Issuu on Google+

MEDIA INDEPENDENT TERBIT 12 HALAMAN Harga Eceran @ Rp3.500,Luar Kota ditambah ongkos kirim Kantor Redaksi/Tata Usaha : JALAN PINTU AIR IV GG BANGUN MULIA NO. F-VI MEDAN-SUMUT TELP. : 085261869538 082364724007 081361228624 â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹

Edisi : Maret - April 2014

e-mail: investigasiredaksi@yahoo.co.id

â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹ â—‹

Menggantung, Kontrak Pembangunan Gedung RSUD Sidikalang Diputus Sidikalang-Timves Proyek pembangunan ruang rawat inap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Sidikalang Kabupaten Dairi, masih menggantung. Kontrak proyek bersumber dari Bantuan Daerah Bawaan (BDB) Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2013 senilai Rp 1,562 miliar, telah diputus.

Antasari Enggan Mengomentari Masalah Kasus Century

JAKARTA - TIMVES "Saya kan sudah bilang dari dulu, saya ketua KPK iya. Tapi saya ingin KPK bersih dulu sebelum bersihin orang.Rumah KPK itu dibersihin dulu, baru bisa bersihin rumah orang.Saya maunya seperti itu," kata Antasari di Gedung MK, Kamis (06/03/2014)seperti dilansir okezone.com. Hal ini diungkapkan lantaran enggan berkomentar soal kasus Century yang baru saja disidangkan di Tipikor hari ini. Antasari mengungkapkan, masih

 Lanjut Hal 11

Sekretaris RSUD Sidikalang Frisda boru Turnip, didampingi sejumlah kepala bagian di rumah sakit itu, Rabu (8/1) bulan lalu mengakui bahwa pembangunan ruang rawat inap pasien itu sudah dihentikan sejak 31 Desember 2013 lalu. Bangunan ruang pasien yang direncanakan dua lantai itu kini menggantung. Seperti dilansir simantab. Frisda Turnip saat dit-

 Lanjut Hal 11

Kejagung Periksa Dirut PLN Jakarta-Timves Penyidik pada pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khsus (JAMPidsus), Selasa (11/3), memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero), Nur Pamuji, sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan Flame Turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbin (GT)-2.1 dan 2.2 PLTG Sektor Pembangkit Belawan taun anggaran 2012. dilansir Waspada 12 Maret 2014. "Penyidik juga mengagendakan me-

Tingginya Kemiskinan dan Pengangguran Jadi PR Pemprov Aceh Aceh tengah-Timves Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh mengundang perhatian banyak pihak dan masih menjadi salah satu isu sentral, atau PR besar bagi pemerintah Aceh. Hal itu diungkapkan oleh kepala Bappeda Aceh, Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS di Takengon, Rabu (19/3/) saat pembukaan Musrenbang RKPD kabupaten Aceh Tengah 2014. Dalam kesempatan tersebut Prof. Abubakar memberikan penjelasan tentang isu strategis pemerintah Aceh yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015.

meriksa Diektur Keuangan PT. PLN, Setia Anggoro Dewo dan Eddy D Erning Praja. Direktur SDM dan Umum PT. PLN," papar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakrta, Selasa (11/3). Dalam kasus itu, Kejagung menetapkan, Kejagug menetapkan lima tersamgka yakni, Chris Leo Manggala (Mantan General Manager KTTSBU), Suryo Dharma Sinaga (

 Lanjut Hal 11

Kepiawaian Sosok Seorang Pemimpin

Pakpak Bharat-Timves Kormuna Zaharuddin Tumangger seorang sosok Pemimpin yang di kagumi di Kecamatan Sitellu Tali urang jehe kabupaten Pakpak Bharat,khususnya di desa Maholida. Karena kepiawaiannya beliau

 Lanjut Hal 11

 Lanjut Hal 11

LSM 'GERAH', INSTALASI PENAMPUNGAN AIR DI DESA SIBANDE MUBAZIR Pakpak Bharat- Timves Meski sudah selesai dibangun, Instalasi penampungan air yang seyogyanya sudah berfungsi menyalurkan air ke rumah-rumah warga namun hingga kini masih terbengkalai karena tidak beroperasi. Dilihat dari fisiknya bangunannya yang menjulang tinggi itu berdiri megah, karena lama tidak berfungsi maka kelihatan seperti besi tua yang tak terawat.

