Issuu on Google+

BERITA UTAMA

8 4 September, Pemilu Ulang di Yahukimo 15 Calon DPD Diminta Proaktif JAYAPURA-Pemilu ulang untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 37 Distrik di Kabupaten Yahukimo dipastikan, 4 September 2009. Kepastian Pemilu ulang tersebut seperti diungkapkan Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny S.Sos, setelah pihak KPU Yahukimo menerima persetujuan anggaran pelaksanaan Pemilu ulang dari Dirjen Anggaran Pusat, kemarin. Dikatakan, dengan adanya persetujuan anggaran tersebut, maka logistik Pemilu yang masih ada di Wamena segera didistribusikan ke masing-masing distrik yang ada. Sehubungan dengan Pemilu ulang tersebut, maka direncanakan hari ini, KPU Provinsi dan KPU Yahukimo akan mengadakan rapat koordinasi menyangkut persiapan dan penetapan jadwal sampai penyampaian hasil ke MK. Sesuai tahapan lanjutnya setelah tanggal 4 Pemilu ulang, maka selanjutnya tanggal 5 dan 6 dilakukan penghitungan di

tingkat distrik, kemudian tanggal 7-8 rekapitulasi di tingkat Kabupaten, dan tanggal 9 September hasilnya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Dikatakan, Pemilu ulang ini akan dihadiri langsung anggota KPU pusat, hakim MK, Bawaslu, KPU provinsi dan Panwas provinsi. Terkait dengan Pemilu ulang tersebut, Benny menghimbau kepada 15 Calon anggota DPD agar proaktif mempersiapkan saksi-saksinya agar bisa ikut mengontrol jalannya Pemilu ulang tersebut. Baik di TPS-TPS, di tingkat Distrik maupun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.” Jangan setelah ada hasilnya baru muncul lagi masalah dan ribut, sebaiknya dipantau dari sejak awal, sehingga kalau ada yang tidak beras langsung diperbaiki saat itu,”jelasnya. Demikian halnya dengan Panwaslu Kabupaten Yahukimo dihimbau mempersiapkan dan menempatkan pengawas Pemilu lapangan di tingkat TPS yang ada, agar bersama-sama saksi bisa mengontrol jalannya Pemilu ulang tersebut, mulai dari TPS ke PPD sampai pada tahap rekapitulasi di tingkat Kabupaten. (don/bat)

Cenderawasih Pos Kamis, 27 Agustus 2009

Koliasi Perempuan Papua Juga Gugat KPU Ancam Akan Boikot Penetapan Kursi JAYAPURA - KPU Papua nampaknya menghadapi berbagai sorotan terkait penetapan kursi DPRP. Setelah didemo koalisi 31 Parpol dari Yahukimo, kini giliran Koalisi Perempuan Papua menggugat KPU Papua. Mereka mengancam akan memboikot proses penetapan kursi sebelum minimal 3 kursi di DPRP diduduki minimal oleh perempuan Papua. “Minimal harus tiga dari anak negeri yang harus diakomodir dalam DPRP, jika tidak, kami akan terus menolak dan akan lakukan boikot pelaksanaan penetapan kursi yang ada,” ujar Wati Kogoya dan 11 perempuan lainnya yang tergabung dalam

Koalisi Perempuan Papua saat bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos Rabu (26/8)petang kemarin Dijelaskan, tuntutan paling minimal tiga kursi itu untuk menjawab bahwa keterwakilan perempuan Papua dalam proses Pemilu yang lalu. “KPU Papua tidak mengakomodir suara kami yang murni dibandingkan dengan suara yang ditimbulkan dari banyaknya uang, sehingga di sana terdapat Caleg yang tidak punya suara dapat duduk mewakili Perempuan Papua di gedung legislatif,” ujarnya Mereka bahkan mengaku siap menghadap presiden RI untuk memperjuangkan hak-hak mereka. “Mengakomodir minimal 3 kursi untuk perempuan itu sebuah keharusan dalam rangka perwujudan otonomi khusus,” tegasnya.

