Page 1

ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Lampung Selatan)

OLEH TIARA TSANI H14060423

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010


PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN

SEBAGAI

SKRIPSI

ATAU

KARYA

ILMIAH

PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor,

Juli 2010

Tiara Tsani H14060423


RINGKASAN

TIARA TSANI. Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Lampung Selatan). Dibimbing oleh IRFAN SYAUQI BEIK.

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu dari tiga jalur strategi utama pembangunan saat ini. Pada tahun 2008 sebanyak 15,42 persen atau 34,96 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan persentase terbesar berada di wilayah perdesaan. Salah satu upaya pemerintah pada masa Orde Baru adalah dengan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini diharapkan agar teori Trickle-Down Effect dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Akan tetapi, yang terjadi adalah kesenjangan pendapatan di masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Apabila ini dibiarkan akan menghambat prospek penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan tinggi adalah Provinsi Lampung yang basis utama perekonomiannya adalah sektor pertanian. Pada tahun 2005, Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi ketiga di Indonesia yaitu 0,311. Selain itu, provinsi Lampung juga merupakan provinsi dengan persentase dan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu 20,93 persen atau 1,60 juta. Lampung Selatan adalah Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 351.200 jiwa. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan perlu suatu gerakan nyata yang mampu memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan daripada hanya menunggu pembagian kue pertumbuhan ekonomi. Gerakan nyata tersebut diantaranya adalah pendayagunaan zakat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendistribusian zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dengan mengambil studi kasus di BAZDA Lampung Selatan dan menggunakan data tahun 2009. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada 120 responden yang terdiri dari 80 mustahik dan 40 muzakki. Data sekunder berupa garis kemiskinan diperoleh dari BPS dan literatur pendukung. Metode yang digunakan adalah pengujian t-statistik untuk mengetahui apakah pemberian zakat berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan mustahik atau tidak. Setelah itu dilakukan analisis indikator kemiskinan mustahik dengan menggunakan Headcount Ratio index (H) untuk mengetahui insiden kemiskinan, Poverty Gap Ratio (P1) dan Income Gap Ratio (I) untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan, dan Sen Index of Poverty (P2) serta FGT Index (P3) untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan. Analisis kesenjangan pendapatan menggunakan data seluruh responden yaitu mustahik dan muzakki yang dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan Indeks Gini yang didasari oleh Kurva Lorenz.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5 persen, pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan keluarga mustahik. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZDA Lampung Selatan mampu mengurangi beban kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Insiden kemiskinan (jumlah keluarga miskin) berkurang sebesar 18,6 persen setelah pendistribusian zakat dilakukan. Selain itu, dari aspek kedalaman kemiskinan, kesenjangan kemiskinan (P1) menurun dari Rp205.632,25 menjadi Rp166.421,78, dan indeks kesenjangan pendapatan (I) turun dari 0,288 menjadi 0,233. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat dapat memperbaiki distribusi pendapatan di antara keluarga miskin yang ditandai dengan menurunnya nilai Indeks Sen dari 0,194 menjadi 0,131 dan Indeks FGT yang menurun dari 0,054 menjadi 0,030. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa zakat tidak hanya dapat menurunkan beban kemiskinan para mustahik tetapi juga mampu memperbaiki distribusi pendapatan diantara mustahik dan muzakki. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Gini yang menurun dari 0,638 menjadi 0,625 dan rasio Kuznets yang menurun dari 16,7 menjadi 14,4.


ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Lampung Selatan)

Oleh Tiara Tsani H14060423

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2010


Judul Skripsi

: Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Lampung Selatan)

Nama

: Tiara Tsani

NIM

: H14060423

Menyetujui, Dosen Pembimbing,

Irfan Syauqi Beik, Ph.D NIP. 19790422 200604 1 002

Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, M.Ec NIP.19641022 198903 1 003

Tanggal Lulus :


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, Berkat kuasa dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS DAMPAK DISTRIBUSI

ZAKAT

TERHADAP

TINGKAT

KEMISKINAN

DAN

KESENJANGAN PENDAPATAN (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh BAZDA Lampung Selatan)”. Skripsi ini merupakan karya ilmiah akhir penulis yang membahas mengenai dampak distribusi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lampung Selatan. Penulis sangat berharap karya tulis ini dapat menumbuhkan kesadaran dan semangat berbagi melalui implementasi zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Penyusunan skripsi ini dapat selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1.

Bapak Irfan Syauqi Beik, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

2.

Bapak Ir. Idqan Fahmi, M.Ec dan Bapak Tony Irawan, M.App.Ec selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran dan kritikan yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.

3.

Para dosen, staf dan seluruh civitas akademika Departemen Ilmu Ekonomi FEM-IPB yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menjalani studi di Departemen Ilmu Ekonomi.


4.

Bapak Rusli Hannan, SE, MM selaku ketua BAZDA Lampung Selatan dan keluarga besar BAZDA Lampung Selatan.

5.

Ayahanda Drs. Damsyi, MH dan Ibunda Nurul Asmi, S.Pd yang telah membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta Ta’nin, Uqa, abang Zefa, dan Ady Wibowo yang menjadi sumber semangat bagi penulis.

6.

Sahabatku Five Sisters (Ena, Yuli, Cici, dan Nda), Yuni, Rina, Era, Maryati yang saling mendukung, kemudian teman-teman di Pondok Dewi dan Wisma Shinta serta sahabat-sahabat terbaik di SES-C atas keceriaan dan kebersamaannya.

7.

Teman satu bimbingan skripsi, Nia dan Anri yang selalu berbagi ilmu dan saling menguatkan.

8.

Teman-teman Ilmu Ekonomi angkatan 43 dan semua pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bogor, Juli 2010

Tiara Tsani H14060423


RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tiara Tsani lahir pada tanggal 25 November 1988 di Kefamenanu, sebuah kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis anak ke-2 dari empat bersaudara, dari pasangan Drs. Damsyi, M.H dan Nurul Asmi, S.Pd. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SD Negeri 2 Kalianda, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMA Negeri 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis masuk IPB melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Sharia Economics Student Club (SES-C) sebagai Bendahara I selama dua periode.


DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ...........................................................................................

iv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

vi

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................

viii

I.

II.

PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1

Latar Belakang ..............................................................................

1

1.2

Perumusan Masalah.......................................................................

4

1.3

Tujuan Penelitian ...........................................................................

6

1.4

Manfaat Penelitian.........................................................................

6

1.5

Ruang Lingkup ..............................................................................

7

TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................

8

2.1

Konsep Kemiskinan ......................................................................

8

2.1.1 Kemiskinan Relatif ............................................................

8

2.1.2 Kemiskinan Absolut ..........................................................

9

2.1.3 Kemiskinan Struktural .......................................................

10

2.1.4 Kemiskinan Kultural .........................................................

11

Ukuran Kemiskinan.......................................................................

11

2.2.1 Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran ................................

12

2.2.2 Pendekatan Kesejahteraan Keluarga .................................

13

2.3

Konsep dan Ukuran Kesenjangan Pendapatan ..............................

15

2.4

Hubungan Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan .............................................................

17

2.5

Konsep dan Pengertian Zakat ........................................................

19

2.6

Pendayagunaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi .......

21

2.7

Tinjauan Penelitian Terdahulu ......................................................

23

2.8

Kerangka Pemikiran ......................................................................

25

2.9

Hipotesis ........................................................................................

27

2.2


III.

IV.

METODE PENELITIAN .......................................................................

28

3.1

Waktu dan Lokasi Penelitian.........................................................

28

3.2

Jenis dan Sumber Data ..................................................................

28

3.3

Sampel Penelitian ..........................................................................

28

3.4

Metode Analisis Data ....................................................................

29

3.4.1 Uji T-Statistik ....................................................................

30

3.4.2 Indikator Kemiskinan ........................................................

31

3.4.2.1 Headcount Ratio Index (H) .................................

31

3.4.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan ...........................

32

3.4.2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan............................

33

3.4.3 Indikator Kesenjangan Pendapatan ...................................

34

3.4.3.1 Kurva Lorenz.......................................................

34

3.4.3.2 Indeks Gini ..........................................................

36

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN...............................

37

4.1

Gambaran Umum Lampung Selatan .............................................

37

4.1.1 Geografi .............................................................................

37

4.1.2 Demografi ..........................................................................

39

4.1.3 Latar Belakang Ekonomi ...................................................

44

4.1.4 Potensi Zakat Kabupaten Lampung Selatan ......................

45

Gambaran Umum BAZDA Lampung Selatan ..............................

46

4.2.1 Profil BAZDA Lampung Selatan ......................................

46

4.2.2 Pendayagunaan Zakat BAZDA Lampung Selatan ............

49

HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................................

51

5.1

Demografi Responden ...................................................................

51

5.2

Dampak Distribusi Zakat ..............................................................

52

5.2.1 Dampak Distribusi Zakat Terhadap Beban Kemiskinan ...

53

5.2.2 Dampak Distribusi Zakat Terhadap Kesenjangan Pendapatan.........................................................................

56

5.2.3 Kepekaan Kelompok Keluarga .........................................

60

5.2.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin .................................

60

5.2.3.2 Berdasarkan Usia.................................................

64

4.2

V.


5.2.3.3 Berdasarkan Status Pernikahan ...........................

67

5.2.3.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................

71

5.2.3.5 Berdasarkan Jenis Pekerjaan ...............................

76

5.2.3.6 Berdasarkan Besar Ukuran Keluarga ..................

82

5.2.3.7 Berdasarkan Wilayah ..........................................

85

KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................................

89

6.1

Kesimpulan....................................................................................

89

6.2

Saran ..............................................................................................

90

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................

93

LAMPIRAN .....................................................................................................

96

VI.


iv

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman 1.1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Indonesia, 1999-2008 ............................................. 2 4.1.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan Tahun 2008 ................... 40

4.2.

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008................................. 41

4.3.

Banyaknya Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 43

4.4.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2008 Atas Dasar Harga Konstan 2000................ 44

4.5.

Estimasi Potensi Zakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008‌.. 46

5.1.

Variabel Demografi Responden ............................................................ 50

5.2.

Indeks Kemiskinan Mustahik Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat.. ................................................................................................... 54

5.3.

Ukuran Distribusi Pendapatan Rumah Tangga per Bulan Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Menurut Kelas Kuantil .......................... 56

5.4.

Indikator Kemiskinan Menurut Jenis Kelamin ..................................... 61

5.5.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Keluarga ............................................................ 62

5.6.

Indikator Kemiskinan Menurut Usia .................................................... 64

5.7.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Usia Kepala Keluarga ........................................................................... 64

5.8.

Indikator Kemiskinan Menurut Status Pernikahan ............................... 68

5.9.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Status Pernikahan Kepala Keluarga ...................................................... 69

5.10.

Indikator Kemiskinan Menurut Tingkat Pendidikan .............................. 71


v

5.11.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga ..................................................... 73

5.12.

Indikator Kemiskinan Menurut Jenis Pekerjaan ..................................... 77

5.13.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan ........................................................................................ 79

5.14.

Indikator Kemiskinan Menurut Besar Ukuran Keluarga ........................ 82

5.15.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Besar Ukuran Keluarga ..................................................................................... `83

5.16.

Indikator Kemiskinan Menurut Wilayah ................................................ 86

5.17.

Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Wilayah ................................................................................................... 88


vi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 2.1. Kurva Kuznets “U-Terbalik� ................................................................ 18 2.2.

Kerangka Pemikiran.............................................................................. 27

3.1.

Kurva Lorenz ........................................................................................ 35

3.2.

Perbandingan Kurva Lorenz ................................................................. 35

4.1.

Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan ................................... 37

4.2.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 ........................................................................................... 45

5.1.

Kurva Lorenz Untuk Seluruh Responden ............................................. 58

5.2.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Laki-laki............................................... 62

5.3.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Perempuan ........................................... 63

5.4.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Usia 15-39 Tahun ................................ 66

5.5.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Usia 40-64 Tahun ................................ 66

5.6.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Menikah ............................................... 70

5.7.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Belum Menikah, Duda/Janda .............. 70

5.8.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Tidak Sekolah/SD ................................ 73

5.9.

Kurva Lorenz Untuk Kategori SMP ..................................................... 74

5.10.

Kurva Lorenz Untuk Kategori SMA+ .................................................. 76

5.11.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Petani ................................................... 78

5.12.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Pedagang .............................................. 80

5.13.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Lainnya .................................................. 81

5.14.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga 1-3 Orang .................. 83


vii

5.15.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga 4-6 Orang .................. 84

5.16.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga Lebih dari 6 Orang .... 84

5.17.

Kurva Lorenz Untuk Kategori Kecamatan Kalianda .............................. 87

5.18

Kurva Lorenz Untuk Kategori Kecamatan Penengahan ......................... 87


viii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman 1. Hasil Uji T-Statistik untuk Pendapatan Mustahik .............................. 97 2.

Kuesioner Mustahik ...........................................................................

100

3.

Kuesioner Muzakki.............................................................................

106


I. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya memiliki permasalahan

pokok dalam pembangunan ekonomi negaranya yaitu peningkatan Gross National Product (GNP), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan (Waluyo, 2004). Pembangunan memerlukan GNP yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Todaro dan Smith (2003) menyatakan bahwa permasalahan dasar bukan terletak pada bagaimana menumbuhkan GNP, melainkan siapa yang berperan dalam menumbuhkannya. Apabila pertumbuhan GNP tersebut dilakukan hanya oleh orang-orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNP itu pun hanya dinikmati oleh mereka sehingga kemiskinan dan kesenjangan pendapatan akan semakin parah. Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional serta terpusat pada sektor-sektor tertentu yang dinilai potensial menyumbang nilai pendapatan nasional yang tinggi. Hasil dari pembangunan itu dipercaya nantinya akan menetes ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya. Keadaan ini dikenal dengan nama Trickle Down Effect. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun saat itu tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian pertumbuhan nasional juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak (Tambunan, 2003). Keadaan tersebut terus berlangsung hingga saat ini meskipun pemerintah tidak lagi hanya terfokus pada


2

pertumbuhan ekonomi dan sudah mulai memerhatikan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Gini di Indonesia, 1999-2008 Persentase Pertumbuhan Tahun Ekonomi 1999 0,8 2002 4,4 2005 5,6 2006 6,1 2007 6,3 2008 6,1 Sumber: BPS (2008)

Persentase Penduduk miskin Penduduk 23,43Miskin 18,20 15,97 17,75 16,58 15,42

Indeks Gini 0,311 0,329 0,343 0,357 0,376 0,368

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung meningkat yang berarti pembagian hasil pertumbuhan tersebut semakin besar. Namun, pada kenyataannya efek menetes tersebut kecil atau proses mengalir ke bawahnya sangat lambat. Hanya segelintir orang atau kelompok yang berada pada puncak distribusi pendapatan dan kekuasaan politik yang menikmati potongan kue pertumbuhan ekonomi terbesar, sedangkan kelompok miskin yang berjumlah lebih banyak hanya dapat mengenyam proporsi hasil pembangunan yang lebih sedikit. Keadaan ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan oleh indeks Gini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, berdasarkan data dari BPS (2008) menunjukkan bahwa proporsi perolehan dari pendapatan total yang dinikmati oleh 40 persen penduduk termiskin terus mengalami penurunan pada periode 2006-2008, sedangkan 20 persen penduduk terkaya mengalami peningkatan. Kesenjangan yang semakin meningkat akan berdampak buruk bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kesenjangan layaknya kemiskinan bersifat multidimensional yang meliputi dimensi kesejahteraan seperti


3

pendidikan, kesehatan, partisipasi politik dan sebagainya (SMERU, 2005). Dengan demikian, kesenjangan yang tinggi atau meningkat akan menghambat prospek penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan. Perkembangan jumlah penduduk miskin pada periode 1996-2008 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 32,33 juta pada tahun 1999. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta. Akan tetapi, pada periode 2005-2006 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 4,20 juta, yaitu dari 35,10 juta pada tahun 2005 menjadi 39,30 juta pada tahun 2006. Kemudian, terjadi penurunan kembali pada periode 2005-2008 sebesar 4,34 juta. Namun, angka kemiskinan pada tahun 2008 masih sangat tinggi yaitu 15,42 persen atau 34,96 juta penduduk miskin dengan persentase tersebesar berada di wilayah perdesaan yaitu 63,52 persen atau 22,19 juta. Apabila angka tersebut dirinci lagi berdasarkan sumber penghasilan utama rumah tangga, sebanyak 68,99 persen kepala rumah tangga miskin di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan secara umum bahwa sebagian besar orang miskin bekerja di sektor pertanian dan berdomisili di perdesaan. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan tinggi adalah Provinsi Lampung yang basis utama perekonomiannya adalah sektor pertanian. Pada tahun 2008, Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan persentase dan jumlah penduduk miskin terbesar kedua di Pulau Sumatera


4

yaitu 20,93 persen atau 1,60 juta dan urutan ketiga sebagai provinsi dengan Indeks Gini tertinggi di Indonesia yaitu 0,311 pada tahun 2005. Lampung Selatan adalah Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 351.200 jiwa. Apabila mengacu pada kriteria BKKBN maka lebih dari separuh keluarga di Kabupaten Lampung Selatan tergolong keluarga miskin (64,76 persen). Oleh karenanya, sangat dibutuhkan upaya pengentasan kemiskinan yang sekaligus mampu mereduksi kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan sekaligus kesenjangan pendapatan perlu suatu gerakan nyata yang mampu memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan daripada hanya menunggu pembagian kue pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendayagunaan dana zakat. Zakat memiliki dimensi sosial karena dengan membayar zakat akan menciptakan sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya tetapi juga orang miskin (Mintarti, et al., 2009).

