Page 1

Rakyat Bengkulu z Minggu, 24 Februari 2013

SAMBUNGAN METROPOLIS

19

Biar Ilegal, Pedagang Pasar Subuh Aman Gubernur Diberi Tenggat Satu Minggu Walikota Pastikan Tidak Relokasi BENGKULU – Walau tanpa aturan dan payung hukum, Walikota H. Helmi Hasan, SE menyatakan akan tetap membiarkan pedagang Pasar Subuh Semarak berjualan di ruas Jalan KZ. Abidin. Pembiaran itu akan berlangsung hingga fasilitas dan akses Pasar Baru Koto II sudah dibenahi. “Sekarang sebelum direlokasi, akan dipastikan dulu apakah di tempat yang baru (Pasar Baru Koto) nanti jalur transportasinya sudah bisa diakses mudah atau tidak oleh masyarakat. Kami juga akan menghitung prediksi pembeli setiap hari. Setelah ada datanya, barulah pedagang akan direlokasi,” kata Helmi, kemarin (23/2). Saat ini, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menjalankan aktivitasnya dengan aman. “Komit-

men saya tidak mau merelokasi pedagang dengan tetesan air mata. Juga tidak sampai ada keluhan tumpukan sampah di kawasan pasar. Semua suatu kebijakan tentunya akan dibahas secara mendalam,” ungkap Helmi. Saat ini tim Pemerintah Kota (Pemkot) sedang mempersiapkan semuanya hal yang berkaitan dengan relokasi pasar. Salah satunya saat ini yang sedang dilakukan adalah mempersiapkan fasilitas yang ada untuk Pasar Baru Koto II. Terpisah, pedagang Pasar Subuh Sri Hartati tetap akan menolak relokasi. Alasannya karena tidak ada sosialisasi dari Pemkot soal tempat baru yang akan ditempati. Alasan paling utama menolak pindah, lanjutnya, karena lokasi berjualan di Jalan KZ Abidin II tersebut dinilai paling strategis. “Alasan relokasi itu sebenarnya untuk kepentingan oknum tertentu,” jelas Sri.(new)

Zigaz Tampil Memukau Sambungan dari hal 13 “ Te n t u h a r u s t e r t i b y a jangan rusuh. Mari kita ciptakan kedamaian di kalangan pelajar Kota Bengkulu. Saya dengar SMAN 2 adalah gudangnya pelajar berprestasi,” imbuh Zian seraya bersiap memulai aksinya.

Tak pelak suara yang merdu vokalis band asal Jakarta dan aksi panggung berupa jingkrak-jingkrak, langsung disambut histeris pelajar Kota Bengkulu. Mereka ikut larut dalam bait-bait syair ya n g d i n ya n y i k a n , b a n d yang digawangi Randy pada Gitar, Aziz gitar, Ebi

pada Bass dan Rama pada Drum. Hingga konser berakhir sekitar pukul 17.15 wib, keseluruhan acara berlangsung aman. Sedikitnya ada lima personil disiagakan Polres Bengkulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.(iks)

Gubernur Lepas Tangan Sambungan dari hal 14 “Saat ini tergantung keputusan pimpinan. Kalau kami bawahan ini hanya melaksanakan perintah saja,” kata Titus. L a n j u t Ti t u s, p i h a k n y a hanya dapat menunggu kesadaran dari angkutan yang dilarang menggunakan BBM subsidi. Titus mengakui akan terjadi kekosongan solar subsidi jika kuota Bengkulu untuk 2013 masih menggunakan kuota lama tanpa adanya penambahan dar i pusat. Sementara permen belum juga efektif diberlakukan. Saat ini Pertamina pusat

belum membagikan kuota nasional BBM subsidi. Sehingga jatah BBM untuk Provinsi Bengkulu masih sama seperti tahun 2012 lalu, yakni dengan jatah jatah 81.703 kiloliter solar dan 196.155 kiloliter premium. “Kalaupun tidak dicabut IUP-nya, sebaiknya pemilik IUP dilarang dulu beraktivitas selama belum menyesuaikan tarif. Setidaknya kalau tidak ada aktivitas, maka tidak menggunakan solar subsidi. Tapi semuanya tergantung pimpinan,” ulang Titus. Titus juga menambahkan, secara umum penyalahgunaan BBM subsidi diatur

dalam Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55. Bagi angkutan yang dilarang permen berarti sudah menyalahgunakan BBM subsidi. Rencananya Dinas ESDM akan mengusulkan pada Gubernur untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan turunan dari Permen ESDM dan UU Migas. “Konsep Pergub masih dalam proses telaah. Konsep awalnya memang dari kita (Dinas ESDM). Tapi yang menggodoknya lagi nanti di Biro Umum. Dalam pergub juga akan dimasukan sanksi,” pungkas Titus. (key)

