Issuu on Google+

22

RABU, 26 SEPTEMBER 2012 / 10 DZULQAIDAH 1433 H

JATI DIRI Sebersit Akal Sehat di Senayan HUJAN kritik dan badai kecaman ternyata bisa memulihkan ”kesadaran” di gedung DPR, Senayan. Pimpinan DPR dan Badan Anggaran (Banggar) kali ini menyodorkan aspirasi yang menggembirakan. Mereka mengusulkan agar setidaknya 30 persen biaya perjalanan dinas dipotong. Kalau bisa sampai 40 persen. Usul ini tinggal menunggu persetujuan pemerintah (menteri keuangan). Para pengkritik belum perlu mengubah posisi tangannya yang biasanya menuding menjadi bertepuk. Kita memang masih perlu mengawal agar aspirasi akal sehat ini bisa dilaksanakan dengan konsekuen. Perlu pula didorong agar aspirasi akal sehat ini merambah pula ke bidang tugas lain. Misalnya, lebih disiplin bersidang dan lebih bisa memenuhi target legislasi (tugas utama legislator). Selama ini studi banding, yang konon untuk bahan menyusun UU, dilakukan dengan antusias, kalau perlu selintutan, tetapi UU-nya tidak beres-beres. Biaya perjalanan dinas pemerintah plus legislator ini memang sangat besar, diplot sekitar Rp 21 triliun. Kalau perampingan biaya perjalanan dinas untuk 2013 sebesar 30–40 persen ini bisa direalisasi, akan ada penghematan besar. Sekitar Rp 7 triliun sampai Rp 9 triliun. Hampir sama dengan APBD Jatim. Tentu saja, uang sebesar itu akan sangat bermanfaat kalau digunakan untuk alokasi yang lebih produktif. Tidak hanya legislator yang akan lebih selektif dalam melakukan perjalanan. Tetapi, juga para menteri, Dirjen, direktur, dan para pejabat pemerintah lain. Kalau pemangkasan itu sampai 40 persen, ini klop dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada 40 persen biaya perjalanan dinas yang bermasalah. Alangkah penuhnya penjara kalau semua kasus ini jadi kasus korupsi! Ada usul koreksi yang menarik dari Ketua DPR Marzuki Alie. Dia menyebut selama ini sebagian ongkos perjalanan dinas diberikan lunsum (terima gelondongan). Tentu, konsekuensinya bisa tidak sesuai dengan ongkos riil. Untuk penganggaran yang rasional, tentu perlu penetapan plafon. Kalau ongkosnya di bawah batas tertinggi itu, tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan riil. Selain itu, perlu juga disorot fasilitas pesawat. Marzuki menyebut, salah satu kenaikan tinggi biaya perjalanan dinas adalah dinaikkannya fasilitas sebagian pejabat dari kursi bisnis ke kelas yang lebih atas, yakni kelas eksekutif. Kalau dia minta dikembalikan ke kelas bisnis, ini patut diapresiasi. Akan lebih mulia lagi kalau semua legislator dan pejabat lain naik kelas ekonomi agar berbaur bersama rakyat sehari-hari. Kadang, jarak antara pejabat dan rakyat terasa jauh karena mereka di darat pun juga dikawal polisi dan menyisihkan rakyat di jalan-jalan. (Inilah salah satu sebab kenapa kemacetan tidak pernah terurai, karena pejabatnya, termasuk menteri perhubungan, tidak pernah merasakan bermacet-macet!) Apakah pejabat, legislator khususnya, akan jadi “katak di bawah tempurung” dengan mengurangi frekuensi studi banding? Pasti tidak kalau saja mereka mau lebih intens dan intim menggandeng perguruan tinggi untuk studi akademik tentang legislasi. Perguruan tinggi juga bisa mencarikan informasi dari negara asing lewat kontak mereka di negara asing atau juga via internet. Dijamin lebih akurat, komplet dan tidak dijadikan bulan-bulanan rakyat. (*)

