kabag Humas dan Protokol Pemkot Samarinda mengaku belum mengetahui adanya surat mengenai usulan bantuan BOSDa dan insentif guru dalam APBD-P 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim. “Tapi isi surat itu sangat realitis, karena melihat situasi dan perkembangan jumlah penduduk yang cukup besar, jumlah guru dan siswa juga lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan APBD relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain,” kata Erham, Senin (28/3) malam. Belum diketahui apakah surat itu sudah diterima oleh Pemprov. Irianto menyatakan belum ada tindak administrasi Pemkot Samarinda. (may)

SAMARINDA, TRIBUN Andi Zams Pettalolo dan Syamsul Tribuana, mewakili pemuda pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menagih janji kampanye Awang Faroek Ishak saat Pilgub Kaltim bahwaq siap memperjuangkan Kaltara menjadi Provinsi. Kenyataannya, Kaltara terkatung-katung sekian tahun tanpa ada kejelasan kapan akan disahkan. Mereka menilai nyaris tidak ada upaya sama sekali dari Awang Faroek yang sudah dua tahun lebih menjabat Gubernur Kaltim. “Dulu waktu dia kampanye, dia mengatakan Kaltara adalah program kerja pertama yang akan diperjuangkan, tapi nyatanya apa, setelah dia jadi Gubernur, tetap tak jelas Kaltara ini. Yang paling ramai kami lihat justru program Awang sendiri, mulai dari proyek jalan tol sampai ke rencana membangun Pelabuhan Maloy. Mana

janjinya Pak Awang? “ kata Andi Zams, Senin (28/3) dalam siaran persnya. Menurut Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Bulungan ini, jika Awang serius memperjuangkan Kaltara itu, maka barangkali awal tahun 2011 lalu, Kaltara itu sudah terbentuk secara sah. “Sampai sekarang kami tidak pernah dengar Pak Awang itu mengatakan dengan tegas, siap memperjuangkannya, yang ada hanya mendukung Kaltara. Kalau soal dukungmendukung siapapun juga bisa, tapi sebagai Kepala Daerah harusnya ada aksi tertentu tidak kemudian terus terkatung-katung tak jelas seperti ini,” kata Tribuana dengan tegas. Dalam kesempatan itu, Andi Zams juga mengungkapkan kekecewaannya kepada komitmen Komisi II DPR-RI yang menjanjikan akan

Habiskan Rp 8 M? UNTUK memekarkan wilayah rupanya butuh biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya untuk operasional, melainkan juga untuk lobi-lobi. Informasi yang didapatkan dari Andi Zams Pettalolo (salah satu anggota Presidium Kaltara), biaya lobi dan termasuk operasional itu diperkirakan menelan anggaran Rp 8 miliar. Anggaran itu dibebankan kepada empat daerah di Provinsi Kaltara yakni Tarakan, Malinau, Nunukan

dan Bulungan (Kabupaten Tana Tidung masuk dalam Bulungan). “Jadi patungan masingmasing Rp 2 miliar dari empat daerah di Kaltara itu. Itu dana ya paham sendirilah untuk biaya lobi-lobi agar Kaltara ini segera disahkan. Nah itupula mengapa kami Pemuda Kaltara sangat kecewa dengan terus terkatungkatungnya tanpa kejelasan sampai sekarang, karena biaya sudah dikeluarkan

mengesahkan Kaltara Februari 2011. Kekecewaan mendalam juga kepada Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang menyatakan KTT mundur dari Kaltara, padahal jika dilihat dari sejarahnya KTT setuju terbentuk karena untuk memenuhi syarat Kaltara terbentuk. “Kepada Komisi II sudah berapa kali berjanji dan yang terakhir Februari 2011, tapi kita lihat sendiri ini sudah mau berakhir Maret 2011, tak ada tanda-tanda Kaltara akan disahkan. Sedangkan khusus untuk Bupati KTT, kami Pemuda Kaltara nyatakan Anda akan merasakan “ketulahan” dengan Bulungan, karena KTT tidak akan dibentuk kalau tidak karena Kaltara itu, nah sekarang tiba-tiba KTT undur diri, itu sama saja telah mengkhianati komitmen awal,” ujar Andi Zams. Dan dijadwalkan pemuda Kaltara akan ngeluruk ke Senayan di Jakarta, mereka akan mendatangi Komisi II

DPR-RI yang membidangi pemekaran wilayah untuk mempertanyakan kejelasan kapan kaltara itu akan disahkan. Pasalnya selain persyaratan administrasi telah terpenuhi, ketidakjelasan selama ini telah membuat masyarakat Kaltara yang telah menunggu sekian lama mulai mengalami keresahan. “Ya kalau tidak bisa dengan cara prosedur, mau tidak mau kan hanya dengan pressure atau menekan mereka. Apakah nanti kami demo atau menemui begitu saja Komisi II, yang jelas kami Pemuda Kaltara telah menjadwalkan ke Jakarta. Karena persoalan ini tidak bisa dipandang main-main, masyarakat utara yang telah dijanjikan terus menunggununggu kapan resminya Kaltara. Salah satu contoh kami ini sudah mendirikan Universitas Kaltara, kalau provinsi Kaltaranya belum sah, bagaimana statusnya Universitas kami itu,” tandas Andi Zams. (aid)

banyak, tapi koq belum juga resmi dibentuk,” kata Andi Zams, Senin (28/3). Sayangnya Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Bulungan ini enggan menyebutkan lobi-lobi itu kepada siapa saja, dia hanya berharap dengan biaya besar seperti itu harusnya pihakpihak terkait yang sudah menerimanya, dapat memahami keresahan masyarakat Kaltara yang sudah sekian lama menunggu agar Kaltara itu segera disahkan. “Kalau siapa orangnya

yang kami kasih uang itu, saya pikir tak perlu diungkapkan lah, tapi sepertinya paham saja siapa-siapa mereka. Okelah itu anggap saja memang untuk memuluskan Kaltara agar segera disahkan. Tapi sekarang lihat sendiri, kami ini sudah dijanjikan sejak 2010, katanya akhir 2010, kemudian Februari 2011, sampai sekarang ternyata tidak ada juga kejelasannya. Ini yang menurut kami mengapa Pemuda Kaltara sangat kecewa dan berniat untuk menanyakannya langsung ke Senayan,” tandasnya. (aid)

Samarinda Dinilai Gagal Salurkan Dana BOS SAMARINDA, TRIBUN Pemerintah Kota Samarinda dinilai gagal dalam menyalurkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pasalnya, dana dari pemerintah pusat tersebut seharusnya disetor sejak awal bulan Januari 2011 untuk per triwulan alami keterlambatan dan ketika bulan ketiga Maret, barulah Pemkot berjanji mencairkan.

“Dana BOS harusnya disalurkan tepat waktu yaitu awal triwulan. Tetapi, pemerintah daerah kota Samarinda tidak mampu menyalurkan dana BOS tepat waktu karena persoalan adminitrasi,” kata Nasaruddin menjelaskan hasil diskusi kontemporer BEM FKIP Unmul, Senin (28/3). Saat ini, tahun 2011, BOS disalurkan pemerintah pusat melalui Pemkab/Pemkot yang sebelumnya dana

diambil langsung masingmasing SD/SMP di setiap Kantor Pos. Lambatnya Pemkot Samarinda menyalurkan dana BOS ini ditenggarai akibat tidak ada aturan yang jelas penyaluran dana seperti Peraturan Daerah (Perda) dan kurang kreatif. “Penyaluran dana BOS tidak semuanya Pemkab/ Pemkot terlambat menyalurkan di Kaltim. Seperti kota Balikpapan dan Tarakan cukup berhasil

menyalurkan dana BOS karena ada payung hukum. Selain itu, ada pula daerah Kutai Timur yang kreatif dengan berinisiatif datang ke DPRD setempat pengesahan dana BOS yang masuk sebelum APBD disahkan. Sedangkan di Samarinda, dana BOS terlambat disalurkan karena ternyata tidak ada Perda yang jelas mengatur,” katanya. Dana itu menjadi andalan seluruh SD-SMP Negeri.(min)


16

SELASA 29 MARET 2011

Direktur Utama SMR Ditangkap ■ Sempat Kabur ke Batam dan Sulsel ■ Terkait Tambang Ilegal di Muara Jawa Kami sempat memburu Ar hingga ke Batam. Sesampainya di sana, kami mendapat informasi tersangka lari ke Bulukumba AKBP Fadjar Abdillah, Kapolres Kukar

TENGGARONG, TRIBUN Setelah sempat menjadi buron selama beberapa pekan, Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Mega Rengat (SMR) berinisial Ar ditangkap aparat Polres Kukar di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (27/3) sekitar pukul 07.00 wita. Ini disampaikan Kapolres Kukar AKBP Fadjar Abdillah didampingi Kasat Reskrim AKP Safi’i Nafsikin, Senin (28/ 3). Ar menjadi tersangka kasus dugaan illegal mining (tambang ilegal) di Muara Jawa dengan barang bukti 5.800 metrik ton (MT) batubara, dua pekan lalu. Polisi mencium keberadaan Ar di Sulsel.

Selang dua hari tinggal di Sulsel, Ar segera diringkus polisi di salah satu penginapannya di Bulukumba. Bahkan, sebelumnya Ar sempat kabur ke sebuah penginapan di Batam sekitar seminggu yang lalu. “Kami sempat memburu Ar hingga ke Batam. Sesampainya di sana, kami mendapat informasi tersangka lari ke Bulukumba. Kami pun mengejarnya ke sana hingga dia tertangkap. Dan, saat ini kami sudah mengamankan Ar,” katanya. Seperti diberitakan Tribun sebelumnya, Polres Kukar mengamankan sebuah ponton yang memuat 5.800 metrik ton (MT) batubara ilegal di Sungai Dondang, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kukar, Senin (14/3) lalu. Dalam operasi Penambangan Tanpa Izin (Peti) tersebut, aparat kepolisian juga menyita 23 unit kendaraan alat berat di lokasi penambangan milik CV Bunga Bone, sekitar 7 kilometer dari Jalan Poros

Muara Jawa. Hasil pengecekan di lapangan, Polres Kukar menemukan kegiatan tambang batubara tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi di Kelurahan Dondang, Muara Jawa. Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) itu atas nama CV Bunga Bone, namun dikerjakan oleh kontraktor PT Sarana Mega Rengat (SMR). Sedangkan izin penambangan CV Bunga Bone sudah habis masa berlaku sejak November 2010 lalu. Namun, aktivitas penambangan terus berlangsung sejak Januari 2011 lalu. Sementara itu, areal luasan konsesi tambang tersebut mencapai kurang lebih 100 hektare. Untuk illegal mining ini, tersangka bakal dijerat pasal 158 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Operasi Peti ini digelar sejak 9 Maret 2011 atas perintah Polda Kaltim. Sepanjang 2011 ini, polisi sudah mengungkap tiga kasus illegal mining. (top)

Distamben Kukar Tindaklanjuti Temuan BPK ● Perusahaan Tambang yang Belum Lunasi Jamrek TENGGARONG, TRIBUN Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar mengaku sudah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait sejumlah perusahaan tambang yang kurang bayar dana jaminan reklamasi (jamrek). Bahkan, Distamben telah memberikan peringatan kepada pihak perusahaan agar segera melunasi jamrek. “Temuan BPK ini masuk periode 2006-2007. Artinya, kami sudah follow up (tindaklanjuti) pada periode 2008-2009,” kata Niftahuddin, Kasi Pertambangan Umum Distamben Kukar, Senin (28/3). Dikemukakannya, ketika pihak perusahaan menyampaikan dokumen Rencana Kelola LingkunganRencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atau yang sekarang dikenal dengan rencana reklamasi, maka sejak itu pula Distamben menetapkan besaran jamrek untuk perusahaan. “Setelah ditetapkan besaran jamrek, kami menagih ke perusahaan. Kalau perusahaan merasa keberatan dengan besaran angka itu, maka dia bisa mengajukan permohonan ke bupati untuk menyicil jamrek,” ujarnya. Terkait dana jamrek yang

belum diselesaikan sedangkan perusahaan itu sudah melakukan kegiatan penambangan, Niftah mengatakan kemungkinan perusahaan sudah bayar cuma belum lunas. Sesuai aturan, dia menerangkan perusahaan wajib menyampaikan dokumen RRPT (Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang) pada saat mau peningkatan ke Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP). Ini akan menjadi dasar penentuan besaran jamrek. Ketika terbit IUP-OP, Distamben memberikan waktu untuk melakukan pengkajian sekitar 3 bulan ke depan. Setelah itu, Distamben bakal menentukan besaran jamrek. Intinya, kata Niftah, pihak peruisahaan tidak boleh menambang sebelum ada jamreknya. “Besaran jamrek ditetapkan berdasarkan dokumen rencana reklamasi dengan melihat rincian biaya tetap dan tidak tetap serta biaya langsung dan tidak langsung. Misalkan, tanaman sawit atau sengon tidak sama besaran jamreknya. Jamrek setiap perusahaan tidak sama,” paparnya. Menurut Niftah, besaran jamrek ini berkisar antara Rp 30 juta-Rp 50 juta per

hektare, tergantung luasan lahannya. Pada saat registrasi ulang, Distamben mengecek kembali, terkait masalah kepemilikan, alat perusahaan, kewajiban kepada negara, seperti royalti termasuk jamrek. “Kalau persyaratan perusahaan tadi tidak lengkap atau tidak ada jamrek, maka kami tidak akan meregistrasi. Dia bisa kami masukkan ke database pertambangan ketika semua kewajibannya dipenuhi,” ujar Niftah. Soal deadline pembayaran, menurutnya, Distamben akan memberikan peringatan pertama hingga ketiga agar perusahaan segera melunasi jamrek. Rentang waktu antara peringatan pertama dan kedua sekitar 2 minggu, demikian halnya rentang waktu pada peringatan kedua dan ketiga juga sama. “Ini yang kita lakukan sekarang masuk pada peringatan ketiga,” ucapnya. Apabila perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah mendapat peringatan ketiga, maka sanksi penghentian sebagian kegiatan bakal berlaku. Lalu, jika perusahaan masih tetap membandel, maka penghentian seluruh kegiatan akan diberlakukan hingga akhirnya dilakukan pencabutan izin. (top)

465 Ton Mitan Bersubsidi segera Ditarik SENDAWAR, TRIBUN Dalam waktu dekat minyak tanah bersubsidi akan ditarik secara bertahap, pasalnya paket tabung elpiji 3 kilogram telah didistribusikan ke 21 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Menurut Representative Sales Pertamina Henry Eko Purwanto, jumlah minyak tanah subsidi yang akan ditarik 465 ton, tetapi hingga saat ini baru 235 ton yang ditarik atau 50 persen. Penarikan dilakukan secara bertahap mengingat minyak tanah bersubsidi masih diperlukan di Kubar. Diakuinya, Kubar memiliki wilayah geografis yang sulit dilalui terutama menuju hulu Mahakam. Budaya masyarakat juga masih sangat bergantung pada minyak tanah untuk keperluan berladang dan penerangan rumah. Karena itu menurut dia, di kecamatan Long apari dan Long Pahangai, subsidi minyak tanah masih tetap dilakukan. Penarikan minyak tanah bersubsidi seharusnya dimulai sejak 2010 lalu. Namun untuk Kubar diberi pengecualian karena saat itu paket elpiji belum didistribusi dengan baik. Sementara Asisten II Setkab Kubar Edyanto Arkan mengimbau seluruh camat dan 238 kampung agar penarikan minyak tanah menjadi perhatian semua pihak. Sementara itu Lawing, warga Long Iram mengaku, yang terpenting jangan sampai terjadi kelangkaan minyak tanah. Karena minyak tanah digunakan sehari-hari untuk menyalakan lentera di malam hari dan keperluan memasak di dapur. Ketika elpiji habis, warga harus membutuhkan waktu lama untuk membelinya karena menggunakan ketinting ke pasar Long Iram.(lex)

TRIBUN KALTIM/ALEX PARDEDE

Pedagang di Kutai Barat sedang mengosongkan drum yang berisikan minyak tanah.