 Lanjut Hal 11

Plt Walikota Diminta Ratakan bangunan Center Point

MEDAN - Timves Meski bangunan Center Point yang didirikan terbukti salah di mata hukum dan banyak merugikan masyarakat dan negara, namun hingga kini bangunan

anya lebih jauh mengenai pemutusan kontrak pembangunan itu mengatakan, kurang memahami lebih detail. Sebab, katanya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah langsung dipegang direktur, sehingga dia menyarankan agar menanyakan ke pimpinannya itu saja. Namun dikatakan, sesuai keterangan dari Lomo Daniel Sianturi pada saat memimpin apel belum lama

Korban Kebakaran Di Sibitara Hutanamora Kab Toba Samosir Terima Bantuan Toba Samosir-Timves Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, peralatan perlengkapan rumah tangga, matras, serta pakaian seragam sekolah kepada 12 KK korban kebakaran di Sibitara, Desa Hutanamora, Kecamatan Balige, Rabu (19/03).

Jakarta - Timves Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014.

 Lanjut Hal 11

 Lanjut Hal 11  Lanjut Hal 2

Pembangunan Pagar Kantor Desa Sei Priok Terhenti Ditengah Jalan

yang dikelola PT. Arga Citra Kharisma itu tak kunjung di bongkar. Malah pemerintah seakan sengaja membiarkan kasus tersebut.

Sei Periuk Sergai-Timves Bangunan pagar kantor Kepala Desa (Kades) Sei Priok Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Bersumber dana dari bantuan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 baru setengah jalan dikerjakan sudah terhenti.

 Lanjut Hal 11

 Lanjut Hal 11

Pelayanan Rumah Sakit MS 'Mengecewakan' Pasien

Suasana dalam ruangan tunggu RS MS Medan. Foto doc. Timves. Inv75

Medan-Timves Sungguh miris dan mengharukan serta sangat kecewa keluarga pasien yang menjalani pengobatan (rawat inap) dirumah sakit MS Medan, sabtu (22/2) bulan lalu. Seyogyanya mendapat perawatan maksimal dari akhli medis di Kota Medan Metropolitan, namun pada kenyataannya hingga hembusan nafas terkahir tidak kunjung

SBY Ganti Istilah Cina jadi Tionghoa

mendapat perawatan yang diharapkan . Seperti disampaikan sumber pada Tim Investigasi, Bermula ketika almarhumah ibunya tercinta datang ke RS MS untuk berobat karena sakit yang diderita sudah bertahun. Maksud hati ingin mendapatkan pelayanan lebih baik, namun ibundanya kembali kahadirat ilahi. Menurut sumber, lambat-

nya pelayanan pihak rumah sakit dalam hal tindakan saat itu mengecewakan. "Ibu saya mengalami sakit diabetes akut dan perlu perawatan intensif dari rumah sakit tapi nyatanya dr spesialis tidak bisa datang dengan alasan yang tak bisa diganggu". Sumber menambahkan, "Kalau dr tidak bisa datang ke ru-

 Lanjut Hal 11

Provinsi Sumtra Disetujui Pemerintah Dan Segera Di Bahas Dengan DPR RI Tapsel-Timves Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) menyatakan setuju atas pembahasan Rancangan Undang-Undang Provinsi Sumatera Tenggara (Sumtra) sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

 Lanjut Hal 11

Banyak Potensi Pajak, Kenapa Penerimaan Turun?

