Page 1

Harga Eceran

Rp 2.000 Langganan: Rp 55.000/bulan (Luar Samarinda dan Balikpapan ditambah Ongkos Kirim) Berlangganan Hub: 0542-7020151, 0541-202416

INDEPENDEN & KREDIBEL

No.045/Tahun 9

RABU, 22 JUNI 2011

e-mail: redaksi@tribunkaltim.co.id

join us: us: add tribunkaltim.co.id

follow us: @tribunkaltim

epaper.tribunkaltim.co.id

32

Halaman

Uang Tebusan sudah Dikirim ■ RI Indonesia Bayar Diyat Rp 4,7 Miliar ■ Selamatkan Darsem dari Hukuman Pancung ”Dana sudah dikirimkan ke KBRI di Riyadh untuk pembayaran diyat bagi Darsem.” Michael Tene, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI

JAKARTA, TRIBUN Kementerian Luar Negeri mengirim uang sejumlah Rp 4,7 miliar untuk pembayaran diyat atau uang kompensasi pembebasan Darsem binti Daud, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang dipidana

Saudi Minta Maaf

● Bersambung Hal 9

Lima Usulan DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati moratorium (penghentian sementara) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara-negara yang belum menandatangani nota kesepahaman ● Bersambung Hal 9

TRIBUNNEWS/HERUDIN

Puluhan aktivis LSM pemerhati masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) dan berbagai LSM lainnya berunjukrasa di depan Kedubes Arab Saudi Jakarta Timur mengecam hukuman pancung kepada tenaga kerja wanita (TKW), Ruyati binti Satubi, Selasa (21/6/2011). Unjukrasa yang juga diikuti putri sulung Ruyati, Een Nuraeni, meminta pemerintah mengusir Dubes Arab Saudi.

Putri Ruyati Histeris di Kedubes TIDAK terima sang ibunda dipancung pemerintahan Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan, Nuraeni (35), putri pertama Ruyati bin Satubi melancarkan protes dengan berunjuk rasa di depan Kedutan Besar Arab, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Selasa (21/6).

Nazar Serang Andi ● Sebut Terlibat Proyek di Kemenpora Triliunan Rupiah JAKARTA, TRIBUN - Dari tempat rahasianya di Singapura, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Andi M kembali melancarkan serangan pada koleganya di Partai Demokrat. Kali ini yang menjadi sasaran adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Mallarangeng. Nazaruddin menuding Andi terlibat dalam sejumlah proyek di Kementerian

Negara Pemuda dan Olahraga yang dipimpinnya. Nilainya, kata Nazaruddin, triliunan rupiah. “Saya akan buka semua proyek di ANT Menpora yang direkayasa sama Komisi X. Angelina (Sondakh) dan Wayan Koster dan Mirwan Amir, serta menterinya, Andi Mallarangeng,” kata Nazaruddin melalui pesan BlackBerry Messenger (BBM), Selasa (21/6). Politisi yang belum pulang-pulang dari

Singapura ini menuduh Andi terlibat dalam proyek pembangunan stadion di Palembang, Ambalang, yang menelan biaya Rp1,2 triliun. “Nilai paketnya ini harus dibuka oleh KPK,” ujarnya. Tak hanya itu, Nazaruddin juga menuding Andi terlibat dalam penyelewengan proyek pengadaan alat-alat olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai total Rp 75 miliar. Andi membantah keras tuduhan itu. “Saya hanya menjalankan tugas pokok ● Bersambung Hal 8

IA histeris, memaki dan menghujat pemerintah Arab Saudi yang masih menggunakan hukum pancung. Ia juga berteriak mengusir Dubes Arab Saudi untuk Indonesia agar

angkat kaki dari Jakarta. Dalam aksinya, Nuraeni didampingi aktivis Migrant Care dan pemerhati ketenagakerjaan wanita ● Bersambung Hal 9

2 Hari Rp 25 Milar ● Transaksi Pasar Lelang di Penas TENGGARONG, TRIBUN Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XIII menjadi ajang tepat untuk memperkenalkan komoditi pertanian andalan suatu daerah. Tak hanya sebagai ajang promosi, di Penas ini juga para petani bisa langsung bertransaksi dengan pembeli. Pasar Lelang Forward merupakan salah satu media promosi sekaligus tempat transaksi antar pelaku usaha pertanian. Tak tanggungtanggung, nilai transaksi yang berhasil dicetak di Pasar

Lelang Forward ini hampir mencapai Rp 25 miliar dalam dua hari. Pasar Lelang Forward hanya digelar selama dua hari yakni 20-21 Juni. Kendati jumlah transaksi yang terjadi di hari kedua kemarin lebih banyak, namun besaran nilai transaksi terbanyak terjadi di hari pertama pasar lelang dibuka yakni sebesar Rp 24,4 miliar. “Hari kedua ini kita ada 11 transaksi artinya terjadi 11 deal antara penjual dan ● Bersambung Hal 9

DUTA Besar Arab Saudi untuk Indonesia meminta maaf atas hukuman pancung terhadap TKW asal Indonesia, Ruyati, yang dilakukan Sabtu pekan lalu. Dubes Saudi juga menyesalkan eksekusi dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak KBRI. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, mengungkapkan permintaan maaf itu disampaikan Dubes Saudi, Abdulrahman Moham-

med Amin A AlKhayyat kepada direktur Timur Tengah Kemlu, Ronny Yuliantoro, Senin (20/6) lalu. Awalnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang akan menemui Khayyat, namun Marty saat itu tengah melakukan sidang dengan anggota Komisi I DPR RI. “Dalam pertemuan tersebut kami sampaikan kecaman dan ● Bersambung Hal 9


CMYK

2

tribun bisnis

RABU 22 JUNI 2011

Pesan 50 Airbus A320 PT Garuda Indonesia Tbk melakukan pembelian 50 pesawat baru Airbus tipe A320 seharga 2,2 miliar dolar AS. Pesawat-pesawat baru ini akan digunakan oleh anak usahanya yaitu Garuda Citilink. Penandatanganan perjanjian jual-beli pesawat ini dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Emirsyah Sattar dengan Chief Operating Officer Airbus John Leahy di sela Paris Air Show di Le

Bourget Airport, Paris, Selasa (21/6). “Pembelian ini bakal membantu Garuda untuk mengembangkan Citilink yang peluangnya bagus,” katanya. Emir mengatakan dari 50 pesawat yang dibelinya ini, sebanyak 25 pesawat berstatus ‘firm order’ sedangkan yang 25 lagi bersifat ‘option’. Rencananya, 25 pesawat yang sudah ‘firm order’ ini akan dikirimkan ke Garuda pada 2014 hingga

2018, masing-masing 5 pesawat setiap tahunnya. Dari 25 pesawat yg sudah ‘firm order’ ini, sebanyak 15 pesawat merupakan A-320 Standar dan 10 pesawat A-320 Neo. Saat ini Citilink mengoperasikan enam pesawat Boeing 737-300 dan 400 dan melayani penerbangan di delapan kota yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, Balikpapan, Makassar, dan Medan. (dtc)

Ekspansi Rute, Sriwijaya Air Beli 20 Jet Embraer 190

NET

Jet Embraer 190

JAKARTA, TRIBUN - PT Sriwijaya Air secara resmi memesan sebanyak 20 pesawat jet Embraer 190 (E 190) dengan hak untuk pembelian lebih dari 10 pesawat. Pemesanan tersebut diumumkan oleh Embraer dalam rilis tertulisnya, Selasa (21/6), bersamaan dengan pergelaran Paris Air Show 2011. Disebutkan dalam keterangan tersebut, nilai total dari perjanjian kesepakatan sesuai daftar harga adalah sebesar 856 juta dolar AS berdasarkan kondisi ekonomi di bulan Januari, dan jika semua hak atas pembelian tersebut direalisasikan, akan mencapai

1,28 miliar dolar AS. Presiden Penerbangan Komersil Embraer, Paulo César de Souza e Silva, mengatakan, pemesanan ini sangat penting bagi kemampuan Embraer. Selain itu, akan lebih meningkatkan pemakaian E 190 untuk dapat beroperasi dalam lingkungan geografis yang beragam seperti Indonesia. “Di Indonesia penerbangan menjadi sarana yang penting untuk menghubungkan bisnis utama dengan pusat pariwisata dan hal ini merupakan langkah besar. Kami sangat senang Sriwijaya dapat memanfaatkan kualitas terbaik pesawat E190 untuk

mencapai strateginya,” kata Paulo. E190 Sriwijaya Air akan dilengkapi dengan 100 kursi dalam konfigurasi singleclass. Maskapai ini mengidentifikasi kebutuhan armadanya atas pesawat 100kursi untuk menggantikan armada yang berukuran kecil, mencapai tujuan ekspansi, menambah frekuensi baru di pasar domestik, serta merintis layanan nonstop terbaru di seluruh wilayah. CEO Sriwijaya Air, Chandra Lie, menambahkan, pihaknya memilih Embraer 190 karena sesuai dengan strategi perusahaan, yaitu untuk pengembangan pasar baru tanpa henti di mana hal ini menjadi tidak ekonomis apabila menggunakan pesawat yang lebih besar. Sriwijaya Air bermaksud mengoperasikan E190 di Cengkareng, Balikpapan, Makassar, Surabaya, dan Medan. Pesawat jet ini memberikan fleksibilitas bagi Sriwijaya Air untuk beroperasi di rute antarkota dengan jarak hingga 2.300 mil laut (4.260 kilometer). (tribunnews.com)

DOK

Konter pembelian tiket Citlilink. PT Garuda Indonesia mengaku siap untuk bersaing di sektor penerbangan murah di Indonesia dengan cara melakukan peluncuran kembali anak usahanya Garuda Citilink.

Garap Penerbangan Berbiaya Murah ! Garuda ’Sulap’ Citilink PARIS, TRIBUN - PT Garuda Indonesia mengaku siap untuk bersaing di sektor penerbangan murah di Indonesia. Cara yang dilakukan adalah melakukan peluncuran kembali anak usahanya Garuda Citilink. Direktur Utama Garuda Emirsyah Sattar mengatakan, bulan depan ia akan mengumumkan tim manajemen baru di Garuda Citilink. “Bulan depan kita akan mengganti Citilink dengan tim yang baru. Tunggu

saja,” ujar Emirsyah serius saat ditemui usai penandatanganan pembelian 50 pesawat Airbus di Le Bourget Airport, Paris, Selasa (21/6). Emirsyah mengatakan dirinya serius untuk menggarap penerbangan murah di Indonesia yang saat ini masih dikuasai oleh salah satu maskapai asing. Sampai saat ini, Emirsyah mengakui Garuda Citilink belum memberikan sumbangan signifikan kepada Garuda. Karena itu Garuda membeli

50 pesawat Airbus baru untuk anak usahanya tersebut. “Selama ini Citilink kurang signifikan karena baru punya 8 pesawat. Kita bakal serius dengan menambah pesawat baru,” jelas Emirsyah. Dia menambahkan, potensi bisnis penerbangan di Indonesia masih sangat besar khususnya untuk penerbangan murah. “Dari 250 juta penduduk di Indonesia, sampai saat ini baru sekitar 4% yang menggunakan jasa pesawat. Karena itu kita beli 50

pesawat ini untuk Citilink,” kata Emirsyah. Dana yang dikeluarkan Garuda memang tidak mainmain untuk pembelian 50 pesawat ini, Garuda harus merogoh dana 2,2 miliar dolar AS. “Dana bisa kami dapatkan dari lessor atau credit agency. Dari mana saja, yang penting siap,” tutur Emir. Selain itu dana pembelian pesawat ini juga akan diambil hasil dari hasil IPO Garuda di awal tahun ini. (dtc)

Riset Nielsen di 5 Kota Besar

Kaum Pria Mulai Menikmati Shopping PRILAKU berbelanja masyarakat Indonesia setiap tahun semakin royal dan tak terkontrol. Berdasarkan hasil survei, para konsumen saat ini berbelanja sedikit sekali menggunakan daftar belanja dan cenderung tanpa perencanaan dan implusif.

ANTARA/PRASETYO UTOMO

BII MOBILE BANKING - SVP Electronic Transaction Channel Group Bank Internasional Indonesia (BII) Laksono (kiri), Direktur Pelaksana e Mobile Indonesia Laurensius Sutanto (tengah) dan Direktur Perbankan Konsumer BII Stephen Liestyo (kanan) mencoba layanan BII Mobile Banking saat peluncurannya di Jakarta, Selasa (21/ 6). BII Mobile Banking memiliki koneksi degan semua jaringan elektronik di Indonesia dan mempunyai fitur unggulan transfer online dan realtime ke lebih dari 80 bank di bawah jaringan ATM bersama, Prima dan Alto.

Pemerintah Restui Harga Elpiji Naik JAKARTA, TRIBUN Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberi sinyal setuju atas rencana PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg dan 50 kg. Namun, besaran dan waktu naiknya belum ditentukan. Demikian disampaikan Mustafa Abubakar, selaku Menteri BUMN ketika ditemui wartawan di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (21/6). ‘’Prinsip kita sependapat untuk mengurangi beban kerugian dari Pertamina,’’ singkat Mustafa. Ia mengatakan, mengenai rencana besaran kenaikan elpiji tersebut dan kapan

diberlakukannya masih terus dikaji oleh pihak terkait. ‘’Itu masih dikaji Kemenkeu (Kementerian Keuangan), KESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Pertamina,’’ jelasnya. Pertamina sendiri mengaku sudah mendapatkan izin untuk menaikkan Elpiji 50 kg. Pihaknya berencana menaikkan elpiji 12 kg dengan cara bertahap, sehingga diharapkan bisa menekan kerugian Pertamina hingga Rp 2 triliun. Sejauh perkembangan yang berjalan, pihak Kementerian ESDM masih mengusahakan agar kenaikan Elpiji 12 kg tersebut ditahan terlebih dahulu. Mengingat

nantinya dapat mempengaruhi siklus perekonomian nasional. ‘’Kita tidak bisa semudah itu memutuskan, memang waktu itu ada permintaan Pertamina menaikkan (elpiji 12 kg), tapi kami minta jangan, tahan dulu,’’ kata Evita Legowo, selaku Direktur Jenderal Minyak dan Gas KESDM beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Pertamina mengaku selalu mengalami rugi tiap tahun atas penjualan elpiji 12 kg. Triwulan pertama 2011, perusahaan migas lokal tersebut merugi Rp 1 triliun, dan kerugian diperkirakan bisa membengkak menjadi Rp 4,7 triliun di akhir 2011. (dtc)

NIELSEN mencatat dalam waktu 7 tahun, semenjak 20032010, orang-orang yang berbelanja tanpa membuat daftar harga terus meningkat. Bahkan trennya meningkat hingga dua kali lipat. Menurut Associate Director retailer Service Nielsen, Febby Ramaun semenjak tahun 2003 ke tahun 2010 jumlah orang yang berbelanja tanpa menggunakan daftar belanjaan naik dari 10% menjadi 21%. “Yang belanja tanpa list naik dari 10% ke 21%, semakin tidak planning dan implusif,” ujarnya kepada wartawan di kantor Nielsen Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selasa (21/ 6). Menurut Febby, pada

CMYK

tahun 2010 lalu semakin sedikit masyarakat yang berbelanja dengan meggunakan daftar belanjaan. Pada tahun 2003, Febby mencatat masih ada sekitar 15% masyarakat yang mengaku menggunakan daftar belanjaan dan tidak akan membeli barang di luar daftar belanjanya. “Tahun 2003, ada 15% yang ketat dengan rencananya, jadi tidak akan beli barang di luar list yang dia bikin. Tapi tahun 2010 tinggal 5%,” jelasnya. Riset Nielsen juga menunjukkan kaum pria mulai menikmati kegiatan shopping. Tahun 2010 tercatat hanya 19 persen pria yang menjadi pelaku utama shopping, kini angkanya naik menjadi 26 persen. Pria makin menikmati kegiatan belanja, di mana sepertiganya mengaku benar-benar menikmati atau menyukai belanja. Hanya 15 persen pria yang tidak menyukai kegiatan belanja. Berbeda dengan perempuan, gaya pria berbelanja lebih tegas.

Biasanya mereka datang, lalu ambil barang yang dipilih, dan membayarnya. “Tidak ada waktu bagi mereka untuk melihat produk-produk lain, seperti yang dilakukan kaum wanita,” kata Febby. Selain itu, Nielsen mencatat penjualan 55 barang kebutuhan sehari-hari sampai dengan bulan April 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 11,1 persen. Jumlah penjualan yang terjadi sebesar Rp 49,195 miliar, sedangkan penjulan di tahun sebelumnya sekitar Rp 44,28 miliar. “Sampai bulan April mengalami pertumbuhan 11,1% dibandingkan JanuariApril tahun lalu,” ujarnya. Menurut Febby, dari barang kebutuhan sehari-hari tersebut, dibagi lagi menjadi dua, yaitu food dan nonfood. Untuk nonfood sendiri, mengalami pertumbuhan sebesar 9,2% dan penyumbang terbesarnya ada pada produk personal care yang

meningkat sebesar 13,7% Febby menambahkan, untuk kategori food, pertumbuhan paling besar ada pada produk minyak goreng kemasan yang secara jumlah yang tumbuh 27% dan nilai tumbuh 50,8%. Namun, Febby menyatakan semua jenis produk mengalami pertumbuhan dari kedua sisinya. “Secara uang dan jumlah semua menunjukkan tren positif,” tambahnya. Penelitian yang dijalani oleh Nielsen ini dilakukan di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Survei ini melibatkan 1.804 responden yang dipilih secara acak dengan kategori orang yang melakukan belanja di atas Rp 1.500.000 per bulan. Penelitian ini dilakukan dari pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 dengan menggunakan wawancara langsung. (kompas.com/dtc)


4

RABU 22 JUNI 2011

tribun finance & investment

RI Rawan Money Laundering ■ Bank Wajib Awasi Rekening Pejabat ■ Kebijakan Pemerintah Belum Efektif JAKARTA - Indonesia dinilai rawan sebagai tempat pencucian uang atau money laundering. Faktanya memang marak praktek pencucian uang di negeri ini. Sampai-sampai Financial Action Money Laundering memberi peringkat buruk pada Indonesia karena pemerintahannya tidak tidak efektif dalam menindak praktek pencucian uang. Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank BI Ahmad Berlian mengakui kondisi Indonesia yang rawan terhadap pencucian uang ini. Namun demikian, kerawanan itu dapat dicegah bila industri perbankan di Indonesia menjalankan lima pilar pokok, yakni faktor infrastruktur, kebijakan, prosedur, pengawasan, dan sumber daya manusia (SDM).”Tak cukup mengandalkan PBI [Peraturan Bank Indonesia],” katanya, Selasa (21/6). Selain itu, untuk mencegah tindakan pencucian uang, bankir harus benarbenar mengetahui profil nasabah dan sumber dana yang ditaruh di bank. “Profil nasabah harus di-mapping berdasarkan lokasi dan jenis usaha, akan kelihatan profil nasabahnya. Kalau ada yang kategori high risk, harus menggunakan aturan customer due dilligence (CCD),” jelasnya. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Untuk efektifitas penerapan CDD,

maka bank diharapkan menggunakan pendekatan berbasis resiko atau risk based approach (RBA) dalam mengelompokkan nasabah. Di luar penerapan lima pilar itu, bank juga diminta memberi perhatian khusus kepada rekening para pejabat. Sebab rekening pejabat masuk dalam kategori risiko tinggi atau high risk. Setelah melalukan berbagai langkah tersebut, bank juga diminta melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi yang

mencurigakan. “Bank juga harus bekerja sama dengan PPATK jika menemukan transaksi mencurigakan” ujar Ahmad. Menurut Ahmad, untuk bisa menjalankan semua rambu-rambu tersebut, bank butuh dukungan dari nasabahnya. “Dukungan itu dalam bentuk respon positif dari nasabah bila petugas bank menanyakan profilnya. Ini demi kepentingan nasabah sendiri agar terhindar dari kecurigaan melakukan pencucian uang,” katanya. (tribunnews/ugi)

Waspadai Asuransi dan Multifinance SKEMA Know Your Customer atau kenali nasabah anda ternyata belum bisa diterapkan pada industri asuransi dan pembiayaan atau multifinance. Belum adanya Sistem Informasi Debitur (SID) di kedua industri tersebut dapat menjadi celah praktek pencucian uang. “Industri multifinance dan asuransi tidak mempunyai rujukan data dari calon nasabah. Bisa dikatakan buta tentang calon nasabahnya. Data hanya disediakan oleh calon nasabah, tidak memiliki rujukan lain, tidak punya referensi data. Ini merupakan kelemahan penerapan know your customer di asuransi dan multifinance,” kata Ketua Bidang IT Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Josh Luhukay, Selasa (21/6). Menurut Josh, minimnya penerapan standar SID ini menjadi celah terjadinya praktek pencucian uang. Berbeda dengan bank, yang sudah memiliki SID yang berisikan 54

juta nasabah dengan data profil dan track record-nya. “Walaupun SID belum maksimal, setidaknya bank dapat menggunakan data tersebut,” tuturnya. Josh menyatakan, terdapat 161 juta penduduk yang layak diberikan kredit, pembiayaan, dan fasilitas penempatan, serta pengelolaan dana. “Namun 96 persen nasabah asuransi itu belum ada track record-nya. Jadi Sering kali terjadi permainan agen, broker, dan kedua indsutri tersebut kadang terkena penipuan karena data palsu,” ungkap Mantan Wakil Dirut Bank Danamon ini. Untuk itu Johs berharap Biro Kredit Swasta dapat segera terbentuk. Biro ini nantinya akan berisikan profil, track record empat jasa keuangan, yakni perbankan, multifinance, asuransi umum dan asuransi jiwa. “Jadi saling terintegrasi satu sama lain, ada upaya untuk Know Your Customer nantinya secara efektif,” katanya. (ugi)

KOMPAS/HERU

SRI

KUMORO

ASURANSI KENDARAAN - Petugas memeriksa kendaraan yang diasuransikan di perusahaan asuransi Allianz, Allianz Tower, Jakarta. Bisnis asuransi kendaraan bermotor mendominasi pendapatan premi bruto industri asuransi umum dan reasuransi nasional hingga 29,41 persen pada 2010.

BRI Modali Medco Rp 1,26 T JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk siap membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi PT Medco Enegeri International Tbk sebesar 140 juta dollar atau setara dengan Rp 1,26 triliun. Fasilitas pinjaman (tandby loan) yang diberikan BRI ke Medco tersebut bertenor lima tahun dengan bunga berbasis LIBOR (London Inter Bank Offering Rate) tiga bulan. “Perseroan berencana menggunakan fasilitas pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman-pinjaman yang akan jatuh tempo,” ujar Direktur Keuangan Medco Energi Syamsurizal Munaf dalam keterangan tertu-

lis, Selasa (21/6). Selain untuk refinancing, fasilitas pinjaman itu juga akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan penggunaan lain yang diperlukan Medco. Menurut Syamsurizal, fasilitas pinjaman dari BRI ini menunjukkan kemampuan Medco Energi dalam memperoleh fasilitas pendanaan serta kepercayaan perbankan Indonesia terhadap komitmen Medco dalam mengembangkan bisnis minyak dan gas, maupun bisnis energi terkait lainnya. Selain itu juga merupakan salah satu strategi perseroan dalam hal pendanaan.”Ketersediaan fasilitas

pinjaman akan memudahkan Medco Energi untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan sewaktu-waktu guna membiayai kembali pinjaman yang ada atau mendanai modal kerja perseroan agar dapat terus tumbuh secara berkesinambungan,” ungkapnya. Medco Energi Internasional pada 2010 membukukan laba bersih 83,06 juta dollar AS atau naik 331,9 persen dibanding 2009 yang sebesar 19,23 juta dollar AS. Keuntungan yang diterima perusahaan, terutama karena penjualan saham anak usahanya, Tomori E&P Limited, sebesar 250,7 juta dollar AS. (tribunnews/ugi)


tribun facebook

Sampaikan Komentar Anda melalui Tribun Kaltim Interaktif di Facebook

RABU 22 JUNI 2011

5

Topik Besok Melihat banyaknya kasus penyiksaan TKI yang terjadi di Arab Saudi, banyak pengamat menilai pemerintah perlu mengambil sikap moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Sikap tegas perlu ditunjukkan seperti Australia yang mengancam memberhentikan pengiriman sapinya ke Indonesia karena disiksa sebelum dipotong. Setujukah Anda dengan moratorium? Berikan komentar Anda.

Tribun Facebook adalah media komunikasi antara Tribun Kaltim dengan masyarakat, khususnya di Kaltim. Melalui jejaring Facebook, kami akan menjaring komentar Anda terkait berita dan isu yang sedang marak. Sampaikan gagasan dan pemikiran yang positif untuk membangun negeri ini agar lebih baik. Semua komentar terpilih akan dimuat di Tribun Facebook dengan catatan pendapat yang disampaikan tidak mengandung unsur sara, pornografi dan fitnah. Mari bergabung bersama kami di Tribun Facebook.

SBY Gagal Lindungi Warganya ● Disebut Pahlawan, tapi Kasus Penyiksaan TKI Masih Terjadi PIDATO SBY yang menyebut TKI sebagai pahlawan devisa Indonesia di Jenewa, Swiss ternyata tak dibarengi dengan sikap pemerintah dalam melindungi para TKI. Buktinya, kasus penyiksaan terhadap TKI masih saja terjadi. Akhir minggu lalu, seorang TKI di Arab Saudi bernama Ruyati dihukum mati karena membunuh saat melakukan pe...rlawanan terhadap majikan yang menyiksanya. Berikan komentar Anda terhadap sikap pemerintah (SBY) terkait perlindungan TKI ini. Sofya Fitriyani Lain yang diucap lain juga yang terjadi. Semuanya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.Negara mengeruk devisa dari pada TKI. dan TKI mempertaruhkan nyawa. Tidak sebanding dan terlalu timpang. Wahai pemimpin negara tengoklah para TKI jangan jatuh korban lagi. Heri Herman Hujan Kata yang terucap belum tentu sesuai dengan apa yang akan dilakukan.