Hasil Kajian CV Sulistia Tunggu Inspektorat TENGGARONG, TRIBUN Hasil kajian teknis terhadap perusahaan tambang CV Sulistia dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kukar belum juga keluar. Sekretaris Distamben Kukar Akhmad Taufik Hidayat mengaku hasil kajian masih menunggu laporan rekanrekan Petugas Inspektorat Tambang (PIT) di lapangan. “Belum. Kami belum dapat hasil kajiannya. Kami masih menunggu laporan dari rekan-rekan inspektorat,” kata Taufik ditemui di Kantor DPRD Kukar, Senin (28/3). Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kukar, Isnaini mengemukakan, aktivitas tambang CV Sulistia saat ini

dihentikan sementara. “CV Sulistia harus memperbaiki lingkungan yang rusak dulu, termasuk membenahi akses jalan warga yang putus akibat longsor dua minggu lalu,” ujarnya. Seperti diketahui, tiga unit rumah warga Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kukar, rusak parah akibat diterjang longsor di sekitar lokasi tambang milik CV Sulistia, Minggu (13/3) lalu. Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kukar, Yasmet mengakui aktivitas tambang yang berdekatan dengan pemukiman warga justru melanggar aturan dan tidak

sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kendati demikian, Yasmet tidak mau berkomentar soal hasil kajian teknis BLHD terhadap CV Sulistia. “Kemarin, ada tim yang mengecek ke lapangan, yakni Bidang 3. Sedangkan ada 4 bidang di BLHD, saya sendiri masuk bidang dua yang menangani pengendalian dampak lingkungan. Jadi, saya tidak dapat menjawab soal itu karena ada bidangnya masing-masing,” tuturnya kemarin. Dijelaskan, pertimbangan tata ruang menjadi salah satu syarat utama sebelum Izin Usaha Pertambangan (IUP) keluar. “Ketika tata ruang ini dilanggar, maka ada banyak

potensi dampak lingkungan yang muncul,” ujar Yasmet. Terkait CV Sulistia, apakah BLHD tidak bisa memberikan rekomendasi? Menurut Yasmet, pembatalan hingga pencabutan izin dikembalikan kepada pihak terkait, yakni Distamben, karena proses awalnya dari sana. “Kalau misalnya, ada persoalan seperti ini (CV Sulistia), sebenarnya leading-nya di Distamben. Dia punya dasar untuk memberi sanksi karena prosesnya diawali dari sana. Dari kami, konteks penyelesaiannya juga menuju arah yang sama. Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan, semua orang pasti tahu,” tambahnya. (top)


SELASA 29 MARET 2011

17

Awal April, Ruas Jalan Sangatta-Bengalon Dibuka Sesuai permohonannya dulu, bahwa penutupan hanya untuk sementara. Karena sekarang izinnya sudah berakhir, maka 1 April kita buka kembali Johansyah Ibrahim Kepala Dishub Kominfo

SANGATTA, TRIBUNDinas Perhubungan dan Kominfo Kutim akan membuka ruas jalan Sangatta-Bengalon, yang selama hampir 6 bulan digunakan oleh PT Kaltim Prima Coal. PT KPC sebelumnya mengajukan permohonan penutupan untuk kepentingan pembangunan conveyor. Lalu lintas di jalan awal dialihkan ke ruas Soekarno Hatta. Kepala Dishub Kominfo Kutim, Johansyah Ibrahim, Senin (28/3), mengatakan ruas jalan sepanjang hampir 9 kilometer tersebut dibuka karena telah habisnya izin penutupan. “Sesuai permohonannya dulu, bahwa penutupan hanya untuk sementara. Karena sekarang izinnya sudah berakhir, maka 1 April kita buka kembali,” katanya. Pembukaan kembali ruas jalan tersebut rencananya akan dilakukan oleh Kepala Dishub Kominfo, dan dihadiri Kasatlantas Polres Kutim dan perwakilan LSM. Ruas jalan ditutup mulai 1 Oktober 2010, dan izin penutupan berakhir 31 Maret 2011. Sejauh ini juga belum ada permohonan perpanjangan masa penutupan jalan. Namun ada hal yang masih menjadi kewajiban KPC dan belum terselesaikan. Yaitu penyelesaian ruas kedua Jalan Soekarno Hatta. “Kami akan terus menuntut janji KPC untuk menyelesaikan ruas kedua Jalan Soekarno Hatta,”

katanya. Sebelum penutupan jalan negara, KPC berkomitmen untuk membangun ruas kedua jalan tersebut. Terkait pernyataan Manager Project Management and Evaluation (PME) KPC, Louise G Pessireron, bahwa sedang dilakukan perencanaan dan identifikasi kebutuhan jalan, justru Dishub mempertanyakannya. “Survei yang mana lagi. Sebelumnya kan sudah pernah dilakukan survei. Sebelum pembangunan ruas jalan yang pertama juga sudah ada survei atau kajian. Sebenarnya mereka tinggal melakukan tender dan segera membangun jalan,” katanya. Bahkan Johansyah menyebut, bilamana pembangunan harus tertunda karena kajian atau survei, maka hal tersebut menjadi langkah mundur atau setback. “Jangan jadikan survei sebagai alasan untuk menunda pembangunan. Kalau polanya begitu, maka akan jadi langkah mundur. Bukankah kondisi, arah, dan tipe jalannya sama dengan ruas pertama?,” katanya. Johansyah menegaskan, yang Dishub minta adalah segera realisasikan pembangunan. “Segeralah membangun ruas kedua.

Jangan membangun setengah hati, dengan kesungguhan yang tidak terlihat,” katanya. Bilamana dalam pembangunan ada masalah, seperti sengketa lahan, maka pemerintah akan membantu mencarikan solusi. Sebelumnya, Manager Project Management and Evaluation (PME), Louise G Pessireron, menjelaskan tender pembangunan ruas jalan kedua memang belum dilaksanakan. Namun di tahun 2011 sudah berjalan pekerjaan perencanaan dan identifikasi kebutuhan jalan. “Tahun 2011, pekerjaan sudah berjalan dengan proses perencanaan, identifikasi kebutuhan jalan, seperti drainase, pengaliran air yang diawali dengan survei level untuk water management di area kritis, juga identifikasi ruas jalan yang berbahaya seperti putaran ke arah RSUD, dan dari arah Stiper lama. Selain itu dilakukan perencanaan jalur jalan, spesifikasi material dan time schedule. “Setelah itu perhitungan yang sudah komprehensif tadi diajukan untuk pembiayaannya. Dan apabila disetujui baru akan dilaksanakan tender,” katanya. Penyelesaian jalur kedua diperkirakan sekitar 8 bulan. (khc)

Sepi Penumpang JALAN Soekarno Hatta merupakan kawasan pengembangan baru Kota Sangatta. Di lokasi ini terdapat beberapa fasilitas publik yang penting. Namun belum semuanya dioperasikan. Salah satu yang sudah beroperasi adalah RSUD. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Dishub Kominfo Kutim membuat kebijakan menyiapkan armada angkot di rute tersebut. “Sudah ada 22 armada yang disiapkan melayani rute Jalan Pendidikan, Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta.

Namun karena tidak ada penumpang, para sopir sementara ini memilih tidak narik,” kata Ketua Organda Kutim, Abdul Haris. Ia berharap, pihak DIshub Kominfo melakukan evaluasi mendalam pada rute tersebut. Karena bila memang sepi penumpang, maka sopir yang akan dirugikan. Bahkan saat ini sudah banyak sopir yang mengembalikan plat kendaraan ke plat hitam. “Mudah-mudahan saja dengan selesainya pembangunan fasilitas lain, penumpang bisa bertambah,” katanya. (khc)

Tarif Sambungan Listrik Dipertanyakan ! Rp 4,5 Juta Dinilai Terlalu Tinggi SANGATTA, TRIBUN Besaran tarif pemasangan sambungan listrik baru berdaya 450 watt di Sangatta kembali mendapat sorotan. Setelah sebelumnya beberapa warga mengkritisi, kini giliran Pengawas Barang dan Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim, yang mempertanyakannya. Pengawas Barang dan Jasa Disperindag, Pasombaran, Senin (28/3), mengatakan pihaknya telah banyak mendengar keluhan dari masyarakat terkait tarif yang dinilai terlalu tinggi. Terlebih bila dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kutim. “Kami mendengar PLN hanya mendapatkan sekitar Rp 350.000 dari setiap penyambungan baru. Lantas mengapa kontraktor atau instalatur bisa mengenakan

tarif yang jauh lebih tinggi. Ini yang kami pertanyakan. Apa dasarnya untuk menetapkan tarif tersebut,” katanya. Untuk itu pertengahan pekan dijadwalkan personel Disperindag akan melakukan konfirmasi pada PLN Ranting Sangatta. “Kami akan menelaah bagaimana batasan yang diberikan PLN dalam penentuan tarif,” katanya. Pihak Disperidag belum pernah secara resmi menemui PLN. Karena itu, konfirmasi ini diharapkan memberikan kejelasan dalam kebijakan penentuan biaya pemasangan sambungan baru. “Namun sebelum kami, rencananya didahului konfirmasi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Kutim kepada PLN. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kutim menyatakan

mendukung rencana Disperindag Kutim untuk melakukan konfirmasi dengan PLN Ranting Sangatta untuk menelusuri biaya pemasangan listrik sambungan baru. Sekretaris LPKSM, Budiman Hading, Senin (28/3) mengatakan pada prinsipnya pihaknya akan mendukung berbagai upaya pemenuhan hak-hak konsumen dalam layanan barang dan jasa. “Termasuk masalah biaya pemasangan listrik yang menjadi sorotan,” katanya. Biaya pemasangan listrik baru untuk daya 450 watt di Sangatta mencapai Rp 4,5 juta. Padahal di beberapa daerah lain tidak mencapai Rp 3 juta. “Kami akan mengikuti hearing tersebut. Tentunya akan digali, apakah biaya tersebut wajar atau tidak wajar. Kalau tidak wajar tentu akan ditindaklanjuti,” katanya. (khc)

Segera Launching Posko Pengaduan LEMBAGA Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) resmi terbentuk di Kutim pertengahan Maret lalu. Bupati Kutim, Isran Noor telah menandatangani Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen di wilayah Kutim.

Sekretaris LPKSM, Budiman Hading, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pelaksanaan launching atau peluncuran posko pengaduan konsumen pekan depan. “Peluncuran rencananya dilakukan minggu depan di Hotel Golden. Posko pengaduan beralamat di Jalan Pinang Dalam Nomor 95,” kata Budiman. Bagi warga yang ingin

menyampaikan pengaduan, bisa mengisi formulir aduan yang disiapkan oleh LPKSM Kutim. “Pada jangka pendek, kami fokus pada isu kelangkaan BBM, biaya pemasangan listrik, PDAM, barang kadaluwarsa, baik makanan maupun minuman,” katanya. LPK berkomitmen untuk membangun budaya konsumen cerdas. (khc)

TRIBUN KALTIM/UDIN DOHANG

Udin Mulyono memberi penjelasan dan menenangkan massa pendukungnya usai divonis bebas Majelis Hakim PN Bontang, Senin (28/3).

Udin Mulyono Bebas JPU Langsung Kasasi ! PN Bontang Vonis Bebas Tiga Terdakwa Korupsi “Jadi dakwaan JPU tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya terdakwa mampu membuktikan di persidangan bahwa 4 item pekerjaan pemindahan tiang Telkom , PLN, telah dilaksanakan oleh PT CMBS Wahyudi Said SH, MH Ketua Majelis Hakim

BONTANG, TRIBUN - Kuasa Direktur PT Catur Bangun Manunggal Sejahtera (CMBS), Udin Mulyono, yang menjadi terdakwa kasus dugaan mark up proyek peningkatan Jalan RE Martadinata Loktuan senilai Rp 12.637.000.000, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bontang, Senin (28/3). Majelis hakim yang diketuai Wahyudi Said SH, MH, didampingi Ben Ronald P Situmorang SH, dan Imelda SH, menyatakan Udin Mulyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Majelis hakim memutuskan, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU baik dakwaan primer, subsider ataupun lebih subsider. Dan membebankan biaya perkara kepada negara,” ujar Wahyudi Said, saat membacakan putusan atas Udin Mulyono, kemarin. Disebutkan, dalam dakwaan JPU, terdakwa Udin Mulyono selaku kontraktor utama proyek Jalan RE Martadinata telah merugikan negara sebesar Rp 297 juta. Kerugian ini timbul karena Udin Mulyono telah menerima pencairan seluruh dana peningkatan Jalan RE Martadinata sebesar Rp 12.637.000.000, sementara terdapat 4 item proyek yang

tidak dikerjakan. Ke-4 item itu adalah pemindahan tiang listrik sebesar Rp 84 juta, pemindaha 4 unit travo PLN Rp 100 juta, pemindahan tiang Telkom sebesar Rp 102 juta dan Rp 11 juta untuk pembelian besi penutup parit. Atas dakwaan ini majelis hakim dengan tegas menyatakan menolak dan tidak menerima dakwaan JPU karena tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya, terdakwa Udin Mulyono melalui kuasa hukumnya, Bilher Hutahea SH dan Andi Zakariah SH berhasil menghadirkan bukti bahwa ke-4 item yang didakwakan JPU, semuanya dikerjakan oleh PT CBMS. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian dari PT Fajar Darwin yang mengaku menerima pekerjaan selaku subkontraktor, pemindahan tiang Telkom dan tiang listrik. “Jadi dakwaan JPU tidak bisa dibuktikan. Sebaliknya terdakwa mampu membuktikan di persidangan bahwa 4 item pekerjaan pemindahan tiang Telkom , PLN, telah dilaksanakan oleh

PT CMBS,” ungkap majelis hakim. Majelis juga berpendapat terdakwa Udin Mulyono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mempengaruhi panitia lelang untuk memenangkan proyek Jalan RE Martadinata sebagaimana dakwaan JPU. Menurut majelis, terdakwa memang terbukti melakukan pekerjaan permulaan persiapan proyek peningkatan jalan RE Martadinata tahun 2001, sebelum lelang. Namun hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai upaya untuk mempengaruhi panitia lelang karena semata dilakukan atas desakan warga Loktuan. “Majelis tidak dapat menerima dakwaan ini karena sifatnya masih asumsi tanpa dukungan fakta. Pekerjaan itu dilakukan atas desakan masyarakat. Jadi tidak dianggap untuk mempengaruhi putusan panitia lelang,” katanya. Selain Udin Mulyono, dua terdakwa lainnya yang dijerat kasus serupa yakni, Bambang Hadibudianto, selaku pimpinan proyek dan Faisal

selaku konsultan pengawas peningkatan Jalan RE Martadinata juga divonis bebas. Keduanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Majelis juga sempat menyinggung sejumlah kelemahan dari dakwaan JPU di antaranya ketidakmampuan JPU menghadirkan saksi kunci Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bontang, Ismunandar yang kini menjabat sebagai Sekda Kutai Timur (Kutim). Kesaksian Ismunandar hanya dibacakan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertulis di persidangan sehingga tidak bisa dikonfrontir secara langsung. Ditemui usai sidang, JPU Darfiah SH dari Kejaksaan Negeri Bontang, mengaku akan melakukan kasasi. “Sudah pasti kami akan kasasi. Kan, tuntutan kami 18 bulan penjara, tapi malah ketiga terdakwa divonis bebas,” katanya. (don)

LAKI Bakar Keranda Mayat PUTUSAN bebas majelis hakim PN Bontang terhadap tiga terdakwa dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan RE Martadinata, Loktuan, Udin Mulyono, Bambang Hadibudianto dan Faisal, menuai kekecawaan Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bontang. Ekspresi kekecewaan ini diungkapkan dengan membakar keranda mayat yang telah mereka siapkan sebelumnya. “Ini simbol matinya penegakan hukum di Bontang,” ujar Sekretaris LAKI Bontang, Frans Micha, Senin (28/3) kemarin. Dalam orasinya, Frans menilai putusan majelis hakim PN Bontang telah mencederai

penegakan hukum di Bontang. Pasalnya, proyek peningkatan Jalan RE Martadinata yang menelan dana APBD sebesar Rp 12 miliar secara logika diterima. Menurutnya, proyek jalan itu idealnya hanya membutuhkan dana sebesar Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar. “Jalan RE Martadinata yang panjangnya kurang dari dua kilometer, idealnya membutuhkan biaya sekitar Rp 8 miliar,” katanya. Ketua LAKI Bontang Daud Padang saat ditemui usai sidang mengaku sangat kecewa dengan vonis bebas majelis hakim terhadap ketiga terdakwa korupsi. Meski demikian, Daud mengaku tidak bisa berbuat banyak dan

tetap menghargai putusan Majelis. “Kami jelas sangat kecewa, tapi kita juga harus menghargai putusan pengadilan,” ungkapnya. LAKI sendiri, lanjut Daud Padang akan tetap mengawal perkara Udin Mulyono hingga putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap. “Kami akan mengawal upaya Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bontang,” katanya. Terpisah, Udin Mulyono mengaku sangat bersyukur dengan vonis bebas atas dirinya. Ia mengaku sepenuhnya siap menghadapi upaya kasasi yang dilakukan JPU Kejari Bontang. (don)


CMYK

public services PUBLIC SERVICES

ANDA punya masalah terkait pelayanan publik (public services) di kantor pemerintah maupun swasta? Ya, semisal persoalan air, listrik, pengurusan kartu tanda penduduk, passport, hingga penataan kota, atau yang lainnya. Layangkan keluhan anda kepada Tribun Kaltim, kami akan membantu mencarikan solusinya melalui pihak-pihak yang berkompeten. Mari kita membangun Kaltim!