1.2

Perumusan Masalah Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung

peningkatan ekonomi mereka. Pemberian zakat bersifat konsumtif akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan yang lebih layak dari sebelumnya. Sedangkan pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, dimaksudkan untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir


5

miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Perolehan zakat yang dihimpun oleh BAZDA Lampung Selatan rata-rata perbulannya sebesar Rp20 juta atau Rp240 juta per tahun. Angka perolehan tersebut baru sekitar 6,4 persen dari potensi minimal yang ada yaitu sekitar Rp310,5 juta per bulan atau Rp3,726 milyar per tahun (Tabel 4.5). Berbekal 6,4 persen BAZDA Lampung Selatan berupaya menjalankan misinya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendayagunaan zakat baik konsumtif maupun produktif. Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 1.

Apakah distribusi zakat tersebut mampu mengurangi beban kemiskinan yang meliputi insiden kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan?

2.

Apakah distribusi zakat tersebut mampu mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat?

3.

Bagaimanakah dampak pendistribusian zakat apabila didasarkan pada kelompok keluarga?


6

1.3

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari

penelitian ini adalah: 1.

Menganalisis dampak distribusi zakat terhadap beban kemiskinan yang meliputi insiden kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.

Menganalisis dampak distribusi zakat terhadap kesenjangan pendapatan di masyarakat.

3.

Mengetahui kelompok keluarga yang paling peka terhadap kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Lampung Selatan.

1.4

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah,

masyarakat, akademisi, dan lembaga pengelola zakat, yaitu: 1.

Bagi pemerintah: dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan zakat dan integrasi dengan kebijakan lainnya dalam menanggulangi atau mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

2.

Bagi masyarakat: dapat memberikan pemahaman akan kegunaan zakat sebagai pereduksi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat.

3.

Akademisi: dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

4.

Lembaga pengelola zakat: dapat memberikan masukan dalam upaya optimalisasi pendayagunaan zakat.


7

1.5

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus pada program yang

dijalankan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik dan muzakki yang tercatat dalam BAZDA Lampung Selatan pada tahun 2009. Jumlah mustahik yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 80 orang berdasarkan proporsi jumlah pada dua kecamatan terpilih yaitu Kecamatan Kalianda dan Penengahan. Anggota yang menjadi sampel adalah anggota yang menerima pembiayaan sebagai modal kerja maupun yang bersifat konsumtif. Untuk sampel muzakki diambil sebanyak 40 orang pada dua wilayah kecamatan terpilih yaitu Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Penengahan. Dua kecamatan ini dipilih dikarenakan proporsi jumlah mustahik dan muzakki yang berperan di BAZDA Lampung Selatan merupakan yang terbanyak.


II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Konsep Kemiskinan Kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat pengertian: kemiskinan

absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. 2.1.1 Kemiskinan Relatif Berdasarkan BPS (2008) kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk termiskin, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Oleh karenanya, antara satu negara dengan negara lainnya dapat berbeda dalam menetapkan batas kemiskinan. Negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin. Apabila suatu negara kaya memiliki angka kemiskinan resmi (official figure) yang sama dengan angka kemiskinan resmi negara miskin yaitu sama-sama bernilai 15 persen, artinya banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di negara maju akan dikatakan sejahtera menurut standar negara miskin tersebut. Maka dari itu, garis kemiskinan relatif tidak dapat


9

dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Garis kemiskinan relatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin dengan menyesuaikannya dengan tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Ketika negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan per kapita di bawah 50 persen dari rata-rata pendapatan. Tatkala rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

2.1.2 Kemiskinan Absolut Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut ini berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang (BPS, 2008). Menurut Todaro dan Smith (2003) cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Garis kemiskinan absolut bersifat tetap/tidak berubah dalam hal standar hidup, dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting dalam menilai efek dari


10

kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (BPS, 2008). Angka kemiskinan antar negara dapat dibandingkan hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan ini untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara sehingga dapat menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial yang ada dan menganalisis kemajuan dalam menanggulangi kemiskinan. Ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia yaitu: 1. US $ 1 per kapita per hari yang diperkirakan ada sekitar 1,2 milyar penduduk dunia hidup dibawah ukuran tersebut; 2. US $ 2 per kapita per hari, dimana lebih dari 2 milyar penduduk dunia hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US $ PPP (Purchasing Power Parity).

2.1.3 Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan karena tatanan tersebut tidak hanya menciptakan kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau pribadi melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tidak adil sehingga membuat masyarakat miskin tidak akses terhadap sumbersumber pendapatan yang sebenarnya tesedia untuk mereka (Suyanto, Bagong, dan Karnaji, 2005). Tatanan yang tidak adil ini membuat banyak warga


11

masyarakat gagal memperoleh peluang dan akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini menyebabkan mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan, tidak setara dengan tuntutan untuk hidup layak dan bermartabat sebagai manusia.

2.1.4 Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membuat seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Determinan-determinan sosial-budaya seperti posisi, status, dan wawasan yang dimiliki menentukan berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula dengan semua fasilitasa sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Kemiskinan kultural juga berkaitan dengan sikap mental yang dimiliki orang miskin seperti menerima kemiskinan mereka sebagai takdir sehingga mereka enggan untuk berusaha memperbaiki kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya (BPS, 2008).

2.2

Ukuran Kemiskinan Kemiskinan dapat diukur dengan beberapa standar atau kriteria yang telah

ditetapkan. Beberapa pendekatan dirumuskan untuk menghasilkan standar tersebut, antara lain pendekatan pendapatan/pengeluaran dan pendekatan kesejahteraan keluarga.


12

2.2.1 Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran Pendekatan ini menggunakan indikator kebutuhan dasar (basic needs) sebagai ukuran kemiskinan seseorang. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Selain itu, kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri (BPS, 2008). Konsep kebutuhan dasar mencakup komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar antara lain: 1.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), komponen kebutuhan dasar terdiri dari kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

2.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Pendekatan

pendapatan/pengeluaran

pada

umumnya

menggunakan

pendekatan rata-rata perkapita. Akan tetapi, pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dan konsumsi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP (paritas daya beli) per kapita per hari.


13

Sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menerapkan sepertiga dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Indonesia menetapkan garis kemiskinan yang didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan seperti perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transport dan barang-barang lainnya.

2.2.2 Pendekatan Kesejahteraan Keluarga Pendekatan lain dalam mendefinisikan kemiskinan adalah dengan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerapkan konsep dan definisi kemiskinan dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap dengan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Badan Pusat Statistik juga menerapkan pendekatan kesejahteraan keluarga yang didasarkan pada Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000). Ada delapan variabel yang digunakan dalam penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Kedelapan variabel tersebut adalah luas lantai per kapita, jenis lantai, air minum/ketersediaan air bersih, jenis jamban/WC, kepemilikan asset,


14

pendapatan (total pendapatan per bulan), pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan), konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam). Skor 1 untuk mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 untuk mencirikan ketidakmiskinan. Apabila suatu rumah tangga mampunyai minimal lima ciri miskin maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin. Selanjutnya Al-Ghazali dalam Karim (2007) mengemukakan, bahwa ada beberapa unsur kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang/keluarga hidup sejahtera yaitu hifdzu al-DÎn, hifdzu al-Aql, hifdzu al-Mâl, hifdzu al-Nafs, dan hifdzu al-Nasl. Kebutuhan dasar tersebut mencakup: a. Terpenuhinya pemeliharaan iman. b. Tercukupkannya pendidikan. c. Tercukupkannya pelayanan kesehatan, kesempatan untuk menyatakan harga

diri,

lingkungan

yang sehat

dan

terjamin

kelestariannya,

ketentraman dan pertahanan negara. d. Terpeliharanya rumah tangga menuju keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh kasih sayang), warahmah (mendapat karunia Allah) dengan adanya keturunan melalui sebuah perkawinan. e. Tercukupkannya kebutuhan fisik untuk pangan, sandang dan perumahan serta harta yang kepemilikannya dijamin oleh hukum.


15

2.3

Konsep dan Ukuran Kesenjangan Pendapatan Distribusi pendapatan menggambarkan tingkat pembagian pendapatan

yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Distribusi pendapatan ini merupakan ukuran kemiskinan relatif. Umumnya terdapat dua analisis pokok distribusi pendapatan yaitu distribusi ukuran pendapatan dan distribusi fungsional (Todaro dan Smith, 2003). Distribusi ukuran pendapatan adalah besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima setiap orang atau rumah tangga. Sedangkan, distribusi fungsional adalah distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Ketika pendapatan terdistribusi secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tertentu maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Apabila pendapatan tersebut terbagi secara tidak merata yaitu ada yang besar ada yang kecil, maka dapat dikatakan terjadi ketimpangan dalam pendistribusiannya. Jadi, kesenjangan pendapatan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya variasi atau ketidakmerataan pendapatan yang diterima oleh berbagai orang dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, kesenjangan pendapatan merupakan dampak dari kemiskinan yang berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata. Ukuran kesenjangan pendapatan berbeda dengan ukuran kemiskinan. Ukuran kemsikinan lebih terfokus pada keadaan dari individu yang berada di bawah garis kemiskinan (orang miskin), sedangkan ukuran kesenjangan tidak hanya melihat populasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Konsep kesenjangan yang paling umum adalah kesenjangan relatif. Menurut Ravallion


16

(2005) kesenjangan relatif merupakan fungsi dari rasio pendapatan yang diterima setiap

individu

terhadap

pendapatan

total.

Ketika

seluruh

pendapatan

dilipatgandakan, ukuran kesenjangan relatif tidak berubah. Sedangkan, ukuran kesenjangan absolut akan berubah jika seluruh pendapatan meningkat dalam jumlah yang sama. Clarke, Lixin, dan Zou (2003) mengemukakan

bahwa orang miskin

memiliki tingkat tabungan yang rendah sehingga akumulasi kekayaannya menjadi lambat. Hal ini memicu meningkatnya kesenjangan pendapatan akibat perbedaan kemampuan menabung dan perolehan pendapatan yang besar dari kelompok highincome bila dibandingkan kelompok low-income. Ukuran kesenjangan umumnya dinyatakan dalam bentuk indikator kesenjangan seperti kurva distribusi Lorenz dan indeks kemerataan distribusi Gini yang memperlihatkan bagian dari pendapatan/pengeluran dalam setiap kelas pendapatan/pengeluaran. Dispersi rasio juga digunakan untuk melihat jarak antara dua kelompok dalam distribusi pendapatan/pengeluaran. Jarak tersebut diartikan sebagai rata-rata pendapatan/pengeluaran dari kelompok terkaya dibagi dengan rata-rata kelompok termiskin. Rasio ini dikenal dengan nama rasio Kuznets. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh


17

penduduk. Kesenjangan pendapatan dikatakan tinggi bila proporsi jumlah pendapatan kelompok 40 persen terendah kurang dari 12 persen dari pendapatan total. Kesenjangan pendapatan sedang bila proporsi jumlah pendapatan penduduk 40 persen terendah terhadap pendapatan total antara 12-17 persen. Kesenjangan pendapatan rendah bila proporsi jumlah pendapatan penduduk 40 persen terendah terhadap pendapatal total lebih dari 17 persen.

2.4

Hubungan Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Ravallion dalam kerta kerja SMERU (2005) mengemukakan bahwa

kesenjangan memiliki dua cara dalam mempengaruhi kemiskinan. Cara pertama adalah melalui hubungan kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan dan hubungan pertumbuhan dengan kemiskinan. Semakin tinggi kesenjangan dapat menyebabkan terhambatnya penanggulangan kemiskinan. Cara kedua melalui elastisitas pertumbuhan yaitu bila tingkat pendapatan secara umum meningkat dengan tingkat yang sama menyebabkan kesenjangan yang semakin besar dan akhirnya membuat kaum miskin hanya dapat memperoleh proporsi hasil pembangunan yang lebih sedikit. Kuznets menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income, tetapi pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik (Milanovic, 1994). Hal ini dikenal sebagai kurva U-terbalik dari Hipotesis Kuznets. Hal yang menjadi kerangka pemikiran


18

Hipotesis Kuznets adalah dalam jangka pendek antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan kesenjangan pendapatan berkorelasi positif. Namun, dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi negatif. Artinya dalam jangka pendek meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan.

Sumber: Todaro dan Smith (2003) Gambar 2.1 Kurva Kuznets “U-Terbalik� Kurva Kuznets dihasilkan dari proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern seiring dengan perkembangan suatu negara dari perekonomian tradisional (pertanian) ke perekonomian modern (industri) (Todaro dan Smith, 2003). Todaro dan Smith melakukan perbandingan antara tingkat pertumbuhan GNP dan tingkat pertumbuhan pendapatan dari 40 persen penduduk termiskin di beberapa negara berkembang. Berdasarkan pengamatan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa tingkat ekonomi yang cepat tidak sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan


19

bagi seluruh penduduk. Karakteristik pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang meliputi cara pencapaian, siapa yang berperan serta, sektor-sektor yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga yang menyusun dan mengatur, dan lainnya merupakan faktor penentu apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin atau tidak. Ravallion dan Bourguignon menyatakan bahwa perubahan distribusi yaitu perubahan pada kesenjangan mempunyai dampak yang besar pada kemiskinan. Perubahan yang sangat kecil sekalipun dalam distribusi dapat berpengaruh besar pada seberapa besar masyarakat miskin memperoleh manfaat dari pertumbuhan (SMERU, 2005).

2.5

Konsep dan Pengertian Zakat Zakat berasal dari kata zakaa, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain

dari zakaa yaitu suci dari dosa. Oleh karenanya, secara bahasa zakat memiliki beberapa

arti

yaitu,

al-barakatu

berarti

keberkahan,

al-namma

berarti

pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharathu berarti kesucian, dan ashshalahu yang berarti keberesan. Apabila pengertian tersebut dihubungkan maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula, dimana harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang karena suci dan berkah (AlMawardi, 2000; Sabiq, 2005). Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki, sedangkan orang yang menerimanya disebut mustahik. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ‘ain


20

(wajib) bagi muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi mereka yang menerima. Orang-orang kaya yang menunaikannya memperoleh manfaat yaitu mensucikan harta dan memperoleh pahala yang berlipat (Qardhawi, 2005). Persyaratan menjadi muzakki antara lain (Sabiq, 2005): 1.

Pemilikan harta yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

2.

Berkembang, artinya harta tersebut berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia.

3.

Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.

4.

Bersih dari hutang baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

5.

Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal wajib zakat.

6.

Mencapai haul artinya mencapai waktu pengeluaran zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan delapan golongan (ashnaf)

yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, pengurus zakat (‘amilin), muallaf, memerdekakan budak (riqab), orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fisabilillah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Untuk macamnya, zakat terdiri dari dua macam yaitu: 1.

Zakat harta (mal) adalah zakat yang dikenakan terhadap harta. Harta yang wajib dizakati antara lain: binatang ternak; emas dan perak; harta perniagaan;


21

hasil pertanian; ma’din (hasil tambang) dan kekayaan laut;

rikaz (harta

temuan). 2.

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada bulan ramadhan hingga sebelum orang-orang melaksanakan shalat ied.

2.6

Pendayagunaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau

pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pola pendayagunaan zakat adalah cara atau sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari’at, pesan dan kesan ajaran islam. Zakat hanya membantu tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan pengurangan kemiskinan (Suprayitno, 2005). Pengelolaan zakat secara eksplisit telah dinyatakan dalam UU No.38 Tahun 1999 pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama (delapan ashnaf) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab V pasal 28 yang berbunyi mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud di atas sudah terpenuhi dan


22

ternyata masih terdapat kelebihan maka bantuan modal bergulir zakat ini bisa diperuntukan bagi usaha produktif dengan pinjaman qardhul hasan. Penggalangan dana zakat dapat menjadi efektif apabila dilakukan berdasarkan territorial yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Salah satu peran pemerintah daerah yang sudah cukup baik adalah di Sukabumi, Batam, dan Balikpapan dimana Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dipotong 2,5 persen untuk zakat (Prihatna et al, 2004). Dana zakat dapat didistribusikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan dalam jangka pendek. Sedangkan kegiatan produktif adalah kegiatan yang dapat memberikan dampak jangka menengah atau panjang bagi mustahik. Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Menurut Suprayitno (2005) pada umumnya perolehan zakat akan digunakan seluruhnya untuk membeli barangbarang dan jasa pokok karena rendahnya pendapatan mustahik. Zakat mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seseorang yang lemah. Dampak ekonomis aplikasi zakat dalam kehidupan masyarakat adalah (Sakti, 2007; Huda, et al., 2008): 1. Produksi: dengan adanya zakat akan menimbulkan new demander potensial sehingga akan meningkatkan permintaan (demand side) secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada.


