Page 7

8

tribun buffer

Kaltim SELASA 8 NOVEMBER 2011

Korupsi Nol untuk Samarinda dan Kukar DI bidang ketenagakerjaan ada penghargaan yang menjadi idaman semua perusahaan, yaitu penghargaan zero accident (nol kecelakaan). Bekerja tanpa kecelakaan, menjadi sasaran utama bagi setiap perusahaan. Tanpa ada kecelakaan dipastikan tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka ringan atau berat, bahkan tanpa ada kerugian material. Program Keselamatan Keamanan Kerja (K-3) dijadikan pola untuk melindungi semua stake holder baik itu pemilik perusahaan, pekerja atau siapa saja yang terkait langsung maupun tidak langsung tehadap operasi usaha. Mengacu pada pola di atas, sudah saatnya dibuat target-taraget nyata untuk menghentikan perilaku koruptif di lembaga-lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah. Harus ada keseriusan menghentikan praktik yang jelas-jelas telah merugikan negara dan bangsa ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) punya proyek baru bernama zero corruption (korupsi nol). Sebagai proyek pilot dipilih dua daerah yang layak untuk diterapkan uji coba zero corruption itu, yaitu Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Bidang dan Aparatur di Bappeda Kaltim, Tri Murti secara gamblang menjelaskan bahwa dua wilayah dipilih karena begitu banyak terjadi tindak korupsi. Artinya, Pemerintah Provinsi sadar benar dan telah mencatat secara baik tingkat laku dan kasus-kasus korupsi di kedua wilayah itu. Lewat proyek inilah, Pemerintah Provinsi Kaltim akan melakukan pendampingan di zona-zona pelaksanaan penggunaan keuangan agar tahun 2012 nanti, Samarinda dan Kutai Kartanegara sebagai kawasan bebas korupsi. Secara teknis, upaya menekan tindak korupsi ini sampai pada titik nol menggunakan cara asistensi alias pendampingan, mulai dari tata laksanakan perencanaan anggaran yang baik dan benar. Pelayanan publik tanpa harus ada iming-iming imbalan apapun, serta beberapa unit layanan lain yang dianggap penting. Untuk Kota Samarinda sudah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah A.I Moies, sebagai proyek pilot. Kini sudah dirancang perangkat untuk mendukung agar rumah sakit itu sebagai kawasan bebas korupsi. Itulah semangat baru yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk melakukan supervisi dan asistensi agar Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara bisa berperilaku lebih baik terhadap negara dan bangsa ini. Apakah sedemikian sederhana upaya penghapusan tindakan korupsi ini? Carolus Tuah, Ketua LSM Pokja 30 Samarinda, termasuk satu tokoh yang skeptis terhadap upaya semacam ini. Karena pada dasarnya perilaku korupsi di Samarinda, Kutai Kartanegara atau di beberapa wilayah di Indonesia sudah menjadi sebuah kebiasaan dan ‘membudaya’. Karena sebelum upaya semacam ini dilakukan, pejabat paling rendah mulai dari PNS, kepala sub bagian, kepala bagian, kepala dinas, kepala apapun, walikota, bupati, gubernur, anggota dewan, anggota DPR RI, Presiden sudah disumpah. Setelah disumpah masih jauh di’paksa’ menanda tangani pakta integritas, di Kalimantan Timur juga ada program Island Integrity yang semua mengarah pada upaya untuk menekan adanya tindakan kriminal yang menyengsarakan bangsa dan negera ini. Ini sebuah penyakit, tetapi yang jelas bukan penyakit masyarakat melainkan penyakit pejabat. Mereka melakukan kejahatan itu bukan terdesak oleh kondisi ketidakmampuan ekonomi alias melarat, tindakan itu justru dilakukan karena mereka kelebihan uang. Mereka itu manusia-manusia rakus, tindakannya pendek. Mereka mengaku beriman, tetapi sekadar untuk menutupi kerakusannya. Jadi memang dibutuhkan upaya lebih keras dan tegas untuk mengatasi dan merealisasikan proyek korupsi di titik nol. Mudah-mudahan saja proyek ini bukan menjadi alasan untuk membuat ruang baru untuk melakukan tindakan korupsi. Misalnya, dengan alasan asistensi zero corruption, dibuat pos-pos pengeluaran baru untuk menyedot dana APBD lebih banyak tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Memang tiada gading yang tidak retak, tetapi kalau memberantas korupsi hanya menggunakan ilmu asistensi rasanya hanya menjadi proyek abal-abal alias mengada-ada, dan tidak akan pernah ada hasilnya. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat ini, sebaiknya kita buktikan 2012. (*)