Pasang Listrik di Penajam Bayar Rp 5 Juta KAMI warga Penajam Kelurahan Gunung Seteleng, sampai saat ini belum dipasangkan meteran listrik atau pemasangan listrik dari PLN. Padahal sudah mendaftarkan diri 8 tahun yang lalu. Sementara tetangga kami ada yang baru datang dan sudah pasti belum terdaftar namun sudah dipasangkan listrik dari PLN. Ada apa ini? Lebih parah lagi ada yang belum mempunyai rumah tapi sudah mendapatkan kilometer dari PLN. Setelah kami selidiki ternyata mereka itu disuruh membayar lebih/melebihi dari biaya pemasangan yang sebenarnya. Mereka dipaksa membayar Rp 4 juta sampai Rp5 juta lebih.

+6285814064xxx

Bawa Bukti Pendaftaran

SELASA 29 MARET 2011

SMS ke

:

Email

:

19

085251081441 tribunkaltim@yahoo.com

Pindah Kendaraan Antar-pulau

Jika BPKB Anda Hilang

SYARAT pengurusan kendaraan antarpulau kendaraan roda dua dan empat : 1. Kendaraan dilakukan cek fisik, dengan disahkan oleh petugas cek fisik setempat. 2. BPKB asli 3. STNK asli 4. Identitas pemilik berupa fotokopi KTP 5. Kwitansi pembelian dan fotokopi KTP pembeli 6. Berkas kartu induk BPKB (dari petugas BPKB) 7. Berkas dari Samsat 8. Surat pengantar pindah yang ditandatangani petugas 9. Fiskal daerah 10. Membayar pajak yang masih tertunda 11. Untuk biaya administrasi untuk PNBP mutasi dan fiskal daerah.

CARA pengurusan BPKB yang hilang, adalah melengkapi berkas berupa : 1. Fotokopi KTP Pemilik / pelapor : a. Apabila belum balik nama dilampiri kwitansi pembelian asli b. Surat kuasa jika dikuasakan + fotokopi KTP 2. Fotokopi STNK dan notice pajak yang berlaku 3. Cek fisik yang dilegalisir dan tanda periksa kendaraan. a. Gesekan yang lama dan yang baru harus sama/sesuai b. Surat keterangan Reskrim dan bengkel yang telah diganti mesin atau rangkanya 4. Surat keterangan Reskrim Polres/Polresta yang menyatakan hilang serta tidak masuk dalam daftar pencarian barang (DPB). 5. Berita Acara Singkat dari Reskrim

6. Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Laporan Polisi. 7. Surat Pernyataan hilang dari Pemilik/ Pelapor bermaterai 8. Surat Pernyataan dari salah satu Bank, bahwa kendaraan bermotor tersebut tidak sedang dalam jaminan/agunan kredit bermaterai 9.Bukti telah diumumkan ke media : a. Media Cetak/Koran minimal 2 kali b. Radio Minimal 2 kali 10. Fotokopi BPKB yang lama (minimal tahu nomornya). 11. Fotokopi Akte/SIUP/SITU perusahaan. 12. Formulir Permohonan BPKB. Untuk BPKB yang hilang atau terbakar bisa kita buatkan duplikatnya dimana sesuai dengan prosedur dimaksud. Untuk biaya duplikat adalah Rp 80.000 untuk R2 dan Rp 100.000 untuk R4 Berdasarkan PP No.50 TH 2010 PNBP BPKB.(sar)

Ditlantas Polda Kaltim

YTH calon pelanggan. Mohon mohon bantuanya untuk datang ke loket pelayanan kami Kantor Jaga Penajam dengan membawa bukti pendaftaran PB(TUL1-01 ), selanjutnya akan kami survei teknisnya untuk proses lebih lanjut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (mir)

Rabiman, Kepala PLN Unit Petung

Pipa Bocor di Straat 1 Balikpapan YTH PDAM Balikpapan. Di Jl Olahraga Straat 1, ada kebocoran pipa yang merembes hingga membuat aspal jalan berlubang. Tolong segera tolong diperbaiki. Terima kasih

Kontak Call Center TERIMA kasih atas informasinya, kami berharap agar masyarakat langsung menghubungi call center kami di 016200110, bisa SMS atau telepon langsung, atau melalui website kami. Petugas kami 24 jam on call. Jika ada keluhan bisa langsung ditindaklanjuti. (fer)

Gazali Rakhman Humas PDAM Balikpapan

+6281347250xxx

Pembuatan BPKB Duplikat MOHON info berapa biaya balik nama dan pembuatan BPKB (duplikat)? Yang asli kena musibah kebakaran. Apa saja syaratsyaratnya?

+6281347549xxx

Syarat Pengurusan PERSYARATAN pengurusan BPKB hilang diantaranya: ● Mengisi formulir permohonan ● Surat keterangan kehilangan dari Polri dan BAP ● Identitas : 1) Untuk perorangan: Jatidiri yang sah + satu lembar fotokopi, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup. 2) Untuk badan hukum: Salinan Akte pendirian +

satu lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan. 3) Untuk instansi pemerintah: Surat Keterangan Kepemilikan BPKB Instansi yang ditandatangani oleh Pimpinan dan distempel/cap instansi. ● Surat Pernyataan BPKB hilang yang bubuhi materai dan ditanda-tangani pemilik. ● Bukti penyiaran pada media massa cetak sebanyak 2(dua) kali setiap bulannya dengan tenggang waktu penyiaran selama 2 (dua) bulan melalui media massa cetak lokal, Regional dan Nasional. ● Surat Keterangan dari pihak Bank bahwa BPKB tidak dalam status Jaminan Bank / Anggunan, jika di wilayah tersebut terdapat tidak lebih dari 2 (dua) Bank. ● STNK Asli. (m28) TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

AKP Handoko Kasatlantas Polresta Samarinda

JALAN RUSAK - Ruas jalan provinsi menuju Pelabuhan Feri Kariangau banyak berlubang menyebabkan banyak pengendara dan warga pengguna jalan menjadi korban. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.

CMYK


CMYK

20

SELASA 29 MARET 2011

tribun berau-tarakan-nunukan

Dana Tunjangan Khusus Tidak Dipotong Walikota Beri Waktu Tiga Hari ● Pembongkaran Rumah di WKP PT Pertamina TARAKAN, TRIBUN Walikota Tarakan Udin Hianggio kembali memberikan waktu selama tiga hari kepada pemilik tiga bangunan rumah semi permanen yang berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina EP UBEP TarakanSanga-Sanga,di Kampung Enam untuk membongkar sendiri bangunan tersebut. “Ini untuk kedua kali dan terakhir, saya memberikan waktu. Saya berikan waktu selama tiga hari. Kalau dalam tiga hari ini tidak mau membongkar, terpaksa bangunan ini akan dibongkar aparat,” ucap Udin saat meninjau rumah tersebut bersama unsur muspida, Senin (28/3). Udin menegaskan, pihaknya sebelumnya telah memberikan toleransi waktu selama sepuluh hari kepada

pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan tersebut. Namun kenyataannya, hingga saat ini bangunan tersebut belum dibongkar. “Kami sudah kasih waktu, tapi juga belum dibongkar. Ini terakhir kali kami memberikan waktu,” katanya. Udin mengatakan, apabila bangunan tersebut belum juga dibongkar oleh pemiliknya, terpaksa pihaknya akan meminta bantuan kepada Polda Kaltim yang memiliki satuan pengamanan alat objek vital nasional untuk membongkar bangunan tersebut. “Kami sudah koordinasikan dengan Polda Kaltim, karena lahan WKP ini merupakan objek vital nasional yang harus dijaga dan diamankan. Bahkan dari Polda Kaltim bilang, bangunan ini harus dibongkar sebelum

Kapolda Kaltim datang ke Tarakan,” katanya. Udin mengaku, sebagai kepala daerah dirinya harus tegas untuk memberlakukan peraturan daerah (Perda). Sebab rumah yang dibangun di WKP itu melanggar perda, untuk itu peraturan harus ditegakkan. “Kalau bangunan ini kami dibiarkan, dikhawatirkan ada warga yang ikut membangun dan mengkavling di lahan WKP. Padahal sudah jelas di lahan WKP tidak boleh ada kegiatan apalagi membangun rumah. Jadi kami melakukan ini untuk menegakkan peraturan,” ujarnya. Saat dilakukan peninjauan terhadap bangunan rumah tersebut, ternyata pemilik rumah tidak berada di lokasi. Menurut orang yang berada di rumah itu, pemilik rumah sedang keluar. (jnh)

Tali Rafia Juga akan Diputus USAI melakukan kunjungan ke lokasi bangunan tersebut, Walikota Tarakan Udin Hianggio bersama Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto dan unsur muspida berkeliling di beberapa WKP di Kampung Enam. Alangkah kagetnya Walikota Tarakan, melihat banyak lahan WKP yang kosong telah dikapling beberapa warga menggunakan tali rafia. Melihat ini orang

nomor satu di Tarakan itu menegaskan akan segera memutus tali rafia tersebut. “Tali rafia itu pasti akan kami putus, karena ini sudah melanggar peraturan. Kami harus tegakkan peraturan ini, kalau tidak pastinya ada beberapa warga yang juga ikut mengkapling lahan WKP,” ujarnya. Tidak diketahui luas lahan yang telah dikapling menggunakan tali rafia tersebut. (jnh)

■ Ada Kesalahan Persepsi sehingga Terkesan Ada Pemotongan NUNUKAN, TRIBUN - Jaya, seorang guru di Nunukan membantah jika Dinas Pendidikan Nunukan telah melakukan pemotongan terhadap dana tunjangan khusus yang mereka terima. Menurutnya, ada kesalahan persepsi dari pihak tertentu sehingga membuat kesan telah terjadi pemotongan dana tunjangan itu. “Tidak ada itu. Kalau pemotongan dari bank sudah sesuai dengan golongan. Itu kan benar pemotongan dari Bank Syariah dan tepatnya itu bukan dipotong. Itu dana yang diterima sesuai golongan,” ujarnya. Menurutnya, Dinas Pendidikan Nunukan sudah menyalurkan dana itu sesuai dengan golongan dan masa kerja. “Saya terima penuh hak saya, ada yang salah persepsi kalau bilang itu dipotong. Itu salah pengertian kalau ada pemotongan. Tunjangan itu penuh, besarnya sesuai golongan,” ujarnya. Menurutnya, penerimaan dana itu memang tidak rata semua golongan. Ada perbedaan besarnya dana yang diterima antara golongan II dan golongan III. “Yang pasti kami terima penuh. Jangan percaya informasi dipotong bank. Itu merugikan, informasi itu jangan didengarkan,” ujarnya. Ia mengatakan, kalaupun ada guru yang menyisihkan sedikit uangnya untuk

diberikan kepada para pejabat di Dinas Pendidikan Nunukan, itu murni karena pemberian pribadi masing-masing sebagai ucapan terima kasih. Bukan karena paksaan. Sebelumnya, sejumlah guru mengeluhkan pemotongan dana tunjangan khusus yang sudah mereka terima beberapa hari terakhir. “Kami juga tidak tahu persis untuk apa potongan dana-dana itu,” ujar seorang guru Jumat (25/3) saat menghubungi Tribun. Sekretaris Dinas Pendidikan Nunukan Abdul Kadir menegaskan tidak ada pemotongan dana tunjangan khusus dari guru penerima

dana dimaksud. “Tidak ada potongan seperti itu. Kita malu kalau mau potong-potong seperti itu. Bagaimana caranya mau dipotong, itu langsung masuk rekening? Aturan darimana?” ujarnya. Kadir juga mengaku mendapatkan informasi melalui pesan singkat yang isinya, ‘Saya dengar informasi katanya ada kesepakatan dari kepala UPTD dengan guruguru yang terima Rp 16 juta dipotong pajaknya sampai Rp 13.500.000. Guru katanya menerima hanya Rp10 juta. Rp3 juta dibagi tiga ada untuk UPTD, ada untuk Dinas Pendidikan’.

Menyikapi pesan singkat itu, Kadir telah menghubungi kepala UPTD dimaksud. “Saya bilang tidak boleh. Kalau saya tahu, saya datangi kamu semua di lapangan, awas kamu. Kalau ada pemotongan Rp 3 juta, jangan coba- coba. Kalau ada yang bertindak begitu langsung saya seret kamu langsung. Saya sudah ancam itu. Saya turun ke lapangan,” kata Kadir. Di Kabupaten Nunukan penerima tunjangan khusus terdiri dari 954 guru. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang berada di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terisolir. (noe)

Guru di Sembakung Mogok Mengajar GURU-guru di pedalaman Kabupaten Nunukan akhirnya benar-benar melakukan aksi mogok mengajar sebagai bentuk protes terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang tidak mengakomodasi mereka sebagai penerima dana tunjangan khusus tahun 2010. Di SMA 1 Sembakung, Senin (28/3) tidak ada aktivitas belajar mengajar. “Sejak pagi tidak ada guru yang mengajar,” kata Meli, Guru SMA 1 Sembakung dihubungi melalui telepon selulernya. Selain SMA 1 Sembakung, sejumlah guru

di berbagai sekolah dasar juga tidak mengajar. “Gurunya ke sekolah tapi tidak pakai baju dinas. Kita tetap ke sekolah karena kita masih punya tanggung jawab untuk memberikan nilai UAS. Untuk pressure mohon ini diumumkan bahwa kita sebagai guru masih punya nurani, masih ada yang perlu kita selesaikan,” ujarnya. Meli belum bisa memastikan hingga kapan aksi itu akan dilakukan. “Sampai ditemukan titik terang. Disdik dan Dewan Pendidikan harus bisa memberikan kejelasan masalah ini. Karena kami

sudah menggunakan jalur PGRI tetapi mentok,” katanya. Meli mengatakan, guruguru kecewa karena Disdik menyebutkan akan menggunakan aturan untuk memverifikasi penerima tunjangan. Faktanya pada saat dilakukan verifikasi ternyata aturan itu tidak digunakan. Sebaliknya pada saat dilakukan verifikasi ulang, ternyata sejumlah penerima tunjangan khusus yang tidak memenuhi persyaratan justru tidak didiskualifikasi. “Yang di Sembakung justru tidak ikut diverifikasi ulang,” ujarnya. (noe)

Hasil TDS Bukan Cerminan Hasil UN Satu Bulan Bahas 10 Raperda ● Dua Minggu Lagi Ujian Nasional

● Kinerja Badan Legislasi DPRD Berau Kwartal Pertama 2011 TANJUNG REDEB, TRIBUN - Badan Legislasi (Baleg) DPRD Berau telah membahas 10 rancangan peraturan daerah (Raperda). Dari 10 Raperda, hanya empat raperda yang telah selesai dalam tahap pembahasan Baleg. Tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 10 Raperda dianggap minim karena hanya satu bulan. KINERJA BADAN LEGISLASI DPRD BERAU Empat Raperda yang Telah Rampung ■ Lembaga Kemasyarakatan di Kampung dan Kelurahan ■ Perubahan atas Perda No 12/2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau ■ Retribusi Pelayanan Pasar ■ Pencabutan Perda Kabupaten Berau tentang Retribusi Daerah Lima Raperda yang Ditunda ■ Perlindungan Lingkungan Geologi (masih perlu kajian lanjutan) ■ Ketenagalistrikan (masih perlu kajian lanjutan) ■ Pertambangan Mineral dan Batu Bara (masih perlu kajian lanjutan) ■ Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah (setelah perubahan APBD ditetapkan) ■ Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Redeb Tahun 2008-2028 (belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah) Satu Raperda Menunggu Rapat Terakhir ■ Pembentukan UPT Sukan Tengah III menjadi Kampung Sukan Beribit Kecamatan Sambaliung menjadi kampung definitif (cpk)