23

2. Investasi: dampak lain yang dimunculkan dari peningkatan produksi tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi. 3. Lapangan kerja: karena adanya peningktan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja. 4. Pertumbuhan ekonomi: karena peningkatan konsumsi secara agregat dan meningkatnya invesatasi hal itu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 5. Kesenjangan sosial: zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial. Keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mekanisme zakat. Sakti (2005) mengemukakan beberapa alasan pentingnya keberadaan lembaga pengelola zakat yaitu sebagai eksistensi pengakuan pemungut atau pengelola zakat (Amil) sehingga dapat menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat, faktor kebutuhan akan pertanggung jawaban dan profesionalitas dari pengelolaan distribusi dana zakat, dan menjaga harmonisasi hubungan antara golongan kaya dengan golongan miskin, khususnya dapat menjaga perasaan rendah diri mustahik sehingga harga diri kedua golongan terjaga dengan baik.


24

2.7

Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai dampak pendayagunaan zakat terhadap pengurangan

kesenjangan pendapatan dan kemiskinan pernah dilakukan oleh Patmawati (2006). Patmawati menganalisis dampak zakat di Selangor, Malaysia dengan menggunakan data tahun 2001-2002. Untuk mengukur ketidakseimbangan perolehan pendapatan digunakan indeks Gini yang didasarkan pada kurva Lorenz. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi kesenjangan pendapatan karena indeks Gini turun dari 0,52 sebelum distribusi zakat menjadi 0,47 setelah distribusi zakat. Selain mengukur kesenjangan pendapatan, Patmawati juga mengukur dampak zakat terhadap beban kemiskinan dengan menggunakan lima indeks kemiskinan seperti Headcount Ratio Index untuk mengetahui insiden kemiskinan, Poverty Gap dan Income Gap Index untuk menganalisis tingkat kedalaman kemiskinan, dan Indeks Sen serta Indeks FGT untuk mengukur keparahan kemiskinan. Hasil yang diperolehnya menunjukkan bahwa distribusi zakat mampu mengurangi insiden kemiskinan dari 62 persen menjadi 51 persen. Kesenjangan kemiskinan berkurang dari RM315 menjadi RM281, dan kesenjangan pendapatan berkurang dari 59 persen menjadi 53 persen. Begitu pula dengan keparahan kemiskinan yang ditunjukkan oleh menurunnya indeks Sen dari 0,47 menjadi 0,32 dan indeks FGT dari 0,27 menjadi 0,17. Beik (2008) juga meneliti dampak pendayagunaan zakat terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia dengan mengambil studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Beik menggunakan


25

pengukuran yang sama dengan yang dilakukan oleh Patmawati. Garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Jakarta tahun 2007 kemudian dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga yang ditetapkan oleh BPS (2007) sehingga diperoleh garis kemiskinan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya distribusi ZIS, indikator/ukuran kemiskinan mustahik mengalami penurunan. Distribusi ZIS terbukti mampu menurunkan jumlah orang miskin sebesar 10 persen, dan memperbaiki kondisi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

2.8

Kerangka Pemikiran Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan krusial

yang belum terselesaikan hingga saat ini. Ketika pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tinggi dengan harapan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin besar pembagian kekayaan kepada masyarakat, kesenjangan pendapatan justru meningkat dari tahun ke tahun dan jumlah orang miskin tetap tinggi. Instrumen fiskal yang sangat berpotensi untuk dijalankan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan adalah instrumen zakat. Kabupaten Lampung Selatan memiliki lembaga amil zakat yaitu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lampung Selatan yang keberadaannya berfungsi untuk menghimpun dana zakat dari orang kaya (muzakki) kemudian diberdayagunakan dan diperuntukkan bagi orang miskin di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.


26

Dengan demikian, masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dapat diatasi dengan kontribusi masyarakat setempat. Pada dasarnya zakat diperuntukkan bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pendidikan dan kesehatan. Ketiga hal tersebut sering kali tidak dapat dipenuhi oleh keluarga miskin karena pendapatan kepala keluarga ataupun keluarga yang rendah sehingga produktifitas anggota keluarga pun rendah. Oleh karena itu, kemiskinan sering diwariskan dan sulit untuk diputuskan. Selain itu, terdapat zakat produktif yang dapat membantu orang miskin untuk membuka usaha atau memperbesar usahanya. Orang miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki asset apapun sehingga sangat sulit untuk memperoleh pinjaman modal untuk usaha. Lagi pula dengan zakat produktif diharapkan mustahik dapat mengembangkan usahanya lebih optimal dibandingkan bila mustahik pinjam ke pihak lain yang mengharuskan adanya agunan dan bunga yang tentunya sangat memberatkan orang miskin. Pemberdayaan zakat baik konsumtif maupun produktif yang tepat oleh badan amil diharapkan dapat lebih mensejahterakan orang miskin dan dapat mentransformasi mustahik menjadi muzakki. Maka dari itu, perlu dianalisis pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh BAZDA Lampung Selatan selama periode 2009 terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Berikut ini bagan kerangka pemikiran penelitian.


27

BAZDA Lampung Selatan

Muzakki Pendapatan Muszakki

Pendayagunaan zakat

Indikator Kesenjagan (Kurva Lorenz, Indeks Gini)

Mustahik Pendapatan Mustahik

Indikator Kemiskinan

Insiden Kemiskinan Headcount Ratio (H)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1 dan I)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks Sen dan Indeks FGT) Index)

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.9

Hipotesis Hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah :

1.

Pemberian zakat berpengaruh positif terhadap pendapatan mustahik.

2.

Distribusi zakat dapat mengurangi jumlah orang miskin.

3.

Pendayagunaan zakat dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

4.

Pendayagunaan dana zakat mampu mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antara kelompok pendapatan yang ditunjukkan oleh indikator kesenjangan pendapatan yang menurun.


28

III. METODE PENELITIAN

3.1

Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret minggu ketiga hingga akhir

bulan April 2010. Daerah tempat penelitian adalah di dua kecamatan tempat pelaksanaan program pendayagunaan zakat oleh BAZDA Lampung Selatan yaitu di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

3.2

Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua

bagian, yaitu: 1.

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian seperti wawancara langsung dengan para muzakki dan mustahik penerima program dari BAZDA Lampung Selatan sebagai responden.

2.

Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur atau dokumendokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan dan terkait dengan tema penelitian.

3.3

Sampel Penelitian Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan prosedur acak

(random) melalui teknik cluster sampling. Teknik ini memungkinkan untuk mengambil secara acak kelompok-kelompok atau gerombol-gerombol unsur dari populasi yang bersangkutan, kemudian memilih contoh dari seluruh atau sebagian


29

anggota kelompok yang terpilih (Juanda, 2009). Seluruh kecamatan yang menjadi sebaran wilayah pelaksanaan program oleh BAZDA Lampung Selatan merupakan kelompok atau gerombol unsur dari populasi. Sedangkan untuk populasinya adalah seluruh mustahik dan muzakki dalam program pelaksanaan BAZDA Lampung Selatan pada periode 2009. Ukuran contoh yang hendak diamati sebanyak 120 responden. Sebanyak 80 mustahik dan 40 muzakki. Dengan demikian, 120 responden dapat diperoleh secara acak dari dua gerombol terpilih (Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Penengahan). Analisis mengenai kemiskinan merupakan analisis mengenai perubahan keadaan orang miskin terhadap beban kemiskinan yang dialaminya sehingga data yang digunakan adalah data 80 mustahik. Sedangkan analisis mengenai kesenjangan pendapatan merupakan analisis mengenai perubahan keadaan distribusi pendapatan di masyarakat yang tidak hanya melihat populasi yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga data yang digunakan adalah data seluruh responden yang terdiri dari 80 mustahik dan 40 muzakki.

3.4

Metode Analisis Data Untuk mengetahui seberapa besar zakat dapat mereduksi kesenjangan

maka diperlukan alat analisis untuk mengukurnya yaitu indikator kesenjangan. Sedangkan untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan indikator kemiskinan. Apabila biasanya perhitungan berdasarkan pendapatan/pengeluaran per kapita dan garis

kemiskinan

per

kapita

per

bulan,

penelitian

ini

menggunakan

pendapatan/pengeluaran rumah tangga/keluarga dan garis kemiskinan keluarga


30

sebagai dasar perhitungan. Apabila terjadi perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran maka jumlah terbesar yang akan dipilih dan digunakan sebagai data pendapatan. Garis kemiskinan keluarga diperoleh dari mengalikan garis kemiskinan per kapita per bulan dengan rata-rata besar ukuran keluarga. Garis kemiskinan untuk wilayah Lampung Selatan tahun 2008 adalah Rp 186.242,- per kapita per bulan (BPS, 2009). Untuk rata-rata besar ukuran keluarga diperoleh dari rasio total penduduk Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah rumah tangga yang datanya diperoleh dari BPS Kabupaten Lampung Selatan. Tahun 2008, Kabupaten Lampung Selatan memiliki populasi sebanyak 929.702 jiwa dan 242.512 rumah tangga. Rata-rata besar ukuran keluarga

=

929.702 242.512

= 3,833 sehingga diperoleh garis kemiskinan keluarga (z) yaitu: z

= Rp 186.242,- x 3,833 = Rp 713.865,59 per keluarga per bulan

3.4.1 Uji T-Statistik Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan setelah distribusi zakat terhadap pendapatan. Data yang digunakan adalah data berpasangan yaitu pendapatan sebelum zakat dan pendapatan setelah zakat dengan ragam tidak diketahui.


31

Uji t, dengan hipotesa: H0: Âľ = 0 H1: đ?œ‡đ?‘‘ >0 Statistik uji:

đ?‘‘ −đ?‘‘ 0

thit = đ?‘

đ?‘‘

đ?‘›

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(3.1)

Keterangan: đ?&#x2018;&#x2018; = selisih pendapatan đ?&#x2018; đ?&#x2018;&#x2018; = Standar deviasi n = jumlah observasi Kriteria uji: đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ą < ttabel : terima H0, artinya pendapatan setelah zakat tidak berbeda nyata pada taraf Îą=5 persen terhadap pendapatan sebelum zakat. đ?&#x2018;Ąâ&#x201E;&#x17D;đ?&#x2018;&#x2013;đ?&#x2018;Ą > ttabel : tolak H0, artinya pendapatan setelah zakat berbeda nyata pada taraf Îą=5 persen terhadap pendapatan tanpa zakat.

3.4.2 Indikator Kemiskinan 3.4.2.1 Headcount Ratio Index (H) Headcount Ratio Index (H) merupakan indikator kemiskinan

yang

mengukur seberapa banyak keluarga mustahik yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan keluarga. Keluarga dikategorikan miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini hanya memenuhi prinsip anonimitas yaitu tidak bergantung pada siapa yang miskin. Formula untuk mengukur headcount ratio index diperoleh dari FGT Index dengan nilai Îą = 0 (Foster, Greer, dan Thorbecke, 1984).


32

1 q ď&#x192;Š z ď&#x20AC;­ yi ď&#x192;š p0 ď&#x20AC;˝ H ď&#x20AC;˝ ď&#x192;Ľ ď&#x192;Ş n i ď&#x20AC;˝1 ď&#x192;Ť z ď&#x192;şď&#x192;ť

ď Ą

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś(3.2)

Keterangan : H = headcount ratio index q = jumlah keluarga mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah observasi z = garis kemiskinan keluarga yi = pendapatan keluarga mustahik ke- i

3.4.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengangkat orang miskin yang masih di bawah garis kemiskinan ke atas garis tersebut. Indeks kedalaman kemiskinan telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional. Untuk menghitung seberapa jauh pendapatan kelompok miskin berada di bawah garis kemiskinan dalam satuan mata uang dapat menggunakan: P1 = Keterangan:

đ?&#x2018;&#x17E; đ?&#x2018;&#x2013;=1(đ?&#x2018;§

â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2018;Śđ?&#x2018;&#x2013; ) /q ...........................................................................(3.3)

P1 = Kesenjangan kemiskinan z = garis kemiskinan keluarga yi = pendapatan keluarga mustahik ke-i q = jumlah keluarga mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan


33

Untuk mengukur persentase rata-rata kesenjangan pendapatan setiap orang miskin terhadap batas kemiskinan digunakan kesenjangan kemiskinan (P1) yang dinormalisasi. Indeks kesenjangan pendapatan ini merupakan bagian dari pengukuran FGT Index ketika nilai α = 1. Formula untuk mengukur indeks kesenjangan pendapatan, yaitu :

1 q  z  yi  P1  I    n i 1  z 

…………………………………...............(3.4)

Keterangan : I = indeks kesenjangan pendapatan n = jumlah observasi q = jumlah keluarga mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan z = garis kemiskinan keluarga yi = pendapatan keluarga mustahik ke-i

3.4.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Dua indeks yang digunakan adalah indeks Sen dan indeks FGT ketika nilai α = 2. Kedua indeks tersebut telah memenuhi prinsip anonimitas, monotonisitas, dan transfer. Formula untuk indeks Sen adalah: P2 = H[I + (1-I)Gp] .........................................................................(3.5) Keterangan:

P2 = indeks Sen H = Headcoun Ratio Index I = Income Gap Index Gp = Gini Coefficient of the Poor


34

Formula Indeks FGT dengan α = 2 untuk keparahan kemiskinan adalah:

1 q  z  y1  p3    n i 1  z  Keterangan:

………………………………………......(3.6)

P3 = indeks FGT n = jumlah observasi q = jumlah keluarga mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan z = garis kemiskinan keluarga yi = pendapatan keluarga mustahik ke-i

3.4.3 Indikator Kesenjangan Pendapatan 3.4.3.1 Kurva Lorenz Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan suatu wilayah dalam kelas penduduk (keluarga). Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Garis diagonal disebut “garis kemerataan” karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan prosentase penduduk yang sama dengan prosentase penerimaan pendapatan.


Persentase Pendapatan

35

Persentase Jumlah Penduduk

Gambar 3.1 Kurva Lorenz Sumbu horizontal merupakan persentase jumlah penduduk yang diurutkan dari rumah tangga termiskin hingga terkaya dan dibagi menjadi lima bagian yaitu 20 persen, 40 persen, 60 persen, 80 persen, dan 100 persen. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perolehan distribusi pendapatan yang terjadi pada setiap bagian persentase jumlah penduduk, seperti 20 persen penduduk termiskin dapat

Garis kemerataan

Persentase Jumlah Penduduk

Persentase Pendapatan

Persentase Pendapatan

menikmati 20 persen pendapatan atau kurang dari itu.

Garis kemerataan

Persentase Jumlah Penduduk

(a) Sumber: Todaro dan Smith (2003)

Gambar 3.2 Perbandingan Kurva Lorenz

(b)


36

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (Gambar 3.2 bagian a) menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (Gambar 3.2 bagian b), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin timpang dan tidak merata.

3.4.3.2 Indeks Gini Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. IG = 0 menandakan pemerataan pendapatan yang sempurna; 0 < IG < 0,3 dikatakan kesenjangan pendapatan rendah; 0,3 â&#x2030;¤ G â&#x2030;¤ 0,5 dikatakan kesenjangan pendapatan sedang; IG > 0,5 dikatakan kesenjangan pendapatan tinggi. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung indeks Gini (IG) adalah: IG = 1 â&#x20AC;&#x201C;

đ?&#x2018;&#x203A; đ?&#x2018;&#x203A;=1 đ?&#x2018;&#x201C;đ?&#x2018;?i

(Fci + Fci-1) ................................................................(3.7)

Keterangan: IG

= Indeks Gini

fpi

= frekuensi keluarga dalam kelas pendapatan ke-i

Fci

= frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke (i-1)


37

IV.

4.1

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Gambaran Umum Lampung Selatan

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan

4.1.1 Geografi Kabupaten Lampung Selatan berada di Pulau Sumatera bagian selatan tepatnya terletak antara 105°14’ sampai dengan 105°45’ Bujur Timur dan 5°15’ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Oleh karenanya, daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis dengan curah hujan rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari/bulan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu dari daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Lampung. Secara administratif Kabupaten Lampung Selatan


38

terdiri dari 17 Kecamatan yaitu Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Katibung, Maerbau Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas, Sragi, Penengahan, Ketapang, dan Bakauheni. Kabupaten Lampung Selatan juga terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 248 desa, 3 kelurahan, dan 1.366 dusun/lingkungan dengan luas keseluruhan 2.109,74 km2. Dari luas keseluruhan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, 44.271 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 156.430 Ha merupakan lahan bukan sawah. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah tadah hujan dengan satu kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah ladang/huma. Kantor Pusat Pemerintahan berada di Kota Kalianda yang diresmikan menjadi ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua kali yaitu pembentukan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran. Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat

: berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran;

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Laut Jawa.


