Page 1

03

KIAMAT ITU BERNAMA GRIDLOCK

10

JAKARTA MENCARI CEO

14

MEWAKAFKAN PUTERA TERBAIK

JAKARTA SIAGA SATU

SATU JAKARTA/M. ABDUL AZIS

SATU Jakarta

MENUJU KOTA GAGAL

05

EDISI JANUARI 2012

12 PROF. DR. HAMDI MULUK:

JAKARTA PERLU PEMIMPIN BERKUALITAS SURVEI OPINION LEADER JAKARTA 2011 Cyrus Network bekerja sama dengan Pusat Kajian Psikologi Politik UI melakukan sebuah kajian untuk mencari calon gubernur paling berkualitas, hasil lengkapnya di Hlm 8-9

Kota Jakarta terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun, dalam lima dekade terakhir, ada yang tidak berubah di Jakarta, yaitu permasalahan yang dihadapi. Macet, banjir, sampah, urbanisasi dan pemukiman terus menjadi momok di Ibu kota. Padahal masalah ini sudah muncul sejak tahun 60-an Perbedaannya mungkin hanya pasa soal intensitas dan kompleksitas masalah. Jakarta menjelang tahun 2012 ini kian terasa mengkhawatirkan. Ibarat menghadapi bencana, Jakarta saat ini sudah bisa disebut dalam kondisi siaga satu. Jakarta berada di gerbang kelumpuhan total akibat salah menata kota.

J

akarta merupakan korban dari kemajuannya sendiri. Masalahmasalah Jakarta memang hampir mencapai puncaknya. Macet total (Gridlock) yang sebelumnya diprediksi akan terjadi pada tahun 2014, hari ini diramalkan akan datang lebih cepat, yaitu tahun 2012 atau paling lama terjadi pada tahun 2013 nanti. Pada saat itu jumlah luas jalan tidak mampu lagi menampung kebutuhan luas yang diperlukan seluruh kendaraan jika serentak turun ke jalan raya. Masalah lainnya, meskipun Banjir Kanal Timur sudah berfungsi, Jakarta tetap akan kembali terancam collapse tenggelam, karena musibah banjir besar yang akan sampai pada siklus lima tahunannya di tahun 2012. Prof. Suyono Dikun, ahli teknik sipil perkotaan Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa kondisi ini mengindikasikan Jakarta sudah melewati batas kemampuannya me-

nampung masalah. “Mau pakai ukuran apa pun, Jakarta sudah melewati batas daya dukungnya. Daya dukung terhadap kehidupan nyaman dan layak, mentok sudah” jelasnya. Menurut Suyono, masalah ketidaknyamanan itu juga bukan hanya bagi masyarakat kecil. Untuk masalah kemacetan misalnya, masyarakat kelas menengah dan elit akan lebih dirugikan. Akar masalahnya, masih menurut Suyono, adalah salah kepemimpinan di DKI. “Pembangunan di DKI ini tidak dipandu oleh aturan tata ruang, melainkan oleh kepentingankepentingan ekonomi yang berkolaborasi dengan kepentingan lainnya.” tuturnya. Senada dengan Suyono, Hamdi Muluk, Profesor Psikologi Politik asal Universitas Indonesia, menekankan adanya krisis kepemimpinan di Jakarta. “Masalahnya memang terletak pada kepemimpinan. Untuk mengurusi masalah ini, DKI punya uang

Mau pakai ukuran apapun, Jakarta sudah melewati batas daya dukungnya. Daya dukung terhadap kehidupan nyaman dan layak, mentok sudah.

30 triliun tiap tahunnya. Tinggal bagaimana mengatur uang itu.” Jelas Hamdi. Solusinya, menurut Hamdi, Jakarta memang harus dipimpin oleh orang yang berkualitas. “Yang tidak mau ikut dengan kepentingan mafia politik-ekonomi. Dan keberpihakannya hanya pada kepentingan publik” jelasnya. Selama ini, masih menurut Hamdi, pergantian Gubernur di DKI tidak memberikan banyak perubahan di Jakarta. “Itu karena yang ada selama ini sudah tersandera oleh kepentingan-kepentingan,” jelas Hamdi. Menjelang Pemilukada tahun 2012 pertengahan Juli nanti, Hamdi berharap akan ada perubahan kepemimpinan. “Ke depannya, masyarakat perlu jugaberhati-hati dalam mencari pemimpin untuk Jakarta, memilih pemimpin harus yang berkualitas.” tutupnya. π HMP

Bendera Hitam Jakarta: Jangan Cuma Jadi Kelas Penggerutu » hlm 15


EDITORIAL

2

MENUNGGU KEHANCURAN

KETIGA

Jakarta sebagai pusat peradaban sudah berdiri hampir setengah abad. Dalam kurun waktu yang panjang itu, selain beberapa kali berganti nama, Jakarta juga kenyang dengan pengalaman naik-turunnya kualitas peradaban dan kehidupan manusianya.

S

DOK. SATU JAKARTA

ebelum masa di mana Anda memenuhi hari dengan gerutuan, Jakarta pernah dua kali hancur, bukan karena perang, melainkan karena absennya visi membangun sebuah kota hunian yang nyaman. Jakarta dihancurkan karena mangkirnya pemimpin melahirkan kebijakan publik. Jakarta sudah pernah dibinasakan beberapa kali karena keangkuhan segelintir manusia menghisap saripati kota, tetapi abai terhadap kelangsungan hidup manusianya. Adalah Jan Pieterzoen Coen yang pertama menanam benih kehancuran Jakarta. Kota yang ia beri nama Batavia ini dibangun selama hampir 200 tahun dengan nafsu keserakahan modal. Batavia yang dikellilingi benteng kokoh ini sama sekali tidak direncanakan sebagai sebuah kota yang layak dan nyaman untuk dihuni. Keberadaannya semata-mata demi kepentingan modal VOC, yaitu sebagai tempat transit dan berlindung kapal-kapal dagang VOC. Batavia sampai akhir awal tahun 1800-an sama sekali tidak menunjukkan keunggulan peradaban bangsa Belanda dalam membangun kota-kota pinggir laut. Jakarta hanya kumpulan bangunan kumuh yang dikelilingi benteng pertahanan, tanpa tata kelola kehidupan, sistem drainase, sanitasi, serta tata ruang yang menjadikannya tidak layak sebagai tempat hunian. Akhirnya hukum alam yang bekerja. Keserakahan modal akhirnya menjerumuskan Batavia pada kehancuran pertama, bukan karena perang, tetapi karena tidak arifnya penguasa kota memperlakukan wilayahnya. Batavia tua (old Batavia) berakhir sebagai wilayah yang menghasilkan banyak uang sekaligus superkumuh, penuh penyakit, berantakan, dan berakhir pada malapetaka hancurnya kehidupan warganya. Penyakit pes, kolera dan lain-lain tak kuasa dibendung sehingga rawa-rawa Batavia penuh dengan mayat mengambang. Sebuah pengabaian yang akhirnya menimbulkan petaka yang jauh lebih parah. Old Batavia dirubuhkan dan ditata ulang kemudian oleh seorang yang berperangai di luar kelaziman. Namanya Daendels. Dia wakil penjajah, tetapi sangat suka dengan kerapihan dan keteraturan. Semua kebiadaban Batavia Tua dihancurkan, termasuk makam pendiri Batavia, JP Coen. Dari sinilah bermula cetak biru penataaan kota sebagai tempat mencari nafkah sekaligus tempat tinggal yang nyaman. Lahirlah kemudian weltervreden yang membuat Batavia menjulang sebagai kota yang cantik dan nyaman bergelar Ratu Dari Timur (queen of ehe east). Sisa-sisa pembangunan kota dengan prinsip kota hunian itu masih terlihat jelas di kawasan Menteng, Lapangan Banteng, dan Medan Merdeka. Kahancuran kedua persis berada di ujung pemerintahan Orde Lama. Jakarta adalah kota yang kacau-balau seolah tanpa pemerintahan. Rumput lapangan Monas yang setinggi pinggang dan berjubelnya gembel-gembel menghuni taman monas adalah tanda bahwa kota ini sedang di bibir jurang kehancuran. Apalagi kalau mendapati jalan-jalan di depan Istana Negara yang sangat kacau dan semrawut, seperti wilayah tak bertuan. Layanan publik kacau balau, bahkan nyaris tidak ada karena pemerintah tidak memiliki dana sama sekali. Dan muncul pula kembali manusia yang berbuat di luar kelaziman, bernama Ali Sadikin. Orang inilah yang kemudian menjadi legenda pembangunan Jakarta. Tidak kenal kompromi tetapi sekaligus punya seribu akal untuk memperbaiki Jakarta yang nyaris kiamat. Hari ini Jakarta memang terlihat megah dan mewah. Tetapi seiring dengan kegemerlapan itu juga berjalan detik-detik bom waktu yang akan membuat Jakarta kiamat. Ancaman macet total dan banjir besar adalah sebuah keniscayaan yang akan melumpuhkan perikehidupan warga kota. Ini bukan hanya sekedar bencana, tetapi tamatnya kehidupan warga. Kehancuran ketiga pasti terjadi jika kita masih kukuh berjalan di jalur yang sesat seperti saat ini. Belajar dari sejarah, tampak bahwa faktor pemimpin sangat berpengaruh dalam pasang surutnya peradaban Jakarta. Oleh sebab itu, Jakarta hanya bisa terhindar dari kehancuran ketiga jika tidak salah dalam menempatkan pemimpin. Kita kembali membutuhkan figur yang tidak biasa, seorang yang mungkin dianggap “aneh” dan berlawanan dengan kelaziman pemimpin-pemimpin yang ada. Seorang pemimpin yang berintegritas tinggi sekaligus tak pernah kehilangan akal dalam menemukan jalan keluar persoalan Jakarta. Keuntungan zaman ini adalah, kita sebagai warga kota diberi hak untuk memilih pemimpin yang akan menentukan suram atau tidaknya Jakarta di masa mendatang. Sayangnya, tidak semua orang punya pemahaman bahwa kesalahan dalam memilih pemimpin akan menjerumuskan semua warga kota ke jurang kehancuran. Bahkan, masih banyak yang tidak menyadari, bahwa absennya warga kota untuk ikut memilih adalah tiket yang akan menghantarkan kembali Jakarta menjadi kota gagal.π

Sampah yang memenuhi genangan air di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Kebiasaan warga membuang sampah sembarangan turut memperparah keadaan. Menurut Dinas Kebersihan Jakarta, jumlah sampah yang dihasilkan warga DKI Jakarta mencapai 5.628,99 ton perhari.