Chandra Ciki Chaki Ini merupakan tamparan bagi pemerintah indonesia, pidato presiden SBY yg memukau pendengarnya d Jenewa Swiss tidak d barengengi dengankenyata”an yg terjadi. Buktinya Seorang TKI menerima hukuman pancung d Arab Saudi. Ini membuktikan bahwa betapa lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia Di luar negri. Advocates Daniel Pakpahan Komentar Saya terhadap Pemerintah dalam hal ini SBY yang mengeluarkan statement TKI sebagai pahlawan devisa Indonesia tapi masih banyak penyiksaan TKI sampai ada kasus Ruyati dihukum mati dan kasus lainnya, sungguh sangat memalukan & Pemeri...ntah dalam hal ini SBY sungguh tak punya malu kepada TKI yang katanya sumber devisa Negara Ttapi fakta dilapangan TKI banyak diperas

setelah sampe lagi di Indonesia & kalau ada kasus penyiksaan di tempat kerjanya di luar negeri seakan acuh tak acuh seperti mereka bukan saudara kita setanah air yang tak patut diperjuangkan. Wahai Pemerintah Sadarlah kalian jangan sperti Banci yang banyak omong tapi tak berdasarkan bukti di lapangan yang banyak berbanding terbalik serta kisahnya sangat memilukan hati. Wahai Pemerintah pekalah terhadap jeritan Rakyatnya yang mencari makan di luar negeri, jangan hanya bisanya mementingkan kepentingannya sendiri.dari Advokat Daniel Dohar Pakpahan,SH.MH. NIA PERADI : 10.00688 Hp: 081389094148 & 081806037234 & Kantor Hukum TAPATO & Associates Jln.Letnan Tole Iskandar No.64 Kota Depok 16417 Provinsi Jawa Barat-Indonesia. KoenTo Hoed Manis dilidah tp pahit yg didapat...dianggap pahlawan devisa tp kurang mendpt perhatian dan perlindungan penuh dr pmerintah. setiap pulang ke tanah air selalu menjadi korban pemerasan/penipuan di bandara. Yudiansyah Budi Heran....australia matia-matian membela sapi sampai melarang ekspor ke indonesia, sementara pemerintah kita membiarkan tki”manusia” indonesia di hukum pancung........ mungkin hanya gus dur yang peduli dengan nasib tki diarab, walaupun tidak dapat melihat..... Bimo Putra Kita tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah dalam hal ini, kita harus mencari akar permasalahannya yang menyebabkan kenapa bangsa ini mau menjadi pembantu di negera orang. Kita harus mengerti kalau di Arab Saudi dari jaman dahulu sudah ist...ilah budak, mungkinlah pembantu itu disamakannya dengan budak tersebut. Karena mereka sudah melakukan transaksi/jual beli dengan para PJTKI. Jadi untuk hal tersebut yang perlu dibenahi adalah sistim kerjasamanya dan jaminan tenaga tersebut dengan pemerintah yang bersangkutan. Selain itu kita juga harus kita sadari bahwa

pemerintah akan sulit mempengaruhi hukum yang berlaku dinegara orang. Burhan Doank Selama ini TKI hanya di pandang sebagai kaum terbelakang, budak, pekerja rendahan sehingga pemerintah tak pernah mau bersungguh-sungguh memberi perlindungan. Padahal mereka telah memberi devisa yg besar pada kas negara dengan darah dan nyawa. Sampai kapan mereka tak di anggap sebagai manusia..??? Muhammad Yusuf Memang pemerintah tidak pernah serius mengurus rakyatnya, jangankan rakyatnya yang jadi TKI keluar negeri yang didalam negeri aja tidak diurusi dengan baik dengan banyaknya rakyat indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskina...n ,kurang gizi, pengangguran yang kian hari meningkat ....dsn kenapa banyak warga negara RI yang menjadi TKI karena dinegaranya susah cari hidup walaupun diluar negeri disiksa ...inilah kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnyanya .....pemerintah indonesia harus belajar dari AUSTRALIA ...Australia ,sapinya aja tidak diperlakukan dengan baik ditempat pemotongan di indonesia diprotes dan tidak mau lagi mengirim sapinya ke indonesia .....pemerintah indonesia jangan sapinya warganya seorang manusia di penggal di negara Arab saudi tidak tahu dan saling menyalahkan....pemerintahan apa ini tidak becus mengurus rakyatnya. Mario Suripatty SBY nggak koordinasi secara rapi dengan menteri2nya. Kinerja menteri2 yang amburadul, tapi tidak pernah dievaluasi. Kalaupun di evaluasi, tidak pernah ada tindakan apa2, ya itu tadi. Takut koalisi bubar. Jadi episode babak II sebagai presid...en, big boss bangsa Indonesia ini hanya asyik ngurusin yang namanya KOALISI. Tujuannya ya itu, Takut di Impeach. Pemerintah sekarang memang rawan. Ekonomi kelihatan bagus, namun sebenarnya rapuh. Semua investasi sebagian besar bukan

disektor riil. Jika sewaktu waktu dana ditarik, Indonesia akan kelabakan. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat masih jauh. Yang kaya makin kaya, yang miskin, makin melarat. Penegakan hukum carut marut, ideologi negara mati suri, moral bangsa makin turun. Dalam negeri saja pemerintah tidak ada perhatian terhadap rakyatnya, apalagi yang diluar. Memang pencitraan itu jahat sekali. Kelihatan bagus dari luar, tapi didalamnya rapuh. Sekali lagi memang, semua pejabat harusnya lewat fit and proper tes, kemudian ada training khusus 3 bulan, baru menjabat sesuai jabatannya. Jadi karyawan yang notabene posisi rendahan saja tesnya seharian, masa’kan posisi tertinggi di negara ini dan pemimpin2 departemen negara pemilihannya hanya berdasarkan main tunjuk? Memilih kucing dalam karung !!! Akibatnya rakyat yang sengsara, karena dipimpin oleh orang2 yang tidak berkompeten dan tidak berkomitmen !!! Raden Wiyose Memang tidaklah mudah mengontrol nasib TKI di luar negeri yang saat ini mencapai 5 juta orang dan tersebar di seluruh dunia, itupun yang terdata belum lagi yang Ilegal.yang terpenting adalah, bagaimana upaya pemerintah bekerjasama dengan ne...gara2 di seluruh dunia, dalam rangka memproteksi dan melindungi para TKI dari kejahatan dan tindakan kekerasan para majikan.terutama lagi pemerintah harus serius di dalam memberantas mafia tenaga kerja di tanah air, agar paling tidak dapat menekan jumlah TKI Ilegal untuk bekerja di Luar negeri. Syahrani Syah Terjadinya pembunuhan terhadap majikan itu sangat patal sekali,harus diselidiki atau dianalisa kenapa hal itu terjadi apa sebanya sampai terjadi demikian,mungkin karena majikan memperlakukan pembantu sebagai budak bukan sebagai pekerja yang... membantu dirumahnya,dalam hal ini pemerintah harus pro aktif menangani masalah ini,kenapa kejadian seperti ini sering menimpa tenaga kerja indonesia,adakan perjanjian dengan pemerintah Arab Saudi yang menguntungkan kedua belah pihak khususnya pihak pekerja dan majikan.Pemerintah

khususnya departemen tenaga kerja harus mengontrol tenaga kerja yang bekerja di luar negeri paling tidak sebulan sekali untuk mengetahui keadaan tenaga kerja apakah diperlakukan dengan baik selama bekerja dirumah majikannya,kalau terjadi penyiksaan pemerintah berhak membatalkan kontrak kerja yang telah disepakati dan menuntut agar majikan tersebut membayar denda sebesarbesarnya atau dihukum seberat-beratnya. Joko Riyanto Saat ini kekuatan tunggal bukan di tangan presiden tapi di partai politik jadi semua gerak-gerik Presiden harus sepengetahuan partai seiiring dengan itu terlalu gampangnya parpol menitipkan orangnnya untu...k duduk sebagai menteri membuat kinerja kabinet semakin amburadul tampa adanyakoordinasi antar berbagai lini yang ada yang semakin membuat negara ini kacau dan berakibat rakyat2 kecil dijadikan sebagai tameng hidup untuk menyelesaikan masalah2 yang ada kalau menurut pendapat saya pribadi Presiden selaku pemimpin pemerintahan ini harus bisa membentuk satu sisitem yang bagus antar beerbagai lini yang ada dengan atau tanpa memikirkan orang atau organisasi yang berada disekitarmu yakinlah Pak Presiden bahwa anda bisa mengatasi ini sendiri tanpa campur tangan parpol dengan selalu mengedepankan profeionalitas atau mungkin mau membikin negara ini hancur. Waallohu a’lam bishowab. Muhammad Sofyan Kasus penyiksaan terhadap TKI yang terjadi di berbagai negara pada umumnya pada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. sehingga yang dari kejadian tersebut dapat diambil pelajaran bahwa sebaiknya negara indonesia mengirim TKI untuk pekerj...aan yang mengandalkan skill/kemampuan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mendapatkan pekerjaan yang baik pada perusahaan yang bisa menghargai hak-hak tenaga kerja. Dengan pengiriman TKI yang berkualitas secara otomatis akan memunculkan banyak lagi pahlawan devisa bagi indonesia yang dihargai lagi dihormati oleh bangsa lain.


6

tribun nasional

RABU 22 JUNI 2011

SBY Dukung Busyro ! Jabat Ketua KPK untuk 4 Tahun Lagi “Karena diputuskan masa jabatan pimpinan KPK adalah empat tahun, maka Keppres baru akan dikeluarkan untuk menyatakan masa jabatan Pak Busyro berakhir pada 2014.” Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum

ANTARA/RENO ESNIR

WARUNG KEJUJURAN KPK - Seorang pembeli tengah memilih makanan di warung kejujuran di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/6) Warung Kejujuran yang disediakan untuk para pengunjung KPK, wartawan serta karyawan KPK bertujuan untuk melatih kejujuran kepada masyarakat.

Hakim Antasari Bungkam ! Usai Menjalani Pemeriksaan KY JAKARTA, TRIBUN - Ketua majelis hakim pada persidangan Antasari Azhar, terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain, Herry Swantoro, enggan memberikan komentar banyak mengenai pemeriksaannya oleh Komisi Yudisial, hari ini, Selasa (16/ 6). Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga jam setengah, Herry hanya mengatakan bahwa pihaknya telah berkerja secara profesional dalam persidangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. “Tanya saja ke KY. Yang jelas saya bekerja profesional,” ujar Herry singkat kepada wartawan sebelum memasuki mobil Innova hitam bernomor polisi B 1606 RFO miliknya. KY memanggil Herry Swantoro dan dua anggotanya, yakni hakim Nugroho Setiadji dan hakim Prasetyo Ibnu Asmara, untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus

TOKOH

dugaan adanya pelanggaran kode etik hakim dalam persidangan Antasari pada 2009. Sementara itu, Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar, mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan keterangan secara rinci terkait pemeriksaan tersebut. Menurut dia, dalam pemeriksaan itu, pihaknya hanya melakukan proses permintaan keterangan dari ketiga hakim tersebut. “Tadi kami hanya meminta keterangan secara bergiliran dari tiga hakim itu. Dan halhal yang disampaikan di dalam pemeriksaan itu, mayoritas terkait dengan klarifikasi atas data dari keterangan saksi-saksi, dan sejumlah bukti-bukti yang sudah diperoleh KY,” jelas Asep. Ditambahkan Asep, pihaknya juga mengapresiasi atas kesediaan ketiga hakim tersebut untuk memenuhi panggilan KY. Menurut dia, dengan kedatangan ketiga hakim itu, akan dapat mempercepat penyelesaian kasus yang beberapa pekan ini akan memasuki masa

deadline. “Kedatangan mereka menunjukkan profesionalisme dari hakim, kita sangat hargai itu. Dan kita harapkan setelah pemeriksaan ini, KY akan dapat cepat memutuskan perkara ini,” tukasnya. Seperti diberitakan, Komisi Yudisial menengarai adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim dari tingkat pertama, banding, maupun kasasi dalam kasus Antasari Azhar berkaitan dengan pengabaian bukti-bukti penting. Bukti tersebut antara lain keterangan ahli balistik dan forensik Abdul Mun’in Idris dan baju milik korban yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Hingga saat ini, KT telah memanggil beberapa saksi terkait kasus ini, seperti ahli forensik Abdul Mun’iem Idris, ahli balistik Maruli Simanjuntak, ahli TI (teknologi informasi) dari Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung Agung Haryoso, dan juga kuasa hukum Antasari, Maqdir Ismail. (kompas.com)

Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali

Siap Maju Jadi Presiden KETUA Umum Dewan Pengurus Partai Persatuan Wilayah (DPW) Pembangunan (PPP) PPP. Suryadharma Ali “Ada mengatakan siap persamaan politisi bila dirinya dengan prajurit. diperkenankan maju Setiap prajurit menjadi presiden di selalu harus siap 2014 nanti. ditempatkan Hal tersebut dimana saja bila diungkapkannya komandannya TRIBUNNEWS/HERUDIN saat deklarasi menghendaki,” Suryadharma Ali pencalonan dirinya ucap Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP menjawab pertanyaan periode mendatang di Hotel wartawan. Crowne Plaza Jakarta, Selasa Suryadharma Ali saat ini (21/6) yang dihadiri 32 digadang-gadang menjadi

calon kuat di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut. Meskipun tidak secara tegas Suryadharma mengatakan siap maju dalam kompetisi pemilihan presiden, tetapi ia selalu menyerahkan semuanya kepada khalayak ramai yang menginginkannya nanti. “Kalau komandankomandannya menghendaki seperti itu. Ya komandannya DPW-DPW ini, saya harus menerimanya,” ucap mantan Menteri Koperasi itu. (tribunnews.com)

JAKARTA, TRIBUN - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK Busyro Muqoddas adalah empat tahun. Hal ini disampaikan Denny kepada para wartawan Istana Kepresidenan melalui layanan pesan singkat, Selasa (21/6). “Karena diputuskan masa jabatan pimpinan KPK adalah empat tahun, maka Keppres baru akan dikeluarkan untuk menyatakan masa jabatan Pak Busyro berakhir pada 2014,” kata Denny. Namun, Denny, yang juga Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, secara pribadi berpendapat, putusan MK terkait masa jabatan Busyro lebih dikarenakan sosok dan pribadinya yang berintegritas.

MK menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan KPK, baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. MK juga menyatakan Pasal 34 UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatanya memegang jabatan selama 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Uji materi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang dimohonkan oleh ICW dan beberapa aktivis terkait jabatan Busyro memiliki kedudukan hukum (legal standing). Busyro terpilih menggantikan Antasari Azhar yang terlibat tindak pidana pembunuhan terhadap Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Busyro hanya mengisi sisa masa jabatan Antasari yang akan berakhir tahun ini. Melalui permohonan

KPK Perpanjang Penahanan Syarifuddin JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nonaktif Syarifuddin selama 40 hari. Perpanjangan masa tahanan terhadap tersangka dalam dugaan suap terkait penanganan perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia (PT SCI) itu dilakukan demi kepentingan penyidikan. Kepala Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi, dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan hal tersebut. “Iya, kita perpanjang,” katanya melalui pesan singkat, Selasa (21/6). Secara terpisah, Syarifuddin seusai pemeriksaan mengaku telah menerima surat perpanjangan penahanan terhadapnya itu. “Saya hari ini dipanggil rupanya hanya menerima perpanjangan penahanan, tidak ada pemeriksaan yang lainnya, hanya perpanjangan,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Syarifuddin

sebagai tersangka bersama seorang kurator bernama Puguh Wirawan. Hakim pengawas pengadilan niaga di PN Jakpus itu kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang sejak 2 Juni 2011. Syarifuddin diduga menerima uang senilai Rp 250 juta dari Puguh terkait penjualan aset PT SCI berupa tanah di Bekasi senilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar. Penjualan aset tersebut melalui persetujuan Syarifuddin selaku hakim pengawas. Secara terpisah, Puguh Wirawan melalui kuasa hukumnya, Sheila Salomo, mengatakan bahwa uang Rp 250 juta diberikan kepada Syarifuddin sebagai “ucapan terima kasih”. Hal tersebut kembali dibantah Syarifuddin hari ini. Dia mengaku tidak tahumenahu soal rencana Puguh mengantarkan uang ke rumahnya. “Saya tidak ada komunikasi dengan Puguh. Makanya malam itu puguh bawa uang tanpa setahu saya, bilang itu hanya berkas, tapi ternyata uang,” ucap Syarifuddin. (tribunnews.com)

uji materi yang diajukan para aktivis pegiat antikorupsi, MK

mengubah ketentuan itu. (tribunnews.com)

Internal Lebih Terjamin WAKIL Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyambut baik langkah sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendaftarkan diri untuk menjabat sebagai pimpinan KPK periode 20112015. Menurut Emerson, integritas mereka lebih terjamin dibanding calon dari eksternal KPK. “Suatu yang positif ya, lebih baik orang internal yang masuk daripada eksternal tapi kita ragukan integritasnya,” kata Emerson di Gedung KPK Jakarta, Selasa (21/6). Seperti diketahui, unsur pimpinan KPK Chandra M Hamzah mendaftarkan diri untuk kembali memimpin lembaga antikorupsi itu. Selain Chandra, pejabat internal KPK yang mendaftar adalah Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Emerson menilai, ketiganya memiliki integritas

dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sedangkan orang eksternal KPK, menurutnya kemungkinan mendaftar tanpa motif yang jelas. “Ini pemberantasan korupsi, bukan pemberantasan KPK. Karena beberapa orang yang masuk, motifnya tidak jelas. Ada yang memang mencari lowongan pekerjaan, ada yang mungkin memiliki motif tertentu,” ujar Emerson. Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Patrialis Akbar secara resmi telah menutup pendaftaran calon pimpinan pada Senin kemarin (20/6). Tercatat, 215 orang yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Pansel akan bekerja menyeleksi para pendaftar menjadi 8 orang yang kemudian diseleksi kembali untuk menempati empat kursi pimpinan KPK yang tersisa. (tribunnews.com)


tribun manca

● Sebanyak 44 Penumpang Tewas

IST

Ben Ali dan istrinya Leila Trabelsi

Pengacara yang membela Ben Ali menyatakan akan mempelajari dulu kasusnya. Sidang atas kasus itu ditunda sampai 30 Juni nanti. Ben Ali menolak dakwaan melalui rilis yang dikeluarkan melalui pengacara Prancis. Ben Ali menyebut pengadilan pidana itu seperti panggung sandiwara. “Saya mengabdikan diri untuk negeri saya dan bercita-cita, di rembang petang kehadiran saya, menjaga kehormatan saya,” kata Ben Ali merujuk pada pengabdiannya selama 23

tahun sebagai Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Ben Ali, dan secara khusus klan istrinya, Trebelsi, telah dievaluasi Kementerian Kekayaan Negara mendapatkan keuntungan luar biasa dari Ben Ali, sehingga diperkirakan menguasai seperempat perekonomian Tunisia. Keluarga Trebelsi umumnya beroperasi seperti mafia menguasai ekonomi negeri di utara Afrika itu, mulai dari hotel, bank, distributor mobil sampai radio dan televisi. (kompas.com)

Mubarak Klaim Menderita Kanker KAIRO, TRIBUN - Mantan Presiden Mesir, Hosni Mubarak, dikabarkan menderita kanker perut. Padahal, dia bakal diadili pada Agustus mendatang atas kasus korupsi, pembunuhan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, klaim itu dibantah oleh dokter yang tengah merawat Mubarak. Stasiun berita Voice of America mengungkapkan bahwa kabar penyakit Mubarak itu disampaikan pengacaranya, Farid el-Deeb, di Mesir, Senin (20/6) waktu setempat. Menurut el-Deeb, Mubarak tahun lalu menjalani bedah yang sangat kritis di Jerman. Dalam operasi itu, tim dokter harus menyingkirkan kantung empedu dan sebagian pankreas Mubarak yang sudah digerogoti kanker. ElDeeb mengaku ada bukti bahwa kanker yang diidap mantan presiden berusia 83 tahun itu muncul lagi.

7

Pesawat Rusia Jatuh di Jalan

Mantan Presiden Tunisia Divonis 35 Tahun Penjara TUNIS, TRIBUN - Bekas penguasa Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, bersama istrinya, Leila Trabelsi, divonis masing-masing 35 tahun penjara dalam sidang pengadilan in absentia. Keduanya divonis korupsi dan sejumlah dakwaan lain pada Senin (20/ 6) waktu setempat, setelah perhiasan dan dana publik sebesar US$ 27 juta ditemukan di salah satu istananya. Setelah lima bulan lalu dipaksa turun dari kekuasaannya, kedua orang yang melarikan diri ke Arab Saudi ini diadili. Sejauh ini Tunisia masih gagal meminta Saudi agar mengembalikan bekas diktator berusia 74 tahun itu. Ben Ali divonis membayar 50 juta dinar atau sekitar US$36 juta, sementara istrinya membayar 41 juta dinar karena menggelapkan dana publik. Istrinya ini menyimpan sejumlah perhiasan mahal di istananya di Sidi Bou Said. Sementara kasus lain yang melibatkan Ben Ali seperti penemuan senjata dan narkoba di Istananya di Kartago, telah ditunda.

RABU 22 JUNI 2011

Menurut El-Deeb, Mubarak seharusnya rutin menjalani perawatan medis di Jerman empat bulan sekali. Namun, belakangan ini dia tidak bisa melakukannya karena krisis politik di Mesir, yang memaksa dia mundur dari jabatan Presiden pada Februari lalu, dan status Mubarak kini menjadi tahanan di Rumah Sakit Sharm elSheikh sejak 13 April lalu. Sementara itu, kantor berita Associated Press memuat komentar kepala tim dokter yang tengah merawat Mubarak, Assem Azzam. Dokter itu membantah pasiennya kena kanker, bahkan kondisinya saat ini dinyatakan stabil. Menurut Azzam, Mubarak hanya mengalami gangguan jantung, bukan kanker. Mubarak saat ini sudah dirawat di kamar biasa, bukan di ruang rawat intensif. Mubarak kini menunggu sidang pengadilan atas dirinya,

LINTAS

DUNIA

Kantor Gubernur Dibom, 25 Tewas BAGHDAD, TRIBUN - Setidaknya 25 orang tewas ketika satu bom mobil meledak dekat sebuah rumah gubernur lokal di kota Diwaniya, Irak tengah, Selasa (21/6). “Sebuah bom yang ditargetkan pada salah satu dari pintupintu masuk rumah guberur dan jumlah korban tewas sementara 21 orang di satu pos pemeriksaan,” kata Fadhel Mawat, juru bicara dewan provinsi itu. Kantor berita AFP yang mengutip pejabat kementerian pertahanan mengatakan 25 orang tewas dan 30 lainnya cedera. Belum diketahui apakah gubernur Salam Alwan termasuk di antara mereka yang menjadi korban itu. Satu sumber di sebuah rumah sakit Diwaniya, 150 kilometer selatan Baghdad, mengatakan paling tidak 20 orang tewas dan lebih dari 30 orang lainnya cedera akibat serangan itu. (kompas.com)

yang akan dimulai Agustus. Dia bakal didakwa atas kasus korupsi dan pembunuhan aktivis anti pemerintah. Tidak hanya itu, bersama kedua putranya, Mubarak juga akan didakwa atas kejahatan lain. Mereka kini terancam hukuman mati. (kompas.com)

MOSKOW, TRIBUN Sedikitnya 44 orang tewas dalam kecelakaan pesawat jet penumpang Rusia di kota Petrozavodsk, Senin (20/6) malam waktu setempat. Belum ada penjelasan pasti penyebab kecelakaan, namun diduga cuaca buruk membuat pilot tidak melihat landasan. Dilansir dari laman CNN, pesawat jet mesin ganda Tupolev-134 jatuh sekitar dua kilometer dari landasan di bandara kota tersebut pada pukul 23.40 waktu setempat. Juru bicara Kementerian Situasi Darurat Rusia, Irina Andrianova, mengatakan bahwa pesawat terbelah beberapa bagian dan langsung terbakar. Andrianova mengatakan pesawat menampung 43 penumpang dan sembilan awak kapal. Sebanyak 44 tewas, delapan dalam kondisi kritis di rumah sakit. Korban selamat termuda berusia 10 tahun. Belum ada penjelasan resmi penyebab kecelakaan tersebut, namun direktur bandara Petrozavodsk, Alexei Kuzmitsy, dilansir dari laman Associated Press, mengatakan kecelakaan terjadi karena

AP PHOTO

Puing pesawat Rusia yang jatuh di kota Petrozavodsk, Senin (20/6) malam waktu setempat.

adanya kabut tebal. Kusmitsy mengatakan bahwa pesawat jatuh di jalan tol sekitar dua kilometer dari landasan. Tidak jelas apakah pesawat mencoba mendarat di jalanan atau terjadi kerusakan di tempat tersebut. Terlihat mayat-mayat berserakan di jalan raya, kantor berita Interfax melaporkan. Pesawat itu juga hampir saja menabrak sebuah

rumah. Delapan orang yang selamat kini dirawat di rumah sakit. Sebagian dari mereka mengalami luka serius, kata juru bicara kementerian keadaan darurat Irina Andianova kepada kantor berita RIA Novosti. Pesawat itu terbang dari Moskow menuju Petrozavodsk, ibukota Republik Karelia. Rusia dan seluruh bekas

negara Uni Soviet dikenal terburuk di dunia dalam keamanan penerbangan, menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional. Para ahli menyalahkan buruknya pengamanan udara karena kurangnya pengawasan pemerintah, pelatihan pilot yang buruk dan penghematan di berbagai unsur pengamanan pesawat. (kompas.com)


8

tribun buffer

RABU 22 JUNI 2011

Rita Ciutkan Tambang ENTAH karena kesadaran atau terimbas oleh hingar bingar Penas KTNA 2011, sehingga Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari punya niat akan menciutkan luasan tambang yang ada di wilayahnya. Penciutan ini akan diberlakukan di tiga wilayah kecamatan, yaitu Sebulu, Tenggarong Seberang, dan Muara Kaman. Penciutan diutama untuk tambang-tambang yang masih pada status eksplorasi. Sedangkan tambang-tambang yang sudah dieksploitasi sesuai izin IUP, tidak dilakukan penghentian. Menurut Rita penciutan itu akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor agribisnis. Ia sudah punya bayangan mengutamakan tanaman padi di areal penciutan tambang itu, sebagian lagi untuk sawit, tergantung sifat tanah dan kegunaannya. Selanjutnya, untuk meralisasikan idenya itu, Bupati Rita akan membuat perda untuk kawasan pertanian yang selama ini semakin menciut akibat digunakan untuk IPU batubara. Niat ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Awang Faroek Ishak. Menurut Awang, sikap Rita itu bisa ditiru oleh bupati dan walikota lainnya. Rita berani membuat kebijaksanaan untuk menciutkan lahan pertambangan untuk pertanian, perikanan dan perkebunan. Memang belum riil gagasan penciutan itu, akan tetapi sudah niat baik alias good will dari Bupati Rita untuk menciutkan lahan tambang yang semakin menguasai bumi Kutai Kartanegara. Tetapi sekali lagi, kita berharap pernyataan Rita ini bukan sekadar menabur janji memperbaiki citra belaka. Warga Kukar tidak membutuhkan taburan citra dan umbaran janji, melainkan sebuah tindakan konkret agar bumi yang sudah tua dan semakin tandus ini bisa disegarkan kembali dan dipulihkan lagi, sehingga menfaat dan daya gunanya menjadi semakin panjang bukan cuma untuk kita yang hidup di zaman sekarang saja, melainkan untuk anak cucu kita di masa depan. Awang memang tidak menunjuk nama satu-satu bupati/walikota yang wilayahnya bertaburan tambang batubara, akan tetapi sebagai bandingan mari kita menengok Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kaltim. Disanalah namanya tambang batubara bak jamur di musim hujan. Di wilayah Kota Samarinda, sekarang ini sudah terbentuk kolam-kolam raksasa. Tambang menjadi sarang mendapat uang kontan yang sangat menawan. Sektor ini dikeroyok habis-habisan oleh penguasa, penguasa dan sebagian masyarakat. Jadi tidak salah, bahwa cerukceruk dan danau-danau baru semakin meluas di Samarinda. Ibu kota Provinsi Kaltim ini boleh dikata hancurhancuran karena terjadi pembiaran terhadap eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara. Semua menetek pada batubara. Betapa luar biasa kota ini sudah dikavling seluas 51.808, 26 hektare atau sebesar 71,6 % total wilayah Samarinda, jadi lahan tambang batubara. Sebentar lagi wilayah yang tidak luas ini bakal menjadi kolam raksasa ‘terluas’ di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Dimana aktivitas tambang berdampingan langsung dengan kehidupan masyarakat. Sudah tidak bisa dibedakan lagi mana untuk domestik rumah tangga dan lahan untuk tambang, semua berbaur menjadi satu. Celakanya, meski dijadikan gantungan hidup menghidupkan ekonomi masyarakat, ternyata PRDB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor tambang berada di urutan ke enam penyumbang perekonomian Samarinda senilai Rp 1.332.292.52 jauh berada di bawah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel pemegang posisi tertinggi sebesar Rp 5.766.889,35. (Samarinda Dalam Angka 2010) Sebaliknya sektor pertambangan menjadi faktor penentu tertinggi terhadap kerusakan lingkungan alam, risiko bencana buat Kota Samarinda. Oleh karena itu, para pembuat keputusan di Kota Samarinda harus berani melakukan koreksi untuk melakukan pembenahan. Ya, setidaknya meniru Kutai Kartanegara. Dan tidak usah malu meniru apalagi yang ditiru ini baik. Para pemegang kekuasaan di Samarinda harus berani melakukan perubahan! Kalau tidak mau berubah, maka kita tinggal dampak lingkungan kota Samarinda di masa depan.(*)

Van Bronckhorst Doyan Sate dan Gado-gado ● Kunjungi Negeri Leluhur ● Ingin Cetak Gol ke Red Team

FOTO ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Mantan Kapten Timnas Belanda pada Piala Dunia 2010, Giovanni Van Bronckhorst (kiri) saat tiba di Jakarta, Selasa (21/6). Kedatangan pesepakbola keturunan Indonesia-Belanda tersebut untuk meresmikan Giovanni Van Bronckhorst @ All Children of Indonesia yaitu lembaga kepedulian sosial terhadap anak-anak kurang mampu, serta coaching clinic pada Sabtu (25/6) mendatang.

