Warta Buruh Migran. September 2010

Page 1

Warta Buruh Migran K L I K w w w. b u r u h m i g r a n . o r. i d PUSAT SUMBER DAYA BURUH MIGRAN

SEKILAS PERISTIWA Sumber Foto: http://nonadita.com

Halaman muka portal Pusat Sumber Daya Buruh Migran

Pusat Sumber Daya Buruh Migran adalah pusat pengelolaan, pendidikan, dan advokasi yang bertujuan untuk mendukung pelayanan pengelolaan informasi dan advokasi buruh migran dan keluarga buruh migran maupun mantan dan calon buruh migran. Buruh migran berharap dapat memiliki sumber acuan pengetahuan yang sahih mengenai pelbagai proses terkait dengan migrasi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hakhaknya. Pusat Sumber Daya Buruh Migran dikelola bersama oleh 10 pusat teknologi komunitas (PTK) Mahnettik atas dukungan Yayasan Tifa dan Microsoft.

Seruni Manfaatkan Remiten Sosial Buruh Migran KELOMPOK buruh migran Seruni Banyumas manfaatkan remiten sosial buruh migran untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Remiten sosial yang dimanfaatkan berupa kemampuan bahasa asing, pengalaman organisasi, pengetahuan budaya negara tujuan, keterampilan kuliner, dan perlindungan hukum.

REDAKSI WARTA BURUH MIGRAN Demikian pendapat Aditya Megantara, pegiat Kelompok Seruni Banyu[mas (28/8/2010). Menurutnya, remiten sosial kadang lebih besar dibanding dengan remiten ekonomi yang yang didengungdengungkan pemerintah–pahlawan devisa.

Penanggungjawab Yossy Suparyo Pimpinan Redaksi Muhammad Irsyadul Ibad Tim Redaksi Muhammad Ali Usman Fika Murdiana Hilyatul Auliya Fathulloh Tata Letak Fathulloh

“Ada beberapa anggota Seruni yang lancar berbahasa Mandarin. Mereka menjadi guru bagi anggota lainnya. Ada juga yang ahli memasak ala China (Chinese food) lalu mereka melatih teman-temannya,” ujar Ode, panggilan akrab Aditya Megantara.

Alamat Redaksi Jl.Veteran Gg.Janur Kuning No.11A Pandean Umbulharjo Yogyakarta, Telp/Fax:0274-372378 E-mail:redaksi@buruhmigran.or.id Portal: http://buruhmigran.or.id

Penerbitan buletin ini atas dukungan: institute for education development, social, religious, and cultural studies

Seluruh tulisan dan foto dalam buletin ini dilisensikan dalam bendera Creative Common (CC). Siapapun bisa mengutip, menyalin, dan menyebarluaskan sebagian atau keseluruhan tulisan dengan menyebutkan sumber tulisan dan jenis lisensi yang sama, kecuali untuk kepentingan komersil.

Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Kegiatan pertukaran ilmu itu terjadi saat pertemuan-pertemuan rutin Seruni. Ada yang direncanakan, ada juga yang muncul secara spontan. Kemampuan-kemampuan di atas diperoleh para anggota saat mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sayang remiten jenis ini tidak pernah dianggap oleh pemerintah, padahal bila dinilai secara komersil jelas nilainya sangat tinggi. “Awalnya Seruni tidak menyadari remiten sosial ini. Setelah melihat kesuksesan organisasi buruh migran di kota lain, mereka mulai meng-garap remiten sosial ini sebagai sumber daya organisasi yang bernilai tinggi,” lanjutnya. Kini, Seruni tengah mencari format pengelolaan remiten sosial yang efektif. Langkah nyata yang baru ditempuh Seruni antara lain memaksimalkan pertemuan anggota sebagai lingkaran belajar dan berbagi pengetahuan. (Yossy Suparyo)


02 | Sekilas Peristiwa Yogyakarta

Flores Timur Dok: infest

Keuskupan Larantuka Berdayakan Warga Lewat Teknologi Informasi Awal Januari 2010, tepatnya 18 Januari 2010, Keuskupan Larantuka membuka layanan Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Kegiatan utama PTK berupa pelatihan komputer dan internet. Layanan yang dikelola oleh Delegasi Sosial (Delsos KPSE) ini memberi nilai lebih bagi pengelolaan program keuskupan, seperti pengarusutamaan gender, penanganan HIV/AIDS, pertanian, dan keuangan mikro. http://buruhmigran.or.id/inspirasi/tahun/2010/bulan/06 /tanggal/14/710/keuskupan-larantuka-berdayakanwarga-lewat-teknologi-informasi.html

Sukabumi Dok: infest

Dok.Lamuk/infest Yogyakarta

Buruh Migran Ikut Jagongan Media Rakyat 2010 Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) terlibat dalam kegiatan Jagongan Media Rakyat (JMR) bersama 43 lembaga lainnya di Yogyakarta, 22-25 Juli 2010. JMR merupakan kegiatan pertukaran gagasan dan informasi antarlembaga yang bergelut di dunia media massa. www.buruhmigran.or.id/laporan/tahun/2010/bulan/07/tanggal/26/997/buruhmigran-ikut-jmr-2010.html

Cilacap

Dok: infest

Produksi Audio untuk Informasi Buruh Migran Pembuatan berita radio merupakan salah satu kegiatan pelatihan pengelolaan informasi buruh migran di Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik Cilacap (29-30 mei 2010). Kegiatan ini menjadi pengalaman menarik para peserta yang sebagian besar adalah calon dan mantan buruh migran di wilayah itu. http://buruhmigran.or.id/inspirasi/tahun/2010/bulan/05/tanggal/31/538/produksiaudio-untuk-informasi-buruh-migran.html

