KAMIS 15 JULI 2010
17
PLTGB Masih Butuh Rp 30 M Lagi Lonjakan Harga Sembako Murni Hukum Pasar ● Assiten II dan Bagian Ekonomi Sidak Pasar Tradisional BONTANG, TRIBUN - Lonjakan harga berbagai jenis bahan makanan pokok yang terjadi menjelang Ramadhan 2010, mulai disikapi Pemkot Bontang. Rabu (14/7) kemarin, Assisten II Bidang Ekonomi Abdul Muis didampingi Kabag Ekonomi Riza Pahlevi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di tiga pasar tradisional yaitu Pasar Rawa Indah, Bontang Selatan, Pasar Citra Mas dan Pasar Telihan di Bontang Barat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab naiknya harga barang, kewajaran harga dan memantau kemungkinan adanya praktik penimbunan sembako menjelang Lebaran. “Pantauan ini dilakukan untuk memonitor persediaan barang-barang sembako, memonitor harga sembako dan mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga yang tinggi khususnya kebutuhan sem-
bako menjelang Ramadhan tahun ini,” ujar Kabag Ekonomi Riza Pahlevi, Rabu (14/7). Dari hasil pantauan tersebut, Riza menilai kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti bawang, cabai, ikan asin dan ikan segar murni terjadi akibat mekanisme pasar. Terutama adanya kenaikan harga secara siginifikan di tingkat distributor. Dicontohkan, harga berbagai jenis cabe, seperti cabe keriting yang biasanya dijual seharga Rp 25 ribu per kilogram, sekarang melonjak menjadi Rp 37 ribu per kg. Sedangkan cabe biasa yang semula Rp 26 ribu per kg kini menjadi Rp 38 ribu per kg. “Pantauan kami, kenaikan ini lebih disebabkan oleh adanya kenaikan harga di tingkat distributor, jadi bukan permainan pedagang,” ungkap Riza. Namun diakui, imbas dari naiknya harga komoditas se-
perti bawang dan juga berpengaruh pada komoditi lain seperti ikan laut segar. Ikan putih yang awalnya Rp 25 ribu kini naik menjadi Rp 40 ribu per kg. Demikian halnya dengan ikan bandeng yang pekan lalu masih dipatok seharga Rp 12 ribu kini naik menjadi Rp 15 ribu per kg. Sementara ikan kakap merah naik Rp 5000 dari sebelumnya seharga Rp 35 per kg. Sejumlah konsumen yang ditemui saat berbelanja mengaku kaget dengan naiknya harga kebutuhan pokok di pasar. Pasalnya, puasa Ramadhan masih sekitar satu bulan lagi sementara harga sembako sudah mulai naik drastis. “Puasa masih lama, tapi kok harga bahan pokok sudah mulai naik apa-apaan ini. Harapan kita pemerintah melakukan pengawasan jangan sampai ada permainan harga,” ujar Umi, warga Jl Suprapto Bontang Utara. (don)
● Material dan Sarana Pendukung Telah Siap SANGATTA, TRIBUN - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) di kawasan Kabo, Sangatta oleh PT Kutai Timur Energi (KTE) berada dalam kesulitan. Pasalnya, rekening KTE kini telah diblokir Kejaksaan Agung RI dalam rangka penyidikan dua Direktur KTE. Pihak KTE menilai, hal inilah yang justru merugikan negara dan masyarakat. Pasalnya, berbagai material dan sarana pendukung telah siap, namun dukungan pendanaan tersendat. Hal tersebut disampaikan Plt Dirut KTE, Sukri Nur. Ia menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan pendanaan yang riil dalam waktu yang cepat. Sukri menilai, yang justru merugikan negara dan masyarakat adalah terhambatnya pembangunan PLTGB. Akibatnya, masyarakat masih kesulit-
an mendapatkan listrik dan daftar tunggu semakin panjang. Karena pemblokiran rekening ini, KTE masih kesulitan dana. “Mau dibangun pakai duit dari mana kalau begini,” katanya. Ia pun berharap ada pihak yang bersedia menjadi mitra dalam pembangunan PLTGB, sehingga menjadi solusi bagi masyarakat di tengah proses hukum yang membelit KTE. Hingga saat ini, beberapa alternatif solusi yang telah dan sedang dilakukan untuk menalangi dana pembangunan. Yaitu, dukungan pendanaan dari holding company, Kutai Timur Investama (KTI), juga upaya meninjau ulang pemblokiran rekening ke Kejagung. Namun upaya kedua tidak berhasil. “Kami juga mencoba mencari mitra yang mau berinvestasi, juga mencari pinjaman ke
bank,” kata Sukri. Namun ternyata tidak mudah mencari mitra. Halangannya, calon mitra melihat KTE sedang bermasalah. Padahal sudah diyakinkan bahwa uang KTE bukanlah uang hasil kejahatan. “Kita ingin membangun daerah. Baik dari uang negara atau uang swasta, yang jelas kita ingin bisa bekerja secara profesional. Dalam kondisi ini, kami mencari mitra. Dan kami mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama,” katanya. Terlebih sektor kelistrikan merupakan sektor potensial. Ia menyatakan keheranannya, karena beberapa perbankan di Indonesia belum berminat pada investasi kelistrikan. “Kami sudah ke beberapa bank, namun yang berminat terhadap listrik sedikit,” katanya. Padahal secara nasional, program 10.000
