Berlangganan Hub: SELASA 8 Februari 2011 Halaman 13
Telepon: 0541-202416, 202417 SMS: 0541-7080008 Fax Iklan: 0541-769855
Tidak Ada Nama Arbayah di RT 26 ■ Ketua RT Heran di KTP Disebut Tinggal di Wilayahnya ■ Kasus Ganti Rugi Volder Gg Indra
TRIBUNKALTIM/NEVRIANTO HP
MACET - Ratusan kendaraan terjebak dalam kemacetan di simpang empat Voorvo Samarinda, Senin (7/2) akibat banjir. Banjir yang dikarenakan hujan sekitar satu jam itu juga terjadi di sejumlah kawasan di kota ini.
Gubernur Ingin MRKTB yang Menggugat ● Abraham: Kami Siap Ajukan Judicial Review UU No 33/2004 di MK SAMARINDA, TRIBUN Gubernur Kaltim Awang Faroek mendukung gugatan judicial review (JR) UU No 33 Tahun 2004 tentang Pemda. Tetapi ia ingin gugatan diajukan oleh lembaga sosial masyarakat semacam Majelis Rakyat Kaltim Bersatu (MRKTB). Hal tersebut dikemukakan Gubernur saat pelantikan MRKTB di Ruang Serbaguna Gubernuran, beberapa waktu lalu, sebagaimana diungkapkan Ketua MRKTB
Abraham Ingan. Intinya menurut Abraham, Senin (7/ 2) gubernur menginginkan MRKTB bisa mewakili Kaltim sebagai penggugat. “Itu disampaikan ke saya, dan saat pelantikan. Langsung saya jawab kami siap, dan ini sekaligus untuk mengakhiri polemik tentang siapa yang menjadi penggugatnya,” jelasnya. Abraham menambahkan, dalam kesempatan itu, secara
● Bersambung hal 21
Usulan Terlambat BADAN Anggaran (Banggar) DPRD dan Panitia Anggaran (Panggar) Pemprov Kaltim membantah anggapan bahwa mereka telah menggagalkan atau mencoret usulan dana Rp 1,5 miliar yang
● Bersambung hal 21
SAMARINDA,TRIBUN Ketua RT 26 Kelurahan Air Putih, Jalan P Suryanata, Samarinda Adha Widjaya SE, mengaku aneh atas keberadaan Arbayah yang dalam identitas kartu tanda penduduk (KTP)-nya disebut warga RT 26. Adha adalah satu dari enam orang penerima ganti rugi lahan volder Gang Indra dari Pemkot. Begitu pula Arbayah. Namun ketika Tribun menanyakan keberadaan Arbayah sebagaimana di fotokopi KTP, ia berulangkali menegaskan tidak mempunyai warga bernama Arbayah. Ia juga tak pernah berjumpa dengannya.
Arbayah yang menerima pembayaran Rp 526.725.000. Berbeda dengan nama-nama lain, ia kenali ketika samasama mengurus penerimaan ganti rugi lahan dari Pemkot. “Nah yang Arbayah ini, yang saya kaget dengarnya waktu kita mengambil cek di Pemkot dulu. Kok ada yang namanya Arbayah, di KTP tinggal di RT saya lagi. Padahal di data kependudukan yang saya pegang, dari 157 KK yang tinggal di RT 26, tidak ada yang namanya Arbayah. Ini Aneh,” katanya, Senin (7/2). Ia membenarkan bahwa dirinya menerima ganti rugi
● Bersambung hal 21
Beli Tanah dari Zainuddin KETUA RT 26 Kelurahan Air Putih, Adha Widjaya merasa aneh dengan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat tanah pada pembebasan sebagian lahan lahan untuk pembangunan Volder Gang Indra. Ia merasa aneh, karena selama ini hanya dirinya saja yang diperiksa, sementara kelima orang lainnya yang juga menerima ganti rugi tidak Beli Tanah dari Zainuddindiperiksa.