SATU Jakarta @HV_Nes Yg nama nya JAKARTA emg ga prnh lepas dr macet kli ya?! Uda jam s'gni pada kmn nih orang2 rame bgt jln --"

SATU JAKARTA

@AstridYogini ​DICARI: Pemimpin bagi ibukota Jakarta yang bisa membebaskan kota tersebut dari macet dan banjir. *bukan judul reality show*

diterbitkan oleh THE CYRUS NETWORK Graha Pejaten No. 8 Jalan Raya Pejaten Tel/Fax.: 021-7974718

@ulil Agaknya perlu pemimpin yg sedikit "gila" untuk mengatasi keruwetan Jakarta. Kota ini ndak bisa ditangai dg gaya "business as usual". @pemirsa Dan setelah Djan Faridz resmi jadi Menpera, saya perhatikan kok calon lain pada adem ayem aja ya? Ini pada niat gak sih jadi DKI-1 ?? @arievidi Pilkada DKI digelar 11 Juli 2012. Masih mau menyerahkan kepada ahlinya? @AE_Prianto Kalo jokowi bnran jadi gubernur DKI RT @no0bi: kpn yah thmrin sdirman bsa lncar hri jmt @deneyck Kalo emang Jokowi sampe maju jadi Cagub DKI, pasti g pilih! @Iqbal_Asrian Jokowi ? Cagub DKI ? SEMOGA GUBERNUR JADI @vennyindri #pemimpin : "Paling depan dlm menghadapi masalah, paling belakang dlm kemakmuran, & ikut berjuang bersama rakyat." -Jokowi #LT2011

PENANGGUNG JAWAB Hasan Nasbi A PEMIMPIN REDAKSI Hafizhul Mizan Piliang REDAKTUR FOTO Titah Hari Prabowo REDAKTUR ARTISTIK Diponegoro REPORTER Mahardika, Fanny Fajarianti, Chandra Taruna, Yustian F.M. LAYOUT DAN PERWAJAHAN Nuriza Ratno Saputra SIRKULASI DAN DISTRIBUSI Amir Maulana Dasman Azhar Anindya Ayu Sulistyani


MENUJU S

KOTA

GAGAL

SATUjakarta

etelah mengecek berita online di telepon genggamnya, Hanif, seorang karyawan swasta di wilayah Sunter Jakarta Utara, mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah orang tuanya di Depok. Pasalnya, meskipun hari libur kerja, hari itu jalan ke arah Depok telah macet parah. “Ga jadi pulang, khawatir kalo dipaksakan, nyampe rumah mungkin udah malam. Dan pasti melelahkan” tuturnya. Kekhawatiran Hanif mungkin juga mewakili sebagian besar kita warga Jakarta. Kita dipaksa untuk berpikir dua kali sebelum memutuskan melakukan perjalanan. Makin hari kemacetan Jakarta memang terasa semakin menjadi-jadi. Macet hampir ada di setiap waktu dan setiap wilayah. Pertengahan Desember ini berbagai berita tentang kemacetan juga kerap mengisi halaman media nasional. Tren kenaikan ini memang sudah diperkirakan. Pada tahun 2004, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan kemacetan sudah akan melumpuhkan Jakarta (Gridlock) pada tahun

2014. Dengan melihat kondisi hari ini, kejadian bisa jadi lebih cepat. Tidak hanya kemacetan, masalah banjir pun mengkhawatirkan. Hujan deras terasa sebagai sebuah ancaman. Teranyar, BMKG memprediksi akan terjadi banjir besar di Jakarta pada awal Januari 2012. Perkiraan ini sesuai dengan tren terjadinya siklus lima tahunan banjir besar. Terakhir banjir besar terjadi tahun 2007. Saat itu 32 orang tewas dan 70% wilayah DKI Jakarta sukses tergenang. Belum lagi masalah urbanisasi dan pemukiman. Menurut data resmi, jumlah penduduk Jakarta saat ini sudah mencapai angka 9,6 juta jiwa, dengan kepadatan sekitar 12.000 jiwa/km2. Bahkan, di dua kecamatan di Jakarta, yaitu Johar Baru dan Tambora mencapai prestasi sebagai wilayah terpadat se-Asia Tenggara. Tingkat kepadatan penduduk di Tambora tahun lalu mencapai 43.789 jiwa/km2. Hitung-hitungan sederhananya, di Tambora, Anda akan bertemu orang lain setiap berjalan enam langkah. Kepadatan ini tentu mengundang banyak masalah. Mulai dari ekonomi,

3

kesehatan, masalah-masalah sosial, sampai pada tersedianya pemukiman yang layak. Secara telanjang kita bisa melihat pemukiman tidak layak yang kerap menghiasi kota, terutama di bantaran kali. Kemudian di berita kita juga melihat mereka digusur dan diperlakukan tidak manusiawi, sementara solusi yang diajukan pemerintah, program rumah susun pemerintah, baik itu Rusunami maupun Rusunawa, tidak pula tepat sasaran. Tidak Layak Huni Akibat adanya masalah-masalah tersebut, Jakarta makin tidak nyaman sebagai tempat tinggal. Untuk Indeks Persepsi Kenyamanan Penduduk, berdasar survei dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Jakarta menempati peringkat kedua terbuncit dari 12 kota yang diteliti. Hal ini mengindikasikan, kualitas hidup di Jakarta semakin memburuk. Menurut ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, masalah-masalah ini disebabkan karena Jakarta telah melewati daya dukungnya. “Akibatnya memang, apapun pembangunan yang dilakukan di Jakarta akan menjadi masalah” jelasnya. Jika tidak segera dibenahi, fungsi kota sebagai tempat tinggalpun semakin jauh panggang dari api. Menjadi kota yang gagal.π HMP

Ibarat pedang bermata dua, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jakarta juga menimbulkan masalah yang tidak sedikit. Mulai dari masalah transportasi, banjir, sampah, sampai dengan pemukiman membuat Jakarta kian tidak nyaman untuk dihuni. Alihalih mempunyai solusi, masalah ini kemudian malah ditambah dengan tata kelola anggaran Jakarta yang diniliai buruk. Jakarta diambang kegagalan sebagai sebuah kota.

ILUSTRASI: NURIZA RATNO SAPUTRA

BUTUH PEMIMPIN BERKUALITAS

M

masih kurang ampuh. Pakar kebijakan publik UI, Andrinof Chaniago menilai, pemanfaatan anggaran belum efektif. Untuk tahun 2011 ini saja, sampai kuartal ketiga september lalu contohnya, jumlah dana terserap masih kurang dari setengahnya. Padahal, masih menurut Andrinof, penataan anggaran bisa memecahkan masalahmasalah yang ada, seperti macet dan banjir. “Paradigma kebijakan harus dibenarkan terlebih dahulu. Paradigma kebijakan yang berlaku selama ini berbasis parsial/sektoral, cuma berbasis proyek” jelasnya. Solusinya, menurut Andrinof, harus ada pemimpin berkualitas, yang benarbenar berpihak pada publik. Karena dengan begitu tata kelola anggaran lebih

bisa memperjuangkan masalah keseharian masyarakat. “Pertama, dia harus berpikiran komprehensif, berwawasan luas tentang masalah yang ada di Jakarta Setelah itu, ia punya kemampuan untuk mengeksekusi.” tukasnya. Sepakat dengan Andrinof, pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, lebih menekankan kebutuhan Jakarta adalah seorang gubernur yang mempunyai leadership yang kuat. “Yang disebut pemimpin adalah kemampuan dia mentransformasikan gagasan atau visi ke khalayak luas, pengikut, dan bawahannya”, jelasnya. “Dan yang tak kalah penting, ia tidak boleh tersandera oleh kepentingan politik elit”, sambung Hamdi. π

SATU JAKARTA/THP

enghadapi masalah-masalah tersebut, Jakarta bukan tanpa senjata. Dana sejumlah lebih dari Rp. 30 triliun, belum ditambah dengan bantuanbantuan asing dan pemerintah pusat yang juga bermarkas di Jakarta, telah disiapkan dalam bentuk APBD untuk memerangi masalah-masalah tersebut. Jumlah ini sangat besar. Secara kasar, jika dana ini dibagikan ke warga Jakarta, setiap nyawa penduduk Jakarta mendapatkan uang tunai sebanyak tiga juta rupiah. Bandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat yang lebih luas dan berpenduduk lebih banyak, secara berurutan hanya mempunyai APBD sekitar 8 dan 10 triliun. Namun sejauh ini, senjata tersebut


4

SATUjakarta

JANUARI 2012

Jakarta akan kembali kedatangan musuh lima tahunannya. Banjir besar, yang terakhir melanda Jakarta tahun 2002 dan 2007, diprediksi akan kembali datang pada awal tahun 2012 ini. Prediksi ini diperkuat semakin tingginya curah hujan menjelang akhir tahun, yang diikuti oleh tidak normalnya sistem tata air. Masyarakat diminta untuk bersiaga.

D

ua institusi nasional pemerintah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkonfirmasi prediksi tersebut. Kepala BMKG, Dr. Sri Woro B. Harijono beberapa waktu yang lalu memperkirakan puncak curah hujan akan terjadi pada bulan Januari 2012. Sedangkan BNPB memprediksi setidaknya terdapat 62 titik banjir di DKI Jakarta. “Tapi belum diketahui berapa titik yang akan tergenang”, ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Dalam konferensi pers di BMKG awal bulan ini, Sri Woro mengungkapkan bahwa dibanding bulan Desember, Jakarta akan

mengalami kenaikan curah hujan pada bulan Januari. “Diprediksi Jakarta akan terkena dampak banjir”, paparnya. Namun pihak BMKG belum bisa memperkirakan besar dampak banjir tersebut, karena itu juga tergantung dengan drainase (tata air) wilayah. “Yang jelas potensi banjir sangat tinggi”, jelasnya. Jika ukurannya adalah drainase, diyakini banjir Jakarta akan tetap besar. Ahli tata air dari Universitas Indonesia, Eko Kusratmoko menilai, sistem drainase di Jakarta sangat buruk. “Hampir semua drainase itu mampet, baik karena sampah ataupun sedimen.” jelasnya. Tingginya urbanisasi yang mengubah kawasan resapan air menjadi hunian, menurut Eko juga menjadi faktor penyebab drainase tidak berfungsi, dan sungai me-

WILAYAH TERKENA BANJIR Adapun tiga wilayah yang diprediksikan terkena banjir paling banyak yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Wilayah yang diprediksi akan kebanjiran: • JAKARTA UTARA Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok. • JAKARTA SELATAN Cilandak, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, dan Tebet. • JAKARTA BARAT Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kali Deres, Kebon Jeruk, dan Taman Sari. • JAKARTA TIMUR Cakung, Cipayung, Ciracas, Jatinegara, Kramat Jati, Kampung Makassar, dan Pulo Gadung. • JAKARTA PUSAT Cempaka Putih, Gambir, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen, dan Tanah Abang Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