Bangunan Rusak, Pengusutan... Sambungan dari hal 14 Awal Februari lalu, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Pudji Basuki Setijono, SH menyatakan hanya ada satu tersangka pada kasus itu. Belum lagi, permintaan audit dari Kejati Bengkulu pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi tidak didukung dokumen lelang dinilai pengamat hukum pidana Drs. Herlambang, SH, MH ada indikasi kejati ingin mengendapkan kasus ini. Ketua Yayasan Masyarakat Lembak, Ir. Usman Yasin menilai pekerjaan fisik yang tidak sesuai spek, diantaranya yang ditemukan tim penyidik Kejati. Yakni pembangunan jalur joging di atas permukaan tanah yang tidak rata. Padahal idealnya jalur jogging harus rata. “Itu salah satu penyimpangannya yang ditemukan Kejati

pada saat aspidsusnya Agus Istiqlal. Untuk fisik, disinyalir terjadi pengurangan volume p e n g e r jaa n d a r i p roye k . Mestinya dibangun sepanjang 2.600 meter dan lebar 2,5 meter, tapi realisasinya malah diduga kurang dari spesifikasi,” jelas Usman. Usman mendesak, dokumen lelang seperti Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang telah diminta BPKP, sebaiknya diberikan kejati. Jika tidak ingin dinilai ada indikasi kejati ingin menghentikan pengusutan kasus jogging track. “BPKP bukan dukun ataupun paranormal. Mereka perlu bekerja berdasarkan dokumen resmi. Misalnya dengan data HPS dan dokumen lelang lainnya,” tegas Usman. Menurutnya, kondisi jogging track sekarang memprihatinkan. Uang rakyat Rp 12 miliar kini rusak dan tidak bermanfaat. “Wajar kalau

sekarang sudah hancur, kerena pengerjaannya memang tidak sesuai spesifikasi dan d i k e r ja k a n a s a l - a s a l a n ,” kata UsmanUsman, menilai. Sehingga akan sangat disayangkan jika kejati tidak mengusut tuntas proyek yang sudah menguras APBD Provinsi. Sementara itu, terkait dokumen yang diminta oleh BPKP Bengkulu, Kajati Bengkulu Chanifuddin, SH menyatakan belum dapat memastikan akan memberikan dokumen yang diminta. Chanifuddin sendiri mengaku belum tahu permintaan audit yang diminta Kejati pada BPKP. “Jangan begitu. Nanti di pengadilan saja. Sekarang sampai di manapengusutannya, itu saja pertanyaannya. Kalau soal data yang diminta, tanya ke sana (BPKP). Saya tidak tahu dan kami (BPKPKejati) jangan diadu,” dalih Chanifuddin.(**)

Eksekusi Dekranasda BENGKULU – Komisi II DPRD Provinsi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemrov) segera mengeksekusi aset gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Dengan limit waktu kurang dari satu minggu, Dekranasda harus kembali dikelola Pemprov. Ketua Komisi II Lukman, SP menegaskan, Pemprov harus berani mengambil alih aset-aset miliknya. Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S. Ag, M. Pd direkomendasikan memberikan perintah lisan ataupun tertulis kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkop, UKM dan Perindag), agar punya dasar untuk bertindak. “Menunggu instruksi gubernur yang dijadikan alasan Kadisnya (Kepala Dinas), sebaiknya disikapi oleh gubernur dengan memberikan perintah tertulis. Mungkin kadisnya butuh surat dulu baru berani bertindak,” ungkap Lukman, kemarin (23/2). Dinkop, UKM dan Perindag harus

