2
tribun bisnis
KAMIS 14 APRIL 2011
Pasokan Gas Lokal Seret Hidayat Kumpulkan Industri JAKARTA, TRIBUN Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat akan mengumpulkan pelaku industri pengguna gas dan pihak-pihak yang terkait sektor gas. Jaminan dan suplai gas yang kurang menjadi lagu lama yang selalu dialami industri setiap tahun. “Hari Jumat besok di perindustrian mau ada pertemuan semua stakeholder untuk masalah pasokan gas untuk industri,” kata Hidayat di kantor presiden, Jakarta, Rabu (13/4). Iaberharap dari pertemuan itu akan tersusun roadmap jaminan pasokan gas industri yang menyeluruh. Sehingga industri di dalam
negeri bisa tumbuh dan memiliki daya saing. “Ya nanti dari situ nanti kita akan liaht berapa persisnya,” katanya. Menurutnya masalah gas yang akan dibahas yaitu soal suplai gas di luar industri pupuk. Selama ini industri pupuk sudah memakai pendekatan khusus melalui program revitalisasi dengan jaminan suplai gas tersendiri dan harganya tidak komersial. “Kalau sektor industri di luar pupuk itu pakai rate komersial teman-teman industri itu sanggup hanya masalah supply gas-nya. Nanti Jumat pagi bakal dibahas,” katanya. Sebelumnya Forum
Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mencatat masih ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang masih kekurangan gas. Hingga kini para industri itu tidak mendapatkan kepastian pasokan gas untuk produksi maupun meningkatkan produksinya. “Dicatat bahwa ada 326 pabrik dari 22 sektor industri yang membutuhkan suplai gas. Pabrik-pabrik tadi tersebar di 15 provinsi. Dengan kebutuhan 2.7983.283 mmscfd per tahun sampai 2015,” kata Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani beberapa waktu lalu. (dtc)
Pengembang Masih Menahan Harga Rumah
ANTARA/ROSA PANGGABEAN
Calon pembeli melihat maket hunian di Jakarta. Pengembang masih menahan harga jual karena telah melakukan penumpukan bahan baku.
JAKARTA, TRIBUN Pengembang properti untuk segmen perumahan (housing) belum akan menaikkan harga jual hunian kepada konsumen. Walaupun ada potensi kenaikan BBM dan peningkatan harga semen dan baja di 2011. Menurut Head of Research & Advisory Cushman
& Wakefield Global Estate Solution Arif Rahardjo, sejumlah pelaku usaha pengembang tidak ada rencana menaikkan harga jual properti dalam jangka pendek. “Mereka umumnya tidak terlalu mengkhawatirkan, karena kenaikannya masih belum terlalu tinggi,” jelasnya di Jakarta, Rabu (13/4).
Pengembang masih menahan harga jual rumah karena telah melakukan penumpukan bahan baku. Pengembang juga secara cermat telah mengkalkulasi biaya transportasi jika BBM benarbenar naik pada tahun ini. “Meski semen dan baja naik, kan biaya pembelian alat-alat seperti lift, lebih murah karena terjadi penguatan rupiah. Jadi akan sama-sama,” kata Arif. Sebelumnya Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso terus memantau rencana kenaikan harga semen di 2011. Pengembang juga masih menunggu sejauh mana kenaikan tersebut. “Kalau memang naik, pengaruhnya akan besar. Karena daya serap (semen) terhadap biaya produksi mencapai 30%. Kita belum berandai-andai, belum ada angka kenaikan harga (rumah). Kita dan posisi wait and see,” ujar Setyo. (dtc)
KOMPAS
PABRI TV LG - Pekerja menguji ketahanan TV LED di pabrik PT LG Electronics Indonesia di kawasan industri MM 2100, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi berbagai jenis televisi hingga 500.000 unit per bulan. TV LG Elektronik terbaru telah menggunakan teknologi LED Display (Light Emitting Diode) setelah teknologi LCD yang memungkinkan perampingan fisik dengan mengurangi ketebalan lebih dari 50 persen dan gambar lebih jernih.
