Page 15

20

SELASA 8 NOVEMBER 2011

tribun berau-tarakan-nunukan Program Kebun Bibit Rakyat Kementerian Kehutanan

KMK Suka Maju Terima 1.400 Bibit Pohon Sengon UNTUK mendukung program Kebun Bibit Rakyat (KBR) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi (Dishutamben) Kota Tarakan telah memberikan bibit pohon kepada enam Kelompok Masyarakat Konservasi (KMK) di empat kecamatan di Tarakan. Salah satu warga yang menerima bibit pohon ini adalah Muchsin. JUNISAH

TRIBUN KALTIM/JUNISAH

Muchsin (kiri) salah satu masyarakat yang masuk dalam program KBR Kementerian Kehutanan.

MUCHISIN bersama anggotanya mendapat bantuan bibit pohon sengon dari Dishutamben Kota Tarakan sebanyak 1.400 bibit pohon. Bibit pohon sengon ini

pun ditanam di lahan perkebunan milik Muchsin berukuran 50 x 110 meter di Kelurahan Juata Permai. Selama melakukan perawatan pohon sengon, ia tidak menemukan kendala. Hanya saja ia bersama anggota Suka Maju setiap tiga bulan sekali harus memotong rumput di sekitar pohon segon agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon sengon. Sudah lima bulan ini Muchsin selaku Ketua KMK Suka Maju bersama anggota keluarganya dan anggota KMK Suka Maju merawat pohon sengon. Selama lima bulan merawat, kini pohon sengon sudah mencapai dua meter. Sebelum ditanam, pohon sengon hanya mencapai 10

centimeter. Muchsin yang sehari-hari sebagai petani sayur dan sekaligus tukang gigi ini mengaku, memilih pohon sengon, karena ia melihat pohon sengon ini bisa bermanfaat sebagai bahan untuk membangun rumah. “Sebelum saya menerima bibit pohon untuk program KBR ini, saya di Jawa Tengah pernah menanam pohon sengon. Manfaat pohon sengon sangat bagus. Berkat pohon sengon, saya bisa membuatkan rumah untuk anak saya. Saat ini rumah anak saya itu sangat kuat,” ungkapnya. Dengan adanya bantuan bibit pohon sengon ini, ia bersama anggotanya berharap pertumbuhan pohon sengon bisa

lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk membangun rumah. Kepala Dishutamben Kota Tarakan, Budi Setiawan mengungkapkan, dana program KBR ini dari Kementerian Kehutanan. Setiap KMK ditarget menyemaikan bibit pohon sebanyak 50 ribu bibit. “Tiap KMK juga mendapatkan dana penyemaian sebesar Rp 50 juta. Hasil dari bibit pohon yang ditanami ini nanti dapat dinikmati oleh anggota KMK sendiri. Tak hanya itu dengan adanya KBR ini pula diharapkan dapat memberikan keterampilan bagi anggota KMK dalam persemaian, penanaman dengan benih bibit berkualitas,” ujarnya.

SMPN 8 Wakili Kabupaten Berau ■ Lomba Sekolah SehatTingkat Provinsi TANJUNG REDEB, TRIBUN - Setelah melalui berbagai penilaian dari tim verifikasi yang dibentuk secara internal oleh Dinas Pendidikan, akhirnya tim juri menetapkan 3 sekolah mewakili Kabupaten Berau dalam Lomba Sekolah Sehat tingkat provinsi pada tahun ini. Salah satunya adalah SMPN 8 yang berlokasi di Kecamatan Teluk Bayur, yang akan bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya di Kalimantan Timur pada tingkat SLTP, sementara untuk Sekolah Dasar diwakili SD 04 Segah dan SMAN 5 Gunung Tabur untuk sekolah lanjutan atas. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Rohaini, dipilihnya ketiga sekolah itu untuk mewakili Kabupaten Berau dalam lomba sekolah sehat, karena ketiganya dinilai telah memenuhi unsur-unsur kesehatan bagi lingkungan maupun siswa.

