Page 1

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb. alhamdulillahirrabilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menolong saya menyelesaikan buku ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongannya mungkin tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita curahkan kepada baginda tercinta yakni Nabi Muhammad SAW. Buku ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “SISTEM EKONOMI INDONESIA” yang saya sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Namun dengan kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya buku ini dapat terselesaikan.

Buku ini memuat tentang: SISTEM EKONOMI INDONESIA Sistem Sistem merupakan keseluruhan dari macam-macam bagian. Ada 5 sistem: 1. Elemen

2. Fungsi 3. Hubungan 4. Pranata ( aturan ) 5. Tujuan system Tujuan system ekonomi adalah agar terpenuhi kebutuhan hidup. System ekonomi = system yang mencakup seluruh kegiatan. Sistem ekonomi:

• Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek) • Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan • Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian Kapitalisme dan Sosialisme Kapitalis adalah pengakuan yang luas tentang hak milik pribadi. Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini: (a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

1


(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu

PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaranlingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai : a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. SISTEM EKONOMI PANCASILA Pengertian Sistem Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (sustēma) dan bahasa Latin (systēma). Berikut ini ada beberapa pengertian sistem yang diambil dari berbagai sumber.

• Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.

• Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain. • Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.

• Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur. Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Implikasi Paradigma Modernisasi dan Dependensi dalam Pembangunan Indonesia Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana, menjadi menonjol sejak selesainya perang dunia II. Dengan merdekanya bangsa-bangsa yang tadinya berada di bawah jajahan negara kolonial, maka sejak saat itu pulalah mereka mulai berkesempatan untuk membenahi nasib masingmasing, dalam arti membangun negara dan kehidupan rakyatnya Implikasi paradigma moderniasi dan dependensi dalam pembangunan Indonesia Dalam konteks yang luas, pembangunan didasarkan pada lima ide pokok, yaitu :

Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi yang ada secara menyeluruh.

Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembanguan ialah pertumbuhan dalam arti kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kulalitatif maupun kuantitatif.

2


•

Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapakan akan terus berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.

•

Pembangunan bermuara pada suatu “titik akhir� tertentu yang untuk mudahnya dapat dikatakan sebagai cita-cita akhir perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Teori Pertumbuhan Ekonomi Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 1. Faktor Sumber Daya Manusia 2. Faktor Sumber Daya Alam 3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Sumber Daya Modal Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.kerena jumlah penduduk bertambah setiab tahun dengan sendirinya kebutuhan konsumsi bertambah juga setiab tahun maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiab tahun . selain itu permintaan , penawaran ,dan pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja sebab jika tidak begitu maka pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia 1. faktor produksi 2. faktor investasi 3. faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran 4. faktor kebijakan moneter dan inflasi 5. faktor keuangan negara Perubahan struktur ekonomi

3


Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan penawaran agregat (produksi dan penggunaan factor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Konsep pembagunan Konsep berikutnya adalah model ekonomi. Model ekonomi pada dasarnya menunjuk pada suatu bentuk rumusan tertentu untuk mencapai tujuan. Teori ilmu ekonomi pembangunan berkembang dengan pesat setelah perang dunia kedua. Hal yang melatarbelakangi adalah adanya kesadaran baru dikalangan negara-negara Barat terhadap adanya “jurang” antara negara kaya dan negara miskin. Pembangunan ekonomi bertujuan mempersempit “jurang” tersebut kalau tidak mungkin menghilangkan sama sekali. Strategi pembagunan Dalam mempelajari perekonomian suatu negara konsep yang sangat penting adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Dalam hal ini ada beberapa strategi pembangunan ekonomi yang akan saya sampaikan, yaitu :

1. Strategi Pertumbuhan 2. Strategi pembangunan Dengan Pemerataan 3. Strategi Ketergantungan 4. Strategi Yang Berwawasan Ruang 5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, b.

Akumilasi kapital rendah,

c.

Tingkat pendapatan pada kapital yang rendah,

d.

Struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang

PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA Gagasan Industrialisasi Menurut Mellor (1987; 81), pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang deng annya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa–jasa.

4


Peta Industrialisasi di Indonesia Mengidentifikasi arah strategi pengembangan industri dan mendiagnosa struktur pasar ekonomi Indonesia. Ini perlu dilakukan karena tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah menciptakan terjadi nya transformasi ekonomi Revolusi Hijau Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadipertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. KEMISKINAN DI INDONESIA Profil penduduk miskin Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang pelik dan multidimensional. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku Setiap upaya penanggulangan masalah kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai ke akar masalah, tak ada jalan pintas untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Program pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin dan lain sebagainya, memang bertujuan untuk membantu orang miskin, namun barangkali perlu dipertanyakan apakah program ini juga merupakan program pengentasan kemiskinan atau hanya sekedar program pelipur lara bagi orang miskin, karena pada hakekatnya si miskin tetap pada kemiskinannya.

Penduduk miskin berdasarkan geografis Penduduk miskin umumnya lebih banyak berada di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengangguran tersembunyi masih cukup banyak di daerah pedesaan, mereka ini pada umumnya merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan atau pengusaha tani dengan modal minim dimana akses ke lembaga keuangan formalpun sangat terbatas. Terlalu minimnya kepemilikan faktor-faktor produksi di luar tenaga kerja oleh penduduk desa ini mengakibatkan mereka sangat sulit untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pengertian BLN Bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh Negara yang relatif maju atau kaya kepada Negara yang secara ekonomi lebih miskin.

5


Lembaga keuangan Internasional Bank merupakan oraganisasi atau lembaga yang sangat populer di masyarakat, hal tersebut dikarena kan Bank dapat memberikan pinjaman modal terhadap masyarakat Dana Moneter Internasional (IMF) IMF adalah lembaga pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Lembaga internasional ini beranggotakan 182 negara. Kantor pusatnya terletak di Washington. Misi lembaga ini adalah mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai bantuan keuangan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran. PRIVATISASI Privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Tujuan utama privatisasi adalah membuat usaha itu sendiri menjadi lebih sehat, karyawannya lebih sejahtera dan usahanya tidak menjadi beban negara. Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Pasar Monopoli Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual/produsen dipasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Pasar Monopolistik Pasar Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek.. Pasar Oligopoli Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Investasi dan Perdagangan Internasional.

6


Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Macam-macam investasi

a. Investasi menurut penggunaannya terdiri dari tiga macam yaitu : 1. Konstruksi

2. Rehabilitasi 3. Perluasan b. Investasi menurut jenisnya 1. Investasi otonomi

2. Investasi terimbas 3. Investasi public Akibat Revolusi Industri Revolusi Industri membawa akibat yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti:

Munculnya industri secara besar-besaran.

Timbulnya golongan borjuis dan golongan buruh. Pertentangan antara kedua golongan tersebut menimbulkan sosialisme dan kemudian komunisme.

Terjadinya urbanisasi, di mana penduduk daerah pertanian berduyun-duyun pindah ke kota-kota industri untuk bekerja sebagai buruh perusahaan sehingga lahan pertanian menjadi kosong, sedangkan daerah industri sangat padat pendudukannya.

Timbulnya kapitalisme modern. Kapitalisme adalah susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan, di mana uang memegang peranan yang sangat penting.

PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

7


Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Globalisasi pembiayaan yaitu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Globalisasi tenaga kerja yaitu perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Globalisasi Perdagangan yaitu dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Kebaikan globalisasi ekonomi •

Produksi global dapat ditingkatkan Pandangan ini sesuai dengan teori ‘Keuntungan Komparatif’ dari David Ricardo. Melalui

spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. •

Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih

banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang

jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. •

Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik

8


Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. •

Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh

perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. •

Memperburuk neraca pembayaran Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak

mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. •

Sektor keuangan semakin tidak stabil Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang

semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. •

memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek

pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi.

9


DAFTAR ISI Pengantar................................................................................................................................1 Daftar Isi................................................................................................................................10 SISTEM EKONOMI INDONESIA Sistem.....................................................................................................................................14 Sistem ekonomi dan politik...................................................................................................14 Kapitalisme dan Sosialisme...................................................................................................15 Persaingan terkendali.............................................................................................................16 Kadar kapitalisme dan sosialisme..........................................................................................16 Pengertian sistem ekonomi ...................................................................................................17 Macam-macam sistem ekonomi............................................................................................17 SISTEM EKONOMI PANCASILA Pengertian sistem...................................................................................................................21 Pengertian Ekonomi pancasila...............................................................................................22 Ciri-ciri Ekonomi Pancasila...................................................................................................23 Apakah ekonomi pancasila adalah sistem?............................................................................24 IMPLIKASI

PARADIGMA

MODERNISASI

DAN

DEPENDENSI

DALAM

PEMBANGUNAN INDONESIA Pembangunan sebagai proses modernisasi............................................................................28 Paradigma Dependensi dan Pembangunan............................................................................29 Implikasi paradigma modernisasi dan dependensi dalam pembangunan indonesia.............30 PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi........................................................................................................... 32 Cara mengukur pertumbuhan ekonomi..................................................................................32 Teori Pertumbuhan.................................................................................................................32 Teori Klasik dan Non Klasik..................................................................................................38 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi...................................................................................40 Transformasi Ekonomi dalam Transisi Demokrasi Indonesia...............................................40 Pertumbuhan ekonomi sejak pelita I......................................................................................41 10


Perubahan struktur ekonomi..................................................................................................41 PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Konsep Pembangunan............................................................................................................43 Strategi Pembangunan...........................................................................................................43 Transformasi Budaya pembangunan......................................................................................45 PEMBANGUNAN

SEKTOR

INDUSTRI

DAN

PEMBANGUNAN

PERTANIAN

INDONESIA Gagasan Industrialisasi..........................................................................................................46 Peta Industrialisasi di Indonesia.............................................................................................46 Revolusi Hijau.......................................................................................................................47 Perkembangan Sektor Pertanian............................................................................................48 Ketahanan Pangan Nasional..................................................................................................48 KEMISKINAN DI INDONESIA Profil penduduk miskin..........................................................................................................50 Upaya penanggulangan penduduk miskin di Indonesia.........................................................50 Penduduk Miskin berdasarkan geografis...............................................................................50 Kemiskinan di Indonesia menurut perspektif dunia..............................................................51 HUTANG LUAR NEGERI Pengertian BLN.....................................................................................................................53 Manfaat HLN.........................................................................................................................53 Lembaga Keuangan Internasional..........................................................................................54 World Bank (Bank Dunia).....................................................................................................56 PRIVATISASI Sejarah Privatisasi..................................................................................................................58 Pengertian Privatisasi.............................................................................................................59 Struktur Pasar.........................................................................................................................59 Alasan Ekonomi Privatisasi...................................................................................................62 INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Investasi dan perdagangan internasional...............................................................................63 Macam-macam Investasi.......................................................................................................63 Kebijakan Perdagangan Internasional....................................................................................65 11


Revolusi Industri....................................................................................................................66 GLOBALISASI PEREKONOMIAN INDONESIA Globalisasi Perekonomian.....................................................................................................69 Kebaikan Globalisasi Ekonomi..............................................................................................71 Daftar Pustaka .......................................................................................................................72

12


BAB I SISTEM EKONOMI INDONESIA 1. Sistem Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subyek dan obyek:

• Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat • Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam • Sistem peralatan: barang/alat • Sistem informasi: data, catatan, dan fakta Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.

2. Sistem ekonomi dan politik Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi:

• Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek) • Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan • Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh Pengaturan motivasi usaha Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi Penentuan pertumbuhan ekonomi Pengendalian stabilitas ekonomi

13


j) k)

Pengambilan keputusan Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik KUTUB A Liberalisme

KONTEKS Ideoligi politik

Demokrasi

Rejim pemerintahan

Egaliterisme (Berderajad sama) Desentralisme Kapitalisme Mekanisme pasar

Penyelenggaraan kenegaraan Struktur birokrasi Ideologi ekonomi Pengelolaan ekonomi

KUTUB Z Komunisme (menghapus hak perorangan) Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas) Etatitsme (Lebih mementingkan negara) Sentralisme Sosialisme Perencanaan terpusat

Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:

• Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi • Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja • Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

3. Kapitalisme dan Sosialisme Sistem Ekonomi yang esktrim: (a) Sistem ekonomi kapitalis • Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi

• • • • •

Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya Campur tangan pemerintah sangat minim Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi

USA (b) Sistem ekonomi sosialis • Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi

• • • • •

Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja Campur tangan pemerintah sangat tinggi Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat USSR

14


(c) Sistem ekonomi campuran • Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara

• • • •

Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air) Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah

4. Persaingan terkendali Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas. Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali); • Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45. • Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha. • Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan. • Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini: (a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian. Y = C + I + G + (X-M) Y adalah pendatan nasional. Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

15


Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu. Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggå akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggå akhir tahun 1965. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada. Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai : a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. 1. Sistem Ekonomi Tradisional Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah : 1. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana 2. Hanya sedikit menggunakan modal 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang dengan barang) 4. Belum mengenal pembagian kerja 5. Masih terikat tradisi 6. Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat 2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul 3. Tidak individualistis Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :

16


1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah 2. Mutu barang hasil produksi masih rendah 2. Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/Bebas) Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith, dalam bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah : 1. Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal 2. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya 3. Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba 4. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta) 5. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar 6. Persaingan dilakukan secara bebas 7. Peranan modal sangat vital Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi 3. Munculnya persaingan untuk maju 4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku dipasar 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain: 1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan 2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal 3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasisumber daya oleh individu 3. Sistem Ekonomi Komando (Terpusat) Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah : 1. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah 2. Hak milik perorangan tidak diakui 3. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian 4. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah: 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar 3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga

17


4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan 5. Jarang terjadi krisis ekonomi Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah : 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya 5. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah : 1. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah 3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. 4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar, yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hongkong, dan negara–negara eropa barat yang berpaham liberal, sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis.