diberi target untuk menyelesaikannya, kalau memang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan aset Pemprov yang dikuasai pihak lain. Rencana eksekusi harus berdasarkan target, sehingga tidak mengalir begitu saja dan hanya jadi wacana tanpa jelas penyelesaiannya. Terlebih, aset ini dikelola tidak sesuai peruntukan, yang dijadikan tempat hiburan dan sanggar aerobik. Serta tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat daerah sudah rugi miliaran. “Seharusnya permasalahan ini sudah jelas. Kalau pemprov merasa SKPD tidak mampu, tim aset ambil alih saja eksekusi,” tegas Lukman. “Dikasih target saja jika melihat gelagat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) tidak terlalu kencang. Kalau SKPD butuh perintah tertulis buat segera. Hitungannya tidak akan berhari-hari untuk membuat surat perintah. Kurang dari satu minggu, eksekusi harus dilakukan,” ujar Lukman. Lukman menambahkan, untuk eksekusi Pemprov sendiri sudah memi-

liki perangkat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dapat membantu proses eksekusi jika diperlukan. Disisi lain, Tokoh Masyarakat Bengkulu Ir. Usman Yasin menilai, aksi saling tunggu di tatanan Pemprov untuk melakukan eksekusi terhadap aset daerah, menunjukan pengelola memiliki bekingan yang masih disegani gubernur. Lanjut Usman, gubernur harus tegas menyikapi eksekusi ini. Jangan sampai dibiarkan aset daerah dimanfaatkan oknum tanpa adanya PAD bagi daerah. Saat aset daerah sudah beralih fungsi maka masuk dalam tindak pidana. Jika dibiarkan, bisa saja aset-aset provinsi yang lain akan mengalami hal serupa. “Kejelasan dan kontribusi tidak ada. Pedagang pasar saja yang hanya punya lapak kecil dan tidak menggunakan aset negara, ada retribusinya. Kalau gedung Dekranasda yang nilai bangunannya mencapai miliaran tapi tanpa menghasilkan PAD, itu menjadi kerugian untuk Pemprov,” ungkap Usman.(key)

Wow, Anggaran Tes CPNS 800 Juta Sambungan dari hal 13 Di sisi lain Kepala BKD Provinsi Tarmizi, B. Sc, S. Sos mengaku belum mengetahui ada atau tidaknya anggaran untuk penyelenggaraan tes yang diakomodir pada APBD 2013. Namun menurut Tarmizi, kalaupun itu belum dianggarkan akan dimasukan dalam APBD Perubahan. “Tesnya kan masih lama, kalau usulan tes CPNS kita nanti diterima dananya kita anggarkan di APBD Perubahan dan akan ditalangi dulu,” aku Tarmizi. Ta r m i z i m e na m b a h k a n akhir bulan ini BKD akan mengajukan formasi pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). “Sesuai analisis yang dilakukan Biro Ortala yang masih kekurangan 206 CPNS untuk tenaga kebutuhan khusus, akan kita ajukan akhir

bulan ini,” ungkap Tarmizi. Data yang terhimpun dari 206 tenaga kebutuhan khusus yang diperlukan, pemprov akan diajukan 23 formasi untuk kebutuhan khusus. Diantaranya Penyelidik Bumi, Auditor, Polhut, Petugas Survei Dan Pemetaan Hutan, Dokter Spesialis Jiwa, Dokter Spesialis RSUD, Akuntan, Penganalisis Standarisasi Produk Pariwisata, Pengkaji Rekayasa Budaya, Ahli Geologi Vulkanologi. Lalu tenaga Surveyor Geologi Pertambangan, Perekayasa Alat Tepat Guna, Pemantau Potensi Wisata, Penganalisis Dampak Lalu Lintas Jalan, Penata Laksanaan Konservasi Kawasan Lindung dan Terumbu Karang. Sebanyak 89 CPNS untuk tenaga kesehatan dokter spesialis yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah DR. M Yunus (RSMY)

dan Rumah Sakit Jiwa Soeprapto. Sementara 117 CPNS lagi tersebar di 21 formasi yang lain. Analisis Jabatan (Anjab) masih dalam proses tahap verifikasi data dari Satuan Ke r ja Pe ra n g k a t D a e ra h (SKPD). Karena data yang diberikan SKPD dinilai masih kurang oleh tim anjab. “Tahap Verifikasi untuk melengkapi data dari PNS, ada yang belum diisi atau dinilai masih kurang jawabannya, “ungkap Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) Irsan Setiawan, SH, MM kepada RB kemarin (23/2) Ditargetkan Irsan, Anjab akan selesai pertengahan 2013. “Insya Allah pertengahan tahun 2013, hasil anjab sudah ada,” lanjut Irsan. Irsan menjelaskan kegunaan dari anjab ini selain untuk perencanaan pegawai lima tahun kedepan. Dengan kata