Berbagai penilain itu antara lain persentase ruang terbuka hijau, ruangan UKS yang representatif serta ketersediaan siswa yang dilatih menjadi dokter cilik untuk paling tidak bisa memberikan pertolongan pertama bila terjadi keelakaan kecil. “Dia memenuhi banyak persyaratan di UKS, kemudian lingkungan, kemudian ada aturan di daerah-daerah itu yang dipenuhi, dan ada anak-anak dilatih jadi dokter kecil serta ruang terbuka hijau,” katanya. Rohaini menjelaskan, dengan ditetapkannya ketiga sekolah ini mewakili Berau menjadi bukti sahih bahwa sekolah-sekolah di daerah pinggiran juga punya komitmen untuk menciptakan lingkungan yang sehat guna menunjang proses belajar mengajar di sekolahnya. Sementara itu ketika

ditemui di tempat berbeda Kepala SMPN 8 Teluk Bayur, Suyanti mengungkapkan, untuk bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya di Kalimantan Timur, pihaknya terus menggenjot berbagai fasilitas umum yang ada tempat tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sanitasi dan kebersihan kamar kecil bagi siswa, karena unsur ini merupakan poin penting dalam penilaian yang dilakukan provinsi. Ia juga mengaku dengan ditetapkannya SMPN 8 mewakili Kabupaten Berau menjadi semacam stimulus bagi sekolah-sekolah di daerah pinggiran bahwa mereka mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di perkotaan. “Jadi ini semacam semangat kepada sekolah lain bahwa di daerah pinggiran pun sebenarnya mampu, kalau mereka juga mau berusaha,” katanya. (m35)

Listrik Padam karena Pasokan Gas Berkurang

TRIBUN KALTIM/JUNISAH

Walikota Tarakan Udin Hianggio (kanan) melihat-lihat mesin pembangkit listrik di PT PLN Tarakan.

TARAKAN, TRIBUN – Beberapa hari terakhir ini hingga, Senin (7/11) pukul 18.37 listrik di beberapa daerah di Kota Tarakan padam. Tercatat dua kali dalam sehari listrik padam, pertama listrik padam selama 15 menit, kemudian menyala lagi, dan beberapa menit kemudian padam lagi. Gangguan listrik ini tentu membuat warga kesal. “Kok mati hidup seh listriknya. Kalau begini terus, bisa-bisa peralatan elektronik rusak deh,” ucap Lorensia warga Kampung Bugis. Begitupula yang dirasakan Nurlina, warga Karang Anyar. “Listrik mati hidup membuat saya kesal, karena mau masak nasi pakai rice

cooker, eh listriknya mati,” katanya. Mengenai padamnya listrik tiba-tiba ini, Manajer Pembangkit PT PLN Tara-kan Handoko mengaku, ada dua penyebab listrik padam secara tiba-tiba, yakni gangguan jaringan kabel dan pasokan gas yang kurang. “Di Tarakan ini kan lagi musim hujan, bahkan kadang hujan lebat, hal inilah yang membuat jaringan kabel kita mengalami gangguan. Kalau untuk gas, saat ini pasokan gas kita dari PT Medco berkurang dari 6,6 MMBTU menjadi 4,4 MMBTU,” ucapnya. Menurut Handoko, padamnya listrik tidak akan terjadi apabila pasokan gas cukup. Pasalnya beban daya

yang dimiliki PT PLN mencapai 35,3 mega watt (MW). Sedangkan beban puncak setiap hari hanya 33,5 MW. “Karena gas berkurang, akhirnya kita pakai bahan bakar solar. Tentunya dari sisi bisnis hal ini membuat kita rugi. Apalagi dari Januari hingga saat ini kita sudah 300 persen over budget untuk pembelian solar. Kita beli solar dengan harga Rp 9.000 per liter,” ungkapnya. Handoko mengatakan, selama ini sekitar 65 persen mesin di PLN menggunakan bahan bakar gas, sedangkan sisanya menggunakan bahan bakar solar. “Jadi kalau gas berkurang, kita pakai solar, ini membuat kita merugi,” ucapnya. Sementara itu Manajer Keuangan PT PLN Tarakan, Sukarno mengaku, dengan adanya pembelian solar ini, PT PLN mengalami kerugian. Tercatat dari Januari hingga Oktober 2011, PLN mengalami kerugian mencapai Rp 4,3 miliar. “Sebenarnya budget anggaran untuk pembelian solar sudah habis sejak Agustus kemarin. Sekarang saja untuk satu bulan kita membeli 100 ton solar, dengan harga Rp 8.600. Kalau dihitung itu sudah berapa harganya. Dengan begini kita merugi terus,” katanya. (jnh)