Bakrie Telecom Raih Lisensi Seluler ● Menkominfo Keluarkan Izin Prinsip 2 Tahun JAKARTA, TRIBUN - PT Bakrie Telecom Tbk mengantongi lisensi seluler setelah Menkominfo mengeluarkan izin prinsip penyelenggaraan jasa tersebut kepada pemilik merek dagang Esia itu. “Izin prinsip diberikan kepada Bakrie Telecom melalui Kepmenkominfo No.130/KEP/M.KOMINFO/ 4/2011,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Selasa lalu. Gatot menjelaskan, pemberian izin diberikan dengan penuh kehati-hatian disertai pengenaan kewajiban pembangunan kepada operator tersebut. Menurutnya, dengan pemberian izin seluler tersebut maka Bakrie Telecom diharuskan membangun prasarana dan sarana di empat provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, dan Yogyakarta. Bakrie Telecom juga harus
menyediakan kantor dan instalasi perangkat, pusat pengendali jaringan minimal satu unit, dan prasarana pendukungnya. Sesuai ketentuan, izin prinsip diberikan batas waktu hingga 2 tahun sebelum akhirnya diberikan lisensi resmi setelah melalui tahap uji laik operasi (ULO). Menurut catatan, operator seluler eksisting yang ada di Indonesia adalah PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Hutchison CP Telecommunication, PT Smarth Telecom, PT Smartfren Telecom (Mobile-8 Telecom), dan PT Sampoerna Telecommunication. Menanggapi hal itu, Head of Corporate Communication & Affair PT Telkom, Eddy Kurnia meminta Kemenkominfo untuk menjaga konsistensinya dalam memberikan lisensi dengan mengacu
Sebatas Melengkapi Layanan PRAKTISI telematika Guntur S Siboro menilai, lisensi seluler yang diberikan kepada Bakrie Telecom tidak akan membuat daya saing operator itu akan meningkat di pasar. Pasalnya biaya interkoneksi yang menjadi mahal dan komitmen pembangunan jaringan lebih luas. “Pasar tidak membedakan antara FWA atau seluler karena pelanggan sudah tidak
peduli. Saya lihat ini hanya akan mempercantik portofolio Bakrie Telecom yang DETIK Guntur S Siboro memiliki lisensi lumayan lengkap,” kata Guntur. Untuk diketahui, lisensi yang dimiliki Bakrie Telecom adalah FWA, seluler, Sambungan Langsung Internasional (SLI), Penyedia Jasa Internet (PJI), dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Meski begitu, selain FWA dan PJI, layanan lisensi lainnya tidak terlalu gencar di pasar. Layanan SLI dan SLJJ hingga kini masih penuh tanda tanya, karena perseroan enggan mengumumkan kinerja layanan ini. (ant)
NET
Ponsel Esia, produk CDMA milik Bakrie Telecom. Operator ini telah melebarkan sayap masuk ke bisnis GSM.
pada regulasi yang ada. “Kemenkominfo sebagai instansi yang memberikan perizinan kepada operator harus konsisten dengan regulasi yang dibuatnya. Jangan membuat keputusan yang menimbulkan gejolak di industri,” kata Eddy, Rabu (13/4). Menurutnya, dalam pemberian lisensi terutama
bagi pemain eksisting yang ingin mendapatkan jasa baru harus mengacu pada PM No 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. “Kami sadar tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam keputusan yang diambil untuk pemberian lisensi. Harapannya cuma satu, sebaiknya konsisten dengan PM No 1/2010,” ujarnya. (ant)
Telkomsel tak Gentar PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tidak takut Esia mulai berkecimpung di dunia GSM. Penambahan persaingan ini hanya akan berdampak kecil bagi pangsa pasar Telkomsel. “Bukan tidak memengaruhi, kita sudah bisa mengantisipasi itu,” kata Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno ketika ditemui di Jakarta, Rabu (13/4). Menurut Sarwoto, perbedaan mendasar yang akan terjadi hanya masalah tarif berlaku antara masingmasing provider telepon selular. Namun, Sarwoto tidak takut karena tarif tersebut akan diatur oleh pemerintah. “Kalau dia selular coverage, pasti akan dihitung kembali
struktur cost-nya dari pemerintah,” katanya. Lebih lanjut, ketidaktakutan Sarwoto didasari juga oleh keunikan konsumen Indonesia yang gemar menggunakan lebih dari satu telepon selular. “Artinya, double simcard itu memberi oportunity baru buat operator untuk menghitung lagi accsessable market,” tuturnya. Untuk industri provider telepon selular, menurut Sarwoto, antara satu dan yang lainnya akan saling bersaing untuk mengambil konsumen dari pihak lain. “Industri ini sudah saling mengambil. Nanti anda lihat kalau saya naik jadi 100 juta (pelanggan), siapa berhenti, siapa turun,” ujarnya. (dtc)