SATU JAKARTA/M. ABDUL AZIS

AIR BAH KEMBALI ANCAM JAKARTA nyempit dan mendangkal, hingga menjadi tidak efektif. BNPB menilai tidak efektifnya sungai dapat menjadi penyebab banjir besar. Kemampuan 13 sungai yang melintasi Jakarta belum mampu mengatasi jumlah air yang akan datang. Sungai Ciliwung dari Kalibata sampai Bukit Duri misalnya, hanya efektif menampung sebesar 17 persen air, demikian juga Sungai Krukut yang hanya menampung 37 persen air banjir dan Sungai Pesanggrahan 21 persen. "Kondisi ini akan jadi berbahaya bila intensitas curah hujan jauh di atas 300 mm, massa air yang besar tidak bisa tersalur ke laut dan terperangkap di Jakarta," ujar Sutopo. Sejauh ini, Pemerintah DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sebesar 1,4 triliun untuk proyek pengerukan sungai-sungai tersebut. Namun, Eko menilai, solusi tersebut dinilai kurang signifikan memecahkan masalah drainase, lebih cenderung untuk mengadakan proyek saja. Yang lebih penting menurut Eko adalah bagaimana pemerintah mendidik dan memancing keterlibatan masyarakat

dalam membenahi drainase. “Banjir besar mungkin hanya datang lima tahun sekali, tapi orang membuang sampah bisa tiap hari” jelasnya. Meski 40% wilayah Jakarta berada dibawah permukaan laut, menurut Eko bukan suatu alasan untuk membenarkan terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan Jakarta sudah berurusan dengan masalah serupa sejak kota ini masih bernama Batavia. Bahkan menurutnya, hal ini mengindikasikan upayaupaya yang dilakukan selama ini ternyata belum tepat sasaran. “Jika (tahun depan,-red) terjadi banjir seperti tahun 2002 dan 2007 kemarin, kasusnya sama saja. Di Jakarta belum banyak yang dikerjakan,” terangnya. Yang baru dilakukan pemerintah, menurut Eko, masih sebatas penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT). Mega proyek yang

MELINTAS ROB. Warga melintasi genangan rob di kawasan Dao Atas, Jakarta Utara, November lalu. Selain kawasan ini, daerah sekitar Jalan RE Martadinata, Kamal Muara dan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok juga mengalami nasib serupa. Di Jalan RE Martadinata genangan rob terjadi sepanjang lebih dari 100 cm dan menghambat arus lalu-lintas di jalan tersebut.

sudah dimulai sejak zaman Gubernur Sutiyoso ini dipandang tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah. Terutama karena BKT yang baru setahun beroperasi juga telah dijejalli oleh sampah. “Dengan adanya BKT mungkin debit air di bagian timur Jakarta, seperti di bantaran Sungai Sunter dan Sungai Cipinang tidak lagi besar. Namun di sekitar Ciliwung belum bisa, karena memang belum terpotong (alirannya,-red). ” tutupnya. π DIKA, FANNY

Banjir dan Genangan B

anjir besar di Jakarta terakhir terjadi pada tahun 2007, ketika itu hampir dua pertiga Jakarta tenggelam. Namun bukan berarti dalam lima tahun terakhir di Jakarta tidak terjadi banjir. Pertengahan 2010 lalu, hujan turun deras dan air merendam beberapa tempat. Namun Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo, menolak menyebut genangan tersebut sebagai banjir. “Harus dibedakan antara banjir dan genangan” tutur Fauzi Bowo, seperti dikutip Kompas.com. Menurut gubernur yang dikenal dengan slogan “Serahkan pada Ahlinya” ini, genangan baru bisa disebut banjir jika air tetap ada disitu selama satu dua hari. “Sedangkan kalau genangan air lewat” jelasnya. Namun genangan yang dimaksud gubernur yang akrab dipanggil Foke ini cukup menyulitkan. Karena air lewat yang disebut genangan tersebut tidak melewati jalur yang semestinya. Genangan bahkan ada di jalan-jalan utama, seperti Gatot Subroto, Semanggi, dan Gandaria City yang menyebabkan kemacetan parah. Awal tahun 2012 ini, musim hujan kembali mencapai puncaknya. BMKG sudah memprediksi curah hujan akan tinggi. Patut ditunggu apakah benar akan terjadi banjir, ataukah hanya genangan. Ataukah kita mendapatkan definisi banjir yang “baru” lagi dari Sang Ahli? π


SATUjakarta

Adakah Siklus

KIAMAT ITU BERNAMA

GRIDLOCK

S

SATU JAKARTA/THP

Macet Total (gridlock) bukan tidak pernah terjadi. Beijing pernah mengalaminya pada Agustus 2010. Kemacetan yang tidak bisa teruraikan mematikan kehidupan Beijing selama 10 hari. Mobilmobil ditinggal di jalan raya begitu saja karena sama sekali tidak bisa bergerak. Urat nadi ekonomi terputus sehingga inflasi serta kelangkaan barang lahir dari jalan raya. Jika Beijing berhasil sadar dan berbenah diri dengan cepat, kita justru khawatir Jakarta sedang menuju gridlock yang jauh lebih parah.

Tahunan? elama ini masyarakat Jakarta sering menyebut siklus banjir lima tahunan. Dipercaya, setiap lima tahun sekali Jakarta akan mengalami banjir besar. Stigma ini tidak lepas dari banjir besar yang terjadi pada tahun 2002 dan 2007. Menjelang tahun 2012, stigma ini kembali mengemuka dan memicu kekhawatiran masyarakat. Dalam dua dekade terakhir, Jakarta sudah tiga kali mengalami banjir besar, dengan tren yang terus memburuk. Pada tahun 1996, banjir hanya merendam empat kelurahan, mengakibatkan sekitar 2.600 jiwa mengungsi. Tahun 2002 menenggelamkan 40 persen wilayah Jakarta, menewaskan 32 orang, sekitar 40.000 jiwa mengungsi. Sedangkan pada tahun 2007, kondisi semakin memburuk, lebih dari dua pertiga Jakarta tenggelam, korban tewas 48 orang dan lebih dari 300.000 jiwa mengungsi. Namun ternyata, dalam dunia meteorologi, istilah siklus lima tahunan sama sekali tidak dikenal. Hal ini diungkapkan Kepala BMKG, Sri Woro B. Harjiono. Menurutnya, banjir tidak memiliki waktu yang reguler, karena akan ditentukan banyak faktor. “Yang namanya atmosfer itu tidak terbatas, curah hujan tidak bisa diprediksi secara reguler” jelas Sri Woro. “Kalau memang drainase jelek, dan sungai kotor, bisa kapan saja terjadi banjir”, lanjutnya. Keterangan Sri Woro juga dibenarkan Ahli Tata Air UI, Eko Kusratmoko, kepercayaan siklus banjir lima tahunan ini berangkat dari trauma yang dialami masyarakat, yang diilhami hitung-hitungan statistik sederhana. Jika hitungannya adalah tahun, tahun banjir Jakarta masih sangat fluktuatif. “Dari banjir 1996 ke tahun 2002 itu waktunya enam tahun.” jelasnya. “ Tidak segampang itu memperkirakan banjir besar dalam jangka waktu panjang, paling lama hanya satu dua minggu.” Eko melanjutkan. Namun Eko juga tidak menampik bahwa kepercayaan ada siklus ini memiliki efek yang positif. “Jika ada stigma seperti ini, akan ada antisipasi, masyarakat akan lebih berjagajaga. Akan lebih ada tekanan juga pada pemerintah”, jelasnya. π HMP

5

KEPADATAN yang terjadi di Kawasan Semanggi, Jakarta Selatan beberapa pekan lalu. Saat ini Jumlah kendaraan di Jakarta mencapai 12 juta kendaraan dan terus bertambah seribu kendaraan per harinya.

J

akarta merupakan kota yang identik dengan kata macet. Ketimpangan antara jumlah kendaraan dan ruas jalan yang tersedia, ditambah regulasi yang lebih memihak proyek dituding sebagai penyebab utama massalah tersebut. Kondisi ini diperparah dengan lumpuh dan tidak berdayanya transportasi publik. Jika tidak ada perbaikan yang radikal, transportasi sebagai urat nadi perekonomian Jakarta diperkirakan akan mengalami macet total pada tahun 2014. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Kiamat transportasi yang niscaya akan datang Kata macet sudah akrab di telinga warga Jakarta. Bahkan kemacetan sudah menjadi potret Ibukota Negara kita sehari-hari. Cukup singgah ke jalan-jalan raya dan protokol kala pagi dan sore hari, setumpuk kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, sampai bis kota, selalu menyesaki ruas-ruas jalan. Kemacetan bukan massalah baru. Massalah ini bahkan sudah mengusik kenyamanan warga Jakarta sejak lima dekade silam. Ironisnya, sampai hari ini, alihalih mempunyai solusi, kemacetan malah semakin parah. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahua Indonesia (LIPI) dan Japan International Corporation Agency (JICA) menunjukkan,

jika tidak ditangani dengan benar, macet akan memuncak di tahun 2014. Waktu itu, jumlah kendaraan yang melintas di Jakarta luasannya sudah melebihi luasan jalan yang ada. Lalu lintas menjadi lumpuh, macet total. Prediksi ini semakin terbukti, karena indikasi kearah gridlock terus menguat. Salah satunya adalah terus menurunnya kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta. Pakar transportasi, Darmaningtyas mengungkapkan bahwa pada tahun 1995 kendaraan di Jakarta masih bisa melaju dengan kecepatan 20-30 km/jam pada jam padat. Dua belas tahun berjalan, tepatnya tahun 2007, laju kendaraan di Jakarta menurun sampai angka 1520 km/jam. "Artinya, untuk menempuh perjalanan sejauh 15-20 km, kita harus memakan waktu satu jam. Ini sangat parah," terang Darmaningtyas. “10-20 tahun kedepan bisa kita bayangkan”, sambungnya. Menurut Yayat Supriatna, pakar tata ruang dari Universitas Trisakti, kemacetan yang terjadi di Jakarta merupakan akumulasi kegagalan pemerintah membangun sistem angkutan massal yang handal. "Kemampuan membangun sistem transportasi yang bisa melayani publik secara handal itu seakan-akan sulit untuk dikembangkan.” tuturnya. Akibatnya, masyarakat men-