Hadirnya Akademi Komunitas (AK) dalam UU Baru Pendidikan Tinggi

Ancaman atau Peluang PTS dan Kursus S

EJAK disahkannya UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), banyak kekhawatiran muncul di kalangan perguruan tinggi swasta dan lembaga kursus terhadap akademi komunitas (AK), jenis penyelenggaraan ’’perguruan tinggi baru’’ yang sebelumnya hanya dikenal dengan sebutan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Pertanyaan dasar yang muncul, akankah AK menjadi ancaman bagi PTS dan lembaga kursus? Kekhawatiran itu cukup beralasan, jika dilihat hanya dari sudut pandang tempat untuk melanjutkan pendidikan. Tapi, jika ditinjau dari bentuk layanan yang diberikan AK, kekhawatiran tersebut sangat berlebihan. Sebagaimana pengertian AK dalam pasal 59 ayat 7, AK –di beberapa negara dikenal sebagai community college (CC)– didefinisikan sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. AK adalah salah satu semangat yang menjiwai UU Dikti berkaitan dengan kesetaraan, penguatan pendidikan vokasi dan keutuhan jenjang pendidikan. Tulisan berikut ingin menjelaskan perihal AK dengan lebih komprehensif agar tidak dipahami keliru, sehingga dianggap sebagai sebuah ancaman. PERLUAS AKSES RAKYAT Semua memahami, pendidikan merupakan hal yang amat penting bagi sebuah perjalanan bangsa dan negara. Jika tingkat pendidikan sebuah negara baik, baik pula pendapatan, indeks kompetitif, dan indeks pembangunan

Oleh: manusia di negara itu (Stanengah kependidikan tingtistik World Bank 2011 dan gi, menyediakan layanan SUKEMI The Global Competitiveness pendidikan tinggi yang Report 2010–2011). mudah dan murah bagi Indonesia yang pada periode 2010–2035 segenap lulusan pendidikan menengah. Kesedang dikaruniai populasi usia produktif empat, mendukung ketercapaian target yang jumlahnya luar biasa (demographic MP3EI melalui penyediaan SDM iptek yang bonus) akan memiliki kekuatan dan modal memenuhi kualifikasi dalam kuantitas dan besar bagi kemajuan bangsa. Dengan syarat, lokasi yang sesuai dengan kebutuhan. populasi usia produktif tersebut berkualitas Adapun sasaran AK adalah membangun atau berpendidikan. Sebaliknya, populasi satuan pendidikan tinggi berbasis kebuusia produktif itu akan menjadi bencana tuhan pasar tenaga kerja lokal, nasional, dan demografi (demographic disaster) bila tidak global. Juga, ketersediaan sumber daya lokal kita siapkan dengan pendidikan. sebagai modal peluang usaha yang dilengDi sinilah pentingnya pendidikan sebagai kapi sarana laboratorium latihan kerja, maupaya peningkatan kualitas anak bangsa najemen penyaluran tenaga kerja, dan ekosebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 sistem kewirausahaan. Caranya, melalui untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. pelibatan peran serta politeknik pembina, Kehadiran AK merupakan bagian yang tidak dunia usaha dan dunia industri, yang meterpisah dari upaya untuk meningkatkan nekankan pada rancangan kurikulum yang kualitas tersebut. sesuai untuk tenaga kerja terampil maupun AK tentu tidak hanya berupaya meningwirausaha atau melanjutkan ke jenjang katkan kualitas penduduk, tapi juga berpendidikan vokasi yang lebih tinggi. kaitan erat dengan upaya perluasan akses VOKASIONAL, BUKAN AKADEMIS dan kesempatan masyarakat dalam memMengingat dampak ikutan yang sangat peroleh pendidikan tinggi. AK lebih berberagam, diperkuat dengan definisi AK tujuan pada upaya menghasilkan model sebagaimana yang tertuang dalam pasal 59 pendidikan tinggi berkelanjutan yang seayat 7, AK bukanlah ancaman, baik bagi PTS laras dengan kemampuan masyarakat dan maupun lembaga kursus. PTS menyelengkebutuhan dunia kerja. Metodenya digarakan program akademis, sedangkan AK laksanakan melalui integrasi program penmenyelenggarakan program vokasional. didikan, pelatihan kerja, penyaluran tenaga Kalaupun ada PTS yang menyelenggarakan kerja, serta pembinaan kewirausahaan. program vokasional, minimal mereka adalah Sementara itu, fungsi AK adalah, pertama, diploma tiga, sedangkan AK sebatas dimenghasilkan tenaga kerja terampil sesuai ploma satu dan dua. kebutuhan lokal/nasional/ global untuk Pada titik inilah mestinya PTS yang memengisi lapangan kerja. Kedua, menghasilnyelenggarakan program vokasional menkan lulusan berkemampuan kewirausahaan jadikan AK sebagai peluang. Tujuannya, yang memadai untuk memperluas lapangan menjembatani kebutuhan lulusan AK unkerja. Ketiga, menjadi hub pendidikan metuk bisa memperoleh jenjang diploma yang