Ditambahkan, perempuan asli yang maju menjadi calon legislatif tersebut banyak yang tidak mempunyai uang lebih, tetapi merekalah inilah yang dipercaya rakyat dan dipilih membuat perubahan nasib di kaumnya sendiri kelak. “Anak asli pribumilah yang harus duduk disitu ( kursi Dewan), jika tidak, kami akan tertindas di negerinya sendiri,” tegasnya dan ia juga menolak tegas, posisi perempuan Papua diwakili oleh perempuan non pribumi di kursi legislatif. Perempuan Papua lainnya, Martha Fonataba, meminta Gubernur Papua dapat memberikan perhatian lebih atas keinginan perempuan Papua untuk dapatnya ikut dalam mengawal Otsus dengan memberikan minimal 3 kursi  Baca Koalisi ... Hal 7

SINDUNG/CENDERAWASIH POS

Koliasi Perempuan Papua ketika bertandang ke kantor redaksi Cenderawasih Pos, Rabu (26/8) kemarin, guna menyampaikan pernyataan sikap mereka.

Nasrudin Dibalik Teroris? TANGERANG-Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen menjadi target pembunuhan karena bagian dari teroris, yang harus dihabisi sebelum Pemilu. Itu salah satu fakta persidangan yang menurut pengacara terdakwa, seolah disamarkan. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari lima eksekutor pembunuhan Nasrudin di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Rabu (26/8). Tidak terlihat adik kandung (alm) Nasrudin, Andi Syamsudin dalam persidangan kemarin. Satu-persatu eksepsi dibacakan oleh masing-masing pengacara dimulai dari Daniel Daen Sabon, Hendrikus Kia Walen, Heri Santoso, Franciskus Tadon Kerans dan Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo. Selain, fakta soal membunuh (alm) Nasrudin adalah tugas negara. Dalam eksepsinya, pengacara meminta peradilan harus batal demi hukum karena dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, seluruh terdakwa tidak didampingi pengacara. “Sesuai pasal 56 ayat 1, tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun wajib didampingi kuasa hukum,” kata kuasa hukum tiga terdakwa (Daniel Daen Sabon, Hendrikus Kia Walen, Heri Santoso-red), Juan Felix. Juan Felix Tampubolon juga mengatakan dakwaan JPU terhadap terdakwa dengan menempatkan pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 seharusnya ikut menjabarkan atau menguraikan orang dibalik rencana. Seperti, subjek yang telah melakukan, menyuruh serta turut melakukan suatu kejadian. Juan Felix juga menyoroti pemisahan tempat persidangan antara kliennya dengan tersangka lain yang akan diadili di PN Jakarta Selatan, tidak tepat. Kliennya dan tersangka lain seperti, Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, Kombes Pol Wiliardi Wizard, Pengusaha media, Sigid Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lo harusnya ditempatkan dalam peradilan yang sama.

“Peradilan selayaknya tidak dipisahkan. Agar masyarakat umum mengetahui secara utuh dan jelas,” kata Juan Fellix dihadapan ketua majelis hakim. Fakta menguatkan soal adanya pembunuhan ini adalah tugas negara, dijabarkan dalam surat keberataan Hendrikus Kia Walen. Dia menerima tawaran pekerjaan dari Eduardus Noe Ndopo Mbete dengan dalil ini merupakan tugas dan untuk kepentingan negara. Dalam surat itu dijelaskan, terdakwa Hendrikus sempat bertanya kepada Edo, kenapa harus kita lakukan kalau kerjaan negara, kan sudah ada polisi dan tentara. Masih dari isi surat keberatan Hendrikus, dijelaskan perintah ini rahasia dan tidak boleh banyak orang tahu. Pekerjaan ini diketahui juga merupakan perintah dari Bang Jerri dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Wiliardi Wizard.

 Baca Nasrudin .. Hal 7

cmyk

Diungkapkan Dalam Eksepsi Lima Terdakwa

Marhaban Ya Ramadan . . . . Spirulina merupakan makanan dengan nutrisi yang paling lengkap. Mengandung protein,mineral, dan berbagai macam vitamin. Sangat baik di konsumsi untuk segala tingkatan usia, dari ibu hamil,anak-anak sampai dengan lansia. Spirulina juga membantu bagi mereka yang mempunyai keluhan seperti : - Maag / ganguan pencernaan,dan lambung. - Pernafasan/ asma - Daya tahan tubuh selama berpuasa.

U-Trend Mengucapkan Selamat Menjalani Ibadah Puasa Semoga Amal Ibadah Kita di Terima Oleh Allah Subahannahtaallah Amin.

- Diabetes/gulah darah. - Ginjal. - Stroke - Jantung - Diet/ menurunkan berat badan. - memperbaiki fungsi hati. - Dan mencegah resiko tekenak kangker. Maka mulailah dari sekarang hidup sehat dengan menkonsumsi suplemen makanan tambahan karna belum tentu apa yang kita makan sehari-hari bisa memenuhi nutrisi dalam tubuh kita.


8