2
RABU, 30 MEI 2012 / 9 RAJAB 1433 H
TASIKMALAYA
Pelayanan PTSP Ketinggalan TASIK – Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tasikmalaya tertinggal dari kota-kota lain di Jawa Barat. Saat ini hanya Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi yang belum menggunakan sistem birokrasi PTSP. Hal ini diungkapkan Koordinator Tasikmalaya Coruption Watch (TCW) Dadih Abdul Hadi saat workshop pelayanan PTSP yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tasikmalaya di Hotel Santika kemarin (29/5). Dadih mempertanyakan kinerja eksekutif maupun legislatif dalam menerapkan sistem PTSP di Kabupaten Tasikmalaya. Padahal, kabupaten/kota lain di Jawa Barat kecuali Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi sudah menerapkan sistem pelayanan PTSP. ”Kota Tasikmalaya saja sudah, kenapa dengan Kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya dalam season diskusi. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana ST MM mengakui soal ketertinggalan itu. KPPT, katanya, sudah mengajukan rekomendasi terkait dengan sistem pelayanan dengan PTSP tersebut kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya. KETINGGALAN. Workshop Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Hotel Santika yang diselenggarakan KPPT Kabupaten Tasikmalaya kemarin (29/5).
Namun, hingga kemarin belum ada realisasi. ”Kalau kita ingin mereformasi birokrasi dalam hal perizinan, tentunya memang harus secepatnya. Dalam hal terlambat, ini juga harus ada komitmen dari semua pihak,” ujarnyanya di sela acara. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, seluruhnya ada 118 jenis perizinan. Sementara izin yang dikeluarkan KPPT hanya 15 jenis izin. Sisanya tersebar di berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kalau menggunakan sistem pelayanan PTSP, nantinya seluruh perizinan diakomodir oleh satu badan khusus pelayanan perizinan atau KPPT. ”Keuntungan dari PTSP (yaitu) dari pelaku usaha, masyarakat atau siapa pun nanti akan dimudahkan termasuk tidak berbelat-belit, tidak terkesan bertele-tele,” ujarnya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Aep Saepudin mengatakan DPRD sudah melakukan pembahasan terkait rencana sistem pelayanan dengan PTSP pada pembahasan LKPJ Bupati Tasikmalaya di akhir tahun anggaran 2011. Dengan PTSP, kata dia, akan mempermudah akses pelayanan, soalnya perizinan hanya dikeluarkan oleh satu badan khusus. Karena itu, sudah selayaknya sistem itu diterapkan. ”Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi terkait kebutuhan tersebut,” ujarnya. (snd)
SANDY AW / RADAR TASIKMALAYA
PERTAMBANGAN Sanksi Pasir Besi Tak Jelas TASIK – Kendati Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan sidak ke lapangan, aktivitas penambangan dan pengangkutan pasir besi ternyata masih terus berjalan. Walaupun volume aktivitas tersebut lebih sedikit dari biasanya. Fakta ini disesalkan sejumlah tokoh, diantaranya Sekjen Forum Masyarakat Cibalong (Formac) Mahmud Yusuf SFil. Mahmud menilai penyebab masih beroperasinya penambangan pasir besi itu, tak lain karena sanksi bagi para pelanggarnya tidak jelas. Akibat ketidakjelasan sanksi itu, tak heran penegakan hukumnya bisa ditawar. ”Dengan sanksi yang tidak jelas mah, bisa dinego. Kan akhirnya tidak jelas,” sesalnya kepada Radar saat dihubungi via ponselnya tadi malam (29/5). Intinya, kata dia, dengan sanksi yang tidak jelas, maka pemerintah juga tidak akan punya wibawa ketika sanksi itu dijalankan. ”Buktina kan masih ada (penambangan), da masyarakat ge boga panon (bisa melihat, red). Karenanya, sanksinya harus jelas,” katanya. Hal senada diungkapkan Ketua Presidium Pemekaran Tasikmalaya Selatan Subarna SE MSi. ”Bagaimana ini (masih ada aktivitas penambangan, red)? Orang lain sudah berhenti. Kalau sudah jelas melanggar, tinggal tilang mobilnya. Sudah selesai. Atau ditilang sama masyarakat saja. Ada apa ini dengan bupati?” tanyanya saat dihubungi Radar via ponselnya. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya Agoeng Novansyah mengaku siap mengerahkan ribuan massa partai berlambang beringin untuk menutup penambangan pasir besi terutama penambang liar atau ilegal. ”Kalau tidak ada tindakan apapun untuk bertindak tegas,” ungkapnya melalui telepon. Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ajen Zaenal Mustofa tidak menyanggah masih adanya aktivitas penambangan pasir besi. ”Karena ketika kita sidak di lapangan itu kemarin (sidak pasir besi, red) bukan berarti tidak ada aktivitas (penambangan). Kita (Komisi 3) juga tidak kecele. Memang ada aktivitas itu,” jelas Ajen. Hanya, jelas dia, pihaknya belum bisa mengajukan hasil temuannya secara resmi kepada Pemkab Tasikmalaya. ”Kalau kita mengajukan ke pemerintah itu harus hasil rapat. Minggu ini sudah padat, acara sampai Jumat. Mungkin minggu besok, setelah Jumat. Nanti mungkin kita mengeluarkan memo atau apa,” katanya. Ajen menyesalkan pemerintah yang tidak mengambil tindakan. ”Tetapi da sebetulnya, (pemerintah) ga usah begitu. Pemerintah seharusnya sudah proaktif menyikapi hal seperti itu,” pintanya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya H Misbach SH MM mengaku sudah melakukan tugasnya sesuai tupoksinya. ”Penambang tidak sadar dengan aturan itu. Karena mungkin merasa sekarang lagi booming-nya harga (pasir besi) mahal. Sehingga, mereka menambang dan menjual seenaknya,” jelas dia saat menghadiri acara workshop Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) di Hotel Santika. (uym/snd)