lebih tinggi. Itu sangat dimungkinkan karena kelenturan dan keluwesan dalam pendidikan AK memungkinkan peserta didik mengambil sistem modul pelatihan secara spesifik. Modul pelatihan/pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pada program studi AK bisa diakui sebagai modul yang dapat disetarakan dengan SKS (satuan kredit semester). Dengan demikian, bila lulusan AK ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, modul tersebut dapat diakui sebagai perolehan SKS. Bagaimana dengan lembaga kursus? Hampir sama dengan peluang PTS. Jika selama ini penyelenggara kursus telah menyelenggarakan kursus satu tahunan atau dua tahunan, yang sering dilabeli ’’setara’’ diploma satu dan dua, bukan tidak mungkin lembaga kursus tersebut melakukan transformasi dari sekadar penyelenggara kursus menjadi penyelenggara AK. Tentu dengan badan hukum yang baru. Tentu, kemungkinan terhadap peluang itu tetap berpegangan pada penyelenggaraan AK yang berdasar prinsip-prinsip pengembangan kompetensi dan technopreneur, pembelajaran sepanjang hayat (life long learning), modular dan transferable, serta tetap berpegang pada prinsip peningkatan kemampuan komunitas lokal sesuai dengan potensi wilayah. Jika kita memahami seperti itu, tentu anggapan ancaman yang selama ini berkembang berubah menjadi sebuah peluang. Mari beradaptasi dengan kemajuan aturan pendidikan. (*) Staf khusus Mendikbud bidang komunikasi media

Teologi Pajak dan Distribusi Kesejahteraan M

UNAS Alim Ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) yang telah dihelat Pesantren Kempek Cirebon pada 14–17 September 2012 menyisakan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat luas. Pihak yang turut memberikan reaksi serta respons pada rekomendasi tersebut antara lain para birokrat di Senayan dan juga pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dalam halini diwakili oleh presiden. Munas yang menghasilkan empat rekomendasi tersebut, yakni pertama penanganan yang lebih serius dalam memberantas korupsi sebagai lambang kejahatan kemanusiaan paling kejam abad ini. Kedua, transparansi serta kesungguhan dalam mengelola pajak agar tak terjadi pengemplangan sebagaimana yang selalu kita alami akhirakhir ini. Ketiga, bagi lembaga internasional seperti PBB dan OKI hendaknya membuat semacam konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama. Keempat, mengintegrasikan nilai-nilai kepesantrenan dalam dunia pendidikan. Menanggapi empat rekomendasi tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir langsung pada acara penutupan munas merespons secara khusus apa yang dimaksud dengan pengkajian ulang tentang pengelolaan serta transparansi pajak yang saat itu mengkristal menjadi istilah moratorium pajak dan merupakan poin kedua dari rekomendasi munas tersebut. SBY secara langsung merasa perlu untuk menanyakan makna filosofis dari rekomendasi tersebut. Bahkan, SBY menjelaskan bahwa 73% penghasilan negara berasal dari sektor pajak. Jadi tak mungkin jika moratorium itu dilakukan. Karena di samping pajak adalah penyokong pendapatan negara, ia me-

