Issuu on Google+

C

24

(Dari kiri) Benyamin Arisoi, Ny. Ernie Kristantus, Ny. Dina Laura Arisoi dan Ny. Olasina R Wandikbo saat menyanyikan lagu Mars DWP.

Pengurus DWP Kabupaten Nduga saat menyanyikan lagu Mars DWP.

C MY K Cenderawasih Pos

Kamis, 27 Agustus 2009

Tampak ibu-ibu anggota DWP tingkat distrik saat mengikuti kegiatan pengesahan.

Pengesahan Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Nduga KETUA dan Pengurus Dharma Wanita Persada (DWP) Kabupaten Nduga secara resmi telah disahkan oleh Ketua DWP Provinsi Papua, Ny. Ernie Kristantus di Gedung Sosial GKI Wamena, Rabu (26/8) kemarin. Pengesahan Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Nduga tersebut diikuti oleh Penjabat Bupati Nduga, Benyamin Arisoi dan beberapa pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Nduga. Berikut foto kegiatannya : FOTO: RONALD Suasana Ketua DWP Provinsi Papua, Ny. Ernie Kristantus saat membacakan SK Pengesahan Ketua dan Pengurus DWP Kabupaten Nduga.

Ketua DWP Provinsi Papua saat menandatangani berita acara pengesahan Ketua dan Pengurusan DWP Kabupaten Nduga.

Foto bersama Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Benyamin Arisoi (tengah) bersama Ketua DWP Provinsi Papua, Ketua TP PKK Kabupaten Nduga dan semua pengurus DWP Kabupaten Nduga.

Foto bersama Ketua TP PKK Kabupaten Nduga, Ny. Dina Laura Arisoi (depan lima kiri) dan pengurus DWP.

Foto bersama beberapa pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Nduga dengan pengurus DWP.

Foto bersama seluruh pengurus DWP Kabupaten Nduga.

Ketua DWP Provinsi Papua dan Penjabat Bupati Nduga saat bersalaman dengan pengurus DWP yang baru dilantik.

Penutupan Lomba Paduan Suara Lagu Perjuangan Tingkat Pelajar di Markas Yonif 751/BS SETELAH berlangsung dua hari, lomba paduan suara lagu-lagu perjuangan tingkat pelajar di wilayah Kodim 1701/ Jayapura dalam rangka HUT Kemerdekaan resmi ditutup Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM di Aula Markas Yonif 751/BS, Rabu ( 26/8). Acara penutupan ini juga dihadiri Dandim Jayapura Letkol Inf. Imam Santoso. Berikut foto kegiatannya. FOTO: M.NUR

Bupati saat menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba.

RI Tuntut Malaysia Minta Maaf Secara Terbuka Sering Klaim Budaya, SBY Ingatkan Malaysia

Dari kiri. Danramil Sentani Lettu Inf. Afandi, Wadanyonif 751/BS Mayor Inf. Arie, Bupati, Dandim dan Kapten Inf. Christian.

C MY K

ANDA PUNYA ACARA?

G UNDAN NG DO CEPOS

ANDA punya acara? Anda punya kegiatan yang sifatnya seremonial? Semisal arisan, ulang tahun, pernikahan, seminar-seminar dan lain-lain, silakan mengundang Cenderawasih Pos dengan alamat Jln.Cenderawasih No 10, Kelapa Dua, Entrop, Kota Jayapura. Undangan juga bisa lewat telepon dengan nomor 532417 dengan Bpk Sugiono atau Agung ( 0812 4022410). Siapa tahu dengan undangan tersebut, fotofoto kegiatannya bisa dimuat di halaman Cenderawasih Pos dengan rubrik Papua Society.(*)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan pemerintah Malaysia agar menjaga perasaan rakyat Indonesia. Pernyataan SBY tersebut berkaitan dengan penayangan tari pendet dalam iklan pariwisata negeri jiran itu. Tanggapan langsung dari presiden tersebut adalah yang pertama sejak klaim serupa dilakukan Malaysia atas tari reog, lagu Rasa Sayange, motif batik parang, dan produk budaya Indonesia lainnya. SBY memberikan pernyataan terbuka di Kantor Presiden setelah menerima laporan Menlu Hassan Wirayuda dan Menbudpar Jero Wacik yang asal Bali, daerah asal tari pendet. "Bagaima-