BAB II SISTEM EKONOMI PANCASILA

1. Pengertian Sistem Kata Sistem awalnya berasal dari bahasa Yunani (sustēma) dan bahasa Latin (systēma). Berikut ini ada beberapa pengertian sistem yang diambil dari berbagai sumber.

18


• Pengertian dan definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks.

• Kesatuan gagasan yang terorganisir dan saling terikat satu sama lain. • Kumpulan dari objek atau fenomena yang disatukan bersama untuk tujuan klasifikasi atau analisis.

• Adanya suatu kondisi harmonis dan interaksi yang teratur. Mengacu pada beberapa definisi sistem di atas, dapat juga diartikan, sistem adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek/benda yang memiliki hubungan diantara mereka. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh konkret dari sebuah sistem diantaranya:

• Organ tubuh manusia yang membentuk beragam sistem. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem eksresi, sistem saraf, sistem kerangka, dll.

• Komponen elektronik komputer yang membentuk sistem komunikasi, sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, sistem jaringan, dll.

• Rakyat Indonesia yang membentuk beragam sistem di Negara kita. Sistem pemerintahan, sistem keamanan, sistem hukum, sistem kebudayaan, dll. Sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Tujuan dari system ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Adapun tugasnya adalah menjawab tiga pertanyaan pokok dalam perekonomian, yaitu: 1. what? Barang apa yang harus diproduksi? 2. How? Bagaimana cara memproduksinya? 3. For whom? Untuk siapa barang tersebuut? Sistem ekonomi negara-negara di seluruh tidaklah sama. mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing.

2. Pengertian Ekonomi Pancasila Berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi. Beliau merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh. Terlebih jika melihat yang tejadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang di tempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia

19


(Mubyarto,1981). Dalam implementasi ekonomi neoklasik terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi. Bahkan dituding menjadi penyebab munculnya permasalahan baru. Berbeda jauh dengan teorinya yang diajarkan di institusi pendidikan. Teori ekonomi yang berkembang lahir pada abad 18 dalam suasana keinginan adanya kebebasan (liberalisme) di dunia barat (Mubyarto,1980). Menafikan peran agama dan mengabaikan peran ilmu sosial lainnya. Indikasi kegagalan ekonomi neoklasik diantaranya terlihat dari relevansi teorinya yang hanya sesuai dengan sebagian kecil perekonomian dan untuk konteks Indonesia teori ekonomi klasik lebih berkembang sebagai seni daripada sebagai ilmu (Mubyarto, 1979). Teori ekonomi sosialis sebagai altermatif pun terbukti tidak berdaya melawan dominasi perkembangan terori ekonomi neoklasik ini. Semangat beliau untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia kemudian tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masarakat adil dan makmur (Mubyarto,1980).

1. Ekonomi pancasila di definisikan sebagai sistem ekonomi yang di jiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluagaan dan kegotongroyongan nasional. Memiliki lima ciri : Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan.

3. Prioritas kebijakan ekonomi adalahpenciptaan perekonomian nasionalyang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.

4. Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.

5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan nasional. Keberadaan Ekonomi Pancasila ini pun tidak perlu dibatasi hanya oleh dua kutub saja tetapi dapat diluarnya . Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem ekstrim yang dikenal yaitu kapitalis-liberalis dan sosialiskomunis (Mubyarto, 1980). Berbeda dengan ekonomi peraturan yang jelas antitetikal dengan makna Ekonomi Pancasila sebagai wadah berkembangnya manusia Indonesia seutuhnya. Dalam Ekonomi Pancasila, satu sumber legitimasi diambilnya tindakan pengaturan dalam pembatasan kebebasan usaha adalah adanya ekses negatif dari setiap tindakan (Mubyarto, 1981). Peranan unsur agama sangat kuat dalam konsep Ekonomi Pancasila. Karena unsur moral dapat menjadi salah satu pembimbing utama pemikian dan kegiatan ekonomi. Kalau moralitas ekonomi Smith adalah kebebasan (liberalisme) dan ekonomi Marx adalah diktator mayoritas (oleh kaum proletar) maka moralitas Ekonomi Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga pelaku Ekonomi Pancasila tidak hanya sebagai homo economicus tapi juga homo metafisikus dan homo mysticus (Mubyarto, 1986).

3. Ciri-ciri Ekonomi Pancasila Intinya, sistem ekonomi Pancasila adalah aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang mengacu kepada ideologi Pancasila. Dalam sistem itu, ilmu ekonomi dikembalikan sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, bermoral, serta berciri lokalitas. Melihat kondisi

20


Indonesia, mazhab itu dinilai lebih realistis. Dari sudut pandang mikro, sistem itu bakal menciptakan etika dalam berbisnis sehingga dapat membentengi manusia dari nafsu serakah. Prinsip seperti itu sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat pedesaan. Prof Mubyarto pernah menunjukkan bahwa warga pedesaan dalam berdagang lebih manusiawi dengan mengambil untung tak banyak karena lebih mementingkan solidaritas sosial. Tentu sikap itu bertolak belakang dengan liberalisme yang kerap menghalalkan segala cara dan selalu mengambil profit sebesar-besarnya. Semangat Mubyarto untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik, manusiawi tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia tertuang dalam konsep Ekonomi Pancasila. Konsep ini lahir di bumi Indonesia, digali dari filsafat bangsa Indonesia dan kemudian dianggap paling tepat mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia menuju masarakat adil dan makmur. Konsep ekonomika etik ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dalam bukunya Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. 2. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.

3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.

4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. 5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Boediono (Wakil Presiden RI), sistem Ekonomi Pancasila dicirikan oleh lima hal sebagai berikut:

1. 2. 3. 4. 5.

Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional. Manusia adalah “economic man” sekaligus “social and religious man”. Ada kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme dan kemerataan sosial. Prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh.

Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim dalam bukunya “Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila” adalah sebagai berikut:

• Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi.

• Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

• Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

21


• Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

4. Apakah Ekonomi Pancasil Adalah Sistem Pertanyaan yang muncul setiap kali mendiskusikan sistem ekonomi Indonesia adalah: Sistem ekonomi yang sekarang berlangsung di Indonesia sebenarnya tergolong sistem ekonomi apa? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukan sistem kapitalisme maupun sosialisme. Emil Salim (1979) mengatakan bahwa SEP adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Dengan kata lain, sifat dasar dari kedua kutub ekstrim ini berada dalam keseimbangan. Mubyarto (1980: 74) berpendapat bahwa SEP mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya. Tentu saja pandangan ini mendapat banyak kritikan tajam. Frans Seda, misalnya, menjuluki pandangan ini sebagai paham “bukanisme”, yaitu paham serba bukan: bukan kapitalisme, bukan liberalisme, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada persaingan bebas yang saling mematikan, dsb (Kwik, 1996). Tidak berlebihan, bila ada yang menyebut sistem ekonomi semacam ini hanya dihuni oleh para malaikat, masyarakat utopia. 90 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Januari Kritikan tajam juga datang dari Arief Budiman (1989: 4), yang mengatakan: “Tampaknya, Mubyarto sendiri belum dapat merumuskan dengan tepat apa isi SEP-nya. Dia baru berhasil membuat pagar-pagar batas untuk mengurung ‘binatang’ yang bernama SEP, sambil sekali-kali meraba-raba dan menerkanerka bagaimana persisnya bentuk dan rupa ‘binatang’ ini”. Pandangan kedua melihat sistem ekonomi Indonesia dalam dataran normatif maupun dataran positif. Secara normatif menurut UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2 dan 3, sistem ekonomi Indonesia seharusnya condong mengarah pada sosialisme. Oleh Mubyarto, ini diterjemahkan sebagai ekonomi kerakyatan. Ia menggambarkan bahwa pengembangan sistem ekonomi kerakyatan ibarat “perang gerilya ekonomi” (hal. 152) yang bisa diwujudkan dengan pengembangan dan pemihakan penuh pada ekonomi rakyat, lewat upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatandesentralisasi dan otonomi daerah, dan menghapus ketimpangan ekonomi dan sosial. Namun, dewasa ini semakin kuatnya lapisan pengusaha dan muculnya gejala konglomerasi dan konsentrasi kekuatan ekonomi agaknya membuat tidak dapat menyangkal bahwa kapitalisme telah tumbuh subur dinegeri ini. Kendati demikian, menurutpengamatan Sjahrir (1987: 162-164), dilihat dari segi kepemilikan dan sifat pembentukanharga (lihat tabel 2), sistem ekonomi yang berlangsung di Indonesia adalah: (1) sistem ekonomi di mana peranan negara dominan; (2) peranan swasta, baik nasional maupun asing,tidak kecil; (3) harga yang berlangsung padaumumnya mencerminkan inefisiensi karenajauh lebih tinggi harga domestik dibandingharga internasional.

5. Sistem Ekonomi Indonesia: Menuju SEP? Hanya saja para pemikir yang kritis mulai mempertanyakan: ke mana arah sistem ekonomi kita nantinya? GBHN memang sudah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak menganut free-fight liberalism maupun etatisme. Sistem Ekonomi Pancasila versi Mubyarto dan Emil Salim, sertaisyu demokrasi ekonomi yang sempat ramai beberapa waktu lalu, nampaknya baru pada taraf “normatif” dan belum mampu menjawab dinamika perekonomian Indonesia yang dinilai banyak pihak semakin terbuka dan “ke kanan”. Betulkah perekonomian Indonesia semakin condong ke kanan? Apakah gelombang privatisasi yang melanda dunia juga menerpakita?

22


Memang krismon sejak tahun 1997 telah meruntuhkan hegemoni pengusaha konglomerat, namun agaknya terlalu prematur untuk menyimpulkan bahwa otomotis kemudian diterima paradigma baru ekonomi kerakyatan yang lebih menekankan pada tuntutan akan sistemekonomi yang demokratis dan lebih berkeadilan (hal. 298). Benarkah bila kita menerapkan ekonomi kerakyatan atau SEP secara konsisten maka krisis multidimensi selama ini dengan sendirinya akan berakhir? Tawaran SEP dengan fokus ekonomi kerakyatan memang menarik. Namun, pilihan akan sistem ekonomi yang pas bagi Indonesia menuntut dilakukannya kajian mendalam mengenai struktur pengambilan keputusan mekanisme informasi dan koordinasi ditentukan oleh pasar ataukah perencanaan, bagaimana hak-hak milik diatur,dan sistem insentif. Selain itu, dalam perbandingan sistem ekonomi diperlukan kajian mengenai hasil akhir dari sistem ekonomi yang kita anut, yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, efisiensi, distribusi pendapatan, stabilitas, dan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan (Gregory & Stuart, 1992: bab 1-3). Kendati demikian, melihat materi dan isyu yang dibahas, buku ini amat tepat dianjurkan untuk menjadi acuan mata kuliah Perbandingan SistemPerekonomian. Ini terbukti dari upaya Mubyarto untuk menganalisis berbagai sistem ekonomi yang berada di “persimpangan jalan” saat ini. Untuk mata kuliah Ekonomi Indonesia juga bermanfaat sebagai suplemen yang berharga. Setidaknya ini terlihat dari kajian mengenai ekonomi Indonesia terutama pada periode krisis multidimensional.

6. Kritik Lainnya Atas Sistem Ekonomi Pancasila Pertanyaan awal yang harus dijawab oleh para penganjur Ekonomi Pancasila adalah apa itu Ekonomi Pancasila secara teoritis-konseptual maupun hampiran empirisnya ? Bahkan lebih lanjut orang bisa bertanya, “apa ada contohnya?”. Apakah Ekonomi Pancasila hanya sekedar angan-angan atau gagasan yang abstrak ?. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selama ini belum dijawab tuntas oleh para penganjur Ekonomi Pancasila, khususnya Prof. Mubyarto. Tapi harus diakui bahwa yang lebih menonjol adalah kritik terhadap pemikiran dan kenyataan ekonomi di Indonesia yang ditentang dan hendak digantikan oleh Ekonomi Pancasila. Kritik ini banyak ditulis oleh Dr. Sritua Arief dan Dr. Sri-Edi Swasono. Dari impresi penelitiannya yang sangat luas, Prof. Mubyarto mengatakan bahwa praktek Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Pancasila in action, dengan mudah dapat dijumpai dan dikenali di mana-mana di seluruh Indonesia. Praktek ekonomi itu seringpula disebut sebagai “ekonomi rakyat” yang bersifat moralistik, demokratik dan mandiri. Dengan gambaran dan pembahasan itu sering Ekonomi Pancasila diidentikkan dengan ekonomi rakyat. Jika salah satu wajah ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi rakyat yang dijumpai di daerah-daerah, di perdesaan dan kota-kota kecil maupun kampungkampung kota-kota di Indonesia (disitu banyak dijumpai industri rakyat atau kerajinan rakyat), maka gambaran itu dekat dengan aliran Hijau dalam teori Galtung. Menurut Galtung aliran Hijau bercirikan kolektivisme dimana berlaku kepemilikan kolektif atas faktor produksi yang menghasilkan produk kolektif maupun individual. Dalam distribusi ekonomi ini bertumpu pada pasar lokal, rencana lokal dan pertukaran. Ini sebenarnya adalah gambaran dari sebuah ekonomi tradisional. Jika ini gambaran aliran Hijau maka perekonomian Indonesia tidak hanya bercorak lokal tetapi juga antar-regional, nasional bahkan internasional. Hasil perkebunan rakyat sejak berabad-abad yang lalu menjangkau pasar internasional dan itulah yang memancing kolonialisme Barat. Ekonomi lokal ini juga sudah bersentuhan dengan modernitas yang mengandung inovasi. Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat (central planning agency) yang dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang masih terus bekerja hingga sekarang,