“SELAMAT pagi semuanya. Aku bisa bahasa Indonesia sedikit ...” Sambil menahan tawa, Giovanni van Bronckhorst melafalkan satu kalimat dalam bahasa Indonesia tersebut di hadapan wartawan di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta, Selasa (21/6). Inilah untuk kali pertama Gio mengunjungi tanah leluhurnya, Indonesia. Kapten Timnas Belanda di Piala Dunia 2010 ini memiliki darah Indonesia yang sangat kental. Ayahnya, Victor van Bronckhorst, adalah pria berdarah campuran Indonesia-Belanda. Sementara itu ibunya, bernama asli Fransien Sapulette, adalah wanita yang asli berasal dari Maluku. Akar Indonesia itu terlihat jelas pada sosok Gio yang warna kulitnya agak sawo matang, seperti orang Indonesia kebanyakan. Mantan pemain Barcelona ini pun terlihat sangat antusias saat menginjakkan kakinya di Tanah Air. Begitu pesawatnya mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, ia langsung menulisnya di akun Twitternya. “Just landed in Jakarta,” begitu tulisnya. Gio datang ke Indonesia

bukan sekadar jalan-jalan. Ia akan meresmikan yayasan “Giovanni Van Bronckhorst @ all children of Indonesia. Sebuah lembaga kepedulian sosial terhadap anak-anak kurang mampu. “Saya datang untuk mengabdi. Memberikan sumbangsih untuk anak-anak Indonesia yang hidup dalam taraf kemiskinan melalui sebuah foundation yang saya dirikan,” kata Gio, yang memutuskan pensiun usai membawa Belanda sebagai runner up Piala Dunia 2010. “Sebuah kebanggaan bisa membantu anak-anak Indonesia saat saya telah memutuskan pensiun sebagai pesepakbola,” lanjut Gio, sebagai pendiri yayasan. Gio melalui yayasan tersebut akan melelang beberapa kaos tim (jersey) yang pernah dibelanya, seperti Barcelona dan Timnas Belanda, selain kaos El Barca milik Lionel Messi dan Xavi Hernandez. Hasil lelang inilah yang akan disumbangkan kepada anak-anak Indonesia yang tidak beruntung itu. Barang bersejarah lain yang akan dilelang adalah foto dirinya, ketika mencetak gol spektakuler ke gawang Uruguay, di semifinal Piala Dunia 2010 lalu. Laga Starbol Gio juga akan tampil di lapangan hijau sebagai bintang di laga Starbol, Rabu (22/6) sore ini di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga ini disiarkan langsung RCTI pukul 16.30 WIB. Starbol dimeriahkan oleh bintang-bintang sepakbola Indonesia, baik yang bermain di Indonesia Super League

(ISL) maupun Liga Primer Indonesia (LPI) seperti Bambang Pamungkas dan Irfan Bachdim. Dua tim yang akan bertanding adalah Dream Team of Indonesia (Red Team) dan International Star (White Team). Dream Team of Indonesia berisi gabungan para pemain lokal dan akan dipimpin oleh Rahmad Darmawan. Sementara International Star berisi para pemain asing terbaik dan dikomandani oleh Jacksen F Tiago. Gio akan bergabung dengan White Team. “Saya cukup antusias untuk bermain bersama pemain-pemain lain besok (hari ini). Semoga kami semua bisa menghibur para penonton,” ujar mantan bek Feyenoord, Arsenal, dan Barcelona itu. Ia pun mengaku senang jika bisa mencetak sebuah gol ke gawang Red Team. Apalagi jika golnya seperti yang ia hasilkan ke gawang Uruguay pada semifinal Piala Dunia 2010. “Saya akan sangat senang jika bisa mencetak gol seperti yang saya lakukan tahun lalu,” tukasnya. Gio mencetak gol ke gawang Uruguay dengan sebuah tendangan kaki kiri. Ia melepaskannya di sisi kiri lapangan, dari luar kotak penalti, mengenai tiang jauh dan menghujam ke pojok gawang yang dikawal oleh Fernando Muslera. Gol itu pun disebut-sebut sebagai salah satu gol terbaik pada Piala Dunia 2010. Selain menunjukkan sisasisa kemampuannya di lapangan hijau, Gio juga bersiap berburu makanan kesukaannya di Indonesia. Lelaki kelahiran Rotterdam, 5

Mei 1975 ini ternyata doyan sate dan gado-gado. “Saya suka sate dan gadogado,” katanya pendek, dalam bahasa Inggris, yang diikuti derai tawa para wartawan. Perkenalannya dengan aneka makanan Indonesia tersebut berawal dari kebiasaan orangtuanya yang juga doyan makanan Indonesia. Apalagi, sang ibu, Fransien, sering memasak masakan Indonesia. Pemain yang sempat mengangkat trofi Liga Champions tahun 2006 bersama Barca tersebut, dalam keluarga, masakan Indonesia kerap menjadi menu utama saat acara kumpul bersama. Meski berstatus bintang, Gio sama sekali tak memperlihatkan sikap angkuh. Ia sangat ramah. Dengan santun, ia melayani foto bersama dan permintaan tanda tangan para wartawan maupun artis dan fans Belanda yang hadir. Bukan rahasia lagi, kehidupan Gio selama ini ‘lurus-lurus’ saja. Tidak seperti beberapa bintang sepakbola dunia lainnya, sejauh ini relatif tidak ada berita sensasional yang menerpa lelaki berusia 36 tahun ini. Sayang dalam lawatan pertamanya ini, Gio hanya mengunjungi Jakarta. Disebut-sebut dia tak

mengunjungi Maluku --asal leluhurnya, karena jaraknya yang begitu jauh, sementara dia membawa anak bungsunya yang masih kecil. Saat ini, Gio melebarkan kariernya di sepakbola sebagai pelatih. Gio sedang serius menggeluti profesi barunya dengan mengikuti kursus untuk mendapatkan lisensi kepelatihan di Eropa. Ia telah mendapatkan lisensi asisten pelatih, dan tengah berkarier sebagai asisten pelatih Feyenoord dan Timnas U-21 Belanda. Apakah ia berkeinginan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia? Ia mengaku belum berpikir sejauh itu. “Posisi saya hanyalah asisten pelatih. Saya tidak tahu apakah saya akan jadi pelatih nantinya. Karena dalam sepakbola anda tidak pernah tahu masa depan akan seperti apa. Tapi menjadi pelatih adalah keinginan saya,” ujarnya. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengembangkan karier kepelatihannya di Eropa, sesuai dengan lisensi kepelatihan yang akan didapatnya. “Saya akan mencoba memulainya di Belanda. Saya ingin membangun dulu karier saya dari sana, karena lisensinya juga di Eropa,” tandasnya.(tribunnews/ali/ oro/ka7)

Nazar Serang Andi

Sekretaris Menpora. “Saya tidak yakin itu ditulis Nazaruddin. BBM ini bisa saja orang tulis, saya juga bisa tulis,” kata Benny kepada pers di Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, kemarin. Benny juga enggan mengomentari ketika dikonfirmasi bahwa pesan itu juga diterima anggota Fraksi Partai Demokrat. “Saya tidak tahu itu,” katanya. Seperti diketahui, Nazaruddin melontarkan pernyataan terkait kasus suap Sesmenpora. Menurut Nazaruddin pelaku semua kasus suap sesmenpora itu adalah Wakil Ketua Badan Anggaran dari FPD. Sedangkan Angelina dan Wayan Koster hanya digunakan sebagai jalur lalu

lintas. Mereka berdua tidak turut menikmati suap tersebut. Untuk itu, Nazaruddin meminta KPK untuk segera memanggil Mirwan Amir karena dia yang menerima uang suap terkait pengesahan anggaran oleh Banggar. Nazar juga meminta Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk fraksinya untuk membuka keterangan Angelina Sondakh mengenai aliran uang proyek SEA Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Saya minta teman-teman TPF mereka harus jelaskan sesuai fakta, jangan ditambahkan dan jangan dikurangi, sesuai apa yang disampaikan Angelina ke TPF,” katanya.

Nazaruddin menyebutkan, klarifikasi Angelina ke TPF disaksikan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah, Wakil Ketum PD Max Sopacua, Ketua TPF Benny K Harman serta dua anggota TPF Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul. Menurut Nazar, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir dan Ketua Komisi X Mahyuddin juga hadir. “Ini tanyakan dan suruh mereka jujur, apa yang dijelaskan Angelina kepada TPF. Jelaskan uang itu ke mana saja. Lebih baik anda telpon Ruhut, Max dan anggota TPF yang lain, untuk menanyakan kebenaran yang saya sampaikan ini,” ujar Nazaruddin. (vnc/ant)

● Sambungan Hal 1

dan fungsi saya,” dia menegaskan. Andi malah menantang Nazaruddin untuk menyampaikan datanya ke KPK. “Silakan saja informasi seperti itu disampaikan kepada KPK,” ujarnya. Diragukan Ketua Tim Pencari Fakta Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman menyatakan, pihaknya meragukan informasi yang disampaikan seseorang mengaku Nazaruddin melalui BBM mengenai dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam kasus suap

FOTO ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PEMIMPIN UMUM(Plt): Agus Nugroho PEMIMPIN REDAKSI: Achmad Subechi REDAKTUR PELAKSANA: Priyo Suwarno MANAJER PRODUKSI: Arif Er Rachman WAKIL MANAJER PRODUKSI: Baskoro Muncar KOORDINATOR LIPUTAN: Fransina Luhukay STAF REDAKSI: H Sjamsul Kahar, H Herman Darmo, Uki M Kurdi, Achmad Subechi, Ignatius Sawabi, Priyo Suwarno, Arif Er Rachman, Baskoro Muncar, Fransina Luhukay, Iwan Apriansyah, Adhinata Kusuma, Dwi Haryanto SN, Sumarsono, Mathias M Ola, Perdata O Ginting, Trinilo Umardini, M Abduh Kuddu, Rita, Reza Rasyid Umar, Margaret Sarita, M Wikan Hendarman, Meinar F Sinurat, Ahmad Bayasut, Fachmi Rachman, Feri Mei Effendi, Basir Daud, Handry Jonathan, Syaiful Syafar. BIRO SAMARINDA, Jl Ulin No.106 Samarinda, Telepon: 0541 202416, 202417, fax: (0541) 769855: H Maturidi (kepala), Achmad Bintoro, Budhi Hartono, Khaidir, Maipah, Nevrianto HP, Reonaldus, M Yamin. KUTAI KARTANEGARA: Rahmat Taufik KUTAI TIMUR: Kholish Chered. BONTANG: Udin Dohang PASIR: Sarassani. PENAJAM PASER UTARA: Samir TARAKAN: Junisah. KUTAI BARAT: Alex Pardede. BERAU: Amalia Husnul A. NUNUKAN: Niko Ruru. BIRO JAKARTA, Jl Palmerah Selatan 3, Jakarta 10270, Telepon (021) 5356766 (7618), Fax (021) 5495360: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita (Wakil) Agung Budi Santoso, Johnson Simanjuntak, Chairul Arifin, Ismanto, Rachmad Hidayat, Toni Bramantoro, Yuli Sulistyawan, Yoni Iskandar, Bian Harnansa, Hendra Gunawan, Sugiarto, Budi Prasetyo, Hasanuddin Aco, Murdjani. DIREKTUR UTAMA: Asih Winanti. DIREKTUR: H Herman Darmo, Uki M Kurdi. PEMIMPIN PERUSAHAAN / MANAJER IKLAN: H Zainal Abidin. MANAJER SIRKULASI: Iskandar. BAGIAN IKLAN JAKARTA: Doddy Setiawan (HP 08164859626), Jl Palmerah Selatan 3 Jakarta, Telp: (021) 5483863, 5494999, 5483008, 5480888 (ext: 7635-7638) Fax: (021) 53696583 Tarif Iklan: ■ Umum Display (B/W) Rp 22.500/mm kolom ■ Spot Colour (2 warna): Rp 30.000/mm kolom ■ Spot Colour (1 warna): Rp 25.000/mm kolom ■ Full Colour: Rp 35.000/mm kolom ■ Halaman 1 (B/W) Rp 60.000/mm kolom ■ Halaman 1 (F/C) Rp 90.000/mm kolom ■ Iklan Baris (2 s/d 10 baris): Rp 10.000/baris. Harga di atas belum termasuk PPN 10%.KANTOR PUSAT BALIKPAPAN Jl Indrakila Straat III Dalam, RT 52 No 1 Kampung Timur, Balikpapan 76125. Telepon: (0542) 735015, 7020152, 7020151, Fax: (0542) 735013 No Rek 191.0724971 BCA Balikpapan a/n PT Mahakam Media Grafika. PENERBIT: PT Mahakam Media Grafika. ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

WARTAWAN “TRIBUN KALTIM” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER


tribun line 2 Hari Rp 25 Milar ● Sambungan Hal 1

pembeli dengan total transaksi Rp 229 juta lebih. Kalau hari pertama itu cuma 8 transaksi Cuma totalnya sampai Rp 24,4 miliar,” ujar Rodi Ahnadi, Wakil Ketua Pasar Lelang Forward. Rodi menuturkan, besarnya total transaksi di hari pertama dipicu oleh aksi borong dua komoditi oleh iPasar, yakni sebuah perusahaan eksportir di Jakarta. Menurut Rodi, i-Pasar memborong 2.000 ton beras NTB serta 5.000 ton jagung hibrida pipilan. “Untuk jagung totalnya sudah Rp 13,5 miliar, dan beras itu Rp 10,98 miliar. Jagung hibrida ini sesuai dengan pakan ternak, biasanya akan diekspor lagi keluar negeri,” tutur Kabid Perdagangan dalam Negeri, Disperindagkop Provinsi Kaltim ini. Angka yang hampir menembus Rp 25 miliar ini belum termasuk dengan transaksi yang terjadi di belakang pasar lelang. Pasalnya, banyak penjual dan pembeli yang bertemu di pasar lelang namun melakukan transaksi seusai pasar lelang. “Adanya transaksi di belakang pasar lelang itu disebabkan pembelia hanya membeli eceran saja, atau ada

Lima Usulan ● Sambungan Hal 1

dengan Indonesia, termasuk Arab Saudi. Hal ini disepakati dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/6), setelah anggota Tim Khusus (Timsus) DPR terhadap Penanganan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, Eva Kusuma Sundari, menyampaikan laporan kerja timnya. “Mendesak Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” ucap Eva di Gedung DPR, Jakarta. Setelah laporan yang dibacakan Eva, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyimpulkan lima rekomendasi DPR untuk Pemerintah, yaitu: 1. Mendesak Pemerintah untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah yang belum memiliki mekanisme perlindungan hukum dan perjanjian kerja sama dengan Indonesia sebagaimana amanat UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2. Mendesak agar Pemerintah hanya akan mengakhiri moratorium di atas setelah negara-negara tersebut menandatangani nota kesepahaman dan Pemerintah memperbaiki kinerja dari lembaga-lembaga yang mengurus mengenai TKI, terutama Mennakertrans dan BNP2TKI, dan menuntaskan revisi UU Nomor 39 Tahun 2004. 3. Meminta Pemerintah supaya membentuk task force dengan penugasan khusus menangani 303 orang TKI yang saat ini terancam hukuman mati, terutama di Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, juga terhadap masalah TKI di tempat lainnya. DPR berharap Pemerintah dapat memaksi-

Saudi Minta Maaf ● Sambungan Hal 1

protes terhadap proses pelaksanaan eksekusi Ruyati,” ujar Tene, Selasa (21/6). Tene mengatakan bahwa Khayyat berjanji akan menyampaikan protes tersebut kepada pemerintahnya di Arab Saudi. Dalam pertemuan itu, Khayyat juga menyampaikan permintaan maafnya atas kasus yang menimpa Ruyati. “Dubes Arab Saudi meminta maaf dan menyesalkan hal tersebut. Dia bertekad agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” ujarnya.

perjanjian yang harus dibahas lebih lanjut. Contoh, penjual dari Sulawesi pembeli dari Sumatra, nah mereka nego lagi siapa yang bayar ongkos kirimnya. Seperti transaksi lada yang mencapai 2 ton, itu belum kita catat, tapi akan kita catat,” urai Rodi. Fungsi pasar lelang ini, kata Rodi, guna membentuk harga yang transparan antara penjual dan pembeli, memutus rantai distribusi, menjaga kualitas komoditi, serta meningkatkan kuantitas produksi. “Rantai distribusi putus karena pembeli penjual bertemu. Kemudian pasti ada peningkatan produksi dari penjual karena ia sudah punya pembeli, dan biasanya ini transaksi ini akan berkelanjutan. Jadi pasar lelang ini juga bisa untuk membentuk jaringan. Biar saat lelang belum laku, tapi paling tidak produk mereka sudah dikenal,” katanya lagi. Tidak hanya komoditi pertanian, Pasar Lelang Forward juga melelangkan barang-barang hasil kerajinan daerah seperti Sarung Samarinda, maupun Mutiara dari Sumatera. Dihari kedua kemarin, Sarung Samarinda diborong hingga mencapai Rp 184 juta oleh seorang eksportir lokal. “Kita juga coba promosikan home industry, dan kerajinan daerah, tapi tetap yang kita prioritaskan itu tetap

komoditi pertanian. Kalau waktu cukup kita lelangkan juga kerajinan daerah seperti Sarung Samarinda itu tadi,” pungkasnya. Borong Sarung Samarinda Tatang, seorang eksportir lokal cukup menyita perhatian di Pasar Lelang Forward. Bagaimana tidak, dalam dua hari pasar lelang dibuka, Tatang sudah menghabiskan sedikitnya Rp 300 juta hanya untuk memborong Sarung Samarinda. Tatang mengaku secara tak sengaja menghadiri pasar lelang ini. Menurutnya, ia bersama istri mampir ke Samarinda untuk menghadiri undangan. “Ke Tenggarong itu karena dengar ada pameran jadi sekalian mau lihat-lihat. Eh ternyata ada pasar lelang juga, sekalian saja ikut,” ujarnya. Tatang mengaku mendapatkan untung yang menggiurkan dari menjual Sarung Samarinda ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Sarung Samarinda yang diborong Tatang berkisar Rp 200-600 ribu per potong. Menurutnya, di negara tetangga sarung ini dihargai sekitar Rp 1,2 juta lebih. “Memang saya spesifiknya untuk bidang kain. Kebetulan di lelang ini Sarung Samarinda dihargai murah sekali, makanya saya borong. Kalau untuk dijual ke Serawak itu harganya Rp 1,2 juta,” ungkap Tatang. (m26)

malkan upaya hukum dan diplomasi sehingga dapat menyelamatkan nyawa para TKI tersebut, termasuk upaya diplomasi Presiden kepada para kepala negara yang bersangkutan. 4. Berkaitan dengan kasus Ruyati, DPR meminta supaya Pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhumah serta memastikan semua hak almarhumah dan keluarga terpenuhi sepenuhnya, termasuk pemulangan jenazah Ibu Ruyati. 5. Timsus Penanganan TKI di Saudi Arabia meminta Kemenlu untuk melakukan koordinasi dengan Kemennakertrans dan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, dalam merespons banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umrah dan haji. Setelah pembacaan lima rekomendasi yang diikuti dengan ketuk palu dari Priyo, lima rekomendasi itu siap untuk diberikan kepada Pemerintah. DPR mengharapkan Pemerintah bukan sekadar memastikan berbagai rekomendasi, melainkan juga mengusahakan bisa terlaksana agar nasib pahlawan devisa negara itu tidak terus terombang-ambing. Copot 5 Menteri DPR juga meminta lima orang menteri mundur dari jabatannya. Kelima orang menteri itu adalah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Kepala BNP2TKI. Desakan itu dilakukan apabila tidak memenuhi rekomendasi dari DPR soal kasus-kasus TKI. Mereka dianggap bertanggungjawab atas tewasnya TKI Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi lantaran membunuh majikannya. “Tadi banyak anggota mengusulkan agar menterimenteri yang tidak kredibel menangani hal itu manakala 4 menteri-menteri dan satu kepala yang dimaksud ini tidak tanggap dan respons banyak desakan agar mundur dari jabatannya sebagai

bentuk pertanggungjawaban karena tidak mampu memenuhi perintah negara melindungi warga negara kita TKW di luar negeri,” ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. Priyo menambahkan mereka juga mengancam akan memotong anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk Kementerian terkait TKI lainnya. “Iya itu termasuk jadi adalah ikhtiar bersama untuk kebaikan kita merasa pilu terhadap kelakuan berbagai negara di timur tengah terutama Arab Saudi terhadap TKW kita sering secara tidak langsung memperlakukan seperti budak belian untuk dibanyak kasus dilecehkan kehormatannya,” jelas Priyo. Terpisah, Petisi 28 menuntut agar Presiden SBY mengundurkan diri. Ketua ormas yang paling rajin mengkritisi pemerintah itu, Haris Rusli Moti, menganggap Presiden SBY sudah tidak layak dipertahankan lagi. Petisi 28 menganggap, vonis pancung terhadap Ruyati di Saudi Arabia bukti pemerintah tak mampu melindung warga negaranya. Mestinya Presiden SBY tahu diri, berhenti sebagai presiden Indonesia. Kami akan datangi ke semua fraksi untuk melanjutkan hak menyatakan pendapat,” kata Haris Rusli Moti saat menggelar jumpa pers di DPR, kemarin. Haris menegaskan, gerakan politik yang dilakukan adalah bagian dari salah satu cara agar ada kemauan bersama, fraksi-fraksi di DPR mau menggulirkan hak menyatakan pendapat. “Kalau DPR banyak pendukung pro pemerintah, kasus Bank Century bukti, pendukung pemerintah tak satu suara dan menyatakan kasus itu ada kesalahan. Kami banyak cara untuk menyuarakan menghentikan SBY. Salah satunya adalah dengan melalui gerakan massa, termasuk melakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi di DPR,” ujarnya. (kompas.com/ tribunnews)

Ruyati dituduh membunuh majikannya dan dihukum mati pekan lalu. KBRI di Riyadh maupun Kementerian Luar negeri RI mengaku kecolongan karena tidak mendapatkan informasi apapun seputar pelaksanaan eksekusi mati itu. Jenazah Ruyati yang sudah dikuburkan di Arab Saudi dikhawatirkan tidak dapat dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, pada aksi yang digelar Migrant Care serta sejumlah aktivis, Selasa (21/6) pagi, di depan kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta Timur, Effendi Ghazali mengatakan bahwa sebelum sebuah negara mengeksekusi mati seorang warga negara asing, seharusnya negara sang terpidana yang hendak

dihukum mati itu diberitahu. “TKW kita harus dihormati dan dilindungi, dengan tidak memberitahukan pihak keluarga, pemerintahan Arab Saudi telah melanggar peraturan internasional,” kata pakar komunikasi itu. Menurutnya, sudah sepantasnya Duta Besar Arab Saudi untuk angkat kaki dari Indonesia secepatnya, walaupun untuk sementara waktu. Hal tersebut menurutnya demi kebaikan kedua belah pihak. Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia sudah menarik Duta Besarnya dari Arab Saudi. Sudah seharusnya Duta Besar Arab Saudi pergi dari Indonesia. “Jangan duta besar kita saja yang ditarik, TKW juga dong,” imbuhnya. (vnc/ tribunnews)

Kaltim RABU 22 JUNI 2011

9

TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Lelang produk pertanian menembus angka Rp 25 miliar untuk dua hari lelang di Hall Gedung Bela Diri Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kukar.