Kalau angkutan umum dibuat aman, cepat, dan nyaman, pengguna kendaraan pribadi pasti senang menggunakannya. Sebaliknya, kalau kotor, tidak teratur, tidak aman, mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi, seperti sekarang ini gandalkan kendaraan pribadi. Semakin hari jumlah kendaraan pribadi semakin bertambah, hingga akhirnya sulit dikendalikan. Di Jakarta, lebih dari 1.000 unit kendaraan pribadi terjual setiap hari. Artinya, dalam satu hari, ada 1.000 kendaraan baru yang lalu-lalang di Ibukota Indonesia ini. Pada tahun 2011 ini saja diperkirakan jumlah kendaraan sudah mencapai 12 juta, dan jumlah ini terus bertambah. Ketimbang memperhatikan angka-angka yang mengkhawatirkan tersebut, yang seharusnya butuh solusi strategis, pemerintah menurut Yayat, lebih sibuk

membangun jalan raya yang juga merupakan kepentingan bisnis. Pembangunan ruas tol dalam kota dan jalan raya non tol, yang sarat dengan proyek bisnis dinilai Yayat bukan solusi yang tepat. "Duaduanya tidak bisa mengatasi persoalan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor transportasi juga dikeluhkan oleh pakar transportasi yang juga guru besar Universitas Indonesia, Prof. Suyono Dikun. Menurut Suyono, alat transportasi umum seharusnya menjadi prioritas utama. “Kalau angkutan umum dibuat aman, cepat, dan nyaman, pengguna kendaraan pribadi pasti senang menggunakannya. Sebaliknya, kalau kotor, tidak teratur, tidak aman, mereka akan tetap menggunakan kendaraan pribadi, seperti sekarang ini," jelasnya. Suyono menambahkan, pengembangan alat transportasi massal seperti monorail dan MRT (Mass Rapid Transportation) yang dilaksanakan sekarang sudah meruapakan ide yang terlambat. Jika kondisi seperti ini terus berjalan, dan pemerintah tidak kembali memihak kepentingan publik, dan ditambah urbanisasi, Suyono menilai gridlock mungkin tidak akan terjadi pada tahun 2014. “Menurut perkiraan saya, (Gridlock,-red) bisa datang lebih cepat." tandasnya.π CHANDRA, DIKA


6

SATUjakarta

Jakarta adalah kota proyek. Jika berjalan mengelilingi kota ini, hampir di setiap wilayah kita menemui pengerjaan proyek. Yang teranyar, untuk pembersihan kolam Bundaran HI saja, Pemda DKI Jakarta menghabiskan dana sebanyak 2,7 Milyar. Pemerintah DKI Jakarta dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis ketimbang melakukan perubahan yang strategis dan pro kepentingan publik.

G

arapan terbaru pemerintah Jakarta yang berbau proyek adalah pembangunan enam ruas jalan tol di Ibu Kota. Pembangunan jalan tol ini akan menambah prosentase jalan berbayar di Jakarta menjadi 10% dari panjang keseluruhan jalan. Pengakuan pemerintah DKI Jakarta, jalan berbayar sepanjang hampir 70 km adalah untuk mengurai masalah kemacetan. Namun jika melihat nilai anggaran yang dihabiskan, yaitu sebesar 40 triliun rupiah, dikatakan oleh beberapa pakar, jauh lebih tepat dialokasikan untuk pembenahan dan pengintegrasian sistem transportasi publik sehingga sekaligus akan mengurangi kebutuhan jalan raya yang dilewati oleh kendaraan bermotor. “Kita melihat (proyek.-red) pembangunan jalan yang sekarang ini, lebih banyak melayani kepentingan bisnis” tutur Yayat Supriyatna, ahli tata kota dari Universitas Trisakti. Menurutnya, pengerjaan jalan, baik tol maupun non-tol bukan merupakan solusi tepat untuk memecahkan masalah lalu lintas. Hal yang senada diungkapkan Andrinof Chaniago, pakar kebijakan publik UI, yang berpendapat telah terjadi kesalahan paradigma pemerintah terhadap pemecahan masalah-masalah Jakarta. Menurut Andrinof, paradigma kebijakan yang dianut Pemda DKI Jakarta selama ini berbasis parsial sektoral, sehingga ide yang kerap muncul adalah mengatasi persoalan secara teknis, secara proyek. “Kadang-kadang mereka keliru ketika meniru proyek dari negara lain. Yang ditiru adalah proyek dan bisnisnya, bukan kebijakannya.” tukasnya. Banyaknya proyek di Jakarta bisa dipahami. Memiliki anggaran lebih dari 30 Triliun per-tahun, dan terus naik setiap tahunnya, DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah APBD terbanyak di Indonesia. Jumlah ini bahkan melebihi anggaran Kementrian Dalam Negeri yang hanya berjumlah belasan triliun saja. Namun banyaknya anggaran ini belum sebanding dengan kualitas pelayanan. “Misalnya, tiap Puskesmas menerima 1,2 miliar per tahun, itu berarti 100 juta per bulan. Tapi pelayanannya masih standar saja”, tutur Andrinof. Tidak sebandingnya pelayanan dengan anggaran tersebut membuat sejumlah kalangan menengarai ada yang tidak beres dengan anggaran di DKI Jakarta. Namun, menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko belum banyak kasus yang muncul dari wilayah DKI Jakarta. Minimnya kasus ini, menurut Danang, bukan berarti jaminan bahwa pemerintahan berjalan bersih. “Bisa saja sebaliknya, korupsinya sangat luar biasa, sampai orang-orang di luar sistem itu juga mendapat ‘bagian’, jelasnya. “Transparancy International dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi,-red) tahu ada yang tidak beres dengan Jakarta. Sayangnya, tidak banyak kasus korupsi yang terungkap.” Tutup Danang. πHMP

FOTO-FOTO: SATU JAKARTA/THP

APAPUN MASALAHNYA PROYEK SOLUSINYA


SATUjakarta

7

ANDRINOF CHANIAGO:

MENIRU PROYEK TAPI TAK PAHAM KEBIJAKAN Bagi Andrinof A. Chaniago, berbagai masalah yang timbul hari ini di Jakarta, seperti macet dan banjir, hanya sebagai symptom, gejala permukaan saja. Sebuah gejala yang muncul sebagai pertanda adanya masalah yang lebih besar. Masalah besar ini, jika dipecahkan, bisa mengatasi masalah-masalah lain yang tampak di permukaan tadi. Kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan integritas dipercaya bisa menyediakan solusi yang tepat untuk Jakarta ke depan. Berikut buah pikiran Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia tersebut, ketika ditemui di beberapa forum.

DOK. PRIBADI

Jakarta hari ini, apa yang menjadi akar permasalahan? Masalah Jakarta sebenarnya bisa dibagi jadi dua hal. Pertama, masalah yang terlihat di permukaan dan langsung dirasakan oleh warga. Ini yang selama ini sering kita keluhkan, yaitu macet, banjir, pemukiman, dan segala efek ekonomi sosial yang mengikutinya. Yang kedua, masalah yang mungkin tidak terlihat di permukaan, tidak dirasakan langsung, namun sangat mendasar dan penting. Masalah ini jauh lebih serius, tapi terkadang tidak menjadi isu populer. Padahal, jika masalah mendasar itu diatasi, maka masalah yang tampak di permukaan tadi, seperti banjir dan macet tadi bisa teratasi. Masalah tak tampak ini contohnya adalah masalah tata kelola anggaran dan birokrasi. Kalau tata anggaran dan birokrasi dibenahi, dikelola dengan baik, maka masalah-masalah yang di atas itu bisa diatasi. Birokrasi di Jakarta, baik organisasi maupun manusianya, sudah menjadi pe-

Lucunya, kadangkadang mereka keliru ketika meniru proyek perkotaan dari negara lain. Yang ditiru hanya proyek dan bisnisnya, bukan kebijakannya.

FAKTA SEPUTAR ANGGARAN DKI - Beberapa anggaran DKI sempat pula menjadi masalah, diantaranya biaya TV Kabel Gubernur yang mencapai angka Rp.50 juta, laundy dengan biaya 70 juta, dan juga kopi gubernur sebanyak 50 juta/tahunnya. - Akhir tahun 2011 ini, Pemda DKI mengeluarkan biaya sekitar Rp. 2,7 milyar untuk memperbaiki dan membersihkan patung selamat datang di Bundaran HI,. - Untuk Pekerjaan Umum (PU), pada tahun 2011 anggarannya mencapai 4.11 trilyun. Mencakup pengendalian BKT, Waduk Marunda, dan pmembebasan lahan untuk koridor MRT, dan pembangunan jalan layang non-tol. - APB untuk perhubungan pada 2011 hanya berjumlah 1.9 trilyun. APBD ituharus bisa menyelesaikan pembangunan terminal bus Pulo Gebang dan pengadaan Armada Transjakarta. - Jumlah APBD Jakarta 2012 disepakati berjumlah Rp. 36.023.344.857.222, naik sekitar 5 triliyun dari tahun 2011. - Anggaran terbesar adalah untuk pendidikan (26.6%), %), kesehatan (8,56%), pekerjaan umum (17,93%), perhubungan (6,83%), lingkungan hidup (4,17%), social (1,20%), dan energy (1,56%). - Rata-rata pengeluaran terbesar DKI adalah untuk membayar gaji pegawai. Tahun lalu sebesar 7.58 trilyun Dari berbagai sumber

nyakit yang sangat serius. Mungkin di berbagai daerah hal ini juga terjadi, tetapi di Jakarta sudah sangat parah. Ini menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM,-red). SDM tidak berarti soal produktifitas saja, tapi juga mentalitas dan integritas. Sebenarnya ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Kalau birokrasi dan tata kelola anggaran sudah sedemikian parah, apa solusinya? Paradigma kebijakan harus dibenarkan terlebih dahulu. Paradigma kebijakan yang berlaku selama ini berbasis parsial/ sektoral, cuma berbasis proyek. Lucunya, kadang-kadang mereka keliru ketika meniru proyek perkotaan dari negara lain. Yang ditiru hanya proyek dan bisnisnya, bukan kebijakannya. Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk melayani kepentingan elit. Sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Akhirnya, tidak ada alokasi anggaran yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik. Kalau mau berbenah, anggaran harus direformasi. Ini soal keberanian. Selama ini, ada kepentingan yang membebani. Kalau diefisiensikan, alokasi anggaran yang berpihak pada rakyat bisa lebih besar. Selama ini, setiap calon (Gubernur,-red) yang akan maju tidak pernah mau menyinggung soal itu. Padahal, mereka tahu ada masalah di situ. Di antara calon-calon yang ada, mengaku berani, berlatar belakang militer, tapi selalu mangkir ketika diajak bicara soal ini. Apalagi soal anggaran, mereka

hanya bungkam. Lantas, seperti apa sosok pemimpin yang ideal memimpin Jakarta? Harus ada pemimpin dengan pola pikir yang berpihak pada publik, yang juga didukung dengan kriteria lain sebagai pemimpin. Pertama, dia harus berpikiran komprehensif, berwawasan luas tentang masalah yang ada di Jakarta. Baik itu birokrasi dan hal-hal kecil yang menjadi penyakit dari masalah birokrasi. Setelah itu, ia punya kemampuan untuk mengeksekusi. Sederhana saja. Mengapa angkot di Jakarta tidak diganti secara bertahap dengan minibus? Harusnya bisa, tetapi tidak terjadi. Ini karena penyakit birokrasi, mereka ingin mendapatkan uang dari izin trayek. Nah, ini harus didukung dengan keterampilan dan niat, sehingga kebijakan publik bisa benar-benar memihak publik. Kedua, dia harus berani berkata tidak kepada kepentingan bisnis untuk proyekproyek yang bersifat merusak. Artinya, berbisnis bisa saja tetapi dengan membuat estetika kota lebih bersih. Intinya kita mencari sosok orang yang to govern, yang strong govern. Sehingga bisa memanggil orang untuk mengatasi. Jika berbicara ideal, Jokowi (Walikota Surakarta,-red) saya rasa punya keberanian dan tak punya kepentingan. Dia punya visi how to govern. bagaimana menata anggaran, menata birokrasi, bagaimana membangun masyarakat. π DIKA


