Issuu on Google+

22

SABTU, 30 JUNI 2012 / 30 SYABAN 1433 H

JATI DIRI Lega Hati Itu Sulit TERLALU sulit bagi negara ini untuk menyingkirkan penyakit-penyakit politik dari kehidupan sosial dan pemerintahan. Di level nasional, tak terhitung jumlahnya kepentingan politik yang meghambat percepatan kemajuan bangsa, bahkan menyandera penegakan rasa keadilan. Di level daerah, kondisinya tak kalah semrawut. Ambil contoh di Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf bisa dibilang terlalu sakti untuk dilengserkan dari kursi dewan. Sudah sebulan lamanya dia menghuni kamar di Lapas Kelas I Surabaya di Porong sebagai terpidana. Namun, status keanggotaannya sebagai wakil rakyat tetap melekat. Jauh berbeda ketika kasus itu terjadi pada pegawai negeri sipil, anggota TNI, mapun Polri. Pencopotan jabatan rasanya jauh lebih mudah. Barang kali itulah yang membuat segelintir orang menyebut Musyafak memang sakti atau malah sudah mati rasa. Meski sudah dinyatakan terbukti melakukan korupsi, Musyafak enggan bersikap jantan menanggalkan statusnya sebagai wakil rakyat dan legawa menjalani hukuman. Sikap yang sudah barang tentu mencederai rasa keadilan dan citra politik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jelas disebutkan sanksi wakil rakyat yang tersangkut kasus. Pasal 102 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa anggota dewan diberhentikan antarwaktu karena dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Nah, Musyafak dianggap bersalah oleh MA karena melanggar pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Dalam pasal tersebut, ancaman hukumannya bukan hanya lima tahun, melainkan 20 tahun penjara. Tanpa harus diperdebatkan pun, Musyafak sejatinya sudah masuk kategori tersebut. Namun, tampaknya, mantan ketua DPRD Surabaya itu tak siap melepas jabatan yang sangat dinikmatinya tersebut. Terbukti, dia tak mau merelakan kedudukannya di dewan digantikan orang lain. Meski peraturan sudah jelas, inisiatif pergantian antar waktu (PAW) anggota dewan harus berdasar atas persetujuan ketua partai. Nah, kesaktian Musyafak selanjutnya, dia adalah ketua DPC PKB Surabaya yang memiliki kewenangan merekomendasi (PAW). Selama dia tak menorehkan tanda tangan persetujuan, selama itu pula kursinya di gedung DPRD Surabaya tak ada yang menduduki. Keengganan Musyafak melepas jabatan sebenarnya bisa menjadi blunder baru. Sebab, bisa jadi dia masih menikmati gaji sebagai anggota dewan setelah kasusnya diputus oleh MA serkitar setahun lalu. Padahal, uang yang bersumber dari APBD itu bukan lagi jatahnya karena sudah harus hengkang dari gedung dewan. Lagi lagi kerugian negara akan dihadapinya untuk kali kedua lantaran mengambil yang bukan haknya. Keikhlasan Musyafak untuk melepas jabatan sejatinya akan lebih meringankan dia. Baik dari tuntutan tanggung jawab sebagai anggota dewan, menjaga kepercayaan partai, dan terpenting tak jatuh dua kali ke lubang yang sama. (*)

Keluarga Bahagia untuk Bangsa K

ELUARGA merupakan institusi terkuno. Berdasar bukti-bukti historis arkeologis atau sosiologis, institusi yang satu ini bisa disebut sebagai cikal bakal peradaban manusia. Dalam keluargalah kebudayaan manusia lahir. Keluarga menjadi tempat berseminya kasih sayang, sikap, dan perilaku hormat-menghormati serta tumbuhnya nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan. Kini kita memahami, keluarga adalah lembaga paling kecil di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tempat berlangsungnya interaksi yang harmonis dalam suasana saling asih, saling asuh, dan saling asah. Mengingat betapa pentingnya peran dan kehidupan dalam keluarga, Indonesia mendedikasikan satu hari khusus bagi keluarga, yakni Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati sejak 1993. Di zaman penuh aneka pengaruh yang menyerbu ke ruang keluarga kita, Harganas perlu diingat sebagai momentum untuk berkaca. Harganas di negeri ini dimunculkan kali pertama oleh Presiden Soeharto yang mencanangkan gerakan keluarga berencana (KB) di Lampung pada 29 Juni 1993. Sejak saat itu, setiap 29 Juni diperingati sebagai Harganas. Tujuan utama Harganas adalah memperkukuh lembaga keluarga dari segala tantangan. Berdasar PP 21/1994, keluarga memiliki delapan fungsi strategis yang wajib dijaga negara. Menurut PP itu, keluarga memiliki fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Agaknya, ketika itu, Pak Harto sung-