23


menunjukkan pula bahwa Ekonomi Indonesia mengambil unsur Merah. Namun, Indonesia juga mengakui peranan sektor swasta termasuk asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin (1960-1965) mulai berkembang perusahaan-perusahaan swasta besar. Pada masa Orde Baru (1966-1998), sangat menonjol peranan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan multinasional hingga sekarang. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas dan perdagangan bebas dengan luar negeri. Ini merupakan ciri aliran Biru. Tidak terlalu salah jika Ekonomi Indonesia (yang sebagian menyimpang dari Pancasila) sebagai realitas ekonomi, merupakan kombinasi dari aliran Merah dan Biru dan Hijau sehingga menjadi aliran Merah Muda. Cuma dalam aliran Merah Muda Galtung, warna-warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi yang lemah dari tiga warna itu. Di sini kita melihat adanya kontradiksi antara Ekonomi Pancasila dan realitas Ekonomi Indonesia. Itulah maka, Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan Sritua Arief, melakukan kritik yang tajam terhadap realitas Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis. Gambaran yang kontradiktif tersebut menggambarkan kesulitan ontologis Ekonomi Pancasila. Hal yang perlu dilakukan adalah penelitian, khususnya penelitian sejarah perekonomian Indonesia, sehingga menghasilkan sejarah ekonomi Indonesia, sebagaimana telah dihasilkan oleh Celso Furtado mengenai sejarah ekonomi Brazil. Pengembangan teori dependensia di Amerika Latin sebenarnya bisa dijadikan acuan. Pada mulanya, teori ketergantungan dilontarkan dalam wujud kritik. Tapi hal ini dilanjutkan dengan studi historis dan sosiologis mengenai perekonomian negaranegara Amerika Latin. Itupun hingga sekarang belum ditemukan konsep pembangunan ekonomi yang mandiri, apalagi diwujudkan. Banyak negara-negara Amerika Latin masih bergantungdan didominasi oleh kekuatan ekonomi kapitalis dari utara. Pada waktu itupun sudah diberikan jawaban bahwa konsep manusia dalam Ekonomi Pancasila, lebih merupakan homo-socius dan homo-ethicus atau homo-religious. Dewasa ini sudah lebih banyak ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia-multidimensi yang kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori manusia itu mempengaruhi konsep Ekonomi Pancasila ? Misalnya ada konsep mengenai homo-faber dari Huizinga yaitu manusia adalah suatu makhluk yang bermain dan yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Ekonomi Pancasila adalah ketidak mampuan ekonom konvensional yang mengikuti aliran Neoklasik itu untuk melihat gejala semacam ekonomi rakyat. Salah seorang ekonom pernah menolak apa yang disebut “ekonomi rakyat�. Baginya “ekonomi ya ekonomi�. Kesimpulan ini disebabkan karena kacamata yang dipakai. Kacamata Neoklasik memang tidak mampu melihat gejala ekonomi rakyat. Gejala ini hanya bisa ditangkap lewat kacamata ekonomisosiologis atau antropologi ekonomi. Karena itulah, dalam rangka advokasi ekonomi Pancasila. Prof. Mubyarto pernah mengusulkan dipergunakannnya pendekatan multi-disipilin dalam melihat gejala ekonomi. Dari segi epistemologis masih belum banyak dirumuskan proses bekerjanya Ekonomi Pancasila. Walaupun Prof. Mubyarto mengatakan bahwa sangat mudah dijumpai Ekonomi Pancasila dalam praktek, yaitu yang dapat dijumpai dari ekonomi pedesaan, ekonomi rakyat, ekonomi koperasi, ekonomi daerah atau mungkin juga ekonomi keluarga (family business), tapi realitas itu belum banyak ditulis. Malah yang banyak ditulis adalah kelemaham-kelemahan dan kasus-kasus kegagalan, stagnasi, marjinalisasi atau ketergantungan perekonomian rakyat. Baru-baru ini terbaca berita di koran bahwa 50% koperasi buruk kinerjanya atau tidak sehat. Advokasi Ekonomi Pancasila agaknya membutuhkan dukungan informasi tentang model-model sukses di lapangan.

24


Secara umum dikatakan bahwa tujuan sistem Ekonomi Pancasila adalah keadilan sosial atau masyarakat yang adil dan makmur. Namun bagaimana rincian dan bentuk kongkret masyarakat yang berkeadilan sosial atau adil dan makmur itu belum banyak ditulis. Yang lebih banyak ditulis adalah aspek negatif ekonomi kapitalis yang menciptakan ketimpangan, ekploitasi, dominasi, ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagai kesimpulan, mengikuti kerangka teori enam aliran ekonomi di dunia menurut Johan Galtung, Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam ekonomi campuran ketiga. Pada dasarnya Ekonomi Pancasila adalah aliran Hijau yang berasal dari Dunia Ketiga. Secara ontologis keberadaan Ekonomi Pancasila perlu dibuktikan dengan buku sejarah ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi rakyat. Gambaran mengenai ekonomi rakyat kontemporer diwujudkan dalam penelitian multidisiplin, khususnya ekonomi sosiologi dan antropologi ekonomi yang mampu menangkap kelembagaan ekonomi rakyat, baik tradisional maupun modern. Akhirnya, secara aksiologis Ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan, kesenjangan, ekspoitasi dan ketargantungan, melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradilan atau masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu rumusan normatif mengenai Ekonomi Pancasila perlu disusun. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, kita harus selalu ingat kepada pedoman normatif dalam kegiatan ekonomi, yaitu Pancasila yang perlu ditafsirkan secara sosial-ekonom

BAB III Implikasi Paradigma Modernisasi dan Dependensi dalam Pembangunan Indonesia Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana, menjadi menonjol sejak selesainya perang dunia II. Dengan merdekanya bangsa-bangsa yang tadinya berada di bawah jajahan negara kolonial, maka sejak saat itu pulalah mereka mulai berkesempatan untuk membenahi nasib masingmasing, dalam arti membangun negara dan kehidupan rakyatnya Kata kunci : teori pembangungan, modernisasi, dependensi

25


A. Pembangunan Sebagai Proses Modernisasi.

Pada dasarnya perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara baru merdeka setelah Perang Dunia ke-2 adalah perubahan sosial, ekonomi dan politik sehingga jika hal tersebut kita golongkan maka menjadi modernisasi (modernization), pembangunan (development) dan perubahan (change) Menurut Learner (Bintoro, 1987:2.2) modernisasi adalah suatu proses yang sisteimatis yang menyangkut perubahan kependudukan, ekonomi, politik, komunikasi dan sektor kebudayaan dalam suatu masyarakat. Untuk menjadi modern, anggota masyarakat harus memiliki mobilitas baik dalam arti fisik maupun psikis. Mobilitas fisik berarti kebergerakan anggota masyarakat termasuk perpindahan dari desa ke kota. Pemodernan menyangkut suatu perubahan menyeluruh karakter atau watak yang mengarah atau menuju kepada mobilitas psikis. Dengan demikian, bahwa modernisasi suatu bangsa dimulai dari terjadinya urbanisasi (Learner, 1996:94). Dengan adanya urbanisasi akan meningkatkan melek huruf, lalu meningkatkan penggunaaan media, dan kemudian meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila kita lihat bagaimana ciri-ciri dari modernisasi, baik yang dikemukakan oleh Inkles maupun Rogers, tentunya negara-negara dunia ke-3 yang baru berkembang agak sulit untuk mewujudkan modernisasi di atas. Ada empat alasan mengapa komitmen terhadap modernisasi sukar dicapai antara lain karena : (1) rakyat dituntut meninggalkan cara-cara lama, terutama pola hubungan lama, (2) rakyat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa, (3) rakyat mungkin dituntut mengerjakan tugas-tugas yang karena satu dal lain hal menimbulkan ketegangan psikis, serta (4) pemimpin yang menuntut rakyatnya berkorban itu kurang menunjukan tandatanda berkorban (Lauer, 1996:424). Dengan demikian untuk mencapai modernisasi sering diperlukan pengorbanan-pengorbanan yang tidak seimbang karena sering terjadi faktor disfungsional adakalanya lebih dominan daripada faktor funsionalnya itu sendiri. Misalnya dengan adanya sektor industri yang bersifat mekanistik di satu sisi akan mendatangkan devisa bagi negara, tapi disisi lain dengan adanya hal ini akan meningkatkan angka pengangguran yang tinggi. Contoh lain, pembukaan lahan baru akan menimbulkan arus transpormasi menjadi lebih terbuka, tapi akibat dari pembukaan lahan tersebut akan mabawa dampak bagi struktur sosial penduduk setempat. Keadaan inilah kiranya yang belum bisa diantisipasi sebagai dampak dari modernisasi termasuk di negara kita yang tergolong ke dalam negara yang sedang berkembang.

B. Paradigma dependensi dan Pembangunan

Menurut Servaes (1986) teori dependensi dan keterbelakangan lahir sebagai hasil “revolusi intelektual� secara umum pada pertengahan tahun 60-an sebagai tantangan para ilmuwan Amerika Latin terhadapa pandangan barat mengenai pembangunan. Teori dependensi merupakan teori yang memiliki posisi yang sebaliknya dari teori modernisasi yang lebih banyak melihat permasalahan pembangunan dari sudut kepentingan Amerika. Dalam hal ini dpat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran� untuk menetang hegemoni ekonomi, politik, budaya dan inteletual dari negara majau.

26


Secara garis besar yang dimaksud dengan dependensi adalah, suatu keadaan dimana keputusankeputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang seperti keputusan mengenai harga komoditi, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individu atau institusi di luar negara yang bersangkutan. Teori-teori mengenai keterganatungan dan keterbelakangan telah banyak digambarkan dalam studistudi Andre Gudner Frank, Dos Santos, Cardoso dll. Pada hakekatnya mereka beranggapan bahwa keterbelakangan yang ada sekarang meupakan konsekuensi masa penjajahan yang telah dialami oleh negara-negara baru (dunia ke-3). Menurut Furtado (1972), proses keterbelakangan yang melanda negara-negara baru meliputi tiga tahapan historis yang terdiri dari:

1. Tahap keuntungan-keuntungan komparatif. Di negara berkembang, investasi domestik dan internasional terjadi pada sektor-sektor dengan teknologi yang minim dalam proses produksinya, atau pada sektor-sektor dimana kemajuan teknik terisolasi. Dalam kasus seperti ini , sedikit sekali atau tidak ada kemajuan teknologi pada bangsa yang bersangkutan dan mamfaat pendapatan yang seharusnya siperoleh, karena hasilnya hanya dinikmati oleh “segolongan minoritas� tertentu.

2. Tahap Substitusi Import. Terbentuknya suatu kelompok sosial kecil dengan keistimewaan di kalangan bangsa-bangsa yang terbelakang menimbulkan suatu keharusan untuk mengimpor sejumlah barangbarang tertentu guna memenuhi pola konsumsi yang telah diadopsi meniru orang kaya. Hal ini mengakibatkan akumulasi modal yang besar dan menyebabkan suatu ketergantungan akan impor untuk sarana produksi.

3. Tahap berkembangnya perusahaan multi nasional (PMN). Timbulnya perusahaan multi nasional (PMN) telah menjadai suatu fenomena terpenting dalam tatanan ekonomi internasional, karena transasksi internal yang dilakukan oleh PMN telah engambil alih operasi pasar yang ada selama ini. Cardoso lebih lanjut menunjuk unsur yang keempat yang menunjang keterbelakangan ini, yaitu semakin mantapnya “elit-elit lokal� domestik di negara berkembang oleh “elit internasional�. Sementara Dos Santos menyatakan bahwa hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung merupakan hubungan yang tidak sederajat (setara) karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara tergantung (Sumarsono, 1991:105). Dalam konteks ini, Dos Santos melihat batasan struktural upaya pembangunan industri di negara dunia ke-3 . Pertama, pembanguna industri akan akan bergantung pada kemampuan sektor eksport. Hanya dengan eksport dunia ke-3 dapat memperoleh devisa yang hendak digunakan sebagai dana untuk membeli barang-barang modal. Untuk itu negara dunia ke-3 akan tetap berusaha menguasai sektor eksport tradisonal dan ini merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan karena jaringan pemasaran untuk eksport modern biasanya sudah berada di dalam kendali asing. Kedua, akibat lebih jauh dari ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan dunia ke-3 akan sangat dipengaruhi olehfluktuasi neraca pembayaran internasional yang cenderung untuk defisit. Ketiga, pembangunan industri sangat kuat dipengaruhi oleh “monopoli teknologi� negara maju. Pada satu pihak negara transisional tidak begitu mudah untuk menjual teknologi, dilain pihak yaitu negara maju, mereka dengan mudah menuntut royalti untuk penggunaan teknologi mereka, bahkan dengan mudah mereka dapat mengalihkan teknologi dan mesin mereka menjadi penyertaan modal pada industri negara ke-3. Keadaan seperti inilah, selalu dialami oleh negara –negara berkembang termasuk Indonesia yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang, dimana negara kita sampai saat ini masih

27


menanggung utang yang tidak sedikit kepada negara-negara donor seperti IMF, CGI dan negara –negara donor lainnya yang telah mencapai tahap industrialisasi tinggi. C. Implikasi paradigma moderniasi dan dependensi dalam pembangunan Indonesia

Mungkin benar apabila dikatakan bahwa istilah “pembangunan nasional� oleh berbagai kelompok di masyarakat dengan persepsi dan konotasi yang berbeda-beda. Sementara warga masyarakat mungkin menggunakan istilah tersebut hanya dalam kontek ekonomi semata-mata . Warga masyarakat yang mempunyai persepsi demikian pada umumnya adalah mereka yang biasnya digolongkan kepada kaum yang kondisi ekonominya tidak atau belum menggembirakan. Mungkin ada pula sekelompok orang di masyarakat yang persepsinya tentang pembangunan sangat diwarnai oleh konteks konotasi politik, umpamanya konotasi yang dimiliki oleh para politisi. Tidak mustahil persepsi lain pun terdapat di masyarakat yang menyoroti pembangunan itu hanya dari segi tertentu dari kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara pada tingkat individual maupun pada tingkat kemasyarakatan. Dengan perkataan lain, bisa sja terdapat persepsi yang dapat dikatakan sempit di kalangan berbagai kelompok di masyarakat, dan hal ini tergentung dari apa yang dipandangnya. Dalam konteks yang luas, pembangunan didasarkan pada lima ide pokok, yaitu :

•

Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi yang ada secara menyeluruh.