Ci Malang

Aktivis Perempuan Sukabumi Dilatih Jurnalistik CTC Mahnettik menggelar pelatihan Jurnalistik di Sekretariat Lembaga Penelitian Sosial dan Agama (LENSA) Sukabumi, (6-7/6/2010). Kegiatan ini diikuti oleh puluhan ibu-ibu yang merupakan kader Pusat Pemberdayaan Sumberdaya Wanita (PPSW) Pasoendan wilayah Sukabumi. http://buruhmigran.or.id/kliping/tahun/2010/bulan/06/t anggal/09/670/aktivis-perempuan-sukabumi-dilatihjurnalistik.html

Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Asean Foundation Dukung Pengembangan Ekonomi Mikro Buruh Migran Asean Foundation mendukung pengembangan ekonomi usaha kecil (mikro) lewat pelatihan keterampilan komputer. Jenis keterampilan yang diberikan mendukung para wiraswastawan usaha kecil bisa mengembangkan usahanya dengan cara manajemen modern. Paket aplikasi yang diajarkan adalah pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/07/tanggal/05/981/aseanfoundation-dukung-pengembangan-ekonomi-mikro-buruh-migran.html


03 | Jejak Kasus

Buruknya Penanganan

Asuransi TKI

Akhmad Fadli

Dok.Akhmad Fadli/PTK Mahnetik Cilacap

Kasus meninggalnya tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak hanya menyisakan duka bagi keluarganya, tetapi juga meninggalkan persoalan asuransi yang cukup pelik. Ketidaktahuan keluarga korban akan hak asuransi, menjadi peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan uang asuransi tersebut. Kasus klaim asurani Nadhiroh, warga Cipari Kabupaten Cilacap yang meninggal di Abu Dhabi tahun 2009 lalu sampai hari ini juga tidak selesai. Toni, keluarga Nadhiroh dan orang yang diberi wewenang untuk mengurus asuransi bahkan sudah merasa lelah pulang pergi Jakarta-Cilacap untuk mengurus asuransi tersebut. Tiap kali ia menanyakan klaim asuransi tersebut, Toni selalu mendapatkan jawaban "sedang diusahakan". �Asuransi TKI meninggal memang menyangkut nominal uang yang cukup besar, jadi seringkali membuat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun perusahaan asuransi enggan mencairkan hak asuransi tersebut," ungkap Khazam Bisry, Direktur Lakpesdam NU Cilacap. Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Kasus Nadhiroh menjadi kasus yang kontroversial dari segi pengurusan asuransi. Menurut Toni, Nadhiroh meninggal dua bulan setelah masa kontrak dua tahun habis. Sehingga perusahaan menyatakan masa asuransi sudah tidak berlaku pada waktu Nadhiroh meninggal. Hal itu yang selalu menjadi alasan pihak PPTKIS maupun perusahaan asuransi untuk tidak memenuhi hak atas asuransi tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah, pada waktu kontrak habis, niat Nadhiroh untuk pulang ke Indonesia selalu di larang oleh majikan. Ia tidak diperbolehkan pulang. Gajinya selama enam bulan pun belum dibayarkan. Kabar kematian Nadhiroh pun simpang siur. Kabar pertama yang disampaikan majikan, ia meninggal karena bunuh diri. Kemudian keluarganya mendapatkan penjelasan ulang bahwa Nadhiroh meninggal ketika berusaha kabur. Nadhiroh ditemukan polisi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri yang semestinya perlu dikaji ulang, karena proses pemulangan semestinya menjadi tanggung jawab PPTKIS. Sesuai Undang-undang No 39 tahun 2004 pasal 75 ayat 1 bahwa “Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di


04 | Jejak Kasus daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI�. Pada kasus di atas, terlihat sekali bahwa korban selalu menjadi pihak yang dirugikan. Baik dari segi pemulangan maupun klaim asuransi yang menjadi hak keluarga korban. Kasus tersebut adalah salah satu kasus asuransi yang belum juga selesai dalam rentang waktu hampir dua tahun. Pada bulan Juli lalu, kasus kematian Tenaga Kerja Indonesia asal Cilacap terjadi lagi di Singapura. Tri Sulastri, Warga Desa Gandrungmangu, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dikabarkan meninggal karena bunuh diri di luar tempatnya bekerja. Menurut penuturan pihak PPTKIS, Ia meninggal di garasi PT. Jack karena gantungdiri. PT. Jack sendiri bukanlah agen Tri sulastri ketika pertama ia di tempatkan bekerja. PT. Jack hanya rekanan majikan Tri Sulastri. Hak Asuransi keluarga Tri Sulastri di negara Singapura secara otomatis gugur, karena kematian yang disengaja tidak mendapatkan asuransi di Singapura. Sedangkan di Undang-undang asuransi Tenaga Kerja Indonesia, tidak ada pemisahan jenis kematian yang berhak mendapat klaim atau tidak. Seharusnya ahli waris keluarga Tri Sulastri masih mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan asuransi kematian dari perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yakni sebesar 40 juta sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009. Ketika pegiat PTK Mahnettik menelesuri perkembangan klaim asuransinya Tri Sulastri, pihak Disnakertrans Cilacap yang diwakili Bapak Sutiknyo mengatakan bahwa syarat dan dokumen atas klaim lengkap dan diterima. Adapun prosesnya masih diurus oleh PT. Arafah Bintang

Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Perkasa sebagai perusahaan yang memberangkatkan Tri Sulastri. PT. Bintang Arafah Perkasa cabang Cilacap yang sendiri yang di wakili oleh kepala Cabangnya Amah Nurhati mengatakan bahwa mereka masih berkoordinasi dengan PT. Mitra Sejahtera sebagai perusahaan asuransi yang menjamin Tri Sulatri untuk memproses uang jaminan asuransi tersebut. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat uang jaminan asuransi tersebut bisa turun. Saya sendiri tentu berharap selesai dengan cepat,� ungkap Wiwi, karyawan PT. Arafah yang membantu mengurus uang jaminan tersebut. Proses pencairan asuransi memang tidak mudah. Karena jumlah uang jaminan yang cukup banyak tersebut, tentu banyak juga yang berkepentingan. Walaupun sebenarnya mungkin bisa di selesaikan lebih cepat jika dokumennya sudah lengkap. Jika setiap TKI wajib mengasuransikan jiwanya sebesar Rp. 400.000,- tiap masa kontrak, kita bisa berhitung berapa jumlah uang yang masuk ke kantong perusahaan asuransi tersebut.

Nominal uang yang cukup besar, membuat PPTKIS maupun perusahaan asuransi enggan mencairkan hak asuransi TKI

"Bahkan kadang ada yang sampai dua tahun baru selesai lo mas," ungkap Sutiknyo Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnakertrans Kabupaten Cilacap. Kedua kasus asuransi tersebut hanyalah contoh dari buruknya sistem pelayanan dan jaminan bagi TKI. Di daerah lain tidak tertutup kemungkinan kasus serupa terjadi. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang mampu menekan perusahaan asuransi untuk segera mencairkan dana asuransi bagi TKI. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah seharusnya mampu membuat dan mengawasi sebuah sistem yang mempermudah kepengurusan asuransi TKI.

Akhmad Fadli Koordinator Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik Cilacap. Aktif dalam pengembangan media komunitas.


05 | Kajian

Memperjuangkan Buruh Migran

Melalui Teknologi Informasi Muhammad Irsyadul Ibad, Sy

Istilah “pahlawan devisa� yang melekat pada buruh migran Indonesia (BMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebuah ironi. Kepahlawanan BMI mampu menjadi penyumbang pendapatan negara selalu tidak sebanding dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Mengapa pemerintah paling patut disalahkan? Bagaimana pun, pemerintah adalah pemegang kendali kebijakan yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membuat layanan terpadu bagi kepentingan BMI.Namun, pemerintah tak kunjung menampakkan iktikad baik. Bahkan, sumbangan BMI senilai Rp 55,8 Trilyun (2006) dan meningkat menjadi 82,4 Trilyun (2008), tidak membuat pemerintah serius untuk memberikan layanan terbaik kepada BMI. Sejumlah kenyataan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah untuk melindungi dan melayani BMI. Buruknya pembelaan untuk BMI yang tertimpa masalah di luar negeri, jaminan keamanan BMI, lambannya penanganan kasus BMI, serta belum tersedianya sistem informasi BMI sebagai acuan pengetahuan BMI, kesemuanya hanya beberapa contoh ketidakseriusan pemerintah. Contoh lainnya tampak pada penanganan kasus BMI di Malaysia. Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak BMI dijawab oleh pemerintah dengan target Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

penempatan 200.000 orang BMI di Malaysia pada 2010. Lebih disesalkan lagi, pemerintah tidak menyiapkan sistem yang melindungi BMI di negeri jiran tersebut. Keseriusan pemerintah untuk menangani kasus BMI boleh disebut “angin-anginan�. Tanggapan pemerintah hanyalah upaya menanggapi media dalam bemtuk penjelasan pers dan janji. Pemerintah acapkali mengaku-aku telah berhasil mengatasi persoalanpersoalan tersebut. Namun, sesungguhnya pengakuan tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebagai contoh, Presiden SBY mengaku telah menjamin hak-hak BMI di Malaysia melalui kesepakatan dengan pemerintah tersebut belum lama ini. Pidato SBY tersebut dipandang sinis oleh banyak kalangan sebab sekedar omong kosong belaka. Pengakuan SBY bagi Rieke Diah Pitaloka,salah seorang Anggota DPR RI, tidak dapat dibuktikan.Hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai perubahan akta kesepakatan kedua belah negara. Sebaliknya, pemerintah gagal menangani kasus-kasus yang serupa dari waktu ke waktu, seperti kasus penganiayaan dan vonis kejahatan kepada BMI di luar negeri. Selain itu pemerintah tidak bisa menyediakan sistem informasi lengkap yang dibutuhkan oleh BMI. Keberadaan sistem informasi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang remeh temeh. Hal tersebut


06 | Kajian terkait dengan keselamatan warga negara. Ketidaksiapan sistem informasi tersebut mengancam keselamatan BMI di luar negeri. Selagi pemerintah belum mampu menyediakan sistem informasi, organisasi nonpemerintah harus berinisiatif untuk memulai pengelolaan informasi penting BMI. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit dengan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sejak 2009, Pusat Sumber Daya Buruh Migran Indonesia (PSD-BM) menyediakan sebuah layanan pusat bantuan (helpdesk) dalam jaringan (online). Pemerintah seharusnya mau berkaca dari pengalaman PSD-BM. Dengan kemampuan pendanaan yang cukup besar pemerintah sebenarnya mampu menyajikan pelbagai informasi dasar yang dibutuhkan oleh BMI dalam bentuk yang mudah dipahami oleh khalayak secara lebih luas. Dampaknya,BMI memiliki pengetahuan tepat guna untuk melindungi diri dari pelbagai kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka.