lain selain digunakan untuk mengajukan formasi PNS, hasil anjab dilakukan untuk perencanaan karir, pengangkatan jabatan, penilaian kinerja, remunerasi (tunjangan kinerja) dan pendidikan latihan. Sehingga PNS diimbau untuk mengisi kuisioner yang telah diberikan tim anjab. “Kita imbau PNS mengisi kuisioner dengan serius dan benar. Kalau ada kesalahan bisa merugikan PNS itu sendiri,” ungkap Irsan. Lanjut Irsan, Anjab tidak sesed erha na yan g o ra n g pikirkan. Anjab bukan hanya untuk formasi saja. Tapi juga untuk pemetaan pegawai lima tahun ke depan. Sebab anjab minimal dilakukan lima tahun sekali. “Selesai Anjab, baru bisa dilanjutkan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) yang salah satunya untuk pemberian remunerasi,” pungkas Irsan.(key)

Harga Darah Naik, PMI Minta Subsidi Sambungan dari hal 13 Is i n y a m e n g a t u r h a r g a darah, agar PMI punya dasar hukum menerapkan harga Rp 250 ribu per kantong darah di Kota Bengkulu. “Kedatangan kami ke sini, ingin konsultasi dengan Pak Walikota. Kalau kenaikan ha r ga d i b e r l a ku k a n , b a gaimana saran dari Pemkot,” ujar Zulman yang pernah menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus (RSMY) itu. Zulman menjelaskan, sebenarnya biaya yang dibebankan

terhadap masyarakat yang membutuhkan darah, bukanlah harga darah. Melainkan hanya mengganti biaya operasional yang dikeluarkan oleh PMI untuk mendapatkan darah. Seperti biaya pembelian kantong darah dan biaya memproses darah itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, biaya pemulihan donatur dan biaya lainnya. “Biaya itu bukan harga jual beli darah. Kami tidak memperjualbelikan harga darah. Biaya yang dipungut itu sebagai biaya untuk mengganti biaya operasional yang ada di

PMI saja,” jelasnya. Lanjut Zulman, saat ini hanya wilayah Bengkulu yang menerapkan biaya pengganti operasional darah termurah se-Indonesia. Biayanya masih tetap sebesar Rp 150 ribu, walau di daerah lain sudah mengikuti aturan Menteri Kesehatan (Menkes) sebesar Rp 250 ribu per kantong. “ Ji k a p e m e r i nt a h t i d a k mampu memberikan subsidi darah, mohon dikeluarkan Perwal yang mengatur harga darah Rp 250 ribu per kantong. Mengingat keputusan Menkes saat ini sudah ber-

jalan,” bebernya. Menanggapi usulan tersebut, Walikota H. Helmi Hasan belum menyanggupi akan menyubsidi harga darah untuk warga Kota Bengkulu. Sebab dirinya akan melakukan pembahasan lebih lanjut. “S e k a r a n g k a m i b e l u m bisa memutuskan apakah harga darah tetap naik atau disubsidi. Bicara soal darah, menyangkut masyarakat luas. Makanya pembahasan lebih dalam lagi. Kami berharap PMI bersabar sebelum ada keputusan dari Pemkot,” terangnya.(new)

Honorer PBK Kota Kecewa Sambungan dari hal 13 Jika terus menuntut dan memaksa dengan menggelar aksi demo, para honorer khawatir bakal dipecat dari pekerjaannya. “Kami mendapat informasi kalau melakukan aksi lagi akan dipecat. Kalau sampai diberhentikan, nanti keluarga kami makan apa? Anak istri butuh biaya. Makanya kami hanya akan pasrah saja,” ungkap Hendriansyah. Selain petugas pemadam kebakaran, sejumlah honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) masih berharap Pemkot mengakomodir kenaikan gaji honorer pada tahun yang akan datang.