SURVEY OPINI

6,38 6,29 6,21 5,70 5,96

7,25 6,93 6,58 6,33 6,42

MORAL INTEGRITY

EMOTIONAL STABILITY

POLITICAL SKILLS

VISION

SATUjakarta

INTELECTUALITY

8

WAN DA

7,08 6,99 6,89 6,35 6,40

JOKO 7,22

O D O WID A G IA

D N SA

6,50 6,42 6,30 6,24

Hasil lengkap dapat dilihat di www.cyrusnetwork.com

7,41

6.98

7,43 6,14 6,15 5,76

6.70

6.35

6.15

6.10

Infografis: Nuriza Ratno Saputra

5.51

5.44

5.44

5.37

5.35

5.27

4.48

UN


ION LEADER JAKARTA 2011 L BA FAISA

Jokowi Terbaik

SRI

S CH

AI

L RU

N TA

JU

NG

NAC HRO WI R

NO NA

AML I

NO

PO

M SA

BOWO FAUZI

AD

TA

OW T N

YA H A IY

JI PAND DJI SU R A D HEN

PRYA RA

U

MADH

ANI

HAM M

NO

IDAH

F A D EL M

HAM

JOKO WIDODO 6.98

FAISAL BASRI 6.70

FADEL MUHAMMAD 6.35

SANDIAGA UNO 6.15 CHAIRUL TANJUNG 6.10 FAUZI BOWO 5.44 WANDA HAMIDAH 5.44 HENDARDJI SUPANDJI 5.35

NACHROWI RAMLI 5.27

TANTOWI YAHYA 5.51 NANO SAMPONO 5.37 PRYA RAMADHANI 4.88

eratus orang ahli dan opinion leader di Jakarta bersinergi mencari calon gubernur terbaik bagi Jakarta. Mereka terdiri dari akademisi, pakar perkotaan, pakar manajemen, tokoh media, dan para profesional. Hasilnya mengejutkan, terutama bagi kalangan yang selama ini merasa buntu dalam menemukan calon gubernur berkualitas. Dan berdasarkan kesepakatan orang-orang pintar ini, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), menjadi tokoh yang dianggap paling memiliki kapabilitas untuk membenahi Jakarta. Jokowi, yang menyandang predikat sebagai walikota terbaik se-Indonesia ini mendapatkan nilai tertinggi untuk keseluruhan aspek-aspek kepemimpinan yang diuji. Adapun dimensi yang diuji diantaranya adalah visioner, kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, intelektualitas, gaya kepemimpinan, dan integritas moral. Dari seluruh dimensi ini, Jokowi ditempatkan sebagai figur dengan nilai tertinggi, kecuali pada aspek integritas moral, Jokowi berada pada posisi kedua, terpaut tipis dengan Faisal Basri yang menempati posisi pertama. Dengan temuan ini, berarti harapan terbesar dari orang-orang yang mengerti dan paham persoalan DKI Jakarta adalah kesediaan Jokowi untuk memimpin Ibu Kota. Jokowi adalah bukti nyata kepemimpinan yang bisa memakmurkan kota sekaligus melayani masyarakat dengan profesional. Faisal Basri secara keseluruhan menempati posisi kedua setelah Jokowi. Pengamat ekonomi yang berencana maju melalui jalur perseorangan ini adalah alternatif pemimpin yang dianggap akan mampu memperbaiki Jakarta. Aspek kepemimpinan yang paling menonjol dari Faisal Basri adalah integritas moral dan keberanian. Tiga orang berikutnya, yang dianggap sebagai alternatif calon gubernur terbaik muncul dari sosok yang selama ini tidak pernah disebut-sebut akan mengajukan diri dalam Pilkada DKI Jakarta. Mereka adalah Fadel Muhammad, Sandiaga S. Uno, dan Chairul Tanjung. Fadel Muhammad dianggap sebagai figur politik pekerja keras dan juga pernah sukses memimpin Provinsi Gorontalo selama dua periode. Sepak terjang Fadel Muhammad dalam memajukan Gorontalo dianggap sebagai modal memadai untuk memimpin Jakarta. Sandiaga S. Uno dan Chairul Tanjung bukanlah figur politik. Mereka adalah pengusaha muda yang berprestasi, tidak saja dari segi kekayaan, namun juga keberhasilan dalam memimpin dan mengembangkan usaha. Kemampuan mereka sebagai enterpreneur diharapkan bisa ditransformasikan ke dalam sektor pemerintahan sehingga menjadi jauh lebih baik dan profesional. Karakter yang melekat kuat dari para entrepreneur ini adalah soal kecemerlangan mereka dalam mencari terobosan-terobosan sehingga Jakarta bisa keluar dari problem yang menyandera selama ini. Yang paling menarik adalah terpuruknya calon gubernur petahana (incumbent) dan para figur politik, militer, serta artis yang sudah jauh-jauh hari mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jakarta. Banyaknya alat peraga yang mereka pasang ternyata tidak seiring dengan penilaian kapabilitas untuk memimpin Jakarta. Sistem penilaian orang-orang pintar dan scientific approved ini menunjukkan bahwa kualifikasi mereka masih di bawah figur CEO dan intelektual yang diwakili oleh Joko Widodo, Faisal Basri, Fadel Muhammad, Sandiaga S. Uno, dan Chairul Tanjung. π


10

D

SATUjakarta

alam pencarian calon gubernur Jakarta, kami dari The Cyrus Network ingin menempuh jalan yang berbeda. Bila selama ini yang dikejar adalah calon-calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, maka kami ingin memulai dengan pencarian kandidat berkaliber tinggi. Alasannya sederhana, selain karena bisa membuka mata kita terhadap figur-figur alternatif yang memiliki kualifikasi tinggi, bagi kami meng-upgrade popularitas jauh lebih mudah daripada meng-upgrade kualifikasi leadership seseorang. Dan jelas, proses ini lebih menguntungkan bagi warga Jakarta. Hasil riset The Cyrus Network bekerja sama dengan Pusat Kajian Psikologi Politik UI kali ini mengejutkan tapi sekaligus bisa melepaskan kita dari kebuntuan saat mencari sosok pemimpin Jakarta yang ideal. Output riset dengan Delphi Methods ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan figur-figur berkualitas yang memiliki kualifikasi lebih baik daripada namanama yang selama ini beredar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Jika mau berpikir di luar belenggu nominasi calon yang disodorkan oleh elite-elite politik selama ini, maka kita akan menemukan sosok-sosok baru yang jauh lebih menjanjikan. Terbukti bahwa dari 9 dimensi kepemimpinan yang diujikan dalam riset ini, muncul 5 nama yang nyaris secara konsisten berada di posisi teratas dengan nilai yang lebih baik dibandingkan incumbent serta bakal calon gubernur yang sudah mengajukan diri. Kelima nama itu adalah Joko Widodo, Faisal Basri, Fadel Muhammad, Sandiaga S. Uno, dan Chairul Tanjung. Uniknya, empat dari lima nama teratas tersebut (kecuali Faisal Basri) mewakili karakter kepemimpinan yang sama, yaitu Chief Executive Officer (CEO). Orang-orang ini adalah figur yang lekat dengan profesionalitas, kekuatan leadership untuk mengeksekusi program tanpa harus terikat dengan utang ekonomi politik, serta figur yang memiliki seribu akal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berat. Ini menandakan mulai beralihnya persepsi kelas menengah Jakarta tentang karakter dan latar belakang calon pemimpin yang ideal. Hasil riset ini secara konsisten menunjukkan bahwa figur-figur yang mewakili karakter entrepreneurship dianggap lebih memiliki kapabilitas dibandingkan calon-calon yang berasal dari politikus, birokrat,

maupun militer. Penilaian ini yang perlu disebarluaskan kepada khalayak banyak agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Cerita tentang kesuksesan CEO dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan banyak bertebaran di berbagai negeri. Mereka umumnya dikenang sebagai legenda hidup yang berhasil memakmurkan dan memperbaiki kualitas hidup warga kota. Kalau kita mau sedikit membaca sejarah kepemimpinan mereka, niscaya akan menginspirasi banyak orang agar Jakarta menempuh jalan yang sama. Ada cerita tentang Mike Bloomberg, seorang CEO sekaligus pemilik Bloomberg Company. Awalnya, niat baik Bloomberg untuk masuk dunia politik di tahun 2001 banyak dicibir orang. Bahkan New York Times, koran yang paling berpengaruh di New York, mencibir dengan sinis, meragukan kemampuan profesional Bloomberg bisa diterapkan dalam tarik-menarik kepentingan politik yang begitu kompleks. Namun lima tahun berikutnya koran yang sama justru memuji Bloomberg, orang yang running the city like a business, sebagai politikus terbaik yang pernah dimiliki Kota New York. Bloomberg saat ini masih menjabat Walikota New York untuk masa jabatan yang ketiga kali. Dewan kota serta masyarakat New York menyetujui perubahan aturan batas maksimal periode kepemimpinan seorang walikota dari dua kali menjadi empat kali. Sebagai CEO, Bloomberg membuktikan bahwa dia adalah manajer kota yang handal serta memiliki ribuan akal sebagai jalan keluarnya. Bahkan di saat krisis melanda Amerika yang menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan, Bloomberg berhasil mengatasinya. Dengan merevitalisasi industri dan unit usaha tua yang banyak terbengkalai, dia berhasil mempekerjakan kembali 75% pengangguran yang terkena PHK. Ada juga cerita lain dari negara yang masih satu benua dengan kita, Korea Selatan. Ini tentang Lee Myung Bak, mantan CEO Hyundai Construction yang akhirnya memutuskan terjuan ke dunia politik sebagai senator di tahun 1992. Pasca dua periode menjadi senator, Myung Bak mencalonkan diri sebagai Walikota Seoul, Ibukota Korea Selatan. Sama halnya dengan Bloomberg, banyak yang meragukan Myung Bak. Bahkan kalangan bisnis sempat protes keras saat Myung Bak merobohkan ja-

Dalam pencarian calon gubernur Jakarta, kami dari The Cyrus Network ingin menempuh jalan yang berbeda. Bila selama ini yang dikejar adalah calon-calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, maka kami ingin memulai dengan pencarian kandidat berkaliber tinggi. Alasannya sederhana, selain karena bisa membuka mata kita terhadap figur-figur alternatif yang memiliki kualifikasi tinggi, bagi kami meng-upgrade popularitas jauh lebih mudah daripada meng-upgrade kualifikasi leadership seseorang. Dan jelas, proses ini lebih menguntungkan bagi warga Jakarta.