tidak kunjung mendorong pemerintah menyediakan layanan informasi. Buruknya lagi, pemerintah tidak bisa secara ketat mengawasi pengelolaan informasi BMI yang dikelola oleh PPTKIS. Kemiskinan informasi menempatkan BMI sebagai kelompok miskin secara sosial dan politik. BMI tidak memiliki kesempatan untuk berpendapat, juga tidak pernah mengetahui adanya kebijakan pemerintah yang menyangkut hak dan nasib mereka. Ketidaktahuan membuat BMI tidak bisa ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan atas nasib mereka. Sesuatu yang terus berkembang hanyalah dominasi atas BMI. Persoalan tersebut hanya bisa diatasi dengan sebuah pendekatan lengkap. Pemerintah dengan terbuka harus membangun sebuah sistem informasi dan pusat bantuan (helpdesk) berisi pelbagai informasi penting BMI. Penerapan kewajiban PPTKIS untuk menyediakan informasi juga harus diawasi.

Sebaliknya, BMI dan keluarga juga Pemerintah dengan terbuka harus membangun perlu mengenal pengetahuanData yang sebuah sistem informasi dan pusat bantuan pengetahuan yang dibutuhkan, dilansir (helpdesk) yang menyediakan beragam baik aspek ekonomi, hukum, Lembaga Kajian informasi yang dibutuhkan oleh BMI kesehatan, sosial, dan budaya. Pengembangan Mereka juga perlu membekali diri Sumberdaya Manusia dengan kemampuan untuk mengakses Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM-NU) Cilacap, menunjukkan pelbagai informasi tersebut secara cerdas dan kritis. banyak BMI tidak mengetahui alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat bekerja. Hal Perlunya Infomobilisasi Buruh Migran ini menunjukkan pemerintah tidak siap untuk melindungi BMI. Jika pemerintah beriktikad baik, selayaknya Kesadaran tentang pentingnya informasi perlu informasi-informasi mendasar tersebut diupayakan untuk diperkenalkan kepada BMI dan keluarga terkait. BMI menjadi pengetahuan wajib bagi BMI. Berbeda dengan perlu memahami persoalan pokoknya, yakni bahwa kenyataan, selain tidak bisa menyediakan pusat layanan kesenjangan informasi berkemungkinan memberikan informasi yang mudah diakses, pemerintah juga tidak persoalan bagi BMI dan keluarga. Keberaksaraan (literasi) dapat mengawasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja informasi memungkinkan BMI secara kritis meminta Indonesia Swasta(PPTKIS) secara maksimal. informasi kepada pihak terkait, mengelola dan melakukan pertukaran antar sesama BMI atau keluarga. Kesenjangan Informasi Lahirkan Diskriminasi Kesenjangan informasi pada BMI menjadi sebab situasi buruk yang menimpa BMI. BMI yang tidak mengetahui prosedur hukum, standar hak-hak dan kebudayaan negara tempat bekerja menjadi kelompok yang tidak berdaya dan lemah dalam situasi tertentu. Kesenjangan informasi tersebut patut dicurigai sebagai salah satu sebab kewenang-wenangan PPTKIS untuk memberikan layanan kepada BMI dan diskriminasi yang lain. Kemalasan pemerintah melanggengkan kemiskinan informasi pada BMI. Penerapan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Keberaksaraan informasi tersebut harus diperkenalkan dalam sebuah perencanaan yang tersusun (sistematis) berdasarkan kebutuhan BMI dan keluarga. Prinsip tersebut adalah intisari dari proses infomobilisasi buruh migran. Melalui infomobilisasi, BMI tidak hanya diarahkan untuk mengenali informasi yang diperlukan, tetapi juga untuk menciptakan informasi guna mendukung proses interaksi dan pertukaran pengetahuan antar BMI. Infomobilisasi mempersiapkan BMI untuk dapat mempergunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Hal tersebut mendukung penguatan kapasitas dan pengetahuan BMI. Melalui


07 | Kajian REKAM KAJIAN pendekatan yang partisipatif, BMI tidak menjadi kelompok pasif sebagai penerima informasi. BMI diharapkan mampu untuk mengkritisi dan mengelola informasi. BMI perlu mengelola informasidan pengetahuan secara mandiri.BMI lebih mengetahui persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Melalui pendekatan ini, BMI memiliki kesempatan untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi. Namun, sekali lagi, pemerintah tetap tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk menyediakan informasi-informasi penting seputar BMI. Belajar dari pengalaman Pusat sumberdaya Buruh Migran Indonesia (PSD-BM), proses infomobilisasi buruh migran sangat membantu proses pendidikan BMI dan keluarga. Selain itu, proses ini memungkinkan BMI secara aktif mengarusutamakan pelbagai persoalan yang dihadapi.Proses saling belajar antar sesama BMI menjadi salah satu titik tekan pada proses ini. Melalui portal www.buruhmigran.or.id BMI dalam jaringan PSD-BM dapat berinteraksi satu sama lain dalam pertukaran informasi. Portal ini memberikan akses sebesar-besarnya bagi BMI untuk menemukan informasi sekaligus selaku pembuat informasi. Portal ini juga menyediakan pelbagai panduan ringkas (tutorial) BMI, layanan pengaduan online dan melalui pesan singkat (SMS) yang memudahkan BMI melakukan pelaporan dalam pelbagai situasi. Portal ini juga ramah bagi pengguna.Ketersediaan panduan membuat BMI dengan kemampuan TIK terbatas dapat menggunakan potal ini ini. Lebih mudahnya lagi, portal ini dirancang untuk dapat diakses melalui telepon selular. BMI yang terbiasa mempergunakan telepon genggam atau dengan lebar pita data (bandwith) kecil tetap dapat mengakses portal tersebut. Sebagai catatan akhir, pengelolaan informasi memang tidak dapat menyelesaikan keseluruhan persoalan BMI. Tetapi, pendekatan memiliki kemungkinan menjadi sebuah pelengekap dalam upaya untuk memperbaiki pelayanan dan perlindungan BMI.