39

Kabupaten Lampung Selatan memiliki sebuah pelabuhan yang terletak di Kecamatan Penengahan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Pelabuhan ini merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa pulau dan gunung. Tiga pulau terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Sebuku dan Pulau Rakata Tua. Gunung tertinggi adalah Gunung Rajabasa yang terletak di Kecamatan Rajabasa, dengan ketinggian 1.280 meter. Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daratan dengan ketinggian yang bervariasi dari permukaan laut. Kalianda sebagai pusat kota, mempunyai tinggi 17 meter dari permukaan laut.

4.1.2 Demografi Jumlah penduduk berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2008 berjumlah 929.702 jiwa. Kecamatan Natar memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 169.539 jiwa atau 18,24 persen, kemudian disusul Kecamatan Jati Agung 10,12 persen, dan Kecamatan Kalianda 8,82 persen. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, jumlah populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 107,64 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 107,64 laki-laki. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.1.


40

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan Tahun 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan Natar Jati agung Tanjung Bintang Tanjung Sari Katibung Merbau Mataram Way Sulan Sidomulyo Candipuro Way Panji Kalianda Rajabasa Palas Sragi Penengahan Ketapang Bakauheni Jumlah

Laki-laki Perempuan Jumlah 87.159 82.380 169.539 49.137 44.960 94.097 34.277 32.096 66.373 15.162 14.197 29.359 31.332 29.135 60.467 26.089 24.379 50.468 13.247 12.317 25.564 31.838 29.913 61.751 27.012 25.037 52.049 8.859 8.324 17.183 43.084 38.952 82.036 12.900 11.710 24.610 28.903 27.144 56.047 17.449 16.307 33.756 20.303 18.414 38.717 24.245 22.560 46.805 10.950 9.931 20.881 481.946 447.756 929.702

Sex Ratio 105,80 109,29 106,80 106,80 107,54 107,01 107,55 106,44 107,89 106,43 110,61 110,16 106,48 107,00 110,26 107,47 110,26 107,64

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2009)

Struktur umur penduduk Kabupaten Lampung Selatan merupakan struktur muda, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan struktur umur tersebut dapat diketahui rasio beban tanggungan yang dimiliki penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif antara 15-64 tahun. Kelompok usia 0-14 tahun dan lebih dari 64 tahun merupakan usia non produktif. Ada sebanyak 314.009 jiwa penduduk yang berusia 0-14 tahun, dan 35.525 jiwa penduduk berusia lebih dari 64 tahun. Selebihnya merupakan usia produktif. Dengan demikian, rasio beban tanggungan di Kabupaten Lampung Selatan adalah 60,25 artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif di Kabupaten Selatan menanggung sebanyak 61 orang penduduk berusia non produktif.


41

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2008 Kelompok Umur 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 + Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 50.286 47.321 54.401 49.611 58.606 53.784 57.017 50.394 43.377 43.387 40.456 40.454 34.314 33.676 32.618 32.633 28.836 24.981 22.147 18.870 16.828 14.666 12.098 10.727 12.001 10.688 7.466 6.888 6.400 5.640 5.095 4.036 481.946 447.756

Jumlah 97.607 104.012 112.390 107.411 86.764 80.910 67.990 65.251 53.817 41.017 31.494 22.825 22.689 14.354 12.040 9.131 929.702

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan (2009)

Berdasarkan pendidikan, mayoritas masyarakat Kabupaten Lampung Selatan tidak sekolah dan tidak tamat SD (48,37 persen), kemudian tamat SD hingga SMP sebanyak 46,08 persen, dan hanya 5,54 persen yang mampu menamatkan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan masih sangat rendah. Pendidikan yang rendah membuat peluang berusaha menjadi lebih sedikit sehingga 3,21 persen dari angkatan kerja tidak bekerja, sebanyak 72,42 persen bekerja di sektor informal dan 24,37 persen bekerja di sektor formal (BPS, 2008).


42

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Kalianda, Penengahan, dan Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia selain suku Penduduk Asli, seperti dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Bali dan lain-lain. Penduduk pendatang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa. Mayoritas penduduk beragama Islam 95,81 persen, kemudian agama Hindu 1,20 persen, agama Protestan 1,01 persen, agama Katolik 0,76 persen, agama Budha 0,25 persen dan kepercayaan lainnya 0,97 persen. BKKBN merumuskan konsep kemiskinan berdasarkan pendekatan kesejahteraan keluarga dengan mengelompokkan keluarga dalam tahapan keluarga sejahtera. Keluarga miskin adalah mereka yang masuk dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Tabel 4.3 menunjukkan jumlah keluarga miskin di setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.


43

Tabel 4.3

Banyaknya Keluarga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008

Kecamatan Natar Jati Agung Tanjung Bintang Tanjung Sari Katibung Merbau Mataram Way Sulan Sidomulyo Candipuro Way Panji Kalianda Rajabasa Palas Sragi Penengahan Ketapang Bakauheni Jumlah

Keluarga Pra Sejahtera 14.099 8.650

Keluarga Sejahtera I 9.122 4.474

Persentase dari total keluarga Jumlah per kecamatan Kabupaten 23.221 54,32 9,58 13.124 52,36 5,41

6.748 3.411 8.537

5.240 2.489 2.980

11.988 5.900 11.517

83,81 52,00 93,13

4,94 2,43 4,75

5.712 2.711 7.888 6.431 2.288 9.490 2.642 8.457 4.469 4.585 5.549 2.198 103.865

2.841 1.651 3.225 3.457 1.070 4.275 1.780 4.002 1.674 2.139 1.700 1.072 53.191

8.553 4.362 11.113 9.888 3.358 13.765 4.422 12.459 6.143 6.724 7.249 3.270 157.056

65,77 48,16 72,17 69,72 56,56 67,84 76,88 78,92 65,90 95,11 57,48 39,52

3,53 1,80 4,58 4,08 1,38 5,68 1,82 5,14 2,53 2,77 2,99 1,35 64,76

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2009)

Berdasarkan kriteria BKKBN tersebut, lebih dari separuh keluarga di Kabupaten Lampung Selatan tergolong keluarga miskin (64,76 persen). Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu diatas 50 persen dari jumlah keluarga di setiap kecamatan, kecuali di Kecamatan Way Sulan dan Bakauheni. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kecamatan Penengahan (95,11 persen) kemudian Kecamatan Katibung (93,13 persen). Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga yang ada di dua kecamatan tersebut hidup dalam kekurangan. Kecamatan Natar dan Kalianda merupakan kecamatan yang memiliki jumlah keluarga miskin


44

terbanyak yaitu sebanyak 9,58 persen dan 5,68 persen dari total keluarga yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

4.1.3 Latar Belakang Ekonomi Tabel 4.4 menyajikan PDRB dan PDRB per kapita dari Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2006 hingga 2008 berdasarkan harga konstan tahun 2000 untuk melihat secara riil pertumbuhan PDRB per kapita dari tahun ke tahun. Laju petumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Selatan bernilai positif. Namun, jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0,37 persen dari 5,51 persen pada tahun 2007 menjadi 5,13 persen pada tahun 2008. Sedangkan untuk PDRB per kapita pada tahun 2006 sampai 2008 mengalami fluktuasi. Laju PDRB per kapita tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 3,43 persen dan kembali naik 2,72 persen tahun 2008. Tabel 4.4

Tahun 2006 2007 2008*

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2008 Atas Dasar Harga Konstan 2000 PDRB Penduduk Pertengahan Tahun PDRB per Kapita (juta rupiah) (jiwa) (rupiah) 3.492.919 844.846 4.134.385 3.685.296 923.002 3.992.728 3.874.487 944.703 4.101.275

Keterangan: *Angka sementara Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2009)

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi sektor-sektor ekonomi. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Setengah dari total


45

PDRB Kabupaten Lampung Selatan diperoleh dari sektor ini. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor industri. 6,70%

9,39% 50,27%

7,94% 11,58%

4,30% 0,38%

8,72%

Pertanian Industri Pengolahan Bangunan Angkutan dan Komunikasi Jasa-jasa

1,26% Pertambangan dan Penggalian Listrik dan Air Bersih Perdagangan, Restoran dan Hotel Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2009)

Gambar 4.2

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008

4.1.4 Potensi Zakat Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Lampung Selatan, ada sebanyak 9.065 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di daerah maupun pusat. Jumlah tersebut merupakan total PNS dari golongan I hingga IV. Apabila diantara pegawai tersebut sebanyak 95,81 persen muslim dan 55 persen merupakan muzakki dengan rata-rata gaji yang diperoleh setiap pegawai sebesar Rp2.600.000,-/bulan maka proyeksi zakat profesi Kabupaten Lampung Selatan adalah Rp310,5 juta/bulan atau Rp3,726 milyar/tahun. Berikut Tabel 4.5 yang menyajikan estimasi perhitungan potensi zakat profesi (minimal) di Kabupaten Lampung Selatan.


46

Tabel 4.5 Estimasi Potensi Zakat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Skenario (per bulan) 9.065 jiwa

Skenario (per tahun) 9.065 jiwa

8.685 jiwa

8.685 jiwa

4.777 jiwa

4.777 jiwa

Rp65.000,-

Rp780.000,-

Rp310,5 juta

Rp3,726 milyar

Determinan Potensi Zakat Jumlah PNS1 Jumlah muslim2 Jumlah muzakki

3

Proyeksi zakat per muzakki Proyeksi zakat Kabupaten Lampung Selatan

4

Keterangan: 1 Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Selatan (2008). 2 Berdasarkan data bahwa persentase penduduk muslim di Kabupaten Lampung Selatan adalah 95,81 persen (BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2008). 3 Berdasarkan hasil survei nasional PIRAC (55 persen), 2007. 4 Hasil dari pengalian rata-rata gaji per muzakki dengan persentase wajib zakat (2,5 persen).

4.2

Gambaran Umum BAZDA Lampung Selatan

4.2.1 Profil BAZDA Lampung Selatan BAZDA Lampung Selatan berada di pusat kota Kalianda yang berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 126/SOS/HKLS/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Lampung Selatan Periode 2006-2009. Pengurusnya berjumlah 21 orang, terdiri dari dewan penasehat sebanyak 3 orang, dewan pertimbangan sebanyak 2 orang, komisi pengawas sebanyak 2 orang, badan pelaksana sebanyak 6 orang, dan seksi-seksi sebanyak 8 orang. BAZDA Lampung Selatan memiliki slogan atau motto yaitu:                            “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan


47

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” [QS. Al-Baqarah (2) : 261]. BAZDA Lampung Selatan memiliki visi yaitu terwujudnya optimalisasi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terpadu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh BAZDA Lampung Selatan dalam mewujudkan visinya, yaitu: 1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dalam membangun kesadaran zakat. 2. Mewujudkan penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui upaya pendayagunaan zakat produktif dan konsumtif. 3. Mengarahkan dan membina mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki yang taat dan takwa kepada Allah SWT. BAZDA Lampung Selatan dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada: 1. Al-Qur’an                    “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [QS. At-Taubah (9) : 103]             


48

â&#x20AC;&#x153;Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.â&#x20AC;? [QS. Al-Baqarah (2) : 267] 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 4. Peraturan Bupati Nomor 14 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pengelolaan Zakat. 5. Surat Keputusan Bupati Nomor 126/SOS/HK-LS/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Lampung Selatan Periode 2006-2009. Tujuan

yang

diemban

oleh

BAZDA

Lampung

Selatan

adalah

meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut bersama menunaikan zakat dan menghimpunnya dalam satu Badan Amil melalui upaya pendekatan persuasif seperti sosialisasi zakat, bulletin, sticker, khutbah jumâ&#x20AC;&#x2122;at, diskusi, informasi zakat dan media lainnya. Selain itu, BAZDA Lampung Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya kalangan PNS dan anggota MUSPIDA untuk menunaikan/menyerahkan zakat mereka kepada BAZDA Kabupaten Lampung Selatan yang akhirnya pendayagunaan/pemberdayaan zakat yang berhasil dihimpun dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam jangka pendek program yang dijalankan antara lain: 1. Sosialisasi membangun kesadaran zakat terhadap semua lapisan masyarakat. 2. Mendata muzakki dan mustahik di Kabupaten Lampung Selatan.


49

3. Menghimpun dan mendistribusikan dana zakat menurut skala prioritas dan kebutuhan mustahik. 4. Bantuan insidentil (orang jompo, orang terlantar, bencana alam, musafir). 5. Pelatihan/Studi banding bagi pengurus BAZDA ( peningkatan SDM Amil). 6. Bantuan pinjaman kepada para petani, pedagang dan warga kurang mampu lainnya.

4.2.2 Pendayagunaan Zakat BAZDA Lampung Selatan Perolehan dana zakat BAZDA Lampung Selatan paling besar berasal dari zakat profesi. Zakat dapat dibayarkan secara langsung tiap-tiap individu ataupun secara kolektif melalui instansi. Setiap bulannya dapat diperoleh zakat sebesar kurang lebih Rp20 juta. Setidaknya terdapat 45 unit kerja atau instansi dengan 9.065 orang pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Namun, hanya sebanyak 358 orang tercatat sebagai muzakki pada bulan Desember 2009 yang terdiri dari 19 perorangan dan sisanya kolektif dari 14 instansi yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Keadaan ini masih sangat jauh dari potensi dikarenan hanya segilintir orang dan instansi yang menyetorkan zakatnya kepada BAZDA Lampung Selatan. Selama periode 2009, BAZDA Lampung Selatan telah menyalurkan zakat ke berbagai pihak (sesuai dengan ashnaf) yang tersebar di 17 kecamatan, diantaranya: 1. Pemberian beasiswa kepada pelajar di madrasah tsanawiyah, pondok pesantren, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 94 orang. Besarnya zakat yang diberikan bervariasi dengan waktu pemberian per semester atau per


50

bulan. Beasiswa tersebut secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah atas pengetahuan pelajar dan orang tuanya. 2. Pemberian santunan kepada Guru Ngaji di Taman Pendidikan Al-Qurâ&#x20AC;&#x2122;an yaitu sebanyak 35 TPA dan 26 TPQ. Santunan diberikan setiap bulan dengan kisaran santunan antara Rp150.000,- hingga Rp250.000,- per TPA/TPQ per bulan. Guru Ngaji yang diberikan santunan sebanyak satu hingga tiga orang di setiap TPA/TPQ. 3. Pemberian santunan kepada penjaga masjid (marbout) sebanyak 21 orang setiap bulan sebesar Rp150.000,-. 4. Bantuan sarana untuk dua sekolah, dua yayasan dan delapan pondok pesantren. 5. Bantuan pengobatan. 6. Pemberian zakat produktif kepada 2 kelompok tani dengan setiap kelompok terdiri dari sepuluh hingga empat belas petani. Pinjaman diberikan tanpa agunan dan hanya mengembalikan pinjaman pokok pada saat panen.


51

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1

Demografi Responden Responden dalam penelitian ini berjumlah 120 orang yang terdiri dari

pembayar zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik) dengan karakteristik demografi sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 5.1. Karakteristik demografi responden sebelum dan sesudah menerima zakat adalah sama. Tabel 5.1 Variabel Demografi Responden Karakteristik Demografi Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Usia 15-39 40-64 Status Pernikahan Menikah Belum menikah Duda/janda Pendidikan Tidak sekolah SD SMP SMA+ Pekerjaan Pedagang/wiraswasta Petani Karyawan Lainnya Besar Ukuran Keluarga 1-3 orang 4-6 orang >7 orang Kecamatan Kalianda Penengahan Sumber: Data Primer (2010)

Jumlah

Persentase 107 13

89,17 10,83

26 94

21,67 78,33

100 1 19

83,33 0,83 15,83

3 37 23 57

2,50 30,83 19,17 47,50

25 45 40 10

20,84 37,50 33,33 8,33

15 92 13

12,50 76,67 10,83

100 20

83,33 16,67


52

Berdasarkan Tabel 5.1 mayoritas responden berdomisili di Kecamatan Kalianda dan berjenis kelamin laki-laki. Hanya 10,83 persen kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Seluruh responden berada pada usia produktif 15-64 tahun dengan persentase terbesar kisaran umur responden adalah 40-64 tahun. Sebanyak 83,33 persen responden telah menikah dengan mayoritas besar ukuran keluarga yang menjadi tanggungannya berkisar antara 4 sampai 6 orang (76,67 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden memiliki tanggungan keluarga yang relatif berat. Responden yang memiliki tanggungan sangat berat yaitu lebih dari 7 anggota keluarga sebesar 10,83 persen. Ditinjau dari aspek pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA, diploma, dan sarjana (47,50 persen) yang umumnya merupakan responden dari keluarga tidak miskin dengan mayoritas bekerja sebagai karyawan (33,33 persen). Sebanyak 30,83 persen responden hanya berpendidikan SD. Bahkan, ada kepala keluarga yang tidak pernah memperoleh pendidikan sama sekali (2,50 persen). Jenis Pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh responden adalah petani (37,50 persen). Selain itu, ada pula responden yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta (20,84 persen). Untuk responden yang bekerja sebagai buruh cuci, supir angkutan umum, tukang ojeg, pengurus masjid (marbout), ibu rumah tangga dan tidak bekerja digolongkan ke dalam jenis pekerjaan lainnya yaitu sebanyak 8,33 persen

5.3

Dampak Distribusi Zakat Berdasarkan hasil perhitungan uji t-statistik diperoleh nilai thit (7,404)

lebih besar dari ttabel (1,96) sehingga tolak H0. Artinya, pendapatan setelah zakat


53

berbeda nyata pada taraf Îą=5 persen terhadap pendapatan tanpa zakat (Lampiran 1). Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemberian zakat kepada mustahik memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya. Untuk mengetahui dampak distribusi zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dilakukan pembandingan indikator-indikator sebelum dan sesudah distribusi zakat. Apabila terdapat perbedaan pada setiap indikator

setelah

distribusi

zakat,

maka

pendistribusian

zakat

tersebut

diindikasikan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat yang bisa bernilai positif maupun negatif. Sebaliknya, apabila pada setiap indikator tidak menunjukkan perbedaan atau sama dengan sebelum distribusi zakat, hal ini mengindikasikan bahwa pendistribusian zakat belum memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat membaik atau memburuk akan dilihat dari dua sisi yaitu perubahan beban kemiskinan, dan bagian perolehan pendapatan kelompok berpenghasilan terendah dan terkaya terhadap pendapatan total.