Jakarta - Timves Setiap orang yang memiliki tabungan per tahun sebesar Rp250 juta akan dikenakan pajak sebesar 25%. Bahkan tahun depannya akan naik menjadi 30%. "Kita bisa itung potensi pajak orang kaya, tapi saya lupa besarannya," kata Direktur Institute

 Lanjut Hal 11


11

SAMBUNGAN Kejagung Periksa

Menggantung Kontrak

LSM 'Gerah'

Manager Sektor Labuhan -Angin, Supra Dekanto (Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia/Mantan Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propolasi), Rodi Cahyawan (Karyawan BAdan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumbagut), dan Muhammada Ali (Karyawan Badan Usaha Milik Negara PT. PLN Pembangkit Sumbagut). Ia menyatakan dalam proses penyidikan atas dugan tindak bpidana korupsi pelaksanaan tender pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT)-2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012, terdapat beberapa dugaan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu yakni, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, output mesin yang seharusnya 132 MW ternyata hanya 123 MW, dan Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan tidak dikerjakan. "Terdapat kemahalan harga dan kotrak yang diaddenndum menjadi Rp554 miliar telah melampaui Harga Perkiraan Sendiri yaitu Rp527 miliar," Katanya. Diperkirakan, kerugian negara untuk sementara diduga sebesar Euro 2.095.395.08 atau sekitar kurang lebih Rp25.019.331.564. (NZR)

Tingginya Kemiskinan "Ada enam isu strategis dalam RKPA 2015," ujar Prof. Abubakar di hadapan Bupati Aceh Tengah, Ir. H. Nasaruddin, MM dan sejumlah pimpinan SKPK. "Pertama, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," lanjut profesor kelahiran Gayo Lues tanpa menjelaskan secara rinci besarnya angka kemiskinan dan pengagguran dimaksud. Prof. Abubakar juga menyebutkan isu strategis lain yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Aceh, diantaranya reformasi birokrasi dan kelanjutan perdamaian, peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan dan nilai tambah produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan investasi. Sehubungan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014, akademisi asal Unsyiah itu meminta agar disesuaikan dengan RKPD Provinsi Aceh. "Untuk menjamin konsistensi maka penyusunan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengacu pada pasal 8 Permendagri No.54 tahun 2010," pungkas sang profesor. Di tempat yang sama, Bupati Aceh Tengah meminta agar Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014 dapat melahirkan berbagai program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip efisein dan efektif. "Nilai APBD kita Rp.970 milyar, tidak sampai Rp.1 triliyun. Oleh karenanya harus dialokasikan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan segelintir orang" ujar Nasaruddin. Nasaruddin juga secara gamblang memberi penjelasan tentang arah kebijakan pembangunan Aceh Tengah dengan tetap berpegang pada visi dan misi daerah, yaitu mengundang kemakmuran dan menghalau kemiskinan. "Intinya kesejahteraan masyarakat harus meningkat sesuai dengan visi dan misi daerah" lanjut Nas. "Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetap konsisten untuk memberikan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta implementasi syariat Islam untuk mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sejahtera," jelas Nasaruddin. (r)

Antasari Enggan ada orang-orang yang tidak tulus memberantas korupsi berada di struktural KPK."Jangan begitu menyimpulkannya (tubuh KPK belum bersih).Artinya kalau ada mereka yang pada waktu itu di KPK hanya ingin berlindung di eksistensi masyarakat untuk berbuat di luar profesionalisme, itu jangan di KPK.Dulu saya inginnya seperti itu.Sekarang malah saya yang masuk," ujarnya. Saat ditanya kasus Century, Antasari pun enggan mengomentari. "Loh, nanti hubungan ke saya-nya apa. Saya kan mantan. Mantan jangan ditanya lagi lah," tukasnya. (red)