Aman Mengirim Uang dari Luar Negeri TKI yang hendak mengirimkan uang ke tanah air harus berhati-hati untuk memilih perusahaan jasa pengiriman uang. Pasalnya tidak semua penyelenggara jasa kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU) tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Bank Indonesia (BI) pihak yang berwenang dalam hal ini, menemukan sekitar 60 penyelenggara KUPU non-bank tidak mengantongi izin resmi. http://buruhmigran.or.id/panduan/tahun/2010/bulan/08/tang gal/30/1138/aman-mengirim-uang-dari-luar-negeri.html

Buruh Migran Harus Berani Ungkapkan Fakta Kunci Peristiwa kekerasan dan ketidakadilan acapkali menimpa buruh migran. Namun, mereka kuran mampu memberikan bukti-bukti kunci yang mendukung proses penuntutan. Apabila mereka mengalami peristiwa yang tidak mengenakkan selalu kalah di proses pengadilan. http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/09/tanggal /05/1197/buruh-migran-harus-berani-ungkapkan-faktakunci.html

Pewartaan Buruh Migran Sebagai Gerakan Sosial Mengapa buruh migran perlu bersentuhan dengan dunia pewartaan? Permasalahan buruh migran sangat rumit sehingga mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan pewartaan untuk mengurai lingkaran setan yang membelenggu mereka. http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal /05/1204/pewartaan-buruh-migran-sebagai-gerakan-sosial.html

Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010


08 | Kajian

Bijak Mengelola

Keuangan Muhammad Ali Usman

Masalah keuangan sering kali menjadi persoalan utama di dalam sebuah keluarga. Sumber persoalannya bukan pada besaran penghasilan, melainkan pada kebiasaan yang salah dalam mengelola keuangan. Kita tidak jarang mendapati sahabat atau orang terdekat kita yang mengeluhkan kekurangan uang, padahal gajinya lima kali lipat lebih besar dibanding gaji kita. Pun demikian, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI; buruh migran) dan para keluarga TKI juga mengalami hal yang sama. Mereka sering kali “kebobolan” dalam pengelolaan keuangan. Banyak cerita yang terjadi, misalnya ada seorang TKI yang telah bekerja bertahuntahun di luar negeri dengan gaji yang sangat besar. Akan tetapi, setelah berhenti menjadi TKI dan kembali ke kampung halamannya, dia tidak mempunyai tabungan dana sama sekali. Hasil kerja di luar negeri bertahuntahun pun habis tanpa bekas. Untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, dibutuhkan perencanaan khusus. Oleh karena itu, ada delapan langkah yang harus dilakukan agar kita dapat bijak dalam mengelola keuangan keluarga: Pertama, datalah semua bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan Anda. Misalnya, dalam sebulan Anda mendapatkan pemasukan dari mana saja: gaji bulanan dan keuntungan bisnis. Pengeluaran: tagihan listrik, telephone, biaya sekolah anak, belanja harian dan bulanan, serta untuk membayar angsuran kredit. Kedua, susun rencana keuangan atau anggaran (misalnya) bulanan. Buatlah daftar rencana keuangan yang realistis. Perencanaan keuangan yang realistis akan membantu Anda bersikap objektif dan menghindari pengeluaran yang berlebihan serta tidak terukur. Ketiga, bedakan antara pengertian “butuh” dan “ingin”. Sering kali kita membelanjakan uang untuk hal yang tidak terlalu penting, atau hanya karena didorong keinginan, bukan atas kebutuhan riil. Biasakan diri Anda Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

menulis daftar item yang harus dibeli sebelum pergi berbelanja. Pisahkan antara daftar belanja berdasarkan “kebutuhan” dan “keinginan”. Di sini, sekali lagi, Anda harus mengecek ulang daftar belanja yang harus dibeli dan tidak. Keempat, hindari kebiasaan berhutang. Godaan berbelanja memang sangat besar, namun bukan berarti mengesahkan Anda untuk berkredit. Tumbuhkan kebiasaan mengelola keuangan yang sehat, hal itu dimulai dari yang sederhana, seperti tidak memiliki hutang konsumtif. Kelima, kurangi belanja konsumtif. Membahagiakan diri sendiri kadang juga perlu, tetapi bukan berarti harus dilakukan setiap waktu. Keenam, tetapkan rencana keuangan jangka panjang. Susunlah target keuangan yang ingin Anda raih bersama keluarga. Tetapkan tujuan khusus, realistis, terukur, dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini akan membantu Anda merancang keuangan. Misalnya, dalam waktu satu tahun ke depan Anda harus menyiapkan dana sejumlah tertentu untuk keperluan biaya sekolah anak; atau dalam waktu 3 tahun harus mempunyai dana sejumlah tertentu untuk membeli rumah. Ketujuh, menabung. Ubah kebiasaan dan pola pikir. Segera setelah menerima gaji (mendapatkan pemasukan uang), sisihkan untuk tabungan dengan jumlah yang telah Anda rencanakan sesuai tujuan keuangan keluarga Anda. Kedelapan, berinvestasilah. Tentu kita tidak dapat hanya mengandalkan gaji bulanan, padahal kebutuhan keluarga semakin besar. Untuk itu, Anda perlu memikirkan menginvestasikan dana Anda yang terparkir di bank (atau di rumah). Yang harus menjadi catatan, pahamilah semua seluk-beluk bidang usaha yang akan Anda jadikan tempat investasi.