Uang Tebusan sudah Dikirim ● Sambungan Hal 1

mati dengan hukuman pancung. “Dana tersebut sudah dikirimkan hari ini ke KBRI di Riyadh untuk pembayaran diyat,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene, Selasa (21/6). Tene mengatakan, saat ini dana itu sudah diterima KBRI dan KBRI akan segera memproses pembayaran diyat kepada keluarga korban. KBRI juga diperintahkan melakukan pembayaran secepatnya, mengingat pembayaran itu jatuh tempo 7 Juli mendatang. Pembayaran ini akan menghindarkan Darsem dari eksekusi hukuman mati. Darsem dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Riyadh, Arab Saudi, karena membunuh majikannya. Tapi, keluarga korban bersedia memaafkan asal Darsem membayar ganti rugi sejumlah uang darah atau diyat. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelumnya telah memutuskan akan membayar diyat itu. Dana untuk diat diambil dari anggaran Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, Marty meminta persetujuan kepada Komisi I DPR supaya bisa menggunakan anggaran Kementerian Luar Negeri untuk pembayaran ini. Komisi I DPR menyatakan persetujuannya dan mendukung Kemlu segera membayar diyat agar kasus eksekusi Ruyati binti Satubi tidak terulang. Sementara keluarga besar Darsem di Subang, Jawa Barat, bungah ketika mengetahui bahwa pemerintah telah mengirimkan dana kompensasi untuk membebaskan tenaga kerja wanita itu dari jeratan hukuman mati di Arab Saudi. “Kami sekeluarga sangat terharu atas perhatian yang sangat besar dari pemerintah dan semua pihak yang sudah

Putri Ruyati Histeris di Kedubes ● Sambungan Hal 1

lainnya. Aksi yang diikuti puluhan demonstran itu dimulai dengan pemasangan spanduk di tembok kedubes, yang berisi tulisan “Duka untuk Ruyati Negara Korup Rakyat Terpancung.” Nuraeni dan aktivis kemudian menyapaikan orasi-orasi yang mengusir Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia angkat kaki. Nuraini atau akrab dipanggil Een, dalam orasinya meminta sang duta besar minggat dari tanah air. Tibatiba ia pun menangis histeris, mengucapkan kata-kata makian kepada negara yang ia anggap neraka itu. “Arab Saudi harus diusir dari Indonesia, biadab, tidak manusiawi, gila, kurang ajar, tidak memiliki prikemanusiaan, dianiaya, dibunuh,” teriak Een histeris dengan deraian air mata.

berusaha keras membebaskan Darsem dari ancaman hukuman mati,” kata Daud, ayah Darsem. Daud, warga Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, semula mengaku sangat khawatir dengan nasib anaknya. Sebab, awalnya belum ada kepastian soal pembayaran uang kompensasi yang sudah disanggupi pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beberapa waktu lalu. “Sekarang kami merasa lebih tenang, dan ingin segera berjumpa dengan dia (Darsem),” tuturnya. Ia mengaku sangat khawatir setelah menonton televisi dan membaca pemberitaan media massa cetak atas nasib Ruyati yang dihukum pancung. Anggaran Rp 101 Miliar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengungkapkan, anggaran untuk melayani para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tersedia di seluruh perwakilan Pemerintah Indonesia di dunia mencapai Rp 95 miliar. Angka itu belum termasuk anggaran senilai Rp 6 miliar di Kementerian Luar Negeri. “Kalau kamu tanya anggaran TKI itu, kami memiliki anggaran untuk perlindungan TKI di Kemlu (Kementerian Luar Negeri). Itu kalau di pusat kira-kira Rp 6 miliar, tetapi kemudian ada kira-kira Rp 95 miliar yang disebar untuk seluruh perwakilan Indonesia. Sehingga, kalau ada negara yang kemudian ada masalah dengan TKI itu sudah ada anggarannya di sana,” ujar Agus usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (21/6). Agus mengatakan, terkait keinginan agar anggaran khusus pelayanan TKI ditinjau ulang, pihaknya bersedia mereview, apakah anggaran tersebut memadai atau tidak. “Itu tentu bisa kami pelajari,” tuturnya. Masalah anggaran TKI ini

kembali mengemuka setelah Ruyati binti Satubi, dihukum pancung di Arab Saudi, Sabtu (18/6) lalu. Peristiwa itu membuat kejutan di Indonesia karena terjadi tiba-tiba tanpa dipublikasikan di media massa sebelumnya. SBY belum Komentar Hingga kemarin, tepatnya tiga hari berlalu sejak seorang Ruyati dieksekusi mati dengan cara dihukum pancung di Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga memberikan komentar langsung terkait eksekusi tersebut. Sejauh ini, kecaman baru disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Marty mengatakan, pemerintah telah menarik Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur. Sementara dari pihak Istana Kepresidenan, komentar baru disampaikan oleh para staf khusus presiden atas nama Presiden SBY. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, sejak Minggu (19/6), mengatakan bahwa Presiden berduka dan prihatin atas perlakuan Pemerintah Arab Saudi terhadap Ruyati. Saat ditanya kapan Presiden akan memberikan komentar secara langsung, Julian mengatakan belum dapat memastikannya. Julian berjanji akan segera menginformasikan kapan Presiden akan memberikan pernyataan langsung. Sepanjang Selasa (21/6), SBY berada di Istana Presiden. Biro Pers, Media, dan Informasi Rumah Tangga Kepresidenan RI menginformasikan, agenda Presiden melakukan kegiatan internal. Semenatar itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat meminta agar kasus hukuman mati Ruyati tidak dikaitkan-kaitkan dengan Presiden SBY. Menurut dia, selama ini pemerintahan SBY selalu berupaya untuk menjamin keselamatan para buruh migran Indonesia yang

bekerja di luar negeri. “Pemerintah sampai saat ini selalu mengupayakan keselamatan TKI kita di sana. Jadi jangan kaitkan SBY dengan kasus Ruyati,” ujar Jumhur dalam diskusi bertajuk “Perlindungan TKI Satu Keharusan, Ruyati Kasus Terakhir” di kantor DPP Demokrat, Jakarta, kemarin. Jumhur menambahkan, peraturan mengenai hukuman mati di Arab Saudi sangat ketat. Apalagi, jika hukuman tersebut menyangkut tindak pidana pembunuhan. Menurut dia, jika keluarga korban pembunuhan tidak bersedia memaafkan pelaku, seorang Raja Arab pun tidak dapat melarang hukuman mati tersebut. “Mereka hanya bisa melobi keluarga, tetapi ketika keluarga tidak mau memaafkan, ya sudah, hukuman itu terus berjalan. Dan, pengakuan adalah hukuman utama di sana (Arab Saudi), dan itu sangat berbeda dengan kita. Jadi, karena Ruyati itu mengaku dari pengadilan tingkat awal sampai akhir, itu sulitnya. Ditambah, kita juga tidak berhasil melobi keluarganya karena mereka tetap tidak ingin memaafkan Ruyati,” jelasnya. Ruyati binti Satubi (54), Sabtu (18/6), dihukum mati setelah mengaku telah membunuh wanita asal Arab Saudi bernama Khairiya binti Hamid Mijlid pada 2010 lalu. Namun, hukuman mati tersebut membuat Pemerintah Indonesia kaget. Pasalnya, informasi mengenai eksekusi hukuman itu tidak diberitahukan sebelumnya kepada KBRI di Arab Saudi. “Tentang pemberitahuan itu, kita memang kecolongan, khususnya pada informasi mengenai waktu eksekusi. Kita baru tahu diberitahu pada malam minggunya sehingga keluarga korban juga terkejut menerima kabar itu. Dan, kita juga tentunya menyayangkan dan memprotes keras keputusan itu,” kata Jumhur. (ti/kompas.com)

Menurutnya, tidak hanya sang majikan yang harus dihargai. Akan tetapi juga pembantu yang juga merupakan manusia. Usai menuturkan hal itu, iapun kehabisan kata-kata, tangisnyapun makin menjadi. Sehingga untuk sesaat ia harus dipeluk oleh Direktur Migrant Care, Anis Hidayah, hingga emosinya stabil. Aksi itu diteruskan dengan penempelan sejumlah poster yang berisi makian untuk negara Arab Saudi ditembok kedubes. Lalu menyanyikan lagu “Gugur Bunga,” untuk mengenang sang pahlawan devisa yang meninggal dengan dipancung itum Selama aksi berlangsung, puluhan petugas kepolisian bersama petugas keamanan kedubes bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun diwarnai dengan histerisnya E’en, namun aksi tersebut berjalan tanpa kerusuhan. Ruyati sempat mengeluhkan kepada keluarganya bahwa majikannya di Arab Saudi kerap berlaku kasar

kepadanya.

April 2011, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar berangkat menuju Arab Saudi untuk melobi kerajaan Arab Saudi agar mengampuni TKI yang melanggar hukum. Saat itu Kemenlu RI juga menegaskan telah memberikan bantuan hukum dan kekonsuleran pada Ruyati. Mei 2011, Ruyati kembali diadili dan dijatuhi hukuman qisas. Tanggal 18 Juni 2011 Ruyati dieksekusi pada pukul 15.00 WIB di kota Mekkah dan menjadi orang ke-28 yang dieksekusi pada tahun ini. Usai dipancung, jenazah Ruyati langsung dimakamkan. Tanggal 19 Juni 2011, Kemenlu RI menghubungi keluarga Ruyati di Bekasi dan memberitahukan perihal pemancungan tersebut. Kemenlu sendiri mengecam pemancungan tersebut karena tidak diberitahu kerajaan Arab Saudi. Mendengar kabar tersebut, keluarga Ruyati pun meminta jenazah dipindahkan untuk dimakamkan di Indonesia.(tribunnews/yat/ rek)

Kisah Ruyati Tahun 2008 Ruyati berangkat menuju Arab Saudi sebagai TKW menggunakan jasa pengirim tenaga kerja PT Dasa Graha Utama Bekasi. Pada keberangkatan tersebut, LSM Migrant Care menyebut umur Ruyati dimudakan 11 tahun. Tanggal 31 Desember 2009 merupakan kontak terakhir Ruyati dengan keluarganya yang tinggal di Bekasi. Saat itu Ruyati mengeluhkan majikannya kerap memperlakukannya dengan kasar. Tanggal 10 Januari 2010, Ruyati membunuh majikan perempuannya bernama Khairiya binti Mijlid dengan pisau pemotong daging. Mei 2010 Ruyati diadili untuk pertama kalinya dan terancam hukuman qisas, yakni hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Nyawa dibayar nyawa. Mendengar hal tersebut, Maret 2011, LSM Migrant Care mengingatkan sejumlah TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Ruyati.


CMYK

10

tribun bola

RABU 22 JUNI 2011

Samarinda FC Incar Julio Lopez SAMARINDA, TRIBUN Belum lama ini manajemen Samarinda FC menawarkan striker Persisam Putra Samarinda Julio Lopez untuk bergabung dengan Samarinda FC tampil di kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI) musim 2011/2012. Ini dikatakan Manajer Samarinda FC Hasan, Selasa (21/6). “Baru sekadar tawaran saja. Kita bicara-bicarakan dulu soal itu,” kata Hasan. Samarinda FC tertarik untuk memboyong Julio Lopez sebagai striker. Lopez dikenal sebagai striker andalan tim Persisam yang lincah dan haus gol. “Saya tawarkan, kalau Samarinda FC lolos dan menjadi peserta di LPI,

apakah dia mau gabung?” tutur Hasan, menceritakan. Alasan manajemen Samarinda FC melirik J-Lo karena ia dikenal sebagai pemain sepak bola yang tangguh dan punya motivasi tinggi serta loyalitas terhadap klub yang dibelanya. Dengan penilaian itu, kata Hasan, Samarinda FC mencoba menawarkan diri ke J-Lo. “Dia bilang, saya akan bermain di klub yang menurut dia terbaik. Memang ini masih sebatas penawaran saja, belum mengarah ke nilai transfer. Kita antisipasi menyiapkan pemain depan kalau nanti kita lolos di LPI,” ujar Hasan. Disinggung

perkembangan peluang Samarinda FC, lanjut dia, masih menunggu hasil kongres PSSI tanggal 9 Juli mendatang. Pasalnya, nasib LPI akan ditentukan dalam keputusan di kongres itu. “Manajemen masih menunggu dan berharap dari hasil keputusan kongres LPI bisa diakomodir,” ujarnya. Menurut dia, jika sampai dalam batas waktu tertentu LPI belum jelas statusnya di organisasi PSSI, kata dia, kemungkinan keberadaan LPI tidak akan diakomodir. “Ini yang membuat saya harus bersikap. Apakah saya akan lanjut atau tidak di Samarinda FC,” ucap Hasan.(bud) DOK

Hariyadi (kiri) saat masih menjadi asisten pelatih Junaedi (dua dari kanan) pada putaran pertama ISL 2010/2011 lalu.

Hariyadi Siap Turun Jabatan " Kembali jadi Asisten Pelatih Persiba ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (kedua kanan) bersama Ketua KONI/KOI Rita Subowo dan PLH Seskemenpora Djoko Pekik Irianto (kiri) saat menerima Wakil Presiden FIFA, Pangeran Ali bin al-Hussein (kedua kiri) di kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (14/6).

Tak Masalah Jika Toisutta Lolos # Komite Normalisasi Ikuti Aturan FIFA JAKARTA, TRIBUN - Komite Normalisasi (KN) tak akan mempermasalahkan kemungkinan ditinjaunya kembali status George Toisutta dan Arifin Panigoro pasca kunjungan Wakil Presiden FIFA Pangeran Ali bin Al Hussein ke Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat berada di Indonesia, Pangeran Ali menemui berbagai pihak yang terkait kisruh di tubuh PSSI. Pangeran asal Yordania itu bertemu dengan Menpora Andi Mallarangeng, Ketua KONI Rita Subowo, Ketua KN Agum Gumelar, Arifin Panigoro, dan Kelompok 78. Pangeran Ali akan melaporkan semua temuannya di Indonesia kepada FIFA, tak terkecuali soal status George dan Arifin, yang sejauh ini masih dilarang maju ke arena Kongres Luar Biasa PSSI. Kalau FIFA menilai kedua figur itu tak bersalah, mereka bisa saja mengizinkan duet tersebut untuk maju.

KN mengaku siap menerima apapun keputusan FIFA, apakah George dan Arifin pada akhirnya boleh maju atau tetap dilarang. “KN tidak mempermasalahkan kehadiran Pangeran Ali. Kalau beliau akan memperjuangkan Pak George dan Pak Arifin, itu tidak ada masalah buat KN,” ungkap Agum, dalam jumpa pers di Kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6). “Saya sampaikan juga ke Prince Ali, kalau ada perubahan soal Pak George dan Pak Arifin, KN juga tidak ada masalah. Apa pun keputusan FIFA, kita akan laksanakan,” tegasnya.“Dalam surat terakhirnya tanggal 16 Juni, keputusan FIFA masih sama, yaitu keempat orang itu masih dilarang. Tapi, masih ada waktu sampai dengan 9 Juli. Kalau ada perubahan, KN siap melaksanakan. Tapi kalau tidak, saya harap semua pihak bisa legowo,” ujarnya.(dtc)

BALIKPAPAN, TRIBUN Pelatih Persiba Balikpapan Hariyadi menyatakan siap kembali jadi asisten pelatih Persiba bila pihak manajemen dan pengurus Persiba memilih pelatih baru untuk musim kompetisi musim depan. Itu artinya Hariyadi siap kembali turun jabatan, dari pelatih kepala menjadi asisten pelatih. “Tidak ada masalah bila saya nanti jadi asisten pelatih untuk musim depan bila itu menjadi keputusan pengurus. Tapi saya juga siap jadi pelatih kepala bila memang masih dipercaya menjabatnya,” ujar Hariyadi ditemui di mess Persiba, Selasa (21/6). Menurutnya itu adalah hal wajar dan risiko seorang pelatih. Hariyadi menyadari bahwa apa yang dia lakukan bersama tim selama setengah musim ada yang perlu dibenahi. Seperti diketahui, dirinya baru menjadi pelatih kepala setelah Junaedi lengser. “Waktu yang pendek untuk mengangkat sebuah

CMYK

tim memang sangat berat, tapi apa yang dilakukan tim dalam separuh musim mengalami perbaikan, buktinya kita bisa naik 10 besar,” katanya. Selama kepelatihan Hariyadi membesut Sultan Samma cs meraih hasil positif walau ada pertandingan kurang sempurna di laga kandang. Hasil terbaik diperoleh adalah kemenangan 3-5 atas tuan rumah Bontang FC serta dua kali seri di kandang PSPS Pekanbaru (2-2) dan Pelita Jaya (1-1). Hasil yang menjadi evaluasinya adalah dua kali seri di kandang menghadapai Arema Indonesia (0-0) dan Persijap Jepara (00) Kemudian satu kali kalah di kandang menjamu Sriwijaya FC (0-1) pada putaran kedua. Untuk laporan tim sudah dibuat oleh Hariyadi. Namun ia masih merahasikan pemain mana saja mendapat nilai merah. “Nanti laporan pemain saya jelaskan kepada pengurus secepatnya dan Insya Allah besok (hari ini)

saya akan melaporkan kepada pihak pengurus atau Pak Ketua (Syahril HM Taher),” katanya. Disinggung mengenai batalnya tim mengikuti turnamen undangan Internasional Gubernur Aceh.

Hariyadi tidak berkomentar banyak. Dirinya mengaku siap kapan saja untuk membesut Aldo Barreto cs sampai masa kontrak habis. “Saya saat ini masih bekerja untuk Persiba sampai kontrak habis,” katanya. (bay)

Batal ke Aceh SKUAD Beruang Madu akhirnya batal ke Aceh mengikuti turnamen Internasional Gubernur Aceh. Penyebab kegagalan Aldo Barreto cs ke Aceh karena pihak panitia pelaksana tidak mampu menyediakan tiket perjalanan dari Balikpapa ke Aceh. Bukannya panitia tidak memiliki biaya untuk perjalanan bagi rombongan Persiba, hanya saja kuota tiket perjalanan dari semua maskapai penerbangan menuju ke Aceh ludes hingga akhir bulan ini. Dan pihak panitia setempat menyampaikan permohonan maaf kepada manajemen Persiba. “Tadi pihak panpel menyampaikan permohonan maaf kepada kami karena tidak bisa menyediakan tiket dari Balikpapan menuju Aceh,” ujar Manajer Persiba Jamal Al Rasyid, Selasa (21/6). Jamal menjelaskan, pihak panitia mengatakan bahwa akhir Juni bertepatan dengan libur sekolah. Kemudian di Aceh bertepatan dengan berbagai event Pra PON 2012. “Sebenarnya semua akomodasi ditanggung pihak panitia, hanya saja waktunya bersamaan dengan Pra PON dan libur sekolah sehingga kehabisan tiket,” pungkasnya. (bay)


RABU 22 JUNI 2011

11

Ayu Damayanti dapat Bye 10 Atlet Wushu Ikut Pra PON SAMARINDA, TRIBUN - Hasil seleksi Pra PON Wushu Kaltim mengirimkan 10 atlet terbaiknya yang akan berlaga di Pra PON yang akan digelar 11-17 Juli di DOK/TRIBUN Makassar. Pengurus Suparlan Provinsi Wushu Indonesia (Pengprov WI) Kaltim menargetkan lolos ke PON XVIII 2012 di Riau. Ini dikemukakan Sekretaris Pengprov WI Kaltim Suparlan di Samarinda. Ia mengatakan, hasil seleksi selama pemusatan latihan daerah jelang Pra PON telah mempersiapkan 10 atlet terbaik di semua nomor untuk kelas Sanshou (tanding) dan Taolu (seni). Selama trainning center (TC) sepekan, peserta yang mengikuti seleksi Pra PON sebanyak 36 atlet dari kabupaten/kota. Hasil seleksi itu, Pengprov WI Kaltim telah mengantongi beberapa nama berdasarkan hasil pemantaauan dan penailaian pelatih. Suparlan mengatakan, 10 atlet yang akan dikirim ke Pra PON, untuk dua

nomor yakni sanshou dan taolu. Untuk sanshou, Pengprov WI mengirimkan semua kelas tanding putra-putri. Sedangkan, untuk nomor taolou hanya mengirimkan satu atlet asal Kutim yakni Marten Mardan. Marten adalah atlet yang pernah menyabet emas pada nomor Taichi Chuan dan Taichi Chian di kejuaraan nasional. “Kita berharap di nomor taolou ini Marten bisa meraih emas,” tuturnya.(bud)

ATLET WUSHU KALTIM IKUT PRA PON DI MAKASSAR ● NOMOR SANSHOU (TANDING ) PUTRI - Mulyana Susmita kelas 46 Kg - Nur Hadijah kelas 52 Kg - Lena kelas 56 Kg ● NOMOR SANSHOU PUTRA - Eko Akbar kelas 48 Kg - M Al Muharommi kelas 52 Kg - Handi Prayitno kelas 56 Kg - Ricky Ariel R kelas 60 Kg - Ramdan DM kelas 65 Kg - Agus kelas 70 Kg ● NOMOR TAOLOU (SENI) - Martin Mardan asal Wushu Kutim Sumber : Sek Pengprov Wushu Kaltim.(bud)

16 Pemanjat Tebing Kaltim Lolos Pra PON SAMARINDA, TRIBUN Ketua Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia (Pengprov FPTI) Kaltim Sudarno kecewa lantaran pemanjat tebing Kaltim gagal meraih medali emas di Kejurnas Semarang. Meski demikian Sudarno masih bisa terhibur. Sebab, atlet Kaltim mendapat jatah penuh untuk berlaga di PON XVIII 2012 di Riau. “Perkembangan terakhir, kabarnya atlet kita menambah medali perak untuk track speed beregu. Harapan saya bisa dapat emas di Kejurnas. Tapi banyak faktor lain seperti PB (Pengurus Besar) menerapkan media tandingnya menggunakan poin besar,” tutur Sudarno, Senin (21/6).

Untuk mengobati rasa kecewa Sudarno, atlet panjat tebing Kaltim menambah jumlah kuota atlet yang lolos menuju PON XVIII 2012. Total jumlah atlet yang lolos di Pra PON sebanyak 16 atlet. FPTI Kaltim termasuk provinsi yang berhasil meloloskan jumlah atletnya dengan kuota penuh. “Mudah-mudahan di PON nanti atlet kita bisa maksimal dan membuktikan. Artinya, perlu ada persiapan yang lebih matang sebelum PON. Tetapi kita akan evaluasi dulu dari hasil Kejurnas itu,” tuturnya. Terpisah, pelatih panjat tebing Kaltim Haris Handaya Putra mengaku tidak menduga poin yang digunakan pada kejurnas

dengan menggunakan poin besar. Sementara, tim Kaltim berlatih menggunakan poin berukuran kecil. “Mungkin saja ini salah satu faktornya sehingga atletatlet kita banyak yang gugur. Termasuk nomor andalan boulder putra dan putri. Tidak satupun pemanjat Kaltim bisa menjadi juara,” tambah Haris. Menurut dia, banyak faktor yang menjadi penyebab gagalnya FPTI Kaltim raih medali emas. Secara teknis, atlet Kaltim memiliki perbedaan sarana latihan dengan media tanding yang diterapkan di Kejurnas. “Memang peluang kita untuk menambah kuota masih ada di nomor lead dan speed,” tambah Haris.(bud)

● Hari Ini Tennis Women’s Circuit Walikota Tarakan Dimulai TARAKAN, TRIBUN Turnamen Tennis Women’s Circuit Walikota Tarakan Open 2011, Rabu (22/6) akan mulai memainkan babak utama tunggal dan ganda yang dilaksanakan di Lapangan Tenis Indoor Telaga Kramat, Tarakan. Di babak pertama, sejumlah pemain Indonesia langsung berhadapan dengan lawan tangguh. Seperti pemain junior Indonesia Puspa Ratih Tri Oktavira akan berhadapan dengan petenis Jepang Naoko Eto. Sedangkan Laili Rahmawati akan bertemu pemain tangguh China Xi Yao Wang. Kedua pertandingan ini diprediksi akan berlangsung seru. Di partai lainnya, terjadi duel sesama petenis Indonesia . Deria Nur Haliza, petenis 14 tahun yang mewakili Kota Tarakan, akan berjumpa Nadia Tjahjana. Kekuatan kedua pemain ini dinilai simbang. Sedangkan sejumlah pemain unggulan belum bertanding. Unggulan pertama Ayu Fani Damayanti peringkat 329 dunia mendapat bye. Ayu baru akan bertemu pemenang

antara Ya Zhao dari China yang berhadapan petenis Jepang Moe Kawamoto. Sedangkan unggulan kedua Jessy Rompies peringkat 427 dunia akan bertemu Dede Tari Kusrini di babak kedua. Pada Selasa (21/6) kemarin, Walikota Tarakan Udin Hianggio tiba-tiba menyempatkan diri untuk melihat persiapan panitia penyelenggara turnamen yang memperebutkan total hadiah 10 ribu dolar AS. Dalam melihat persiapan ini, orang nomor satu di Tarakan meminta panita untuk bekerja secara maksimal agar acara berjalan dengan baik. “‘Saya minta panitia bekerja keras agar turnamen ini berjalan

dengan baik dan membuat pemain enjoy,’’ ucapnya mengingatkan kepada panitia. Sementara itu, kehadiran pelatih papan atas Indonesia Deddy Prasetyo di Kota Tarakan ternyata dimanfaatkan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (Pengprov Pelti) Kota Tarakan untuk menggelar couthing clinic. Dalam couthing clinic ini, Deddy yang juga pemilik klub Detec, memberikan pelatihan singkat terhadap para pengurus dan petenis muda yang tergabung dalam Sekolah Tenis Yuseka. Deddy yang dikenal telah melahirkan banyak petenis Indonesia ini memberikan

JADWAL RABU (22/6) ■ TUNGGAL - Asako Sato (JPN) Vs Nour Azzauz ( EGY ), - Puspa Ratih Tri Oktavira (INA) Vs Naoko Eto (JPN), - Xi-Wei Cai (CHN) Vs Kanami Tsuji (JPN) - Chun Yan He (CHN) Vs Yang Pang (CHN), - Ya Zhau (CHN) Vs Moe Kawatoko (JPN) - Laili Rahmawati Ulfa (INA) Vs Xi-Yao Wang (CHN), - Nadia Tjahjana (INA) Vs Deria Nur Haliza (INA) ■ GANDA - Naoko Eto (JPN)/Asako Sato (JPN) Vs Xi-Wei Cai (CHN)/Chun Yan He (CHN) - Voni Darliana (INA)/Cynhia Melita (INA) Vs Nadia Tjahjana (INA)/ Puspa Ratih Tri Oktavira (INA) Sumber: PanitiaTurnamen Tenis Women’s Circuit Walikota Tarakan Open 2011.(jnh)

DOK/TRIBUN

Ayu Fani Damayanti

teori dan praktik langsung di lapangan. “‘Tenis itu kuncinya teknik dan taktik. Kalau salah materi pelatihannya, saya jamin tidak akan ada pemain yang jadi,’’ ujarnya.(jnh)

Firda dan Nana Lolos Dampingi Febe ● Indonesia Terbuka Superseries Premier 2011 JAKARTA, TRIBUN Adrianti Firdasari melenggang ke babak utama Indonesia Terbuka Superseries Premier. Pada laga kedua babak kualifikasi, Selasa (21/6), pemain Pelatnas Cipayung itu menyingkirkan rekan senegaranya dari klub PB Djarum Kudus, Ana Rovita, yang tahun lalu bikin kejutan karena menembus semifinal turnamen ini, dengan 21-15, 23-21. Langkah serupa juga ditorehkan Fransiska Ratnasari, yang membawa bendera Djarum Kudus.

Mantan pemain Pelatnas ini mendampingi Firda ke babak utama turnamen berhadiah 600.000 dolar AS ini, setelah menang 21-15, 24-22 atas pemain Singapura, Chen Jiayuan. Dengan demikian, total ada tiga tunggal putri Indonesia yang akan tampil hari ini di babak utama. Pasalnya, Maria Febe Kusumastuti langsung meraih tiket babak tersebut, tanpa melalui kualifikasi. Tiga srikandi Merah-putih ini akan mendapat lawan yang cukup berimbang. (kompas.com)

ANTARA/ISMAR PATRIZKI

Pebulutangkis Indonesia, Adrianti Firdasari, berusaha mengembalikan bola ke arah pebulutangkis Canada, Li Michelle, dalam laga tunggal putri babak pertama kualifikasi Indonesia Open Superseries Premier 2011 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/6).


Berlangganan Hub: RABU 22 JUNI 2011 Halaman 13

Telepon: 0541-202416, 202417 SMS: 0541-7080008 Fax Iklan: 0541-769855

Aji Syirafuddin Divonis Bebas ■ Uang Rp 100 Juta Miliknya yang Disita Dikembalikan ■ Kasus Pengadaan Alkes MSCT Scan 64 Slice Rp 20 M SAMARINDA, TRIBUN – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS) Aji Syirafuddin, salah satu terdakwa dari kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) MSCT Scan 64 Slice senilai Rp 20 miliar di RSUD AWS tahun 2006, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Selasa (21/6). Majelis Hakim yang diketuai Hery Supryono SH menyatakan, terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan

tindakan melawan atau melanggar hukum. Adapun yang telah dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov, yakni Dirut RSUD AWS di rumah sakit berlabel plat merah itu. Dengan vonis bebas itu, terdakwa terbebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 3 tahun penjara denda Rp 100

Jalan HM Ardans Berubah Seperti Kubangan Kerbau

● Bersambung hal 21

Disebut Whistle Blower TAK hanya mendapatkan kembali uang Rp 100 juta yang disita tim penyidik kejaksaan, Dirut RSUD AWS Aji Syirafuddin usai divonis bebas, juga mendapat predikat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda sebagai whistle blower (pelapor kasus korupsi). Dalam bacaan putusannya

kemarin, Majelis Hakim menyebut, Aji sebagai yang mengungkap kasus mark up pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) MSCT Scan 64 Slice senilai Rp 20 miliar di RSUD AWS tahun 2006 tersebut, dengan meminta kepada Gubernur Kaltim agar BPKP

● Bersambung hal 21

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

Direktur RSUD AW Syahranie dr Ajie Syirafuddin dipeluk seorang pegawainya usai hakim membacakan vonis bebas terhadap dirinya di PN Samarinda, Selasa (21/6).