5.2.1 Dampak Distribusi Zakat Terhadap Beban Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Data yang digunakan untuk melihat dampak zakat terhadap beban kemiskinan adalah berasal dari responden penerima zakat (mustahik).


54

Tabel 5.2 Indeks Kemiskinan Mustahik Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Indeks Kemiskinan H P1 I P2 P3

Sebelum Distribusi Zakat 0,538 Rp205.632,25 0,288 0,194 0,054

Setelah Distribusi Zakat 0,438 Rp166.421,78 0,233 0,131 0,030

Perubahan 18,60% Rp39.210,47 19,07% 32,50% 44,59%

a. Insiden Kemiskinan Insiden kemiskinan atau banyaknya jumlah orang miskin diukur dengan menggunakan Headcount Ratio Index (H). Indeks ini digunakan untuk melihat berapa jumlah keluarga miskin yang mampu dikurangi melalui pendayagunaan instrumen zakat. Headcount Ratio Index sebelum distribusi zakat sebesar 0,538, artinya dari seluruh rumah tangga ternyata ada 53,8 persen yang dikategorikan miskin berdasarkan garis kemiskinan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, keseluruhan pendapatan keluarga mengalami kenaikan setelah menerima dana zakat dari BAZDA Lampung Selatan dan rasio jumlah keluarga miskin berkurang menjadi 0,438. Artinya, dengan pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan terjadi penurunan jumlah keluarga miskin sebesar 18,60 persen. b. Kedalaman Kemiskinan Untuk menganalisis tingkat kedalaman kemiskinan digunakan dua instrumen yaitu poverty gap (P1) untuk mengukur kesenjangan kemiskinan dan income gap index (I) untuk mengukur indeks kesenjangan pendapatan. Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari Rp205.632,25 menjadi Rp166.421,78. Artinya, sebelum distribusi zakat besarnya


55

defisit pendapatan orang miskin terhadap batas miskin sebesar Rp205.632,25, kemudian setelah memperoleh zakat, defisit pendapatan berkurang menjadi Rp166.421,78. Atau dengan kata lain setelah memperoleh zakat, rata-rata pendapatan keluarga miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan sehingga semakin sedikit uang yang diperlukan untuk mengangkat perekonomian setiap mustahik tersebut sampai pada standar pendapatan minimum yang telah ditentukan. Hal yang sama terjadi pada instrumen income gap index dimana indeks kesenjangan pendapatan turun dari 0,288 menjadi 0,233. Artinya, rata-rata defisit pendapatan orang miskin turun dari 28,8 persen menjadi 23,3 persen dari garis kemiskinan. Dengan demikian, pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan kepada mustahik mampu mengurangi kedalaman kemiskinan. c. Keparahan Kemiskinan Tingkat keparahan kemiskinan diukur dengan menggunakan Indeks Sen (P2) dan Indeks FGT (P3). Hasil pengolahan data pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa P2 berkurang dari 0,194 menjadi 0,131. Begitu pula dengan P3 mengalami penurunan dari 0,054 menjadi 0,030. Hal ini mengindikasikan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik dapat mengurangi kesenjangan pendapatan di antara keluarga miskin. Oleh karenanya, distribusi pendapatan antara keluarga miskin tersebut lebih merata dibandingkan sebelum zakat didistribusikan kepada mustahik.


56

5.2.2 Dampak Distribusi Zakat Terhadap Kesenjangan Pendapatan Pendapatan penduduk tidak selalu merata, bahkan yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kesenjangan pendapatan dapat terjadi antar golongan masyarakat, ada yang berpendapatan kecil, sedang dan besar. Untuk mengukur kesenjangan pendapatan antara responden digunakan Indeks Gini yang didasarkan pada kurva Lorenz. Tabel 5.3 menyajikan hasil dari pengolahan data untuk melihat distribusi pendapatan diantara seluruh responden yang mencakup muzakki dan mustahik. Tabel 5.3 Ukuran Distribusi Pendapatan Rumah Tangga per Bulan Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Menurut Kelas Kuantil Rumah Tangga

1 2 3 4 5

Pendapatan Rumah Tangga (ribu rupiah) tz dz 10.542,03 15.079,00 28.645,80 85.318,17 428.546,34

12.061,20 17.615,42 32.385,22 85.521,24 427.070,84 Total 568.131,34 574.653,91 Keterangan: tz = tanpa zakat dz = dengan zakat

Bagian persentase dari total pendapatan Kuantil tz 1,86 2,65 5,04 15,02 75,43 100

dz 2,10 3,07 5,64 14,88 74,32 100

Kuantil Kumulatif tz

dz

4,51 9,55 24,57 100

5,16 10,80 25,68 100

Setiap kuantil mewakili 20 persen keluarga. Kesenjangan pendapatan yang sangat lebar mengindikasikan bahwa terdapat keluarga dengan pendapatan sangat tinggi dan ada pula yang berpendapatan sangat rendah. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebelum zakat didistribusikan, 20 persen keluarga termiskin hanya menikmati 1,86 persen dari pendapatan total. Sangat berbeda dengan 20 persen keluarga terkaya menikmati 75,43 persen dari pendapatan total. Gambaran tingginya kesenjangan pendapatan dapat ditemukan dengan mebandingkan 20


57

persen keluarga terkaya dengan 40 persen keluarga termiskin yang disebut Rasio Kuznets. Rasio kesenjangan pendapatan antara dua kelompok ekstrem tersebut adalah 75,43 dibagi dengan 4,51 atau sekitar 16,7. Artinya, 20 persen keluarga sangat kaya memiliki pendapatan 16,7 kali dari pendapatan 40 persen keluarga termiskin. Setelah pendistribusian zakat, terjadi peningkatan pendapatan di 40 persen keluarga termiskin yaitu dari 4,51 persen menjadi 5,16 persen dan diikuti dengan penurunan pendapatan di 20 persen keluarga terkaya yaitu dari 75,43 menjadi 74,32 sehingga Rasio Kuznets kini lebih kecil yaitu 14,4. Artinya, kesenjangan pendapatan dapat diturunkan atau dengan kata lain distribusi pendapatan di antara responden menjadi lebih merata setelah distribusi zakat. Gambar 5.1 memuat kurva Lorenz yang menggunakan data kuantil yang termuat dalam Tabel 5.3.


58

120

Persentase Pendapatan

100

80

60

40

20

0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.1 Kurva Lorenz Untuk Seluruh Responden Pada Gambar 5.1 terdapat dua kurva Lorenz dalam bidang yang sama dimana kurva Lorenz “dz” yang berwarna hijau terletak di atas kurva Lorenz “tz” yang berwarna biru. Kurva Lorenz “dz” merupakan kurva Lorenz yang menggambarkan persentase penerimaan pendapatan aktual yang diterima oleh persentase kumulatif responden setelah zakat didistribusikan kepada mustahik. Sedangkan kurva Lorenz “tz” merupakan kurva Lorenz yang menggambarkan persentase penerimaan pendapatan aktual yang diterima oleh persentase kumulatif responden sebelum mustahik menerima zakat. Indeks Gini mengalami penurunan


59

dari 0,638 menjadi 0,625. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik mampu memperbaiki pemerataan pendapatan responden walaupun perubahan yang terjadi masih kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Hassan (2007) bahwa implementasi zakat tidak menyebabkan kesenjangan pendapatan dalam komunitas muslim. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan tanpa zakat tergolong parah. Hal ini dikarenakan 40 persen keluarga berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen dari total pendapatan yaitu hanya sebesar 4,51 persen dan meningkat 0,65 persen menjadi 5,16 persen setelah menerima dana zakat dari BAZDA Lampung Selatan. Meskipun zakat telah didistribusikan, ternyata ketidakmerataan distribusi pendapatan masih tergolong parah. Minimnya dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZDA Lampung Selatan disinyalir menjadi salah satu penyebabnya. Setiap bulannya BAZDA Lampung Selatan hanya berhasil menghimpun dana zakat rata-rata sebesar 20 juta rupiah dari zakat profesi. Angka ini masih sangat kecil mengingat potensi zakat yang cukup besar di Lampung Selatan yaitu Rp310,5 juta per bulannya hanya dari zakat profesi. Belum lagi diperhitungkan dengan zakat dari pertanian mengingat sektor utama penyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian. Artinya, baru sekitar 6,4 persen dari potensi minimal dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan oleh BAZDA Lampung Selatan kepada mustahik. Namun, hanya dengan perolehan sebesar 6,4 persen tersebut telah mampu memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar


60

masyarakat. Apabila perolehan dana zakat semakin besar maka semakin banyak pula orang miskin yang terbantukan, dan diharapkan pula semakin mempersempit kesenjangan pendapatan antar golongan di masyarakat.

5.2.3 Kepekaan Kelompok Keluarga Selain melihat dampak distribusi zakat terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara keseluruhan, perlu juga dilihat berdasarkan kelompok keluarga. Pengelompokkan yang didasarkan pada karakteristik demografi responden ini dimaksudkan untuk membandingkan kepekaan (sensitifitas) kelompok keluarga di setiap sub determinan, sehingga diketahui keluarga dengan karakteristik apa saja yang paling peka terhadap distribusi zakat baik dari segi kemiskinan maupun kesenjangan pendapatan.

5.2.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala keluarga adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam mengelola rumah tangga, bisa laki-laki atau perempuan. Untuk kepala keluarga perempuan seluruhnya merupakan janda. Insiden kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan di kelompok keluarga dengan kepala keluarga perempuan

lebih

tinggi

dibandingkan

laki-laki

(Tabel

5.4).

mengindikasikan bahwa perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan.

Hal

ini


61

Tabel 5.4 Indikator Kemiskinan Menurut Jenis Kelamin Indeks Kemiskinan Jenis Kelamin

H tz

P1 dz

tz

I dz

tz

P2 dz

tz

P3 dz

tz

dz

Laki-laki 0,514 0,443 Rp198.573,92 Rp162.241,93 0,278 0,227 0,183 0,131 0,049 0,029 Perubahan

13,89%

Rp36.331,99

18,3%

28,18%

40,4%

Perempuan 0,700 0,400 Rp241.932,25 Rp198.815,59 0,339 0,279 0,261 0,119 0,083 0,032 Perubahan

42,86%

Rp43.116,66

17,82%

54,27%

62,02%

Pada umumnya, para perempuan tersebut mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga sangat terbatas untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor formal. Ada sebagian dari mereka yang pekerjaannya tidak memberikan uang seperti ibu rumah tangga. Menurut Todaro dan Smith (2003), kenyataan tersebut turut mempersempit sumber-sumber keuangan mereka, sehingga posisi mereka secara finansial kurang stabil apabila dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, rumah tangga yang dikepalai oleh seorang laki-laki memiliki rata-rata pendapatan yang lebih tinggi dan bervariasi dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan sehingga kesenjangan pendapatan lebih jelas terlihat di kelompok keluarga dengan kepala keluarga laki-laki (Gambar 5.2 dan Gambar 5.3). Kesenjangan yang lebar pada kelompok kepala keluarga laki-laki disebabkan karena laki-laki biasanya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam meraih posisi tinggi dalam jabatan struktural dikelembagaan dan memiliki kemampuan berbisnis yang lebih baik dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, ada beberapa kepala keluarga laki-laki yang berpenghasilan puluhan dan ratusan juta per bulannya dari hasil usaha ia berdagang dan ada beberapa kepala keluarga yang memiliki jabatan tinggi bahkan menjadi orang nomor satu di tempat ia


62

bekerja. Sedangkan, kepala keluarga perempuan yang menamatkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi dan bekerja sebagai karyawan di sebuah instansi tidak ada satu pun dari mereka yang menempati posisi struktural yang tinggi. Indeks Gini untuk kategori laki-laki bernilai 0,631 yang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan yang terjadi pada kelompok keluarga ini tergolong parah. Sedangkan, untuk kategori perempuan Indeks Gini bernilai 0,479 yang menunjukkan kesenjangan pendapatan sedang. Table 5.5 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Keluarga Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Perubahan (%) 1,42 8,47

Indeks Gini Sebelum distribusi zakat Setelah Distribusi zakat 0,631 0,622 0,479 0,438 120

Persentase Pendapatan

100

80

60

40

20

0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.2 Kurva Lorenz Untuk Kategori Laki-laki


63

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.3 Kurva Lorenz Untuk Kategori Perempuan Pada saat zakat telah didistribusikan kepada orang miskin (mustahik), terlihat perbedaan terhadap semua indikator baik indikator kemiskinan maupun indikator kesenjangan pendapatan di setiap kategori. Namun, tingkat kepekaan di antara dua kategori jenis kelamin tersebut tidak sama. Perubahan setiap indeks kelompok keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Persentase keluarga miskin yang dapat dikurangi dengan zakat adalah 13,89 persen pada kategori laki-laki sedangkan pada kategori perempuan persentase keluarga miskin dapat dikurangi hingga 42,86 persen. Meskipun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tetap lebih tinggi pada kategori perempuan, tetapi penurunannya lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu, perbaikan kemerataan distribusi pendapatan juga lebih tinggi pada kelompok kepala


64

keluarga perempuan yang ditunjukkan oleh persentase perubahan Indeks Gini yang lebih besar (8,47 persen). Berdasarkan Gambar 5.3 perbaikan distribusi tersebut khususnya terjadi pada 40 persen kelompok menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan lebih baik pada keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

5.2.3.2 Berdasarkan Usia Seluruh kepala keluarga dalam penelitian ini berada pada usia produktif (15 sampai 64 tahun). Banyaknya responden dibagi ke dalam dua kelompok yaitu berumur 15-39 tahun dan 40-64 tahun. Perubahan indikator kemiskinan pada kedua kelompok usia tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.6. Tabel 5.6 Indikator Kemiskinan Menurut Usia Indeks Kemiskinan Usia (tahun)

H tz

15-39

P1 Dz

tz

I dz

tz

P2 dz

tz

P3 dz

tz

dz

0,565 0,522 Rp231.850,21 Rp206.098,92 0,325 0,289 0,223 0,175 0,069 0,047

Perubahan 40-64

7,69%

Rp25.751,29

11,11%

21,32%

31,37%

0,526 0,404 Rp195.487,81 Rp145.720,66 0,274 0,204 0,181 0,110 0,048 0,023

Perubahan

23,33%

Rp49.767,15

25,46%

39,41%

52,57%

Berdasarkan Tabel 5.6 diketahui bahwa insiden kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan lebih tinggi pada kelompok keluarga dengan rata-rata usia kepala keluarga yang lebih muda (15-39 tahun). Zakat yang diberikan kepada mustahik yang berada pada keluarga ini ternyata mampu mengurangi persentase keluarga miskin sebesar 7,69 persen, dan kesenjangan kemiskinan yang merupakan cerminan dari jarak antara pendapatan dan garis kemiskinan juga


65

dapat diperkecil yaitu dari Rp231.850,21 menjadi Rp206.098,92. Demikian pula dengan keparahan kemiskinan yang berhasil diturunkan sebesar 21,32 persen untuk Indeks Sen dan 31,37 persen untuk Indeks FGT. Dampak zakat yang positif terhadap pengurangan beban kemiskinan juga terjadi pada kepala keluarga berusia 40-64 tahun bahkan perubahan yang terjadi lebih besar. Apabila pada kepala keluarga berusia 15-39 tahun persentase keluarga miskin yang berhasil dikurangi melalui pendistribusian zakat sebesar 7,69 persen, maka pada kepala keluarga berusia 40-64 tahun persentase keluarga miskin turun hingga 23,33 persen yang diikuti dengan penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin besar. Bila dilihat dari kemerataan distribusi pendapatan pada Tabel 5.7, rumah tangga dengan kepala keluarga berusia 15-39 tahun dan 40-64 tahun ketidakmerataan distribusi pendapatannya tinggi yaitu 0,504 untuk usia 15-39 tahun dan 0,646 untuk usia 40-64 tahun. Gambaran jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.4 dan Gambar 5.5. Tabel 5.7 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Usia Kepala Keluarga Usia (tahun) 15-39 40-64

Indeks Gini Sebelum distribusi zakat Setelah Distribusi zakat 0,504 0,482 0,646 0,634

Perubahan (%) 4,40 1,78


66

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.4 Kurva Lorenz Untuk Kategori Usia 15-39 Tahun

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.5 Kurva Lorenz Untuk Kategori Usia 40-64 Tahun


67

Hal menarik yang ditemukan adalah dampak distribusi zakat terhadap penurunan kesenjangan pendapatan lebih besar pada usia 15-39 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan yang besar pada suatu kelompok tidak selalu berdampak sama besar terhadap penurunan kesenjangan pendapatan di kelompok tersebut. Pada usia 15-39 tahun perubahan tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan usia 40-64 tahun. Akan tetapi, perbaikan kemerataan distribusi pendapatannya lebih tinggi dibandingkan usia 40-64 tahun. Kesenjangan pendapatan yang awalnya tinggi kini berkurang 4,40 persen, sehingga kelompok rumah tangga tersebut masuk dalam kategori kesenjangan pendapatan sedang (0,3<IG<0,5). Pada kelompok rumah tangga dengan kepala keluarga berusia antara 40-64 tahun tetap berada pada kategori kesenjangan pendapatan yang tinggi. Hanya saja setelah distribusi zakat, pemerataan pendapatan meningkat 1,78 persen.