Jos akan Sulap Lamaru seperti Bali # Sambungan Hal 1

disulap menjadi pantai yang lebih eksotis, nyaman, indah dan cantik untuk dikunjungi, serta tak lupa menyediakan berbagai kebutuhan bagi para pengunjungnya. Mulai jalan akses masuk pantai yang selama ini belum maksimal akan diperbaiki mulus, gubukgubuk pedagang akan dibongkar dan diganti dengan bangunan toko atau warung yang ditata lebih rapi. Nantinya para penjual di kawasan pantai yang berada di wilayah Balikpapan Timur itu menyediakan

Warga Krayan belum ’Merdeka’ # Sambungan Hal 1

tertarik menjadi warga Malaysia. Jiwa nasionalisme sangat tinggi di Krayan, cuma perhatian pemerintah pusat dan daerah sangat kurang,” ujarnya. Rumah mengatakan, dengan adanya rencana pembangunan jalan itu seharusnya memacu pemerintah Indonesia, terutama Pemkab Nunukan mengimbangi pembangunan. Masyarakat di Krayan dan sekitarnya tentu tidak tergoda ke Malaysia, jika infrastruktur di sana cukup baik. “Seperti yang kita dengar, masyarakat Indonesia di perbatasan membuat KTP Malaysia. Kalau pelayanan di sana lebih baik, bukan tidak mungkin itu bisa terjadi. Siapa yang mau menderita? Saya pun kalau di situ, saya akan berfikir. Orangtua saya tidak mengurus saya, ada orangtua angkat yang perhatikan itu yang kita ikuti. Itu kalau kita bicara secara emosional,” kata politisi Partai Demokrat ini. Pembangunan jalan di perbatasan Malaysia harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar memperhatikan kehidupan masyarakat di Krayan. Pemerintah jangan takut membangun infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian warga di Krayan. Apalagi selama ini dengan jalan rusak, mereka hanya mengandalkan berjalan kaki atau menggunakan ojek untuk berbelanja ke Malaysia. “Berikan perhatian, berikan pelayanan kepada warga di sana. Supaya mereka tidak tergoda. Kalau alasannya taman nasional, kita tidak merusak karena jalan itu sudah ada tinggal ditingkatkan. Paling tidak jalan dari Long Bawan sampai ke Long Midang perbatasan Malaysia, kita pengerasan dulu kalau belum bisa aspal. Itu yang penting. Saya sangat tahu kondisi di sana, karena saat sosialisai saya sampai di ujung-ujung. Mobil di sana dari Malaysia semua, luar biasa rusaknya jalannya,” ujarnya. Jujur, kata Ruman, warga di Krayan belum “merdeka” di segala bidang. Tidak hanya infrastruktur, namun pelayanan pendidikan dan kesehatan masih jauh dari harapan. Karena itu yang paling mendesak harus dilakukan yakni membangun infrastruktur jalan yang memadai untuk menghubungkan warga menuju ke Malaysia. Mengingat selama ini warga hanya mengandalkan angkutan udara untuk menuju ibukota Nunukan. Sementara untuk berbelanja warga memilih naik ojek atau berjalan kaki menuju ke Bakalalan Malaysia, mengingat jalan yang begitu rusak. “Belum lagi kalau kita bicara listrik. Di Long Midang itu belum ada listirk. Kalaupun ada itu karena warga kita membeli genset yang digunakan di rumah masing-

makanan sesuai selera dan khas. Juga dibangunkan taman-taman untuk menunjang keindahan pantai. Bahkan menurut Bos jaringan Hotel Senyiur ini, di sekitar Pantai Lamaru akan dibangunkan hotel berbintang lima. Tamunya tentu orang luar yang ingin menikmati keindahan Pantai Lamaru. Selasa (8/11) ini, Lamaru tersebut sudah mulai ditutup untuk umum atau para pengunjungnya, karena proses pembangunannya akan dimulai. Ditargetkan 1 Januari 2012 pembangunan sudah rampung, dan langsung dioperasionalkan dengan konsep wisata pantai yang baru dan lebih indah tersebut. “Sebenarnya hanya untuk mempercantik yang ada saja, supaya

HO

Anggota DPR RI Komisi X Hetifah bersama rombongan terperosok saat melewati jalan di perbatasan, Krayan.