Mega Watt juga didukung Bank Of China. Ia menyebutkan total kebutuhan kelanjutan pembangunan PLTGB masih sekitar Rp 24 miliar sampai Rp 30 miliar. “Alat sudah dibeli. Kami hanya membutuhkan biaya pajak peralatan, pajak impor, pemindahan barang, kontrak pembangunan, dan ujicoba mesin,” katanya. Ia pun berharap dan terus berupaya agar 17 Agustus 2010 sudah bisa dilakukan ujicoba pembangkit listrik. “Kami sudah mengeluarkan lebih dari Rp 100 miliar untuk PLTGB. Kami akan tetap bekerja keras siang dan malam untuk menyelesaikan pembangunan,” katanya. Ia pun berharap agar para pihak bisa memberikan solusi yang riil dan detail terhadap masalah KTE, dan bukan sekedar berwacana. (khc)
Sarankan Diambil Alih KTI ANGGOTA Komisi II DPRD Kutim, yang juga anggota Pansus Penelusuran Saham 5 persen DPRD Kutim, Sugianto Mustamar, menyarankan agar Perusda Kutai Timur Investama (KTI), bisa mengambil alih pembangunan PLTGB dari PT KTE yang sedang terkendala pendanaan karena pemblokiran rekening oleh Kejagung RI. “Saran saya, untuk tujuan mulia memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangunan PLTGB bisa diambil alih KTI. Hal ini agar keberlangsungan pembangunan bisa berjalan,” katanya,
Rabu (14/7). Namun menurutnya yang terbaik adalah segera melakukan audit legal di KTE, sehingga pemilik dana semakin jelas. Tentunya di samping proses hukum yang terus berjalan. Iapun menyarankan agar KTI segera menggelar RUPS luar biasa untuk menetapkan Plt Dirut KTE. “Selain itu, diperlukan rasionalisasi pegawai dan semua jenis kegiatan pada semua anak perusahaan,” katanya. Hal ini agar kinerja perusahaan bisa disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sekedar berujung keluhan.
Menanggapi saran tersebut, Plt Dirut KTE, Sukri Nur, mengatakan menyambut baik usulan agar KTI mengambil alih pembangunan. “Tapi apakah KTI punya dana sebanyak itu? Kebutuhan dana PLTGB masih sekitar Rp 24 miliar sampai Rp 30 miliar dari total Rp 135 miliar,” katanya. Ia menegaskan, yang saat ini dibutuhkan bukanlah sekedar wacana, namun solusi yang detail dan riil. “Yang kami butuhkan adalah mitra yang punya modal cash dan berminat membangun kutim,” katanya. (khc)
Ratusan Guru Tuntut Pembayaran Honor BONTANG, TRIBUN - Ratusan guru honor, petugas tata usaha, petugas keamanan dan kebersihan yang sehari-hari mengabdi di beberapa sekolah di Bontang, mengeluhkan pembayaran honor mereka yang belum dibayar pada tahun 2010 ini. Pasalnya, mayoritas dari mereka telah aktif bekerja sejak bulan Januari lalu, namun oleh pihak sekolah belum membayar honor karena tenaga honor itu belum mendapat surat keputusan (SK) Walikota Bontang. Keluhan ini disampaikan Ketua DPRD Bontang Neni Moernia-
eni, usai melakukan dialog dengan sejumlah guru honorer belum lama ini. “Belum lama ini, saya banyak menerima keluhan dari sejumlah tenaga honor sekolah, yang belum menerima honor sejak awal tahun ini. Padahal, mereka telah mengabdi di sekolah sejak lama. Nah saya minta pemerintah segera menyelesaikan masalah ini,” ujar Neni. Menurut Neni, informasi yang dihimpun dari tenaga honor sekolah, mereka mengaku belum bisa menerima gaji karena SK pengangkatan yang me-
reka kantongi hanya dari Kepala Sekolah (Kasek) ataupun Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang. Sementara ketentuan pemerintah mengharuskan, pembayaran gaji guru honor atau petugas sekolah bisa dilakukan jika mengantongi SK Walikota. Neni sendiri meyakini keberadaan para guru honor sekolah maupun petugas TU, kebersihan ataupun petugas keamanan tersebut memang sangat dibutuhkan olah sekolah bersangkutan. Karenannya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempersulit penerbitan SK Wa-
likota yang bisa menjadi dasar pembayaran honor. “Ya tidak mungkinlah, mereka diangkat sekolah kalau memang tidak dibutuhkan. Makanya saya berharap proses penerbitan SK itu dipercepat,” katanya. Lebih lanjut Ia meminta agar dalam satu pekan ke depan seluruh gaji guru dan honor sekolah tersebut sudah dapat diselesaikan. Pembayaran honor sangat diperlukan terutama untuk menghadapi datangnya bulan puasa awal bulan Agustus mendatang yang tinggal satu bulan. (don)