Rudi P Mangunsong, Ketua Baleg DPRD Kabupaten Berau, Senin (28/3) mengatakan, “Waktunya sangat pendek. Hanya satu bulan untuk menyelesaikan 10 Raperda yang masuk. Kita menerima 10 Raperda di kwartal pertama tahun 2011 ini. Awal tahun ini, pemerintah kabupaten dan DPRD Berau telah menandatangani kesepakatan untuk membuat 37 perda dengan perincian 34 raperda dari pemerintah dan 3 raperda inisiatif Dewan. Pada kwartal pertama ini, Baleg menerima 10 usulan raperda. “Sudah kita bahas, hanya saja, baru empat yang selesai,” imbuhnya. Satu raperda yang masih menunggu proses rapat terakhir Selasa (29/3) ini adalah mengenai pembentukan Sukan Tengah menjadi kampung definitif. “Masih ada satu rapat terakhir besok (hari ini, red). Tergantung hasil rapat nanti. Kalau sepakat berarti sudah selesai pembahasan. Kalau belum, berarti ya masih ditunda,” katanya. Lima raperda menurut Rudi terpaksa ditunda dengan berbagai pertimbangan. Tiga di antaranya adalah raperda di bidang pertambangan. “Ketiga raperda tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut sehingga tidak bisa selesai pembahasannya,” tambahnya. Dua raperda lainnya yaitu mengenai penyertaaan modal dan rencana penataan kawasan juga masih ditunda. “Untuk raperda penyertaan modal, kita menunggu setelah APBD Perubahan ditetapkan. Sedangkan raperda rencana penataan kawasan, belum dapat dibahas karena terganjal rencana tata ruang wilayah yang berakhir hingga 2011 ini,” jelasnya. (cpk)

TANJUNG REDEB, TRIBUN Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA/sederajat tinggal dua minggu lagi. Persiapan administrasi yang terkait dengan penyiapan tempat dan sebagainya sudah mencapai 90 persen. Meski hasil tes daya serap (TDS) yang terakhir belum mencapai 100 persen, namun Kepala Disdik Berau Rohani menyatakan hasil TDS bukan representasi hasil UN. Yang saat ini perlu diperhatikan adalah ketahanan fisik dan mental siswa. Kepala Disdik Rohaini usai pembukaan pelatihan penyusunan rencana program pembelajaran (RPP) lingkungan hidup di SMP Negeri 8, Teluk Bayur, Berau menyatakan, hasil TDS terakhir, untuk tingkat SMA hanya 60 persen. Sementara tingkat SMP 75 persen. “Tingkat SMP justru lebih baik. Tapi, hasil TDS bukan cerminan hasil UN. Setelah TDS, sekolah terus memberikan pembelajaran bagi siswa. Di sekolah setiap hari mereka ujian, memang harus begitu,” jelasnya. Remedial atau perbaikan kepada siswa yang hasil ujian di sekolah masih kurang. “Kan

CMYK

setiap siswa itu daya nalarnya berbeda. Bagi yang nilainya masih kurang, ya harus mengikuti remedial. TDS itu pelaksanaannya bulan lalu. Setelah itu kan mengejar terus belajarnya. Waktunya masih panjang untuk terus belajar,” imbuhnya.

Dengan sisa waktu yang hanya dua minggu untuk tingkat SMA dan tiga minggu untuk SMP, Rohaini berharap para siswa juga meningkatkan ketahanan fisik dan mental. “Fisik sangat perlu. Jangan sampai nanti sakit dan tidak bisa ujian. Karena itu juga sangat memerlukan dukungan dari orangtua,” imbuhnya.

Sementara itu mengenai persiapan penyelenggaraan UN menurut Rohaini sudah mencapai 90 persen. “Secara administrasi, termasuk penyiapan lokal dan sebagainya sudah hampir selesai. Ya...sudah 90 persenlah. Tinggal menunggu pelaksanaannya saja,” katanya. (cpk)

Tumbuhkan Budaya Lingkungan SELAMA tiga hari mulai SeninRabu (28-31/3) sekitar 55 orang tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP mengikuti pelatihan penyusunan rencana program pembelajaran (RPP) lingkungan hidup yang digelar di SMP Negeri 8 Teluk Bayur, Berau. Pelatihan dibuka Kepala Dinas Pendidikan, Rohaini mewakili Bupati Berau, Drs Makmur HAPK, MM. Bupati Makmur dalam sambutannya yang dibacakan Rohaini mengatakan, “Melalui pelatihan ini diharapkan dapat mengomunikasikan perubahan perilaku anak didik dari tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Berau. Peserta yang merupakan tenaga pendidik juga mampu menyusun RPP yang

terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah.” Menurutnya, perubahan lingkungan selama ini baru menjadi perhatian setelah ada musibah. “Sementara di sekeliling kita masih banyak perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan,” katanya. Rohaini menambahkan, “Sebagai tenaga pendidik juga harus membangun karakter siswa. Mulai dari satu pohon saja tetapi dapat menumbuhkan budaya berwawasan lingkungan.” Pelatihan yang digagas PT Berau Coal sebagai lanjutan workshop sebelumnya ini menghadirkan dua pemateri yaitu Drs Soekistono dan

Andika Agus Dewantara, Spd, penggagas kurikulum pendidikan lingkungan hidup di Batu, Malang, Jawa Timur. Mashuri, Subdiv Corporate Communication menambahkan, “Minimnya pengetahuan hidup sehat akan memunculkan berbagai penyakit. Meski sudah ada air bersih kalau masih belum tahu juga tetap bisa menimbulkan penyakit. Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya.” Ada tiga SMP yang mengikuti pelatihan ini, yaitu SMP 17 Merancang Ulu, SMP 4 Gunung Tabur, dan SMP 8 Teluk Bayur dan 17 SD yang tersebar di sejumlah kampung/desa di kecamatan Teluk Bayur dan Gunung Tabur. (cpk)


tribun penajam-grogot

SELASA 29 MARET 2011

21

Tujuh PSK Terjaring Razia ● Satuan Polisi Pamong Praja Paser Grebek Pasar Penampungan Senaken TANAH GROGOT, TRIBUN Setidaknya tujuh Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring dalam operasi penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser di Pasar Penampungan Senaken. Dalam operasi itu pula, Satpol PP mengamankan tiga orang tanpa identitas dan dua pelaku pengedar minuman keras (Miras). Semua hasil ‘panen’ itu menurut Kepala Satpol PP Paser Drs Elhamsyah MAP, termasuk barang bukti berupa miras diangkut ke Kantor Satpol PP Paser. “Tadi

malam sekitar pukul 00.10, Senin (28/3), kita operasi di Pasar Panampungan, hasilnya 7 PSK berhasil terjaring ditambah tiga orang tanpa KTP dan dua pengedar miras,” kata Elhamsyah. Semula Satpol PP ingin menggelar operasi penertiban pada sore hari, tapi batal karena rencana operasi bocor. Agar tidak terulang kembali, personel Satpol PP siaga di posisi-posisi tertentu, menunggu perintah pelaksanaan operasi dan ternyata siasat itu terbukti berhasil. Elhamsyah didampingi Kasi Penegakan Perundang-undangan

Daerah Ruslan SSos, mengatakan suasana Pasar Penampungan sebelum operasi relatif sepi. Tetapi setelah penggrebekan suasana berubah jadi sedikit ramai oleh warga sekitar. Mereka penasaran oleh suara berisik yang ditimbulkan para pelaku yang mencoba melarikan diri. “Memang ada yang berhasil kabur, cuma satu atau dua orang saja, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti keluhan warga selama ini. Bahwa lapak-lapak di Pasar Penampungan Senaken disalahgunakan. Lapak yang

tersedia disana memang untuk berjualan, tapi bukan ‘berjualan’ itu yang dimaksud,” ucap Elhamsyah tersenyum. Sebenarnya keresahan masyarakat terhadap kondisi Pasar Penampungan sudah berlangsung lama. Sehingga Elhamsyah merasa bersyukur operasi tadi malam membuahkan hasil, sebagai jawaban terhadap apa yang dikeluhkan warga selama ini. Setelah PSK dan para pelaku lainnya diproses, lanjut Elhamsyah, mereka akan dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot untuk

diadili. “Kalau dulu para PSK dipulang ke daerah asalnya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini mereka disidang di pengadilan, sehingga ada efek jera terhadap PSK yang tertangkap,” jelasnya. Elhamsyah menambahkan, Satpol PP telah seringkali menggelar operasi penertiban. Seperti di Gunung Rambutan, Long Ikis, Petangis dan lainnya. Dalam sejumlah operasi itu, Satpol PP menangkap wajah-wajah lama. Saat sidang pengadilan hakim menjatuhkan sanksi Rp 400.000 kepada PSK tersebut, denda ini dua

kali lipat dari denda sidang sebelumnya. “Bagi PSK yang tertangkap dua kali, sanksinya dua kali lipat lebih berat dari sanksi yang pertama,” tambahnya. Penggrebekan Pasar Penampungan Senekan tadi malam diharapkan menjadi operasi terakhir Satpol PP di lokasi tersebut, karena sarana tersebut kembali pada fungsi awalnya, yakni sebagai tempat pedagang berjualan. Hal ini bisa terwujud berkat kerjasama semua pihak, terutama instansi yang berwenang mengurusi Pasar Penampungan Senaken. (aas)

Andi Harahap Geram ● Anak Sungai Lawe-lawe jadi Jalan Hauling Batu Bara

Komisi II Harap Fasilitas Alkes RSUD Ditingkatkan ● Agar Warga PPU Tidak Perlu Dirujuk PENAJAM - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), berharap agar fasilitas alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bisa ditingkatkan. Sehingga pada akhirnya,warga yang berobat tidak perlu lagi dirujuk ke RS di Balikpapan maupun di luar Kaltim. Hal ini diutarakan Ketua Komisi II, Musliman, Senin (28/ 3). Musliman menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal pertama yang harus dibenahi adalah fasilitas. “Percuma kita bayar dokter spesialis mahalmahal, sementara fasilitas alkes di RSUD tidak lengkap. Sehingga saya berharap benahi dulu fasilitas di RSUD,” jelas Musliman. Lebih lanjut Musliman menyatakan, dengan fasilitas yang lengkap di RSUD, warga yang berobat tidak perlu lagi ke luar PPU. Selain itu, juga tidak

terjadi pemborosan anggaran hanya untuk merujuk pasien ke RS Balikpapan. Musliman berharap masalah ini bisa diselesaikan. Mengenai rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU yang akan melakukan kerjasama dengan RS di Jakarta dan Surabaya, Musliman tidak mempermasalahkan. Bahkan ia mendukung sepanjang anggaran untuk kerjasama itu mencukupi. Namun bila dihitung, Musliman memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk merujuk pasien akan sangat besar. “Tapi mungkin hanya jenis penyakit tertentu saja yang akan dirujuk ke RS luar Kaltim,” katanya. Namun usulan itu kata Musliman, harus dipertimbangkan dengan melengkapi fasilitas RSUD. Ia mengatakan, program kesehatan gratis yang dicanangkan pemkab selama ini dinilai sudah sangat bagus. Karena bila sebelumnya warga

harus memiliki SKTM baru mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, kini cukup membawa KTP dan KK sudah bisa dilayani baik di puskesmas maupun RSUD. Musliman mengaku, komisi yang dipimpinnya ini akan menjadikan kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama. Sehingga ke depan kedua SKPD ini akan selalu melakukan koordinasi. “Tidak berarti SKPD yang lain kami lupakan. Di bawah koordinasi komisi II tetap kami ajak kerjasama,” ucapnya. Dia mengajak SKPD agar selalu melakukan koordinasi sehingga ketika ada masalah, bisa dicarikan solusi secara bersama-sama. “Masalah kita kaji dulu dan pada akhirnya akan ditemukan solusi. Makanya kami harap SKPD mari kita sama-sama merapatkan barisan untuk membenahi semua persoalan yang timbul,” harapnya. (adv/mir)

Rusman Ya’qub Pimpin PPP Kaltim

● Terpilih di Muswil ke-7 DPW PPP di Hotel Mesra SAMARINDA, TRIBUN Rusman Ya’qub akhirnya terpilih menjadi ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-7 DPW PPP Kaltim di Hotel Mesra Internasional, Senin (28/3) kemarin. Rusman yang satu paket formatur dengan Abdul Rivai (ketua DPC PPP Berau) dan Jumiati (Ketua DPC PPP Balikpapan) memperoleh 21 suara, mengalahkan pesaingnya Darwin Parajin (ketua DPC PPP Bulungan) paket Formatur Hj Kasriyah (mantan pengurus DPW PPP Kaltim) dan Khairul Fuad (mantan ketua DPW PPP Kaltim) yang harus puas dengan hanya 9 suara. Terpilihnya Rusman menggantikan ketua sebelumnya yakni Khairul Fuad yang telah memimpin DPW PPP Kaltim selama dua periode. Dan kini paket Formatur yang diketuai Rusman tersebut tinggal menentukan pengurus harian, khususnya Sekretaris dan Bendahara dari partai berlambang Ka’bah itu. “Alhamdulillah proses pemilihan berlangsung lancar dan sukses, dan secara dejure Rusman sudah bisa dikatakan Ketua DPW PPP Kaltim periode 2011-2016. Defactonya ketika nanti usai rapat

formatur secara lengkap Rusman menyampaikan pengurus hariannya mulai dari Wakil Ketua, Sekretaris hingga Bendaharanya,” kata Ketua Panitia Pelaksana Muswil PPP Syaparuddin, Senin (28/3) di arena Muswil. Dijelaskannya, proses pemilihan ketua di PPP barangkali memang sedikit berbeda dengan partai lain. Para kandidat yang maju harus dengan sistem paket. Dan pemilihan kemarin terdiri dari dua paket, yakni paket pertama diketuai Rusman Ya’qub dan kedua Darwin Parajin. Dua paket bersaing memperoleh suara terbanyak, dan yang memiliki suara terbanyaklah secara otomatis sebagai Formatur terpilih sebagai ketua DPW PPP Kaltim lima tahun ke depan. “Nah karena paket yang diketuai Rusman adalah memperoleh suara tertinggi yakni 21 suara, maka paket Rusman lah yang menjadi formatur untuk kemudian melengkapi struktur kepengurusan DPW PPP Kaltim periode 2011-2016, dengan tentunya diketuai oleh Rusman” ujarnya. Rusman terpilih, lanjutnya, memang sepertinya sudah diprediksikan dari awal, sebab Rusman sebagai kader muda sangat diharapkan dapat melakukan perubahan

Ini Tantangan KETUA terpilih Rusman Ya’qub ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, ini adalah tantangan besar yang harus dilaksanakannya sebagai kader PPP, khususnya dalam menghadapi kader-kader yang dalam proses pemilihan kemarin berseberangan dengan dirinya. “Ini tantangan luar biasa buat saya secara pribadi. Tapi sekaligus ini adalah amanah

partai yang harus saya laksanakan. Makanya ke depan saya akan mengajak semua kader dan simpatisan PPP di Kaltim, mari kita sama-sama berjuang untuk membesarkan partai ini,” kata Rusman, Senin (28/3). Dan dia pun menyatakan dengan tegas, tak akan menganut politik bumi hangus atau dalam artian pesaing dirinya dalam Muswil akan dibuang atau

sifgnifikan terhadap arah dan langkah gerakan PPP ke depan, paling tidak mempertahankan suara PPP di Pemilu 2014 mendatang. “Dan apalagi DPP PPP sangat mendukung kaderkader muda yang reformis dan energik, karena besarnya arus tantangan PPP ke depan, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Dan kami dari kader muda sangat menggantungkan harapan kepada Rusman untuk membesarkan PPP nantinya,” ujarnya dengan tegas. Syaparuddin juga berpesan, kemenangan Rusman jangan dimaknai sebagai kemenangan pribadi melainkan kemenangan PPP lima tahun ke depan. Karenanya konsolidasi kepada pesaing di Muswil dan khususnya kader dan simpatisan PPP yang tersebar di Kaltim harus terus dan kontinyu dilaksanakan. Sekedar diketahui, Muswil DPW PPP Kaltim kali ini terbilang istimewa, selain langsung dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang juga menjabat Menteri Agama (Menag) RI, juga dilakukan penarikan undian hadiah doorprize berhadiah umroh yang diberikan khusus kepada para simpatisan dan kader PPP di Kaltim. (aid) dipinggirkan untuk berkiprah membesarkan partai, tapi semua akan dirangkul bersama-sama, karena kemenangan dirinya sebagai ketua adalah juga kemenangan PPP lima tahun ke depan. “Intinya adalah kita tidak boleh berleha-leha apalagi berdiam diri menghadapi tantangan ke depan, karena banyak hal yang tak hanya internal yang harus dibenahi, tapi tantangan dari luar juga harus dihalau demi kemajuan partai,” tandasnya. (aid)