masing. Di Krayan ada PLTA tetapi saya alami sendiri, hidup sebentar nanti mati lagi,” ungkap Ruman. Akibat akses jalan yang sulit, beras kualitas nomor satu yang berlimpah-limpah di Krayan malah diberikan kepada ternak babi yang mereka pelihara. Sebagian besar di bawa ke Bakalalan Malaysia yang selanjutnya diklaim sebagai beras dengan merk Malaysia. “Garam di Long Midang juga diberikan merk di sana. Merk Bakalalan Malaysia. Jadi 100 persen hasil alam di Krayan masuk ke Malaysia dan Brunai. Jadi kita harus mengimbangi Malaysia jangan sampai ketinggalan yang justru menggoda masyarakat pindah ke sana,” ujarnya. Di satu sisi warga Krayan menjual hasil buminya dangan harga murah, namun di sisi lain mereka justru membeli kebutuhan pokok yang lain dari Malaysia dengan harga tinggi. Belum lagi mereka harus mendapatkan perlakuan kasar dari aparat Malaysia yang berjaga di perbatasan. “Kalau mereka mau masuk ke Malaysia, harus disuruh bawa ini dan itu. Akhirnya mereka menjadi korban, sehingga saat barangbarang asal Malaysia dijual di Krayan harganya sangat tinggi. Jadi pedagang ke Malaysia dipunguti sama petugas Malaysia. Kalau dia tidak bawa apa yang diminta, itu akan dipersulit. Akhirnya barang Malaysia dinaikkan harganya di Krayan,” katanya. DPRD Nunukan mendukung rencana Pemkab Nunukan meningkatkan jalan dari Long Bawan menuju Long Midang yang akan dilakukan mulai tahun depan.

para pengunjung yang datang ke Lamaru bisa lebih nyaman menikmati keindahan pantai. Saya sebagai orang daerah asli Kaltim sangat tertantang memberikan sesuatu yang dapat dinikmati orang banyak, terutama masyarakat Kaltim sendiri. Jujur kalau berbicara keuntungan, untuk apa? Tapi ini adalah pengabdian saya, persembahan saya untuk daerah,” kata Jos, Senin (7/11) yang ditemui di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Menurutnya, dia sangat terinspirasi dengan Provinsi Bali, yang mampu menyulap hampir seluruh pantainya menjadi tempat wisata yang indah dan cantik, dengan tentu tidak meninggalkan konsep kebudayaan lokalnya. Dan bahkan Bali, lanjutnya, pendapatan asli daerahnya terbesar didapatkan

Wakil Ketua DPRD Ruman Tumbo malah meminta Pemkab Nunukan agar tak membuat jalan baru lagi, melainkan meningkatkan kualitas jalan yang sudah dibangun. “Kalau DPRD soal pembangunan kita mendukung. Kita dari dulu teriak untuk itu,” ujarnya. Memang secara khusus DPRD dan Pemkab Nunukan belum pernah membicarakan rencana peningkatan jalan itu. Rencana Pemkab Nunukan itu akan terlihat dari Kebijakan Umum Anggaran Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2012. “Kita akan lihat itu dimasukkan atau tidak? Karena informasinya, ada juga dana dari Pemprop Kaltim untuk pembangunan jalan. Kita jelas memperjuangkan itu untuk peningkatan jalan,” ujarnya. Pelajaran bagi Indonesia Dua anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan utara, Datu Yaser Arafat dan Pendeta Yefta Bertho menilai positif rencana pemerintah Malaysia akan membangun jalan tembus dari Serawak hingga perbatasan Malaysia-Indonesia di Krayan, Nunukan. Pasalnya, jika menunggu pemerintah Indonesia yang bertindak membangun perbatasan, hingga saat ini belum juga ada realisasinya. Dengan adanya jalan itu tentu akan mempermudah akses transportasi darat masyarakat perbatasan di Krayan, yang selama ini masih sangat memprihatinkan. “Ya bagus saja. Yang jelas kalau mereka (Malaysia, red) membangunnya masuk wilayah Indonesia, ya harus izin Indonesia dong. Kalau di tempat mereka sendiri, kita tak bisa melarang. Sebenarnya ini jadi pelajaran buat

dari kunjungan wisata tersebut. “Insya Allah, ini adalah hijrah (pindah, red) seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita, bahwa hijrah itu untuk kebaikan. Jadi mengapa tidak, kalau pantai Lamaru itu kita hijrahkan juga menjadi lebih baik. Yakin saja kalau niat kita baik untuk daerah, maka segala sesuatunya pun akan berjalan dengan lancar dan baik,” ujarnya. Apalagi menurutnya, Bandara Sepinggan Balikpapan kini sudah diperluas, tentu wisatawan baik nasional maupun luar negeri akan bertambah banyak yang datang ke Kaltim. Kedatangan mereka pastinya membutuhkan tempat santai yang nyaman, baik perorangan maupun keluarga, yakni salah satunya pantai.