Korban Kebakaran Para korban juga menerima bantuan berupa bahan bangunan seperti seng dan paku dan diserahkan langsung oleh Kadis Sosial Pontas Batubara didampingi Camat Balige Sahala Siahaan. Bantuan yang diserahkan kepada para korban tersebut, bersumber dari APBD Kabupaten Toba Samosir dan bantuan dari Departemen Sosial Republik Indonesia. Bupati Tobasa melalui Kadis Sosial mengaku prihatin atas musibah tersebut dan pihaknya turut merasakan apa yang dirasakan para korban kebakaran. Dikatakan musibah itu adalah ujian, karena itu, dia mengajak para korban tabah dan berdoa kepada Tuhan, agar diberi kekuatan, dan tidak larut dalam kesedihan. "Kami percaya, dibalik musibah ini Tuhan punya rencana baik, untuk itu tetaplah berdoa," ujar Pontas. Sebelum menyerahkan bantuan, sebagaimana adat Batak, Kadis Sosial juga "mangupa-upa" para korban dengan menyampaikan "boras sipir ni tondi". Pemberian "boras sipir ni tondi" dalam tradisi adat Batak salah satunya dimaksudkan, untuk menguatkan jiwa para korban yang ditimpa musibah. "Kiranya bantuan yang kami serahkan ini dapat bermanfaat untuk meringankan beban bapak ibu sekalian", ujar Pontas seraya menyerahkan bantuan secara simbolis. Ditambahkan, agar bantuan yang diserahkan tidak dilihat dari besaran nilainya, namun dapat dimaknai sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian pemerintah yang turut merasakan kondisi yang sedang menimpa para korban. Sebelumnya, Kades Hutanamora Monter Simangunsong, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Pemkab Tobasa terhadap warganya yang ditimpa musibah. Terkait kronologis kejadian, disebutkan, kebakaran di Dusun Sibitara tersebut terjadi pada Jumat (14/04) lalu, diperkirakan sekitar pukul 16.00 Wib. Diterangkannya, kebakaran tersebut menyebabkan 9 (Sembilan) unit rumah warga beserta harta benda di dalamnya hangus dilalap api. Untuk mencegah kebakaran yang meluas, disebutkan, 3 (tiga) unit rumah warga lainnya terpaksa dirusak. Ditambahkan, para korban kebakaran yang rumahnya habis terbakar adalah, Santo Sibarani (36th), Bistok Simanjuntak (85th), Tumpal Manurung (64th), Natal Halomoan Napitupulu (44th), Ardin Simanjuntak (69th), Karmel Simanjuntak (50th), Elman Napitupulu (36th), Nurlaini Napitupulu (29th) dan Jonni Simanjuntak (41th). Sedangkan warga yang rumahnya terpaksa dirusak, yakni Ramlan Napitupulu (44 th), Togu Tua Napitupulu (46 th) dan Hiras Pasaribu (46 th). Memperhatikan kondisi iklim dan cuaca saat ini, serta belajar dari musibah kebakaran di Sibitara tersebut, Camat Balige Sahala Siahaan menghimbau warganya, supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan bahan bakar minyak dan gas. Katanya lagi, warga juga harus memperhatikan kondisi pemadaman listrik saat ini, karena itu, dalam pemanfaatan listrik katanya perlu juga perhatian khusus. (Tmg)

Hal

ini, pimpinannya itu mengatakan jika pembangunan gedung tersebut telah putus kontrak. Menurut keterangan dari Direktur RSUD tersebut, mungkin pembangunannya akan dilanjutkan setelah pembahasan PAPBD Dairi tahun 2014 ini. "Tetapi mengenai pencairan dana yang sudah dibayarkan kepada rekanan sesuai hasil pekerjaan di lapangan yang dikatakan sudah mencapai sekitar 68% itu, tidak diketahui secara rinci. Sebab pengawas dari Dinas Cipta Karya serta dari Dinas Keuangan (Dippeka) sudah datang melihat langsung ke lokasi, sehingga mereka yang lebih tahu untuk menghitung persentase pekerjaan proyek itu," jelasnya. Ditambahkan, untuk tahun 2013 lalu, ada lima kegiatan pembangunan di RSUD itu yakni bersumber dari DAK Dairi serta BDB Provsu, yaitu untuk pembangunan ruang tunggu rekam medik, apotik, ruang giji (dapur), ruang rawat inap Mawar serta ruang rawat Melati yang mengalami putus kontrak yang direncanakan dua lantai. Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Dairi, Martua Anakampun sangat menyayangkan pemutusan kontrak pembangunan gedung di RSUD itu. Sebab kata dia, seharusnya menyangkut infrastruktur pelayanan publik itu harus lebih diutamakan. "Sebab rumah sakit salah satu tem-