Tingkatkan Martabat Kaum Hawa Harlah Muslimat NU di Ponpes Cipasung SINGAPARNA – Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-66 tingkat Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan di Ponpes Cipasung Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, kemarin (29/5). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 ini diikuti sekitar tiga ribu orang yang memadati halaman Ponpes Cipasung. Tampak pula Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. Dalam kesempatan itu, Ahmad Heryawan mengemukakan, Harlah diharapkan menjadi momentum dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan. Sehingga terbentuk perempuan yang sadar menegakkan agama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Juga mewujudkan masyarakat, khususnya perempuan yang berkualitas, mandiri dan bertakwa kepada Allah SWT. Disisi lain, mampu mempersatukan gerakan kaum perempuan yang cerdas, terampil dan kompetitif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap agama dan syariat Islam. Sementara, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Hj Khofifah Indarparawansa mengatakan, seorang ibu memiliki
peran besar dalam mengatur pendidikan, gizi, maupun kebutuhan sehari-hari anak pada sebuah keluarga. Dengan cara itu, dapat tercipta keluarga sakinah mawaddah warohmah. ”Target ke depan, Muslimat NU harus menciptakan generasi qur’ani dan generasi yang berkarakter,” ucapnya. Lanjut Khofifah, dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya kaum perempuan, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, Muslimat NU memberikan pelayanan agar perempuan dapat hidup secara mandiri dan terdidik. ”Berbagai program layanan Muslimat NU diharapkan mampu dapat menjawab semua, terutama di dalam meningkatkan IPM,” jelasnya. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Tasikmalaya Hj Euis Nurhasanah dalam sambutannya mengatakan, Harlah merupakan salah satu kegiatan yang telah diprogramkan pengurus cabang Muslimat NU. Setiap tahunnya, kata dia, selalu memunculkan beberapa perangkat. Diantaranya, Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM), Yayasan Kesejahteraan Muslimat (YKM), Ikatan Haji Muslimat (IHM), Himpunan Dai’ah dan Majelis Ta’lim (Hidmat). ”Beberapa perangkat tersebut merupakan suatu langkah di dalam meningkatkan kesejahteraan umat,
ADITYA ARAHMAN / RADAR TASIKMALAYA
MERIAH. Harlah Muslimat NU ke-66 di Ponpes Cipasung Desa Cipakat Kecamatan Singaparna, kemarin (29/5).
terutama dalam menciptakan generasi anak yang cerdas, terampil dan kompetitif sebagai
UPK Cibalong Akan Bagikan Surplus CIBALONG – UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Cibalong akan membagikan surplus dana PNPM kepada masyarakat setempat. Dana surplus ini diperoleh dari pengelolaan simpan pinjam dan ekonomi mikro masyarakat. Rencananya, pembagian dana itu dilaksanakan dalam kegiatan Gebyar PNPM UPK Cibalong tanggal 31 Mei besok. Mahmud Yusuf SFil, Sekretaris UPK Cibalong kepada Radar menerangkan, total dana surplus itu sebesar Rp 53 juta. Sasaran penerimanya adalah rumah tangga miskin. Sedangkan bentuknya berupa pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Sejauh ini sudah dibangun tiga buah rumah milik warga miskin. Ada juga berupa bantuan bibit tananam pepaya senilai Rp 10 juta dan bibit jahe sebesar Rp 8 juta. Bentuk lainnya, berupa permodalan usaha. ”Sisanya
Di Kabupaten Tasikmalaya hanya tiga UPK yang dipilih, termasuk Cibalong. Kebetulan, wilayah kami punya seni tradisional khas yaitu Calung Tarawangsa dan Rudat.”
Mahmud Yusuf SFil berupa khitanan massal untuk sebanyak 20 orang,” jelasnya via ponselnya tadi malam (29/5). Gebyar PNPM UPK Cibalong tersebut, jelas Mahmud, digelar untuk
kedua kalinya. Pada helatan pertama tahun 2011 lalu, baru mencapai tahap sosialisasi program. Sedangkan tahap kedua sudah menyentuh ranah realisasinya. ”Bagaimana supaya keuntungannya (UPK) dirasakan langsung oleh masyarakat. Kembali lagi surplusnya untuk masyarakat,” jelas sarjana jebolan UGM Jogjakarta ini. Acaranya, kata dia, dimeriahkan dengan perlombaan aneka seni kreasi anak-anak SMA. Nantinya, peserta yang masuk ranking tiga besar akan ditandingkan di Kota Semarang. Dia mengaku mendapat dukungan penuh sponsor dari salah satu perusahaan selular. ”Di Kabupaten Tasikmalaya hanya tiga UPK yang dipilih, termasuk Cibalong. Kebetulan, wilayah kami punya seni tradisional khas yaitu Calung Tarawangsa dan Rudat,” tuturnya. (uym)
bentuk tanggung jawab terhadap agama dan syariat Islam,” pungkasnya. (mg-1)