5.2.3.3 Berdasarkan Status Pernikahan Kepala keluarga dengan status menikah sebanyak 83,33 persen, sedangkan sisanya berstatus sendiri yaitu belum menikah sebanyak 0,83 persen dan duda/janda sebanyak 15,83 persen. Keluarga dengan orang tua tunggal yang dipimpin oleh perempuan lebih banyak dibandingkan keluarga dengan orang tua tunggal pria. Menurut Kimmel (1980), hal ini disebabkan karena perempuan memiliki usia rata-rata yang lebih panjang, dan menikah dengan laki-laki yang lebih tua usianya serta lebih banyak duda yang menikah kembali sehingga lebih banyak jumlah janda dibanding duda.


68

Tabel 5.8 Indikator Kemiskinan Menurut Status Pernikahan Indeks Kemiskinan Status Pernikahan

H tz

Menikah

P1 dz

tz

I dz

tz

P2 dz

tz

P3 dz

tz

dz

0,492 0,444 Rp208.801,07 Rp161.371,54 0,292 0,226 0,179 0,132 0,050 0,029

Perubahan Sendiri

9,68%

Rp47.429,53

22,72%

26,58%

41,16%

0,706 0,412 Rp197.446,14 Rp186.622,73 0,277 0,261 0,247 0,126 0,067 0,031

Perubahan

41,67%

Rp10.823,41

5,48%

49,2%

54,12%

Headcount Ratio Index untuk keluarga dengan orang tua tunggal sebesar 0,706, artinya dari seluruh keluarga dengan orang tua tunggal ternyata ada 70,6 persen yang pendapatan keluarganya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk keluarga dengan orang tua lengkap persentase keluarga miskin sebesar 49,2 persen. Kepala keluarga umumnya adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Bagi keluarga dengan kepala keluarga berstatus sendiri/orang tua tunggal sudah hampir pasti bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan padanya seorang. Sedangkan bagi keluarga dengan orang tua lengkap tanggung jawab tersebut terkadang dipikul bersama oleh kepala keluarga dan pasangannya sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar dan bervariasi dengan kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi pula (Tabel 5.9). Orang tua tunggal menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup untuk biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup lainnya. Apalagi mereka harus membagi waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan anak-anak. Belum lagi tekanan yang harus dihadapi dalam mengurus dan membesarkan anak sendirian, kurangnya dukungan sosial dalam menjalankan perannya sebagai orang tua, dan fisiknya yang rentan terhadap penyakit (Kimmel, 1980). Keadaan inilah yang menyebabkan insiden kemiskinan lebih tinggi di


69

keluarga dengan orang tua tunggal dan sulitnya keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Apabila sebelumnya mereka tidak memiliki akses sama sekali untuk memperoleh tambahan pendapatan akibat keterbatasan sebagai orang tua tunggal, kini mereka sangat merasa terbantu dengan zakat yang secara cuma-cuma diberikan kepada mereka. Mereka menggunakan uang tersebut sebagai penambah modal usahanya dan ada pula yang dipergunakan untuk membiayai sekolah anakanaknya. Jumlah keluarga miskin kini berkurang dari 70,6 persen menjadi 41,2 persen. Tabel 5.9 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Status Pernikahan Kepala Keluarga Status Menikah Sendiri

Indeks Gini Sebelum distribusi zakat Setelah Distribusi zakat 0,637 0,627 0,470 0,433

Perubahan (%) 1,47 7,78

Pada keluarga berstatus menikah terdapat beberapa keluarga yang perekonomian keluarganya ditanggung bersama oleh pasangan suami-isteri. Kondisi

ini

mengakibatkan

pendapatan

keluarga

menjadi

lebih

besar

dibandingkan bila hanya seorang dari pasangan suami-isteri tersebut yang bekerja. Kesenjangan yang lebar ini terlihat dari 40 persen keluarga termiskin hanya menikmati 4,25 persen dari total pendapatan. Setelah adanya zakat, ternyata Indeks Gini turun dari 0,637 menjadi 0,627. Perubahan kemerataan distribusi 1,47 persen membuat bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen keluarga termiskin meningkat sebesar 0,54 persen dari 4,25 persen menjadi 4,79 persen.


70

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.6 Kurva Lorenz Untuk Kategori Menikah 120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.7 Kurva Lorenz Untuk Kategori Belum Menikah, Duda/Janda


71

Berdasarkan Gambar 5.7, zakat mampu mempersempit kesenjangan pendapatan dalam kelompok keluarga yang memiliki orang tua tunggal khususnya pada kuantil 3 dan 4. Keluarga yang berada pada kuantil 3 mengalami peningkatan bagian pendapatan terhadap total pendapatan keluarga sebesar 1,94 persen yaitu dari 8,98 persen menjadi 10,92 persen. Kemerataan distribusi pendapatan untuk 40 persen keluarga terendah meningkat dari 6,01 persen menjadi 6,28 persen. Perubahan Indeks Gini untuk keluarga dengan orang tua tunggal lebih tinggi yaitu 7,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kepekaan pendistribusian zakat lebih tinggi pada keluarga dengan orang tua tunggal dalam mengurangi keluarga miskin dan menurunkan kesenjangan pendapatan.

5.2.3.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keluarga berdasarkan tingkat pendidikan dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan SD/tidak sekolah, keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan SMP, dan keluarga dengan kepala keluarga minimal berpendidikan SMA. Berikut perubahan indikator kemiskinan: Tabel 5.10 Indikator Kemiskinan Menurut Tingkat Pendidikan Indeks Kemiskinan Pendidikan

H tz

P1

SMP Perubahan SMA+ Perubahan

30,77%

tz

I dz

Rp34.001,28

tz

P2 dz

16,03%

tz

P3

dz Tidak Sekolah/SD 0,650 0,450 Rp212.133,53 Rp178.132,25 0,297 0,250 0,241 0,140 0,069 0,033 Perubahan

dz

dz

41,835

tz

51,5%

0,381 0,381 Rp190.678,09 Rp156.303,09 0,267 0,219 0,129 0,111 0,034 0,024 0%

Rp34.375,00

18,03%

14,1%

27,31%

0,474 0,474 Rp200.143,36 Rp151.995,22 0,280 0,213 0,163 0,131 0,043 0,028 0%

Rp48.148,14

24,06%

19,56%

36,16%


72

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa keluarga dengan kepala keluarga yang berpendidikan rendah sebatas SD memiliki tingkat insiden, kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rahmawati (2006) bahwa semakin rendah tingkat pendidikan kepala keluarga akan semakin besar peluang rumah tangga tersebut berada dalam kemiskinan. Pada Tabel 5.10 dapat dilihat bahwa pemberian zakat dapat mempersempit jurang (kedalaman) kemiskinan lebih tinggi pada kelompok kepala keluarga berpendidikan tinggi (SMP dan SMA+), tetapi jumlah keluarga miskin masih tetap sama. Sedangkan pada keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan rendah (tidak sekolah/SD) jumlah keluarga miskin dapat dikurangi hingga 30,77 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk keluar dari kemiskinan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Seseorang dengan pendidikan yang rendah dapat keluar dari kemiskinan asalkan diberikan akses untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pemberian zakat baik konsumtif maupun produktif memberikan kesempatan kepada keluarga miskin berpendidikan rendah dengan segala keterbatasannya untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kepekaan keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan rendah juga terlihat pada distribusi pendapatan yang semakin merata diantara seluruh responden berpendidikan rendah. Perbaikan kemerataan ditunjukkan oleh perubahan Indeks Gini sebesar 7,00 persen. Perbaikan kemerataan distribusi pendapatan yang paling kecil terjadi pada kelompok kepala keluarga berpendidikan SMP (0,32 persen).


73

Tabel 5.11 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Pendidikan Tidak sekolah/SD SMP SMA/Diploma/Sarjana

Indeks Gini Sebelum distribusi Setelah Distribusi zakat zakat 0,332 0,308 0,753 0,750 0,332 0,323

Perubahan (%) 7,00 0,32 2,61

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.8 Kurva Lorenz Untuk Kategori Tidak Sekolah/SD

Pada Gambar 5.8 kurva Lorenz setelah distribusi zakat berada di atas kurva Lorenz sebelum distribusi zakat. Ini menandakan bahwa distribusi pendapatan dalam kelompok keluarga tersebut semakin membaik. Indeks Gini sebagai ukuran kesenjangan menunjukkan penurunan dari 0,332 menjadi 0,308. Gambar 5.9 memperlihatkan lebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan SMP. Bermodalkan


74

pendidikan SMP membuat kepala keluarga lebih memiliki kesempatan untuk bersaing dalam dunia usaha dan pekerjaan. Wawasan dan skill yang dimiliki lebih memadai dibandingkan dengan mereka yang tidak sekolah atau lulusan SD, sehingga beberapa kepala keluarga dapat memperoleh pekerjaan sebagai karyawan tetap di sebuah instansi dan adapula yang menjadi pedagang sukses. Meskipun begitu, masih banyak keluarga miskin yang berpendapatan jauh di bawah mereka. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan pendapatan pada kelompok keluarga ini sangat lebar.

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.9 Kurva Lorenz Untuk Kategori SMP Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZDA Lampung Selatan kepada kelompok kategori SMP tidak memberikan pengaruh besar terhadap penurunan kesenjangan pendapatan (0,32 persen). Kecilnya perbaikan pemerataan distribusi


75

ini dikarenakan golongan keluarga berpendapatan tinggi yaitu 20 persen teratas menikmati 94,60 persen dari total pendapatan. Artinya, hampir seluruh pendapatan total dinikmati oleh beberapa keluarga saja yang berada pada tingkat pendapatan teratas, sedangkan banyak keluarga lainnya hidup dengan pendapatan yang sangat rendah. Berbeda halnya dengan kepala keluarga berpendidikan minimal SMA, kesenjangan pendapatan yang terjadi relatif sedang. Akan tetapi, kurva Lorenz cenderung lebih jauh dari garis kemerataan pada kuantil bawah. Hal ini disebabkan karena keluarga berpendapatan terendah (kuantil 1) hampir seluruhnya adalah lulusan SMA dan bekerja sebagai petani serta pedagang dengan penghasilan keluarga kurang dari Rp1 juta/bulan. Sedangkan, kelompok keluarga pada kuantil berikutnya terdapat beberapa kepala keluarga yang berpendidikan tinggi (sarjana) dan bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan yang cukup besar yaitu rata-rata Rp3 juta/bulan setiap keluarga. Begitupula dengan kelompok keluarga berpenghasilan tertinggi (40 persen teratas), 90 persennya adalah sarjana dan seluruhnya bekerja sebagai karyawan dengan tingkat pendapatan yang besar dan merata.


76

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.10 Kurva Lorenz Untuk Kategori SMA+ Penyaluran zakat kepada keluarga miskin dari kelompok keluarga kategori SMA+ membuat kurva Lorenz setelah distribusi zakat bergeser sedikit mendekati garis kemerataan. Pergeseran ini memang sangat tipis, akan tetapi 40 persen keluarga berpendapatan terendah dengan mayoritas kepala keluarga berpendidikan SMA ini mengalami peningkatan 0,91 persen bagian dari pendapatan total yaitu dari 14,90 persen menjadi 15,81 persen.

5.2.3.5 Berdasarkan Jenis Pekerjaan Keluarga dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan pekerjaan yang ditekuni kepala keluarga yaitu pedagang, petani, dan lainnya. Tabel 5.12 menyajikan perubahan indikator kemiskinan pada masing-masing kategori. Sedangkan Tabel 5.13 menyajikan perubahan kemerataan distribusi pendapatan.


77

Tabel 5.12 Indikator Kemiskinan Menurut Jenis Pekerjaan Indeks Kemiskinan Pekerjaan

H tz

P1 dz

tz

I dz

tz

P2 dz

Tz

P3 dz

tz

dz

Pedagang 0,412 0,353 Rp145.865,59 Rp128.698,92 0,204 0,180 0,108 0,079 0,022 0,014 Perubahan Petani

14,29%

Rp17.166,67

11,77%

26,76%

36,59%

0,600 0,489 Rp210.908,80 Rp178.842,86 0,295 0,251 0,224 0,154 0,064 0,037

Perubahan Lainnya

18,52%

Rp32.065,94

15,2%

31,1%

41,79%

0,500 0,389 Rp236.287,81 Rp159.717,97 0,331 0,224 0,189 0,112 0,058 0,026

Perubahan

22,22%

Rp76.569,84

32,41%

40,71%

55,08%

Tambunan (2003) mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia. Wilayah Lampung Selatan masih termasuk dalam kategori perdesaan dimana pertanian sebagai sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, angka kemiskinan di wilayah ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.12 yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi berada pada keluarga dengan kepala keluarganya bekerja sebagai petani. Responden yang berprofesi sebagai petani sebanyak 37,50 persen dengan distribusi pendapatan lebih merata di kelompok keluarga berpendapatan rendah (Gambar 5.11). Petani pada kelompok keluarga berpendapatan rendah tersebut rata-rata hanya memiliki sawah seluas seperempat hektar dengan waktu panen sekali dalam setahun. Untuk kelompok keluarga petani yang berpendapatan tinggi memperoleh rata-rata 4,5 ton gabah setiap tahun. Diantara petani tersebut, ada seorang petani yang juga memperoleh 6 ton jagung kering setiap tahunnya.


78

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.11 Kurva Lorenz Untuk Kategori Petani Bila mengikuti ukuran Bank Dunia maka kesenjangan pendapatan yang terjadi tergolong rendah karena 40 persen keluarga berpendapatan terendah memperoleh proporsi pendapatan terhadap pendapatan total lebih dari 17 persen yaitu sebesar 19,68 persen. Dengan adanya zakat proporsi tersebut meningkat menjadi 20,33 persen. Petani yang memperoleh bantuan zakat merasa sangat terbantu dikarenakan selama ini mereka meminjam dari tengkulak yang mengharuskan mereka menjual hasil seluruh panen hanya kepada tengkulak dengan harga yang lebih kecil dari seharusnya. Oleh karena itu, para petani sering merugi di saat panen dan membuat mereka harus kembali meminjam kepada tengkulak untuk bisa mulai bertani lagi. Melalui zakat khususnya zakat produktif, ketergantungan terhadap tengkulak tersebut dapat diputuskan. Hasil panen petani dapat dujual


79

bebas dan dengan harga yang pantas sehingga pendapatan petani pun meningkat. Akan tetapi, para petani tersebut hanya memiliki sedikit modal untuk memulai bertani lagi sehingga masih membutuhkan bantuan. Beban kemiskinan di keluarga miskin pun berkurang. Kedalaman dan keparahan kemiskinan kini lebih kecil dan jumlah keluarga miskin berkurang sebesar 18,52 persen (Tabel 5.12). Selain itu, pada kelompok keluarga petani terjadi pemerataan distribusi pendapatan dengan persentase perubahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga pedagang maupun lainnya yaitu sebesar 5,48 persen. Tabel 5.13 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Jenis Pekerjaan Jenis Pekerjaan Pedagang/wiraswasta Petani Lainnya

Indeks Gini Sebelum distribusi Setelah Distribusi zakat zakat 0,735 0,731 0,333 0,314 0,383 0,372

Perubahan (%) 0,49 5,48 2,86

Sebanyak 20,84 persen responden berprofesi sebagai pedagang yang sebagian besarnya adalah pedagang kecil seperti penjual es, jajanan kue, gorengan, dan warung kelontong. Penghasilan bersih rata-rata perhari sebesar Rp10.000,- hingga Rp20.000,-. Selain pedagang kecil juga terdapat pengusaha menengah yang memiliki toko sendiri sebagai tempat usahanya yang berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan bersih hingga mencapai Rp200.000,-/hari. Adapula beberapa pedagang besar, salah satunya adalah pengusaha alat-alat bangunan dengan omset perharinya mencapai Rp20 juta.


