Issuu on Google+

#timpakul

petisi dari orangutan untuk parlemen

GREENS BLOGGER

Kenapa Masih Berpikir Uang dari Hutan? Cara pikir pelayan publik terhadap aset-aset alam Indonesia masih mengarah pada penguasaan oleh pemerintah dan melakukan perdagangan atasnya. Sistem-sistem kelola komunal secara perlahan tergerus seiring dengan tidak adanya pengakuan atas sistem kelola mereka. Dalam memandang hutan desa p u n , D e p a r t e m e n Ke h u t a n a n m a s i h meletakkan hutan desa di bawah p e n g e l o l a a n m e r e ka , t a k ke m u d i a n memberikan kepercayaan kepada komunitas desa untuk melakukan sistem tata kelola di tingkat komunitas. Dalam beragam perdebatan terkait dengan iklim, pemerintah, khususnya lebih berpikir untuk menjadikan pengikatan karbon (carbon sequestration) dan

baca lagi di: http://timpakul.hijaubiru.org

penyimpanan karbon (carbon stoc k) sebagai komoditas dagangan baru. Yang kemudian, terlihat dalam beragam negosiasi internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Dephut, hanya memperbincangkan skema Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Tidak kurang dari 120 juta hektar dari 192 juta hektar kawasan daratan Indonesia berada di bawah kontrol dan pengelolaan Depar temen Kehutanan. Kawasan ini kemudian terbagi-bagi menjadi kawasan konser vasi, ka wasan hut an lindung, kawasan hutan produksi (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas dan hutan konversi. Namun dari angka deforestasi yang dikeluarkan oleh Dephut, masih terus berlangsung deforestasi dan degradasi kawasan hutan. Entah mau menyebut 1,08 juta hektar, 2 juta hektar ataupun 2,9 juta hektar setiap tahunnya. Sejak lama t elah ber ulang kali disampaikan oleh praktisi kehutanan

maupun pegiat isu kehutanan, bahwa sudah saatnya berpaling dari cara pikir pengelolaan sentralistik dan pengelolaan berbasis kayu. Sangat disadari bahwa sistem kelola sentralistik hanya akan melahirkan rantai panjang birokrasi dan hilangnya sistem pengawasan yang baik bagi kawasan hutan. Pun ketika paradigma kehutanan hanya berdasarkan penglihatan terhadap kayu, hanya akan membuaikan angka-angka devisa yang tak jua meningkat.

mahalabiu kenapa masih berpikir uang dari hutan krisis, iklim dan hutan untung atau buntung: DNS biochar

1 2 3 3

timpakul merupakan seseorang yang ingin membagikan pemikirannya melalui berbagai ruang yang dimiliki. timpakul mencoba mengurai keruwetan kerangkan berpikir dalam kondisi indonesia yang masih sangat jauh dari mimpi dan cita. timpakul dapat dihubungi melalui email: timpakul[at]hijaubiru.org. timpakul adalah binatang tepi sungai maupun laut yang hidup di tanah berlumpur, membuat lubang sebagai sarang. bentuknya mirip dengan ikan, walau sirip depannya lebih difungsikan sebagai kaki. timpakul diambil sebagai icon dari blog karena ia merupakan hewan yang hidup di dalam kubangan lumpur, mampu bertahan hidup diantara polutan, serta selalu diabaikan oleh manusia.