•

Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembanguan ialah pertumbuhan dalam arti kemampuan suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kulalitatif maupun kuantitatif.

•

Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan, artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapakan akan terus berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.

•

Pembangunan bermuara pada suatu “titik akhir� tertentu yang untuk mudahnya dapat dikatakan sebagai cita-cita akhir perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Adi Sasono dan Sritua Arif (1991:132) menjelaskan temuannya bahwa pada masa orde baru memang disatu sisi telah terjadi peningkatan dalam berbagai sektor pembangunan . Akan tetapi disisi lain pun telah terjadi pula melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Mereka menggunakan lima tolok ukur untuk melihat pembangunan ekonomi pada masa orde baru yakni sifat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, proses industrialisasi, pembiayaan pembanguan dan pesediaan bahan makanan. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah dibarengi pula dengan melebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang akhirnya golongan miskin bertambah miskin, mereka tidak menikmati pertumbuhan ekonomi. Padahal masa itu kita sudah menganggap bahwa sistem perekonomian kita telah cukup memadai. Dilihat dari sektor tenaga dan kesempatan kerja Indonesia mempunyai tingkat pengangguran dengan percepatan yang tinggi pula. Ini terjadi karena industri yang dikembangkan dengan semangat teknologi padat modal ternyata tidak banyak menyerap tenaga. Sementara di pihak lain sektor pertanian yang telah mengalami mekanisasi tidak lagi mampu menampung tenaga kerja sebesar yang pernah dimiliki sebelumnya. Proses industrilisasi yang terjadi di Indonesia adalah industrialisasi yang bersifat “ekstraversi�. Industri substitusi impor yang dikembangkan memiliki sifat ketrgantungan modal dan teknologi asing yang tinggi. Karena sifat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki dan karena model

28


industrilaisasi yang dipilih Indonesia ,mau tidak mau hanya memiliki satu pilihan yakni kebutuhan untuk selalu memperoleh modal asing. Dan lebih dari itu, pinjaman luar negeri yang masuk ke Indoensia, seperti juga modal asing untuk tujuan investasi, langsung‌ dimaksudkan untuk membiayai resouce gap yaitu membiayai surplus impor dalam perkiraan neraca pembayaran yang sedang berjalan. Nampaknya hasil temuan-temuan diatas menunjukan bahwa ketergantungan masih akan melekat dalam proses pembangunan di Indonesia. Penyebabnya adalah faktor luar, yang tidak berada di dalam jangkauan pengendalian kita. Yang pada akhirnya, posisi ketergantungan ini akan membawa akibat lebih jauh berupa keterbelakangan pembangunan ekonomi seperti yang sedang kita alami dan rasakan sekarang ini.

BAB IV

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI 1. Pengertian Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

29


2. Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan tentang konsep pertumbuhan ekonomi, secara umum teori tersebut sebagai berikut: 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Werner Sombart (1863-1947) Menurut Werner Sombart pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: Masa perekonomian tertutup Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau masyarakat bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa pererokoniam ini memiliki ciri-ciri:

1. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri 2. Setiap individu sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen 3. Belum ada pertukaran barang dan jasa

Masa kerajinan dan pertukangan Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: • Meningkatnya kebutuhan manusia • Adanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian • Timbulnya pertukaran barang dan jasa • Pertukaran belum didasari profit motive Masa kapitalis Pada masa ini muncul kaum pemilik modal (kapitalis). Dalam menjalankan usahanya kaum kapitalis memerlukan para pekerja (kaum buruh). Produksi yang dilakukan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhanya, tetapi sudah bertujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis menjadi empat masa sebagai berikut: Tingkat prakapitalis Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Kehidupan masyarakat masih statis 2. Bersifat kekeluargaan 3. Bertumpu pada sektor pertanian 30


4. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri 5. Hidup secara berkelompok Tingkat kapitalis Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. 2. 3. 4.

Kehidupan masyarakat sudah dinamis Bersifat individual Adanya pembagian pekerjaan Terjadi pertukaran untuk mencari keuntungan

Tingkat kapitalisme raya Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. 2. 3. 4. 5.

Usahanya semata-mata mencari keuntungan Munculnya kaum kapitalis yang memiliki alat produksi Produksi dilakukan secara masal dengan alat modern Perdagangan mengarah kepada ke persaingan monopoli

Dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu majikan dan buruh Tingkat kapitalisme akhir Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Munculnya aliran sosialisme 2. Adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi 3. Mengutamakan kepentingan bersama Friedrich List (1789-1846) Menurut Friendrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

1. 2. 3. 4.

Masa berburu dan pengembaraan

1. 2. 3. 4.

Masa rumah tangga tertutup

Masa beternak dan bertani Masa bertani dan kerajinan

Masa kerajinan, industri, perdagangan Karl Butcher (1847-1930) Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan menjadi empat tingkatan sebagai berikut: Rumah tangga kota Rumah tangga bangsa

Rumah tangga dunia Walt Whiteman Rostow (1916-1979)

31


W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang bejudul The Stages of Economic Growth menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: Masyarakat Tradisional (The Traditional Society)

1. Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas.

2. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern 3. Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (the preconditions for take off)

1. Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi.

2. Sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. Periode Lepas Landas (The take off)

1. Merupakan interval waktu yang diperlukan untuk emndobrak penghalang-penghaang pada pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas 3. Tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat 4. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional.

5. Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat. Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity)

1. Merupakan perkembangan terus menerus daimana perekonoian tumbuh secaa teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern.

2. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat.

3. Output dapat melampaui pertamabahn jumlah penduduk 4. Barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri. 5. Tingkat perekonomian menunjukkkan kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pad masa take off dengan penerapan teknologi modern Tingkat Konsumsi Tinggi (high mass consumption)

1. Sektor-sektor industri emrupakan sektor yang memimpin (leading sector) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa.

2. Pendapatn riil per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan.

3. Kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi. 4. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Teori Klasik dan Non Klasik Teori Klasik

32


Adam Smith Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. David Ricardo Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (statonary state). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Teori Neoklasik Robert Solow Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. b. Harrord Domar Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: Faktor Sumber Daya Manusia Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

Faktor Sumber Daya Alam Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor Budaya Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga

33


menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Sumber Daya Modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas

BAB VI A. Teori Pertumbuhan 1. Teori Klasik Ada dua aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi (dilihat dari sisi AS/produksi), yakni teori klasik dan teori modern dan diantara kedua ini, teori neo-Keynes dan teori noe-Klasik (Tabunan, 2006b). Dasar pemikiran dari teori klasik adalah pembangunan ekonomi dilandasi oleh sistem liberal, yang mana pertumbuhan ekonomi dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut: 1. Teori pertumbuhan Adam Smith Didalam teori ini, ada tiga faktor penentuan proses produksi/pertumbuhan, yakni SDA, SDM (Sumber Daya Manusia), dan barang modal. 2. Teori pertumbuhan David Ricardo Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah (atau minimal). 3. Teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malithus Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika PNB potensial meningkat. 4. Teori Marx

34


Marx membuat lima tahapan perkembangan sebuah perekonomian, yakni: (a) perekonomian komunal primitif; (b) perekonomian perbudakan; (c) perekonomian feodal; (d) perekonomian kapitalis; (e) perekonomian sosialis. Titik kritis dari teori marx ini adalah pada transisi dari perekonomian kapitalis ke perekonomian sosialis. a. Teori Neo-Keynes Model pertumbuhan yang masuk di dalam kelompok teori neo-Keynes adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada AD maupun pada perluasan kapasitas peroduksi AS, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. b. Teori Neo-Klasik Pemikiran dari teori neo-klasik didasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap pandangan/asumsi dari teori klasik yang dibahas di atas. c. Teori Modern Tokoh-tokoh teori pertumbuhan ekonomi modern antara lain adalah Walt Whitman Rostow. Rostow dalam buku ‘The stages of Economic Growth� berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 5 tahap sebagai berikut : 1. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 2. Pra-lepas landas (The Pre-Condition For Take Off) 3. Lepas Landas (The Take Off) 4. Dorongan Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity) B. Transformasi Ekonomi Setiap perubahan yang terjadi di suatu Negara selalu mengeluarkan biaya (cost) yang cukup besar. Perubahan yang terjadi di Indonesia pad dasawarsa 90an adalah salah satu faktanya. Krisis moneter yang menjadi pemicu dalam perubahan besar di Indonesia telah merubah kehidupan masyarakat. Tiga tahun terakhir sebelum krisis moneter, ekonomi Indonesia mengalami prestasi seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan daya saing, pengurangan jumlah penduduk miskin serta peningkatan pendapatan perkapita. Hal ini terjadi di tengah pemerintahan orde baru yang otoriter. Namun setelah krisis moneter, ekonomi Indonesia mengalami perubahan drastis dan borok-borok ekonomi lambat laun muncul ke permukaan sehingga diketahui oleh publik. Kejatuhan Soeharto yang otoriter beralih kepada pemerintahan yang menghargai prinsip demokrasi, namun belum diikuti perubahan ekonomi kearah yang lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah masalah pemilihan pemimpin yang masih elitis sehingga manuver politik yang terjadi sering bertolak belakang dengan keinginan dan kondisi masyarakat. Baru pada 2004, rakyat terlibat langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang terpilih melalui pilihan rakyat memiliki tanggung jawab moral langsung kepada rakyat sehingga kebijakan yang diambilpun akan mendapat mengawasan langsung oleh rakyat. Namun demikian, rakyat bisa saja salah memilih presiden sehingga menyebabkan kondisi negara semakin terpuruk. Hutang luar negeri yang membesar adalah salah satu pengaruh ekonomi Barat yang terbukti tidak mampu merubah kondisi ekonomi negara dunia ketiga secara lebih baik. Kesalahan ini diamini WW

35


Rostow, penggagas teori pertumbuhan ekonomi, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak akan bisa tinggal landas kalau masih memiliki hutang luar negeri dalam jumlah besar. Pengaruh lain yang tak kalah beratnya adalah adanya anggaran defisit dalam APBN Indonesia. Anggaran defisit menyebabkan ketergantungan kepada hutang luar negeri untuk menutupi pengeluaran. Sementara penerimaan seolah-olah selalu tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. Hal ini sudah berjalan lama dan belum ada perubahan kebijakan terhadap anggaran defisit ini. Disamping itu, masalah subsidi BBM juga kerap dipermasalahkan oleh Bank Dunia maupun IMF. Secara teoritis subsidi BBM memang tidak tepat sasaran, namun dampak penghilangan atau pengurangan subsidi ini dalam jumlah besar akan jauh lebih besar ketimbang jumlah yang harus dikeluarkan untuk subsidi BBM. Padahal uang negara yang dicuri lewat kasus BLBI maupun sektor lain jauh lebih besar dan tidak dipermasalahkan oleh lembaga internasional, demikian juga masalah rekapitalisasi perbankan yang menimbulkan moral hazard baru pasca krisis moneter. Masalah subsidi pada masa krisis bukanlah kepada salah sasarannya, akan tetapi diperlukan untuk stabilitas dan keberpihakan pemerintah kepada rakyat secara umum. Pengurangan subsidi bisa dipertimbangkan bila kondisi ekonomi sedang normal. Demikian pula halnya dengan penerapan sistem nilai tukar. Sebelum krisis moneter, Indonesia menerapkan sistem mengambang terkendali (managed floating) yang ternyata mudah digoyang oleh spekulan asing yang menyebabkan Bank Indonesia tidak kuat menahan gempuran ini. Akhirnya dipakai sistem mengambang bebas (free floating) yang lebih liberal dan menyebabkan rupiah pernah berada pada kisaran Rp 15000,0 untuk US$ 1. Padahal Presiden Soeharto kala itu sudah mewacanakan sistem penjangkaran mata uang (currency board system) yang ternyata ditentang kebanyakan ekonom. Wacana ini mirip dengan kebijakan yang diambil oleh Malaysia dimana pada awalnya IMF dan Bank Dunia mencemooh Malaysia yang menerapkan sistem nilai tukar tetap (fix exchange rate) namun pada akhirnya mendapat pengakuan. Terpilihnya presiden dan wakil presiden pada pemilum 2004 oleh rakyat adalah momentum untuk mengawali transformasi ekonomi Indonesia. Janji-janji yang terlontar kepada rakyat adalah input bagi pemerintah untuk merumuskan transformasi ekonomi. Ini sejalan dengan tidak adanya Propenas (program pembangunan nasional) yang menyebabkan kebijakan ekonomi ditentukan oleh pemerintah sepanjang 5 tahun. Transisi demokrasi akan lebih bermakna bagi rakyat bila terjadi transformasi ekonomi sehingga rakyat tidak hanya terpuaskan oleh memilih presiden tetapi merasakan manfaat dari presiden terpilih bagi kehidupan mereka. Yang diperlukan di antaranya adalah proteksi kepada petani, tata niaga yang berpihak kepada rakyat, penguatan di sektor riil, perluasan lapangan kerja dan usaha yang berbasis kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), pembangunan human capital (modal manusia) di sektor pendidikan, kesehatan dan keagamaan, serta perhatian terhadap sistem nilai tukar dan rejim devisa. Liberalisasi perdagangan yang telah dimulai di Indonesia ternyata merugikan rakyat. Rekapitalisasi perbankan yang merupakan rekayasa sektor keuangan sampai saat ini belum signifikan menggerakkan sektor riil, bahkan cenderung ditaruh di SBI atau memang tidak disalurkan. Modal besar yang masuk selama ini ternyata belum berdampak pada penguatan ekonomi, bahkan cenderung terjadi pelarian modal keluar. Sementara depresiasi nilai tukar telah menyebabkan melonjaknya nilai subsidi BBM dan meningkatnya biaya operasional PLN yang kebanyakan menggunakan dolar AS. Disamping itu penyelundupan BBM yang merugikan negara sebesar Rp 56 tiliun terjadi setiap tahunnya.