Pemberdayaan

Sumber: edukasi.kompasiana.com

09 | Inspirasi

Ekonomi Buruh Migran Muhammad Ali Usman

DI TENGAH meningkatnya angka pengangguran dan lesunya perekonomian global, muncul banyak kekhawatiran pada ketahanan perekonomian masyarakat. Belum lagi ditambah oleh lemahnya tanggung jawab dan minimnya keberpihakan pemerintah pada ranah ekonomi kerakyatan. Meskipun begitu, bukan berarti masyarakat harus pasrah serta menerima apa pun yang terjadi tanpa bertindak sama sekali. Saat ini, masyarakat sudah banyak yang kreatif dan mandiri. Mereka tidak lagi banyak menggantungkan nasibnya pada program-program pemerintah. Salah satunya adalah Lily Purwani. Salah seorang mantan buruh migran. Sejak 11 Juni 2008, ia bersama para buruh migran lain di Kab. Banyumas menginisiasi pendirian Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan yang diberi nama Seruni. Lembaga ini mempunyai banyak program. Selain program pendampingan (konseling) terhadap buruh migran perempuan, calon, mantan, dan keluarga buruh migran, Seruni juga mempunyai program pemberdayaan ekonomi buruh migran. Inisiasi ekonomi dari bawah ini sangat penting, mengingat angka pengangguran saat ini sekitar 23 juta, sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 32 juta dari total jumlah 238 juta orang penduduk Indonesia. Melihat banyaknya jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di daerahnya, pada bulan April 2010, Seruni berinisiatif mengumpulkan 25 mantan buruh migran se-Kabupaten Banyumas dan sekitarnya di Desa Datar, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas. Para mantan buruh migran yang mayoritas belum mempunyai pekerjaan lagi ini akhirnya diberi pelatihan membuat seni kerajinan tangan (handy craft). Untuk Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

memberikan kemampuan keterampilan secara maksimal, Seruni sengaja mendatangkan secara khusus seorang perajin asal Yogyakarta yang telah mempunyai banyak pengalaman di dunia seni kerajinan. Pelatihan keterampilan ini merupakan bagian dari program pemberdayakan ekonomi para mantan buruh migran. Sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Seruni, Narsidah (32), “kegiatan ekonomi ini akan mendorong para buruh migran untuk lebih produktif. Sebenarnya, pilihan mereka untuk bekerja di luar negeri lebih dikarenakan oleh langkanya lapangan pekerjaan di daerah asal. Saya yakin, jika ada usaha yang produktif dan menghasilkan, mereka dapat mengurungkan niatnya.� Setelah empat bulan berjalan, program pemberdayaan ekonomi ini pun sudah dapat dilihat hasilnya. Berbagai macam produk kerajinan telah dihasilkan oleh tangantangan kreatif para mantan buruh migran tersebut. Mereka sudah sangat mahir membuat berbagai barang kerajinan, di antaranya gantungan kunci berbagai macam bentuk, dompet, kuncir rambut, kotak tissue, dan frame. Semua produk ini berasal bahan daur ulang hasil limbah rumah tangga, antara lain: kain perca, kertas bekas, daundaunan, pelepah pisang, dan serbuk kayu. Dalam meningkatkan kualitas produk, baik bahan maupun model (desain), mereka biasa melakukan survei pasar untuk


10 | Inspirasi Dengan aktivitas ini, kita berharap para anggota dapat memperoleh pemasukan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga,” kata Lily Purwani Ketua Seruni. Bahkan Lily pun mempersilakan kepada siapa saja yang ingin bekerja sama dalam hal pemasaran untuk langsung datang ke toko atau workshop art-nya di Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Kab. Banyumas.

Kerajinan Kain Flanel Karya Pegiat Seruni

melihat produk yang sedang tren di pasaran. Selain itu, mereka juga sering melakukan kreasi sendiri, atau melihat produk-produk kerajinan di internet. Mereka sudah sangat akrab dengan teknologi komputer dan internet karena pihak Seruni telah menyediakannya secara gratis melalui Program Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik.

Program pemberdayaan ekonomi buruh migran ini merupakan bagian dari pengembangan industri kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Sebenarnya, Indonesia sangat kaya sumber daya ekonomi yang berbasiskan kreativitas anak bangsa. Dengan kecerdasan dan kekayaan intelektual, potensi ekonomi kita sangatlah besar. Apa yang dikembangkan oleh Seruni merupakan kreativitas berbasis seni (artistic based). Andai pemerintah mau serius melirik potensi ini, akan ada jutaan orang yang dapat diberdayakan. Menurut data departemen perdagangan, ada sekitar 1,5 juta usaha kecil dan menengah kreatif di Indonesia yang menyerap 4,5 juta tenaga kerja. Fakta ini menunjukkan betapa besarnya potensi industri kreatif jika dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat.

