sengketa pendirian GKI Taman Yasmin di Bogor. Pemerintah Kota Bogor telah beberapa kali mengambil tindakan yang tidak akuntabel secara hukum. Pertama, tindakan Sekretaris Daerah Kota Bogor pada 11 Oktober 2006 yang memberi opsi kepada pihak GKI Yasmin untuk memindahkan lokasi gereja karena adanya protes dari sekelompok warga kepada Wali Kota agar pembangunan gereja dihentikan; Kedua, sikap Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada awal Februari 2008 yang menerbitkan Surat Pembekuan IMB yang telah dikeluarkan juga setelah munculnya gelombang demonstrasi dan tekanan dari beberapa tokoh Islam ke Wali Kota Bogor. Selanjutnya yang ketiga, sikap Wali Kota Bogor Diani Budiarto yang menerbitkan Surat Pembatalan Rekomendasi kepada GKI Yasmin karena adanya keberatan dan protes kepada Wali Kota terkait rencana pembangunan GKI Yasmin; Keempat, tindakan Satpol PP Kota Bogor pada 10April 2010 yang memasang gembok dan papan segel di gerbang bangunan GKI Yasmin;200 Kelima, tindakan Wali Kota Bogor menerbitkan Surat Pembekuan IMB GKI Yasmin pada 11 Maret 2011, meskipun Mahkamah Agung telah menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kota Bogor terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Bandung yang membatalkan surat Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor pada awal Februari 2008 tentang Pembekuan IMB GKI Yasmin;201 Keenam, sikap Wali Kota Bogor yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman pada 18 Juli 2011 yang meminta Wali Kota mencabut Surat Pembekuan IMB 11 Maret 2011 dengan alasan melawan hukum dan maladministrasi.202 Demikian halnya dalam Kasus Gereja HKBP Filadelfia, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah berkali-kali melakukan tindakan yang tidak akuntabel secara hukum. Pertama, tindakan Bupati Bekasi pada 31 Januari 2009 yang menerbitkan surat penghentian kegiatan pembangunan gereja dan kegiatan ibadah di lokasi gereja. 200
Victor Silaen, Bertahan di Bumi..., 37-41.
201
Victor Silaen, Bertahan di Bumi..., 44.
202
Victor Silaen, Bertahan di Bumi..., 51.
167