36


Untuk itu, diperlukan kekuatan untuk mengkoreksi berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kekuatan ini haruslah mampu memahami persoalan yang terjadi serta mengetahui aspek kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia yang sangat mungkin jauh berbeda dengan teori-teori ekonomi main stream. C. Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi A. Arti pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.kerena jumlah penduduk bertambah setiap tahun dengan sendirinya kebutuhan konsumsi bertambah juga setiap tahun maka pertumbuhan pendapatan setiap tahun selain itu permintaan,penawaran dan pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja sebab jika tidak begitu maka pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kemiskinan.

1. 2. 3. 4. 5.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah: faktor produksi factor investasi factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran factor kebijakan moneter dan inflasi factor keuangan negara Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia. 1. Faktor-faktor Internal a. Factor ekonomi, antara lain: 1. Buruknya fundamental ekonomi nasional 2. Cadangan devisa 3. Hutang luar negeri dan ketergantungan impor 4. Sector perbankan dan riil 5. Pengeluaran konsumsi b. Faktor non ekonomi, antara lain: 1. Kondisi politik, social dan keamanan 2. PMA dan PMDN 3. Pelarian modal ke luar negeri 4. Nilai tukar rupiah 2. Faktor-faktor Eksternal Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia 3. PERTUMBUHAN EKONOMI SEJAK PELITA I

37


Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia sejak Pelita I tahun 1969 hingga krisis ekonomi terjadi akhir 1997, dapat dikatakan Indonesia mengalami proses pembangunan ekonomi yang spektakuler. Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indicator, dua di antaranya yang umum digunakan adalah tingkat pendapatan nasional per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahun. Tahun 1968 pendapatan nasional per kapita masih sangat rendah hanya sekitar US$60. jauh lebih rendah dibanding pendapatan nasional dari negara-negara berkembang lain pada saat itu, misalnya India, Srilanka dan Pakistan. Akan tetapi, sejak Pelita I dimulai pendapatan nasional Indonesia per kapita mengalami peningkatan setiap tahun dan akhir periode 1980an telah mendekati US$500. Menjelang pertengahan 1980an terjadi merosotnya harga minyak mentah di pasaran internasional dan terjadi resesi ekonomi dunia pada decade yang sama. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih rendah dari periode-periode sebelumnya. Beberapa negara lain di asia, seperti Malaysia, Filiphina, Thailand dan Taiwan juga mengalami hal yang sama. Terkecuali Filiphina, merosotnya pertumbuhan ekonomi di Malaysia, Thailand dan Taiwan lebih lambat dibandingkan di Indonesia karena memang ketiga negara tersebut basisnya sudah lebih kuat dari ekonomi Indonesia. 4. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke ekonomi modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988). Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi structural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan penawaran agregat (produksi dan penggunaan factor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979). 1. Teori Teori perubahan structural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula bersifat subsisten (pertanian tradisional) dan menitikberatkan sector pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri dan jasa. Ada 2 teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi structural). Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan (urban). Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Over supply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah. Di dalam kelompok negara-negara berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga decade terakhir ini, walaupun pola

38


dan prosesnya berbeda antar negara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah factor-faktor internal berikut: 1) Kondisi dan struktur awal dalam negeri (economic base) 2) Besarnya pasar dalam negeri 3) Pola distribusi pendapatan 4) Karakteristik industrialisasi 5) Keberadaan SDA 6) Kebijakan perdagangan LN

BAB VII PEMBAGUNAN EKONOMI INDONESIA A. KONSEP PEMBANGUNAN Konsep “teori pertumbuhan ekonomi”. Teori ini memberi arti penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai interaksi faktorfaktor tersebut, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Dengan demikian, teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita yang logis mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Konsep berikutnya yaitu konsep strategi pembangunan ekonomi. Dalam hal ini diberi batasan sebagai pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor utama (variabel utama) yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan. Konsep berikutnya adalah model ekonomi. Model ekonomi pada dasarnya menunjuk pada suatu bentuk rumusan tertentu untuk mencapai tujuan. Teori ilmu ekonomi pembangunan berkembang dengan pesat setelah perang dunia kedua. Hal yang melatarbelakangi adalah adanya kesadaran baru dikalangan negara-negara Barat terhadap adanya “jurang” antara negara kaya dan negara miskin. Pembangunan ekonomi bertujuan mempersempit “jurang” tersebut kalau tidak mungkin menghilangkan sama sekali.

39


Berdasarkan konsep pemikirannya tentang perekonomian yang berkembang, para ekonom dikelompokkan menjadi kelompok main stream economic dan radical economic. Kelompok main stream adanya “keseimbangan ekonomi” dalam jangka panjang. Sedangkan kelompok radical economic tidak percaya kalau keseimbangan ekonomi itu akan terjadi. Karena adanya ketidakseimbangan antara kaya dan miskin, antardaerah, dan ketidakseimbangan internasional.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN Dalam mempelajari perekonomian suatu negara konsep yang sangat penting adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Dalam hal ini ada beberapa strategi pembangunan ekonomi yang akan saya sampaikan, yaitu :

1. Strategi pertumbuhan Adapun beberapa inti dari konsep strategi pertumbuhan yaitu : a. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. b. pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali. c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi. d. Kritik paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2. Strategi pembangunan Dengan Pemerataan Inti dari konsep strategi pembangunan ini adalah, dengan ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3. Strategi Ketergantungan Sempurnanya konsep strategi pertama dan strategi kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep ketergantungan adalah: a. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. b. Teori ketergantungan ini kemudian dkritik oleh Kothari dengan mengatakan “… teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja…” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)

4. Strategi Yang Berwawasan Ruang 40


Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurangn mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih maju/kaya. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah kaya atau maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975), dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia idak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan:

a. b. c. d.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, Akumilasi kapital rendah, Tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, Struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

C. TRANSFORMASI BUDAYA PEMBANGUNAN Suatu bangsa yang sedang berproses menuju ke kehidupan modern memerlukan dukungan masyarakat yang dapat menerima, meresapi, dan mengintegrasikan nilai-nilai baru. Nilai-nilai baru tersebut adalah nilai-nilai yang menekankan rasionalitas, efisiensi, kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan. Para perintis kemerdekaan Indonesia telah memilih strategi transformasi budaya untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat dan modern. Transformasi budaya mengenal dua jalur, yaitu melalui metode dialog budaya dan perubahan status masyarakat. Kearifan lokal dibangun dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur sosial masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam. Secara garis besar, kearifan lokal masyarakat Jepara dapat dikategorikan menjadi tiga besar, yaitu seni tradisi dan budaya; sejarah, dan cara hidup masyarakat,� papar Hendro. Kearifan lokal memang dipandang sebagai salah satu strategi dalam pembangunan berkelanjutan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Di sisi lain, dosen Sastra Nusantara, Drs Manu J.Seputra dalam kesempatan itu lebih banyak membahas makna Nusantara sebagai lapangan studi Filologi dan Filsafat. Studi ilmiah genre sastra dalam kesusasteraan di wilayah kultural Nusantara, merupakan satu di antara tugas-tugas, yang mendesak dalam lapangan studi ini, bukan hanya sebagai hobi yang mutakhir, tetapi menjadi sebuah sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kesusasteraan pada umumnya, sebagai elemen dalam budaya dan masyarakat di wilayah kultural Nusantara, dan sebagai perangkat untuk meningkatkan pemahaman teks-teks individual (Humas UGM/Satria AN)

41


BAB VIII PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

1. Gagasan Industrialisasi Secara definitif, sampai saat ini pemaknaan tentang pembangunan ekonomi yang pokok adalah pertu mbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menghasilkan transformasi struct ural dalam perekonomian. Menurut Mellor (1987; 81), pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian menjadi sebagiab besar perkotaan, industri, dan jasa–jasa. Jadi inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Transformasi strukrural sendiri dipahami sebagai pergeseran pertumbuhan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) dan kemudian ke sektor jasa (Chandra, 1992:4). Pandangan ini dipelopori oleh Colin Clark (1940) dan Simon Kuznets (1957 dan 1958). Clark menggambarkan tentang �modernisasi ekonomi�, atau proses pertumbuhan ekonomi dalam kerangka perubahan proporsional yang besar menuju produksi sekunder dan peningkatan yang layak dalam produksi tersier. Negara yang telah mencapai tahapan modernisasi ekonomi inilah yang dianggap telah mengalami tahap industrialisasi. Transformasi struktural disini diharuskan, karena sektor primer dipandang tiak memiliki nilai tambah yang tinggi serta nilai tukarnya rendah. Ada dua karakteristik transformasi ekonomi yang merupakan model dasar dari percepatan industrialisasi yang dikembangkan dalam jangka panjang, yaitu:

a) Sektor pertanian harus terus mengalami dinamika internal (produktivitas yang terus meni ngkat) dan menjadi basis bagi sector industry yang dikembangkan.

b) Sektor industry yang dikembangkan mempunyai saling keterkaitan dengan sektor pertanian, yang jika didinamisasikan akan menjadi kunci hebat bagi pertumbuhan sektor manufaktur.

2. Peta Industrialisasi di Indonesia Sebelum Indonesia mengkaji fenomena ekspornya, hal penting yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi arah strategi pengembangan industri dan mendiagnosa struktur pasar ekonomi Indonesia. Ini perlu dilakukan karena tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah menciptakan terjadi nya transformasi ekonomi. Dari titik inilah muncul tiga persoalan structural dalam ekonomi Indonesia, yakni :

1) Belum dirumuskannya jenis industri dan produk yang hendak dikembangkan dan dijadikan andalan di masa depan secara tuntas.

2) Sistem produksi dan distribusi ekonomi nasional masih mengandalkan pola proteksionisme sehingga menimbulkan distorsi pasar.

3) Keberadaan sektor pertanian di Indonesia sangat memperihatinkan, dimana disamping kontribusinya terhadap pendapatan nasional telah sangat kecil, juga tidak menunjukkan adanya proses modernisasi dan keterkaitan dengan proyek industrialisasi yang dikerjakan.

3. Revolusi Hijau

42


Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.Mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting yaitu 1. Penyediaan air melalui system irigasi, 2. Pemakaian pupuk kimia secara optimal, 3. Penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organism pengganggu, dan 4. Penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas.

a. Revolusi hijau di Indonesia Di Negara kita Indonesia revolusi industry diterapkan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pert anian. Ekstensifikasi dengan perluasan areal. Terbatasnya areal,menyebabkan pengembangan lebih banya k pada intensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui Panca Usaha Tani, (lima usaha tani)

b. Dampak Revolusi hijau Hasil dari suatu metode tentunya mempunyai dampak positif dan negatif, begitu juga dengan Revolusi hijau berikut ini merupakan dampak positif dan negatif dari revolusi hijau Dampak positif revolusi hijau Produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan (karbohidrat) meningkat. Salah satu contohnya bagi bangsa indonesia sendiri adalah Indonesia yang tadinya pengimpor beras menjadi mampu swasembada beras. Dampak Negatif Revolusi Hijau antara lain :

a. Penurunan produksi protein, dikarenakan pengembangan serealia (sebagai sumber karbohidrat) tidak diimbangi pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah.

b. Penurunan keanekaragaman hayati. c. Penggunaan pupuk terus menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. d. Penggunaan peptisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. 4. Perkembangan Sektor Pertanian Pertanian dan perkebunan merupakan fundamentasi pokok ekonomi bangsa. Pertanian harus dijadikan sector utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian yang menjadi andalan sebagian besar rakyat tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Demikian juga dalam pencairan kredit terdapat ketidakmerataan untuk sector pertanian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Program pembangunan sector pertanian meliputi program peningkatan produksi di kelima subsektornya, serta peningkatan pendapatan petani, perkebun, peternak dan nelayan. Program pembangunan tersebut ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarananya seperti pengadaan dan pelancaran factor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijaksanaan tata niaga dan harga, serta penelitian. Dalam era PJP I sector pertanian merupakan prioritas pembangunan ekonomi. Pertumbuhannya rata-rata 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol sector ini selama PJP I

43


adalah dalam bidang produksi pangan, yakni keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sebelumnya, bahan makanan pokok ini masih harus selalu diimpor. Bahkan pada tahun-tahun 1970-an Indonesia merupakan Negara pengimpor beras terbesar di dunia. Swasembada beras ini berdampak penting pada meningkatnya kualitas gizi, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Sampai dengan tahun 1990 sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk produk domestic bruto. Namun sesudah itu posisi tersebut diambil alih oleh sector industry pengolahan. Hal ini sesungguhnya memprihatinkan, bukan karena sector pertanian tidak berkembang, melainkan mengingat masih demikian besarnya proporsi tenaga kerja yang masih bekerja di sector tersebut. Sampai dengan tahun 1992 saja tercatat lebih dari sebagian tenaga kerja kita bekerja pada sector ini. Tambahan pula kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sector pertanian pada umumnya relative rendah, sehingga produktivitasnya rendah. 5. Ketahanan pangan nasional Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka menggerakkan serta membangun partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Mengingat penghargaan ketahanan pangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara serta memiliki nilai dan prestige tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga. Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, regional, dan nasional perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mendukung, mendorong, dan memotivasi penerima penghargaan, masyarakat ataupun lembaga masyarakat lainnya lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat/ kelembagaan masyarakat, perusahaan/swasta dan pemerintah (aparat dan lembaga) yang telah memberikan upaya dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan, diberi penghargaan tertinggi berupa Adhikarya Pangan Nusantara yang diserahkan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara tahun 2012 dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan. Proses seleksi dan penetapan calon penerima penghargaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota/provinsi hingga ke pusat.