pat vital yang harus disiapkan, apalagi itu untuk gedung rawat inap. Jadi bagaimana jika masyarakat sakit akan ditempatkan dimana?" Pemutusan kotrak itu sangat kita sesalkan dan harus menunggu waktu lagi untuk pembangunannya nanti," ujarnya. Wakil rakyat itu menuding, keterlambatan pembangunan itu salah satu bukti ketidakmampuan pejabat di sana, pengguna anggarannya maupun pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dairi. "Kenapa sewaktu ketuk palu APBD tahun 2013 dana atau kegitan itu dianggarkan jika tidak mampu melaksanakan. Begitu juga rekanan selaku pemenang tender seharusnya dikasih sanksi tegas karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu," ungkapnya. Pengamatan di lapangan, ruang rawat inap melati yang direncanakan dua lantai itu kondisinya masih sangat memprihatinkan. Sebab dari lantai dasar belum ada yang rampung, hingga ke lantai dua baru berdiri hanya tiang saja. Meski secara kasat mata kini bangunan itu masih amburadul, sebab lantai dasar sajapun belum ada yang selesai apalagi lantai dua, Sekretaris rumah sakit itu mengklaim pembangunan sudah mencapai 68%. (Sim/Tim)

Kepiawaian Sosok telah mensukseskan program prasarana air bersih untuk lima dusun di desa Maholida yang meliputi dusun Bobi menerima bantuan dana anggaran dari PNPM, dusun Panteken menerima dana anggaran dari Pemkab Dairi sebelum pemekaran kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2004, dusun Bungus dan dusun Sipede menerima bantuan dari Pemkab Pakpak Bharat pada tahun 2005 dari dana anggaran pemekaran kabupaten tersebut dan dusun 1 Kembang Rundung menerima bantuan dana dari PNPM pada tahun 2012. Sekarang masyarakat merasa lega dengan adanya air bersih yang berjalan lancar di kampungnya dan masyarakat berharap perlu diadakannya perehapan. Untuk tahun 2014 kepala desa Maholida akan mencanangkan Program dibidang Infrastruktur jalan lingkar Kembang Rundung yang menghubungkan

antara dusun Bobi menuju kecamatan Kerajaan dan akan membuka jalan baru dari dusun Kembang Rundung menuju SMA Sigunung sepanjang +1KM ditambah lagi jembatan. Untuk masalah pembebasan lahan, masyarakat sudah menyerahkan kepada Kepala desanya (Kormuna Zaharuddin Tumangger). Perencanaan ini belum terlaksana karena belum adanya dana anggaran dari Pemkab Pakpak Bharat dan Pemerintahan Pusat. "Saya berharap program ini tetap berjalan karena merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Maholida kecamatan Sitellu tali ureng jehe kabupaten Pakpak Bharat." Ungkapnya. (AAn)

Provinsi Sumtra Persetujuan itu dituangkan dalam Surat Presiden (Suspters) N0. R13/Pres/02/ 2014 tentang 22 RUU Pembentukan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepada ketua DPR RI, Marzuki Ali. Suspres ang ditandatangani pada akhir Februari kemarin, memiliki sifat yang sangat segera. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri telah mengirim Suspres tersebut lewat faks kepada Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Sayhrul M Pasaribu SH, Jumat (7/3) siang. "Alhadulillah, harapan dan perjuangan kita rakyat Tapanuli Bagia Selatan di daerah dan perantauan telah disetujui Presiden," Kata Bupati Tapsel H Syahril M

Pasaribu SH, pada penutupan festifal nasid tingkat sumut di Pesantren Modern Darul Mursyid, desa Simanosor, Kec Saipar Dolok Hole, Minggu, (9/3). Dalam surat itu Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum & HAM, untuk mewakilinya dalam pembahasan 22 RUU tersebut dengan DPR RI, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kepada Ketua DPR RI Presiden memint agar membahas 22 RUU ini setelah Pemerintah dan DPR RI menyelesaikan pembahsan 4 RUU tentang pembentukan 65 Provinsi/Kabupaten dan Kota. Yang dilanjutkanDPR 23 Oktober 2013. (Was/Red)