Sedangkan PT PPC sendiri sudah mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sejak 2008 lalu. Namun dalam dokumen Amdal tersebut terutama dalam peta tambang batu bara tidak tampak sungai yang menghubungkan lokasi tambang batu bara dengan sungai Lawe-lawe. Padahal dalam kenyataannya, sungai Lawe-lawe itu anak sungainya berada di tambang tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, air baku

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Penajam Paser Utara (PPU) yang bersumber dari sungai Lawe-lawe diduga mulai tercemar limbah batu bara dan kelapa sawit. Karena tingkat kekeruhan air baku yang awalnya hanya berkisar 50 Nephelometric Turbidity Unit (NTU) mulai mengalami peningkatan. Bahkan pada, Sabtu ( 26/3) sekitar pukul 02.00 hingga pukul 04.00 meningkat menjadi 500 NTU dan melebihi ambang batas.(mir)

PENAJAM, TRIBUN - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Andi Harahap merasa geram, atas aktivitas perusahaan tambang batu bara yang merusak anak sungai Lawelawe yang menjadi bahan baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk itu, ia menginstruksikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH), untuk segera melakukan investigasi terkait masalah tersebut. “Saya minta segera menindaklanjuti laporan itu. Kalau memang benar segera lakukan langkah strategis termasuk tindakan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Andi didampingi Kabag Humas dan Protokol, Budi Santoso, Senin (28/3). Andi berharap laporan masalah ini bisa segera diterima. Sementara itu, hasil penelusuran yang dilakukan Kepala Seksi Pemantau dan Pemulihan Lingkungan Hidup (P2LH), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Andri Febriadi, Senin pagi, menemukan adanya pembukaan lahan di

sekitar aliran sungai Lawelawe. “Padahal sungai itu mengarah kepada intake pengambilan air baku untuk diproses menjadi air bersih,” jelas Andri. Selain itu kata Andri, adanya alih fungsi sungai menjadi jalan hauling untuk mengangkut batu bara milik PT Penajam Prima Coal (PPC). Meskipun telah dipasangi pipa besi di atas sungai untuk menjadi jalan hauling itu, namun Andri menilai tetap mengakibatkan proses distribusi aliran sungai sedikit terhambat. Hal ini karena ukuran pipa yang kurang mencukupi porsi air yang seharusnya didistribusikan ke sungai tersebut. “Akibatnya, proses distribusi air yang sedikit terhambat juga berakibat sedimentasi (pendangkalan) bertambah pada aliran sungai Lawe-lawe yang melintasi tambang milik PT PPC itu,” tegas Andri. Bukan hanya itu, juga belum adanya kolam untuk menampung sedimen hasil pembukaan lahan. Akibatnya, air sungai Lawelawe menjadi keruh.

KETUA DPRD PPU Nanang Ali beserta sejumlah anggota Komisi III tampak kaget mendengar adanya pembukaan lahan untuk tambang batu bara di hulu sungai Lawe-lawe, yang notabene sumber utama air baku untuk PDAM. Mereka meminta agar pembukaan lahan itu tidak boleh dibiarkan. “Air baku itu kan tidak boleh tercemar karena menjadi kebutuhan untuk diolah menjadi air bersih,” jelas Nanang, Senin (28/3). Nanang mengatakan, pemkab seharusnya memiliki master plant penggunaan sungai Lawe-lawe untuk bahan baku air bersih. Selain itu Nanang juga berharap agar pemkab segera merealisasikan rencana pembangunan embung seluas 220 ha. Karena embung itu akan menjadi sumber utama bahan baku PDAM. “Saya kira pembangunan embung harus dipercepat,” ucapnya. (mir)

PU Akhirnya Bilang Sama

menggunakan flyover tapi elevated route di daerah-daerah rawa dengan menggunakan tiang-tiang pancang. Tapi kalau gunung maka biasa saja, dan bukan flyover. Untuk Tahura, kita lihat lagi, kalau curam dan lembah maka disesuaikan konstruksinya,” kata Husinyah saat itu (Tribun, 16/3). Pernyataan tersebut mengesankan konsep flyover dan elevated route berbeda. Penerapan elevated route dalam pembangunan itu mengesankan biaya pembengkakkannya jauh lebih kecil ketimbang flyover berdasar prediksi Mudiyat Noor. Belakangan, Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi dan anggota Tim Terpadu RTRWP Kaltim Sigit Adi Winarto

mengatakan bahwa konsep yang digunakan untuk membangun tol, khususnya lewat Tahura Bukit Soeharto dan DAS Manggar, adalah flyover. Tujuannya untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi di bawahnya. Ini sesuai syarat yang diberikan Timdu RTRWP. Publik dibuat bingung dengan penerapan konsep ini. Kepala Dinas PU bilang elevated route tapi Kepala Bappeda mengatakan flyover (Tribun, 26/3). Kini setelah muncul pemberitaan itu, Husinsyah mengubah lagi pernyataannya. Ia katakan bahwa tidak ada perbedaan antara flyover dan elevated route. Kalau memang tak ada perbedaan, kenapa ia harus

membuat penegasan yang membantah pernyataan Mudiyat Noor terkait penerapan sistem flyover? Kendati akhirnya mengatakan dua konsep itu sebenarnya sama, namun demikian, dia meluruskan prediksi beberapa anggota DPRD Kaltim terkait penggunaan flyover di sepanjang Tahura. “Yang DPRD sebutkan itu, sepanjang tahura akan menggunakan flyover, siapa yang bilang begitu? Kita tidak begitu. Kita lihat dulu medannya, kalau memang gunung, kenapa mesti flyover. Karena itu, perhitungannya (Mudiyat Noor) bengkak, itu versinya. Ini sudah bicara teknis dan kita tak semua gunakan flyover,” kata Husinsyah. (may)

Desain Masih Fleksibel

kenaikan biaya pembangunan tol. Meskipun belum bisa memastikan perubahan angka, Husinsyah menegaskan bahwa kenaikannya tidak signifikan, apalagi kalau disebut sampai Rp 17 triliun. Itu tidak akan mungkin. “Kalau aturan (toleransi) itu 10 persen. Hanya kalau volume harus melihat lapangan dan diteliti secara cermat supaya tahu ada pergesaran dan perlu

perubahan. Tapi tidak siginifikan seperti yang dikatakan mencapai Rp 17 triliun. Kalau turun naik pasti ada, namanya pekerjaan jalan. Misalnya, waktu kita desain rusaknya jalan 10 meter dan tiap hari dilewati jadi bertambah. Nah, saat design 10 meter itu sudah dapat angka, tapi kenyataan di lapangan menjadi 15 meter dan itu harus diperbaiki 15 meter dan ada perubahan,” kata Husinsyah.(may)

● Sambungan hal 13 dalam konsep flyover dan elevated route. Dua istilah itu sama saja. Hanya saja, Dinas PU lebih memilih menggunakan istilah elevated route. “Elevated route sama saja dengan flyover, tapi kita ngomongnya susah. Kalau flyover itu jalan di atas, kalau elevated route jenis konstruksinya yang menggunakan tiang-tiang. Jadi apa bedanya?” katanya ketika dimintai tanggapan atas perbedaan konsep antara dirinya dengan Kepala Bappeda Kaltim dan Timdu RTRWP Kaltim. Padahal Husinsyah sebelumnya terang-terangan menegaskan bahwa konsep yang dipakai adalah elevated route, bukan flyover. Pernyataan tersebut ia nyatakan sehari setelah Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Mudiyat Noor mengatakan tentang akan membengkaknya biaya tol akibat konsep flyover di kawasan Tahura dan DAS Manggar. “Sudah ada desainnya dan bukan flyover. Kita tidak

● Sambungan hal 13 medannya. Sehingga tidak bisa langsung dipastikan angkanya,” kata Husinsyah, Senin (28/3). Ia menanggapi pernyataan Mudiyat Noor yang menilai Husinsyah naif sebagai kepala instansi teknis tapi tidak bisa memperkirakan berapa

Tidak Boleh Dibiarkan

F-PKS Usulkan Pansus Pertambangan ”Kita lampirkan beberapa data-data mengenai alasan dibentuk pansus” Abdul Mursyid Fraksi PKS

SAMARINDA, TRIBUN Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) soal pertambangan ke pimpinan Dewan. Selain PKS, empat fraksi PAN, Golkar, PPP dan Demokrat juga mengusulkan pembantukan pansus soal pertambangan. Abdul Mursyid mengatakan, hari ini (Senin 28/3) F-PKS dan empat fraksi

lainnya resmi mengusulkan pansus soal pertambangan. “Tinggal disahkan di rapat paripurna saja. Yang pasti, PKS, Golkar, Demokrat, PAN dan PPP sudah menyatakan dan mengusulkan bentuk pansus soal pertambangan,” kata Mursyid, yang menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Senin (28/3). Menurut dia, usulan lima fraksi untuk membentuk pansus pertambangan dipastikan bakal disetujui unsur pimpinan. Pasalnya, dari delapan fraksi di DPRD Samarinda, hanya tiga fraksi yang belum bersikap. Antara lain, PDI Perjuangan, Fraksi Hanura dan Fraksi Patriot. “Kalau Hanura masih menunggu. Mudah-mudahan

ini bisa menjadi awal untuk merecovery masalah lingkungan dan dampak akibat tambang. Usulan PKS juga sudah kita lampirkan beberapa data-data mengenai alasan untuk dibentuk pansus,” tutur Mursyid. Ia mengungkapkan, target dari pembentukan pansus soal pertambangan untuk memverifikasi perusahanperusahan tambang yang disinyalir masih menggunakan izin Kuasa Pertambangan (KP) yang seharusnya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, Mursyid juga mengatakan, bahwa ada kecurigaan dengan perusahaan tambang yang membayar dana reklamasi

tidak sesuai dengan luas areal pertambangannya. “Kalau melihat data tambang per 31 Desember 2010, ada perusahaan tambang yang bayar dana jamrek kecil. Padahal lahannya lebih luas, tapi kenapa jamreknya kecil,” kata Mursyid. Selama ini, lanjut dia, Komisi III DPRD Samarinda belum mengetahui formulasi perhitungan penyetoran dana jamrek, royalty dan iuran tetap atau sewa tanah (landrent). “Saya sudah ketemu dengan seorang pakar soal pertambangan. Itu akan menjelaskan perhitungan atau formulasi dana jamrek dan lainnya,” ungkap Mursyid.(bud)


22

SELASA 29 MARET 2011

tribun balikpapan

Sopir Mengaku Pendapatan Kurang " Minta Perwali Larangan Truk Masuk Kota Dicabut TRIBUN KALTIM/PRIYO SUWARNO

KUNJUNGAN - Sebanyak 72 siswa-siswi kelas I A, B dan C SD Nasional KPS Balikpapan melakukan kunjungan ke Tribun Kaltim. Kunjungan bertujuan memberikan pengetahuan tambahan bagi siswa tentang proses pembuatan koran. Mereka dibimbing Wakil Kepala Sekolah Drs Purwanto M.Pd bersama empat guru dan lima orangtua siswa. Usai mendapat penjelasan tentang proses membuat koran, mereka juga melihat mesin cetak.

Awas! Operasi ’Sampah’ Lanjut BALIKPAPAN, TRIBUN Pemkot Balikpapan melalui Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) terus menggencarkan Operasi Yustisia untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2004 tentang Sampah. Kepala DKPP Kota Balikpapan Tatang Sudirdja, Senin (28/3) menjelaskan, kali ini giliran Kecamatan Balikpapan Barat menjadi sasaran operasi. “Kemarin sudah kita gelar di Balikpapan Selatan, meliputi Klandasan, RSS Damai, BDS, kemudian

lanjut ke Balikpapan Tengah, mulai Gang Buntu, Karang Anyar, dan belakang Toko Utama. Sekarang giliran Balikpapan Barat,” ujar Tatang. Sedikitnya 76 warga terjaring dari hasil Operasi Yustisia yang digelar di dua kecamatan yakni Kecamatan Balikpapan Tengah dan Selatan. “Di Selatan itu sekitar 41 warga, sedangkan di Tengah ada sekitar 35 warga,” katanya lagi. Sebagian besar pelanggaran yang ditemui dalam operasi akibat minimnya kesadaran warga

membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan, yakni mulai pukul 18.00 hingga 06.00. Tatang berharap, adanya Operasi Yustisia dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditentukan. DKPP telah menyediakan ratusan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di seluruh sudut Balikpapan. “TPS terbuka itu ada 32, yang tertutup 486, sedangkan yang untuk dipilah antara sampah kering dan basah itu ada 130,” ujarnya. (m26)

Journalist Visit Program Total E & P Indonesie (1)

Handil II Simpan Alat 230 Juta USD SEBELUM peresmian proyek baru Total E & P Indonesie di South Processing Unit (SPU) Delta Mahakam, Sabtu (26/3), jurnalis cetak dan elektronik diajak berkunjung ke sejumlah fasilitas perusahaan energi kelima terbesar dunia itu. Ke-13 Jurnalis diajak berkunjung ke Terminal Bekapai Senipah Peciko (BSP) dan Handil II Base, Jumat (25/3) PESERTA kunjungan terdiri dari 13 jurnalis dari Balikpapan dan Jakarta. Kunjungan pertama ke BSP kurang lebih satu jam dari Balikpapan. Tak mudah untuk masuk ke BSP. Pengunjung harus mematuhi aturan keamanan dan keselamatan. Bagi pemilik laptop, diminta mendaftarkan laptop kepada pos keamanan. Sampai di ruang pertemuan, seperti biasa, ada sesi safety briefing. BSP Site Manager Roy W Wangsaputra menjelaskan tentang BSP Terminal. BSP Terminal yang berada di Senipah merupakan tempat pengolahan, minyak, gas, dan kondensat yang berasal dari lapangan Bekapai dan Peciko. Selain itu, sebagian dari lapangan Handil diolah di Senipah. Dikemukakan, ada 6 tangki untuk menampung minyak dan kondensat. Lima tangki berkapasitas 1.000 barrel. Satu tangki berkapasitas 500 barrel. Sedangkan untuk pengolahan gas, Senipah memiliki sejumlah pabrik (Train) sebelum gas dikirim via pipa ke PT Badak LNG, Bontang.

BALIKPAPAN, TRIBUN Pemberlakuan Peraturan Walikota (Perwali) No. 33 tahun 2009 tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat/Petikemas dan Truk masuk jalan protokol Kota Balikpapan menuai protes pelaku bisnis dan supir truk. Kordinator sopir truk Pelabuhan Semayang Syarifuddin mengatakan, selama dua tahun Perwali diberlakukan pendapatan sopir berkurang, bahkan sering terlambat, tidak mendapat muatan karena banyak antrean. “Dulu sebelum ada Perwali kami bisa empat rit bawa barang, tapi sekarang hanya satu rit. Penghasilannya kami sekarang sangat tidak layak, jadi kami mohon Perwali ini dicabut,” ujarnya di sela-sela pertemuan di DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/3). Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Adpel Dalle Effendi, Kepala Dishub Ali Munsjir Halim, General Manajaer INSA Rahmat Masud, perwakilan Dispenda, Bagian Hukum, Satlantas, KPPP, Pelindo, Balikpapan

Coal Terminal, ALFI, PDAM, serta anggota Komisi II, III DPRD Kota Balikpapan. Menurut Syarifuddin, aturan dalam Perwali yang melarang kendaraan 20 feet dan 40 feet serta mobil tanki yang memuat 20.000 liter tidak masuk akal. Dia berharap Pemkot mencabut Perwali tersebut. Tak hanya itu, ratusan truk yang beroperasi bongkar muat mengalami dilematis, karena harus kucing-kucingan dengan petugas. General Manajer INSA Rahmat Masud mengaku mengalami kerugian dengan keluarnya Perwali tersebut, karena biasanya bongkar muat dilakukan 1x24 jam namun bisa menjadi tiga sampai empat hari. “Sejak diterbitkan Perwali kami juga yang paling merasa dirugikan. Bayangkan kalau kita molor satu jam saja sudah puluhan juta bagaimana kalau berhari-hari, dan itu berlangsung dua tahun ini,” tegas Rahmat Menurut Rahmat, kondisi tersebut merupakan mimpi buruk bagi perekonomian Balikpapan. Perwali

JALAN PROTOKOL BERLAKU JAM OPERASIONAL

HO

Laboratorium Supervisor Total E&P Indonesie menunjukkan bentuk kondensat.