JAKARTA MENCARI

CEO

lan tol di tengah kota yang membelah jantung bisnis kota Seoul. Myung Bak dianggap gila, namun tetap bersikukuh merobohkan jalan tol tersebut. Setelah dirobohkan, Myung Bak memerintahkan untuk mengembalikan keberadaan sungai yang dulu ditimbun ketika membangun high way. Sungai Cheyonggyecheon digali ulang dan diperuntukkan sebagai ruang publik bagi seluruh warga kota. Karena keapikan dan kerapiannya, justru sungai buatan sepanjang 6 km ini menjadi landmark baru Kota Seoul. Selain menjadi ruang publik, juga menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Pada tahun 2008, Myung Bak, orang yang dianggap gila karena merobohkan jalan tol itu, terpilih menjadi Presiden Korea Selatan. Nah bagaimana dengan Jakarta? Sepertinya kita sudah cukup kenyang menjalani kepemimpinan Jakarta dalam beberapa dasawarsa terakhir. Polanya sama, bahwa pemimpin di Jakarta sama sekali tidak mampu menunaikan tugasnya melahirkan public policy. Yang hadir di Jakarta hanya pembangunan yang berbau proyek, jangka pendek, serta tidak ditujukan mengatasi problem warga. Jakarta malah semakin lama semakin terjerumus menjadi kota gagal, kota yang akan lumpuh total karena tidak ditata dengan benar. Hasil riset The Cyrus Network dan cerita tentang walikota CEO di atas harusnya bisa menjadi inspirasi, bahwa Jakarta mungkin perlu mencoba jalan yang sudah ditempuh kota-kota itu. Kota-kota yang maju dan tertata karena dinahkodai oleh pemimpin yang profesional serta lepas dari utang ekonomi-politik. Untuk kasus Indonesia, orang-orang seperti itu hanya tersedia dari kalangan CEO. Merekalah yang terbiasa bekerja dengan perencanaan dan target yang matang. Mereka juga yang terbiasa menerapkan standar profesional dalam layanan. Para CEO ini pula yang punya beribu-ribu akal untuk mengeluarkan Jakarta dari jurang kehancuran. π

Hasan Nasbi A Direktur Eksekutif The Cyrus Network

ILUSTRASI: THP


SATUjakarta

11

Menilik kondisi Jakarta saat ini, apa sebenarnya yang salah? Dari ilmu saya, praktis isunya ya kepemimpinan, leadership. Kalau kita lihat permasalahan Jakarta selama ini, baik itu macet, banjir, tata ruang amburadul, masalah pelayanan, yang kesemuanya itu semuanya agenda publik. Ganti gubernur pun tidak bisa berubah, karena kebanyakan gubernur terpilih itu telah tersandera oleh kepentingan oligarki politikekonomi. Inilah penyebab program untuk kepentingan publik tidak dijalankan. Kita memang harus mengembalikan hakikat pemimpin tersebut. Kita perlu pemimpin kuat, orang yang benar-benar bisa memimpin, bisa menggerakkan birokrasi untuk mengeksekusi program-program berbasis kebijakan yang berpihak kepada publik. Pemimpin yang kuat dan berkualitas itu seperti apa? Ada serangkaian dimensi yang harus diuji, sesuai dengan konteksnya. Namun untuk Jakarta, pemimpin yang berkualitas itu sekurangnya harus memiliki kekuatan di tiga hal, yakni karakter, integritas moral, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Hal inilah yang membuat pemimpin itu tidak bergeming, mau diancam kek, mau dibujuk kek, mau dinegosiasi, orang-orang ini bisa fokus membela kepentingan publik. Inilah sebenarnya yang dirindukan oleh masyarakat Jakarta. Berarti selama ini belum ada pemimpin yang kuat di Jakarta? Ya, relatif gak ada yang kuat. Karena mereka tersandera kekuatan-kekuatan ekonomi-politik yang sebelumnya mencukongi dia. Program-progamnya sudah bias dengan kepentingan elit politik. Masalahnya juga, terdapat anomali dalam demokrasi kita dimana prosedurnya adalah partai yang menominasikan calon gubernur. Sedangkan menjadi calon independen luar biasa sulit, hampir mustahil. Kita dilematis. Solusinya, kita memang harus

FOTO-FOTO: SATU JAKARTA/THP

Menurut Prof. Hamdi Muluk, ahli Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, salah satu akar masalah yang mendasari berbagai masalah yang ada di Jakarta adalah lemahnya kepemimpinan yang ada. Ketika berkesempatan diwawancarai Satu Jakarta di ruangannya di Fakultas Psikologi UI, Prof. Hamdi menjelaskan tentang kualifikasi kepemimpinan yang menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

PROF. DR. HAMDI MULUK:

JAKARTA PERLU PEMIMPIN BERKUALITAS Kita perlu pemimpin kuat, orang yang benar-benar bisa memimpin, bisa menggerakkan birokrasi untuk mengeksekusi program-program berbasis kebijakan yang berpihak kepada publik

mencari pemimpin berkualitas itu. Kebutuhan untuk mencari pemimpin berkualitas inilah yang membuat kami mengadakan Survei Opinion Leader untuk Gubernur DKI Jakarta. Diharapkan dengan adanya kualifikasi ini, selain masyarakat punya panduan untuk memilih pemimpin yang lebih baik, partai politik juga bisa menilai kualitas kandidat yang akan dimajukan. Apa yang membedakan Survei ini dengan survei lain? Jelas berbeda. Metodologi yang dipakai adalah dengan mengumpulkan sekelompok pakar, melakukan Focus Grup Discussion (FGD)untuk menemukan permasalahan Jakarta, dan merumuskan permasalahan. Di setiap FGD, pakar-pakar ini membuka stok nama, tokoh yang berpotensi jadi kandidat. Mereka lalu “dikuliti” oleh 100 pakar seperti akademisi, pengamat, orang-orang yang representatif mewakili banyak kalangan. Secara sederhana, ini mirip dengan proses nominasi, misalnya untuk Piala Oscar. Survei umum biasanya yang ditanya adalah orang awam. Mereka tidak diminta menilai tokoh itu secara utuh, hanya memberi pertanyaan tunggal “Siapa kira-kira yang Anda pilih pada Pemilukada nanti?”

tanpa mengetahui dasar mengapa orang-orang tersebut dipilih. Survei umum ini bisa membaca popularitas dan tingkat keterpilihan calon (elektabilitas). Namun menjadi populer dan electable tidak menjamin seseorang memiliki kualitas yang bagus. Ini yang coba kita jawab. Jadi, tokoh yang muncul dari hasil survei ini dijamin berkualitas ? Sebagai akademisi dan juga pribadi, saya yakin inilah orang-orang terbaik. Dan hasil ini sudah “scientific approved”, sah menurut ilmu pengetahuan. Berdasarkan penilaian 100 pakar yang kita anggap punya informasi lebih tajam, lebih valid, mendalam daripada informasi yang dimiliki publik pada umumnya. Secara akademik, orang-orang yang terpilih dalam hasil survei ini seharusnya tidak mempunyai kendala-kendala psikologis. Misalnya kondisi kejiwaan yang tidak tidak matang, emosi yang tidak terkendali, cengeng, tidak berani, itu semua harusnya tidak ada lagi. Jika memang orang-orang ini tidak bisa maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, hambatannya berarti bukan lagi hambatan psikologis, namun lebih ke hambatan politik. Secara kualitas mereka sudah pantas. π FANNY, TITAH

PROF. DR. HAMDI MULUK Kelahiran: Padang Panjang, 31 Maret 1966 Pendidikan: - Doctor in Political Psychology, Universitas Indonesia - M.Si in Social Psychology, Universitas Indonesia Karir: - Kepala Program Doktoral Fakultas Psikologi Universitas indonesia - Dosen senior dan Guru Besar Universitas Indonesia Organisasi: - Komite Eksekutif Asian Association of

Social Psychology (AASP) - Anggota Society for Study of Peace, Conflict, & Violence: Peace Divission of APA - Anggota International Society of Political Psychology (ISPP) - Sekretaris Jenderal International Association of Applied Psychology (IAAP) - Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) - Ikatan Psikologi Sosial (IPS)


12

SATUjakarta

YANG BERPRESTASI BERHAK MEMIMPIN JAKARTA SATU JAKARTA/THP

Jakarta idealnya menjadi tolok ukur pembangunan dan kemajuan 33 provinsi dan sekitar 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemegahan sebuah ibu kota negara harusnya menginspirasi untuk memacu kemajuan di seluruh daerah. Namun sayang, Jakarta tidak bisa memberi teladan yang baik. Jakarta justru identik dengen sederet masalah yang akan menggiringnya kedalam gelombang kehancuran berikutnya. Sebuah potret yang juga sedang diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia.

K

terbaik yang paling pantas untuk memimpin Jakarta. Sejuta harapan sedang digantungkan di pundak Jokowi. Walikota Terbaik Joko Widodo, lebih dikenal Jokowi sangat layak disebut sebagai Walikota Terbaik se-Indonesia saat ini. Hal ini tentu bukan tanpa bukti, karena pria asli Solo kelahiran 21 Juni 1961 ini sudah memperlihatkan sederet pencapaian dalam membangun Kota Solo di bawah kepemimpinannya.