Masyarakat Tidak Terima TERKAIT masih padamnya listrik, karena kurangnya pasokan gas, menurut Walikota Tarakan Udin Hianggio tidak bisa dijadikan alasan oleh PT PLN Tarakan. Untuk itu Udin meminta agar PT PLN dapat mengatasi permasalahan pasokan gas tersebut. “Masyarakat tidak bisa menerima alasan apapun padamnya listrik, baik itu karena kurangnya pasokan gas ataupun gangguan

jaringan kabel. Saya berharap PLN dapat segera mengatasi permasalahan listrik yang masih padam ini,” ucapnya. Sedangkan kerugian PT PLN, karena harus membeli solar, karena pasokan gas berkurang, kata Udin itu urusan internal dari PT PLN. “Kalau rugi hanya PLN yang tahu, kalau masyaraka tidak bisa menerima alasan itu,” katanya. (jnh)

TRIBUN KALTIM/JANUAR ALAMIJAYA

RUMAH CONTOH - Sejumlah pejabat eksekutif Berau mempertanyakan proses pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Berau. Sebab meski sebagian rumah telah selesai dikerjakan sampai saat ini belum diketahui kapan perumahan itu akan ditempati.

PKS Berharap Mutasi Disdik Lebih Profesional Sebagai salah satu partai pendukung, kita berharap jangan sampai mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan justru tidak profesional seperti mutasi pejabat struktural yang lalu Muhammad Nasir, Anggota DPRD Nunukan asal PKS

NUNUKAN, TRIBUN Anggota DPRD Nunukan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir berharap mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Nunukan lebih profesional, dibandingkan mutasi sebelumnya. Rencananya mutasi akan dilaksanakan Bupati Nunukan Basri dalam waktu dekat. “Pertama kepala dinasnya perlu yang segar-segar. Karena dinamika yang ada di Nunukan perlu memilih orang

yang masih segar dan memahami pendidikan,” ujar anggota Komisi III Dapil I NunukanNunukan Selatan ini. Selain itu, Bupati Nunukan juga perlu melakukan pembenahan di bagian kurikulum dan bagian yang menangani mutu tenaga pendidikan. “Sebagai salah satu partai pendukung, kita berharap jangan sampai mutasi di lingkungan Dinas Pendidikan justru tidak profesional seperti mutasi pejabat struktural yang lalu,” ujarnya. Ia juga berharap penempatan para kepala sekolah dilakukan secara profesional. Hal itu terkait rencana perombakan besarbesaran pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan. “Jadi saran saya yang pertama betul-betul dia profesional. Jangan hanya terkait golongannya, yang lainnya juga harus menjadi pertimbangan. Kalau guruguru ini misalnya Kepala Sekolah SMK, jangan diambil dari luar tetapi orang dari

dalam situ. Karena dia yang paham. Jangan seperti yang lalu ada kepala SMK diambil dari kepala SMP. Ini kurang bagus. Kalau kepala sekolah di kejuruan, dia harus berasal dari kejuruan,” ujarnya. Nasir mengatakan, mutasi kepala sekolah sebenarnya hanya bersifat penyegaran saja. Hal itu tidak akan signifikan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. “Kalau mau bicara kualitas, sebenarnya perbanyak pelatihan-pelatihan untuk guru. Kalau cuma mengganti kepala sekolah itu tidak signifikan,” ujarnya. Profesionalisme dalam penempatan pejabat ini masih disoal PKS. Penilaian itu mengacu pada mutasi pejabat yang lalu. “Kemarin dikatakan profesional, yang mana profesional? Selalu dikatakan, the right man in the right place, Sementara Supriyanto orang pertanian ditempatkan di Dinas Perikanan. Sebaliknya Yophie yang orang perikanan