44


BAB IX KEMISKINAN DI INDONESIA 1. Profil penduduk miskin Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang pelik dan multidimensional. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku Setiap upaya penanggulangan masalah kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai ke akar masalah, tak ada jalan pintas untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Penanggulangannya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalaupun kita telah berketetapan hati untuk mengenyahkan kemiskinan dalam waktu yang relatif singkat, niscaya yang bisa teratasi hanya sebagian saja. Pertanyaan tentang dimana si miskin berada, dapat dijawab dengan melihat karakteristik geografisnya, yaitu dengan menentukan dimana penduduk miskin terkonsentrasi, apakah di desa atau di kota, selanjutnya secara lebih mendalam dapat dilakukan kombinasi antara karakteristik sosial budaya, ekonomi, dan demografi, termasuk karakteristik geografisnya. Misalnya untuk daerah perkotaan perlu diketahui apakah mereka yang termasuk miskin tersebut lebih banyak bekerja di sektor-sektor bangunan dan konstruksi ataukah sektor perdagangan. Sedang di daerah pedesaan , harus diketahui apakah yang miskin ini lebih banyak sebagai pekerja pertanian (petani) atau pekerja perikanan (nelayan).

45


2. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Program pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin dan lain sebagainya, memang bertujuan untuk membantu orang miskin, namun barangkali perlu dipertanyakan apakah program ini juga merupakan program pengentasan kemiskinan atau hanya sekedar program pelipur lara bagi orang miskin, karena pada hakekatnya si miskin tetap pada kemiskinannya Dalam memaparkan profil kemiskinan, rumah tangga, keluarga dan juga anggota rumah tangga dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: • Rumah tangga miskin

•

Rumah tangga tidak miskin

3. Penduduk miskin berdasarkan geografis Penduduk miskin umumnya lebih banyak berada di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengangguran tersembunyi masih cukup banyak di daerah pedesaan, mereka ini pada umumnya merupakan buruh tani yang tidak memiliki lahan atau pengusaha tani dengan modal minim dimana akses ke lembaga keuangan formalpun sangat terbatas. Terlalu minimnya kepemilikan faktor-faktor produksi di luar tenaga kerja oleh penduduk desa ini mengakibatkan mereka sangat sulit untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

4. Karakteristik demografis penduduk miskin Beberapa karakteristik demografis dari rumah tangga miskin diantaranya adalah mengenai jumlah anggota keluarga dan tingkat beban tanggungan (dependency ratio), yaitu dengan membagi jumlah anggota rumah tangga/keluarga dengan jumlah anggota rumah tangga/keluarga yang bekerja. Tingkat beban tanggungan ini menunjukkan jumlah tanggungan dari setiap orang yang bekerja.(memperoleh upah atau penghasilan), dengan demikian tingkat beban tanggungan ini menunjukkan jumlah tanggungan dari setiap orang yang bekerja. Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah beban tanggungan keluarga miskin lebih besar dibandingkan dengan keluarga tidak miskin. Hal ini selain menunjukkan adanya korelasi yang tinggi dengan jumlah anggota keluarga miskin, juga menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang rendah dari anggota keluarga yang bekerja belum memadai guna membiayai semua anggota keluarganya. Secara umum setiap anggota rumah tangga yang miskin yang bekerja rata-rata menanggung 5,3 jiwa, sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya 4,1 jiwa. berarti porsi pendapatan keluarga miskin yang digunakan untuk konsumsi lebih besar daripada keluarga tak miskin, akibatnya tidak ada uang yang dapat disisihkan untuk tabungan, sehingga kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupannya juga sangat terbatas. Penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kemudahan dalam berusaha merupakan salah satu kebijakan yang tepat dalam usaha pengentasan rumah tangga miskin. Penyediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha ini perlu dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan renumerasi (imbalan jasa

46


faktor produksi) Dengan demikian pendapatan yang dibawa pulang (take home pay) dari pekerja/pengusaha yang bersangkutan dapat memadai untuk membiayai tanggungannya dan tersisa pula sebagian untuk ditabung yang berguna untuk pembentukan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. kemiskinan Indonesia dari perspektif dunia Indonesia dalam peta pembangunan internasional termasuk dalam cakupan wilayah di dunia ke tiga, untuk itu dalam perspektif teori pembangunan internasional maka Indonesia termasuk dalam perspektif teori pembangunan dunia ketiga. Teori Pembangunan di dunia ke tiga memiliki perbedaan dengan teori pembangunan bagi negaranegara adikuasa, karena persoalan yang dihadapinya berlainan.. Bagi negara-negara adikuasa persolannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan. Ada 3 kelompok teori pembangunan yang berkembang di dunia yaitu : 1. Teori modernisasi

2. Teori ketergantungan atau dikenal dengan teori dependensi 3. Teori yang merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan / lebih dikenal post modernisme. Millenium development Goals (MGDs) Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

47


BAB X HUTANG LUAR NEGERI

1. Pengertian BLN Banyak sekali defenisi bantuan luar negeri. Misalnya, Robret Gilpin yakni bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh Negara yang relatif maju atau kaya kepada Negara yang secara ekonomi lebih miskin. Mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasehat-nasehat teknis dari Negara donor kepada Negara penerima. 2.

Manfaat BLN

Krisis keuangan global, telah memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap perekonomian dalam negeri dan postur APBN. Defisit anggaran yang semula hanya 1 persen PDB atau sebesar 51,3 triliun rupiah, membengkak menjadi 2,5 persen PDB atau sebesar 139,5 triliun rupiah. Mengingat pembiayaan dalam negeri dan dana SILPA 2008 tidak mencukupi untuk menutup defisit APBN, pemerintah melakukan pembaiayaan (utang) luar negeri yang nilainya tidak kurang dari 44,5 triliun rupiah untuk menutup defisit APBN tersebut. 3. Konsep Pembiayaan Pembiayaan perusahaan dan negara memiliki postur yang relatif sama. Pada dasarnya pembiayaan memiliki beberapa sumber, utang salah satunya. Perusahaan dengan pembiayaan yang didominasi oleh utang, cenderung menghasilkan output yang relatif lebih mahal. Hal itu dikarenakan perusahaan membebankan komponen bunga utang ke dalam harga output. Meski tidak sama persis, dalam kontek negara, utang negara juga akan ditransmisikan dalam harga output yang lebih mahal. Hal itu tecermin dari adanya ekonomi biaya tinggi akibat dari beban utang serta manajemen utang yang kurang tepat. Secara umum, biaya utang luar negeri ada dua macam, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya bunga yang harus dibayar dalam bentuk persentase tertentu dari

48


jumlah utang. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya akibat pelamahan (depresiasi) nilai tukar. Biaya pelemahan nilai tukar, selanjutnya ditransmisikan ke dalam bentuk semakin meningkatnya beban pokok dan bunga utang, semakin melemahnya nilai tukar, berkurangnya cadangan devisa, dan semakin melemahnya neraca pembayaran. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi pinjaman luar negeri sampai dengan triwulan III 2008 adalah sebesar 86 milyar dollar. Dengan kurs rupiah sebesar 11.000 rupiah per dollar, maka utang luar negeri per triwulan III 2008 adalah sebesar 946 triliun rupiah. Mengacu pada data tersebut, jika rupiah terdepresiasi sebesar 1.000 rupiah per dollar, utang luar negeri itu akan bertambah sebesar 86 triliun rupiah. Terlebih jika nilai tukar terdepresiasi hingga sebesar 2.000 rupiah per dollar, maka utang luar negeri tersebut akan membengkak sebesar 172 triliun rupiah. Artinya, jika realisasi rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2009 adalah 13.000 rupiah per dollar, tambahan pokok utang akibat depresiasi nilai tukar saja adalah sebesar 172 triliun rupiah. Dengan demikian, pokok utang luar negeri yang semula sebesar 946 triliun rupiah, akan membengkak menjadi 1.118 triliun rupiah. Hal tersebut bukan tidak mungkin terjadi, mengingat realisasi nilai tukar rupiah 2008 sebesar 9.600 per dollar, namun pada saat ini nilai tukar sudah berada pada kisaran 12.000 rupiah per dollar atau telah terdepresiasi sebesar 2.400 rupiah per dollar. Selain berpotensi membengkak akibat depresiasi rupiah, utang luar negeri akan membawa konsekuensi lain pada saat pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Pada saat pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, kebutuhan dollar akan meningkat. Permintaan dollar yang meningkat, serta mengalir ke luar negeri akan berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah, berkurangnya cadangan devisa, dan melemahnya neraca pembayaran. Konsekuensi lain, mengingat barang baku dan barang modal industri dalam negeri sebagian besar dari impor, melemahnya nilai tukar akan menyebabkan biaya produksi semakin mahal. Pada akhirnya harga barang dan jasa dalam negeri semakin tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat tata kelola pemerintahan yang baik masih cukup jauh dari harapan, rasanya cukup sulit untuk mendapatkan jawaban atas manfaat dari utang luar negeri. Terlebih jika kita tengok laporan audit BPK, sekitar 500 dari 2.214 perjanjian utang luar negeri (loan agreement) yang diteken pemerintah bersama lembaga donor telah hilang. BPK juga menemukan bahwa proyek pemerintah yang dibiayai utang senialai 438,47 milyar rupiah sebenarnya cenderung tidak terlalu bermanfaat. Selain itu, BPK juga menemukan adanya keterlambatan 25 proyek pemerintahan yang dibiayai oleh utang. Ironisnya, akibat keterlambatan realisasi proyek tersebut, pemerintah harus menanggung tambahan beban commitment fee yang jumlahnya mencapai 2,02 triliun rupiah. Bertolak dari semua hal tersebut, tentunya pembiayaan (utang) luar negeri untuk menutup defisit APBN 2009 perlu dikaji ulang mengenai biaya dan manfaatnya bagi kepentingan nasional. Lebih baik diupayakan pembiayaan dalam negeri untuk menutup defisit tersebut. Langkah lain yang bisa ditempuh, adalah melakukan efisiensi dan manajemen fiskal yang lebih optimal. Akan lebih baik, jika pemerintah mengkaji ulang pos-pos anggaran yang selama ini penyerapanya cukup rendah. Sudah saatnya kita tinggalkan budaya pembiayaan dari utang luar negeri yang belum tentu memberikan manfaat bagi perekonomian. Terlebih, jika salah kelola justru hal tersebut akan menggiring negara kita pada ketergantungan akan utang yang semakin tinggi.

49


4. LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL A. DANA MONETER INTERNASIONAL (IMF) IMF adalah lembaga pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Lembaga internasional ini beranggotakan 182 negara. Kantor pusatnya terletak di Washington. Misi lembaga ini adalah mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai bantuan keuangan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran. Sebuah negara akan meminta dana kepada IMF ketika sedang dilanda kiris ekonomi. Pinjaman tersebut terkait erat dengan berbagai persyaratan, yang disebut kondisionalitas. Mata uang IMF adalah SDR — Special Drawing Rights. Mulai 20 Agustus 1998, 1 SDR = US$ 1,33. Latar Belakang Pendirian : • Terbentuk I.M.F merupakan hasil Bretton Woods Agreement secara resmi pada tgl. 27 Desember 1947 dan operasional keuangan dimulai pada 01 Maret 1947 • IMF menitik beratkan masalah moneter dan Bank Dunia menitik beratkan masalah pembangunan ekonomi a. Tujuan IMF : 1) Meningkatkan kerjasama moneter internasional 2) Meningkatkan kegiatan perdagangan dan penanaman modal dunia 3) Memeliharara stabilitas nilai tukar mata uang 4) Memperkecil hambatan dan batasan-batasan yang ditetapkan pemerintah berbagai negara atas pembayaran internasional 5) Menyediakan dana pinjaman untuk membantu pemeliharaan nilai tukar yang mantap pada masa ketidak seimbangan neraca pembayaran yang sifatnya sementara 6) Mengurangi tingkat dan masa defisit serta surplus neraca pembayaran Keanggotaan IMF: 1) Untuk menjadi anggota IMF setelah memenuhi beberapa persyaratan a.l membayar deposit atau Kuota 2) Kuota ini menentukan besarnya hak pilih/suara dalam pengambilan berbagai keputusan di IMF. USA bersama negara Jepang, Jerman Perancis dan Inggris menguasai sebesar 50% dari seluruh hak pilih (USA sendiri mencapai 20%) Jumlah kuota per 2001 mencapai SDR 212.4 billion (USD 272 billion) 3) Anggota IMF yang pada awal pendiriannnya hanya 29 negara, saat ini telah mencapai 183 negara. b. Peran IMF Dalam Perekonomian Indonesia Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh banyak faktor baik domestik mapun eksternal. Faktor-faktor domestik antara lain kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografis, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.