pemerintah Indonesia, kenapa sampai sekarang tidak pernah memperhatikan betul-betul pembangunan perbatasan. Bahwa nantinya ketakutan banyak masyarakat Indonesia pindah ke Malaysia, ya jangan disalahkan, karena jelas-jelas mereka menikmati di Malaysia dengan fasilitas yang bagus, dibandingkan jadi warga Indonesia,” kata Yaser, Senin (7/11). Menurutnya, segala upaya telah dilakukan bersama anggota DPRD Kaltim dari dapil utara lainnya agar perbatasan diperhatikan. Tapi lagi-lagi, banyaknya aturan dan konsep menjadi penghalang terlaksananya pembangunan tersebut. “Sekali lagi saya harus katakan, bagus saja. Tinggal sekarang, kalau pemerintah Indonesia tak mau warganya banyak pindah ke Malaysia, juga harus memperkuat infrastruktur kita di sana. Jadikan benar-benar pelajaran, rencana Malaysia itu untuk bertindak secara nyata, bukan hanya janji-janji saja,” ujarnya dengan tegas. Hal senada dikemukakan Pendeta Yepta. Menurut anggota Dewan asli perbatasan ini, sudah puluhan tahun dan berapa kali berganti Presiden, kondisi perbatasan tetap saja tak ada perubahan apapun. Janji-janji yang selama ini dikemukakan, hanya janji belaka, belum ada realisasinya yang maksimal. “Saya ini sudah beberapa kali menantang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemprov Kaltim. Ayo kita lihat sendiri perbatasan kita, bagaimana memprihatinkannya kondisinya, mulai dari infrastruktur, SDM-nya sampai kepada kehidupan ekonomi mereka. Sudahlah jangan kebanyakan konsep,

“Memanfaatkan momen itulah, Lamaru saya buatkan konsep pantai wisata baru tersebut,” ujarnya dengan tegas. Pada konsep lain lagi, Jos juga mengungkapkan, Sungai Raden yang berada di tengah-tengah Lamaru tersebut akan dirubahnya menjadi sungai wisata. Sungai yang terhubung langsung dengan pantai itu akan dikeruk sedalam 15 meter, sehingga memudahkan hilir-mudik kapal-kapal maupun perahuperahu. Perahu ataupun kapal akan disediakan khusus, bagi para pengunjung yang ingin menikmati laut hingga ke tengah. “Mungkin nanti ada yang ingin memancing atau hanya sekedar melakukan perjalanan laut. Nah dari Sungai Raden itu kapal dan perahunya berlayar. Nanti

karena konsep itu sudah banyak diungkapkan, kenyataan aksi dan tindakan belum ada sampai sekarang,” ujarnya. Terkait rencana Malaysia itu, lanjutnya, itu bukan hal yang asing lagi buat warga perbatasan, dan bahkan jadi hal yang positif untuk kehidupan mereka. Sebab perhatian Malaysia membangun perbatasan bisa terlihat secara nyata, itu terlihat bagaimana begitu jauh berbedanya kondisi warga perbatasan Indonesia, dengan warga perbatasan Malaysia saat ini. “Kalau buat warga kita di perbatasan sana, ya jelas bagus, saya pun mengatakan bagus dan mendukung hal itu, karena semakin membuka akses mereka untuk mendapatkan kehidupan. Bayangkan saja sebagai contohnya, untuk mendapatkan semen di Indonesia harganya sampai Rp 1 juta, tapi kalau kita membelinya di Malaysia, bisa hanya beberapa ringgit. Halhal seperti ini, saya yakin pemerintah Indonesa sudah mengetahui, tapi tindakan untuk mengantisipasinya belum ada sampai sekarang,” ujarnya tegas. Dia berharap, rencana Malaysia itu jangan hanya dijadikan pelajaran dan lantas melakukan hal yang sama, namun lebih kepada tindakan langsung di lapangan. “Sudah lah, seperti yang saya katakan tadi. Sudah bejibun konsep kita kita siapkan, tapi nyatanya tidak ada. Nah kita sibuk dengan mengolah konsep itu, Malaysia langsung membangun. Kemudian juga perlu diingat, membangun perbatasan adalah komitmen terhadap NKRI, bukan untuk kepentingan pribadi belaka,” tandasnya. (noe/aid)

pelabuhannya di pusatkan di sungai itu. Dan bahkan kami akan konsepkan, Sungai Raden itu bisa dilaksanakan acara pernikahan di atas air dan acara-acara seremonial lainnya lagi,” tambahnya. Kepala Dinas Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Balikpapan Dortje Marpaung ketika dihubungi Senin (7/11) menyambut baik rencana pengembangan wisata Pantai Lamaru. “Bagus kan kalau swasta mau ikut mengembangkan pariwisata,” katanya. Menurutnya, pengembangan pariwisata yang dilakukan Jos Sutomo selaku pemilik kawasan Pantai Lamaru dapat bersinergi dengan upaya pemerintah untuk pengembangan wisata pantai di kawasan Balikpapan Timur. (aid/cpk)