SAMARINDA, TRIBUN Kondisi Jl HM Ardans Samarinda kini semakin parah. Akibat tidak ada upaya perbaikan sejak tiga tahun terakhir, jalan yang awalnya mulus berhotmix itu kini tak ubahnya kubangan kerbau. Lubang menganga terlihat dimanamana, sebagian tergenangi air hujan sehingga mirip kolam. Nama jalan ini diambil dari nama Gubernur Kaltim (1988-1998). Dibangun oleh Pemprov Kaltim sebagai ring road dengan maksud untuk memecah kemacetan lalu lintas di simpul utara Samarinda. Kerusakan mulai terjadi sejak truk-

truk besar batu bara ramairamai melintasi jalan itu. Di antara puluhan ruas jalan yang rusak di kota ini, Jl HM Ardans SH termasuk yang paling parah, selain di Palaran. Pantauan Tribun, perbaikan Jl HM Ardans tak ada. Hanya saja, untuk mengurangi kedalaman lubang jalan terdapat batu gunung menutup lubang tersebut. Jl HM Ardans sejak tahun 2009 dikeluhkan rusak akibat aktivitas tambang batu bara. Hingga kini, pemerintah belum berhasil mengatasi kerusakan ring

● Bersambung hal 21

Tim IV Gabungan Komisi Hanya Temukan Tiang Pancang Proyek Pembangunan KIPI di Maloy SAMARINDA, TRIBUN - Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim yang mengecek Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tentang pelaksanaan APBD 2010 hanya menemukan sejumlah tiang pancang di lokasi Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy. “Hanya ada tiang tiang pancang. Kami tidak tahu persis itu bangunan apa, karena ketika kami meninjau ke sana, kami tak didampingi oleh Badan Pembangunan KIPI Maloy. Kami mendengar lokasi Pelabuhan Maloy sekarang juga bergeser 12 kilometer. Kalau demikian, bagaimana pertanggung jawaban dari tiang tiang pancang yang ada ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi, kemarin, menjelaskan hasil kunjungan Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim ke Bontang dan Kutim untuk mengecek Lapor-an Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tentang pelaksanaan APBD 2010, tanggal 13 18 Juni 2011 tadi. Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim yang dipimpin H Hadi Mulyadi SSi MSi, beranggotakan Drs H Rakhmat Majid Gani (Komisi I), Sofian Nur ST (Komisi I), Drs H Bahrid Buseng MSi (Komisi II), Ismail ST (Komisi II), Drs H Saifuddin DJ (Komisi III), Wibowo Han-doko SH (Komisi III) dan Zain Taufik Nurrohman SHut (Komisi IV). Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wilayah Dakwah (Wilda) Kalimantan ini, informasi yang diperoleh Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim, titik awal untuk

Puji Astuti: Paser Luar Biasa

FOTO-FOTO DPRD KALTIM / LIA ANGGRAENIE / M IMRON ROSYADI

Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Pemkab Kutim lokasi pembangunan Pelabuhan Maloy ditemukan terumbu karang, karena itu lokasinya digeser sekitar 12 Km dari rencana semula, yakni ke Teluk Golok. Belum adanya kemajuan pembangunan KIPI Maloy disayangkan oleh Tim IV Gabungan Komisi, mengingat sesuai Inpres No. 1 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010, kawasan Maloy, Kutai Timur ditetapkan sebagai klaster industri pertanian berbasis oleo chemical dan Bontang sebagai klaster industri berbasis gas dan kondensat.

“Melalui APBD sudah dialokasikan anggaran untuk pembebasan lahan. Tapi apakah pembebasan lahan terus menerus, tanpa ada kemajuan yang berarti soal pembangunannya,” kata Hadi Mulyadi. DPRD Kaltim meminta Pemprov serius merealisasikan pembangunan KIPI Maloy, karena pembangunan kawasan ini selalu menjadi kebanggaan Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak ketika berpidato di berbagai kesempatan. Tim IV Gabungan Komisi DPRD Kaltim juga

meminta perhatian Pemprov Kaltim soal pemanfaatan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Bontang. Pemkot Bontang siap memanfaatkan gedung BLK ini apabila ada penyerahan dari Pemprov Kaltim. Namun diharapkan ada bantuan untuk perlengkapan praktek. “Kami juga meminta perhatian soal pembangunan jalan Trans Kalimantan poros Bontang Kutim Berau Bulungan Malinau Nunukan Simanggaris. Juga penuntasan jembatan Sangkulirang,” kata politisi kelahiran Samarinda, 9 Mei 1968 ini. (adv/mir)

Pemprov Diminta Perhatikan SLBN Bontang SAMARINDA, TRIBUN - Prihatin terhadap kondisi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Kota Bontang, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan Kaltim, untuk lebih memperhatikan sekolah yang menjadi sarana pendidikan bagi anak anak berkebutuhan khusus tersebut. “Saya sudah meninjau langsung kondisi fisik sekolahnya, bagaimana kondisi gedung dan ruang kelas yang digunakan, tidak memadai,” kata Zain Taufik Nurrohman, kemarin, menjelaskan hasil peninjauannya ke sekolah tersebut belum lama ini. Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kaltim ini, meski secara fisik dari bagian luar bangunan terlihat baik baik saja, namun saat menengok langsung ke dalam ruang kelas yang digunakan, spesifikasi luas ruangannya tidak sesuai standar. Ruang kelas yang idealnya hanya untuk menampung 20 siswa, oleh pihak sekolah disekat menjadi empat bagian, sehingga setiap kelas menjadi sempit. “Pihak sekolah mengatakan, sekat terpaksa dilakukan sebab tak memungkinkan dalam satu ruangan dilakukan proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus, yang masing masing mempunyai karakteristik berbeda beda,” kata Zain. Sekat ruangan berbahan tripleks biayanya bukan dari pemerintah. Ada bantuan dari salah satu perusahaan swasta setempat, meskipun begitu menurut pihak sekolah masih ada yang mengutang ke pihak ketiga. Setiap anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik masing masing tentu penanganannya menggunakan cara,

fasilitas dan metode berbeda beda. Menurut Zain, penanganan pada masing masing anak berkebutuhan khusus, pada SLBN yang memiliki siswa 60 orang di Jl Kapten Piere Tendean ini, soal ruang kelas yang disekat karena penanganan siswa berbeda beda, hal itu menjadi langkah yang tepat dilakukan. Sebab dengan karakteristik masing masing, seperti misalnya anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan tentu perlu pelayanan dan fasilitas khusus pula. “Seperti contoh, ada salah satu siswa yang memiliki prilaku suka membentur benturkan kepalanya pada benda benda sekitarnya, tentu fasilitas penunjang sekolah harus menyesuaikan. Ini yang seharusnya bisa dipikirkan lebih matang oleh Disdik Kaltim,” kata Zain. Pemikiran matang itu berlaku pada setiap rencana rencana yang akan dilakukan oleh Disdik Kaltim sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap SLB. Hal ini termasuk siswa maupun guru guru di lingkungan SLB. “Misalnya untuk penggunaan dinding, seharusnya saat pembangunan gunakan bahan khusus yang tak berbahaya, begitupun guru yang bertugas di sekolah ini tentu berbeda dengan guru guru yang bertugas di sekolah umum. Sehingga pelakuan khusus juga harus diterapkan, seperti insentif maupun tambahan lainnya yang sesuai,” ujar Zain. Kondisi lainnya yang memprihatinkan Zain, ada ruang guru yang justru dijadikan satu dengan ruang kelas serta ruang

kepala sekolah yang juga digunakan sebagai gudang penyimpanan alat alat belajar siswa yang tak terpakai. Sementara soal gedung aula yang sedang dibangun dengan biaya Pemprov, banyak bagian bagian dari bangunan yang dinilai sudah tidak layak, padahal bangunan belum diresmikan untuk digunakan. Misalnya pipa air yang letaknya di dinding luar gedung sehingga terlihat, kusen pintu yang sudah rusak, lantai aula dan kamar mandi juga sudah rusak. “Dinas Pendidikan Kaltim harus mengontrol ini,” tegas Zain. (adv/lia/mir)

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, saat meninjau SLBN Bontang

ANGGOTA Komisi I DPRD RSUD Panglima Sebaya Kaltim asal Fraksi Partai mempunyai 265 kamar, terdiri Demokrat, Hj Puji Astuti, atas kelas III 140 kamar, kelas berpendapat kemajuan II 60 kamar, kelas I 40 kamar, pembangunan Kabupaten VIP 15 kamar dan VVIP 10 Paser luar biasa, meskipun kamar. kabupaten ini juga Tak jauh dari rumah sakit dihadapkan dengan persoalan berdiri bangunan hotel yang keterbatasan anggaran. dikerjakan Dinas PU Cipta “Kabupaten Paser Karya Kabupaten Paser. sekarang luar biasa, RSUD dan hotel dikelilingi oleh pembangunannya maju danau berwarna ungu, yang pesat,” kata Puji Astuti, merupakan proyek sumbangan kemarin, menceritakan hasil PT Kideco Jaya Agung, kunjungannya bersama Tim I dengan estimasi biaya Rp15 Puji Astuti Gabungan Komisi DPRD miliar. Kaltim untuk mengecek Laporan “Ketua DPRD Paser, Pak Haji Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kamaruddin dengan nada canda tentang pelaksanaan APBD 2010 ke mengatakan, mengapa cat danaunya Kabupaten Paser dan Penajam Paser berwarna ungu, karena merupakan Utara, tanggal 13 18 Juni 2011 tadi. perpaduan biru dan kuning. Lalu mengelilingi Tim I Gabungan Komisi DPRD Kaltim komplek RSUD dan hotel, ada joging trek dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim asal yang menambah kelengkapan fasilitas di Partai Demokrat, Yahya Anja STh, dengan lokasi tersebut,” kata Puji Astuti. anggota Dra Hj Puji Astuti (Komisi I), HM Tim I sempat meninjau lima titik proyek Suwandi SH MSi (Komisi I), Hj Syarifah pembanguan yang dibiayai bantuan Masitah Assegaf SH (Komisi I), Iwan keuangan provinsi, yakni RSUD Panglima Santoso Lolang SE (Komisi II), Drs Agus Sebaya dengan dana bantuan provinsi Rp5 Santoso MAp (Komisi III), Yakob Ukung miliar, ruas jalan Karang Tanjung Aru 65 Km SE (Komisi IV) dan Leliyanti Ilyas, SPdi dana bantuan provinsi Rp9 miliar, jalan dua (Komisi IV). jalur di empat kecamatan dengan dana Menurut Puji Astuti, Kabupaten Paser bantuan provinsi Rp9 miliar, jalan Batu sekarang memiliki jembatan megah di Kajang Legai Rantau Biyung Muara Biu Sungai Kandilo yang menghubungkan sepanjang 14 Km dengan dana bantuan Kota Tanah Grogot dengan tiga desa di provinsi Rp5 miliar dan Bandara Paser seberangnya, yakni Desa Sungai Tuak, dengan dana bantuan provinsi Rp5 miliar. Pepara dan Pulau Rantau. Jembatan Tim I Gabungan Komisi mendapat sepanjang lebih kurang 100 meter dengan penjelasan dari Bupati Paser, HM Ridwan lebar tujuh meter ini dibangun sejak 2008 Suwidi, bahwa secara teknis tak ada lalu dengan anggaran sekitar Rp100 miliar masalah dengan pelaksanaan pembangunan dan akan diresmikan Juli 2011 ini. karena sudah didukung teknologi modern. Kemajuan pembangunan fisik juga Namun Pemkab bersikap hati hati dalam terlihat mulai Long Kali, Long Ikis, Kuaro, menyelesaikan persoalan sosial Batu Kajang hingga Muara Komam. Masuk kemasyarakatan, seperti pembangunan ke Kota Tanah Grogot tampak jalan jembatan yang direncanakan 2006, baru lempang dua jalur selebar 20 meter terealisasi 2008, karena harus termasuk trotoar, utamanya di Kilometer 7. menyelesaikan persoalan persoalan terkait Di tepi jalan tersebut berdiri megah masyarakat. bangunan RSUD Panglima Sebaya yang “Penyerapan bantuan keuangan menelan anggaran Rp250 miliar dan akan provinsi Kaltim dari APBD 2010 di Kabupaten mulai dioperasikan Desember 2011 ini. Paser sangat bagus. Dari total “Menurut keterangan Ketua Bappeda Rp72.524.200 untuk 23 item proyek, secara Paser, Pak M Fauzi, RSUD menelan biaya fisik terserap 100 persen, dengan keuangan Rp250 miliar, dengan perkiraan dana yang terserap 99 persen,” kata Puji Astuti. masih kurang Rp200 miliar, yakni untuk Untuk pembangunan fisik, dalam waktu perlengkapan dan alat kesehatan. Ini dekat akan ditender 44 item proyek senilai masih diupayakan anggarannnya, Rp526, 181 miliar, terdiri atas proyek bernilai termasuk melalui bantuan keuangan dari Rp10 miliar Rp45 miliar sebanyak 20 Pemprov Kaltim,” kata politisi kelahiran proyek. Umumnya adalah proyek jalan. (adv/ Pati, 13 April 1959 ini. mir)


14

tribun samarinda

RABU 22 JUNI 2011

Eksepsi Salehuddin Cs Ditolak ■ Majelis Hakim tetap Lanjutkan Sidang ■ Kasus Dana Operasional Anggota DPRD Kukar Rp 2,9 M SAMARINDA, TRIBUN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda akhirnya menolak eksepsi atau keberatan dalam sidang putusan selanya, Selasa (21/6), yang diajukan terdakwa Salehuddin (Ketua DPRD Kutai Kartanegara) dan dua terdakwa lainnya Abu Bakar Has dan Abdullah Sani (anggota DPRD Kukar) dalam kasus dana operasional anggota DPRD Kukar tahun anggaran 2005 senilai Rp 2,9 miliar. Ada beberapa keberatan yang diajukan Salehuddin cs, diantaranya yang paling inti adalah Salehuddin menganggap Pengadilan Tipikor Samarinda tidak berwenang mengadili dirinya

Ya lanjut… SALEHUDDIN ataupun dua terdakwa lainnya Abu Bakar Has dan Abdullah Sani terlihat hanya pasrah dan tak mau memberikan komentar apapun, setelah majelis

bersama terdakwa anggota DPRD Kukar lainnya, yang berhak adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal itu berkaitan kepada dugaan korupsi yang didakwakan kepadanya. “Dalam UU Tipikor yang baru disebutkan, Pengadilan Tipikor termasuk salah satunya di Samarinda adalah satu-satunya pengadilan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kasus korupsi di wilayah kewenangannya masingmasing. Karena itu jika terdakwa mengajukan keberatan itu, melalui putusan sela kami, kami menolaknya,” kata Dahlen K, Ketua Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menolak eksepsi mereka, dalam sidang putusan sela, Selasa (21/6) kemarin. Usai sidang, ketiganya bersama Penasehat Hukum (PH) mereka yang hadir

Hakim Tipikor dalam bacaan putusan selanya. Menurutnya, bahwa selama ini kewenangan penyidikan dan pemeriksaan soal korupsi memang KPK, namun setelah adanya pengadilan Tipikor yang tersebar di Indonesia termasuk salah satunya di Samarinda, maka kewenangan itu dicabut dan diserahkan kepada Pengadilan Tipikor di wilayah masingmasing. “Dan ditambah lagi, adanya surat edaran Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara korupsi yang diserahkan kepada yakni Arjunawan SH, mereka langsung menggelar rapat internal tertutup di ruang Jaksa di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Ketika dikonfirmasi melalui PH Arjunawan, dikatakan bahwa Salehuddin cs akan mengikuti persidangan

masing-masing Pengadilan Tipikor,” ujarnya dengan tegas. Atas putusan sela penolakan itu, dikatakan Dahlen, sidang kasus dana operasional anggota DPRD Kukar tahun anggaran 2005 senilai Rp 2,9 miliar yang menyeret sebanyak 15 anggota DPRD Kukar periode 2004-2009 tetap dilanjutkan ke tahapan persidangan selanjutnya. “Dengan telah kami tolak dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka sidang akan langsung kita lanjutkan pekan depan, dengan menghadirkan saksi-saksi. Dan diharapkan terdakwa untuk kooporatif,” tandasnya. (aid) sesuai dengan putusan sela yang telah diputuskan majelis Hakim. “Ya lanjut, kan memang sudah begitu putusan sela Majelis Hakim. Apa nantinya, kita lihat nanti ya,” kata Arjunawan singkat. (aid)

Gubernur: CSR Tidak Memuaskan

● Tidak Ada yang Bantu Bangun Infrastruktur Jalan dan Jembatan

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

PEMULUNG - Sadon, wanita pemulung paruh baya, warga Gang Jalan Wijayakusuma IV memanggul bungkusan besar hasil pulungan di kepala dan dua tangannya juga menjinjing dua bungkusan besar. Sudah 13 tahun ia memulung botol plastik dan kaleng dari berbagai tempat sampah di kota Samarinda. Itu ia lakukan setelah suaminya tak mampu lagi bekerja keras karena usia.

Tiga Direksi BPD Ikuti Fit and Proper Test

● Dirut BPD Kaltim Aminuddin akan Pensiun 5 Juli 2011 SAMARINDA, TRIBUN Tiga direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim yakni Amiruddin Shahak (Direktur Pemasaran), Apriansyah (Direktur Umum) dan Direktur Kepatuhan Zainuddin Fanani menjadi kandidat untuk mengisi posisi Direktur Utama BPD Kaltim, yang sebelumnya diduduki Aminuddin yang masa baktinya akan segera berakhir per 5 Juli mendatang. “Masih menunggu fit and proper test dari Bank Indonesia. Saat ini sedang berjalan dan tinggal menunggu siapa yang lolos,” kata Direktur Utama (Dirut) BPD Kaltim Aminuddin, Sabtu pekan lalu. Kandidat yang diajukan memang tidak dari pihak luar, atas pertimbangan jajaran direksi saat ini lebih mengetahui kondisi internal BPD sekaligus telah mengabdi puluhan tahun lamanya. “Untuk memimpin bank sebaiknya yang mengetahui

kondisi perbankan dan culture di dalam, dalam rangka mendukung programprogram Pemda. Untuk bisa mendukung kegiatan Pemda, tentunya orang yang sudah akrab dan menyatu dengan kepala daerah, sudah saling mengenal dan mereka juga sudah berpengalaman keliling di kantor cabang. Kalau sudah berkeliling maka pastinya sudah mengetahui daerah mana yang akan dikembangkan,” paparnya. Meskipun belum diketahui siapa calon penggantinya, namun Aminuddin mengungkapkan siapapun yang akan menduduki posisi Dirut sudah mengetahui kebijakan dan rencana BPD ke depan karena telah tertuang dalam rencana bisnis bank jangka pendek maupun jangka panjang, dari sisi SDM, teknologi jaringan, produk, pembiayaan infrastruktur, energi hingga pembiayaan sektor pertanian.

“Semua tinggal dilanjutkan dan diteruskan oleh yang akan memimpin nanti,” ujarnya. Lantas mau kemana setelah tak lagi menduduki posisi sebagai Dirut BPD Kaltim? Aminuddin mengaku tetap mengabdikan dirinya di Kaltim, meskipun tak lagi menggeluti perbankan yang telah ditekuninya selama 33 tahun ini. “Saya tetap akan menjadi pengamat perbankan dan ekonomi dan tentunya nasabah Bank Kaltim,” ujarnya, sambil tersenyum. Sementara itu, Bambang Iswidyantoro, Deputi Pimpinan Bank Indonesia mengungkapkan, fit and proper test Dirut BPD telah dilaksanakan sepekan lalu. Hasil skoring telah diserahkan kepada BI Pusat. “Prosesnya bisa 10 hari hingga dua minggu. Kemungkinan minggu depan sudah ada hasilnya,” kata Bambang, Selasa (21/6). (may)

SAMARINDA, TRIBUN Gubernur Awang Faroek Ishak kecewa terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) berbagai perusahaan di Kaltim yang ia nilai masih jauh dari harapan masyarakat. Belum ada yang menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Yang mereka berikan hanya kulitkulitnya saja. “CSR itu selama ini terus terang saja, tidak memuaskan kita. Belum pernah saya mendengar ada suatu CSR yang signifikan membangun infrastruktur, jalan dan jembatan. Mereka membantu kulit-kulitnya saja. Mana coba, ada nggak selama ini?,” kata Awang Faroek Ishak, Senin (20/6).

Kendati belum memuaskan, namun Pemprov juga tidak bisa serta-merta memaksa suatu perusahaan untuk menggelontorkan dana CSR perusahaan terhadap sebuah pembangunan proyek. Usulan untuk membuat Perda mengenai CSR, kata Awang bisa saja dipertimbangkan. Namun, Pemprov tidak bisa memaksa, karena CSR tergantung dari perusahaan masing-masing. “Karena namanya tanggung jawab sosial itu tidak bisa dipaksa, kecuali pajak atau retribusi itu bisa dipaksa. Ketentuannya harus mereka laksanakan, tapi kalau tanggungjawab sosial itu tergantung perusahaannya,” kata Awang. Usulan agar CSR dirancang dalam bentuk Perda, kata

Awang juga sudah cukup banyak diusulkan berbagai pihak. Namun, dari pemerintah pusat saja tidak diatur oleh UU. “Sudah banyak usulannya seperti itu masuk tapi kalau di nasional saja tidak diatur oleh UU apalagi di daerah mau buat aturan seperti itu. Dulu masuk di UU perseroan saja ditentang oleh banyak pengusaha,” kata Awang. Selanjutnya kebijakan mengenai CSR, kata Awang sebenarnya tergantung dari Bupati/Walikota masingmasing sesuai dengan letak perusahaan, kecuali beberapa perusahaan skala nasional yang cukup besar. “Kalau di Samarinda, maka CSR di Samarinda. Kalau berada di Kutim maka di Kutim kecuali nasional seperti PKT maka bisa saja di tempat lain, KPC juga

bisa ditempat lain,” ujarnya. Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim Amrullah mengungkapkan, Distamben mencatat dana CSR dari PKP2B tahun 2011 mencapai sekitar 160 miliar dari 22 perusahaan. “Kalau KP domainnya kabupaten/Kota,” kata Amrullah, belum lama ini. Mengenai dana CSR, kata Amrullah memang tidak diatur dalam UU dan biasanya penggunaan dana CSR dilakukan melalui pokja ataupun LSM dengan melihat kebutuhan masyarakat saat itu. “Kalau soal besar kecil itu relatif. Memang tidak diatur dalam UU soal CSR itu. Untuk distribusinya, ada pokja mereka lsm dan melibatkan semua dan melihat apa kebutuhan masyarakat,” paparnya. (may)


tribun samarinda

RABU 22 JUNI 2011

15

Beasiswa Rp 70 Juta per Tahun ■ Pemprov Sediakan 60 Beasiswa Penuh ke Malaysia ■ Pendaftaran Bisa Melalui Website ”Beasiswa diberikan penuh mulai SPP, biaya hidup, asrama dan biaya keberangkatan. Besarannya tergantung biaya hidup di Malaysia” Bohari Yusuf Ketua Tim Beasiswa

SAMARINDA, TRIBUN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyediakan beasiswa penuh untuk 60 mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Malaysia. Sebanyak 60 beasiswa penuh masing-masing untuk jenjang S1 sebanyak 30 beasiswa, 20 beasiswa S2 dan 10 beasiswa untuk jenjang S3, diberikan untuk melanjutkan pendidikan di University of Malaya, University Technology Malaysia dan University Malaysia Sabah. Bohari Yusuf, Ketua Tim Pengelola Program Beasiswa Pemprov Kaltim menuturkan, beasiswa untuk 60 mahasiswa

Kaltim ini sebagai tindaklanjut dari penandatangan MoU dengan Malaysia, beberapa waktu lalu. Seleksi penerima beasiswa akan dilaksanakan bekerjasama dengan tiga universitas tersebut. Warga Kaltim yang berminat mesti memasukkan aplikasinya ke dalam website yang kini tengah disiapkan tim pengelola program. “Beasiswa diberikan penuh mulai SPP, biaya hidup, asrama dan biaya keberangkatan. Besarannya tergantung biaya hidup di Malaysia, kami memperkirakan Rp 75 juta per tahun per mahasiswa,” kata Bohari, Selasa (21/6). Selain beasiswa ke Malaysia, Pemprov juga menyediakan berbagai beasiswa lain dalam website yang akan diluncurkan diantaranya stimulan pendidikan dalam/luar negeri dan beberapa jenis beasiswa lainnya beserta dengan program serta kode aplikasi masing-masing. “Kami upayakan launching Juli sekaligus dengan dibukanya pendaftaran,” ujarnya. Sistem pendaftaran

beasiswa melalui internet, kata Bohari juga untuk menghindari dobel penerima beasiswa. “Karena bisa saja sudah ikut melalui kabupaten/ kota lalu mendaftar lagi dalam perguruan tinggi, dan dengan ini maka kami memiliki data base sehingga data yang sama akan tertolak sistem,” paparnya. Dalam aplikasi beasiswa kali ini, Pemprov Kaltim juga telah membentuk tim terpadu dari berbagai SKPD dari Disdik, Biro Sosial, Bappeda, Dewan Pendidikan Kaltim dan kalangan akademisi. Tahuntahun sebelumnya, seleksi untuk beasiswa hanya dilakukan Biro Sosial namun mulai tahun ini dibentuk tim terpadu, sehingga beban kerja Biro Sosial berkurang dan seleksi bisa dilakukan lebih baik lagi. “Untuk beberapa jenis program, apply melalui internet. Berkas bisa dikirim dengan membawanya langsung atau dikirim secara kolektif. Kami akan segera meluncurkan websitenya Juli mendatang,” papar Bohari. (may)

Dialokasikan Total Rp 109 M PEMPROV Kaltim mengalokasikan dana sekitar Rp 109 miliar untuk beasiswa dan stimulan pendidikan dalam APBD 2011. Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan Bohari Yusuf yang juga Ketua Tim Pengelola Program Beasiswa menuturkan, dari total dana beasiswa dan stimulan dibagi di beberapa SKPD yakni Rp 70 miliar di Biro Sosial, Rp 36 miliar di Disdik

Kaltim dalam bentuk beasiswa guru, SMAN 10 dan Sekolah Pasiad dan Rp 3 miliar dalam bentuk bantuan keuangan untuk anak-anak di daerah perbatasan (Malinau, Nunukan, Kubar). “Yang diperebutkan adalah beasiswa sebesar Rp 70 miliar di Biro Sosial, karena yang lainnya sudah ada peruntukannya,” kata Bohari. Dalam kesempatan sama,

Bohari memaparkan Pemprov akan berusaha mengucurkan dana beasiswa saat memasuki tahun ajaran baru, sehingga bisa benarbenar dimanfaatkan penerima untuk pendidikan mereka. “Biasanya di akhir tahun, namun kami berupaya agar bisa digunakan di awal tahun ajaran yakni sekitar September-Oktober. Mudahmudahan bisa terealisasi,” paparnya. (may)

TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP

DISERBU PENDAFTAR - Seorang pendaftar di SMKN 1 menunggu giliran untuk mengembalikan berkas pendaftaran, Selasa (21/6). SMKN 1 termasuk salah satu sekolah favosit yang diserbu banyak pendaftar.