50


Adapun faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Transisi pemerintahan dari orde lama ke orde baru berpenaruh pada paradigma pembangunan ekonomi dari yang berhaluan sosialis ke kapitalis-liberal. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan Barat dan menjauhi ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan anggota lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF. IMF yang didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 secara umum mempunyai tujuan memberi bantuan kepada negara anggota yang membutuhkan. Kesemuanya itu akan dapat memberi peluang memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayarannya tanpa mengambil jalan yang merusak neraca pembayaran nasional atau internasional. Indonesia dan IMF Indonesia pada masa orde baru kembali menjadi anggota IMF dilakukan pada masa Kabinet Ampera untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. Kondisi merupakan awal terjadinya bantuan IMF hingga sekarang. Setiap tahun, Indonesia mendapatkan bantuan dari IGGI (Inter Government Group on Indonesia) yang di dalamnya terkait dengan bantuan Bank Dunia. Sesudah IGGI berubah menjadi CGI , maka di dalamnya juga terkait bantuan IMF dan Bank Dunia dengan bantuan sekitar US$ 5 Milyar setiap tahunnya. Sejak terjadi krisis tahun 1997 Indonesia telah meminta bantuan IMF dengan paket bantuan senilai US$ 23 Milyar. Kondisi perekonomian nasional era orde baru lmenjadi lebih baik karena perubahan pada orientasi kebijakan ekonomi dari sistem sosialis ke sistem kapitalis. Era reformasi kemudian mewarnai arena perpolitikan dalam negeri, IMF melalui Stanley Fisher (Wakil Dierektur IMF) yang didampingi Hubert Neiss (Direktur IMF untuk Asia Timur dan Pasifik) melakukan wawancara secara terpisah dengan pimpinan lima partai besara waktu itu yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP dan PAN. Dari hasil wawancara dianggap telah mewakili gambaran pemerintahan Indonesia pasca Pemilu 1999. dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada bantuan luar negeri dan sulit melepaskan diri dari pengaruh IMF . Begitu pula pemerintahan SBY dengan menghadirkan sosok Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang notabene mantan pejabat IMF. Ketergantugan yang Tinggi Pertanyaan yang timbul diajukan berdasar paparan sebelumnya bahwa kenapa Indonesia begitu sangat bergantung pada campur tangan IMF? Dari sisi historis pengalaman Indonesia mengambil haluan ideologi sosialis terbukti telah gagal di samping beberapa faktor. Indonesia kemudian mengambil jalan ekonomi yang terbuka yang dimungkinkannya kerja sama dengan berbagai pihak termasuk IMF. Adam Smith dalam pandangannya menghendaki negara membiarkan kekuasaan membuat keputusan-keputusan ekonomi berada di tangan orang-orang ekonomi itu sendiri. Jika perekonomian itu bebas maka para pengusaha akan menggunakan modalnya untuk usaha-usaha yang paling produktif dan pembagian pembagian pendapatan dapat menemukan sendiri tingkatnya yang wajar di pasar.

B. WORLD BANK (BANK DUNIA) Latar Belakang & Pendirian :

51


Dengan tujuan untuk membantu negara-negara di Eropah yang hancur akibat perang dunia ke-II maka pada tahun 1944 sebanyak 44 negara mengadaan pertemuan di sebuah hotel bernama Bretton Woods Resort di New Hampshire, USA Pertemuan tersebut pada tanggal 1 Juli 1944 menghasilkan Bretton Woods Agreement yang antara lain mendirikan : ďƒź IBRD ( International Bank for Reconstruction & Development),kemudian dikenal dengan nama Wold Bank/Bank Dunia, beroperasi tgl. 25 Juni 1946 ďƒź I M F (International Monetary Fund) atau Dana Keuangan Antar Bangsa Fungsi & tujuan Bank Dunia Fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utama :

a. b.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk, melalui program kesehatan dan pendidikan.

c.

Menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas, efesien, dan transparan.

d. e. f.

Melestarikan lingkungan hidup

Mengembangkan sosial, pemerintahan dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemis- kinan.

Mendukung dan mendorong pengem- bangan sektor bisnis swasta.

Mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro, sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang Keanggotaan Bank Dunia : Setiap negara dapat menjadi anggota Bank Dunia sepanjang memenuhi persyaratan antara lain bersedia memberikan kontribusi modal bagi Bank Dunia dan negara tersebut harus terlebih dahulu menjadi anggota IMF .Jumlah anggota Bank Dunia saat ini mencapai 183 negara World Bank Group Bank Dunia memiliki 5 lembaga, yaitu :

1) IBRD (International Bank for Reconstruction & Development), memberi pinjaman dan bantuan pembangunan bagi negara berpenghasilan menengah

2) I D A (International Development Association) memberi kredit lunak dan mitra pembangunan untuk negara miskin

3) I F C (International Finance Corporatation) memberi bantuan pembiayaan investasi bagi negara berkembang

4) M I G A (Multilateral Invesment Guarantee Agency) memberi pinjaman, pengembangan skill dan sumber daya perlindungan kepada investor atas risiko politik

5) I C S I D (International Centre for the Settlement of Investrment Dispute) memberi bantuan arbitrasi dan penyelesaian atas permasalahan investor dengan negara, dimana lembaga ini berinvestasi Kantor Pusat Bank Dunia berkedudukan di Washington D.C, USA disamping memiliki lebih dari 100 kantor yang tersebar diseluruh dunia, dengan jumlah staf lebih dari 10.000 orang. Peta HLN Indonesia

52


CitraIndonesia.Com: Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta masyarakat percaya pada pemerintah bahwa utang luar negeri itu tidak memiliki tekanan politik asing. Kendati demikian ia menyatakan Indonesia kini masih membutuhkan utang luar negeri guna menambal defisit anggaran. “Tetapi tentu kita akan cari pinjaman dari luar negeri yang paling efisien. Paling utama tidak ada membuat kita terikat agenda-agenda politik. Itu tidak boleh. Jadi secara umum pengelolaan utang kita sehat. Memang diperlukan pembiayaan defisit,� ungkap Agus Marto kepada wartawan Jumat (28/9/2012).

53


BAB XI

PRIVATISASI

A. Sejarah Privatisasi

Di tahun 90-an privatisasi mulai dikenal sebagai elemen fundamental perekonomian konservatif global, dimana di seluruh negara, dari negara maju sampai ke negara sedang berkembang mengembangkan kebijakan ini (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004). Namun demikian, alasan penerapan kebijakan privatisasi di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, Inggris menerapkan privatisasi bagi perusahaan milik negara agar hak-hak konsumen (baca: masyarakat) lebih terlindungi, setelah selama ini hak mereka terbatas karena adanya monopoli oleh negara. Di Jepang privatisasi perusahaan negara ditujukan untuk mengembangkan industri dalam negeri. Sedangkan alasan privatisasi di negara sedang berkembang biasanya sangatlah sederhana, yakni untuk menutup kekosongan kas negara atau mengurangi defisit anggaran belanja negara. Privatisasi di Indonesia penyebab utama lemahnya kinerja BUMN adalah intervensi dari elit kekuasaan, politik, dan birokrat yang membuat tata kelola BUMN tidak sesuai dengan tata kelola korporasi yang semestinya, jadi bukan kepemilikan negara yang menjadi masalah, tapi justru pengelolanya. Kata privatisasi sampai pertengahan tahun 80-an belum dikenal dalam kamus. Pada awalnya kata „denasionalisasi“ dipergunakan untuk menyebut proses penjualan perusahaan milik negara kepada swasta. Sampai sekarang masih terdapat perbedaan definisi tentang privatisasi. Menurut Peacock (1930), privatisasi adalah pengalihan hak milik industri negara kepada swasta. Dunleavy (1980) mendefinisikannya sebagai pengalihan secara permanen produksi barang dan jasa yang semula dilaksanakan oleh perusahaan milik negara kepada swasta. Sedangkan Company Act (1980) memberi definisi privatisasi sebagai penjualan saham negara sebesar minimal 50% kepada swasta (Pandu Patriadi, 2003). Karenanya privatisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan (baik sebagian maupun sepenuhnya) pemenuhan tugas-tugas pemerintah kepada swasta. Meskipun istilah privatisasi baru ditemukan dalam literatur ekonomi modern, tetapi sesungguhnya Adam Smith, Bapak Perekonomian Dunia, sudah mengamati perbedaan antara perusahaan milik negara dan swasta, khususnya dalam hal manajemen sumber daya. Menurutnya, manajemen negara cenderung memanfaatkan sumber daya secara tidak efisien, karena para pegawai negara tidak mempunyai kepentingan langsung untuk mengelola sumber daya seefisien mungkin (Bortolotti, Bernardo / Siniscalco, Domenico, 2004). Hal ini berlainan dengan perusahaan swasta yang sangat memperhatikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Karenanya, menurut Smith penjualan perusahaan milik negara kepada swasta harus meningkatkan efisiensi, dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dapat mengurangi defisit anggaran belanja Negara.Lebih lanjut privatisasi juga

54


berarti suatu proses depolitisasi perekonomian dan pengurangan intervensi negara di bidang ekonomi, karena melalui proses privatisasi maka kepentingan pemerintah dalam manajemen perusahaan milik negara menjadi berkurang.

B. Pengertian Privatisasi Definisi Privatisasi ( Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ) adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Privatisasi dilakukan pada umumnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan antara lain sebagai berikut : • Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi). • Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan. • Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan • Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. • Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. • Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global. Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit. C. Struktur Pasar Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang (barang konsumsi). Secara sederhana pasar dapat dikelompokkan menjadi : a) Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya : Pasar tradisional, Pasar raya, Pasar abstrak, Pasar konkrit, Toko swalayan, dan Toko serba ada.

55


b) berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya : Pasar ikanPasar sayuran, Pasar buah-buahan,Pasar barang elektronik,Pasar barang perhiasan,Pasar bahan bangunan, dan Bursa efek dan saham. Struktur Pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciriciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik dan monopsoni). Struktur Pasar terdiri dari : Pasar Persaingan Sempurna Pasar persaingan sempurna (perfect competition) adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (price-taker). Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau produsen C? Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Ciri-ciri pokok dari pasar persaingan sempurna adalah : •

Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak.

Produk/barang yang diperdagangkan serba sama (homogen).

Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar.

Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk bagi setiap penjual.

Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga.

Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker (pengambil harga).

Pasar Persaingan Tidak Sempurna 1. Pasar Monopoli Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual/produsen dipasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Ciri-ciri dari pasar monopoli : • Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. •

Tidak ada barang subtitusi/pengganti yang mirip (close substitute).

56


•

Produsen memiliki kekuatan menetukan harga.

•

Tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berapa keunggulan perusahaan.

Ada beberapa ciri dan sifat dasar pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis; dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satusatunya produsen di pasar. Monopoli yang Tidak Dilarang : • Monopoli by Law, yaitu Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. •

Monopoli by Nature, yaitu Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu.

•

Monopoli by Lisence, yaitu Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

•

Arti lain monopoli "monopoli adalah permainan anak-anak yang berasal dari negara kapitalis yang tidak sesuai dengan syariah..."

2. Pasar Monopolistik Pasar Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah : shampoo, pasta gigi, dll. Meskipun fungsi semua shampoo sama yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus sendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar. Sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh

57


terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Pasar Monopolistik memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu : 1. Terdapat banyak produsen atau penjual 2. Adanya Diferensiasi Produk 3. Produsen Dapat mempengaruhi harga. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. 3. Pasar Oligopoli Pasar oligopoli adalah adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak-tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barangbarang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel. Jenis-jenis oligopoli juga tidaklah sesederhana yang dipelajari dalam teori-teori ekonomi mikro. Tetapi secara garis besar dapat dibagi 2, yakni kolusif dan tidak kolusif kalau dilihat dari perilakunya, dan dilihat dari penguasaan pasar dapat juga dibagi dua, yakni oligopoli penuh dan parsial. Jenis-jenis oligopoli ini berkaitan pula dengan perilakunya yang akan diuraikan pada bagian kedua. Namun demikian, pengukuran yang agak realistik adalah pengukuran yang digunakan oleh J.S. Bain. Dalam pengukuran ini terlihat adanya derajat struktur oligopoly D. Alasan Ekonomi Privatisasi

Pembentukan perusahaan negara pada dasarnya memiliki dua tujuan, yakni tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Secara ekonomi perusahaan negara bertujuan untuk menjamin sektor-sektor strategis agar tidak jatuh ke tangan yang salah sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat (Purwoko, 2002). Hal ini sesuai dengan harapan masyarakat, yakni dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah (murah, selalu tersedia, tanpa adanya manipulasi harga, dan sebagainya). Sudah barang tentu, pendapatan bagi negara juga merupakan tujuan ekonomis suatu perusahaan negara. Sebagai tujuan sosial, keberadaan perusahaan negara berarti membuka peluang kerja bagi masyarakat.

58


Dalam prakteknya, dari waktu ke waktu perusahaan negara menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan pembentukannya. Tekanan terhadap kas negara memaksa pemerintah untuk berpikir ulang mengenai eksistensi perusahaan milik negara. Inefisiensi manajemen perusahaan negara sudah sangat dikenal secara luas, sehingga akhirnya memberatkan anggaran negara. Alasan-alasan tersebut menjadi dasar, mengapa negara ingin melakukan privatisasi terhadap perusahaan negara atau tugas-tugasnya. Sedangkan di negara sedang berkembang dan belum berkembang, privatisasi sangat sering menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri (Purwoko, 2002). Sebagai alasan ekonomis tidak langsung, hal ini berkaitan dengan perilaku aparat pemerintah. Hamer menyebutnya sebagai perilaku yang menyimpang dari aparat pemerintah dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya menekan „biaya“ di kalangan aparat pemerintah (Hamer, Eberhard / Gebhardt, Rainer, 1992). Misalnya, penggunaan peralatan kantor untuk keperluan pribadi atau penyerahan pekerjaan kepada pihak ketiga yang masih ada hubungan keluarga, atau politisasi perusahaan negara dan sebagainya. Dalam suatu perusahaan negara, penyimpangan seperti ini sulit untuk dibuktikan, lain halnya dengan di perusahaan swasta. Karenanya, dengan privatisasi penyimpangan ini dapat diminimalisasikan.

