Issuu on Google+

POLITIK & HUKUM

4

NASIONAL Kampus Negeri BLU Rawan Korupsi Rakyat Bengkulu

Teras Turnamen Biliar, Dimulai BENGKULU – Kejuaraan biliar terbuka Kapolda Cup khusus untuk kompetisi yang diikuti pebeliar lokal mulai dibentang tadi malam di Starpool 9 Billyard & Lounge Bencoolen Mall. Final direncanakan 25 Februari mendatang. Turnamen lokal dibuka perwakilan Bencoolen Mall, Diko. Kendati pertandingan sudah dimulai, namun pendaftaran masih dibuka. Seksi Pertandingan, Riki Dwi Septiawan kepada RB tadi malam (23/2) menyebutkan antusiasme pebeliar baik lokal maupun dari beberapa daerah di Indonesia sangat besar. Dimana di laga utama tangga 27 Februari akan ada diramaikan pebeliar dari luar negeri seperti dari Philipina dan negara tetangga lainya. Lanjutnya, setelah babak penyisihan lokal, maka akan diambil 28 pebeliar terbaik yang akan didraw dengan pemain asing pada tanggal 26 Februari. Dimana pada tanggal tersebut akan berlangsung pembukaan turnamen secara resmi oleh Kapolda Bengkulu Brigjend Pol. AJ. Benny Mokalu. “Laga utamanya dilangsungkan 27 Februari,’’ demikian Riki. (mg2)

JAKARTA - Kampus negeri berstatus badan layanan umum (BLU) memiliki keistimewaan dalam mengeruk uang dari masyarakat. Karena itu, Kemendikbud memperingatkan sejumlah PTN BLU agar jangan sampai kasus dugaan korupsi dana BLU di Universtias Jenderal Soedirman (Unsoed) menular ke kampus lain. Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengaku terkejut dengan kasus yang menggiring Rektor Unsoed Edy Yuwono sebagai tersangka. Status tersangka itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah karena Edy diduga menyelewengkan dana BLU Unsoed dan berpotensi merugikan negara Rp 2 miliar. “Sementara ini kasusnya sudah ditangani penegak hukum. Kita pantau perkembangannya,” ujar mantan pimpinan KPK itu. Haryono mengatakan, PTN dengan status BLU memang memiliki

hak lebih istimewa ketimbang PTN reguler. PTN berstatus BLU ini diberi wewenang agak longgar memungut biaya pendidikan dari masyarakat. Termasuk membuat kerja sama penelitian atau sejenisnya dengan pihak lain. Jika ada praktik korupsi, lanjut dia, sekilas memang bukan uang negara (APBN) yang diselewengkan. Tetapi uang masyarakat atau rekanan kampus. “Tapi ingat, sesuai aturan, penerimaan yang dikelola lembaga negara menjadi keuangan negara,” kata dia. Karena itu, Haryono mengingatkan seluruh PTN, khususnya yang berstatus BLU harus taat aturan. Setiap kali menerima dana hibah hasil kerja sama dengan pihak lain atau menarik uang langsung dari masyarakat, harus dilaporkan terlebih dulu ke Kemenkeu. Ketentuan ini mengikat karena status BLU yang menetapkan adalah Kemenkeu. Tim audit dari Itjen Kemendikbud be-

Minggu,

lum akan diturunkan untuk ikut menangani perkara hukum di kampus Unsoed. “Sejak saya menjadi Irjen Kemendikbud, PTN memang bandel. Harus diingatkan terus,” tandasnya. Di antara yang paling membuat Haryono prihatin adalah banyaknya PTN yang tidak melaporkan setiap pembukaan rekening baru kepada Kemenkeu. Padahal pelaporan itu bersifat wajib. Rekening baru ini di antaranya untuk menampung dana hasil kerja sama penelitian dengan perusahaan tertentu atau pemda setempat. Haryono berjanji akan membuat semacam jaringan pengawasan internal di setiap PTN seluruh Indonesia. Terkait dengan Unsoed, Kemendikbud masih belum menentukan langkah. Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim menuturkan pihaknya belum mendapatkan laporan perkembangan kasus yang menimpa rektor Un-

24 Februari 2013

soed tersebut. “Yang jelas, ketika sudah berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan dan segera dilakukan pemilihan rektor baru,” katanya. Untuk sementara, kursi rektor Unsoed diduduki pembantu rektor I (bidang akademik). Pergantian itu dilakukan supaya kosentrasi rektor tidak terpecah antara menghadapi perkara hukum dengan mengurus kampus. Status tersangka yang dikeluarkan kejaksaan untuk rektor Unsoed belum tentu terbukti di pengadilan. “Selama ini kan baru KPK yang setiap kasus tersangkanya pasti terbukti di pengadilan,” tuturnya. Musliar mengakui, PTN berlabel BLU memang memiliki hak keuangan di luar APBN. “Tapi selama menjalankan sesuai aturan, tidak akan ada masalah,” katanya. Musliar sendiri berpengalaman memimpin PTN BLU ketika masih menjadi rektor Universitas Andalas, Padang. (wan/oki)

Eksekusi Susno Mengambang JAKARTA - Rencana eksekusi terhadap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Pur) Susno Duadji hingga kini masih mengambang. Pasca pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief yang menegaskan akan segera mengeksekusi Susno, hingga kini belum ada kejelasan kapan dilaksanakan. Sebenarnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor baru akan mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak pengajuan kasasi Susno. Namun, Jaksa Agung keburu mengeluarkan pernyataan soal rencana eksekusi Susno. Akibatnya, rencana yang disusun pihak eksekutor pun buyar. Karena itu, pihak Kejagung kini akan memulai langkah awal eksekusi Susno seperti yang direncanakan sebelumnya. Wakil Jaksa Agung Darmono men-