Samarinda Mesti Contoh Balikpapan

● Kepala BPMD: Pemkot Tidak Lagi Keluarkan IUP Baru SAMARINDA, TRIBUN Tambang batubara sudah saatnya dihentikan di kota Samarinda. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan sebagian besar hanya kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pajak royalty tambang pun dipungut oleh pemerintah pusat dan tidak berdampak iklim investasi dalam pembangunan ekonomi makro pada daerah kota Samarinda. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Samarinda, Herry Susanto menjelaskan dampak ditimbulkan tambang hanya dampak lingkungan yang langsung dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk iklim investasi secara makro, tambang tidak memberikan pengaruh besar, Selasa (21/6). “Tambang nggak berpengaruh sampai dampak iklim investasi secara makro daerah kota. Tapi kalau dampak lingkungan yang ditimbulkan tambang, ya

berpengaruh. Saya pikir dampak lingkungan langsung ke masyarakat seperti jalan rusak parah dan banjir. Tetapi, dampak tambang terhadap iklim kota, tidak berpengaruh. Artinya, Pemerintah Kota welcome saja investasi industri jasa seperti hotel,” kata Herrry. Herry Susanto mengaku tidak mengetahui persis permasalahan sektor tambang. Teknis dan jumlah izin tambang yang dikeluarkan, ditangani Dinas Pertambangan Energi dan Mineral (Distamben) Samarinda. Namun, ia menilai kota Samarinda memiliki visi kota jasa sudah seharusnya mengikuti kota Balikpapan agar berjalan tanpa lagi industri tambang batubara. “Sekarang ini kan masalah tambang diclose oleh pemerintah daerah karena keluhan masyarakat dan barubaru ini inspeksi mendadak Menteri Lingkungan Hidup menilai kota Samarinda parah,

tinggal lagi, tambang yang ada dievaluasi. Samarinda coba mengikuti seperti Balikpapan tak mengeluarkan izin-izin tambang,” jelas Herry. Herry menilai akibat persoalan tambang yang ditimbulkan saat ini membuat komitmen Walikota Samarinda Syaharie Jaang yang tidak lagi memberikan izin baru bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Saya pikir, aturan sudah ditegakkan, Pemkot Samarinda tak mengeluarkan izin tambang lagi. Adapun dampak lingkungan mari kita bersama-sama kita dukung Kaltim Green dan Samarinda Go Green,” tambah Herry. Perlu diketahui, bahwa berdasarkan peringkat penyumbang Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), struktur ekonomi kota Samarinda ternyata ditopang oleh industri jasa. Mulai dari perdagangan, restoran dan hotel, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, industri

pengolahan hingga pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan pertambangan dan penggalian hanya peringkat keenam menyumbang PDRB Kota Samarinda. Meski begitu, tambang batu bara masih saja dinilai LSM Jatam masih diistimewakan karena membiarkan beroperasi hingga di pemukiman warga dan fasilitas umum. Pemkot dan DPRD Samarinda pun didesak untuk segera melakukan audit lingkungan terhadap seluruh tambang batubara. Hasil audit itu nanti akan menjadi acuan bagi Pemkot untuk meneruskan atau tidak (mencabut izin usaha) suatu tambang. Audit ini juga berguna untuk ealuasi kembali atau menyiapkan masa transisi ibukota Provinsi Kaltim ini melepaskan industri tambang yang ada waktu akan habisnya sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang hingga lima tahun ke depan. (min)

Jaang Sudah Instruksikan BLH Audit Tambang SAMARINDA, TRIBUN Walikota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan audit lingkungan di perusahaanperusahaan tambang batu bara hingga kini masih berjalan. Dirinya sudah lama memberi perintah kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda untuk melakukan audit. Hasil audit tersebut nantinya akan ia jadikan sebagai salah satu rujukan penting bagi dirinya dalam mengambil keputusan terkait penanganan masalah tambang yang diributkan oleh banyak

kalangan itu. “Itu (perintah audit lingkungan) mulai dulu. Bahkan saat penggantian Kepala BLH, permintaan saya adalah mengetahui secara menyeluruh kondisi lingkungan akibat tambang. Saya sudah sampaikan dan mereka mulai kerja,” kata Jaang di sela kunjungannya di stan-stan Pameran Penas XIII KTNA di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Selasa (21/6). Dari hasil audit lingkungan, Jaang menjelaskan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi

kepada perusahaan tambang untuk mencegah kerusakan lingkungan tak terkendali akibat tambang. “Rekomendasi-rekomendasi apa yang kita keluarkan kepada mereka sehingga akibat tambang lingkungan tak terkendali,” katanya. Mengenai sanksi diberikan terhadap tambang batu bara yang mencemari lingkungan, Jaang juga mengklaim telah melakukannya. Sanksi itu berupa penghentian operasi perusahaan tambang hingga aktivitas. “Sanksi banyak. ada beberapa perusahaan yang

kita hentikan dan tak beraktivitas penambangan. Sebelum berikan sanksi, mereka melaksanakan Amdal sehingga tak merugikan semua pihak,” katanya. Sebelumnya, audit lingkungan dilontarkan aktivis Jatam saat hearing Pansus Revisi Perda Pertambangan DPRD Samarinda Senin (21/6) lalu. Audit dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih parah lagi akibat tambang batubara dimana kondisi kota Samarinda secara ekologis mengalami kritis. (min)


CMYK

16

RABU 22 JUNI 2011

Mentan Munculkan Benih Adaptif ! Antisipasi Perubahan Iklim

TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

KEMBALIKAN IKAN - Bupati Rita Widyasari mengembalikan ikan mas yang dipanen ke kolam karena ikan tersebut sedang bunting. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Penas KTNA XIII.

Ketua DPRD Marah kepada Perusahaan Sawit SENDAWAR, TRIBUN DPRD Kubar memanggil 43 Direktur Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Namun ternyata hanya 12 perwakilan yang hadir dalam rapat dengar pendapat pengelolaan perkebunan sawit di Kubar di lantai II ruang rapat komisi DPRD, Selasa (21/6). “Melihat jumlah kehadiran ini, saya jadi bertanya apakah setengah perusahaan yang tidak hadir serius ingin membangun Kabupaten Kubar, khususnya masyarakat Kubar,” lontar Ketua DPRD FX Yapan dengan nada kecewa. Ia mengungkapkan, Kubar tidak dibangun oleh satu orang saja tapi juga seluruh masyarakat. Sedangkan visi pembangunan adalah ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi pengusaha. Padahal undangan ke 43 perusahaan ini sudah dilakukan 21 hari lalu sebelum pelaksanaan hearing. Sementara itu data perusahaan yang dimiliki

didapat dari Bagian Ekonomi Setkab Kubar. “Kalau melihat kondisi begini alangkah baiknya Dewan akan bekerjasama dengan Dinas Perkebunan untuk menggunakan perusahaan sawit guna mengetahui keseriusan usaha perkebunannya,” tandasnya. Sedangkan anggota Komisi B Bidang Pengawasan Syaparudin menegaskan, dalam pertemuan kedua nanti, diharapkan semua perusahaan sawit yang sudah maupun belum beroperasi agar dapat hadir. Pasalnya Dewan ingin mendengar langsung bagaimana komitmen perusahaan sawit terhadap program plasma dan CSR. “Karena dari hasil kunjungan kerja ke beberapa kecamatan, masyarakat mengeluhkan ketidakjelasan masalah plasma dan CSR,” tegas Apung panggilan akrabnya. Sementara itu Amris yang mewakil perusahaan Sawit yaitu PT Dian Abdi Nusa, PT Wahana Kutai Kencana, PT Arah Tumata dan PT Dharya

Haddira Kartika mengusulkan, agar undangan yang telah disebar sebulan sebelumnya, H-4 diingatkan kembali. Pasalnya, manajemen terkait sering berada di lapangan dengan volume kerja kesibukan yang cukup tinggi sehingga lupa. “Pada intinya kami dari perusahaan sawit, siap hadir dalam setiap hearing perkebunan sawit,” tandasnya. Saat Tribun menggali informasi dari staf Dewan, mereka mengeluhkan ketidakjelasan alamat perusahaan sawit. Alamat tertera tapi ketika dicek ke lapangan tidak ada kantornya. Begitu juga dengan nomor telepon yang diberikan tidak ada yang aktif. Sementara itu dari data yang dimiliki Tribun, dari 43 perusahaan sawit yang terdaftar, ada 4 perusahaan yang tidak mencantumkan alamat jelas yaitu Palma Indo Kutai, PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan Gelora Mahapala, dan Kelompok Tani Pepas Bua. (lex)

Hanya 20 Perusahaan Sawit yang Aktif KASI Sarana dan Produksi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Peternakan Perikanan (Disbuntanakan) Kutai Barat mengungkapkan, jumlah perusahaan sawit yang terdaftar ada 75 perusahaan namun yang beroperasi hanya 20 perusahaan saja. “Ke-20 perusahaan ini karena sesuai dengan laporan yang memohon pengadaan kecambah sawit untuk perkebunannya yang disampaikan ke Disbuntanakan,” ungkap Hanyeq Baing seusai mengikuti hearing perkebunan kelapa sawit yang dibatalkan karena tidak semuanya datang di gedung DPRD Kutai Barat, Selasa (21/ 6). Disbunatanakan menilai perusahaan sawit yang beroperasi apabila sudah melakukan penanaman kecambah sawit di lahan perkebunannya. Sedangkan yang tidak mengajukan penanaman kecambah dianggap tidak beroperasi tetapi hanya sebatas mengantongi izin saja.

Ia menambahkan, ada perusahaan yang telah memperoleh izin di tahun 2006 namun tidak beroperasi selama 3 tahun maka dianggap sudah tidak beroperasi. Perusahaan itu harus dihapus dari daftar data perusahaan sawit di Disbuntanakan maupun bagian ekonomi Setkab Kubar. “Makanya kami sangat berharap sekali kepada 55 perusahaan yang terdaftar di Disbuntanakan agar segera beroperasi kalau memang ingin mengembangkan perkebunan sawit di Kutai Barat,” tandasnya. Sementara itu Kepala Bappeda Kubar Finsen Allotondang juga mengeluhkan banyak perusahaan yang mengantong izin lokasi namun ternyata tidak beroperasi, sehingga terkadang bertanya apakah izin ini masih berlaku atau tidak. “Akibatnya Pemkab Kubar mengalami kesulitan dalam menyusun RTRW Kutai Barat,” ungkapnya. (lex)

TENGGARONG, TRIBUN Sektor pertanian memiliki tantangan besar dalam mewujudkan ketersediaan pangan pada tahun mendatang. Saat ini tantangan yang dihadapi para petani adalah perubahan iklim dan penyempitan lahan, sehingga Menteri Pertanian Suswono mengatakan, guna mengatasi masalah perubahan iklim ini dimunculkan benih yang adaptif . “Peningkatan produktivitas melalui teknologi menjadi keniscayaan yang harus dilakukan sebagaimana amanat Wapres saat pembukaan lalu. Ini akan kita kembangkan terus. Kita juga memunculkan benih yang adaptif terhadap perubahan iklim. Benih ini juga tahan terhadap lahan kering, tahan hama, tahan genangan air,” kata Suswono usai menghadiri gladi resik di Gedung Beladiri Kompleks Stadion Aji Imbut, Selasa (21/6). Dia menyebutkan, jenis padi inpara yang tumbuh di daerah rawa, inpago di daerah kering dan inpari 13 yang tahan hama wereng. Suswono menambahkan, pihaknya membangun Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu sebagai model yang dikawal betulbetul sehingga bisa meningkatkan produksi padi sebesar 0,7 ton per hektare. Serta penanganan pasca-panen agar tidak banyak kerugian. Penggunaan pupuk

berimbang, menurut dia, menjadi bagian upaya dalam meningkatkan produktivitas, seperti MK1 dan MK2. “Ke depan, kawasan Kalimantan kita kembangkan ekstensifikasi pertanian dengan mencetak sawahsawah baru. Dari laporan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak terdapat potensi 150 ribu-200 ribu hektare. Terkait perlindungan lahan pertanian, Suswono menegaskan, hal itu sudah diatur dalam Undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tapi belum dieksekusi. “Undang-undang ini masih menunggu adanya penetapan tata ruang dari setiap daerah karena yang menentukan lahan pertanian berkelanjutan ini adalah perda,” ujarnya. Sebelumnya, Suswono

pernah mengingatkan gubernur dan bupati di Provinsi Kaltim agar selalu menjaga lahan pertanian produktif dan tidak dialihfungsikan menjadi areal tambang atau perumahan. Karena pada jangka panjang, persediaan pangan akan menipis sehingga lahan pertanian akan menjadi andalan dan perlu ditingkatkan. Seperti diketahui, lahan pertanian yang sempat menjadi primadona di Kukar, kini mulai habis tergerus areal tambang. Kantung-kantung pertanian di Kukar disulap menjadi kawasan pertambangan. Suswono mengemukakan, kalau pemerintah membangun keperluan lain, termasuk perumahan atau pertambangan, maka

diupayakan menggunakan lahan di luar areal pertanian produktif. Dia menjelaskan, pemerintah memberikan sanksi kepada mereka yang mengalihfungsikan lahan pertanian produktif, berupa pengantian lahan hingga 3 kali lipat. Menurut dia, kawasan Kukar sangat potensial dikembangkan dalam sektor pertaniannya sebagai penunjang kesediaan pangan ke depan. “Ajang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) di Kukar menjadi media yang bermanfaat bagi para petani untuk mengadopsi inovasi yang dilahirkan khususnya dari Litbang Kementerian Pertanian,” ucap Suswono mengaku Penas kali ini termasuk terbesar dari sebelumnya. (top)

Buat Perda Agrowisata BUPATI Kukar Rita Widyasari berencana membuat Perda Agrowisata di lokasi demonstrasi plot (demplot) Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA), Kompleks Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang. Bahkan, Bupati menganggarkan sektor pertanian minimal 10 persen dari APBD Kukar. Saat ini pemkab mengalokasikan Rp 250 miliar untuk merealisasikan program Gerbang Raja dalam mewujudkan pertanian dalam arti luas. “Saya merasakan luar biasa setelah mengelilingi seluruh areal demplot. Kami ingin Kukar memiliki demplot-demplot yang lebih banyak untuk mewujudkan pertanian dalam arti luas. Maka itu, saya akan membuat Perda

Agrowisata, sehingga tiap 6 bulan sekali akan dilakukan penyuluhan di sini,” kata Rita usai mengunjungi seluruh areal demplot Penas, Selasa (21/6). Bupat menjelaskan, Kukar dikenal sebagai kawasan tambang dan bergantung pada hasil bagi migas. Namun, kata dia, bukan berarti pertanian terus ditinggalkan. “Kukar merupakan miniatur Indonesia dimana sejumlah transmigran asal Bali, Sulawesi dan Jawa mengelola lahan pertanian di sini,” jelasnya. Dia mengemukakan, jauh sebelum dirinya memimpin Kukar sudah diplot menjadi kawasan tambang. Karena itu, dia akan mengalokasikan APBD minimal 10 persen untuk pertanian. Sementara itu, APBD Kukar mencapai Rp 4,9 triliun. (top)

Dewi Yull, Tarzan dan Marwoto Hibur Peternak

Dokter Hewan tak Pernah Selingkuh KEHADIRAN penyanyi Dewi Yull serta duo pelawak Tarzan dan Marwoto mampu menghibur sejumlah peternak dan dokter hewan yang menghadiri acara talkshow Kebulatan Tekad Mendukung Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 untuk meramaikan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA), Selasa (21/6) di halaman Gedung Beladiri, Stadion Aji Imbut. TARZAN dan Marwoto kerap melontarkan joke-joke jenaka yang membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Kepada Dewi Yull, Marwoto menganjurkan untuk mencari menantu dari kalangan dokter hewan. “Dokter hewan tidak pernah selingkuh. Kalau dokter umum bisa selingkuh dengan pasiennya, nah kalau dokter hewan apa mau selingkuh dengan kebo (kerbau),” ujar Marwoto disambut gelak tawa seluruh pengunjung talkshow. Tak mau kalah, Tarzan memberikan

CMYK

TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Dewi Yull, Tarzan, dan Marwoto Memandu Jalannya Talkshow Gerakan Swasembada Daging Sapi dan Kerbau yang Menghadirkan Beberapa Nara Sumber

tebakan kepada rekannya itu. “Sapi apa yang romantis?” katanya. Marwoto menyerah tak bisa menjawab. Dengan enteng, Tarzan menjawab,”Sapiring berdua”. Lagi-lagi, penonton tertawa. “Kalau sapi apa yang berwarna-warni,” ucap Marwoto melemparkan tebakan. Giliran Tarzan tak

bisa menjawab. “Sapidol,” kata Marwoto. Penonton juga dihibur suara merdu Dewi Yull yang membawakan tembangtembang melankolis. Bahkan, Dewi mengajak semua peternak bernyanyi bareng. Lagu Aku Mau yang dipopulerkan Once juga disuguhkan dengan apik oleh Dewi. Seluruh peserta talkshow

larut dalam nyanyian yang syahdu. Di sela-sela acara hiburan, Dewi yang memandu acara juga memanggil sejumlah narasumber secara bergantian, mulai dokter hewan, perternak, inseminator dan Dirjen Kementerian Pertanian. Irfan, seorang penyuluh pertanian mengatakan, saat ini tersebar Sarjana Membangun Desa (SMD) di seluruh daerah di Indonesia. Keberadaan SMD ini dimaksudkan untuk mewujudkan swasembada daging sapi dan kerbau. Suplai daging bisa tercukupi sehingga tidak mengimpor daging dari luar negeri. Drh Prabowo Repati dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan menambahkan, untuk mewujudkan swasembada daging sapi para perternak mesti mengurangi upaya pemotongan sapi betina produktif. Acara talkshow kemarin ditutup dengan tembang Kemesraan yang dibawakan Dewi Yull. (top)


RABU 22 JUNI 2011

17

Bahruddin Akui Perintah Lisan ! Terkait Dugaan Jual Beli Petak di Pasar Rawa Indah

TRIBUN KALTIM/DOHANG

Petak Pasar Rawa Indah yang diperjualbelikan oknum UPTD Pasar Kota Bontang terungkap dalam pertemuan Komisi II dengan sejumlah pejabat Disperindag, Selasa (21/6).

Sering Dilewati Kapal Berbendera Asing ! Danlanal Diminta Kerjasama Amankan ALKI II SANGATTA, TRIBUN - Serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Lanal Sangatta dari Letkol Laut (P) Bambang Irawan kepada Letkol Laut (E) Yudi Bramantyo di pelabuhan Marine PT Kaltim Prima Coal berlangsung khidmat. Sertijab itu dipimpin Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Marinir Chaidier Pattonnori dengan upacara militer. Pada kesempatan itu, Danlantamal VI meminta Danlanal Sangatta yang baru untuk meningkatkan profesionalitas dalam memimpin Lanal Sangatta di masa mendatang. Prestasi yang telah dicapai Danlanal sebelumnya, hendaknya terus ditingkatkan dan jalinan kerjasama dengan semua pihak juga ditingkatkan. Perairan Kutim yang merupakan bagian dari ALKI II dinilai sangat strategis, sehingga perlu ditingkatkan

penjagaannya. Potensi laut yang dimiliki cukup besar dan ada kemungkinan terjadi tindak kejahatan dalam kawasan perairan laut di Kutim dan sekitarnya. “Laksanakan penegakan hukum dan jaga perairan kawasan Lanal Sangatta. Hal ini perlu dilakukan guna mendukung kekuatan di kawasan laut untuk mengantisipasi jika terjadi kemungkinan hal-hal yang menyalahi ketentuan,” tandas Danlantamal VI. Dijelaskan, Lanal Sangatta memiliki peran dan jabatan yang strategis dalam wilayah Lantamal VI. Sebab, karena kawasan itu sering dilewati kapal-kapal berbendera asing maupun domestik yang memerlukan pengawasan yang baik. Menurut Chaidier, Danlanal Sangatta merupakan salah satu pasukan yang terbaik dan terpilih. Sehingga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi

dalam menghadapi tantangan ke depan. Diharapkan nantinya muncul kesempatan untuk memimpin jajaran TNI Angkatan Laut dari berbagai daerah, seperti di Lanal Sangatta. Lebih lanjut Danlantamal meminta kepada Danlanal Sangatta yang baru Letkol Laut (E) Yudi Bramantyo untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Kerjasama dengan berbagai pihak hendaknya terus ditingkatkan, sehingga kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusi terbaiknya. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Danlanal sebelumnya, Letkol Laut (P) Bambang Irawan, yang telah mengabdikan diri di jajaran Lanal Sangatta selama satu tahun dua bulan, serta Bupati Kutim H Isran Noor dan jajarannya yang telah membantu dan bekerjasama dengan Lanal Sangatta selama ini. (khc)

BONTANG, TRIBUN Polemik seputar dugaan jual beli petak di Pasar Rawa Indah yang melibatkan staf Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Kota Bontang, akhirnya terjawab. Selasa, (21/ 6) kemarin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Bontang, Baharuddin, mengakui penjualan petak di Pasar Rawa Indah merupakan kebijakannya. Kebijakan dalam bentuk perintah lisan ini dikeluarkan dengan dalih untuk mencari dana talangan pembayaran listrik dan air di Pasar Taman Telihan yang menunggak selama tiga bulan. “Jadi ini semata kepentingan umum, karena pedagang Pasar Taman Telihan sudah mendesak masalah listrik ini. Makanya saya minta saudara M Kamil (staff UPTD Pasar) mencari dana talangan,” ujar Baharuddin, saat menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPRD Bontang, yang terdiri dari Ketua Komisi, Sayutin Budianto, dan Nursalam, Kaharuddin Jafar, Abdul Malik, dan Hartoyo. Baharuddin mengaku terpaksa memerintahkan pencarian dana talangan karena status jaringan listrik dan air PDAM di Pasar Taman Telihan telah diputus. Kondisi ini membuat ratusan pedagang mengeluh, dan mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali jaringan listrik dan air PDAM yang telah diputus.

Hanya saja, untuk memasang jaringan listrik baru, plus melunasi tunggakan selama 3 bulan, paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 22 juta. Ini belum termasuk tunggakan tagihan PDAM yang nilainya berkisar Rp 11 juta. “Masalahnya anggaran itu tidak, itulah mengapa saya perintahkan saudara Kamil mencari dana talangan,” ujar Baharuddin yang merupakan penanggungjawab UPTD Pasar. Perintah lisan ini dibenarkan oleh M Kamil yang turut dihadirkan dalam rapat. Ia mengaku berinisiatif menjual 2 petak di Pasar Rawa Indah, demi menutupi tunggakan tagihan listrik dan air di Pasar Telihan. Kedua

petak yang rencananya akan dijual, terdapat di Blok O 13 dan K 13, masing-masing senilai Rp 20 juta dan Rp 18 juta. Namun transaksi jual beli itu langsung dibatalkan menyusul bocornya rencana tersebut ke media massa. “Jadi baru satu yang bayar DP (down paymen) Rp 10 juta, yakni Ibu Suwaji untuk pembelian petak di blok O 13, tapi uang langsung saya kembalikan lagi karena Pak Kadis Baharuddin mengatakan itu pelanggaran,” ujar Kamil. Atas pengakuan ini, anggota Komisi II, Nursalam menyatakan kebijakan menjual petak tetap tidak bisa dibenarkan karena melanggar Perda No 12/2007 tentang

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pasar. “Kepentingan publik itu memang harus didahulukan, namun kebijakan yang dibuat juga tidak bisa melabrak aturan yang ada,” kata Nursalam. Ketua Komisi II Sayutin Budianto, berharap kasus jual beli petak pasar ini tidak lagi terulang. Ia juga meminta Badan Inspektorat Daerah tetap menindaklanjuti kasus jual beli petak itu dengan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan pasar tradisional di Bontang. “Kalau mengacu pada perda kejadian ini tetap tidak bisa dibenarkan, kami minta Inspektorat mengusut tuntas persoalan ini,” tandasnya.(don)

Komisi II Godok Rekomendasi KETUA Komisi II Pasar, Andi Tahir, DPRD Bontang Perwakilan Asosiasi Sayutin Budianto Pedagang Pasar Kota memastikan Fahruddin, serta pihaknya akan pelaku jual beli petak menyikapi serius M Kamil yang juga seluruh informasi staff UPTD Pasar. yang terekam dalam “Yang jelas kami akan pertemuan Komisi II membuat DOK rekomendasi kepada DPRD dengan Sayutin Budianto pimpinan DPRD untuk berbagai pihak terkaitkasus jual-beli petak di menyikapi persoalan ini,” ujar Pasar Rawa Indah. Ia mengaku Sayutin Budianto, Selasa (21/6). akan segera menggelar rapat Meski demikian, Budi internal sebagai tindak lanjut mengaku belum bisa dari masukkan yang telah memastikan arah didapatkan dari semua pihak. rekomendasi yang akan Di antaranya, Kepala Dinas dibuat mengingat banyak Perindustrian, Perdagangan temuan baru yang mengarah dan UMKM Bontang, kuat pada pelanggaran Perda Baharuddin, Kepala UPTD No 12/2007 tentang

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pasar. Di antaranya praktik jual beli petak yang telah terjadi meski dibatalkan kembali, dan penyewaan petak pasar kepada pedagang sebesar Rp 150 ribu per bulan tanpa dasar hukum yang jelas. “Semua ini akan menjadi acuan kami. Tapi tentu saja aspek lain seperti etika profesi PNS dan pertimbangan kepentingan umum akan jadi bahan penting bagi kami,” katanya. Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bontang Basri Rase meminta pemerintah menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pejabat yang telah melanggar Perda. (don)

Tiga Bank Sokong Kredit Revitalisasi Plasma ! Bank BRI, Bank Mandiri dan CIMB Niaga SANGATTA, TRIBUN Program revitalisasi perkebunan kemitraan (plasma) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hingga Mei 2011, telah mendapat persetujuan pembiayaan bank untuk pengembangan kebun sawit plasma seluas 14.962 hektare (Ha). Area ini dikelola enam perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk 6.214 kepala keluarga (KK). Ratarata setiap KK memperoleh jatah 2 hektare kebun plasma. Kepala Dinas Perkebunan, Akhmadi Baharuddin, menjelaskan beberapa bank

yang telah menyatakan komitmen mengucurkan dananya untuk pengembangan kebun sawit plasma adalah Bank BRI, Bank Mandiri dan CIMB Niaga. Tiga bank ini sedang menjalin kerja sama dengan PT Gunta Samba, PT Bima Palma Nugraha, PT Wira Inova Nusantara, PT Tapian Nadenggan, PT Kresna Duta Agroindo, dan PT Etam Bersama Lestari. Rinciannya, PT Gunta Samba menjalin kerja sama pembiayaan kebun kemitraan dengan Bank BRI untuk 2.794

KK seluas 7.280 Ha. PT Bima Palma Nugraha bekerja sama dengan Bank BRI untuk 410 KK seluas 1.504 Ha. PT Wira Inova Nusantara bekerja sama dengan Bank BRI untuk 1.000 KK seluas 1.980 Ha. Sedangkan Bank Mandiri bekerja sama dengan PT Tapian Nadenggan dan PT Kresna Duta Agroindo dalam pembiayaan kebun sawit plasma. Masing-masing seluas 2.394 Ha untuk 1.197 KK, dan 1.250 Ha untuk 436 KK. Sedangkan PT Etam Bersama Lestari menjalin kerja sama pembiayaan revitalisasi

perkebunan kelapa sawit dengan CIMB Niaga, yang luasnya 550 Ha untuk 227 KK. Namun besaran dana yang dikucurkan masing-masing bank untuk pengembangan kebun sawit kemitraan oleh 6 perusahaan tersebut, belum disebutkan secara detail oleh Kepala Dinas Perkebunan Kutim. Akhmadi mengatakan, dalam program revitalisasi perkebunan yang sedang berjalan, dijalin kerja sama pembiayaan dengan dukungan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. (*/khc)