Jurnalis juga diajak melihat control room, tempat sebagian besar aktivitas BSP diawasi. Jurnalis yang didampingi Ari Tritura, Rio Rinaldo, dan Handri Ramdhani dari Total E&P Indonesie melanjutkan perjalanan ke Handil II Base. Usai shalat Jumat dan makan siang di Restauran Handil II Base, jurnalis ditemui Handil II Base Manager Djoko Wahyudi, HSE Superintendent AR Harahap, Laboratory Engineer Dadang Wahyu dan General Services Bobby. Djoko menjelaskan, Handil II Base adalah titik temu dan titik pencar aktivitas pekerja migas Total E & P Indonesie di Kalimantan Timur. Dengan luas 141.000 m2, Handil II Base memiliki fasiltas lengkap mulai dari bengkel sampai fasilitas hiburan seperti sinema dan karaoke. Lalu lalang pekerja Total dan kontraktor di Handil II Base bisa mencapai 600 orang per hari. Sarana angkutan yang digunakan melalui darat, air, dan udara.

Dengan ratusan alat berat, kendaraan dan alat transportasi air, Handil II Base bisa menghabiskan bahan bakar 6.000 ton solar per bulan. “Kita beli dengan harga industri,” ujar Djoko. Belum lagi dengan harga peralatan yang tersimpan di gudang. Djoko mengungkapkan, peralatan yang berada di gudang Handil II Base mencapai USD 230 juta. Selanjutnya para jurnalis diajak berkunjung ke laboratorium yang diklaim sebagai laboratorium terlengkap milik Total E & P Indonesie. Supervisor Laboratorium Cecep Mintaraharja menjelaskan, setiap hari dilakukan pengujian komposisi gas untuk memastikan kualitas gas yang akan diproduksi. Semakin tinggi kandungan Methane, gas semakin baik. Semakin berkurang kandungan C02 dan H2S, gas juga semakin baik. (basir daud)

RUAS JALAN 1. Jalan Sudirman

LOKASI KECAMATAN Balikpapan Selatan

2. Jalan Mulawarman

Balikpapan Timur-Muara Jawa

3. Jalan MT Haryono

Balikpapan Selatan dan utara

4. Jalan Syarifuddin Yoes

Balikpapan Timur

5. Jalan Pendekat P Balang

Balikpapan Utara

6. Jalan Arah Kariangau

Balikpapan Utara

7. Jalan Somber

Balikpapan Utara

8. Jalan A Yani

Balikpapan Utara/Tengah/Selatan

9. Jalan Soeprapto

Balikpapan Barat

10. Jalan Mayjend Soetoyo

Balikpapan Selatan dan Tengah

11. Jalan Wahab Syahrani

Balikpapan Utara

12. Jalan Marsma Wahyudi

Balikpapan Selatan

13. Jalan DI Panjaitan

Balikpapan Tengah Selatan

14. Jalan Piere Tendean

Balikpapan Selatan

15. Jalan S Parman

Balikpapan Tengah

16. Jalan Yos Sudarso

Balikpapan Selatan. (fer)

DOK

Truk kontainer melintas di jalan protokol Kota Balikpapan.

seyogyanya dievaluasi, karena bisa berdampak pada laju inflasi di Balikpapan. Bahkan bisa menyebabkan krisis kebutuhan pokok karena Balikpapan mengandalkan dari luar daerah. Wakil Ketua DPRD Syukri Wahid mengatakan, lahirnya Perwali tersebut sebagai jawaban karena kendaraan besar kerap membuat kemacetan dan rawan kecelakaan. Masyarakat juga butuh dilindungi melalui

Perwali tersebut. Meski begitu, Perwali tersebut menjadi dilema karena pasokan barang menjadi terhambat dikarenakan alur transportasi darat dibatasi. “Harus diakui lahirnya Perwali tersebut karena ada kecelakaan di depan Plaza Rapak oleh kendaraan besar. Namun kalau bercermin dari sisi ekonomi, Perwali tersebut menghambat, makanya nanti akan dicarikan solusi alternatif,” katanya. (fer)

Perlu Dikaji Ulang KEPALA Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan Ali Munsjir Halim menyatakan, usulan para pihak-pihak yang berkepentingan agar Perwali No. 33 tahun 2009 dicabut perlu dikaji mendalam. Menurutnya, lahirnya Perwali tersebut berasal dari kondisi kota yang semakin ruwet, polusi bahkan kerap mengganggu kenyamanan berlalu lintas. “Kita tidak bisa berpihak pada kelompok tertentu. Tentunya ini kan harus dikaji secara mendalam. Jadi tidak serta merta langsung dicabut,” kata Munsjir.

Senada diutarakan anggota Komisi II DPRD Sabaruddin. Pemberlakuan Perwali tersebut selama ini belum maksimal. Masih banyak kendaraan besar yang melintasi jalan-jalan protokol. Dia justru mempertanyakan sejauh mana petugas Dishub dan kepolisian menegakkan Perwali tersebut. “Tidak bisa serta merta kita ubah atau cabut, saya tanya bagaimana petugas berwenang memberlakukan Perwali tersebut, sanksinya bagaimana? Kita ketahui masih banyak kendaraan besar bebas melintasi di jalanan kota,” tandasnya. (fer)

Transportasi Lancar, Bongkar Muat pun Lancar PELABUHAN Semayang merupakan urat nadi perekonomian di wilayah Kaltim, khususnya Balikpapan. Pelabuhan tersebut menjadi salah satu tempat bongkar muat barangbarang kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim. Demikian dikemukakan Kepala Adpel Balikpapan Dalle Effendi. Jika transportasi darat terhambat maka akan mengganggu operasi tambatan kapal dan proses bongkar muat di pelabuhan. Akhirnya seluruhnya akan

mengalami hambatan. “Pelabuhan Semayang ini urat nadi ekonomi di Kaltim. Kalau pelabuhannya lancar, bongkar muat lancar, transportasinya juga lancar maka perekonomian di Kaltim juga lancar. Nah begitu juga sebaliknya, dan kondisi sekarang semua terlambat dan terhambat akibat Perwali Balikpapan ini,” tuturnya Dalle Terkait Perwali tentang larangan truk-truk besar masuk jalan kota, Dalle mengatakan, jika aturan tersebut mendukung

kegiatan ekonomi maka roda perekomian akan semakin baik. “Kalau Perwali itu mendukung pola kegiatan pelabuhan, bagus. Nah ini kan tidak semua pelaku ekonomi menjadi terhambat, tentu ini perlu dievaluasi,” tandasnya. Hasil pertemuan antara anggota DPRD dengan pihak-pihak berkepentingan akhirnya disepakati membentuk Tim Khusus beranggotakan perwakilan dari Adpel, Pelindo, kepolisian, asosiasi

pelayaran, bongkar muat kontainer, transportasi dan asosiasi supir truk. Keberadaan tim tersebut untuk melakukan observasi dan kajian bersama atas Perwali. Ketua Tim Khusus dari Dishub Kota Balikpapan. Wakil INSA Balikpapan Agus Purnomo mengatakan, akibat Perwali tersebut dalam teori ekonomi sudah sangat parah, karena antara suplai dan demand tidak seimbang. Hal tersebut menjadi ancaman Balikpapan dalam hal perekonomian. (fer)

Gembiranya Lomba Mewarnai Bersama Honda HARI minggu merupakan hari dimana para keluarga berkumpul dan bergembira bersama dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Untuk itu Astra Motor sebagai Main Dealer Honda Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Paser mengadakan acara lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD sebagai pelengkap acara bergembira bersama antara orang tua dengan anak-anak mereka. Acara yang diadakan pada hari minggu, 27 maret 2011 bertajuk “FUN DRAWING WITH HONDA” tersebut diikuti oleh lebih dari 600 peserta dengan melombakan 4 kategori yaitu kategori TK A, TK B, SD Kelas 1-3 dan SD Kelas 4-6. Bertempat di mall balcony lantai UG, para peserta sudah antusias mendaftarkan diri pada

Suasana lomba

pagi harinya dimana orang tua mendaftarkan anak-anaknya untuk masing-masing kategori dan juga para orang tua peserta pun mendapatkan 1 kupon yang diikutsertakan untuk doorprize yang diundi pada akhir acara. Lomba mewarnai sangat antusias diikuti oleh anak-anak dimulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat SD. Sambil menunggu anak-anak mewarnai, para orang tua dapat melihat pameran motor semua tipe yang dipamerkan oleh Honda, dan lebih meriah lagi dimana yang membeli pada hari tersebut mendapatkan potongan angsuran special dari Rp 25.000 – Rp 30.000 / bulannya untuk semua tipe. “Honda memang memberikan program khusus di acara ini sehingga para keluarga

khususnya area Balikpapan dapat mewujudkan impiannya memiliki sepeda motor Honda yang sudah diakui kualitasnya di dunia ditambah dengan banyaknya program penjualan menarik sampai akhir bulan maret ini” Ungkap Budi Kristanto selaku manager marketing Astra Motor. Acara ini dihadiri dan didukung oleh dealer Honda Balikpapan serta perusahaan pembiayaan motor Honda dan juga Bank

Permata sebagai sponsor hadiah untuk juara lomba mewarnai. Dengan semangat dari anakanak dan dukungan dari para orang tua, membuat rangkaian lomba mewarnai bersama Honda

begitu menyenangkan tiap sesinya hingga akhirnya didapatkan juara-juara untuk tiap kategorinya. Para juara lomba mewarnai bersama honda mendapatkan

piala serta uang pembinaan dalam bentuk tabungan yang dipersembahkan oleh Honda serta Bank Permata. Dengan acara ini, Honda berharap akan makin mendekatkan masyarakat

Juara TK A

Juara TK B

Juara SD 1-3

Juara SD 4-6

dengan honda khususnya para pemakai setia sepeda motor Honda dan merupakan wujud apresiasi honda untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Balikpapan.


tribun balikpapan

SELASA 29 MARET 2011

23

Orangtua Berlakukan Jam Malam ! Bagi Siswa Kelas 3 Menjelang Ujian Nasional ”Kebijakan itu dilakukan agar siswa bisa konsentrasi menghadapi UN, karena aturan UN kali ini lebih ketat dengan banyaknya soal paket dalam satu ruangan” M Yaqub Syam, Kepala SMAN 4 Balikpapan

TRIBUN KALTIM/RAFAN A DWINANTO

Walikota Imdaad Hamid menemui puluhan nelayan yang mendatangi Kantor Walikota, Senin (28/3) kemarin. Mereka minta kejelasan soal ganti rugi rumpon yang diduga rusak akibat uji seismik.

Puluhan Nelayan Temui Walikota BALIKPAPAN, TRIBUN - Puluhan nelayan Manggar dan Markoni kembali menyambangi Kantor Walikota Balikpapan, Senin (28/3). Kedatangan puluhan nelayan untuk mencari kejelasan ganti rugi rumpon yang diduga rusak akibat uji seismik yang dilakukan PT HESS. Setelah beberapa saat menunggu di halaman kantor walikota, perwakilan nelayan akhirnya diterima Walikota Imdaad Hamid. Setelah beberapa saat berdialog, akhirnya Imdaad menemui puluhan nelayan tersebut. Pemkot, kata Imdaad akan menyampaikan data dari nelayan terkait jumlah rumpon yang rusak maupun besaran ganti rugi kepada PT HESS dan BP Migas. “Kita akan teruskan ke PT HESS, mungkin lusa sudah bisa kita kirimkan,” ujar Imdaad. Jika tanggapan PT HESS positif, Pemkot selanjutnya akan memfasilitasi nelayan bernegosiasi terkait masalah ganti rugi. Namun jika tanggapan yang diterima

negatif, data dan laporan nelayan akan diteruskan ke kepolisian. “Kita lihat tanggapannya. Kalau bagus ya kita negosiasi, tapi kalau tidak kita teruskan ke kepolisian untuk mendalami lagi. Soalnya ada perbedaan antara versi PT HESS, BP Migas dengan versi nelayan. Saya tidak dalam kapasitas memutuskan mana yang benar dan salah,” tutur Imdaad. Perwakilan nelayan, Rustam yang turut berdiskusi dengan Imdaad meminta rekanrekannya bersabar menunggu tanggapan dari PT HESS. “Seperti yang disampaikan Pak Wali (Imdaad) kita tunggu tanggapannya. Kalau positif kita negosiasi kalau tidak kita teruskan ke polisi,” ujar Rustam. Kendati tidak menyampaikan bantahan. Namun raut wajah puluhan nelayan ini tampak tidak puas mendengar hasil pertemuan tersebut. “Wah kalau seperti ini sama saja mulai dari awal lagi. Bakal lama lagi prosesnya,” ujar salah seorang nelayan. (m26)

Layanan SIM Online Baru 30% BALIKPAPAN, TRIBUN - Penerapan sistem online pada layanan SIM di polres-polres sewilayah Polda Kaltim yang dimulai 21 Maret lalu masih banyak menuai kendala. Beberapa polres bahkan baru bisa menerbitkan SIM dengan sistem baru tersebut sekitar 10 persen. Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Istiono didampingi Kasubdit Min Regident AKBP Sabar Supriyono mengatakan, kalau dihitung ratarata, realisasi penerbitan SIM sistem online di seluruh Kaltim baru 30 persen. Dibanding realisasi penerbitan SIM melalui sistem offline yang selama ini berjalan. Akibatnya, pelayanan terhadap pemohon SIM pun menurun drastis. Kalau biasanya bisa terlayani 100 hingga 200 pemohon per hari, pasca pemberlakuan sistem baru, pelayanan hanya mencapai 30 hingga 50 pemohon. “Sebelumnya kami minta maaf pada masyarakat, karena pelayanan SIM dengan sistem online masih banyak menghadapi kendala. Namanya sistem baru dengan tehnologi yang lebih maju, tentu ada penyesuaian,” ungkap Sabar, Senin (28/3). Masalah utama yang banyak dihadapi polres-polres adalah soal jaringan internet. DI Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU) misalnya, jaringan internetnya kerap mengalami gangguan. “Penerapan SIM Online

ini menggunakan internet. Data pemohon langsung dimasukkan dalam komputer database dan tercatat hingga ke Mabes Polri. Di Kutai Barat, kami menggunakan satelit dan sering gangguan. Sementara Polres lainnya menggunakan jaringan internet PT Telkom,” ungkap Sabar. Dikemukakan, jika perpanjangan SIM estimasinya membutuhkan waktu 15 menit, tetapi dengan sistem yang baru perlu waktu 30 menit. Meski demikian, sistem baru ini akan terus diterapkan dan masyarakat harus belajar memahami penggunaan sistem yang baru ini. Sebab, sistem baru ini untuk menunjang kebutuhan forensik kepolisian. Termasuk sediaan material SIM. Soal kendala, Ditlantas Polda Kaltim telah melakukan beberapa upaya. Soal internet, menurut Sabar, pihaknya sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas jaringan, agar proses pendataan dan kroscek data bisa berlangsung lebih cepat. Di Balikpapan, sistem SIM Online kini sudah mampu melayani tak kurang dari 80 pemohon. “Biasanya, kami melayani sekitar 100 -200 pemohon. Namun dengan sistem baru, kita perlahan-lahan melakukan penyesuaian,” ungkap Kasatlantas Polres Balikpapan AKP Sigit Harimbawan.(sar)