krisis, iklim dan hutan sejak akhir tahun 2008, sebagian besar pelaku ekonomi dunia mulai menjerit. utamanya kelompok yang selama ini mendominasi perputaran kapital. satu persatu berguguran. pemutusan hubungan kerja terjadi secara cepat dan meluas. bahkan negara pusat 'penjajahan' ekonomi dunia pun harus melakukan proteksi, yang jelas-jelas menjilat ludah mereka dalam badan perdagangan dunia. suhu bumi kian memanas. perjanjian di kyoto sejak tahun 1997, masih belum berar ti apa-apa, walaupun telah lebih dari 55% negara yang mengadopsinya sebagai kebijakan negara. penurunan emisi yang tak terlalu banyak bagi negara industri, masih belum mau dilakukan, karena akan semakin memperparah sistem ekonomi negara industri. pertarungan ekonomi menjadikan hutan hanya memiliki komoditas ganda, kayu dan tanah. pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, pembangunan hutan tanaman industri, hingga pengoyakan lapisan tanah untuk memperoleh batuan mineral dan batubara, menjadikan kawasan hutan kian menyempit. perubahan budaya, sebuah hal yang pasti terjadi. perlahan atau cepat, hanyalah soal waktu. melihat jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat secara eksponensial, maka t akkan per nah ada kecukupan sumber alam bagi kehidupan makhluk di atasnya. indonesia, negeri di persimpangan. jalur kehidupan bagi perdagangan, jalur kelimpahan dari sumber alam. kemerdekaan yang telah diucapkan lebih dari 63 tahun lalu, masih belum bermakna bagi penduduk negerinya. sumber-sumber alam masih pula dikendalikan oleh para penjajah yang difasilitasi oleh komprador. negara industri berlomba-lomba untuk menguasai kekayaan alam negeri ini, bukan bagi rakyat negeri ini, tapi bagi memper kaya manusia di belahan utara. krisis, iklim dan hutan. tiga keping mata uang yang bertarung dalamperputaran bumi. lebih dari 80% penduduk bumi akan terus mengalami fase ketergantungan menuju keterpurukan. sebagian kecil lainnya, berpesta-pora diantara tangisan kematian. hanya bangunan kebersamaan yang mampu menghancurkan keangkuhan bumi. ataupun terus pasrah menantikan bencana ekologis menjemput ajal.

potret yang terlupakan

Sementara, secara perlahan, potensi non kayu (yang bernilai lebih dari 95% dalam kawasan hutan), menjadi menghilang dan dilupakan. Pertarungan kepentingan antara petani rotan dengan pengrajin rotan, sebenarnya menunjukkan telah terjadi pengurangan secara drastis terhadap penyediaan bahan baku rotan. Namun kembali, pemerintah hanya melihat pada hilir permasalahan, tidak bergerak pada substansi permasalahn di hulu. Hilangnya kawasan hutan sebagai tempat tumbuhnya rotan, serta terjadinya rantai birokrasi yang panjang, yang menjadikan petani rotan tak pernah diuntungkan dengan sistem saat ini. Sementara itu, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, yang sejak awal dimandatkan untuk menjadi kawasan perlindungan hidrologi dan perlindungan keanekaragaman hayati pun, tak lepas dari cara pikir menghasilkan uang dari kawasan hutan. Satu persatu kawasan konservasi dinegosiasikan dengan pebisnis wisata, yang kabarnya akan ramah lingkungan, setelah sebelumnya melakukan pengusiran paksa komunitas dari kawasan konservasi. Di hutan lindung, tak kurang dari 900 ribu hektar kawasan sedang terancam dengan gagasan mengambil potensi batubara dan barang mineral tambang lainnya, baik melalui tambang terbuka maupun melalui tambang tertutup. Dephut mencatat bahwa sampai dengan tahun 2005, kawasan hutan seluas 4,7 juta hektar telah dilepaskan untuk digunakan bagi kegiatan perkebunan. Ketika ada peluang dilakukan pengelolaan konsesi konservasi maupun konsesi restorasi pun, kemudian Departemen Kehutanan kembali memprioritaskan pengelolaan kawasan skala luas, dimana kemudian komunitas lokal kembali diletakkan sebagai ‘penonton’ ataupun penggembira semata. Sekitar 9 perusahaan menyatakan minatnya mengelola kawasan restorasi yang dicadangkan pemerintah seluas 566.560 hektare hingga 1 juta ha sampai akhir 2009. Ruang-ruang kembalinya pengelolaan aset-aset alam yang bermanfaat langsung bagi komunitas lokal, benar-benar tak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Geliat keping uang masih terus menggelayut di depan mata aparat pemerintah. Bahkan ketika ada peluang untuk mempertukarkan utang senilai US$ 21,6 juta dengan AS untuk program konservasi (debt for nature swap) pun langsung disepakati tanpa pernah melalui proses pertimbangan yang matang. 7 juta hektar kawasan hutan di Sumatra, meliputi Taman Nasional Batang Gadis, TN Bukit Tigapuluh dan TN Way Kambas, akan semakin menghilangkan akses dan kontrol komunitas lokal, bahkan pemerintah daerah terhadap kawasan hutannya. Sebuah tantangan bagi pengelolaan aset-aset alam yang tersisa di Indonesia adalah bagaimana mewujudkan mandat konstitusi negeri ini. Bagaimana sistem kelola aset alam yang benar-benar dikelola secara komunal dalam bentuk koperasi, serta bagaimana aset-aset alam, meliputi bumi, air, kekayaan alam dan ruang angkasa yang ada di wilayah Indonesia akan memberikan kesejahteraan, serta bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan komoditas publik, merupakan sebuah pertanyaan yang belum akan dijawab oleh pemerintahan lima tahun mendatang. Pilihan bagi komunitas lokal adalah dengan segera mengambil alih kelola aset-aset alam yang berada di kawasan kelolanya. Terus membangun dan memperkuat organisasi komunitas. Serta mempersiapkan pemimpin masa datang yang benar-benar berpihak pada kepentingan bersama. Akankah ini terwujud? Pasti, tapi entah kapan.