80

Tidak hanya mengandalkan usaha tersebut, beberapa pedagang besar tersebut juga mengembangkan usahanya dalam penyewaan ruko, rumah kontrakan, dan kebun. Kuantil pertama hingga kuantil kedua ditempati oleh pedagang kecil sedangkan kuantil 5 ditempati oleh pedagang besar (Gambar 5.12). Oleh sebab itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi sangatlah tinggi. Penyaluran zakat saat ini hanya mampu memperbaiki kemerataan distribusi pendapatan sebesar 0,49 persen yang berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen keluarga termiskin yaitu dari 2,04 persen menjadi 2,14 persen. Selain itu, jumlah keluarga miskin berkurang 14,29 persen dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin berkurang (Tabel 5.12). 120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.12 Kurva Lorenz Untuk Kategori Pedagang


81

Penurunan jumlah keluarga miskin tertinggi terjadi pada keluarga miskin dengan kategori lainnya. Apabila penurunan jumlah keluarga miskin di kelompok petani sebesar 18,52 persen maka di kelompok pekerjaan lainnya jumlah keluarga miskin berkurang hingga 22,22 persen. Semula jurang kemiskinan sangat dalam yaitu Rp236.287,81 uang yang dibutuhkan untuk mengangkat setiap keluarga miskin tersebut ke atas garis kemiskinan. Setelah memperoleh zakat, jurang kemiskinan tersebut semakin sempit yaitu Rp159.717,97. Keluarga yang masuk dalam kategori lainnya adalah keluarga dengan kepala keluarga yang bekerja bukan sebagai pedagang dan petani, yaitu bekerja sebagai karyawan, tukang ojeg, supir angkutan umum, marbout, ibu rumah tangga dan ada pula yang tidak bekerja. Gambar 5.13 adalah gambar kurva Lorenz sebelum dan sesudah distribusi zakat. 120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.13 Kurva Lorenz Untuk Kategori Lainnya


82

Keluarga dengan kepala keluarga yang berprofesi bukan sebagai karyawan umumnya memiliki penghasilan keluarga yang rendah yaitu berkisar antara Rp400.000,-

hingga Rp700.000,- per bulannya. Pendapatan keluarga dengan

kepala keluarga yang bekerja sebagai karyawan rata-rata memperoleh pendapatan diatas Rp4 juta per bulannya. Sebelum pendistribusian zakat, Indeks Gini bernilai 0,383 dan setelah kelompok pendapatan rendah mendapatkan zakat terjadi perbaikan pemerataan distribusi pendapatan sebesar 2,86 persen (Tabel 5.13).

5.2.3.6 Berdasarkan Besar Ukuran Keluarga Menurut Schubert dalam Hassan (2007) besar ukuran keluarga dengan kemiskinan memiliki hubungan sebab akibat yang erat. Apabila semakin besar ukuran keluarga maka semakin berat keparahan kemiskinannya. Hal ini bertentangan dengan yang ditemukan bahwa ukuran keluarga yang besar justru insiden dan keparahan kemiskinannya lebih kecil (Tabel 5.14). Tabel 5.14 Indikator Kemiskinan Menurut Besar Ukuran Keluarga Indeks Kemiskinan Ukuran Keluarga

H tz

P1 dz

tz

I dz

tz

P2 dz

tz

P3 dz

tz

dz

1-3 orang 0,727 0,636 Rp248.673,92 Rp196.503,68 0,348 0,275 0,286 0,214 0,093 0,057 Perubahan

12,5%

Rp52.170,24

20,98%

25,29%

38,92%

4-6 orang 0,526 0,421 Rp189.482,25 Rp149.157,25 0,265 0,209 0,181 0,114 0,047 0,023 Perubahan 20,0% Rp40.325,00 21,28% 37,08% 50,28% Lebih dari 6 orang 0,417 0,333 Rp233.665,59 Rp217.365,59 0,327 0,304 0,157 0,119 0,048 0,035 Perubahan

6,98%

Rp16.300,00

6,98%

24,17%

28,14%

Kepekaan pendistribusian zakat terhadap pengurangan kemiskinan dari yang tertinggi hingga terendah terjadi pada keluarga dengan anggota rumah


83

tangga (ART) 4-6 orang, keluarga dengan ART 1-3 orang, dan keluarga dengan ART lebih dari 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pendistribusian zakat masih sangat kecil pada keluarga dengan tanggungan yang sangat berat. Tabel 5.15 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Besar Ukuran Keluarga Indeks Gini Sebelum distribusi zakat Setelah Distribusi zakat 0,482 0,457 0,642 0,632 0,320 0,291

Besar Ukuran Keluarga 1-3 orang 4-6 orang Lebih dari 6 orang

Perubahan (%) 5,19 1,67 9,17

Tabel 5.15 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan pada keluarga dengan ART 1-3 orang dikategorikan sedang, begitu pula dengan keluarga dengan ART lebih dari 6 orang. Sedangkan untuk keluarga dengan ART 4-6 orang termasuk dalam kategori kesenjangan pendapatan tinggi. Kurva Lorenz untuk tiap kategori dapat dilihat pada Gambar 5.14, Gambar 5.15, dan Gambar 5.16.

Persentase Pendapatan

120 100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.14 Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga 1-3 Orang


84

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 6.15 Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga 4-6 Orang

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.16 Kurva Lorenz Untuk Kategori Ukuran Keluarga Lebih dari 6 Orang


85

Penyaluran zakat memberikan kontribusi positif pada pengurangan kesenjangan pendapatan pada ketiga kelompok keluarga tersebut. Hal ini terlihat dari kurva Lorenz setelah distribusi zakat pada ketiga kategori mengalami pergeseran mendekati garis kemerataan. Perubahan Indeks Gini terbesar setelah dilakukan distribusi zakat terdapat pada kelompok keluarga dengan ART lebih dari 6 orang kemudian keluarga dengan ART 1-3 orang dan perubahan terkecil terjadi pada keluarga dengan ART 4-6 orang. Berdasarkan kriteria Bank Dunia dalam menentukan kategori kesenjangan pendapatan, sebelum adanya zakat, keluarga dengan ART lebih dari 6 orang masuk dalam kategori kesenjangan pendapatan sedang (proporsi jumlah pendapatan 40 persen terendah terhadap pendapatan total anatara 12-17 persen yaitu 16,84 persen). Namun, setelah pendistribusian zakat dilakukan oleh BAZDA Lampung Selatan kepada keluarga miskin, kelompok keluarga dengan ART lebih dari 6 orang tersebut tidak lagi berada pada kategori kesenjangan pendapatan sedang melainkan masuk pada kategori kesenjangan pendapatan rendah (proporsi jumlah pendapatan 40 persen terendah terhadap total pendapatan lebih dari 17 persen yaitu 19,15 persen).

6.2.3.7 Berdasarkan Wilayah Sebaran muzakki dan mustahik paling banyak berada di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Penengahan. Dampak zakat terhadap beban kemiskinan yang dihadapi oleh keluarga miskin (mustahik) dapat dilihat pada Tabel 5.16.


86

Tabel 5.16 Indikator Kemiskinan Menurut Wilayah Indeks Kemiskinan Wilayah

H tz

Kalianda Perubahan

P1 dz

tz

I dz

tz

P2 dz

tz

P3 dz

tz

dz

0,531 0,484 Rp205.800,88 Rp170.332,25 0,288 0,239 0,190 0,147 0,052 0,034 8,82%

Rp35.468,63

17,23%

22,81%

35,22%

Penengahan 0,563 0,250 Rp204.995,22 Rp136.115,59 0,287 0,191 0,208 0,066 0,060 0,013 Perubahan

55,56%

Rp68.879,63

33,60%

68,47%

77,37%

Beban Kemiskinan di kedua wilayah hampir sama. Akan tetapi, kepekaan keduanya terhadap perubahan indikator kemiskinan setelah distribusi zakat sangat berbeda. Keluarga yang berdomisili di Kecamatan Penengahan memiliki kepekaan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah orang miskin lebih dari 50 persen, sedangkan penurunan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Kalianda hanya 8,82 persen. Begitu pula dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menurun tajam dari 0,287 menjadi 0,191 untuk kedalaman kemiskinan yang dinormalisasi (I), dan keparahan kemiskinan dari 0,208 menjadi 0,066 untuk P2, dan dari 0,060 menjadi 0,013 untuk P3. Pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi pada kelompok keluarga miskin saja, tetapi juga terjadi di seluruh lapisan pendapatan seperti yang terlihat pada Gambar 5.17 untuk keluarga yang berdomisi di Kecamatan Kalianda dan Gambar 5.18 untuk keluarga yang berdomisili di Kecamatan Penengahan.


87

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.17 Kurva Lorenz Untuk Kategori Kecamatan Kalianda

120

Persentase Pendapatan

100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

120

Persentase Penduduk Kurva Lorenz "tz"

Garis Kemerataan

Kurva Lorenz "dz"

Sumber: Data Primer (diolah), 2010

Gambar 5.18 Kurva Lorenz Untuk Kategori Kecamatan Penengahan


88

Kesenjangan pendapatan di Kecamatan Kalianda jauh lebih lebar dibandingkan dengan yang terjadi di Kecamatan Penengahan. Hal ini disebabkan oleh aktifitas ekonomi lebih terpusat di Kecamatan Kalianda yang merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ekonomi lebih beragam mulai dari pertanian hingga industri. Kesempatan berusaha lebih terbuka sehingga memungkinkan terjadinya variasi perolehan pendapatan. Sedangkan di Kecamatan Penengahan umumnya bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Tabel 5.17 Indeks Gini Sebelum dan Sesudah Distribusi Zakat Berdasarkan Wilayah Wilayah Kalianda Penengahan

Indeks Gini Sebelum distribusi Setelah Distribusi zakat zakat 0,643 0,635 0,482 0,410

Perubahan (%) 1,15 14,94

Pada Gambar 5.17 terlihat adanya perbaikan distribusi pendapatan setelah adanya zakat yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva Lorenz yang semakin mendekatai garis kemerataan. Perubahan ini cukup besar yaitu Indeks Gini sebelum distribusi zakat sebesar 0,482 dan setelah distribusi zakat menjadi 0,410 atau terjadi perubahan sebesar 14,94 persen. Keadaan ini sangat baik untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Penengahan mengingat hampir seluruh keluarga di wilayah ini tergolong keluarga miskin (95,11 persen).


89

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Pendistribusian zakat oleh BAZDA Lampung Selatan mampu menurunkan jumlah keluarga miskin dan sekaligus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari insiden kemiskinan (jumlah keluarga miskin) yang berkurang sebesar 18,6 persen setelah pendistribusian zakat dilakukan. Selain itu, dari aspek kedalaman kemiskinan, kesenjangan

kemiskinan

(P1)

menurun

dari

Rp205.632,25

menjadi

Rp166.421,78, dan indeks kesenjangan pendapatan (I) turun dari 0,288 menjadi 0,233. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, distribusi zakat dapat memperbaiki distribusi pendapatan di antara keluarga miskin yang ditandai dengan menurunnya nilai Indeks Sen dari 0,194 menjadi 0,131 dan Indeks FGT yang menurun dari 0,054 menjadi 0,030. 2. Penurunan yang terjadi pada Indeks Gini dari 0,638 menjadi 0,625 dan Rasio Kuznets dari 16,7 menjadi 14,4 membuktikan bahwa zakat selain dapat mengurangi tingkat kemiskinan juga sekaligus dapat memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan berkurang. 3. Kepekaan yang tinggi atas dampak distribusi zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan dimiliki oleh kelompok keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 40-64 tahun, berstatus belum menikah/duda/janda,


90

berpendidikan rendah (tidak sekolah/SD), berprofesi selain sebagai pedagang dan petani, dan beranggotakan 4-6 orang anggota keluarga serta berdomisili di Kecamatan Penengahan. 4. Kelompok keluarga yang paling peka terhadap penurunan tingkat kesenjangan pendapatan setelah distribusi zakat adalah kelompok keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 15-39 tahun, berstatus belum menikah/duda/janda, berpendidikan paling tinggi SD, bekerja petani dan beranggotakan lebih dari 6 orang anggota keluarga serta berdomisili di Kecamatan Penengahan.

6.2

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendistribusian

zakat mampu mengurangi beban kemsikinan yang dihadapi oleh keluarga miskin dan kesenjangan pendapatan di masyarakat, maka sangat diperlukan upaya optimal dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Untuk bisa optimal, penghimpunan/perolehan zakat oleh BAZDA Lampung Selatan hendaknya didukung oleh pemerintah daerah setempat, salah satunya dengan cara pemberian sanksi kepada muzakki khususnya pegawai negeri sipil yang tidak membayar zakat profesinya agar muzakki dapat melaksanakan kewajibannya secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan perolehan dana zakat semakin mendekati potensi minimal yaitu Rp310,5 juta per bulan atau Rp3,726 milyar per tahun sehingga semakin banyak fakir miskin dan mustahik lainnya yang terbantukan. Perlunya dukungan nyata dari pemerintah tersebut dikarenakan zakat disadari atau


91

tidak dapat menjadi instrumen yang berpotensi besar membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. BAZDA Lampung Selatan hendaknya memperhatikan kepekaan mustahik terhadap distribusi zakat, mengingat perolehan zakat masih sangat terbatas agar pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan dapat optimal. Apabila BAZDA Lampung Selatan bermaksud untuk mengentaskan kemiskinan maka pendayagunaan zakat sebaiknya difokuskan kepada keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 40-64 tahun, berstatus belum menikah/duda/janda, berpendidikan rendah (tidak sekolah/SD), berprofesi selain sebagai pedagang dan petani, dan beranggotakan 4-6 orang anggota keluarga serta berdomisili di Kecamatan Penengahan. Apabila penurunan kesenjangan pendapatan di masyarakat menjadi tujuan utama, maka pendayagunaan zakat sebaiknya difokuskan kepada keluarga dengan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan, berusia 15-39 tahun, berstatus belum menikah/duda/janda, beranggotakan lebih dari 6 orang anggota keluarga, berpendidikan paling tinggi SD. Pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga adalah petani dan berdomisili di Kecamatan Penengahan. Namun, bukan berarti mustahik yang memiliki karakteristik dengan kepekaan rendah tidak perlu diberikan zakat karena selama ia masih termasuk dalam golongan delapan ashnaf ia berhak memperoleh zakat. Akan tetapi, penyaluran zakat kepada mereka haruslah disertai dengan pembinaan seperti pemberian pelatihan keterampilan maupun motivasi untuk lebih giat bekerja dan keutamaan menjadi orang kaya.


92

Pada kelompok keluarga petani miskin khususnya yang memperoleh pinjaman (zakat produktif) meskipun pada saat memperoleh bantuan mampu terlepas dari ketergantungan terhadap tengkulak, tapi mereka masih belum memiliki kecukupan modal untuk mulai bertani kembali. Oleh karena itu, sebaiknya zakat yang diberikan dapat benar-benar mampu mengeluarkan mereka dari jeratan tengkulak dengan cara pemberian zakat tanpa pengembalian sehingga petani mempunyai modal yang cukup untuk bertani pada periode selanjutnya tanpa lagi bergantung pada pinjaman baik ke tengkulak maupun badan amil. Pemberian ini berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Penelitian ini belum melihat dampak distribusi zakat secara terpisah pada zakat produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya hendaknya melihat dampak distribusi zakat pada dua kategori tersebut. Selain itu, perlu juga dianalisis terhadap indikator kemiskinan terhadap masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan program sehingga dapat diketahui keberhasilan program bantuan zakat dengan cara membandingkan indikator kemiskinan pada masyarakat miskin penerima bantuan zakat dengan masyarakat miskin yang tidak memperoleh bantuan zakat.


93

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. 2000. Al Ahkam As Shulthaniyyah, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam. Fadhli Bahri [penerjemah]. Darul falah, Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2007. Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Edisi Maret 2007. BPS, Jakarta. _____. 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. Badan Pusat Statistik, Jakarta. _____. 2009. Data dan Informasi Kemiskinan 2008 Buku2: Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik, Jakarta. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan. 2009. Lampung Selatan dalam Angka 2009. BPS Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda. BAZDA Kabupaten Lampung Selatan. 2008. Optimalisasi Penghimpun Zakat Untuk Membangun Ekonomi Umat. BAZDA Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda. Beik, Irfan Syauqi. 2008. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Zakat & Empowering: 2: 4755. Clarke, George, Lixin Colin Xu, dan Heng-fu Zou. 2003. Finance and Income Inequality Test of Alternative Theories. Policy Research Working Paper No.2984. Development Research Group Invesment Climate. The World Bank, Washington D.C. Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Foster, J., J. Greer, dan E. Thorbecke. 1984. Notes and Comments: A Class of Decomposable Poverty Measures. Econometrica, 52 (3): 761-766. Hassan, M. Kabir. 2007. Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Journal of Economic Cooperation: 28: 1-38. Huda, Nurul, et al. 2008. Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.


