MENGGUGAT PASAL-PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
di berbagai negara, termasuk negara miskin seperti Ghana, Ukraina dan Srilanka, telah menunjukkan hal itu. Di negara-negara itu, penghapusan ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik tidak mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran nama baik, secara kualitatif maupun kuantitatif. Di berbagai negara lain, pasal pencemaran nama baik tidak menarik bagi penuntut umum. Pasalnya, ketentuan itu menuntut adanya pembuktian bahwa hal yang dituduhkan salah, dan bukti bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menyakiti seseorang. Sehingga, sangat sulit bagi penuntut untuk membuktikan kesengajaan melakukan perbuatan itu.44
E. Mahkamah Konstitusi
Konstitusi
sebagai
Penafsir
Tertinggi
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu instrumen demokrasi di Indonesia dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 (2001). Ide dasar pembentukan MK adalah untuk mempertegas faham konstitusionalisme dimana setiap kekuasaan politik memilik batas kewenangan. Dalam sistem katatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution). Selain itu, MK juga berperan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (the protection of human rights) dan mengawal pelaksanaan demokrasi (the guardian of democracy) dalam kerangka negara hukum (the rule of law). Berdasarkan ketentuan UUD 1945, MK merupakan institusi tertinggi dan terakhir dalam menafsir konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD.45 Melalui putusan-putusannya, lembaga ini menjadi institusi yang sangat powerful dan menentukan berbagai aspek dalam bernegara. Putusan MK selalu membawa implikasi luas dan significant baik terhadap lembaga negara maupun bagi warga negara. Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, MK akan selalu terlibat dengan ruang penafsiran. Penafsiran atas suatu teks konstitusi merupakan suatu aktivitas yang niscaya dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan 44 Ibid., 45 Dianggap tertinggi dan terakhir, karena pada dasarnya setiap lembaga Negara, bahkan
masyarakat pada umumnya memiliki hak menafsirkan konstitusi. Tetapi penafsiran yang dapat diterima secara final adalah penafsiran Mahkamah Konstiusi.
29