No REDD -- tidak pada merah

biochar ... makin tak rasionalnya upaya mitigasi perubahan iklim upaya mitigasi perubahan iklim semakin tidak rasional dilakukan oleh berbagai kelompok kepentingan di negara utara. salah satu inisiatif yang muncul lagi adalah biochar. Biochar adalah arang yang dibuat oleh pyrolysis dari biomas. Arang yang dihasilkan seperti materi adalah bentuk menangkap dan penyimpanan karbon [Wiki DtE].

Untung atau Buntung: Debt for Nature Swap Sekitar US$21,6 juta utang Indonesia kepada AS disepakati dialihkan untuk program konservasi atau debt for nature swap (DNS) yang meliputi sekitar 7 juta hektar kawasan hutan di Sumatra. Lokasi program di Sumatra bagian utara dipusatkan di Taman Nasional Batang Gadis, di Sumatra bagian tengah di TN Bukit Tigapuluh dan Sumatra bagian selatan di TN Way Kamas. Pemerintah AS sepakat mengalihkan piutangnya untuk kegiatan konservasi yang diperhitungkan dari utang pokok sebesar US$21,6 juta atau US$30 juta termasuk bunga hingga 8 tahun ke depan. Conservation International (CI) Foundation-lembaga swadaya masyarakat asal AS-dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) menyumbang masing-masing US$1 juta dan mereka disebut swap partner. (Erwin Tambunan, Bisnis Indonesia, 1 Juli 2009)

Perjalanan DNS Debt for Nature Swap merupakan sebuah gagasan yang dilontarkan oleh Thomas Lovejoy, Wakil Ketua WWF Amerika Serikat pada tahun 1984. Gagasan tersebut melahirkan sebuah mekanisme finansial yang dikenal dengan Debt for Nature Swap. DNS merupakan salah satu peralatan finansial untuk memobilisasi pendanaan do mest ik demi mendu k un g kegi at an konservasi atau dapat dikatakan sebagai penghapusan utang luar negeri dengan cara menukarnya dengan komitmen untuk m e m o b i l i s a s i s u m b e rd a ya ke u a n g a n domestik untuk mendukung kegiatan pelestarian alam. Aktor-aktor yang selama ini menjadi “pembeli� DNS adalah Conser vation I n t e r n a t i o n a l , W W F, T h e N a t u r e Conservancy dan USAID. Pada periode 1987 hingga 1994, tidak kurang dari US$ US$ 177,5 juta utang luar negeri berbagai Negara dunia ketiga dibeli seharga US$ 46,3 juta, dengan penyediaan dana untuk lingkungan hidup sebesar US$ 128,77 juta. Dalam berbagai pengalaman tersebut, dana yang diperoleh juga disediakan sebagai dana abadi (endowment atau trust fund). Dana konservasi yang dihasilkan dari pengalihan utang (swaps) di Kosta Rika, Filipina, Guat emala, Panama dan Madagaskar, mencapai 95% dari seluruh total DNS. Dana tersebut dipergunakan untuk mengelola taman nasional, perluasan

taman nasional, kegiatan r iset atau penelitian habitat dan spesies, ser ta pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan DNS yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia merupakan model DNS Tripartit, dimana melibatkan kreditor, debitor dan investor konservasi. Di Filipina pada tahun 1993, dengan dana sebesar US$ 13 juta dari USAID, WWF membeli utang komersial pemerintah Filipina sebesar US$ 19 juta atau setara dengan 68% dari nilai utang. Sebagai gantinya, pemerintah Filipina setuju untuk membayarnya dalam Peso senilai $ 17 juta (90% dari nilai utang). Kemudian dana pemerintah tersebut digunakan untuk p e n d a n a a n j a n g ka p a n j a n g m e l a l u i Foundation for Philippine Environment.