BALIKPAPAN, TRIBUNPara orangtua siswa kelas 3 di SMA Negeri 4 Balikpapan disarankan membatasi aktivitas malam hari anakanaknya yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun ini. “Kami sudah sosialisasi imbauan Walikota melalui Dinas Pendidikan. Alhamdulillah orangtua dan sekolah sepakat mengawasi siswa selepas pulang sekolah. Namanya anak muda, siswa kadang pulang sekolah tidak langsung pulang. Belum lagi kalau sering pulang malam,” kata Kepala SMAN 4 Muhammad Yaqub Syam, Senin (28/3) Sekolah dan orangtua sepakat siswa yang akan mengikuti UN dilarang pulang larut malam atau diistilahkan “Jam Malam”. Mereka sepakat

memberlakukan “Jam Malam” sejak menjelang UN hingga UN selesai. Sekolah menyarankan, minimal siswa kelas 3 berada di rumah pukul 20.00 Wita. “Kebijakan itu dilakukan agar siswa bisa konsentrasi menghadapi UN, karena aturan UN kali ini lebih ketat dengan banyaknya soal paket dalam satu ruangan,” ujarnya. Yaqub mengatakan, sekolah bersama orangtua siswa sudah melakukan dua kali pertemuan untuk mendiskusikan persiapan UN, termasuk persiapan sekolah dan orangtua yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Sudah ada kesamaan persepsi antara sekolah dan orangtua siswa untuk menerapkan kebijakan ketat terhadap siswa peserta

UN. “Peran orangtua mengawasi aktivitas anaknya sangat besar. Sebagian besar waktu dihabiskan di rumah. Bagusnya sih kalau ada rajia anak sekolah seperti di beberapa daerah lain,” katanya. Yaqub menambahkan, persiapan siswa menghadapi UN sudah mendekati tahap akhir. Dalam waktu dekat, SMAN 4 akan menggelar try out terakhir sekaligus menutup bimbingan belajar yang selama ini diberikan kepada calon peserta UN. Bagi calon peserta UN yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, SMAN 4 memberikan bimbingan khusus. Kendati UN tahun ini dinilai lebih berat dari tahun sebelumnya karena jumlah

Jadwal Pelaksanaan UN Tingkat SMA dan SMK " UN Teori Kejuruan 15 April " Ujian Utama 18-21 April " Ujian Susulan 25-28 April Tingkat SMP " Ujian Utama 25-28 April "Ujian Susulan 3-6 Mei soal bervariasi dan tidak ada pengulangan UN, sejumlah sekolah menilai UN tahun ini memiliki sisi positif dibanding UN sebelumnya. Parameter kelulusan siswa tahun ini, tidak mutlak ditentukan hasil UN. Kelulusan siswa juga akan menggunakan parameter rapor siswa pada semester III hingga VI, serta nilai Ujian Akhir Sekolah. (asi)

Jangan Over Protektif TERPISAH, Ketua Dewan Pendidikan Kota (DPK) Balikpapan Subianto meminta sekolah dan orangtua tidak melakukan pembatasan berlebihan kepada siswa calon peserta UN 2011. “Tidak perlu over protektif terhadap siswa. Jangan membatasi mereka melakukan aktivitas yang dianggap tidak mendukung persiapan UN. Jangan dikekang. Misalnya, kalau siswa ke warnet belum tentu negatif. Bisa saja mereka ke warnet mencari perbendaharaan soal dan referensi UN,” kata Subianto. Subianto sepakat melakukan pelarangan kepada siswa calon peserta UN untuk

menghabiskan waktu lebih banyak di warung internet (warnet) untuk kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap persiapan UN. “Kalau ke warnet hanya chatting atau main game, sebaiknya dilarang, tapi dengan cara yang lembut dan penuh pemahaman,” ujarnya. Ia mengatakan, pendekatan kepada siswa tidak boleh lagi dilakukan dengan pendekatan yang kasar. Apalagi menggunakan kekerasan. Generasi muda saat ini kata Subianto tidak bisa dikekang tanpa alasan yang masuk akal. Untuk memberikan pemahaman, dibutuhkan pendekatan kasih sayang. (asi)

Si Entong akan Dimagangkan di Hutan BERUANG Madu hasil sitaan dari warga Penajam Paser Utara yang dinamai si Entong belum bisa dilepaskan ke alam liar karena membutuhkan proses adaptasi yang tidak mudah. “Si Entong masih di kandang, karena terlalu lama dengan manusia, dia butuh adaptasi untuk survive di alam liar,” ujar Direktur Badan Pengelola Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) dan Daerah Aliran Sungai Manggar Purwanto, Senin (28/3). Si Entong yang dua tahun hidup bersama manusia saat ini dibiarkan sendiri dalam kandang di tengah hutan Kebun Raya Balikpapan. Menurut Purwanto, hewan yang menjadi maskot Kota Balikpapan itu membutuhkan kondisi sunyi tanpa manusia agar bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan kondisi hutan di HLSW. Apalagi, si Entong sempat mengalami stress akibat dikerubungi banyak orang

DOK

Beruang madu ‘si Entong’ saat akan dilepas di Kebun Raya Balikpapan.

saat kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. “Waktu itu karena banyak orang yang mengelilingi, dia stress. Tandanya dia sering bolak balik dan perilakunya berubah,” katanya. Hidup sendiri di dalam kandang tengah hutan bukan berarti si Entong seratus persen lepas dari perhatian. Beruang madu yang

diserahkan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) itu tetap mendapatkan perhatian khusus. Kebutuhan makan dan minum si Entong dijamin petugas BP HLSM dan DAS Manggar. “Tetap kita pantau, tapi hanya satu atau dua orang,” ujarnya. Purwanto merencanakan, si Entong akan mendapatkan

program ‘pemagangan’ menjadi penghuni hutan, sebelum benar-benar dilepasliarkan ke alam. Si Entong adalah beruang madu pertama yang direncanakan dilepas ke alam liar karena masih memiliki kondisi fisik yang lengkap. Tidak seperti lima beruang madu yang berada di Kawasan Wisata Pendidikan Lingkugan Hidup yang mengalami cacat fisik karena kehilangan kuku dan taring yang berfungsi untuk mencari makan dan menghindari predator. Teknis ‘pemagangan’ si Entong akan dibicarakan dengan BKSDA dan Bornoe Orangutan Survival Foundation (BOSF) yang sudah berpengalaman melepaskan orang utan ke alam liar. “Akan lebih fatal kalau si entong kita lepas ke alam liar tanpa kemampuan bertahan hidup yang baik. Dia bisa saja tidak bertahan atau kembali mencari tempat hidup manusia,” katanya. (asi)

Polsek Semayang Sita 270 Liter Cap Tikus BALIKPAPAN, TRIBUN Aparat Polsek Kawasan Pelabuhan kembali menggagalkan masuknya 270 liter minuman keras (miras)

tradisional ke Kaltim, Senin (28/3). Ratusan liter miras jenis Mokke asal Nusa Tenggara Timur yang dikemas dalam jeriken masuk melalui

Pelabuhan Semayang. Dengan dibawa empat penumpang kapal KM Bukit Siguntang yang tercatat sebagai warga Sikka, NTT. Keempatnya adalah, Anselmus (23) dengan barang bukti satu jeriken berisi 30 liter miras dan Aprinus Nongvery (22), barang bukti satu jeriken berisi 30 liter miras. Disusul Laurensius Sena (32), barang bukti empat jeriken masingmasing berisi 10 liter, satu jeriken berisi 20 liter dan satu jeriken berisi 25 liter serta Ambros (25), barang bukti miras dua jeriken yang masingmasingnya berisi 40 liter dan satu jerigen berisi 5 liter. “Keempatnya ditangkap saat aparat Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang melakukan kegiatan Cipta

Kondisi dengan merazia barang bawaan penumpang KM Siguntang. Awalnya, aparat menemukan dua penumpang dengan bawaan miras. Setelah dikembangkan, kami dapat dua penumpang lagi. Juga dengan bawaan miras yang sama. Alhasil, keempatnya terpaksa kami gelandang ke Polsek Semayang untuk dimintai keterangan,” ungkap Kapolres Balikpapan AKBP A Rafik didampingi Kapolsek Kawasan Pelabuhan Semayang, AKP Kifli S Supu. Tak hanya itu, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang juga menemukan empat jeriken berisi 60 liter yang tidak diketahui pemiliknya. “Ada empat jeriken isi 60 liter, tapi pemiliknya tidak ada,” ujar Kifli. (sar)


HALAMAN 24

SELASA, 29 MARET 2011

REKAM LENSA PERESMIAN JALAN KEMBAR BATU KAJANG 2

1

4

3

1. Dengan melambaikan tangan Bupati Paser HM Ridwan Suwidi berusaha mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Batu Kajang karena tak lama lagi akan memiliki jalan dua jalur. Foto tanggal 20 Agustus 2008. 2. Bupati Paser HM Ridwan Suwidi dan Presiden Direktur Kideco Kim Dal Soo menandatangani prasasti penggunaan jalan dua jalur Batu Kajang. Foto tanggal 28 Oktober 2009. 3. Bupati Paser HM Ridwan Suwidi, Ketua DPRD Paser H Kaharuddin, Presiden Direktur Kideco Kim Dal Soo dan Direktur PT.Kideco Jaya Agung, Irawan Z.A menggunting pita yang menandai diresmikannya penggunaan jalan dua jalur Batu Kajang. Foto tanggal 28 Oktober 2009. 4. Bupati Paser HM Ridwan Suwidi dan Ketua DPRD Paser H Kaharuddin bersama Presiden Direktur Kideco Kim Dal Soo menekan tombol sirine menandai diresmikannya penggunaan jalan dua jalur Batu Kajang. Foto tanggal 28 Oktober 2009.

Batu Kajang Berubah Jadi Kota Jalan Kembar Pertama di Ibukota Kecamatan • Jalur ini adalah tanda sekaligus kebanggaan Desa Batu Kajang menjadi kota. SEBAGAI salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di bidang tambang batubara, PT Kideco Jaya Agung (Kideco) ingin terus tumbuh dan berkembang maju bersama pemerintah dan masyarakat. Cita-cita luhur itu dituangkan dalam berbagai program Community Development (Comdev), salah satunya ikut berpartisipasi membangun infrastruktur jalan umum. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, Desa Batu Kajang sebagai Ibukota Kecamatan Batu Sopang semakin bertambah ramai, tak terkecuali dari pengguna jalan. Sementara panjang jalan tetap, sehingga hal ini sedikit banyaknya mengurangi kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser bersama PT Kideco Jaya Agung (Kideco) membangun jalan dua jalur Batu Kajang. Seperti disampaikan Manajemen Kideco melalui President Director Kideco Kim Sung Kook di halaman Kantor Camat Batu Sopang pada tanggal 20 Agustus 2008. “Lebar jalan 18 meter, termasuk median, trotoar, drainase. Sedangkan panjang jalan yang dibangun 4.000 meter atau 4 kilometer,” kata Kim Sung

Jalan dua jalur Batu Kajang mempercantik Ibukota Kecamatan Batu Sopang.

Kook menjelaskan spesifikasi insrastruktur jalan yang akan dibangunkan Kideco. Di tempat dan waktu yang sama pula, Bupati Paser HM Ridwan Suwidi meresmikan dimulainya proyek pembangunan jalan dua jalur Batu Kajang. Sejak saat itu, Ibukota Kecamatan Batu Sopang memulai lembaran

sejarah baru, semula menggunakan jalan satu jalur nantinya akan diperlebar menjadi jalan dua jalur. Inilah salah satu wujud partisipasi Kideco dalam geliat pembangunan Kabupaten Paser, tak heran kalau Bupati Paser HM Ridwan Suwidi memuji kepedulian Kideco. “Memang Kideco selalu

ingin memberikan sumbangan untuk kemajuan daerah kita, sudah tentu kita sangat berterima kasih sekali,” kata Ridwan. Ridwan juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada masyarakat Batu Kajang, sebab tanpa dukungan penuh mereka pembangunan jalan jalur dua di Desa Batu Kajang mustahil akan terwujud. “Kerjasama Pemkab, Kideco dan masyarakat lah yang baik akan memberi hasil maksimal terhadap proyek ini,” ucapnya. Banyak manfaat yang nantinya akan dirasakan, salah satunya memberi kenyamanan kepada pengguna jalan. Sedangkan dari sisi estetika, wajah Desa Batu Kajang nantinya akan jauh lebih bagus lagi, lebih rapi, lebih tertata dan lebih nyaman. Pada tanggal 28 Oktober 2009 atau 698 hari setelah proyek pembangunan jalan dua jalur resmi dimulai, Bupati Paser HM Ridwan Suwidi bersama Presiden Direktur Kideco Kim Dal Soo, Ketua DPRD Paser H Kaharuddin menekan tombol sirene menandai diresmikannya penggunaan jalan jalur dua Batu Kajang. Dalam kata sambutannya di Gedung Serbaguna Batu Kajang, Ridwan kembali mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas partisipasi Kideco membangun jalan dua jalur Batu Kajang. “PT Kideco ibarat matahari yang tak henti-hentinya memberi cahaya kepada masyarakat Paser pada umumnya, Batu Kajang sekarang menjadi kota mini yang indah. Sebagai ucapan terima kasih kami, Jalan dua jalur Batu Kajang saya beri nama Jalan Kideco,” kata Ridwan pada waktu itu. (adv)

Percepat Pembangunan Ekonomi KEHADIRAN PT Kideco Jaya Agung (Kideco) berpengaruh positif terhadap perkembangan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Paser, terlebih lagi bagi masyarakat Desa Batu Kajang. Meski berstatus desa, Batu Kajang sekarang menjadi kota mini yang cantik karena termotivasi oleh pelebaran jalan (Jalur dua Batu Kajang-red). Hal ini seperti diungkapkan mantan Camat Batu Sopang Ir Amiruddin Ahmad MAP yang sekarang menjabat Kepala Bagian Pembangunan Setkab Paser. “Batu Kajang bisa

dikatakan pusat aktivitas operasional tambang batubara Kideco, itu bisa kita lihat dari banyaknya karyawan Kideco dan karyawan sub kontraktor Kideco yang tinggal di Batu Kajang,” katanya. Selain itu, lanjut Amiruddin, setiap tahun jumlah penduduk Desa Batu Kajang semakin meningkat, apabila akhir tahun 2008 cuma berpenduduk sebanyak 9.000 jiwa, maka akhir September 2009 meningkat menjadi 14.000 jiwa. Dan semakin berkembang pesat setelah Batu Kajang memiliki jalan dua jalur. “Disamping tertata rapi, jalan dua jalur Batu Kajang memberi kenyamanan terhadap pengguna jalan. Dan aktivitas ekonomi Desa Batu Kajang semakin berkembang. Seperti, bengkel, rental mobil, warung makan dan

lainnya. Bahkan fasilitas seperti perbankan, klinik kesehatan dan kredit kepemilikan rumah pun telah berkembang di Batu Kajang,” terangnya. Lebih dari itu sesungguhnya, dengan pelebaran jalan menjadi dua jalur ini sudah menjadi cikal bakal Batu Kajang menjadi sebuah kota. Amiruddin menambahkan, Kideco juga membantu pembangunan Masjid Raya Assalam Batu Kajang, membangunkan Gedung Serbaguna disamping SMA Negeri 1 Batu Sopang. “Masih banyak bantuan Kideco dalam mempercepat pembangunan di Batu Sopang yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, tentunya kita sangat berterima kasih atas kepedulian Kideco,” tambahnya. (adv)

KIDECO REALISASIKAN BANTUAN GENSET 625 KVA PT. Kideco Jaya Agung (Kideco) kembali mewujudkan komitmennya sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang dan operasional perusahaan, dengan menyerahkan bantuan satu unit mesin genset 625 KVA/500 KW kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. “Ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami terhadap pelaksanaan program Corporate Social Resposibility (CSR) di wilayah Kabupaten Paser”, hal tersebut diungkapkan Direktur Umum Kideco, Irawan Z.A. saat melakukan serah terima penitipan barang bantuan mesin genset tersebut kepada Kepala PLN Batu Kajang, Suratiman, selasa tanggal 8 Juni 2010. Bantuan mesin genset tersebut merupakan barang hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada PLN Batu Kajang. Bantuan genset merk MAN type D2842 LE 201 yang dikopel dengan Generator Marelli 625 KVA, 380/220 V, 3 phase, 0.8 PF, 50 Hz, 1500 Rpm, Electric starting, radiator cooling (germany) yang diimpor langsung dari Jerman dan generatornya juga diimpor dari