Pasalnya sudah bertahuntahun gaji honorer selama ini tidak pernah naik. “Kami masih berharap gaji kita itu naik. Karena kalau hanya Rp 600 ribu per bulan itu tidak manusiawi. Tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Apalagi sekarang kebutuhan pokok makin mahal. Padahal UMP saja sudah Rp. 1,2 juta. Belum lagi jika Bahan Bakar Minyak (BBM) nanti sampai naik tahun ini,” ujar honorer Setda Kota Julis. “Kalau gaji kami tidak naik, setidaknya ada uang intensif atau uang tambahan lembur. Selama ini kami hanya menerima gaji bersih saja,” beber Julis yang sudah lima tahun menjadi honorer.

Sementara Maimunah honorer penyapu jalan mengatakan, hendaknya Pemkot memberlakukan kenaikan gaji bagi honorer tertentu yang pekerjaannya cukup vital. Seperti petugas kebersihan, pemadam kebakaran, penyapu jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerima gaji Rp 1,2 juta. “ S e p e r t i k a m i i n i k e rjanya dar i subuh hingga l a r u t m a l a m . Wa l a u p u n badai sampah-sampah yang berserakan tetap kami bersihkan. Kami sangat berharap kalau gaji tetap bisa naik nantinya. Kebutuhan biaya hidup sekarang ini mahal,” tutur Maimunah. Terpisah Kepala Bagian

Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kota Suryawan Halusi, M. Si mengatakan, p e r s o a l a n k e na i k a n gaj i honorer untuk saat ini apabila dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memang tidak memungkinkan. Baik eksekutif dan legislatif sudah melakukan kajian. Namun yang jelas pemerintah itu selalu memikirkan APBD itu untuk kepentingan rakyat dan bersama. “Honorer diminta bersabar. Mungkin kenaikan gaji diakomodir tahun depan. Dengan catatan jika APBD kita memungkinkan. Namun yang jelas, pemerintah akan mempertimbangkan,” terang Suryawan.(new)

Latih Disiplin Gandeng TNI Sambungan dari hal 14 “Di sekolah kami hanya ada 16 murid perempuan. Akan tetapi tanpa terkecuali seluruhnya mengikuti kegiatan pendidikan kedisiplinan,” kata Kepala SMK Negeri 4 Drs. Wawan Dharmawan, M. Pd, kemarin (23/2). Pendidikan disiplin bagi siswa, kata Wawan, sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Dampaknya setelah diterapkan, tingkat kedisiplinan siswa menjadi semakin tinggi. “Siswa menjadi lebih tepat waktu,” ungkapnya. Dari segi lingkungam SMK Negeri 4 yang terletak di Jalan Enggano memiliki lahan yang

cukup luas. Kawasannya asri karena banyak ditumbuhi pepohonan. Lahan kosong yang luas, rencananya akan dimanfaatkan sekolah untuk menjalankan program penanaman sayur mayur. “Sekolah kami banyak memiliki lahan kosong, namun tidak produktif. Maka dari itu, rencananya kami akan menanam sekitar 200 bibit sayuran seperti cabai, sawi, dan lainnya. Dengan harapan setelah tumbuh, kami akan memberikan pembelajaran kepada siswa dan warga sekolah,” jelas Wawan. Saat ini, SMK Negeri 4 mempunyai 63 tenaga pengajar. Terdiri dari 52 guru Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 11 honorer. Mereka mendidik 477 siswa yang terdiri dari 461 laki-laki dan 16 perempuan. Para siswa terbagi di enam kompetensi kejuruan. Yakni Teknik Kendaraan Ringan (KTR), Teknik Sepeda Motor (TSM), Teknik Perbaikan Body Otomotif (TPBO), Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI), Teknik Kapal Penangkap Ikan (TKPI) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Dari enam kompetensi itu, TKR dan TSM termasuk yang favorit. “Jumlah siswa disesuaikan dengan ruang yang tersedia. Akan tetapi kami berharap ke depan ada peningkatan

jumlah siswa. Guna menarik pelajar masuk ke sekolah ini, kami akan mengadakan promosi dengan datang ke sekolah-sekolah, menyebarkan brosur dan memasang spanduk,” ungkapnya. D a r i s e g i p re s t a s i S M K Negeri 4 juga mempunyai banyak siswa berprestasi. Diantaranya juara 1 pramuka tahun 2011, juara 1 Palang Merah Indonesia (PMI) tingkat kota tahun 2012, juara 2 voli putra di SMA Muhammadiyah 4 dan lainnya. Di sekolah ini juga ada kegiatan ekstrakulikuler seperti voli, PMR, Pramuka dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).(mg8)

19 Sambungan  
Advertisement