“Kok Aneh, selama ini yang diperiksa cuma saya. Sementara lima orang yang punya tanah dan menerima ganti dari pemkot tidak diperiksa. Ini ada apa,”sindirnya. Ia mengaku, dirinya sudah dua kali diperiksa Polresta Samarinda atas tuduhan terlibat kasus mafia tanah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Volder
● Bersambung hal 21
Saya Kenali Wajah Penerima Ganti Rugi SAMARINDA, TRIBUN Kepala Bagian Perkotaan (Kabag) Pemerintah Kota Samarinda Busrani membantah tudingan Hj Norsiah yang menilai pembayaran ganti rugi terhadap sebagian dari enam warga penerima ganti rugi lahan volder Gang Indra, Air Putih, adalah fiktif. “Tidak benar Pemkot
melakukan pembayaran fiktif. Keenam orang itu sudah menerima semua pembayaran langsung dari Bendahara,” kata Busrani di kantornya, Senin (7/2). Bantahan Busrani diperkuat Bendahara Kabag Perkotaan Abdul Basit yang mengaku mengetahui keenam orang tersebut. Fiktif tidak mungkin karena prosedurnya
uang ganti rugi harus langsung diterima oleh yang bersangkutan sesuai kartu identitas dan pemilik lahan. “Waktu pengambilan cek pencairan harus langsung yang bersangkutan,” katanya kepada Tribun. Basit mengaku masih mengenali wajah keenam orang tersebut bila dihadapkan kepadanya. Ia
juga menilai berkas yang dimiliki dan ditunjukkan Nursiah serta diduga fiktif adalah berkas arsip lampiran ketiga yang belum lengkap. Arsip aslinya masih tersimpan rapi di Pemkot. “Saya tahu orangnya kalau ada. Mungkin, Norsiah menilai pembayaran fiktif karena
● Bersambung hal 21
DPRD Kaltim Sarankan Ditingkatkan Menjadi Perjanjian Kerjasama Pemprov-Semen Gresik SAMARINDA, TRIBUN - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyarankan agar kesepakatan bersama antara Pemprov KaltimPT Semen Gresik (Persero) Tbk terkait pemanfaatan lahan seluas dua hektar di Kawasan Industri Kariangau (KIK), Balikpapan. Lahan KIK itu untuk pembangunan unit pengantongan (packing plant). Ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Marten Apuy usai memimpin rapat antara Komisi I dan Komisi II DPRD Kaltim dengan Asisten I Sekprov Kaltim, Aji Sayid Faturrahman, Kepala Biro Hukum Sofyan Helmi dan Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setprov Kaltim, Fuad Asaddin, beserta jajaran, di gedung Kantor DPRD Kaltim, Senin (7/2). "Kami sarankan agar ditingkatkan menjadi perjanjian kerjasama. Supaya DPRD Kaltim bisa ikut memberikan persetujuan. Kalau dalam tahap kesepakatan bersama ini, DPRD Kaltim tidak perlu ikut mengetahui kesepakatan yang dibuat Pemprov Kaltim dan PT Semen Gresik," kata Marten. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, melalui surat nomor : 120.23/568/BKPW.A/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltim Mukmin Faisyal meminta agar DPRD Kaltim turut menyetujui kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim-PT Semen Gresik nomor : 119/354/BKPW.A/2011 dan nomor : 000013/HK.06/1001/ 01.2011 tanggal 17 Januari 2011 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Sesuai ketentuan pasal 9 PP tersebut, rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. "Inikan baru pada tahap
kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim-PT Semen Gresik. Belum masuk Perjanjian Kerjasama seperti dimaksud pada PP 50 Tahun 2007, sehingga DPRD Kaltim tidak perlu ikut bertanda tangan dalam kesepakatan bersama itu," jelas Marten lagi. Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Dahri Yasin menambahkan, sesuai ketentuan pasal 11 PP No. 50 Tahun 2007, untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama kepala daerah kepada ketua DPRD. Rancangan perjanjian itu, lanjut dia, memberikan penjelasan mengenai tujuan kerjasama, obyek yang akan dikerjasamakan, hak dan kewajiban yang meliputi besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama serta keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang atau jasa. "Harus dijelaskan pula soal jangka waktu kerjasama dan
besarnya pembebanan yang akan dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya," kata Dahri Yasin, dari Fraksi Golkar. "Yang disampaikan kepada Dewan ini hanya kesepakatan bersama. Bukan rancangan perjanjian kerjasama sesuai PP No. 50 Tahun 2007. Jadi DPRD menunggu Pemprov menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama. Setelah disampaikan, kita nilai dalam waktu 45 hari. Kalau tidak sesuai, kita beri pendapat kepada gubernur dalam waktu 15 hari sejak rancangan perjanjian kerjasama diterima oleh DPRD," kata Dahri Yasin. Jajaran pejabat Pemprov Kaltim seperti Asisten I Sekprov Kaltim, Aji Sayid Faturrahman, Kepala Biro Hukum Sofyan Helmi dan Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Setprov Kaltim, Fuad Asaddin sepakat dengan keputusan DPRD. "Kami akan menyampaikan rancangan perjanjian kerjasama Pemprov-PT Semen Gresik pada saatnya nanti untuk mendapat persetujuan DPRD," ujar Faturrahman menambahkan.(adv/lia/mir)
Suasana rapat antara Komisi I dan Komisi II DPRD Kaltim dengan Asisten I Sekprov Kaltim.
FOTO-FOTO: DOK DPRD/IMRON
Harus Menguntungkan Daerah KETUA Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub mengingatkan, agar kerjasama antara Pemprov Kaltim-PT Semen Gresik (Persero) Tbk dalam pemanfaatan lahan seluas dua hektar di Kawasan Industri Kariangau (KIK), Balikpapan, untuk pembangunan unit pengantongan (packing plant), harus dapat menguntungkan daerah. "Harus memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim," kata Rusman, Senin (7/2). Rusman berharap, kerjasama yang kini masih dalam tahap kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim dan PT Semen Gresik
ini bisa terealisasi dalam bentuk perjanjian kerjasama. "DPRD Kaltim secara prinsip pasti mendukung kerjasama Pemprov dengan pihak ketiga yang menguntungkan daerah. Tetapi tentunya seluruh proses dan tahapan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk aturan dalam PP No. 50 tahun 2007," beber Rusman. Senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Syaparudin. Menurut dia, sepanjang ketentuan perundang-undangan semua dipenuhi oleh Pemprov dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, DPRD pasti akan memberikan persetujuannya. "DPRD pasti mendukung. Yang penting prosedurnya harus dipenuhi oleh Pemprov," tambah Syaparudin.(adv/mir)