Italia. Pengadaan genset seluruhnya bernilai 65,000 Euro dan merupakan kelanjutan dari bantuan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) jalan dua jalur Batu Kajang yang menelan biaya lebih dari 800 juta rupiah untuk pekerjaan jaringan instalasinya. Saat ini unit genset sudah berada di power house PLN Batu Kajang untuk dilakukan proses sinkronisasi oleh pihak PLN setelah itu akan dilakukan proses commissioning dan running test yang nantinya akan dihadiri oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Pemerintah Kecamatan Batu Sopang, PLN Cabang Tanah Grogot, PLN Batu kajang, Kideco dan teknisi dari perusahaan importir genset tersebut. Menurut Sekcam Batu Sopang, Arifuddinsyah pihaknya sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada

Kideco atas bantuan genset ini, Selain untuk mensupply kebutuhan PJU jalan dua jalur, sisa daya genset ini dapat dipergunakan untuk mengatasi krisis listrik yang dialami oleh warga masayarakat Batu Kajang dan sekitarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Danramil dan Kapolsek Batu Kajang “ini bentuk kepedulian Kideco dan keberadaan Kideco sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, ini juga sekaligus bukti komitmen Kideco terhadap masyarakat”. Setelah nanti proses serah terima barang atas hibah dari Kideco ke Pemkab Paser dan proses commisioning & running test berhasil, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, operasional, pemeliharaan dan keamanan akan menjadi tanggung jawab pihak Pemkab Paser dan PLN. Bantuan mesin genset tersebut merupakan bantuan genset yang kedua kalinya, setelah tahun 2004 silam Kideco menyerahkan bantuan satu unit mesin genset dengan merk dan daya yang sama kepada PLN Batu Kajang melalui Pemkab Paser.(adv)

Biaya Pembangunan Rp 32 Miliar • Gunakan Asphalt Setebal 10 Cm JALAN dua jalur Batu Kajang dibangun dari sumber dana Community Development (Comdev) PT.Kideco Jaya Agung (Kideco) sebesar Rp 32 miliar, pembiayaan ini belum termasuk penyempurnaan fasilitas yang ada di dalamnya. Sedangkan jalan dua jalur Batu Kajang memiliki desain yang terdiri dari asphalt hotmix dengan parit disisi kiri dan kanan jalan serta penutup parit konsentrate yang juga berfungsi sebagai trotoar. Lebar jalan 12 meter, sehingga masing-masing jalur memiliki lebar 6 meter, adapun panjang jalan empat kilometer. Untuk asphalt jalannya sendiri terdiri dari dua lapis, ACBC (Asphalt Concrete Base Course) setebal 4 centimeter (Cm),

sehingga ACWC (Asphalt Concrete Woring Course) dengan ketebalan rata-rata 6 Cm, sehingga asphalt jalan dua jalur Batu Kajang memiliki ketebalan masing-masing 10 Centimeter. Sementara itu, Direktur Umum Kideco Irawan ZA mewakili Manajemen Kideco mengatakan, pembangunan jalan dua jalur Batu Kajang merupakan salah satu bentuk partisipasi Kideco terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. “Kideco ingin terus tubuh dan berkembang maju bersama pemerintah dan masyarakat, kita (Kideco) berharap kerjasama yang baik ini terus terpelihara, sehingga dukungan kita dalam pembangunan ekonomi di

Kabupaten Paser terus tubuh dan berkembang,” kata Irawan. Lebih dari itu, Kideco juga ingin

memberikan sumbangan bagi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Paser. (adv)

Ungkapan Hati Masyarakat Ikut Bangga

Kebanggan Bersama

Pada saat penggunaan jalan dua jalur Batu Kajang diresmikan, saya merasa bersyukur karena harapan masyarakat Batu Kajang akhirnya bisa terwujud. Masyarakat Batu Kajang sudah lama menginginkannya, dan sebagai mantan Camat Batu Sopang saya ikut berbangga atas keberhasilan proyek pembangunan jalan dua jalur Batu Kajang, wujud keberhasilan masyarakat Batu Kajang dalam mencapai cita-cita mereka.

Drs Chandra Irwandi Msi Camat Batu Sopang Periode 2005 - 2009

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana untuk siapa saja, tentunya semua harus menjaga dan merawat fasilitas umum, dalam hal ini jalan dua jalur Batu Kajang. Dalam pandangan saya, jalan dua jalur Batu Kajang menjadi kebanggan masyarakat Kecamatan Batu Sopang, khususnya Batu Kajang, karena jalan dua jalur Batu Kajang perwujudan dari persatuan dan kesatuan dalam membangun daerah.

HM Aksa Arsyad Anggota DPRD Paser

Hartini Warga Batu Kajang

Jadi Rapi dan Indah

Sangat Bermanfaat

Keberadaan PT Kideco Jaya Agung sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Batu Sopang, terlebih lagi di Desa Batu Kajang. Banyak yang disumbangkan Kideco, membantu pembangunan rumah ibadah, sarana pendidikan dan lainnya, ditambah dengan jalan dua jalur membuat Desa Batu Kajang jadi rapi, tertata dan terlihat indah. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kideco.

Sebagai warga Desa Kasunai, tetangga Desa Batu Kajang, saya merasakan sekali manfaat jalan dua jalur Batu Kajang. Kepadatangan arus lalu lintas menjadi berkurang karena jalan diperlebar, sehingga memberi kenyamanan bagi pengguna jalan.

Slamet Warga Desa Kasungai Kecamatan Batu Sopang


Super Ball

Efek Scherzinger PEMBALAP McLaren, Lewis Hamilton relatif tak terlalu diperhitungkan di Australia GP yang jadi balapan perdana Formula One (F1) musim ini. Kondisi mobilnya, MP4-26, dinilai tak terlalu mendukung untuk ngebut di Alber t Park, Melbourne, Minggu (27/ 3). Namun, kehadiran dan ciuman dari sang kekasih, Nicole Scherzinger menjadi tambahan energi hingga juara dunia F1 2008 ini melesat, dan akhirnya jadi runner-up.

Halaman 25

Selasa, 29 Maret 2011

BELANDA

Ulasan Van Marwijk

HUNGARIA

Ulasan Egervari

Respek Saya selalu katakan bahwa kami akan selalu respek terhadap siapapun lawan yang kami hadapi. Ini akan tetap menjadi keseimbangan antara kepercayaan diri dan peluang kami untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. Hungaria masih terlihat sebagai tim yang bagus, mereka memiliki skuad yang beda dengan yang pernah kami lawan tahun lalu. Mereka tetaplah tim yang bisa membuat kami berada dalam posisi berbahaya. Saya tidak memiliki beberapa anggota skuad yang mengalami cedera. Ini sudah bisa kami buktikan di pertandinganpertandingan sebelum ini. Ada banyak pemain yang bisa kami jadikan (cen) alternatif.(cen) *) Ber t van Mar wijk, Pelatih Belanda, dilansir soccerway.com

VS

AP PHOTO/LUCA BRUNO

Berat SA YA masih SAY memikirkan masalah berat yang dialami Dzsudzsak. Ini membuat posisi kami makin sulit saat butuh kemenangan dan butuh pemain yang kuat dalam menyerang untuk membongkar pertahanan Belanda. Pertandingan datang di saat kami berada dalam kondisi yang kurang baik, tapi apapun harus kami hadapi. Ada banyak evaluasi kami lakukan setelah laga di Budapest, para pemain harus tetap memasuki Amsterdam Arena dengan kepala tegak dan keluar dengan ekspresi sama. Ini penting buat (cen) percaya diri.(cen) *) Sandor Eger vari, Pelatih Hungaria, dilansir UEFA.com

MA T CH BA CK GR OUND MAT BACK CKGR GROUND ■ September 2010 lalu, Belanda mengalahkan Hungaria dengan skor telak 6-1 di Amsterdam Arena. Mental pasukan Belanda dipastikan makin membumbung tinggi setelah di pertemuan lima hari lalu mereka kembali menang dengan skor telak 4-0 di markas Hungaria. ■ Terlalu sulit bagi Hungaria untuk menang atas Belanda. Kekalahan terakhir di kandang makin memperpanjang rekor head to head dengan kekalahan tujuh kali dalam 14 pertemuan terakhir melawan Belanda. KONDISI TIM ■ Belanda masih takkan diperkuat, Marteen Stekelenburg, Mark van Bommel, Arjen Robben, dan Klass-Jaan Huntelaar. Namun kondisi ini tak memiliki pengaruh cukup signifikan dengan kehadiran pemain-pemain muda. ■ Balazs Dzsudzsak hampir dipastikan tidak bisa tampil di pertandingan ini setelah mengalami cedera usai bermain melawan Belanda, Sabtu lalu. Pelatih Hungaria, Sandor Egervari, hanya bisa memaksimalkan striker Attila Tokoli sebagi tukang gedor. PEMAIN KUNCI

Live on TV BELANDA VS HUNGARIA Rabu (30/03) pukul 02.00 WITA

■ Absennya Mark van Bommel membuat Nigel de Jong memiliki peran penting dalam skuad Belanda. Jika Belanda tetap bermain dengan formasi 4-3-3, De Jong akan menjadi satu-satunya gelandang bertahan yang bertugas menyeimbangkan serangan dan pertahanan. Belanda biasanya bermain dengan dua gelandang bertahan.

SEMEN PPADANG ADANG VS PERSIJAP

Rabu (30/03) pukul 20.00 WITA

■ Vladimir Koman bermain cukup lugas di pertemuan melawan Belanda lalu. Tapi sayang ia kalah bersaing dengan gelandang Belanda. Kunci sukses Hungaria mengatasi Belanda akan sangat ditentukan oleh Koman bersaing dengan para pemain tengah (cen) Belanda.(cen)

PERSIJA VS PERSIPURA Kamis (31/03) pukul 16.30 WITA

HANYA lima hari setelah tim Robben, yang berperan cukup nasional Belanda membantai vital dalam sistem serangan dari Hungaria 4-0 dalam laga sisi sayap kiri. kualifikasi Grup E Euro 2012 Seperti julukan The Flying di Budapest, kedua tim akan Dutchman yang selama ini kembali bertanding dengan melekat pada tim Belanda, Live On Belanda giliran sebagai tuan Afellay memainkan perannya rumah di Amsterdam Arena, sebagai pemain sayap yang Rabu (30/3) dini hari. mampu membawa Belanda fly Rabu (30/03) Kemenangan telak itu pukul 02.00 WITA (terbang) saat menyerang. membuktikan Belanda tetap Pemain berusia 22 tahun ini tangguh meski tampil tanpa Maarten rajin membongkar pertahanan lawan, Stekelenburg, Mark van Bommel, Arjen memberikan umpan matang, sekaligus Robben, dan Klaas-Jan Huntelaar. De mencetak gol. Dalam lima laga di Oranje masih memiliki bintang-bintang kualifikasi Euro 2012, Afellay telah lain yang tak kalah bersinar. mencetak tiga gol dan menyumbang Satu di antaranya adalah Ibrahim satu assists. Afellay. Pemain Barcelona itu tampil “Afellay adalah pemain yang gemilang saat dipercaya menempati pos fantastis. Saya mengucapkan banyak

Menuju Rekor Sempurna Main: 5=Menang: 5=Seri: 0=Kalah: 0=Memasukkan: 16=Kemasukan: 2 M S K

Laga Sisa 4-0 4-1 1-0 2-1 5-0 vs Hungaria (K) 29/03 02/09 vs San Marino (K) vs Finlandia (T) 06/09 vs Moldova (K) 07/10 25/03 09/03 06/03 03/03 27/02 vs Swedia (T) 11/10 San Marino Finlandia Moldova Swedia Hongaria

terima kasih kepadanya. Ia pandai menciptakan peluang, melakukan passing akurat, dan mencetak gol. Ia masa depan Belanda,” puji wing back Belanda, Gregory van Der Weil, dilansir UEFA.com. Satu gol disumbang Afellay pada pertemuan pertama ke gawang Hungaria. Ia diharapkan memainkan peran serupa saat Belanda bertemu kembali dengan Hungaria di depan fans De Oranje. Kemenangan atas Hungaria akan membawa Belandang terbang ke putaran final Euro 2012 di Polandia/Ukraina. Dengan hasil sempurna di lima laga kualifikasi, mengumpulkan 15 poin, Belanda dipastikan lolos jika kembali mampu menaklukkan Hungaria. “Kami harus fokus di pertandingan ini. Hungaria masih berada di urutan dua klasemen, mereka tim yang bagus. Tapi kami punya pemain-pemain berkualitas. Kami harus main seperti di pertemuan pertama lalu karena mereka kini takut sama kami,” kata Eljero Elia, pemain pengganti Afellay di pertemuan pertama melawan Hungaria lalu. Sementara kubu Hungaria makin terjepit setelah kekalahan di laga kandang. Apalagi mereka akan kehilangan pemain penting Balazs

Belanda Bukan Barcelona

BARCELONA menjadi trademark gaya total football modern dunia. Permainan cantik dengan penguasaan bola dan menyerang total ala Barcelona telah banyak ditiru oleh tim-tim lain. Bahkan Belanda sebagai pencetus total football telah dituding meniru gaya bermain

Barcelona. Namun tudingan ini segera dibantah oleh playmaker Belanda, Wesley Sneijder, yang tidak terima timnya dikatakan mengadopsi gaya bermain Barcelona. Pemain Inter Milan itu menyebut Belanda bermain dengan gaya De Oranje bukan

gaya Barcelona. “Saya tidak mau style kami bermain disamakan dengan Barcelona. Anda tidak bisa membandingkan style kami dengan tim manapun. Kami bermain seperti tim gaya tim Oranje,” kata Sneijder dilansir Goal.com.

Afellay di PSV Eindhoven. Kapten Hungaria Zoltan Gera berharap rekan-rekannya segera melupakan kejadian buruk di Budapest, Sabtu lalu. Gera juga tak ingin rekan-rekannya mengingat masa kelam kalah 6-1 atas Belanda di Amsterdam Arena dalam sebuah laga uji coba September lalu. Pemain Fulham (Inggris) ini menyebut peluang timnya untuk menang atas Belanda masih sangat terbuka. “Saya melihat ada sesuatu yang beda pada pertandingan Selasa nanti. Ini harus kami yakini, di mana pun pertandingan pasti ada peluang yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.(Tribunnews/cen)

Dzsudzsak akibat cedera. Dzsudzsak adalah penyerang Hungaria paling berbahaya yang main cukup bagus di pertemuan pertama lalu. “Kami tidak bisa lagi mengharapkan Dzsudzsak di Amsterdam Arena, kami segera mencari solusi ketidakhadirannya. Tim harus datang ke Amsterdam dengan membuang semua perasaan takut, kami harus berani dan tanpa beban,” kata defender Hungaria Roland Juhasz kepada UEFA.com. Kehilangan Dzsudzsak jadi kerugian besar bagi Hungaria. Ia adalah pemain yang akrab dengan sepakbola Belanda. Dzsudzsak, pernah bermain satu tim dengan

Pencetak Gol Dirk Kuyt

Klaas-Jan Huntelaar 3

8

1

Robin Van Persie

1

2 Rafael Van der Vaart 1 Ruud van Nistelrooy

Ibrahim Afellay

Daftar Assists 4 Gregory van der Wiel 2 Rafael van der Vaart 1 Klaas-Jan Huntelaar

Wesley Sneijder 3

Sneijder menyebut ball posession yang ditunjukkan Belanda saat laga melawan Hungaria di Budapest lalu bukanlah ball posession ala Barcelona tapi dominasi permainan Belanda yang menurutnya cukup (Tribunnews/cen) mengejutkan.(Tribunnews/cen)

Dirk Kuyt

2

Robin van Persie

1

1

Ibrahim Afellay

LATIHAN - Timnas Belanda menjalani latihan di Stadion Kuip, Rotterdam, Senin (28/3), untuk persiapan melawan Hungaria. Tampak pemain Belanda, Ruud van Nistelrooy, John Heitinga, Wesley Sneijder, Joris Mathijsen, dan Rafael van der Vaart mengangkat gawang (1). Striker Robin van Persie bermain dengan anaknya, Shaqueel, seusai latihan (2). DAYLIFE


TRIBUN KALTIM 29 MARET 2010