ISTIMEWA

eteladanan yang baik justru muncul dari daerah yang jauh dari ibu kota. Dari sebuah kota kecil yang mungkin awalnya kurang diperhitungkan, namun kini menjadi buah bibir karena berhasil memanusiakan warganya. Pembangunan kota yang berjalan pesat sekaligus diiringi kualitas tata kota serta kehidupan warga yang juga jauh lebih baik. Keteladanan itu muncul dari Surakarta, atau sering kita sebut sebagai Kota Solo. Di bawah kepemimpinan yang cakap dan berintegritas tinggi, Solo tumbuh menjadi kota sejuta even, baik internasional maupun nasional. Kota yang menarik minat banyak pejabat untuk belajar menjadi pemerintah yang benar, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi. Semua itu tidak lepas dari sepak terjang Joko Widodo, walikota yang sudah dua kali terpilih memimpin Solo. Dia adalah seorang Chief Executive Officer (CEO) yang memiliki seribu akal untuk memperbaiki layanan publik bagi warga kota. Seorang yang memiliki wawasan global namun tetap berakar pada tradisi luhur pusat kosmos tanah jawa. Kini, Jokowi, begitu dia biasa disebut, dinominasikan oleh para pakar sebagai putera

Sebelum terjun ke politik praktis, Jokowi adalah seorang pengusaha yang juga sebagai eksportir mebel. Ia juga mendirikan Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990), Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (19921996), dan Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007). Jokowi memutuskan ikut pemilihan Walikota Solo tahun 2005 setelah prihatin melihat area kumuh dan stagnansi pembangunan Kota Solo. Kader Partai PDI-P ini pun menggandeng FX. Hadi Rudyatmo sebagai wakilnya. Jokowi belum terkenal saat itu, namun dengan mengejutkan berhasil menang tipis dibanding pesaingnya Hardono-Dipokusumo (Partai Golkar-Demokrat), dan Achmad Purnomo-Istar Yuliadi (PAN) dengan mengantongi 37% suara. Sejak menjabat walikota, Jokowi memanfaatkan pengetahuannya sebagai pengusaha untuk membangun Solo. Ia menganggap perlu memberikan branding baru untuk Kota Solo. Dengan moto The Spirit of Java, ia mengubah sistem birokrasi dan pelayanan masyarakat menjadi lebih efisien. Selain itu, ia meluncurkan berbagai transportasi massal murah dan nyaman seperti Bus Tingkat Werkudoro, Bus Batik Solo Trans, Solo Rail Bus dan Sepur Klutuk Jaladara. Ia pun mendatangkan kereta wisata kuno

Kebijakan pro-rakyat tetap dijalankan Jokowi dengan menambah jumlah pasar tradisional, dalam 5 tahun kepemimpinannya ia telah mendirikan 15 pasar tradisional baru bertenaga uap dari museum kereta Ambarawa yang melintas langsung di pusat kota agar dapat dinikmati para turis. Hasilnya, Solo kini menjadi salah satu tujuan investasi pengusaha dan turisme. Kemajuan yang diraihnya tersebut tentu harus dimulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Solo lebih dulu. Dalam membangun SDM Solo, Jokowi menganut 3 prinsip utama yaitu kenyang (wareg), sehat (waras), dan mampu (wasis). Wareg bermakna masyarakat harus bisa menopang kehidupannya dengan berkecukupan, yang berarti lapangan pekerjaan harus tersedia. Waras berarti masyarakat harus dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan adanya jaminan kesehatan. Serta Wasis yang berarti masyarakat harus berpendidikan. Kesuksesannya sebagai walikota yang paling menonjol adalah ketika merelokasi para pedagang kaki lima dan tukang becak tanpa konflik dan kekerasan. Jokowi melakukan “diplomasi meja makan� di mana semua tukang becak dan pedagang kaki lima diajak makan siang gratis bersama walikota sampai 54 kali. Hal ini selain menjadi komunikasi politik juga untuk mema-


SATUjakarta hami posisi mereka. “Itu karena mereka diwongke, dimanusiakan,” ucapnya ketika ditanya mengapa para PKL ini akhirnya menurut untuk dipindahkan. Perpindahan para PKL dan tukang becak pun dilakukan meriah dengan semua pedagang memakai pakaian adat Solo dan dikawal prajurit keraton berpakaian lengkap. Kebijakan pro-rakyat tetap dijalankan Jokowi dengan menambah jumlah pasar tradisional, dalam 5 tahun kepemimpinannya ia telah mendirikan 15 pasar tradisional baru. Prinsipnya, satu pasar tradisional lebih penting karena menjadi milik puluhan warga daripada puluhan hypermart yang hanya dimiliki oleh satu pengusaha. Menurutnya, mendukung dan membuka investasi bagi pengusaha lokal akan memberi dampak nyata bagi masyarakat Solo. Perubahan lain yang dinilai luar biasa dalam birokrasi Indonesia adalah efisiensi dalam pem-

buatan KTP. Di banyak daerah, pembuatan KTP membutuhkan waktu yang lama, berbelit-belit dan sarat sogok-menyogok jika ingin selesai cepat. Namun, Jokowi berhasil membuat sistem pembuatan KTP dalam waktu satu jam saja. Tentu hal tersebut tidak mudah diwujudkan, ia sampai memecat 3 lurah dan 1 camat yang menentang sistemnya. Semuanya dilakukan demi kepentingan masyarakat. Fasilitas untuk masyarakat tidak itu saja, ia memberikan tiga jenis kartu untuk siswa. Kartu itu terbagi dalam tiga tingkatan yaitu silver, gold, dan platinum. Pemilik kartu platinum memperoleh semua kemudahan fasilitas mulai dari gratis uang pangkal, kebutuhan, biaya operasional sekolah, dan perawatan kesehatan. Kartu gold memperoleh fasilitas yang tidak sebanyak platinum namun masih meng-cover pendidikan dan sekolah. Sementara kartu silver hanya berlaku untuk kebutuhan tertentu.

Cara Jokowi memperbaharui adalah dengan memperlakukan Kota Solo sebagai produk bisnis. Semakin baik produk yang dihasilkan, maka akan semakin laku di pasaran. Namun, cara Jokowi mengabdi kepada rakyat adalah dengan memberikan segenap kemampuan yang dimiliki. Saat mulai menjabat tahun 2005, Jokowi tidak merasa perlu mengganti mobil dinas yang usianya sudah lebih dari 10 tahun karena masih layak digunakan. Gajinya sebagai walikota sebesar 6,5 juta per bulan tidak pernah diambil. Menurutnya, masih banyak masyarakat Solo yang lebih membutuhkan dibanding dirinya. Penghasilannya sebagai pengusaha sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya, istri dan ketiga putra-putrinya. Sederet prestasi membanggakan yang diraih Jokowi sebagai Walikota Solo membuatnya layak untuk diuji sebagai DKI-1 pada tahun 2012! π FANNY

13

JOKO WIDODO

Kelahiran: Surakarta, 21 Juni 1961 Istri: Iriana Joko Widodo, SE, MM (47 tahun) Anak: - Gibran Rakabuming (24) - Kahiyang Ayu (21) - Kaesang Pangarep (17) Facebook: http://www.facebook.com/ jokowi Email: jokowi@indo.net.id Twitter: @jokowi_do2 Pendidikan: - Sarjana Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, 1985

Karir: - Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990) - Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996) - Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (20022007) - Wali Kota Surakarta (2005-2010 dan 2010-2015) Penghargaan: - Kota Pro-Investasi dari Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah - Kota Layak Anak dari Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan - Wahana Nugraha dari Kementrian Perhubungan - Sanitasi dan Penataan Permukiman Kumuh dari Kementrian Pekerjaan Umum - Salah satu dari “10 Tokoh 2008” (Majalah Tempo) - Walikota Terbaik 2009 - Bung Hatta Award, atas Kepemimpinan dan Kinerja Membangun Kota Solo (2010)

ONAK DAN DURI

SOLO-JAKARTA

Kemunculan nama Ir. Joko Widodo sebagai figur alternatif untuk calon Gubernur kembali memanaskan Pra-Pemilukada DKI Jakarta. Dan meski belum tentu ikut berlaga, sebagai politisi Jokowi juga mulai mendapatkan berbagai komentar sinis. Onak dan duri mulai ditebarkan oleh banyak pihak untuk menghadang laju Jokowi menggapai Jakarta 1. Di berbagai media, suara-suara sumbang mulai didengungkan ke permukaan, seperti soal popularitas yang masih rendah, bukan asli dan tidak berdomisili di Jakarta, serta perbedaan kompleksitas persoalan di Jakarta yang berbeda dengan Solo.

T

SATU JAKARTA/THP

api menurut Prof. Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI, keraguan itu tidak perlu terlalu dihiraukan. Bahkan sebaliknya, dia mengaku tidak terkejut dengan hasil Survey Opinion Leader yang memunculkan nama Jokowi sebagai pemuncak. Menurutnya, ini menunjukkan pengalaman kepemimpinan memang memiliki jenjang prestasi. “Keberhasilan memimpin Solo membuatnya layak diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta” jelas Ikrar. Ikrar berkeyakinan, tidak ada masalah jika tokoh daerah untuk maju sebagai Gubernur di DKI Jakarta, malah menurutnya ini sebuah kesempatan. “Inilah alasan kenapa kita memberlakukan otonomi dan desentralisasi. Untuk memberikan kesempatan tokoh daerah yang berprestasi naik pangkat” jelasnya. “Contoh lain seperti Abraham Samad, Ketua KPK sekarang, berasal dari Makassar, atau Ketua MK, Mahfud MD juga dari daerah, tapi mereka layak” sambung Ikrar. Perbedaan kompleksitas masalah DKI Jakarta dengan Solo juga dianggap sebagai alasan yang mengada-ada. Ekonom UI, Berly Martawardaya Ph.D, malah berpikir sebaliknya. Dia meyakini, track record Jokowi yang amat baik dalam menyelesaikan permasalah perkotaan secara manusiawi dapat

menjadi contoh untuk Jakarta ke depan. “Perbaikan Jakarta membutuhkan pendekatan-pendekatan ala Jokowi” tuturnya. Terkait dugaan Jokowi tidak populer, Direktur The Cyrus Network, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa persoalan itu tidak akan terlalu menganggu. “Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa kita dukung calon dengan kualifikasi terbaik. Barang bagus jauh lebih mudah untuk dijual daripada barang kualitas rendah. Dan yang perlu diingat, sampai hari ini belum ada survei kredibel yang memasukkan nama Jokowi sebagai kandidat yang diuji”. Ujarnya Hasan sendiri berkeyakinan, dengan tingkat pendidikan pemilih Jakarta yang relatif sangat baik dan akses masyarakat terhadap media yang cukup tinggi, akan memudahkan Jokowi untuk menjadi populer. “Kesuksesan Jokowi di Solo sudah dikenal di tingkat nasional, tinggal diceritakan dengan cara yang masif sehingga penduduk di gang-gang sempit pun akan mengenalnya” tuturnya. Pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk menilai tudingan-tudingan seperti ini memang hal yang biasa dalam politik. “Pemimpin itu, jika dicari-dicari kekurangannya tentu ada. Tapi survei membuktikan, hari ini, dialah (Jokowi,-red) terbaik yang kita punya.” tutupnya. πHMP


14

SATUjakarta ISTIMEWA

Jokowi Kata Mereka Jokowi itu berani, tidak punya kepentingan, dan punya visi how to govern. Bagaimana menata anggaran, bagaimana menata birokrasi, bagaimana membangun masyarakat ― Andrinof Chaniago, Pakar Kebijakan Publik UI

Jokowi adalah orang yang mengedepankan dialog, menghargai sesama. Kebayang betul kalau Jakarta dipimpin sama dia, orang di pinggir jalan akan dirangkul menjadi setara ― Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

MEWAKAFKAN PUTERA TERBAIK Didaulat para pakar sebagai tokoh yang paling kredibel memimpin Jakarta tidak serta merta membuat Ir. Joko Widodo (Jokowi) otomatis akan menjadi Calon Gubernur Jakarta pada Pemilukada Juli 2012 nanti. Untuk bisa mencalonkan diri, Jokowi harus mengantongi tiket dari partai politik terlebih dulu. Harapan itu sekarang berada di pundak PDI-Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung sebagai kader. Partai Banteng tersebut diharapkan mau membuka jalan untuk putra terbaiknya.