Plt Walikota Hal ini tentu membuat masyarakat geram dan meminta Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin, untuk segera meratakan bangunan Center Point yang terletak di Jln. Veteran, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur. Bentuk penolakan berdirinya bangunan Center Point ini seperti yang dilakukan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Citra Keadilan. "Bagunan Center Point harus segera diratakan. Sebab bangunan ini dibangun diatas tanah sengketa. Tentu ini perbuatan melawan hukum. Karena itu bangunan ini jelas merugikan banyak masyarakat dan kita meminta Plt Walikota untuk segera meratakan bangunan tersebut," tegas Ketua Yayasan Citra Keadilan, H. Hamdani, SH, M. Hum, Minggu (16/3). Menurutnya, sejauh ini bangunan Center Point belum memiliki amdal dan ijin bangunan yang mengakibatkan lingkungan dirugikan dan negara juga dirugikan dari sektor retribusi izin bangunan. Hamdani menilai, pemerintah seolah

- olah mendiamkan dan membiarkan kasus ini. Padahal sebelumnya Rahudman Harahap, Abdillah (Walikota Medan Non Aktif dan Mantan Walikota Medan), dan Handoko Lie telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung RI terkait kasus dugaan korupsi pengalihan hak tanah PT KAI yang hingga saat ini belum ada realisasinya. Maka dari itu, melihat sikap pemerintah yang demikian, pihaknya telah melayangkan surat permohonan pembongkaran bangunan Center Point kepada Plt Walikota Medan, guna segera membongkar bangunan yang merugikan banyak orang tersebut. "Kami telah mengirim surat kepada Pak Dzulmi Eldin, pada 14 Maret lalu dengan nomor surat 104/YCK-S/III/2014. Melalui surat ini kami mendesak agar Pemko Medan segera membongkar rata bangunan Centre Point, yang terdiri dari Rumah Sakit Murni Teguh, Plaza Lotte Mart, Karibia Boutique Hotel, Inti United dan lainnya. Sebab bangunan yang berdiri ini jelas bersalah dan dapat merugikan," tegasnya. (HM/Tim)

Demikian disampaikan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Korupsi Dan Penyelamat Harta Negara (DPW LSM PERLAHAN) selaku control social dan penegakan hukum di bumi Pakpak Bharat, senin pertengahan pebruari bulan lalu. Pihaknya juga sudah cukup 'gerah' melihat kondisi itu. Kepada Tim Investigasi pengurus LSM P.Tumangger mengatakan, sangat menyayangkan atas terbengkalainya bangunan debit air di desa sibande yang sudah seperti besi tua terbengkalai tak beroperasi dan mubazir. "Saya sangat menyayangkan bangunan tempat air itu terbengkalai, padahal masyarakat sangat membutuhkan air bersih itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, cuci pakaian, memasak dan keperluan lainnya." Papar Tumangger. Direncanakan dalam waktu dekat pihak LSM akan mesomasi pemerintah daerah Pakpak Bharat sehubungan kebutuhan air masyarakat dan keberadaan bangun tersebut yang terkesan terbengkalai. "Insya Allah kami akan surati pihak terkait sehubungan dengan hal itu," ungkap Tumangger. Kabupaten pakpak Bharat adalah salah satu daerah pemekaran untuk kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang sudah hampir 10 tahun menjadi Sebuah Kabupaten. Dalam proses pembangunannya, Kabupaten ini masih banyak yang harus dibenahi secara berkesinambungan, antara lain di desa Sibande Kecamatan Sibande dan desa Simpat Rube Kecamatan Kuta Jungak. Masyarakat disana mengeluhkan ketiadaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari hari seperti mandi, memasak dan mencuci pakaian. Bahkan di desa Sibande tangki air dan tower beserta instalasi sudah terpasang dan selesai dikerjakan oleh pihak ke tiga (Pemborong). Yang mana proyek prasarana untuk air bersih berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pak Pak Bharat. "Saat ini sudah tidak bisa digunakan dan kondisi nya sangat memprihatinkan, padahal anggaran untuk proyek prasarana air bersih tersebut menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah, cuma apa daya kami pak, kami sudah cukup lelah kemana lagi harus mengadu," keluh romauli salah satu warga di desa Sibande kepada wartawan Tim Investigasi. (Inv75)