ditempatkan di pertanian. Adi Karsono yang orang teknik sipil ditempatkan sebagai kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan,” ujarnya. Ia juga menyoal penempatan Camat Nunukan Selatan yang bukan orang pemerintahan sementara lulusan STPDN justru ditempatkan sebagai sekretaris camat. “Camat Sebatik Barat dan Sebatik Induk bukan berlatar belakang pemerintahan. Kemudian pada saat pelantikan ada dua orang yang dilantik dengan jabatan yang sama. Ada juga orang yang diundang, tetapi tidak disebut namanya. Ini kah yang dikatakan profesional? Sampai mana profesionalnya,” ujarnya. Nasir tak menampik, penempatan para pejabat itu sudah sesuai dengan golongan kepangkatannya. “Cuma yang lain-lainnya belum profesional. Katanya the right man in the right place tetapi penempatan pejabat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” ujrnya. (noe)

Bupati Berau Dukung Bagi Hasil dari CPO TANJUNG Dikatakan, REDEB, TRIBUN secara logika - Bupati Berau sangat wajar jika Makmur HAPK daerah juga bisa mendukung mendapatkan penuh usulan hasil dari Komisi XI DPR RI perkebunan yang untuk berada di menggolkan wilayahnya, Rancangann karena otorisassi Undang-Undang daerah di (RUU) tentang perkebunan DOK Dana Bagi Hasil adalah kewenanan daerah penghasil dari kepala daerah Makmur HAPK minyak sawit yang mentah/ crude palm oil (CPO). bersangkutan. Selama ini lanjutnya, Saat ini menurut Makmur daerah memang tidak bisa memang belum ada peraturan memaksimalkan hasil dari daerah (Perda) yang perkebunan kelapa sawit di mengatur tentang bagi hasil Kabupaten Berau sebagai dari penjualan CPO keluar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerana memang belum ada karena belum ada peraturan UU yang mengatur hal dari pemerintah pusat yang tersebut. mengatur hal tersebut. Seharusnya lanjut

Makmur, ketika menyusun peraturan perimbangan bagi hasil antara daerah dan pusat, pemerintah bisa mengacu kepada UU bagi hasil pada sektor migas, dimana daerah juga medapatkan kompensasi dari hasil alam atau wilayah yang dieksploitasi. Makmur juga menilai jika RUU ini jadi disahkan maka potensi PAD yang bisa ditarik dari sektor ini tentu sangat besar untuk mengisi kas daerah. Karena selama ini saja di Kabupaten Berau terdapat 60 ribu hektare lahan yang dijadikan area perkebunan, disamping 2 pabrik CPO yang mampu memproduksi minyak sawit 180 ton per hari. Bahkan ada kemungkinan investasi dalam bidang ini akan meningkat tajam di akhir tahun 2012. Diperkirakan

nanti luas lahan kelapa sawit di Berau bisa mencapai 200 ribu hektare menyusul izin-izin dari pengusaha perkebunan yang sampai saat ini belum diterbitkan, serta pembangunan tiga pabrik CPO yang baru di Segah, Kelay dan Talisayan. Saat ditanya tentang kemungkinan untuk menerbtkan perda untuk mengatur dana bagi hasil antara daerah dan pusat, Makmur menjelaskan bahwa, untuk soal yang satu ini pemerintah daerah tidak punya kekuatan untuk menetapkan hal tersebut. Karena semuanya tergantung pusat seperti jumlah yang dikembalikan kepada daerah sebagaimana yang saat ini terjadi pada sektor migas. (m35)

TRIBUNKALTIM - 08 NOVEMBER 2011  

EDISI CETAK : TRIBUNKALTIM - 08 NOVEMBER 2011

Advertisement