94

Juanda, Bambang. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedua. IPB Press, Bogor. Karim, Adiwarman A. 2007. Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kimmel, Douglas C. 1980. Adulthood and Aging. 2nd Edition. John Wiley&Sons, Inc, Kanada. Meylani, Wina. 2009. Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sebagai Modal Kerja Terhadap Indikator Kemiskinan dan Pendapatan Mustahiq (Studi kasus: Program Ikhtiar di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor) [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Milanovic, Branko. 1994. Determinants of Cross-Country Income Inequality An “Augmented” Kuznets’ Hypothesis. Policy Research Working Paper No.1246. Policy Research Department Transition Economies Division. The World Bank, Washington D.C. Mintarti, Nana, Andi Rohman Kurniadi, dan Purwo Udi Utomo. Kajian Perumusan Performance Indicator Bagi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat. Jurnal Zakat & Empowering: 2: 19-30. Patmawati. 2006. Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor [tesis]. Universiti Putra Malaysia, Selangor. Prihatna, et al. 2004. Kedermawanan Kaum Muslimin: Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota. Piramedia, Jakarta. Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Zikrul Hakim, Jakarta. Rahmawati, Yenny Indra. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur [skripsi]. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor. Ravallion, Martin. 2005. A Poverty-Inequality Trade-off?. Policy Research Working Paper No.3579. Development Research Group Poverty Team. The World Bank, Washington D.C. Sabiq, As-Sayyid. 2005. Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah. Beni Sarbeni [penerjemah]. Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.


95

Sakti, Ali. 2007. Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern. Paradigma & Aqsa Publishing, Jakarta. SMERU. 2005. Ketimpangan: Masalah Lama dengan Relevansi Baru. The SMERU Newsletter, 16: 3-12. Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Graha Ilmu, Yogyakarta. Suyanto, Bagong, dan Karnaji. 2005. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Airlangga University Press, Surabaya. Tambunan, Tulus T.H. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Ghalia Indonesia, Jakarta. Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta. Waluyo, Joko. 2004. Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. Jurnal Ekonomi Pembangunan: 9 (1): 1-20.


LAMPIRAN


97

Lampiran 1. Hasil Uji T-Statistik untuk Pendapatan Mustahik i

Ytz

Ydz

đ?&#x2018;&#x2018; = đ?&#x2018;&#x152;đ?&#x2018;Ąđ?&#x2018;§ â&#x2C6;&#x2019; đ?&#x2018;&#x152;đ?&#x2018;&#x2018;đ?&#x2018;§

1

340000,00

390000,00

50000,00

2

385000,00

485000,00

100000,00

3

390000,00

440000,00

50000,00

4

390000,00

440000,00

50000,00

5

398000,00

813000,00

415000,00

6

405000,00

430000,00

25000,00

7

410000,00

435000,00

25000,00

8

412500,00

723750,00

311250,00

9

417000,00

467000,00

50000,00

10

420000,00

835000,00

415000,00

11

425000,00

450000,00

25000,00

12

431700,00

481700,00

50000,00

13

433333,33

848333,33

415000,00

14

450000,00

500000,00

50000,00

15

460000,00

485000,00

25000,00

16

465000,00

490000,00

25000,00

17

470000,00

520000,00

50000,00

18

473000,00

498000,00

25000,00

19

475000,00

600000,00

125000,00

20

475500,00

525500,00

50000,00

21

480000,00

505000,00

25000,00

22

500000,00

525000,00

25000,00

23

510000,00

535000,00

25000,00

24

526000,00

576000,00

50000,00

25

528500,00

553500,00

25000,00

26

535000,00

560000,00

25000,00

27

540000,00

955000,00

415000,00

28

544500,00

569500,00

25000,00

29

550000,00

600000,00

50000,00

30

559000,00

692333,33

133333,33

31

560000,00

710000,00

150000,00

32

565000,00

615000,00

50000,00

33

571000,00

621000,00

50000,00

34

577000,00

602000,00

25000,00

35

580000,00

630000,00

50000,00

36

592000,00

617000,00

25000,00

37

600000,00

625000,00

25000,00

38

610000,00

635000,00

25000,00


98

i

Ytz

Ydz

𝑑 = 𝑌𝑡𝑧 − 𝑌𝑑𝑧

39

627000,00

652000,00

25000,00

40

675000,00

700000,00

25000,00

41

690000,00

740000,00

50000,00

42

698000,00

748000,00

50000,00

43

710000,00

1125000,00

415000,00

44

725000,00

775000,00

50000,00

45

730000,00

780000,00

50000,00

46

742000,00

767000,00

25000,00

47

750000,00

775000,00

25000,00

48

820000,00

845000,00

25000,00

49

865000,00

1280000,00

415000,00

50

867500,00

1096666,67

229166,67

51

886000,00

911000,00

25000,00

52

925000,00

1340000,00

415000,00

53

960000,00

985000,00

25000,00

54

1000000,00

1025000,00

25000,00

55

1020000,00

1095000,00

75000,00

56

1050000,00

1150000,00

100000,00

57

1050000,00

1100000,00

50000,00

58

1110000,00

1160000,00

50000,00

59

1133333,33

1283333,33

150000,00

60

1200000,00

1615000,00

415000,00

61

1230000,00

1255000,00

25000,00

62

1286666,67

1411666,67

125000,00

63

1300000,00

1325000,00

25000,00

64

1300000,00

1325000,00

25000,00

65

1327000,00

1377000,00

50000,00

66

1340000,00

1755000,00

415000,00

67

1350000,00

1375000,00

25000,00

68

1388300,00

1513300,00

125000,00

69

1400000,00

1425000,00

25000,00

70

1420000,00

1731250,00

311250,00

71

1550000,00

1966666,67

416666,67

72

1687000,00

1812000,00

125000,00

73

1800000,00

1825000,00

25000,00

74

2000000,00

2025000,00

25000,00

75

2200000,00

2325000,00

125000,00

76

2483000,00

2633000,00

150000,00

77

2816666,67

2900000,00

83333,33

78

2850000,00

2975000,00

125000,00


99

i

Ytz

Ydz

𝑑 = 𝑌𝑡𝑧 − 𝑌𝑑𝑧

79

2850000,00

2875000,00

25000,00

80

3210000,00

3335000,00 𝒅

125000,00 107750

Sd

130157

thit

7,404


100

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian untuk Mustahik

KUESIONER PENELITIAN

â&#x20AC;&#x153;Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan)â&#x20AC;?

Peneliti : Tiara Tsani

Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Institut Pertanian Bogor. Semua informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya.

Catatan Penting : -

Kepala Keluarga, disingkat KK, adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di dalam mengelola rumah tangga (bisa laki-laki atau perempuan).

-

Anggota Keluarga, disingkat AK, adalah mereka yang hidup dan tinggal bersama KK di kediaman / rumah yang sama.


101

BAGIAN A : INFORMASI PERSONAL 1. Profil Kepala Keluarga Jenis Kelamin

Hubungan dengan KK

1. Laki- laki 2. Perempuan

1. Suami/Istri 2. Anak 3. Saudara kandung 4. Orangtua 5. Mertua 6. Kerabat 7. Lainnya (……………………)

Usia

Status Pernikahan

Pendidikan

Pekerjaan

1.Belum nikah 2.Menikah 3.Janda/Du da

1. Tidak pernah sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. Diploma 6. Universitas 7. Lainnya (……………)

1. Tidak bekerja 2. Ibu Rumah tangga 3. Pelajar/Mahasiswa 4. Pedagang/wiraswasta 5. Petani/peternak/nelayan 6.Karyawan(Pekerja Bangunan,PNS/Pekerja pabrik/Tentara/Polisi) 7. Lainnya (…………….....................)

INFORMASI ANGGOTA KELUARGA

2. Keluarga

2.1

Jumlah KK + AK

2.2

Jumlah Tanggungan (istri/suami, anak, orangtua, dll)

2.3

Jumlah anak di bawah 15 tahun/ belum menikah/ masih belajar/belum bekerja dan orangtua, yang tinggal di rumah berbeda namun menjadi tanggungannya

2.4

Jumlah 2.2 + 2.3

Daerah Tempat Tinggal : ___________________ kec. _______________________


102

BAGIAN B : SUMBER PENDAPATAN 1. Pendapatan Bulanan KK dan semua AK (yang tinggal satu rumah) dari pekerjaan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir (jika ada). Jenis Pendapatan

KK (Rp/hari atau Rp/bulan)

Semua AK (Rp/hari atau Rp/bulan) AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

Jumlah Pendapatan Keluarga (Rp/bulan)

AK 5

Gaji Hasil jualan/dagang Komisi Upah Jumlah

2. Pendapatan Bulanan KK dan semua AK dalam Rupiah, yang didapat dari sumbangan orang lain (keluarga atau dermawan yang bukan keluarga) dalam satu tahun terakhir jika ada. Jumlahkan dulu semua, dan kemudian bagi dengan 12, baru masukkan ke tabel berikut. Sumber Pendapatan

KK (Rp/hari atau Rp/bulan)

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5

Kiriman dari keluarga Bantuan dari orang lain Total yang bukan keluarga

3. Pendapatan Bulanan KK dan semua AK yang didapat dari properti/aset yang didapat dalam satu tahun terakhir jika ada. Sumber Pendapatan

KK (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan)

AK 1 Tanah yang disewakan Rumah yang disewakan Peralatan yang disewakan (perahu, jala) Rekening Bank Total

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5


103

4. Pendapatan bulanan KK dan semua AK yang didapat dari menjalankan pekerjaan sampingan dalam satu tahun terakhir (jika ada). Jumlahkan dulu semua, kemudian dibagi dengan 12, dan masukkan ke tabel berikut. Sumber Pendapatan Sampingan

KK (Rp/Bulan)

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5

Bertani/buruh tani Beternak Nelayan Pembantu Tangga Tukang pijat

Rumah

Office Boy Tukang masak Lainnya (……………………..) Total

BAGIAN C: BANTUAN BAZDA LAMPUNG SELATAN 1.

Jumlah rutin yang diterima KK+AK dari BAZDA LAMPUNG SELATAN1

Sumber Pendapatan

KK (Rp/Bulan atau Rp/pemberian)

Semua AK (Rp/Bulan) jika ada AK 1

BAZDA

AK 2

AK 3

AK 4

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

AK 5

Lampung

Selatan Lainnya (jika ada) …………………..

1

Catatan : jika hanya diberi satu kali, misal hanya Rp 480 ribu, maka jumlah tersebut harus dibagi 12, baru dimasukkan ke dalam tabel. Yang dimasukkan adalah Rp 40 ribu.


104

2.

Jumlah bantuan karitatif yang diterima KK + AK dari BAZDA Lampung Selatan, termasuk kesehatan, perumahan, pendidikan, pakaian, makanan, dll. (Catatan : nilai bantuan harus dikonversi ke dalam nilai Rupiah)2 Jenis Bantuan

KK (Rp/Bulan) Jika ada

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) Jika ada AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5

Biaya Kesehatan Beasiswa Pendidikan Biaya Perumahan Pakaian Makanan Lainnya (……………………..) Total

3.

Jumlah bantuan berupa modal usaha yang diterima KK + AK dari BAZDA Lampung Selatan. (Catatan : nilai bantuan harus dikonversi ke dalam nilai Rupiah)3. Jenis Bantuan

KK (Rp/Bulan) Jika ada

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) Jika ada AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5

Bantuan modal bukan pinjaman Pinjaman Qardul Hasan Bantuan peralatan Pupuk, pestisida, dll Mesin, kapal, dll Cangkul dan peralatan pertanian Mesin jahit Lainnya Total

2 3

Lihat Footnote No. 1 Catatan : jika hanya diberi satu kali, misal hanya Rp 480 ribu, maka jumlah tersebut harus dibagi 12, baru dimasukkan ke dalam tabel. Yang dimasukkan adalah Rp 40 ribu.


105

I Total Pendapatan KK : Jumlahkan bagian C (1+2+3) II Total Pendapatan AK : Jumlahkan bagian C (1+2+3) III Total Pendapatan Keluarga (I + II)

BAGIAN D : TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Jenis Pengeluaran

KK (Rp/Bulan) Jika ada AK 1

AK 2

AK 3

Sewa Rumah Listrik dan Air Beras Daging/ayam Ikan (asin) Sayur Bumbu dapur; Minyak goreng Minyak tanah/gas Susu/bubur bayi Popok/pampers Biaya Sekolah (SPP, buku, transportasi ke sekolah dan uang jajan) Biaya Kesehatan Utang Jatuh tempo Kredit barang/arisan Rokok/kopi Pulsa Biaya Lainnya4 Total

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

4

Total Pengeluaran Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) Jika ada

Termasuk keperluan hiburan, wisata dan lain-lain.

AK 4

AK 5


106

Lampiran 3. Kuesioner Penelitin untuk Muzakki

KUESIONER PENELITIAN

â&#x20AC;&#x153;Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Oleh BAZDA Lampung Selatan)â&#x20AC;?

Peneliti : Tiara Tsani

Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Institut Pertanian Bogor. Semua informasi yang didapat akan dijaga kerahasiaannya.

Catatan Penting : -

Kepala Keluarga, disingkat KK, adalah orang yang memiliki tanggung jawab tertinggi di dalam mengelola rumah tangga (bisa laki-laki atau perempuan).

-

Anggota Keluarga, disingkat AK, adalah mereka yang hidup dan tinggal bersama KK di kediaman / rumah yang sama.


107

BAGIAN A : INFORMASI PERSONAL 1. Profil Kepala Keluarga Jenis Kelamin

Hubungan dengan KK

1. Lakilaki 2. Perempu an

1. Suami/Istri 2. Anak 3. Saudara kandung 4. Orangtua 5. Mertua 6. Kerabat 7. Lainnya (……………………)

Usia

Status Pernikahan 1.Belum nikah 2.Menikah 3.Janda/Du da

Pendidikan

Pekerjaan

1. Tidak pernah sekolah 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. Diploma 6. Universitas 7. Lainnya (……………)

1. Tidak bekerja 2. Ibu Rumah tangga 3. Pelajar/Mahasiswa 4. Pedagang/wiraswasta 5. Petani/peternak/nelayan 6.Karyawan(Pekerja Bangunan,PNS/Pekerja pabrik/Tentara/Polisi) 7. Lainnya (…………….....................)

INFORMASI ANGGOTA KELUARGA

2. Keluarga 2.1

Jumlah KK + AK

2.2

Jumlah Tanggungan (istri/suami, anak, orangtua, dll)

2.3

Jumlah anak di bawah 15 tahun/ belum menikah/ masih belajar/belum bekerja dan orangtua, yang tinggal di rumah berbeda namun menjadi tanggungannya

2.4

Jumlah 2.2 + 2.3

Daerah Tempat Tinggal : ___________________ kec. _______________________


108

BAGIAN B : SUMBER PENDAPATAN 1. Pendapatan Bulanan KK dan semua AK (yang tinggal satu rumah) dari pekerjaan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir (jika ada).

Jenis Pendapatan

KK (Rp/hari atau Rp/bulan)

Semua AK (Rp/hari atau Rp/bulan) AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

Jumlah Pendapatan Keluarga (Rp/bulan)

AK 5

Gaji Hasil jualan/dagang Komisi Upah Jumlah

2. Pendapatan Bulanan KK dan semua AK yang didapat dari properti/aset yang didapat dalam satu tahun terakhir jika ada. Sumber Pendapatan

KK (Rp/Bulan)

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

AK 5

Tanah yang disewakan Rumah yang disewakan Peralatan yang disewakan Rekening Bank (perahu, jala) Total

3. Pendapatan bulanan KK dan semua AK yang didapat dari menjalankan pekerjaan sampingan dalam satu tahun terakhir (jika ada). Jumlahkan dulu semua, kemudian dibagi dengan 12, dan masukkan ke tabel berikut. Sumber Pendapatan Sampingan

KK (Rp/Bulan)

Total Pendapatan Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan)

AK 1

AK 2

Total I Total Pendapatan KK : Jumlahkan bagian B (1+2+3) II Total Pendapatan AK : Jumlahkan bagian B (1+2+3) III Total Pendapatan Keluarga (I + II):

AK 3

AK 4

AK 5


109

BAGIAN C : TOTAL PENGELUARAN RUMAH TANGGA

KK (Rp/Bulan) Jika ada

Jenis Pengeluaran

AK 1

AK 2

AK 3

AK 4

Sewa Rumah Listrik dan Air Beras Daging/ayam Ikan Sayur Bumbu dapur; Minyak goreng Minyak tanah/gas Susu/bubur bayi Popok/pampers Biaya Sekolah (SPP, buku, transportasi ke sekolah dan uang jajan) Biaya Kesehatan Utang Jatuh tempo Kredit barang/arisan Rokok/kopi Pulsa Gaji Pembantu Bensin Biaya Lainnya51 Total

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

1

Total Pengeluaran Keluarga (Rp/Bulan)

Semua AK (Rp/Bulan) Jika ada

Termasuk keperluan hiburan, wisata dan lain-lain.

AK 5

Analisis Peran Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan  

Hasil penelitian berupa studi kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengukur keberhasilan distribusi zakat dalam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you