Produk-produk Seruni ini sudah merambah hingga ke luar propinsi, salah satunya Yogyakarta. Dalam waktu yang tidak lama, produk-produk ini akan dipasarkan ke seluruh Indonesia, khususnya Bali. Di sini, setiap anggota mempunyai hak untuk menjadi marketing. “Sekarang kita mulai mengembangkan sisi pemberdayaan ekonomi.

Muhammad Ali Usman Pegiat Yayasan Infest Yogyakarta

PROFIL USAHA

Sale Kripik Madu Khas Cilacap Bayangkan, manisnya sale pisang dipadu dengan renyahnya kripik pisang yang tipis. Sungguh cemilan mengundang selera. Ini bukan impian belaka. Dengan memadukan teknik pembuatan kedua produk tersebut, kini hadir makanan khas yang begitu lezat dan nikmat dengan label Sale Kripik Madu. Layaknya namanya, kripik sale madu memiliki rasa yang begitu manis khas pisang masak digoreng. Renyahnya makanan bersal dari teknik irisan yang serupa dengan teknik pembuatan seriping pisang. “Sebenarnya, Kripik Sale Madu memiliki ide dasar memadukan renyahnya seriping pisang dan manisnya sale,” kata Mahbub (33), perajin kripik sale madu. Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

Menurut bapak dua anak ini, sale jenis ini masih sedikit pengrajinnya. Alhasil pasar pun masih terbuka luas. Dia mengaku mengalami kenaikan omset berlipat-lipat. Dalam sehari dia mengaku bisa memproduksi hingga 150 kilogram. “Harga grosir perkilogram saya jual dengan harga Rp 13 ribu. Yang sudah dikemas 250 gram saya jual dengan harga Rp 3500,” jelasnya. Itu berarti dalam sehari omsetnya sekitar Rp 200 ribu. Ini sungguh berbeda dengan omset saat dia masih memproduksi sale biasa. Dalam sehari paling banter omsetnya hanya Rp 50 ribu. (Akhmad Fadli)


11 | Panduan

Pengetahuan Praktis Bagi Buruh Migran Paguyuban Peduli Buruh Migran “Seruni�

Faktor ekonomi menjadi alasan utama untuk bekerja ke luar negeri atau menjadi buruh migran. Kemiskinan yang ada didaerah asalnya menjadi faktor pendorong bagi banyak perempuan dan laki-laki, alasan utama bekerja ke luar negeri adalah kurangnya peluang untuk mendapatkan penghasilan ditanah air, sementara itu di luar negeri ada peluang untuk mendapat penghasilan yang lebih besar dari pada didalam negeri. Karena masih adanya ketidaksetaraan jender (perlakuan yang tidak adil antara perempuan dan lakilaki) baik sejak jaman dulu maupun sekarang, untuk masalah pekerjaan perempuan mempunyai sedikit kesempatan kerja jika di bandingkan dengan laki-laki. Bagi perempuan yang sudah menikah, bekerja keluar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, terlebih lagi bila ia adalah tulang punggung keluarga. Bagi perempuan yang belum menikah, alasan bekerja keluar negeri adalah untuk menyenangkan orang tua, atau membantu saudaranya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan bertambahnya jumlah buruh migran setiap tahunnya maka informasi mengenai cara bermigrasi yang aman (save migration) merupakan faktor yang sangat penting bagi calon buruh migran dan anggota keluarganya karena dapat mendukung kesuksesan saat bekerja di luar negeri serta buruh migran dapat mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi. Berikut adalah tahapan yang hendaknya dilakukan oleh calon buruh migran ketika akan bekerja di luar negeri:

TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN Yang perlu dilakukan: 1. Menentukan alasan Bekerja ke Luar Negeri 2. Membandingkan Bekerja / Berusaha di Dalam Negeri dan di Luar Negeri 3. Mencari informasi Proses Migrasi dan Bahaya– bahayanya 4. Menimbang keuntungan dan Kerugiannya 5. Menanyakan Informasi tentang bekerja di luar negeri pada teman yang sudah berpengalaman bekerja keluar negeri, saudara atau Dinsosnakertrans setempat 6. Waspadai Sponsor/Calo PPTKIS yang Nakal sekalipun itu adalah saudara Anda.

Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010

TAHAP PRAPENEMPATAN Yang perlu dilakukan: 1. Usahakanlah memakai jasa sponsor/petugas lapangan (yang sudah dikenal (warga setempat dan jelas alamatnya) yang memiliki surat tugas dan izin perekrutan dari Dinsosnakertrans setempat. 2. Carilah informasi tentang latar belakang sponsor/calo 3. Sebaiknya tidak memilih sponsor/calo dari teman atau saudara, karena kedekatan hubungan ini membuat buruh migran segan untuk bertanya panjang lebar dan menuntut pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tidak diinginkan 4. Pastika sponsor/calo tidak melakukan pelecehan seksual (misal : mencolek, meraba atau menggerayangi bagian tubuh manapun) 5. Pastikan calon buruh migran tidak dilemparkan ke sponsor/calo lain. 6. Anda dapat mendatangi kantor Dinsosnakertrans setempat untuk meminta rekomendasi PPTKIS yang bertanggung jawab 7. Lakukan tes kesehatan/medical check up terlebih dahulu sebelum Anda ditampung oleh PPTKIS