SUSNO DUADJI

jelaskan, pihaknya akan mengevaluasi putusan MA tersebut karena memang

harus dilaksanakan. “Apalagi kalau sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), kami punya kewajiban melaksanakan (eksekusi),” ujarnya. Saat ditanya kapan tepatnya Susno akan dieksekusi, Darmono memberikan jawaban mengambang. Dia hanya mengatakan eksekusi bakal dilaksanakan jika sudah tidak ada lagi permasalahan hukum. “Kami harapkan secepat mungkin,” lanjutnya. Susno diputus bersalah menyalahgunakan wewenang sebagai Kabareskrim Mabes Polri saat mengusut kasus Arowana. Dia menerima hadiah Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. Selain itu, dia terbukti memangkas dana pengamanan Pilkada Jawa Barat Rp 4,2 miliar untuk kepentingan pribadi saat menjabat Kapolda Jawa Barat. (byu/oki)

Menkeu Disarankan Mundur JAKARTA - Diusulkannya Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung membuat riuh DPR. Persoalannya, pada tahun 2008 lalu, Agus Martowardojo juga pernah disodorkan ke DPR sebagai calon gubernur BI untuk menggantikan Burhanuddin Abdullah. Saat itu, presiden mengajukan dua nama, yakni Agus Martowardojo dan Raden Pardede. Saat dilakukan voting, mayoritas suara anggota Komisi XI menolak Agus Martowardojo dan Raden Pardede. “Sudah ada anggota yang mulai mempertanyakan apa presiden masih berhak mencalonkan Agus Martowardojo,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis

di Jakarta, kemarin (23/2). Dalam pasal Pasal 41 ayat 3 UU BI No.23 tahun 1999 disebutkan dalam hal calon Gubernur tidak disetujui oleh DPR, Presiden wajib mengajukan calon baru. Harry menduga akan terjadi perdebatan antar anggota Komisi XI soal tafsir pasal tersebut. “Apa itu hanya berlaku satu periode atau berlaku sepanjang periode” Apa kalau sudah pernah sekali ditolak DPR, dianggap tidak layak terus seumur hidupnya,” ujarnya. Kalaupun Komisi XI memutuskan untuk menerima Agus Martowardojo, bukan berarti tidak ada masalah. Kemungkinan resiko digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh warga masyarakat yang tidak setuju juga terbuka lebar. “Itu potensi yang bisa saja terjadi,” tegas Harry.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat No.R-07/Pres/02/2013 tanggal 22 Februari 2013 menyodorkan Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur BI. Surat itu telah diterima pimpinan DPR. Agus Martowardojo akan menggantikan Gubernur BI saat ini, Darmin Nasution, yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2013. Sesuai pasal 41 ayat 1 UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan diubah dengan UU No.6 tahun 2009 diatur bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk memberikan persetujuannya, DPR melalui Komisi XI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan.unya calon lain (sebagai Menteri Keuangan, red),” katanya.(jp)

Legawa Pembinaan Guru Agama Diambil Kemendikbud JAKARTA - Selama ini posisi guru agama di sekolah umum (SD, SMP, SMA, dan SMK) tidak jelas. Institusi tempat

mereka bekerja ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan secara kepegawaian, mereka ada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Posisi guru agama yang berada di bawah dua kementerian itumemangtidakmenguntungkan mereka. Mulai dari unsur pembinaan, peningkatan karir, hingga penguatan kompetensi. Ada sejumlah guru agama yang sulit naik pangkat, karena terbelit birokrasi yang rumit. Kemendikbud saat ini sedang menggodok ketentuan baru terkait keberadaan guru agama di sekolah umum. Kementerian yang dipimpin Moham-

mad Nuh itu berencana akan mengambil alih wewenang pembinaan dari tangan Kemenag. Paling cepat, upaya ini mulai dijalankan tahun ajaran 2013-2014 nanti. Menanggapi rencana tersebut, pihak Kemenag menyatakan legawa. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Nur Syam mengatakan, tidak jadi persoalan ketika urusan pembinaan guru agama di sekolah umum itu diambil alih Kemendikbud. “Tetapi saya tekankan, tidak serta merta wewenang pembinaan itu diambil alih seluruhnya oleh Kemendikbud,” ujar mantan rektor IAIN Sunan Ampel,

Surabaya itu. Nur Syam mengatakan, Kemenag tidak mempersoalkan pengambilalihan wewenang itu sebatas untuk urusan pembinaan karir saja. Sikap Kemenag yang siap menyerahkan urusan pembinaan karir itu, tidak terlepas dari polemik yang mucul saat ini. Diantaranya adalah, peningkatan jenjang karir guru agama di sekolah swasta yang cenderung lama. Sebaliknya, Nur Syam meminta jika untuk pembinaan dan penetapan kompetensi guru agama tetap ada di tangan mereka. “Kalau karir oke, tetapi untuk penentuan kompetensi guru agama seperti apa itu ada di kami (Kemenag),” tandasnya. Ini tidak terlepas dari ketentuan undang-undang jika urusan keagamaan dan pendidikan keagamaan ada di bawah naungan Kemenag. (wan)


hal 4 Polittik & hukum