PEMIMPIN UMUM(Plt): Agus Nugroho PEMIMPIN REDAKSI: Achmad Subechi REDAKTUR PELAKSANA: Priyo Suwarno MANAJER PRODUKSI: Arif Er Rachman WAKIL MANAJER PRODUKSI: Baskoro Muncar KOORDINATOR LIPUTAN: Fransina Luhukay STAF REDAKSI: H Sjamsul Kahar, H Herman Darmo, Uki M Kurdi, Achmad Subechi, Ignatius Sawabi, Priyo Suwarno, Arif Er Rachman, Baskoro Muncar, Fransina Luhukay, Iwan Apriansyah, Adhinata Kusuma, Dwi Haryanto SN, Sumarsono, Mathias M Ola, Perdata O Ginting, Trinilo Umardini, M Abduh Kuddu, Rita, Reza Rasyid Umar, Margaret Sarita, M Wikan Hendarman, Meinar F Sinurat, Ahmad Bayasut, Fachmi Rachman, Feri Mei Effendi, Basir Daud, Handry Jonathan, Syaiful Syafar. BIRO SAMARINDA, Jl Ulin No.106 Samarinda, Telepon: 0541 202416, 202417, fax: (0541) 769855: H Maturidi (kepala), Achmad Bintoro, Budhi Hartono, Khaidir, Maipah, Nevrianto HP, Reonaldus, Muhammad Yamin. KUTAI KARTANEGARA: Rahmat Taufik KUTAI TIMUR: Kholish Chered. BONTANG: Udin Dohang PASIR: Sarassani. PENAJAM PASER UTARA: Samir TARAKAN: Junisah. KUTAI BARAT: Alex Pardede. BERAU: Amalia Husnul A. NUNUKAN: Niko Ruru. BIRO JAKARTA, Jl Palmerah Selatan 3, Jakarta 10270, Telepon (021) 5356766 (7618), Fax (021) 5495360: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita (Wakil) Agung Budi Santoso, Johnson Simanjuntak, Chairul Arifin, Ismanto, , Rachmad Hidayat, Toni Bramantoro, Yuli Sulistyawan, Yoni Iskandar, Bian Harnansa, Hendra Gunawan, Sugiarto, Budi Prasetyo, Hasanuddin Aco, Murdjani. DIREKTUR UTAMA: Asih Winanti. DIREKTUR: H Herman Darmo, Uki M Kurdi. PEMIMPIN PERUSAHAAN / MANAJER IKLAN: H Zainal Abidin. MANAJER SIRKULASI: Iskandar. BAGIAN IKLAN JAKARTA: Doddy Setiawan (HP 08164859626), Jl Palmerah Selatan 3 Jakarta, Telp: (021) 5483863, 5494999, 5483008, 5480888 (ext: 7635-7638) Fax: (021) 53696583 Tarif Iklan: ! Umum Display (B/W) Rp 22.500/mm kolom ! Spot Colour (2 warna): Rp 30.000/mm kolom ! Spot Colour (1 warna): Rp 25.000/mm kolom ! Full Colour: Rp 35.000/mm kolom ! Halaman 1 (B/W) Rp 60.000/mm kolom ! Halaman 1 (F/C) Rp 90.000/mm kolom ! Iklan Baris (2 s/d 10 baris): Rp 10.000/baris. Harga di atas belum termasuk PPN 10%.KANTOR PUSAT BALIKPAPAN Jl Indrakila Straat III Dalam, RT 52 No 1 Kampung Timur, Balikpapan 76125. Telepon: (0542) 735015, 7020152, 7020151, Fax: (0542) 735013 No Rek 191.0724971 BCA Balikpapan a/n PT Mahakam Media Grafika. PENERBIT: PT Mahakam Media Grafika. ISI DILUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

WARTAWAN “TRIBUN KALTIM” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

TRIBUNKALTIM - 08 NOVEMBER 2011  

EDISI CETAK : TRIBUNKALTIM - 08 NOVEMBER 2011

Advertisement