akhir-akhir ini penyelengOleh: rupakan ’’kewajiban kulgara negara seakan mentural’’ yang secara eksplisit FARIZ ALNIEZAR ciptakan sebuah ’’iklim’’ tak diwajibkan oleh doktrin pemerasan dengan tujuan agama. Tapi secara implisit agar kita ’’terbiasa’’ memberi tip jika ingin terkandung dalam nilai-nilai agama termengurus apapun dalam birokrasi manasebut. pun. Sekali lagi bahwa yang kita alami buPaparan SBY di atas setidaknya membuat kanlah penyuapan tapi pemerasan yag mata kebanyakan dari kita terbelalak, badisebabkan oleh iklim nonalami yang digaimana mungkin negara yang subur, berciptakan para birokrat di negeri ini. basis maritim dengan kekayaan alam yang Kesejahteraan yang merupakan satu-satumelimpah pendapatan utamanya berasal nya reasoning kita dalam menunaikan pajak dari sektor pajak? Bukankah logika sehat sungguh akan sangat paradokasal tatkala selalu mengatakan bahwa mestinya penkita benturkan pada metafor logika kedapatan terbesar adalah dari sektor hasil tuhanan. Maksudnya ialah Tuhan mewajibbumi, baik pertambangan, pertanian, maukan umat manusia untuk beribadah wajib pun kelautan. yakni salat, kebaktian, atau juga bersemTapi apa lacur, meminjam pisau analisis bahyang setelah ia menyediakan pelbagai Daoed Joesoef (2011) bahwa bangsa ini fasilitas yang menunjang umat manusia memang sudah salah dari awal. Paradigma demi lancarnya proses ’’penunaian’’ kepembangunannya berorientasi untuk apa wajiban tersebut. dan ke mana, maka yang dipersibukkan Artinya Tuhan memerintah untuk memadalah konsentrasi pada hasil dan tujuan, bayar ’’pajak’’ yang berupa salat atau ibadahsedangkan di pihak lain kita tak pernah ibadah lain dalam terminologi agama selain menentukan bahkan juga mungkin tak perIslam setelah Ia ’’menunaikan’’ kewajibnah mengenali serta merumuskan dari mana annya yakni menyejahterakan rakyat. kita memulai. Maka tak logis jika tatkala kebutuhan Titik pijak dari mana kita memulai inilah kita sebagai umat manusia terpenuhi rasayang pada saatnya nanti akan membawa nya kurang etis jika kita tak memberi kita untuk bisa mengenali siapa sebenarnya semacam apresiasi terhadap pemberi bangsa ini. kesejahteraan. LOGIKA PAJAK, TAMSIL KETUHANAN Teologi Pajak yang mengambil tamsil dari Berbicara pajak, tentu kita semua sepakat pola Tuhan dalam memungut pajak inilah bahwa itu adalah kewajiban warga negara yang ganjil jika kita bumikan ke negara kita, dengan maksud agar tercapai kesejahteraan bagaimana mungkin pajak terus kita tuhidup dan kelayakan bertahan dalam pelnaikan tanpa ada jaminan kesejahteraan bagai keadaan di tempat yang kita huni di kita capai sama sekali. Bagaimana mungkin negara tersebut. akan timbul rasa ikhlas dari relung esoterik Dengan reasoning tercapainya kesejahkemanusiaan kita tatkala sesudah menuteraan tersebut tentu kita semua akan bernaikan pajak kita masih mendapati petanya-tanya mengapa sudah sekian tahun ngemplang-pengemplang pajak yang depajak selalu kita bayar dengan disiplin tapi ngan leluasa keluar masuk penjara kesejahteraan tak kunjung terjamin? Kesesukanya. daulatan tak kunjung kita peroleh bahkan

Sejarah Islam mencatat bahwa moratorium pajak pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kali itu dengan tujuan untuk menciptakan manajemen konflik antara muslim dan nonmuslim ihwal distribusi kesejahteraan terbukti sampai saat ini ’’kecelakaan’’ itu melahirkan teori good corporate governance. Artinya kedaulatan serta kesejahteraan rakyat adalah panglima dan harga mati, tatkala ia tak kunjung dicapai maka tentu ada yang salah dari sisi managerial. Hal itulah yang melatar belakangi moratorium pajak pada saat pemerintahannya guna menciptakan iklim yang kondusif antara rakyat dan penguasa. Di samping keruwetan pengelolaan pajak, kita kita juga dihadapkan pada sebuah survei tentang kepuasan publik terhadap negara. Bangsa kita berada pada urutan ke 127. Lalu kira-kira apa yang membuat warga negara bisa demikian puas kepada negaranya? Budayawan Prie Gs berpendapat bahwa ada beberapa indikasi dalam masalah tingkat kepuasan tersebut dan yang paling menonjol dari pelbagai indikasi tersebut adalah perasaan puas pada kedaulatan hukum mereka. Sampai saat ini hidup kita masih sangat akrab dengan ketidakjelasan serta ketidakpastian apapun, di wilayah mana pun, hukum, ekonomi, transportasi, demokrasi sungguh itu semua seakan-akan pangkal yang tak kunjung menemukan ujung. Maka tatkala slogan pajak selama ini berbunyi “orang bijak taat pajak”, saat ini lebih tepatnya mungkin orang “cerdas boikot pajak”. Wallahu a’lam bis shawab. (*) Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Bergelut di Komunitas Wacana Riang Gembira (WARIA) Jakarta

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih . Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang, Dian Herdiansyah (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya. Referensi Semua Generasi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA 26 sept