Siapa yang diuntungkan dari DNS? Dari pengalaman Bolivia, pada tahun 1988 Bolivia membeli kembali utangnya. Donor memberikan sekitar 46% dari utangnya. Sebelum membeli kembali, bank komersial Bolivia berutang sebesar $ 670 juta. Harga utang di pasar sekunder adalah 6 sen per dollar, yang berarti bahwa bank mengharapkan Bolivia membayar kembali sebesar $ 40,2 juta (670 juta dikali 6 sen). Selanjutnya Bolivia hanya memiliki sisa utang dari bank komersial sebesar 362 juta, namun pasar sekunder menghargai utang Bolivia sebesar 11 sen, yang berarti setelah

negara industri yang tak berkehendak menurunkan emisi gas rumah kacanya, menjadikan lahirnya gagasan-gagasan yang aneh dan tak masuk akal. sudah sangat jelas permasalahan utama dari meningkatnya gas rumah kaca adalah tingginya emisi industri, yang sebagian besar dibuang oleh negara industri. namun kemudian, negara-negara b e r ke m b a n g d i p a k s a u n t u k melakukan penanaman pohon, melindungi ka wasan hut an, ataupun menyimpan arang dalam tanah. n e g a ra - n e g a ra b e r ke m b a n g kemudian selalu memperoleh tekanan. salah satunya adalah dengan menempatkan negeri ini sebagai penghasil emisi terbesar ketiga, bila dimasukkan perhitungan hilangnya lahan gambut yang dikonversi. semakin hari, semakin tak rasional. maka sebaiknya, dicar i pemim pin negeri yang lebih rasional dan mampu memimpin penataan ulang negeri ini, sesuai dengan konstitusi negeri.


pengalihan (swaps), bank tetap mengharapkan Bolivia membayar $ 39,8 juta (362 juta dikali 11 sen). Keuntungan Bolivia dari pembayaran tersebut hanyalah pengurangan sebesar $ 0,4 juta dari yang harus dibayarkan. Artinya Bolivia tetap melakukan pembayaran utang dengan diskon yang sangat kecil. Skema ini juga berlaku bila dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup. Selama ini, uang-uang DNS hanya mengalir kepada lembaga keuangan besar, yang merupakan bank-bank kaya di Negara–negara utara. Yang juga terjadi adalah kelompokkelompok lingkungan hidup Negara utara memberi uang kepada bank-bank komersial Negara utara, ketika Negara selatan berjanji memberikan uang kepada kelompok lingkungan hidupnya. Sebenarnya tidak pernah terjadi transfer dari utara ke selatan.

Kritik terhadap DNS Dalam seminar yang dilaksanakan oleh Brasilian Institute for Economic and Social Analysis pada bulan September 1991, disimpulkan bahwa: Mekanisme konversi utang luar negeri untuk lingkungan hidup tidak berpengaruh t e r h a d a p p e n g e m b a n g a n ke b i j a ka n lingkungan yang sesuai dengan manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, dan tidak menjawab masalah kualitas hidup masyarakat lokallokallokallokallokallokallokallokal. DNS hanya bentuk kekuatan politik kreditor dan dominasi ekonomi terhadap Negara debitor termasuk pengembangan model komersialisasi seluruh aspek kehidupan; DNS mengharuskan Negara debitor mengalokasikan sumberdaya keuangan ke dalam proyek-proyek konservasi tanpa p a r t i s i p a s i m a s ya r a ka t . Ke d a u l a t a n masyarakat lokallokal atau keadaan social di dalam “kawasan konservasi” tidak menjadi per timbangan. Proyek-proyek didisain hanya untuk riest dan eksploitasi sumberdaya alam ketimbang konservasi yang sebenarnya; DNS tidak mengambarkan masuknya uang baru ke dalam negeri, namun hanya semata-mata ilusi pengurangan utang luar negeri dan penanggulangan krisis lingkungan hidup; DNS tidak memper timbangkan kedaulatan Negara debitor dalam memutuskan proyek mana yang akan

didanai. Tidak demokratis dan membuat partisipasi loklokalal menjadi sulit; Ke t e r l i b a t a n d a l a m D N S t e l a h membawa ornop terlibat dalam skema konversi dan meyakini bahwa mereka mampu menyediakan sumberdaya keuangan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