20

RABU 22 JUNI 2011

tribun tarakan-nunukan-berau

Basri Ancam Pecat PNS Nakal ● Memenangkan Kontraktor dari Kalangan Keluarga Saya tidak kendor mendisiplinkan pegawai. Saya di militer sudah terlatih puluhan tahun. Tidak usah takut saya hanya panaspanas tahi ayam, pasti ini saya lakukan. Selama saya menjabat aturan tetap saya tegakkan. Basri, Bupati Nunukan

NUNUKAN, TRIBUN Bupati Nunukan Basri mengancam akan memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang melibatkan keluarga mereka sebagai kontraktor yang terkait dengan kegiatan PNS dimaksud. “Itu akan saya tindak tegas. Jadi tidak ada kompromi karena itu sudah pelanggaran. Kalau hasil pengusutan polisi yang bersangkutan memang terbukti terlibat, saya tindak keras. Pejabat itu saya tindak keras. Tindakan tegas mulai dari teguran, kalau memang memenuhi syarat untuk dipecat kita pecat saja. Itu akan saya tindak tegas,” ujarnya. Basri berjanji tidak akan berkompromi dengan PNS dimaksud. Ia mengakui ada indikasi keterlibatan sejumlah PNS yang memenangkan

keluarga mereka saat pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terkait dengan jabatannya. “Nah itu, saya pelajari dulu. Saya kan baru awal masuk. Ada indikasi memang ke sana, makanya saya betul-betul selidiki dulu. Kalau memang terbukti tidak ada ampun. Kalau memang memenuhi syarat, pecat saja. Apa susahnya? Masih banyak yang mau, mereka mau lari separuh juga tidak masalah,” katanya. Bupati Nunukan bereaksi keras setelah terungkapnya kasus premanisme terkait proses tender di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nunukan. Seorang kontraktor peserta tender yakni N ditetapkan sebagai tersangka karena terkait kasus premanisme. Belakangan diketahui ternyata N merupakan istri seorang pejabat di DPU Nunukan. Terkait hal itu Basri telah memerintahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Zainuddin HZ untuk menurunkan tim Inspektorat guna menyelidiki keterlibatan PNS berproyek dimaksud. “Saya sudah telepon sekkab supaya menurunkan tim sesuai aturan. Ini tidak ada ampun. Bagi saya ini prinsip, ini menyangkut kehormatan PNS,” katanya. Basri mengatakan, tidak tertutup kemungkinan masih banyak PNS yang terjun

langsung bermain proyek di Nunukan. Ia mengakui hingga kini masih ada oknum preman proyek yang ikut bermain saat tender proyek di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Itu segera kita tindaklanjuti dan kita langsung mencari oknum premannya. Tidak mungkin mereka bermain sendiri, pasti ada orang dalam,” ujarnya. Pada kesempatan itu Basri meminta masyarakat Nunukan tidak meragukan konsistensi dan komitmennya untuk mendisiplinkan pegawai di lingkungan Pemkab Nunukan. “Saya tidak kendor mendisiplinkan pegawai. Saya di militer sudah terlatih puluhan tahun. Tidak usah takut saya hanya panas-panas tahi ayam, pasti ini saya lakukan. Selama saya menjabat aturan tetap saya tegakkan,” ujarnya. Basri mengatakan, untuk urusan kedisiplinan pihaknya sudah tidak ada tawar menawar. Sebab baginya disiplin merupakan kunci utama agar pegawai siap melayani masyarakat. “Jadi tidak usah diragukan. Saya tidak terlalu drastis, tetapi pelan-pelan. Nanti pelan-pelan, lama-lama sudah mendarah daging. Saya yakin mereka menyadari kalau disiplin itu baik. Kalau memang bersalah diberikan sanksi mulai dari yang ringan sampai yang keras,” katanya. (noe)

Bupati Tolak Jalan Hutan Lindung NUNUKAN, TRIBUN Bupati Nunukan Basri menolak pembangunan jalan di kawasan Hutan Lindung Pulau Nunukan (HLPN). Bupati yang baru menjabat kurang sebulan ini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami proyek pembangunan jalan yang telah menelan anggaran hingga ratusan miliar itu. “Kemudian saya sudah berkoodinasi juga dengan Kapolres Nunukan. Katanya saksi ahli yang akan menentukan apakah itu masuk kawasan hutan lindung atau tidak? Nanti saksi ahli yang menentukan. Kalau memang

terbukti, tidak bisa dilanjutkan, jangan kita dilanjutkan. Saya tidak mau tanggung risiko,” katanya, Selasa (21/6). Polisi sedang menyidik dugaan pelanggaran kehutanan terkait pembangunan jalan di kawasan HLPN. Kasus tersebut mulai ditingkatkan ke penyidikan awal Desember 2010. Namun dalam kasus itu penyidik belum menetapkan tersangka. Kegiatan pembangunan jalan di HLPN dimulai sejak tahun 2005, sementara Abdul Hafid Achmad selaku Bupati Nunukan saat itu mengajukan permohonan

pinjam pakai kepada Menteri Kehutanan pada tahun 2007. Dalam advisnya kepada Pemkab Nunukan, Dinas Kehutanan Kaltim sudah mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas di dalam kawasan yang dimohonkan sebelum mendapatkan persetujuan penetapan dari Menhut. Diduga pembangunan jalan melanggar UndangUndang Kehutanan karena dilakukan sebelum mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan. Namun hingga tahun 2011 Pemkab dan DPRD Nunukan tetap saja melanjutkan kegiatannnya di hutan lindung. (noe)

TNI Bangun 1.200 Meter Badan Jalan

NUNUKAN, TRIBUN - TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) berhasil membangun badan jalan sepanjang 1.200 meter dalam waktu 21 hari di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan. Selain itu TNI yang dibantu warga setempat juga telah membangun parit di kiri

dan kanan jalan, membangun jembatan kayu, goronggorong, MCK, sumur dan bak serta tempat wudhu di satu masjid. Disela kegiatan yang berlangung sejak 1 hingga 21 Juni 2011, juga digelar kegiatan non fisik seperti penyuluhan KB KES, sunatan massal, penyuluhan hukum

serta penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara. Pelaksanaan TMMD berakhir Selasa (21/6) kemarin yang ditandai dengan upacara penutupan yang berlangsung di Lapangan Aji Muda, Makodim 0911/Nunukan, Sungai Jepun. Kegiatan itu ditutup secara resmi Bupati Nunukan Basri. (noe)

Disdik: Kepala Sekolah Jangan Terlena ● 342 Siswa SD/MI Dinyatakan Lulus Sempurna Alhamdulillah semuanya lulus 100 persen, tak satupun gagal. M Jumadil Akhir Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Berau

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Kabupaten Berau kembali mencatatkan hasil sempurna. Setelah 342 peserta UN, yang tersebar di 13 Kecamatan, tak satu pun yang dinyatakan gagal. “Alhamdulillah semuanya lulus 100 persen, tak satupun gagal,” ujar Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Berau, M Jumadil Akhir di ruang kerjanya, Selasa (21/6). Pengumuman hasil UN disampaikan, Senin (20/6) kemarin pukul 10.00, secara serentak di 156 sekolah yang tersebar di 13 Kecamatan. Dari 156 sekolah, tercatat 3 sekolah swasta dan sisanya negeri. Menurut Jumadil, hasil tahun ini jauh lebih baik jika dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, dari tiga mata pelajaran yang diuji, yakni Matematika, IPA, dan Bahasa

Indonesia, semuanya mencapai angka memuaskan. “Angka mereka semua di atas 8, ini berbeda dengan tahun lalu, walaupun hasilnya juga 100 persen tapi masih ada mata pelajaran yang anjlok,” jelasnya. Tahun sebelumnya, Matematika tercatat sebagai mata pelajaran yang paling sulit dikerjakan. Tak pelak, hasilnya pun jauh dari harapan. Mengacu pada hasil tersebut, Diknas Berau bersama jajaran kepala sekolah terus mengupayakan peningkatan nilai untuk tahun ini. Caranya mengintensifkan workshop guru, bimbingan belajar (Bimbel), dan try out. Hasilnya, try out UN yang digelar April lalu, menuai hasil positif. “Setelah sekolah kita minta menggalakkan Bimbel, akhirnya try out itu hasilnya ada peningkatan. Tidak jauh berbeda dengan hasil UN,” ujar Jumadil. Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan Prosedur Standar Operasional (POS) UN, nilai kelulusan siswa diambil dari akumulasi hasil UN dan nilai sekolah. “Jadi hasilnya itu adalah gabungan

dari nilai semester 7-11, nilai rata-rata raport, dan hasil UN. Dari situlah hasil kelulusan,” ungkap Jumadil. Kendati demikian, Jumadil mengingatkan kepada kepala sekolah agar tidak terlena dengan hasil yang diraih tahun ini. “Kita bersyukur lah, tapi jangan sampai dengan hasil bagus ini, kepala sekolah terlena, sehingga tahun depan hasilnya anjlok lagi. Makanya, kami minta untuk tetap pertahankan itu,” imbuhnya. Ia juga menegaskan, Diknas Berau jauh hari telah menentang praktek contek massal yang ramai mewarnai pelaksanaan UN belakangan ini. Jika ada oknum yang terbukti melakukan contek massal, maka Diknas Berau tak segan-segan untuk memberikan sanksi berupa teguran dan mutasi kepada kepala sekolah, sesuai PP 53/ 2010 tentang Disiplin Pegawai. “Kami komitmen hal itu tidak terjadi, kalaupun ada maka akan kita ambil tindakan sesuai dengan PP 53. Ya sanksinya bisa berupa teguran atau mutasi,” pungkasnya. (ful)

TRIBUN KALTIM/JUNISAH

Walikota Tarakan Udin Hianggio salam komando dengan Dandim 0907 Tarakan Letkol Arm Andi Khairuddin usai penandatanganan kegiatan TMMD, Selasa (21/6).

Libatkan 3 Pleton Yonif 613 Raja Alam ● TMMD di Tarakan Resmi Ditutup TARAKAN TRIBUN Walikota Tarakan Udin Hianggio menjadi inspektur upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 di Wilayah Kodam VI/ Mulawarman, Selasa (21/6) di Halaman Kodim 0907 Tarakan. Upacara penutupan TMMD ditandai dengan penadatanganan naskah kegiatan TMMD oleh Walikota Tarakan Udin Hianggio dan Dandim 0907 Tarakan Letkol Arm Andi Khairuddin. TMMD ini dilakukan selama 21 hari mulai dari 1 Juni hingga 21 Juni 2011 di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara. TMMD melaksanakan dua

jenis kegiatan, yakni kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik, di antaranya meliputi pembuatan badan jalan, pembuatan parit kanan-kiri jalan, pembuatan jembatan permanen, dan pembuatan gorong-gorong. Sedangkan kegiatan non fisik meliputi, ceramah bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesadaran bernegara, bidang kamtibmas, dan pengobatan massal. Personel yang dilibatkan dalam kegiatan TMMD sebanyak 150 orang terdiri dari tiga pleton Yonif 613 Raja Alam, dua pleton gabungan TNI dan Polri, dan tim teknis dari Pemkot Tarakan. Di samping itu dibantu beberapa warga di lingkungan sekitarnya.

Udin yang membaca sambutan Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Tan Aspan mengungkapkan, TMMD ini merupakan program terpadu antara pemerintah daerah dan TNI serta instansi lintas sektoral di daerah. Progam ini telah berjalan setiap tahun untuik memotivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan semangat masyarakat dalam membangun wilayahnya. “Program ini juga merupakan kepedulian memberdayakan masyarakat meningkatkan kesejahteraan, secara berkesinambungan sehingga tercipta serta terbinanya kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai

wujud terbentukanya ketahanan nasional yang diharapkan,” ungkapnya. Dengan telah berakhirnya TMMD, Pangdam Mulawarman mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggitinggi kepada Walikota Tarakan berserta jajaran dan instansi terkait serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya. Kegiatan ini dihadiri Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto berserta istri, Danlanal Tarakan Kolonel Laut Taat Siswo Sunarto, Danlanud Tarakan Letkol Nav Budi Handoyo, dan Kapolres Tarakan AKBP Budi Prasetyo.(jnh)

Faktor Cuaca Menjadi Kendala SELAMA 21 hari melaksanakan kegiatan bhakti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, para personel TNI, Polri dan masyarakat menghadapi berapa kendala di lapangan, salah satunya faktor cuaca. “Harus kita akui faktor cuaca yang tidak menentu di Kota Tarakan, yang tiba-tiba hujan sedikit menghambat pekerjaan fisik seperti pembuatan jalan

dan parit. Kalau sudah hujan anggota di lapangan ini kadang bekerja sampai malam agar target 21 hari ini dapat terpenuhi,” ucap Dandim 0907 Letkol Arm Andi Khairuddin. Andi mengungkapkan, selesai TMMD ini pihaknya tidak begitu saja membiarkan pekerjaannya itu, namun akan melakukan pemeliharaan. “Kami akan lakukan pemeliharaan, buktinya anggota masih ada di lapangan untuk

melakukan finishing agar pekerjaan benar-benar selesai,” katanya. Andi menambahkan, pelaksanaan TMMD berjalan terbit, lancar dan aman karena adanya kerjasama yang baik antara TNI, Polri bersama masyarakat yang telah membantu. “Biasanya kalau sudah Sabtu dan Minggu masyarakat banyak yang membantu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.(jnh)

KNPI akan Kawal Isu Pemekaran Berau Pesisir TANJUNG REDEB, bawah kepengurusan TRIBUN - Ketua kami, sebab masalah ini Komite Nasional sudah digulirkan sejak Pemuda Indonesia beberapa tahun lalu. (KNPI) Kabupaten Kami tidak ingin Berau terpilih, Hatta aspirasi rakyat pesisir Basrie, berjanji akan itu sia-sia, proses TRIBUN/SAIFUL percepatan pemekaran mengawal isu Hatta Basrie pemekaran itu menjadi tanggung Kabupaten Berau Pesisir jawab kita,” ujarnya. Selatan yang kini tahapannya Selain itu, di bawah masih menunggu keputusan bendera KNPI, Hatta yang DPRD dan Bupati Berau. Hal juga menjabat sebagai ini diungkapkannya kepada anggota Komisi I DPRD Berau Tribun, Selasa (21/6) siang. ini, berniat mengawal daerah Menurut Hatta, masalah perbatasan yang ada di Berau. pemekaran Kabupaten Berau Pasalnya, teritorial wilayah Pesisir Selatan menjadi isu perbatasan dinilai kerap strategis yang bersumber dari menjadi masalah yang beraspirasi rakyat pesisir. Untuk singgungan dengan daerah lain. itu, pihaknya akan terus “Harus kita pahami daerah memantau dan memperjuang- perbatasan itu teritorialnya kan proses percepatan harus dijaga, sebab bersingpemekaran tersebut. gungan dengan daerah lain. “Ini akan jadi isu sentral di Kalau tidak, ini akan jadi

masalah baru. Saya berharap ada kiprah KNPI disitu,” terangnya. Disinggung soal dualisme kepemimpinan yang melanda organisasi pemuda itu, Hatta dengan tegas menyatakan, pihaknya adalah yang sah secara hukum. “Saya kira jelas, kepengurusan KNPI yang sah secara hukum adalah di bawah kepemimpinan Ahmad Doli Kurnia. Dan saya harap versi Bali bisa legowo menerima itu,” ujarnya. Seperti diketahui, konflik di DPP KNPI berawal dari kongres Ancol pada 25-28 Oktober 2009 lalu yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Umum DPP KNPI. Kongres KNPI kemudian digelar kembali pada 2 November 2009 dan menetapkan Aziz Syamsuddin

sebagai Ketua Umum. Kepengurusan Aziz diklaim didukung oleh Pemerintah yang diwakili Menpora saat itu Adhyaksa Dault. Keputusan ini lalu digugat secara hukum oleh pihak Doli Kurnia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Juni tahun lalu, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan tersebut. Meski demikian, bagi Hatta yang terpenting bagaimana kiprah KNPI bisa dirasakan di masyarakat. Ia justeru berharap, konflik KNPI saat ini bisa menjadi dinamika positif di kalangan pemuda. “Yang terpenting sekarang bagaimana kiprah pemuda bisa dirasakan masyarakat secara langsung,” terangnya. (ful)

Dua PK Enggan Bergabung Hatta Basrie secara aklamasi terpilih menjadi ketua KNPI Berau dalam Muskab XII DPD KNPI yang digelar di Balai Mufakat, Kamis (16/6) lalu. Dalam Muskab itu, Hatta mendulang dukungan dari 45 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Berau. Sementara, dari 13 Pengurus Kecamatan (PK) hanya 3 yang tidak mendukung Hatta yaitu Kecamatan Sambaliung, Tanjung, dan Tubaan. Dari 3 PK tersebut, 2 yang disinyalir gerbong KNPI versi Bali. “Ada 3 yang tidak mendukung, 2 PK yang enggan bergabung,” ujarnya. Kendati demikian, Hatta berjanji akan mengambil langkah untuk melakukan

reshuffle terhadap 2 PK yang enggan bergabung di kepengurusannya. Posisi Hatta jelas menguntungkan, pasalnya kepengurusannya mendapat dukungan dari Bupati dan sejumlah pimpinan daerah di Berau. Untuk itu, Hatta menilai sangat kecil kemungkinan ada Muskab tandingan di Berau. “Kalau potensi itu ada, tapi untuk menggelar Muskab tandingan saya rasa berat. Sebab, mayoritas OKP sudah bergabung dengan kami. Selain itu dukungan Pak Bupati bersama pimpinan daerah lainnya juga mendukung kami,” terangnya. Hatta menjelaskan, Pemkab Berau akan menghibahkan dana Rp 500 juta

untuk menunjang kegiatan KNPI selama periode ini. Dana tersebut akan dibagi kepada 13 Pengurus KNPI Kecamatan, tiap-tiap PK mendapatkan Rp 10 juta. Sedangkan Rp 100 juta akan dibagi kepada 45 OKP dan Rp 250 juta dialokasikan untuk kegiatan Pemuda Cup 2011. Dana sisanya akan dipakai untuk menunjang kegiatan DPD KNPI Berau. Hingga kini, Hatta mengaku masih berkordinasi dengan DPW KNPI Kaltim untuk menentukan kapan dia akan dilantik. “Kita masih koordinasi, apakah nanti akan dilantik di sini (Berau, red) ataukah berjalan kolektif bersama DPD KNPI lainnya,” ujarnya. (ful)


tribun penajam-grogot

RABU 22 JUNI 2011

21

30.000 Kader Golkar Diasuransikan ● Golkar PPU Gelar Diklat Teritorial Kader Desa PENAJAM, dan sudah menjadi TRIBUN - DPD II program DPP Golkar,” Partai Golkar jelas Andi didampingi Penajam Paser Sekretaris Nanang Ali Utara (PPU) akan dan Ketua Harian, mengasuransikan Jumari. 30.000 kader yang Untuk program ini memegang kartu kata Andi, pengurus tanda anggota sedang melakukan (KTA ) yang inventarisasi kader yang DOK/LEX tersebar di empat akan mendapat asuransi Andi Harahap kecamatan. jiwa itu. Setelah ini Targetnya, 2014 mendatang rampung maka selanjutnya, seluruh kader sudah kader yang sudah memegang diasuransikan. Asuransi ini KTA akan mendapat asuransi, merupakan program DPP sehingga bila ada sesuatu Golkar dan akan dilaksanakan menimpa mereka akan di seluruh Indonesia. diberikan asuransi. Hal ini diungkapkan Ketua “Langsung di empat DPD II Golkar PPU, Andi kecamatan. Kami masih Harahap, usai membuka mendata dan yang jelas sudah pendidikan dan pelatihan ada 30.000 kader yang akan (Diklat) Teritorial Kader Desa, diberikan asuransi. Jumlah ini di Hotel Kalimantan, Selasa kemungkinan akan bertambah (21/6). “Jadi semua kader seiring dengan perekrutan yang memegang KTA Golkar kader Golkar,” jelas Andi yang akan mendapatkan asuransi. juga Bupati PPU ini. Ini merupakan wujud Sementara mengenai kepedulian terhadap kader diklat yang digelar ini, Andi

menyatakan, merupakan hal yang biasa dan menjadi program secara nasional yang digelar Golkar. Pada awalnya, kegiatan ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, karena berhubung ada kendala sehingga diundur. Untuk tahap pertama ini, Ketua Harian DPD Golkar PPU, Jumari menjelaskan, diikuti 100 kader tingkat desa yang berasal dari wilayah Kecamatan Penajam. Jumlah ini akan bertambah, karena banyaknya kader yang meminta digelar kegiatan serupa. “Nanti secara bertahap kami laksanakan. Setelah Kecamatan Penajam, akan dilanjutkan di Waru, Babulu dan Sepaku,” ucapnya. Setelah mengikuti diklat ini kata Jumari, maka setiap kader diwajibkan minimal mampu merekrut 10 kader baru. Bila ini berjalan maka ke depan Golkar PPU akan mendapatkan ribuan kader baru. (mir)

KNPI Usulkan Dapat Reward ● Kompor SPO dan Bor Modifikasi TANAH GROGOT, TRIBUN - Sampai saat ini Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Paser Zulkifli, mengaku belum pernah mendengar warga Paser yang berprestasi di bidang teknologi tepat guna (TTG) mendapat penghargaan atau reward dari Pemkab Paser. Padahal hasil karya mereka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. “Seperti Kompor SPO itu sangat membantu masyarakat keluar dari ketergantungan bahan bahan bakar minyak, karena Kompor SPO menggunakan bahan bakar minyak sawit, mudah

didapatkan bahan bakunya, karena Paser punya 110.000 hektare kebun sawit, dimana 50.000 hektare di antaranya adalah kebun sawit milik warga,” kata Zulkifli. Dengan bahan bakar alternatif ini, lanjut Zulkifli, warga Paser bisa menghemat pengeluaran dari penggunaan minyak tanah (mitan), dan yang takut menggunakan gas elpiji bisa beralih menggunakan Kompor SPO. “Ini artinya Kompor SPO telah membantu meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya. Begitu pula halnya dengan mesin bor modifikasi mesin pemotong rumput, alat ini telah terbukti membantu

warga Desa Sawit Jaya Kecamatan Long Ikis dalam peremajaan kebun sawit mereka. Jika sebelumnya dilakukan dengan pahat atau bor manual, sekarang bisa dengan mudah dan cepat. “Peremajaan atau replanting kebun sawit dilakukan dengan pembusukan pohon yang sudah tua, obat pembusuk dimasukan ke dalam batang pohon, tapi dengan bor modifikasi itu proses memasukkan obat pembusuk bisa lakukan dengan mudah dan cepat. Ini juga sangat membantu dan mensejahterakan masyarakat, khususnya para petani sawit,” tambahnya.(aas)

Aji Syirafuddin Divonis Bebas

SH dalam pembacaan putusannya. Tak hanya itu, dalam putusan bebasnya, Majelis Hakim juga meminta kepada tim penyidik kejaksaaan untuk mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp 100 juta yang telah disita oleh tim penyidik kejaksaan sebagai barang bukti beberapa waktu lalu. “Dengan telah bebasnya terdakwa, maka selain kewajiban negara untuk memulihkan citra terdakwa selama ini, maka uang milik terdakwa sebesar Rp 100 juta yang telah disita harus dikembalikan,” ujarnya dengan tegas. Usai sidang, Aji yang hadir

menggunakan kemeja putih dan tanpa didampingi keluarganya langsung mengumbar senyum bahagia, namun ketika dikonfirmasi dia tak banyak memberikan komentarnya. Dia hanya mengucap syukur dan menilai, Allah pasti menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. “Alhamdulillah, yang jelas Allah pasti menunjukan siapa yang benar. Soal uang Rp 100 juta yang katanya dikembalikan itu, sebenarnya saya anggap sudah sedekah, tapi karena dikembalikan, ya alhamdulillah lagi,” ujarnya singkat, lantas beranjak dari ruang sidang dan meninggalkan PN. (aid)

kepadanya, sesuai peraturannya, hukuman yang didapatkan terdakwa adalah ringan,” ujar Hakim Ketua Hery Supryono dalam bacaan lampiran putusannya. Dikesempatan terpisah, Penasehat Hukum (PH) Aji, Almaida menyatakan, putusan hakim sudah tepat karena dari beberapa dakwaan apapun terhadap kliennya tidak ada yang bisa dibuktikan jika terdakwa melanggar hukum, bahkan jika harus disebutkan, terdakwa justru membantu

penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. “Kita lihat saja, dakwaan manapun tidak ada yang dilakukan oleh klien saya. Apa yang telah dilakukannya sudah sesuai dengan kapasitasnya. Dan apalagi bukti persidangan menyebutkan, klien saya tidak ada menerima sepeserpun untuk proyek itu, makanya sudah tepat putusan bebas itu,” kata Almaida. (aid)

● Sambungan hal 13 juta subsidier 5 bulan kurungan, mengacu kepada Pasal 3 Jo Pasal 18 UU 31/1999 yang diubah dengan UU 20/ 2001 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP karena dilakukan secara bersama-sama. “Dengan tidak adanya tindakan melawan hukum, maka Majelis Hakum secara tegas membebaskan terdakwa baik dari dakwaan primer maupun subsidier yang didakwakan oleh JPU,” kata Hakim Ketua Hery Supryono

Disebut Whistle Blower ● Sambungan hal 13 melakukan audit dan hasilnya menyebutkan adanya mark up sehingga negara dirugikan mencapai Rp 7 miliar. “Terdakwalah yang sebenarnya mengungkapkan kasus ini awalnya, karenanya disebut sebagai whistle blower. Dan kalaupun sidang ini memutus hukuman

Jalan HM Ardans Berubah Seperti Kubangan Kerbau ● Sambungan hal 13 road yang menghubungkan Jl KH Wahid Hasyim Samarinda Utara dan Jl P Suryanata Samarinda Ulu. Jl HM Ardans merupakan jalur alternatif menuju Jl P Suryanata dan ke arah Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara. Seorang pengendara, Adi mengatakan, Jl HM Ardans seharusnya dapat jadi jalan alternatif pengendara ketika jalur Jl Kadrie Oening dan persimpangan Jl P Suryanata-Jl Antasari mengalami kemacetan. Namun, karena kerusakan Jl HM Ardans terlalu parah, kendaraan

TRIBUN KALTIM/M YAMIN

Kondisi Jalan HM Ardans Samarinda yang makin rusak, Selasa.

enggan melaluinya. “Banyak pengalaman pengendara sering terjebak lubang lumpur di Jl HM Ardans, akibat nekat melintas. Para pengendara jadi enggan melintas di Jl HM Ardans dan lebih memilih Jl Kadrie Oening dan Jl P Suryanata meski mengalami kemacetan yang lama hingga berjam-jam,” kata Adi. Sementara itu, pada hari

yang sama kemacetan terjadi sepanjang hari di persimpangan Jl Kadrie Oening menuju Jl P Suryanata. Kemacetan hampir mencapai 1 kilometer. Kendaraan roda empat yang melintas harus mengantre hingga 30 menit lebih melewati persimpangan. Kemacetan ini ditenggarai tak terlepas dari kegiatan Penas KTNA XIII di Tenggarong Kutai Kartanegara. (min)

Kapolres PPU Kunjungi Ponpes Hidayatullah PENAJAM, TRIBUN Jajaran Polres Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (21/6) melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah, Silkar, Kecamatan Penajam, sekaligus menyerahkan bantuan sembako. Selain mengunjungi ponpes, rombongan yang dipimpin Kapolres AKBPWidaryanto, juga mengunjungi warakawuri atau janda polisi di Kelurahan Gunung Steleng. Kunjungan ini dalam rangka HUT ke-65 TRIBUN KALTIM/SAMIR Kapolres AKBP Widaryanto menyerahkan sembako kepada Pimpinan Bayangkara. Ponpes Hidayatullah Ustads Muhammad Saparuddin. Penyerahan Kapolres AKBP bantuan sembako ini dalam rangka HUT ke-65 Bayangkara. Widaryanto didampingi Wakapolres Kompol Jefri Yustiawan serta sejumlah Muhammad Saparuddin. kunjungan yang perwira lainnya, diterima Saparuddin menyatakan, dilaksanakan Polres PPU. pimpinan Ponpes seluruh pengurus sangat “Setiap tahun kami selalu Hidayatullah, Ustads berterima kasih atas dikunjungi Polres PPU. Kami

sangat berterima kasih karena tahun ini kami mendapatkan kunjungan lagi,” jelas Saparuddin. Sejumlah anak asuh Hidayatullah juga turut menyaksikan pertemuan di Masjid Hidayatullah. Lebih lanjut Saparuddin menyatakan, selama ini pihaknya sudah mendidik ratusan siswa dan bahkan sejumlah anak didik merupakan korban broken home. Dalam kesempatan ini, Saparuddin memanjatkan doa agar Polri selalu menjadi pengayom masyarakat dan selalu memberikan perlindungan kepada bangsa dan negara. “Kami ucapkan juga selamat HUT Bayangkara ke-65,” katanya.(mir)

Kabupaten Paser Menatap Adipura 2012 TANAH GROGOT, TRIBUN - Ada banyak cara yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya mengajak masyarakatnya mengelola lingkungan hidup. Seperti, penghargaan Adipura dan Adiwiyata, dimana SDN 020 Tanah Grogot mewakili Kabupaten Paser tahun ini mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Gubernur Kaltim. Sedangkan Adipura menurut Plt Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ir Ardiansyah melalui Kasubid Teknologi Lingkungan Romif Erwinadi, Selasa (21/6), tahun ini Paser belum berhasil. Namun bukan berarti Paser menyerah, sebab mulai sekarang Paser akan berbenah

guna menatap Adipura 2012. “BLH, DCKPP dan instansi terkait bekerja keras untuk mendapatkan pretasi itu, tapi mau bagaimana lagi, kita belum berhasil. Samarinda dan Balikpapan saja tidak dapat, itu karena penilaiannya semakin ketat, dan kita tetap berupaya memperbaiki kelemahan yang ada guna menyongsong harapan kita bersama,” kata Romif. Terkait dengan Adiwiyata, lanjut Romif, merupakan penghargaan bagi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Penghargaan kedua yang didapatkan sekolah di Paser, setelah SDN 027 Tanah Grogot mendapatkannya di tahun 2010.