SBY Ganti

Dalam Keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia. "Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," bunyi Menimbang poin b Keppres tersebut. Presiden juga menjelaskan sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara People's Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok. Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan para perumus UUD tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. "Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan," bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu. (int/red)

Pelayanan Rumah Sakit

mah sakit, setidaknya pihak rumah sakit mendatangkan dr pengganti untuk pasien yang butuh perawatan atau menyediakan dr jaga yang siap terhadap segala kemungkinan sakit pasien". Kesal sumber. Namun sampai ibu saya meninggalpun dr yang saya telepon dan sms sebelumnya belum juga merespon. Belakangan hanya menjawab melalui sms, "Tadi ada telepon saya ya?," papar sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Inilah potret pelayanan salah satu RS di kota besar metropolitan. Sementara Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, yang sedang giat-giatnya menggalakkan Indonesia sehat, ternyata masih ada juga ditemukan suatu RS mengecewakan yang jauh dari harapan pasien untuk mendapat pelayanan yang baik, sehinga kebutuhan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan bisa-bisa tidak terwujud. Papar sumber menyindir tajam. Dari pantauan Tim Investigasi di lapangan, RS MS semakin banyak saja dikunjungi para pesakit, baik itu dari dalam kota maupun luar kota. Ditempat terpisah Pimpinan RS ketika akan di konfirmasi tetapi tidak berada ditempat. (INF75)

Banyak Potensi for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, saat diskusi "kerahasiaan Data Nasabah dan Tax Ratio" di Jakarta, Selasa (18/3). Demikian juga dengan data seratus orang kaya versi majalah Forbes membuat potensi pajak dari rekening mereka mencapai triliunan. "Itu potensi pajak mereka triliunan," ujar Enny. Selain itu, rekening korporasi juga dapat menjadi sumber alternatif mengejar potensi pajak. Untuk korporasi bisa dilihat statistik industri total aset perusahaan itu bisa memperoleh penerimaan pajak. "Misal PPN itu perhitungan secara teoritis 10% nilai tambah hampir sama dengan GDP," katanya. (in)

Pembangunan Pagar Ilham warga dusun 3 desa tersebut mengatakan pada wartawan BNO, Senin (17/3), Pembangunan pagar kantor Kades itu berukuran lebar 16 meter, panjang 24 meter dan tinggi 125 cm dikerjakan 3 (tiga) orang tukang bangunan dengan anak tukang (kernek-red) 2 orang dengan sistem upah kerja borongan permeter.

Akan tetapi proyek itu terhenti ditengah jalan dikarenakan kehabisan bahan bangunan ujar ilham selaku Kepala Tukang pembangunan paga kantor yang dimaksud. Tambah Ilham, Kades Sungai Priok (SB), "memang sudah membayar upah tukang namun masih tertunggak selama 6 (enam) minggu, ketika akan ditemui ke-

pala tukang soal upah kerja sayangnya dia tidak berada ditempat. Baik dikantor maupun dikediamannya. Bahkan dihubungi handphone selulernya pun tidak juga aktif". Setelah di intai beberapa hari barulah kepergok (bertemu-red) di kediamannya. Dan SB mengatakan, akan secepatnya membayar upah borongan kerja mereka (pe-

kerja tukang-red). Untuk keseimbangan pemberitaan wartawan mencoba meakukan konfirmasi Kades Sei Priuk. Dia mengatakan bangunan pagar kantor Kades itu dibangun dari Dana Bantuan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dikerjakan pada tukang dengan sistem borongan 80 ribu rupiah per meternya. Kata SB. (WR)


Hal 1 dan 11 yang benar