DNS Mencoba Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru Dalam beragam pengalaman, DNS juga telah gagal menjawab permasalahan konservasi dunia, karena masalah utama konservasi bukan pendanaan, melainkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Permasalahan konservasi di Indonesia tak lepas dari buurknya kapasitas, komitmen dan politik pengelolaan kekayaan alam oleh pemerintah. Hilangnya pemahaman tentang system kelola alam dalam konstitusi Indonesia, telah menjadikan hilangnya akses d a n ko n t r o l ko m u n i t a s l o ka l , s e r t a meningkatnya ekstraksi kekayaan alam. Bahkan dalam beragam kawasan konservasi di Indonesia, telah terjadi kekerasan terhadap komunitas lokal dan penghilangan hak-hak dasar komunitas lokal, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial dan budayanya. DNS hanya akan memf asilitasi organisasi lingkungan raksana dengan proyek-proyek konservasi raksasa, yang sebagian besar didisain dari Washington, London, New York atau Jakara, dan jauh dar i komunit as lokal. Proyek-proyek konservasi di Indonesia juga semakin menunjukan patron bisnisnya, dimana terjadi penghilangan identitas lokal dan sistem tradisional, terindikasi melakukan biopiracy, dan memfasilitasi bisnis wisata, yang hanya akan memenuhi kebutuhan ‘penjajah’. Pengelolaan Taman Nasional Kutai, yang pernah dilakukan program oleh WWF dengan dukungan dana USAID, merupakan potret buram proyek konservasi yang d i l a k u ka n o l e h l e m b a g a ko n s e r va s i internasional. Juga Taman Nasional Lore Lindu, dimana The Nature Conservancy melakukan program konservasinya, telah meminggirkan komunitas lokal. Termasuk di Taman Nasional Batang Gadis, dimana Conser vation International melakukan program konservasi, telah meniadakan inisiatif-inisiatif lokal dalam pengelolaan kawasan hutan di wilayah mereka. Secara perlahan, terjadi penghancuran sistem

budaya lokal dalam berbagai desa yang s e l a m a i n i m e n j a d i w i l a ya h p roye k konservasi dari Conservation International. Dengan adanya per janjian DNS dengan AS, maka anggaran pemerintah, yang harusnya dialokasikan pada program penguatan komunitas lokal dan peningkatan kualitas hidup warga negara, akan dialihkan untuk diberikan kepada Conser vation Internasional dan Yayasan Kehati. Dalam banyak pengalaman, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh lembaga konservasi internasional, hanya meninggalkan daftar permasalahan.

Pilihan Indonesia Terhadap Utang Luar Negeri Telah begitu banyak proses ekstraksi kekayaan alam yang terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh negara-negara utara. Sejak awal, Indonesia terus diperas dan dikuras habis, baik kekayaan alamnya, maupun warga negaranya. Pemerintah Indonesia harusnya mendudukan diri pada penegakan mandat-mandat konstitusi, untuk melakukan pengakuan terhadap sistem kelola lokal atas kekayaan alam, serta melakukan proteksi terhadap sistem kelola lokal dari intrusi berbagai inisiatif global yang memiskinkan rakyatnya. Terhadap utang luar negeri, Indonesia harus segera menagih utang-utang ekologis dari negara-negara industri, dimana selama ini Indonesia telah memberikan kehidupan bagi negara-negara utara. Dan juga Indonesia harus berposisi untuk menggugat penghapusan utang luar negeri dari negaranegara utara, ser ta menghentikan pengambilan utang baru. Te r h a d a p p e ra t u ra n p e r u n d a n g undangan yang ada saat ini, maka pemerintah sudah wajib untuk melakukan revisi terhadap UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam, serta melakukan evaluasi terhadap beragam peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Sumberdaya Alam, termasuk Agraria, sesuai dengan mandat Tap MPR No IX/2001.   Diadopsi  dari  Kertas  Posisi  WALHI  tahun  2001  yang  ditulis  oleh  Longgena  Gin=ng  dengan  beberapa  tambahan  oleh  Ade  Fadli  –  Greens  Blogger  –  hCp:// =mpakul.hijaubiru.org


timpakul - July 2009