D

anang Widoyoko, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), merupakan salah satu orang yang agak meragukan kemauan PDI-Perjuangan untuk mengusung Jokowi. Menurut Danang, Jokowi adalah sosok yang sulit disetir oleh kepentingan politik elit. Hal inilah yang membuat para pimpinan PDI-P berpikir dua kali. “Kita tahu PDI Perjuangan adalah partai yang progresif. Tapi ini baru akan terbukti kalau Jokowi yang diusung” jelasnya. Dilema ini sebenarnya bukan baru kali ini dialami oleh PDI-P untuk tokoh yang sama. Tujuh tahun lalu, ketika PDI-P mencalonkan Jokowi menjadi Walikota Surakarta, perjudiannya lebih besar lagi. Saat itu, kader PDIP tersebut belum apa-apa dalam dunia politik, malah lebih dikenal sebagai seorang pengusaha meubel. Namun perjudian tersebut dimenangkan PDI-P. Sekarang Jokowi disebut-sebut sebagai walikota terbaik di Indonesia atas kesuksesannya menjadikan Surakarta sebagai salah satu kota yang paling pesat kemajuannya dan paling baik pelayanan publiknya. Sebagai partai pengusung, nama PDI-P juga ikut harum. Keberhasilan Jokowi dinilai sebagai salah satu sumbangsih terbaik PDI-P untuk Indonesia. Menurut Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, secara logis tidak ada alasan bagi PDI Perjuangan untuk tidak mengusung Sarjana Kehutanan Universitas Gajah Mada tersebut. Hamdi mengatakan, saat ini Jokowi sudah terbukti secara scientific sebagai calon terbaik untuk

Jakarta. “Parpol punya logika sendiri, namun seharusnya ini sebuah kebanggaan sekaligus panggilan bagi PDI-P untuk ikut memberi sumbangsih bagi ibukota.” tegasnya. Senada dengan Hamdi, Hasan Nasbi, Direktur The Cyrus Network, mengingatkan bahwa ini adalah momentum yang paling tepat bagi PDI-P untuk membuktikan diri sebagai partai wong cilik. “PDI-P bisa membuktikan posisinya di sini. Itu kalau mereka peduli atas rasa frustasi masyarakat atas semrawutnya pengaturan Jakarta”. jelasnya. Sebagai oposisi, masih menurut Hasan, PDI-Perjuangan bahkan mempunyai peluang untuk kembali merebut simpati masyarakat. “Tidak hanya mengkritik pemerintah, tetapi PDI-P juga sekaligus menyodorkan solusi dengan mewakafkan putera terbaiknya untuk memimpin Jakarta. Dan jika setelah Jokowi memimpin Ibu Kota menjadi lebih baik, kredit terbesar akan diberikan kepada partai. Dengan demikian Pemilu 2014 nanti akan lebih menguntungkan bagi PDI-P”, sambung Hasan. Peluang Jokowi untuk memimpin Jakarta memang masih terbuka. Nama Jokowi akhirnya dimasukkan sebagai salah satu calon gubernur yang akan disurvei oleh Partai Banteng tersebut. Hasil survei inilah yang nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam mengusung calon. Namun Hamdi Muluk meyakini bahwa Jokowi akan mendapatkan tiket dari PDI-P. “Keputusan final biasanya ada di pusat. Dan kami percaya Ibu Mega (KetuaUmum PDI-P,-red) akan memberikan putra terbaiknya untuk Jakarta,” tutup Hamdi. πHMP

Jokowi memiliki track record yang amat baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkotaan secara komprehensif dan visioner dengan pendekatan kemanusiaan dan pro rakyat di Solo. Perbaikan Jakarta membutuhkan pendekatan-pendekatan ala Jokowi

― Berly Martawardaya, Ph.D, Pakar Ekonomi UI

Tidak hanya punya visi, Jokowi memiliki kemampuan eksekusi yang baik untuk mewujudkan visinya. Keberaniannya menghapus semua kegiatan pemda yang kerdil, yang selama ini menjadi pemborosan daerah. Untuk kemudian mengganti dengan proyek besar yang bermanfaat dan sesuai dengan visinya, patut diacungi jempol. Keberaniannya itu menunjukkan Jokowi pemimpin yang cerdas dan berakarakter, yakin dengan niat baiknya dan kokoh pendirian ― Medrial Alamsyah, Konsultan Manajemen dan Reformasi Indonesia, EAQC Indonesia

Suatu kali Bung Karno mencari siapa orang paling bernyali?

Tersebutlah Bang Ali, Sosok Gubernur Jakarta yang bertangan besi, dengan gebrakan di sana-sini. Jauh kemudian, di lain penggalan jaman, Jokowi muncul sebagai pemimpin Surakarta yang menyejukkan.

Resep mereka sederhana, ngemong. Yakni mau menaungi kawula, juga mengadabkan pamong praja. Mereka membuka mata terhadap kebutuhan warga, serta membuka hati. Tanpa alergi pada demonstrasi. Jokowi bukan Bang Ali, tapi sama bernyali menjalankan kebijakan yang mumpuni.

Sama berani untuk menolak aji mumpung sejawat partai sendiri, apalagi membangun dinasti.

Prestasi Bang Ali dan Jokowi bukan sensasi, bukan pula berita koran tentang gubernur dan bupati yang jadi pesakitan di pengadilan.

Mereka cuma mengingatkan Anda, pejabat terhormat dan politisi terpuji, bagaimana caranya mengabdi.

― Mata Najwa, Metro TV

@deneyck: Kalo emang Jokowi sampe maju jadi Cagub DKI, pasti gw pilih! @tryasaacha: Jarang sih pemimpin modelnya kayak jokowi. Bagus kayaknya kalo dia jadi gubernur jakarta @Reretno Pak jokowi gimana kalo calonin diri jd gubernur jakarta aja pak? Beresin pasar minggu!! @monte2uma Kalau PDIP pinter, Jokowi itu aset luar biasa penting buat mereka. Kabarnya si Bapak mo dicalonin jadi Gubernur Jakarta. Semoga jadi


SATUjakarta

BENDERA HITAM JAKARTA:

JANGAN CUMA JADI KELAS PENGGERUTU

A

pakah anda warga Jakarta sering menggerutu soal buruknya layanan pemerintah? Apakah anda suka memasang status blackberry messenger atau memaki-maki di social media soal macet, banjir, sampah, korupsi dan lain sebagainya? Kami sarankan anda berhenti menggerutu dan memaki. Sebab hanya akan merusak jiwa namun tidak menghasilkan perbaikan apa-apa. Memaki dan menggerutu adalah bagian dari keseharian kita. Banyak yang merasakan kepuasan saat menjadi bagian dari arus para penggerutu dan pemaki. Sebagian besar pemaki dan penggerutu ini adalah kelas menengah, orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dan masih memiliki waktu untuk mencibir sinis karena sudah lepas dari himpitan ekonomi. Sayangnya, para penggerutu ini hampir tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu hanya mengotori ruang publik di dunia maya dan ruang kesadaran di otak mereka masing-masing. Protes dengan kata-kata, mulai dari yang paling sopan sampai dengan sumpah-serapah mereka tumpahkan setiap hari. Tapi hanya sampai di sana saja. Mereka akan sembunyi atau menggeleng saat diminta untuk terlibat dalam gerakan perubahan. “Ah, biar orang lain saja. Saya partisipasi dengan doa saja. Pada prinsipnya saya mah setuju-setuju saja asal demi kebaikan�. Para penggerutu ini adalah kelas sosial yang tidak bertanggung jawab. Mereka lahir dari kelas menengah yang seharusnya menjadi penggerak sebuah peruba-

han sosial, namun di sini menjadi kelas penakut, yang hanya berani menggerutu di dunia maya, itu pun sebagian dengan nama samaran. Bahkan ada juga yang hanya berani menggerutu di dalam hati. Padahal, perubahan sosial tidak akan lahir melalui gerutuan. Sama saja seperti teriakan pertapa di puncak gunung. Niat hati hendak menggetarkan alam, namun hanya menggetarkan gendang telinganya sendiri, atau paling jauh oleh beberapa gelintir hewan gunung yang sibuk dengan urusan masing-masing. Sisanya hanyut dibawa lari angin gunung. Sekarang coba tanya, apa yang dilakukan oleh kelas penggerutu ini untuk memperbaiki Jakarta? Apakah mereka terlibat mengorganisir diri untuk menekan pemerintah agar melayani warga dengan baik? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk memaksa political leader menghasilkan public policy yang berdasarkan kebutuhan masyarakat? Kesadaran kelas menengah kita, selain menggerutu, baru sampai pada taraf kerumunan hewan pemamah biak, solidaritas dangkal, dan sama sekali tidak menyadari kekuatan yang sesungguhnya. Ini mirip dengan ratusan kerbau liar yang lari kocarkacir karena dikejar oleh 5 sampai 10 ekor cheetah saja. Padahal, jika kesadaran itu sedikit saja ditingkatkan tarafnya, mereka tinggal membuat benteng hidup dengan deretan tanduk menjorok ke luar kerumunan sehingga pemangsa bertaring dan bercakar itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, memang baru sampai di sana. Kita

15

belum memiliki kesadaran bersama sebagai warga kota. Tidak ada yang paham bahwa warga kota berhak protes dan memaksa pemerintah memenuhi keinginan mereka. Tidak ada yang tahu bahwa kota bisa lumpuh saat warganya marah dan tidak setuju dengan apa yang sedang dilakukan oleh para elit politik. Yang ada hari ini baru kesadaran pribadi-pribadi yang kebetulan memiliki persoalan yang sama, yaitu soal macet, banjir, sampah, dan lainlain. Itu pula sebabnya pemerintah hari ini cuek. Mereka tahu ada ketidakpuasan, namun tak ada satu pun yang manifes dan teroganisir. Ditekan sedikit saja bisa kocarkacir.

Apa Yang Harus Kita Lakukan?

SCAN QRCODE DI ATAS atau kunjungi

benderahitamjakarta.wordpress.com


Anda Dapat Membuat Bendera Hitam Sendiri Dengan Ketentuan: 1. Bendera berwarna hitam 2. Berbentuk segi tiga siku-siku 3. Tinggi 20 cm & alas 25 cm 4. Pasanglah pada kendaraan Anda

BENDERA

HITAM JAKARTA

sebuah gerakan sosial

20 cm

Scan QR Code

25 cm

Satu Jakarta edisi januari  

edisi perdana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you