BAB XII INVENTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Investasi dan Perdagangan Internasional Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti pembelian ( produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya: membangun rel kereta api atau pabrik. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Macam-macam investasi Pada hakikatnya tabungan yang terdapat di masyarakat ada yang merupakan simpanan sementara, yaitu sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, ada juga merupakan tambahan modal yang sering disebut investasi. 1) Investasi menurut penggunaannya terdiri dari tiga macam yaitu :

•

Konstruksi

59


Rehabilitasi

Perluasan

2) Investasi menurut jenisnya •

Investasi otonomi

Investasi terimbas

Investasi public

Dalam berinvestasi, terdapat dua macam jenis aset, yaitu aset riil dan aset finansial, yang samasama dapat dipertimbangkan sebagai sarana investasi dalam rangka mencapai tujuan keuangan Anda. a. Aset Riil Aset riil adalah aset yang memiliki wujud. Contohnya adalah tanah, rumah, emas, dan logam mulia lainnya b. Aset Finansial Aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset finansial ini terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal, yang di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua atau lebih negara di pasar dunia. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa mengimpor barang/jasa dari negara lain. Contohnya Jepang, sebagai negara yang ekonominya kuat dan maju, masih mengimpor gas alam cair (liquid natural gas) dari Indonesia. Sedang Indonesia mengimpor barang-barang modal dari Amerika untuk keperluan pembangunan industri. Fluktuasi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tergantung pada faktor-faktor pendorongnya berikut ini. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antarnegara, diantaranya:

Keanekaragaman Kondisi Produksi Keanekaragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Contohnya Indonesia, memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan, suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri.

Penghematan Biaya Produksi/Spesialisasi Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan increasing returns to scale atau biaya produksi rata-rata yang semakin menurun ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Jadi, apabila suatu negara berspesialisasi memproduksi barang tertentu dan mengekspornya, biaya produksi rata-ratanya akan turun.

Perbedaan Selera

60


Sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya, Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan. Kedua negara akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat. Manfaat Perdagangan Internasional  Efisiensi Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya memproduksi apa yang bisa diproduksinya dengan cara yang paling efisien dibandingkan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, akan tercipta efisiensi dalam pengalokasian sumber daya ekonomi dunia.

Perluasan konsumsi dan produksi Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara.

Peningkatan produktifitas Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut.  Sumber penerimaan negara Dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber pemasukan kas negara dari pajakpajak ekspor dan impor. Kebijakan Perdagangan Internasional Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas (free trade), ada yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis, dan ada pula yang memilih gabungan keduanya.

1. Perdagangan Bebas Perdagangan bebas adalah keadaan ketika pertukaran barang/jasa antarnegara berlangsung dengan sedikit ataupun tanpa rintangan. Menurut aliran fisiokratis dan aliran liberal (klasik), liberalisasi perdagangan dapat memacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan berikut.

Perdagangan Bebas cenderung memacu persaingan, sehingga dan alokasi sumber daya.

Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga memacu produktivitas faktor produksi.

Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi.

Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi.

Perdagangan bebas memungkinkan konsumen menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia.

menyempurnakan skala ekonomis

2. Perdagangan Proteksionis

61


Salah satu tujuan kebijakan perdagangan proteksionis adalah untuk meningkatkan daya saing produk diluar negeri. Menurut pengatur kebijakan proteksionis, nilai tukar (terms of trade) barang manufaktur, yaitu ekspor utama negara-negara maju, sering dinilai lebih tinggi dari nilai tukar barang primer, yaitu ekspor utama negara-negara berkembang. Itulah yang menjadi alasan utama timbulnya kebijakan perdagangan proteksionis.

A. Revolusi Industri Kehidupan Sosial Ekonomi Eropa Pada Masa Pra Revolusi Industri Karena perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam, maka kesempatan bagi para pedagang Non-Islam untuk melakukan aktivitasnya menjadi terhambat. Namun akibat meletusnya Perang Salib (1096-1291) kontak antara Eropa dengan dunia Timur (Timur Tengah dan Asia lainnya) mulai hidup kembali. Keadaan ini bertambah ramai dengan munculnya kota-kota dagang, seperti Genoa, Florence, Venesia, dan lain-lain yang menjadi pusat-pusat perdagangan di daerah Eropa bagian selatan. Sekitar tahun 1200, home industry semakin cepat berkembang dan bahkan mereka membentuk kelompok-kelompok dalam bentuk gilda (suatu persekutuan dari pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan dari pemerintah tentang kebebasan di dalam berusaha). Pada sekitar tahun 1350 di Eropa mulai berkembang perserikatan kota-kota dagang yang disebut dengan hansa. Sejak abad ke-14, Inggris di bawah perlindungan Raja Edward III mulai membangun industri-industri laken (sejenis kain wol). Akibat Revolusi Industri Revolusi Industri membawa akibat yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti:

•

Munculnya industri secara besar-besaran.

•

Timbulnya golongan borjuis dan golongan buruh.

•

Terjadinya urbanisasi

•

Timbulnya kapitalisme modern. Kapitalisme adalah susunan ekonomi yang berpusat pada keberuntungan perseorangan, di mana uang memegang peranan yang sangat penting. Kapitalisme Modern (Modern Capitalism) Di dalam kapitalisme modern ini, si kapitalis merupakan produsen (pembuat barang-barang), pedagang dan pembagi barang-barang (distributor). Sebagai produsen ia membutuhkan bahan mentah untuk kebutuhan industri, serta sebagai pedagang atau pembagi barang-barang hasil produksi industri ia membutuhkan pasar. Untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan itu ia mempengaruhi politik negaranya supaya mendapat tanah-tanah jajahan yang dapat digunakan sebagai sumber pengambilan bahan mentah dan pasar barang industri. Oleh karena itu, akhirnya apa yang disebut dengan kapitalisme modern terjadi.

B. Merkantilisme Merkantilisme adalah sistem ekonomi dan politik dari Eropa barat yang berpengaruh pada abad ke 15 sampai abad ke 18. Merkantilisme tercipta dari nasionalisme ekonomi, yakni dilandasi dengan semangat untuk berdikari di bidang ekonomi. muncul ketika berkembangnya peredaran uang di Eropa , sehingga negara merkantilis bertujuan melindungi perkembangan industri dan niaga negara masing masing. Kebijakan Pelaksanaan dan Perencanaan Ekonomi Merkantilisme :

62


Berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya.

Meningkatkan perdagangan luar negeri

Mengembangkan industri berorientasi ekspor

Meningkatkan pertambahan penduduk sebagai tenaga kerja industry

Melibatkan Negara sebagai pengawas perekonomian

Melakukan perlindungan barang dagangan dengan menggunakan bea masuk yang sangat tinggi.

Meminta bayaran tunai dalam bentuk emas jika suatu Negara mengekspor lebih dari Negara lain.

Politik Merkantilisme melahirkan terbentuknya persekutuan-persekutuan dagang masyarakat Eropa, seperti EIC (kongsi perdagangan Inggris di India) dan VOC (kongsi perdagangan Belanda di Indonesia). Inggris bangkit sejalan dengan zaman penjelajahan samudera untuk mencari daerah-daerah baru yang kemudian dijadikan sebagai koloni. Begitu juga dengan masyarakat Eropa lainnya, seperti Prancis, Belanda, dan Spanyol. Perkembangan Merkantilisme Di Berbagai Negara : 1. Jepang

2.

Indonesia

3.

Spanyol

4.

Portugis

5.

Perancis

6.

Inggris

7.

Jerman

8.

Belanda

C. Teori Keunggulan Mutlak (absolute advantage) Keuntungan Mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara, karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Contoh dua negara, Indonesia dan Jepang, sama-sama memproduksi beras dan . Kombinasi jumlah kedua barang yang dihasilkan berdasarkan banyaknya sumber daya yang digunakan diperlihatkan dalam tabel. Tabel Kemungkinan Produksi Indonesia dan Jepang a. Tabel kemungkinan produksi Indonesia Persentasi Sumber Daya Memproduksi Beras

Produksi Beras

Produksi Televisi

63


100

1000

0

80

800

20

60

600

40

40

400

60

20

200

80

0

0

100

b. Tabel kemungkinan produksi Jepang Persentasi Sumber Daya Memproduksi Beras 100

Produksi Beras

Produksi Televisi

100

0

80

80

200

60

60

• 400

40

40 .

600

20

20

800

.0

0

1000

Dalam hal ini, apabila Indonesia dan Jepang melakukan perdagangan, maka kebutuhan beras dan televisi kedua negara bisa dipenuhi dengan lebih baik.

D. Teori Keunggulan Komparatif (comparative advantage) Teori keunggulan komparatif.mengatakan bahwa selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara satu negara dengan negara lain berbeda, selalu ada potensi keunggulan yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional, meskipun salah satu negara memiliki keunggulan mutlak dalam semua barang. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh pada tabel. Tabel Kemungkinan produksi Indonesia dan Amerika

a.

Tabel kemungkinan produksi Amerika

Persentasi Produksi Sumber Daya Yang DigunakanAlat Komunikasi Memproduksi Alat Komunikasi

Produksi Makanan

100

1000

0

80

800

20

64


60

600

40

40

400

60

20

200

80

0

0

100

b. Tabel kemungkinan produksi Indonesia. Persentasi Sumber Daya Yang Digunakan Memproduksi Alat Komunikasi 100

Produksi Alat Komunikasi

Produksi Makanan

20

0

80

16

1

60

12

2

40

8

3

20

6

4

.0

0

5

BAB XIII PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI 1. GLOBALISASI PEREKONOMIAN INDONESIA Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara. • Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang

65


telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas. • Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global. • Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Kebaikan globalisasi ekonomi • Produksi global dapat ditingkatkan Pandangan ini sesuai dengan teori ‘Keuntungan Komparatif’ dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. • Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. • Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. • Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. • Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. • Memperburuk neraca pembayaran Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. • Sektor keuangan semakin tidak stabil Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. • memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan

66


mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor dua dunia. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun ini sebesar 6,3 persen, akan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di dunia setelah China mencapai 7,8 persen. "Dibanding negara-negara lain di dunia, pertumbuhan kita nomor dua setelah China," kata Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta. Menurut dia, Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini masih cukup baik dan mencapai 6,3 persen, meski lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya 6,4 persen. Sebelumnya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh antara 6,1 - 6,5 persen dengan kemungkinan utama di level 6,3 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 6,3 6,7 persen dengan kemungkinan di 6,5 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat pada tahun ini dari 3,2 persen menjadi 3,1 persen, sedangkan di 2013 turun dari 3,5 persen menjadi 3,4 persen. Pelambatan ekonomi Indonesia dari 6,4 persen menjadi 6,3 persen, menurut Perry lebih karena dampak krisis ekonomi dunia yang mulai mempengaruhi sisi ekspor perekonomian Indonesia. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen pada kwartal III 2012, sementara investasi tumbuh10,9persen. Pertumbuhan investasi ini turun dibanding perkiraan semula 12 persen, karena dampak dari turunnya sektor investasi yang berorientasi ekspor.

67


DAFTAR PUSTAKA Alfian, 1991, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik”, dalam Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta. Basalim, U, 1994, “Konglomerat: Aset atau Beban Nasional?”, Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES, no. 1, h. 119-144. Budiman, A., 1989, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta,. Gregory, P.R. dan R.C. Stuart, 1992, Comparative Economic Systems, edisi ke-4, Houghton Mifflin Company, Boston,. Kuncoro, M., 2000, ‘Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. ———–, 1993, “Indonesia Menjelang Tahun 2000: Sebuah Renungan”, Analisis CSIS, tahun XXII, no.2, Maret April. ———-, 1997, Ekonomi Industri, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia, PT Widya Sarana Informatika, Yogyakarta. Kuncoro, M. dan Anggito A., 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi”, Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995. Kwik, K.G. dan B.N. Marbun (penyunting), 1996, Sepak Terjang Konglomerat, cetakan ke-6, Pustaka Sinar harapan, Jakarta. ————, 1994, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama & STIE IBII, Jakarta. Mubyarto dan Boediono (penyunting), 1981, Ekonomi Pancasila, BPFE, Yogyakarta. ————, 2000. Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta. Rice, R.C, 1983, “The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on ‘New Order’ Policies”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. XIX, no.2, Agustus, h. 60-82. Salim, E. 1979, “Ekonomi Pancasila”, Prisma, Mei. Sjahrir, 1987, Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi, LP3ES, Jakarta. Swasono, S. E. 1992, “Demokrasi Ekonomi Sekali Lagi Restrukturisasi dan Reformasi Ekonomi”, dalam M. Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (ed.), Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam Pembangunan, PT Tiara wacana, Yogyakarta. Wibisono, C., 1989, “Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia”, Management dan Usahawan Indonesia, Desember. Bahan dari : http://rangselbudi.wordpress.com/2011/11/17/telaah-kritis-atas-sistem-ekonomi-pancasila-diindonesia/

Bintoro Tjokrohamidjojo, 1987, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Karunika, Universitas Terbuka. ———–, 1990. Perencanaan Pembangunan, Jakarta, CV Haji Masagung. Hoogvelt, Ankie MM, 1976, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Jakarta, CV Rajawali

68


Suwarsono, Alvin Y So , 1991, Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta , LP3ES Siagian, Sondang P, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Penerbit Gunung Agung ————, 1990, Administrasi Pembangunan, Jakarta, CV Haj Masagung Lauer, Robert H, 1993 Persepektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta Penerbit Rineka Cipta Zulkarimein, Nasution, 1996, Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Prawiro, Radius (1998), Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, hal.205-227 www.suaramerdeka.com Yustika, Ahmad Erani (2007), Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi, Malang : BPFE- UNIBRAW, hal.7493 http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2134679-industrialisasi-di-indonesia/#ixzz13wuvU4dr http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan fandi-sos.blogspot.com/.../analisa-permasalahan-kemiskinan-di.html http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium

69

Tugas sistem ekonomi indonesia  

papers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you