TAHAP KELENGKAPAN DOKUMEN Yang perlu dilakukan: 1. Pastikan kelengkapan dokumen Anda a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Akta Kelahiran Surat Keterangan Kenal Lahir c. Surat Keterangan Sehat d. Surat Perjanjian Penempatan TKI e. Ijasah Pedidikan Terakhir f. Izin Orang Tua / Suami / Istri g. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Banyumas h. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) i. Sertifikat Lulus Uji Kompetensi (LUK) j. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Kerja) k. Paspor dan Visa Kerja 2. Setiap buruh migran (TKI) wajib diikut sertakan dalam Program Perlindungan buruh migran Indonesia melalui Asuransi. Asuransi meliputi masa pra penempatan, selama bekerja dan purnapenempatan. 3. Copy semua dokumen dan berikan pada keluarga dirumah dan simpan ditempat yang aman 4. Pastikan tidak ada pemalsuan data pada dokumen Anda. 5. Baca dan Pahami isi Kontrak Kerja


12 | Panduan TAHAP PENAMPUNGAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN Yang perlu dilakukan: 1. Pastikan PPTKIS yang menampung calon buruh migran mempunyai job order 2. Saat di penampungan calon buruh migran wajib mendapatkan pelatihan sesuai standarisasi yang ada meliputi: pelatihan bahasa negara tujuan, ketrampilan (cara bekerja), pengetahuan adat istiadat dan budaya negera tujuan, peraturan ketenaga kerjaan di Indonesia dan di negara tujuan, serta informasi tentang hak-hak buruh migran. 3. Pada saat ditampung calon buruh migran tidak boleh dipekerjakan di luar PT (di PKL-kan) 4. Bila anda seorang pelayan, pekerja rumah tangga atau buruh pabrik, mintalah surat kontrak kerja, teliti dan pahami isinya, apakah sudah mengandung hak-hak seperti besarnya gaji atau tunjangan lain seperti hari libur, persyaratan dan kewajiban sesuai peraturan di negara setempat, jenis pekerjaan serta alamat jelas dari majikan yang mempekerjakan anda. 5. Saat anda menandatangani perjanjian/kontrak kerja harus di baca dengan teliti dan pahami isinya, tanyakan pada petugas jika ada hal yang tidak dipahami. 6. Mintalah salinan dari setiap surat yang anda tandatangani 7.Jangan biarkan PPTKIS/sponsor/calo/orang lain memalsukan identitas anda 8. Jangan pernah mau untuk menandatangani kertas kosong atau tulisan yang isinya anda tidak mengerti

TAHAP KERJA Yang perlu dilakukan: 1. Beradaptasi dengan situasi dan kondisi bekerja di negara tujuan 2. Berkomunikasi dengan baik 3. Melakukan negoisasi / lobby

TAHAP PEMBERANGKATAN

TAHAP KEPULANGAN Yang perlu dilakukan: 1. Pastikan Gaji anda sudah dibayar penuh oleh majikan. Jika gaji anda belum dibayar uruslah terlebih dahulu sebelum pulang ke Indonesia, bila perlu mintalah bantuan pada kantor ketenaga kerjaan atau Depnaker setempat, Perwakilan Indonesia atau lembaga yang dapat membantu. 2. Kirimkanlah gaji anda sebelum pulang dan bawalah uang secukupnya untuk biaya transport sampai dirumah. 3. Jangan bawa barang berlebihan, jika barang terlalu banyak baiknya anda mengirimkan terlebih dulu. 4.Jika anda pulang dalam kondisi bermasalah (misalnya PHK, Sakit, gaji belum dibayar, mendapatkan kekerasan, dll) laporkanlah pada polisi atau POS pengaduan di bandara dan mintalah bantuan. Selanjutnya laporkan ke Dinsosnakertrans setempat untuk mendapat penyelesaian. 5. Laporkan kepada aparat setempat jika mengalami masalah kepulangan

Yang perlu dilakukan: 1. Pastikan anda sudah diikutkan asuransi 2. Pemberangkatan ke Negara tujuan menggunakan pesawat 3. Cek Visa anda, visa adalah selembar kertas atau stempel khusus didalam paspor, yang merupakan tanda anda diijinkan masuk ke suatu negara dengan visa kerja. Jika PPTKIS menguruskan visa turis untuk anda, maka BERHATI – HATILAH, karena agen atau PPTKIS menggunakan jalur yang tidak sah secara hukum dan Anda masuk kategori buruh migran ilegal.

TAHAP SETELAH TIBA DI KAMPUNG HALAMAN Yang perlu dilakukan: 1. Gunakan hasil kerja secara produktif 2. Mulailah sebuah usaha untuk masa depan 3. Kembangkanlah potensi diri Anda melalui pengalaman yang telah didapat dari menjadi buruh migran 4. Bergabunglah dengan organisasi buruh migran untuk saling berbagi pengalaman

“Apabila buruh migran memiliki pengetahuan dan keterampilan pewartaan, mereka bisa membuat laporan dan mengumpulkan bukti (fact) pendukung. Mereka bisa terlibat mengoreksi kebijakan dan menunjukkan adanya kesalahan atau ketidakberesan.� Yossy Suparyo, Koordinator Pusat Sumber Daya Buruh Migran

Belajar, Berbagi, Melindungi! Warta Buruh Migran | Edisi ke 1 | September 2010