“Ada empat tahapan dalam Adiwiyata, penghargaan pertama yang diberikan gubernur, penghargaan kedua dan ketiga dari Kementerian LH, sedangkan empat langsung diberikan Presiden. Nah, SDN 027 Tanah Grogot sudah layak masuk ke tahapan kedua, tinggal bagaimana komitmen sekolah memperbaiki kekurangannya,” terangnya. Secara fisik SDN 027 Tanah Grogot harus diakui pengelolaan lingkungan sekolahnya, tetapi dari sisi kurikulum, pengetahuan lingkungan, dokumentasi kegiatan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Seperti mendokumentasikan kegiatan hari sampah sebagai referensi

usulan ke Kementerian LH dan kegiatan- kegiatan lainnya. “Kalau mau dirinci, cukup banyak yang harus dibenahi, penanganan terhadap sampah saja bisa dibagi bermacammacam, misalnya peraturan sekolah yang memuat sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan, kalau pun dibuang di tempat sampah, apakah bak sampahnya terdiri empat macam untuk memudahkan pemilahan,” sambungnya. Begitu pula halnya dengan Adipura, sampai saat ini masyarakat Paser tidak memilah sampah, semuanya langsung dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). (aas)

TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HP

TIDAK NYALAKAN LAMPU - Sejumlah pengendara sepeda motor masih ada yang tidak menyalakan lampu saat berkendara pada siang hari. Gambar diambil di simpang tiga SPBU Kusuma Bangsa,Selasa (21/6). Ini merupakan pelanggaran lalu lintas.

Pokja 30 Bakal Laporkan ke KY dan MA SAMARINDA, TRIBUN Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30 Carolus Tuah menilai, sidang putusan dengan majelis hakim yang dipimpin Hery Supriyono (yang juga menjabat Wakil Ketua PN Tipikor Samarinda) sangat janggal. Pasalnya, terdakwa pernah mengembalikan uang sebesar Rp 100 juta ke penyidik. “Artinya, dia (Terdakwa Aji Syirafuddin) pernah mengakui perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh audit BPKP ada kerugian negara di proyek itu. Kemudian, 8 orang lainnya sudah didakwa secara bersama. Empat terdakwa diantaranya Marsono, Nurdin, Nukman dan Awang Yunani divonis bersalah di Pengadilan Tinggi dan tidak kasasi,” tutur Tuah, Senin (21/6).

Menurut Tuah, putusan majelis hakim sangat aneh dan mengundang tanda tanya. Pasalnya, dalam perkara itu sebelumnya dinyatakan besalah, tetapi sebaliknya pejabat diatasnya dinyatakan tidak bersalah. “Padahal posisi atasannya (Direktur RSU AW Sjahranie Aji Syirafuddin) sebagai penanggungjawab, malah divonis bebas,” kritik Tuah. Tuah menyarankan, tidak ada jalan lain bagi jaksa penuntut umum untuk segera mengajukan mengajukan kasasi. “Kalau perlu jaksa bisa meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk memeriksa kasus ini. Pokja juga akan segera melayangkan surat laporan terkait putusan yang aneh ke dua institusi itu,” tambah Tuah. Terpisah, Kepala Kejaksaan

Negeri (Kejari) Samarinda Sugeng Purnomo menyatakan tegas kasasi terkait vonis terhadap terdakwa Aji Syirafuddin Direktur RSU AW Sjahranie yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan alat kesehatan MSC Scane 64 Slice senilai Rp 20 miliar. Hanya saja, jaksa penuntut umum menunggu salinan putusan selama 14 hari sesuai ketentuan. “Kita pasti akan kasasi. Tapi prosedurnya, kita diberi waktu selama 14 menerima salinan putusan. Kita akan menyiapkan memori kasasi,” tegas Sugeng, Senin (21/6/ 2011). Hanya saja, ia harus menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Disinggung pengembalian uang milik terdakwa sebesar Rp 100 juta, yang telah disita,

Sugeng menjelaskan, dalam amar putusan hanya pembebasan terdakwa. “Terdakwa kan tidak ditahan. Kalau soal uang disita, kita mengacu KUHAP Pasal 197 dan 199. Alat bukti yang disita itu akan dikembalikan setelah ada keputusan inkracht (putusan tetap),” jelas Sugeng. Menurut dia, keterlibatan terdakwa (Aji Syirafuddin) dalam kasus ini antara lain berperan mengeluarkan dan menandatangani SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) untuk sisa pembayaran proyek itu ke kontraktor (Jamal Balfas). Sementara, proyek tersebut dalam proses audit oleh BPKP. Selama proses audit BPKP, terdakwa malah menandatangni SPMU dan mencairkan untuk membayar kekurangan proyek itu.(bud)


CMYK

22

tribun balikpapan

RABU 22 JUNI 2011

Peresmian Perluasan Bandara Ditunda PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono batal meresmikan dimulainya pembangunan perluasan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan. Meski demikian, acara peresmian tetap akan dilaksanakan.

Demikian diungkapkan Humas PT Angkasa Pura 1 Bandara Sepinggan Abdullah Hussin Selasa (21/6). Hanya saja, kemungkinan rencana seremonial dimulainya perluasan bandara akan sedikit mengalami penundaan dari yang sebelumnya direncanakan 18 Juli diundur sekitar akhir Juli atau Agustus. Pihaknya masih berkoordinasi terlebih

dahulu terkait peresmian perluasan bandara ini, apakah ketidakhadiran SBY akan digantikan Gubernur Kaltim atau Walikota Balikpapan. Tenda yang telah dipersiapkan untuk peletakan batu pertama mulai minggu malam telah dibongkar menyusul batalnya Presiden SBY berkunjung ke Kaltim. (m35)

KNPI Audensi dengan DPRD PENGURUS DPD KNPI Kota Balikpapan dikomandadi

AGENDA KOTA

TRIBUN KALTIM/FERI

ketuanya Andi Arif Agung melakukan audensi DPRD Kota Balikpapan, Selasa (21/6). Kedatangan para pemuda Balikpapan ini disambut langsung Ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong, unsur pimpinan dan anggota DPRD

Kota Balikpapan lainnya. Dalam sambutannya Ketua DPRD Andi Burhanuddin berharap KNPI menjadi wadah yang sinergi bagi organisasi kepemudaan (OKP) di Balikpapan. OKP-OKP yang bernaung di bawah KNPI bisa berjalan baik. (fer)

Pelepasan Siswa Islam Terpadu Pelaksanaan: Rabu, 22 Juni 2011 Tempat: Yayasan Pendidikan Islam Al Hassan Jl. Telagasari RT 31 No.14 Gn Pasir Balikpapan Selatan Balikpapan Motor Show Pelaksanaan: 22-26 Juni 2011

Lokasi: Balikpapan Plaza Music School live in Concert Pelaksanaan: Sabtu 25 Juni 2011 Lokasi: Balikpapan Plaza DJ On The Sky Pelaksanaan: Sabtu 25 Juni 2011 Lokasi: Balikpapan Plaza. (m34)

DPKP akan Dipecah " Maksimalkan Potensi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan ”Potensi-potensi tersebut luar biasa, makanya kita sedang mempersiapkan semuanya untuk pengembangan ekonomi. Makanya dengan pemekaran itu nantinya bisa lebih fokus” Suryanto, Kepala Bappeda Balikpapan TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN

Petugas DKPP (pasukan kuning) antre mengukur baju seragam baru di Taman Bekapai, Selasa (21/6).

Pasukan Kuning Dapat Seragam Baru BALIKPAPAN, TRIBUN - Puluhan petugas kebersihan DKPP atau biasa disebut pasukan kuning sejak pagi berkumpul di Taman Bekapai, Balikpapan (21/06). Kecerian tampak di wajah mereka. Meski cuaca panas, para ‘pahlawan’ kebersihan ini terlihat antusias antre menunggu petugas. Siang itu, mereka berkumpul untuk mengukur baju seragam baru. Romlah, salah satu petugas DKPP yang ikut mengukur baju seragam mengatakan, setiap tahun DKPP memberikan pakaian seragam yang menjadi ciri khas petugas DKPP sebanyak dua stel. “Kalau seingat saya sudah dapat dua kali, setiap tahun dapat dua stel,” ujarnya. Menurut Romlah, seragam baru tersebut membuat dirinya dan petugas yang lain menjadi lebih

semangat karena sekarang memiliki baju ganti. “Lumayan lah, ada baju ganti buat kerja. Jadi baju yang dipakai enggak cuma itu-itu aja,” tuturnya senang. Petugas DKPP terlihat sabar menunggu giliran untuk diukur baju seragam. Kendati demikian mereka tidak melalaikan pekerjaan utama menjaga kebersihan Kota Balikpapan. Pengukuran baju seragam berlangsung hingga pukul 11.00 WITA. “Habis ukur baju ya kembali kerja lagi mas,” ujar Romlah. Menurut salah seorang penjahit yang melakukan pengukuran baju dilakukan di beberapa titik tempat berkumpul petugas DKPP. “Kalau tempat-tempatnya dimana saja saya kurang tahu, saya mengukur (baju seragam) di Taman Bekapai ini,” ujarnya.(m34)

Supermall Tunggu Kajian Dulu BALIKPAPAN, TRIBUN Meski ditentang banyak kalangan, namun keinginan pemerintah menjadikan lahan eks Puskib menjadi pusat perbelanjaan (supermall) tampaknya tetap dilaksanakan. Pemprov Kalimantan Timur telah mengajukan izin prinsip untuk pembangunan. Rencanan membangun supermall tersebut digagas Gubernur Awang Faroek Ishak sejak tahun lalu. Meski demikian, Pemkot Balikpapan meminta calon investor melakukan analisa ekonomi dan dampak sosial serta lingkungan, termasuk dampak kemacetan lalu lintas. Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perijinan Terpadu (BPMP2T) Asranuddinsyah. “Masih banyak yang harus mereka (investor) penuhi, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, karena dampak langsungnya dirasakan masyarakat,” ujarnya saat ditemui Tribun, Selasa (21/06). “Kajian dulu dong, yes or no!” kata Asranuddinsyah. Rencana pembangunan pusat perbelanjaan di lokasi lahan eks Puskib yang terletak di Kelurahan Mekar Sari menuai pro dan kontra masyarakat dan DPRD. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi di Hotel Menara Bahtera Balikpapan beberapa waktu lalu. “Percuma tanya pendapat kami kalau mereka (pemerintah) tetap mau

membangun mall,” ujar Rachmat, warga Mekar Sari. Keberatan Rachmat memang beralasan, pasalnya di lokasi tersebut terdapat patahan perut bumi sehingga dikhawatirkan bangunannya tidak stabil. “Belum lagi kalau macet,” imbuhnya. Hal itu juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Berry Nahdian Forqan. “Menurut beberapa kajian di sana (eks Puskib) memang ada patahan perut bumi, jadi kurang sesuai untuk pembangunan mall. Kami minta pemerintah menjadikan eks Puskib tersebut menjadi ruang terbuka hijau agar bisa menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat sekaligus sebagai konservasi air “ jelas Berry. (m34)

BALIKPAPAN,TRIBUNDinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) akan dipecah menjadi dua, yakni

Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemisahan DPKP direncanakan teralisasi 2012. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan Suryanto mengatakan, Pemkot dan DPRD sudah sepakat memecah DPKP menjadi dua dinas. Melalui pemecahan dinas tersebut diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, kelautan, serta perikanan di Balikpapan.

Tak Tergantung Daerah Lain WAKIL Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengakui terkait pemekaran Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) menjadi dua dinas yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (DPP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Dia menyambut baik rencana tersebut, karena bisa memaksimalkan potensi pertanian, perkebuhan dan perikanan. “Melihat beban kerja yang begitu berat dan melihat karakter Balikpapan memang seharusnya dipecah jadi dua dinas. Kami meminta Pemkot dalam hal ini Bagian Ortal untuk melakukan kajian beban kerja dan kelayakan menjadi dinas tersendiri,” ujarnya, Selasa (21/6). Syukri menambahkan, pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi salah satu ujung tombak diversifikasi perekonomian di Balikpapan. Pemecahan dinas ini menjadi keharusan. Bahkan, diharapkan pemecahan dinas ini menjadikan Balikpapan tidak lagi ketergantungan kebutuhan bahan pokok dari dari daerah lain.(fer)

CMYK

Maklum, sektor perikanan dan pertanian di Balikpapan saat ini belum mampu dimaksimalkan. Hingga sekarang, Balikpapan masih mengalami ketergantungan bahan pokok dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. “Tahun 2012 akan pecah, untuk pemekaran akhir tahun ini. Itu sudah dibicarakan antara Sekretaris Kota dan Ketua DPRD terkait pemisahan tersebut,” ujar Suryanto, Selasa (21/6). Dengan pemisahan tersebut, sumber daya manusia (SDM) atau pejabat serta staf akan dibagi menjadi sesuai kebutuhan. “SDM sudah ada, paling butuh satu pejabat Eselon I, dan empat hingga lima pejabat Eselon III. Selebihnya mereka yang ada bisa dialihkan ke dinas baru,” ujarnya. Dikemukakan, Balikpapan memiliki luas sekitar 530 mil daratan, dan 300 mil lautan.

Luasan lautan acapakali kerap dikesampingkan, padahal kawasan laut di Balikpapan memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, ekologi dan lingkungan. Bahkan masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Selain itu, luas lahan perkebunan ataupun pertanian cukup luas, yakni mencapai 10 ribu hektare yang berlokasi di kawasan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. “Nah potensi-potensi tersebut kan luar biasa, makanya kita sedang mempersiapkan semuanya untuk pengembangan ekonomi di Balikpapan. Makanya dengan pemekaran itu nantinya bisa lebih fokus,” jelasnya. Suryanto mengakui, beberapa kebutuhan bahan pokok, seperti sayur-mayur, hasil pertanian, perkebunan dan lainnya masih harus didatangkan dari luar. (fer)


CMYK

tribun balikpapan

RABU 22 JUNI 2011

23

Bangunan ’Walet’ akan Ditertibkan ! Diarahkan ke Timur dan Utara ! Ada yang tak Ber-IMB

TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA

Aksi donor darah yang diikuti anggota Polda Kaltim dalam rangka HUT ke-65 Bhayangkara, Selasa (21/6).

BALIKPAPAN, TRIBUN Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan melakukan kajian ulang terkait maraknya bangunan sarang burung walet yang berada di tengahtengah permukiman kota. Hal tersebut dilakukan karena melihat banyaknya bangunan sarang burung walet yang berdiri tidak pada tempatnya, dan dikhawatirkan mengganggu estetika. “Kemungkinan nanti dibatasi. Estetikanya ditata sehingga kehadiran sarang burung walet tidak memberikan hal kurang baik pada estetika kota. Paling tidak bangunannya punya nilai seni lah, “ ungkap Kepala Bidang

Tata Kota dan Bangunan Dinas Tata Kota Balikpapan, Syafaruddin, Selasa (21/6). Menurutnya, saat ini tengah dirancang Perwali yang mengatur hal tesebut. Dengan adanya Perwali, masyarakat yang ingin mengajukan izin mendirikan bangunan sarang burung walet diarahkan ke daerah timur atau utara yang lebih pinggiran. “Ini rancangan Perwalinya sudah kita buat, jadi ada pembatasan di daerah yang cukup padat diarahkan ke arah utara dan timur. Sekarang sudah mulai diarahkan ke arah Manggar dan Batu Ampar,” katanya. Sementara, bangunan

yang telah telanjur berdiri akan tetap dilegalkan, namun ke depan tidak akan menerbitkan lagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat yang berniat membangun sarang burung walet di kawasan padat penduduk. Syafaruddin juga menyatakan saat ini masih banyak para pengusaha burung walet yang belum mengalihfungsikan IMB dari kawasan tempat tinggal menjadi izin sarang burung walet, dan untuk itu pihaknya akan mengarahkan mereka agar segra mengubah izinnya. “Dulunya punya IMB, tapi bukan walet, tapi setelah

melihat potensi banyak masyarakat yang mengubah bangunan, tapi IMB nya masih IMB lama. Nah ituyang sudah diarahkan untuk mengalihfungsikan bangunannya, “ tuturnya. Agar IMB dari pemanfaatan bangunan untuk sarang burung walet ini bisa keluar, Syafaruddin mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi pengusaha di antaranya mengantungi izin dari warga sekitar bahwa mereka menyetujui ada bangunan sarang walet di sekitarnya, selain tentu saja syarat-syarat administratif lainnya. “Sepanjang itu semua dipenuhi kita proses IMB-nya “ tandasnya. (m35)

Polda Himpun 100 Kantong Darah Manajemen dan SP-TEPI Tandatangani PKB ! Undang Masyarakat Ikut Khitanan Massal BALIKPAPAN, TRIBUN Dalam rangkaian menyambut HUT ke-65 Bhayangkara, jajaran Polda Kaltim menggelar kegiatan sosial donor darah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Mahakam, Selasa (21/6) berhasil mengumpulkan lebih 100 kantong darah. Kabiddokes Polda Kaltim Kombes Pol dr Joko Ismoyo mengatakan, aksi sosial berupa donor darah merupakan kegiatan rutin Polda Kaltim. Tak hanya saat menyambut HUT saja, tetapi juga digelar dalam beberapa kegiatan di lingkungan Polri. “Kegiatan rutin. Hari ini target kami terhimpun 100 kantong darah, namun sepertinya lebih. Tidak hanya jajaran kepolisiannya saja, ibu-

ibu anggota Bhayangkari juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah kali ini,” ungkap Joko. Setelah di lingkungan Polda Kaltim, kegiatan donor darah juga akan digelar di lingkungan Polres Balikpapan. Dengan target sekitar 100 kantong darah juga. Polda Kaltim bekerja sama dengan RS Bhayangkara dan IDI Balikpapan juga menggelar khitanan massal. Pelaksanaan 25 dan 26 Juni 2011. “Khitanan massal akan kami selenggarakan di dua tempat berbeda. Tanggal 25 khitanan dilakukan di Puskesmas Damai mengundang tak kurang dari 200 anak, baik di lingkungan Polri, masyarakat hingga panti

asuhan,” ujarnya. Masyarakat yang berminat, bisa mendaftar di RS Bhayangkara. Keesokan harinya, bekerja sama khitanan massal juga akan digelar di Lapangan Merdeka. “Berbarengan dengan kegiatan Fan Bike. Pesertanya terbatas, hanya 50 peserta,” kata Joko. Kemarin, Polda Kaltim juga menggelar kunjungan sosial ke Pondok Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan Timur, Panti Asuhan Bina Bersama dan Panti Asuhan Al Mukmin. Dilanjutkan dengan kunjungan ke purnawirawan Polri, Peltu Jono dan Peltu Suprapto serta dua warakawuri yakni Ny Pius Pati dan Ny Rusdi. (sar)

Warga Ditemukan Tewas Membusuk BALIKPAPAN, TRIBUN Sunarto (40), warga Perumahan Balikpapan Regency Jl Besakih XII BL 37 Balikpapan Selatan ditemukan meninggal di dalam rumahnya, Selasa (21/6). Almarhum berasal dari Semarang dan tinggal di Balikpapan karena ditampung oleh warga. Ia bekerja sebagai tukang. Almarhum diduga sudah meninggal lebih dari satu hari. Hal itu terlihat dari kondisi tubuhnya sudah membusuk dan mengeluarkan aroma menyengat saat ditemukan warga sekitar. Kapolres Balikpapan AKBP

Sabar Supriyono didampingi Kapolsek Balikpapan Selatan AKP Gatot Yulianto membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat di sebuah rumah di kawasan Balikpapan Regency. Saat ini jenazah sudah berada di RSU Kanujoso Djatiwibowo untuk keperluan visum. “Almarhum merantau ke Balikpapan seorang diri. Ia ditampung oleh warga setempat dan menjadi tukang di sekitar perumahan. Keluarganya kemungkinan besar ada di Jawa,” ungkap Gatot. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga sekitar.

Selain curiga karena almarhum tidak kelihatan keluar rumah. Ada aroma menyengat yang keluar dari tempat tinggal almarhum. “Bau busuk disertai suara lalat yang hilir mudik dari anginangin rumah. Jadi kami curiga. Saat dipanggil-panggil juga tidak ada suara dari dalam rumah. Bersama warga lainnya, pintunya kami buka. Ternyata benar, Pak Narto sudah meninggal,” ungkap warga setempat. Dari keterangan beberapa warga, almarhum diduga menderita sakit parah. Hingga akhirnya meninggal dunia.(sar)

BALIKPAPAN, TRIBUN - Manajemen Total E&P Indonesie (TEPI) dan Serikat Pekerja Nasional TEPI (SPNTI) menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011-2013. Hadir dalam penandatangan ini Executive Vice President TEPI Hardy Pramono, Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan & Analisis Diskriminasi Kemenakertrans R. Irianto Simbolon, Kepala Dinas SDM BPMigas Ngatijan serta pejabat dari Kemenakertrans.

Presiden Direktur & GM TEPI Elisabeth Proust mengatakan, penandatanganan PKB merupakan wujud dari hubungan industrial dan sosial dialog yang harmonis antara pekerja dan manajemen. Manajemen TEPI sangat mendorong terciptanya profesionalisme dan perbaikan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Dikemukakan, kunci sukses kegiatan operasi TEPI terletak pada karyawan dan suasana kerja yang positif sehingga bisa

menciptakan profesionalisme. “Sebagai keluarga besar, kami peduli terhadap hubungan dengan karyawan serta kesejahteraan mereka (keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan). Sejak lebih dari 10 tahun lalu , TEPI telah memiliki Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama. Serikat Pekerja dan PKB TEPI merupakan SP dan PKB pertama dalam lingkungan industri hulu migas di Indonesia. PKB 2011-2013 merupakan PKB TEPI yang ke-5. (*/m36)

Rumah Pintar ’Brainy’ Didik Anak Jalanan BALIKPAPAN, TRIBUN Kepedulian akan pendidikan anak-anak jalanan, mendorong sejumlah elemen masyarakat membentuk wadah tempat belajar anakanak jalanan. Salah satu diantaranya Rumah Pintar yang sebentar lagi akan diresmikan di Balikpapan yang diberi nama Rumah Pintar “Brainy”. Manajer Operasional Rumah Pintar ‘Brainy’ Efran Azazi, Selasa (21/6), menjelaskan, pendirian Rumah Pintar ‘Brainy’ merupakan wujud partisipasi masyarakat yang membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumah Pintar ‘Brainy’ didukung Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Kosgoro bersama Ikatan Guru Indonesia Kota Balikpapan. “Rumah Pintar ‘Brainy’ adalah gerakan bersama untuk meningkatkan kompetensi anak-anak yang kurang mampu di Balikpapan dengan tema “Gerakan Pintar untuk Semua”. Salah satu kegiatannya memberikan kursus Bahasa Inggris dan

CMYK

HO

Anak jalanan belajar di Rumah Pintar ‘Brainy”.

bimbingan belajar gratis. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu tahun dimulai Juli 2011 sampai Juli 2012,” kata Efran. Dikemukakan, kegiatan ini sangat penting dalam usaha membantu menyikapi permasalahan bangsa, terutama masalah sosial dan pendidikan. Seperti kemiskinan, pengangguran, anak jalanan, anak-anak yang bekerja sebagai pengamen. Rumah Pintar ‘Brainy’ sudah mendapat pengakuan dari Disdik Balikpapan, dengan nomor izin 420/29/PLS.VI/ 2008. Maka sebagai komponen

bangsa, Rumah Pintar ‘Brainy’ yang berada di Jalan Markoni Dalam RT 56 No 37 Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan akan turut berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk bersama-sama menjawab permasalahan tersebut melalui program di atas. Efran menjelaskan, bahwa kegiatan ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Disdik dan Kosgoro Pendidikan dan SDM yang memberikan dukungan penuh dan menujukkan anstusiame yang sangat besar dalam program ini. “Disdik Balikpapan melalui

Kabid Pendidikan Luar Sekolah Hendrik, memberikan dukungan penuh menyampaikan terhadap kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi anakanak di Balikpapan dan semoga dapat membantu program Pemkot mencerdaskan anak-anak di Balikpapan melalui jalur pendidikan non formal,” ungkap Efran. Efran menambahkan, Kosgoro Pendidikan dan SDM melalui Ketuanya Joko Suseno memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan ini. Dan berharap program Ini dapat didukung semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. “Mudah-mudahan dengan gerakan bersama ini anak-anak Balikpapan yang tidak mampu memperoleh kesempatan yang sama dalam menuntut ilmu, siap dalam menghadapi ujian sekolah, mampu mengembangkan diri, “Gerakan Pintar untuk Semua” ini dapat membuat mereka tersenyum dan bersemangat untuk maju dan berkembang,” ungkap Efran. (m36)

TRIBUN KALTIM 22 JUNI 2011  

EDISI CETAK TRIBUN KALTIM 22 JUNI 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you