BRTI: Eksistensi Setengah Hati — 163
Berdasarkan gambar di atas, BRTI berada dalam garis koordinatif dengan nama Komite Regulasi dan Komunikasi. Badan ini mempunyai garis koordinasi dengan Direktorat Jendral Pos dan Te lekomunikasi sebagaimana tampak dalam garis putus-putus sebagai penunjuk garis koordinatif. Sementara itu, ia wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri Kominfo. Jika kita perhatikan, maka lembaga ini sepertinya bersifat otonom dari kementerian karena tiadanya garis komando sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 3.
Problem Eksistensi Sebuah badan publik yang hadir dalam sistem demokrasi, secara ideal, eksistensinya merupakan amanat undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat. Namun, justru di sinilah letak problem eksistensi BRTI karena kurang mempunyai dasar kuat sebagai badan publik yang mengemban mandat rakyat. Selama ini, pihak BRTI sendiri mengaku bahwa landasan hukum keberadaannya adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebagaimana dikatakan oleh Gatot Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, dasar hukum utama keberadaan BRTI adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, khususnya Pasal 4 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi. Kemudian, ayat (2) pasal tersebut mengatakan bahwa dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global. Demikian pula, acuan hukum lainnya seperti pada Pasal 5 undangundang yang sama yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat; (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be