napun, saya berharap pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia yang berkaitan dengan itu. Sebab, kejadian ini bukan yang pertama," kata presiden kemarin. Sebelumnya, pemerintah secara resmi telah melayangkan protes kepada Malaysia. Jawaban sementara dari Malaysia, iklan pariwisata tersebut dibuat perusahaan swasta yang tak ada kaitannya dengan pemerintah. Presiden meminta Malaysia menaruh perhatian terhadap isu kebudayaan itu. "Jangan sampai hubungan kedua bangsa terganggu karena masalah-masalah itu," tegas SBY. Indonesia, lanjutnya, akan terus berupaya mendapatkan pengakuan atas karya dan budaya dalam negeri di mata internasional. Pada 2003, kesenian wayang sudah diakui UNESCO (badan PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan,

dan kebudayaan) menjadi warisan dunia. Begitu pula halnya dengan keris yang telah diakui badan yang sama pada 2005. Saat ini, Indonesia juga memperjuangkan batik dan angklung agar diakui menjadi global heritage. "Kita akan terus memperjuangkan pada tingkat global ke UNESCO. Agar karya budaya Indonesia yang patut menjadi heritage diakui dunia," ujar SBY. Di dalam negeri, SBY minta agar prosedur pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dipermudah. "Saya masih melihat kelambatan di sana-sini," keluhnya. Dia telah meminta Menkum HAM untuk memperbaiki birokrasi agar pendaftaran hak cipta, terutama untuk seni dan budaya, bisa dipercepat. SBY menambahkan, negara maju sangat peduli terhadap hak cipta. Bahkan, hal itu bisa menjadi bagian kekuatan

ekonomi negara tersebut. "Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus terus melakukan langkah-langkah yang lebih serius. Agar kemudian, karya atau ciptaan putra-putri Indonesia betulbetul segera dipatenkan, disahkan hak ciptanya," tuturnya. Jero Wacik meminta pemerintah Malaysia segera menanggapi surat protes secara resmi. Saat ini, iklan pariwisata Malaysia yang menayangkan tari pendet sudah dicabut. Pihak KRU Sdn Bhd, rumah produksi iklan tersebut, juga sudah meminta maaf melalui email. "Masak minta maaf lewat e-mail. Minta maaf kan ada etikanya," katanya. Hingga kini, Wacik juga masih menolak permintaan maaf dari rumah produksi itu. "Saya tidak mau. Saya mau dengar dari pemerintahnya dulu," ujarnya. (sof/oki)

Jaksa Sebut Bekas Menakertrans Terlibat JAKARTA - Kasus dugaan korupsi rekening liar yang melibatkan mantan Ketua Tim Pelaksana Pengelolaan Aset Depnakertrans Muzni Tambusai mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut keterlibatan mantan Menakertrans Jacob Nuwa Wea. Di era Jacob, Muzni menjabat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Depnakertrans. ''Terdakwa Muzni, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Jacob Nuwa Wea, melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Ko-

rupsi,'' ujar Jaksa I Kadek Wiradana. Muzni dinilai menabrak aturan saat mengelola sisa dana likuidasi dari Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas (YDTP-Migas). Saat itu Muzni juga berperan sebagai ketua tim pengelolaan aset. ''Uang yang dibagi-bagikan kepada beberapa orang dan mengalir kepada dirinya telah merugikan negara Rp 107,646 miliar dan USD 328 ribu,'' kata jaksa. Kasus yang menjerat Muzni tersebut bermula akhir Desember 2002, ketika dia melaporkan sisa hasil likui-

dasi YDTP-Migas Rp 135 miliar dan USD 250 ribu kepada Jacob Nuwa Wea. Ternyata, lanjut dia, setelah penyerahan, Jacob tidak menyetorkan dana tersebut ke kas negara. Jacob mengelola dan menggunakan dana tersebut. "Kemudian Jacob menunjuk terdakwa sebagai penanggung jawab dan pengelola aset YDTP,'' jelasnya. Dalam pelaksanaannya, Muzni telah menggunakan kekayaan tersebut Rp 41,2 miliar. Uang itu digunakan untuk pembayaran honor kepada tim likuidasi Rp 2,5 miliar. Sebagian uang juga dibagi-bagikan dalam bentuk hibah kepa-

da beberapa rumah sakit Rp 30 miliar. Penyelewengan masih berlanjut. Muzni juga memanfaatkannya untuk operasi yayasan Rp 1,5 miliar, dana perjalanan Rp 1,3 miliar, serta pembelian dua buah mobil, alat elektronik, dan furnitur Rp 559 juta. Selain itu, membayar klaim pesangon Rp 1,37 miliar. Penerimaan bunga deposito Rp 46 miliar dan USD 787 tak pernah dilaporkan ke negara. Muzni juga terungkap menilap setoran PPh pasal 21 melalui kantor pajak yang berasal dari pemotongan atas pesangon Rp 96,6 miliar. (git/oki)


24