guh menyadari kebenaran terancam tidak bahagia. Oleh: kata bijak bahwa keluarga Anak-anak selalu menjadi KRISMIASIH adalah tiang negara. korban pertama dari ke10 PERSEN BERCERAI tidakbahagiaan keluarga. Harganas, boleh jadi, hendak mengadopsi Padahal, setiap pasangan yang membentuk peringatan yang lazim di negara-negara keluarga tentu bercita-cita agar keluarganya Barat. Di Barat itu disebut Hari Keluarga tumbuh menjadi keluarga yang baik, ten(Family Day). Namun, rezim Orde Baru teram, damai, tidak suka kekerasan, berketika itu menyadari, Harganas bisa menjadi akhlak dan religius, serta menjunjung tinggi salah satu pengingat pentingnya pengenkebersamaan. dalian jumlah penduduk Indonesia. Meski Idealisme itu terantuk pada kondisi sebanyak dikritik, dalam pengendalian popubaliknya di tengah perjalanan. Kita tahu, lasi lewat program KB, Orde Baru patut dicukup banyak bahtera keluarga yang tidak apresiasi. Betapa pun hebatnya pembabahagia dan berakhir pada perceraian. ngunan, kalau populasi meledak, harkat Menurut Ditjen Bimas Islam Kementerian manusia akan sulit terangkat. Agama, hampir tiap tahun 200.000 pasangan Bandingkan dengan kondisi negara terkini muslim di negeri ini bercerai. Tiap tahun ada yang tengah menghadapi ancaman ”baby dua juta pasangan menikah. Sayang, di booming”. Dalam lima tahun terakhir rata-rata setiap serataus pernikahan, sepuluh paangka pertambahan penduduk Indonesia per sangan bercerai. Cukup tinggi, 10 persen. tahun setara dengan penduduk Singapura Ada beragam alasan pasutri bercerai. Misalyang berjumlah 3 juta jiwa. Ada prediksi nya, perselingkuhan dan KDRT. Tiap hari di mencemaskan. Jika program KB ditelantarkoran muncul berita yang bertema perkan, jumlah penduduk Indonesia akan meselingkuhan atau KDRT. ningkat menjadi 360 juta jiwa pada 2050. Perceraian tentu membawa konsekuensi Sebagai negara dengan jumlah penduduk buruk. Terutama bagi anak-anak. Anak-anak terbesar kelima di dunia, jelas Indonesia akan korban perceraian hidup dalam kebingungmenghadapi problem dan tantangan yang an dan ketidakpastian. Tidak heran jika seberat ketika jumlah penduduk Indonesia bagian diantara mereka lari ke narkoba dan terus bertambah. Padahal, luas wilayah Inkriminalitas yang kini menjerat 5,1 juta jiwa donesia tidak menduduki peringkat kelima penduduk negeri ini. Hukum tidak pernah di dunia, tetapi ke-15. Ruang dan kualitas mempedulikan bahwa anak-anak itu tidak hidup bisa terganggu dengan adanya kelaberbahagia dan berkasus hukum karena orhiran yang tidak terkendali. ang tua mereka merencanakan hidup. Masalah populasi atau jumlah anak meSERBUAN PENGARUH BURUK mang penting dipertimbangkan dan direnNarkoba kini menambah godaan anakcanakan secara matang oleh pasangan anak bangsa untuk menuju ketidakbahagiamuda yang hendak menikah atau meman. Berdasar data terbaru 2012, terdapat 5,1 bangun keluarga. Jika tidak, keluarga bisa juta pemakai narkoba di negri ini dengan

omzet Rp 40 triliun per tahun. Kita tahu bahwa narkoba tidak hanya mengakibatkan hancurnya masa depan generasi muda. Seks bebas merajalela karena sikap moral yang kacau. Ujung-ujungnya, dengan jarum suntik narkoba, virus HIV/AIDS menyebar dan menjadi masalah yang membelit bangsa ini. Angka korban HIV/AIDS terus melonjak. Padahal, angka yang muncul ke permukaan menyimpan fenomena gunung es. Para peneliti dari University of New South Wales, Australia, menyebutkan bahwa tingkat infeksi HIV/AIDS di kalangan pengguna narkotika dengan jarum suntik meningkat. The Lancet, General Medical Journal di Inggris pada 23 September 2008 menyingkapkan sebuah laporan hasil riset terbaru bahwa tiga juta pengguna narkotika suntik (penasun) di seluruh dunia terinfeksi dan terjangkit HIV positif. Indonesia jelas bukan perkecualian. Semoga, kita menyadari betapa rumitnya tantangan yang dihadapi keluarga- keluarga di Indonesia. Harganas tahun ini bisa dijadikan momentum untuk kembali menyadari pentingnya nilai-nilai kebersamaan untuk membangun keluarga. Ajaran-ajaran akhlak mulia agama kembali didengarkan lewat suara lembut ibu dan ayah ke telinga anak dan diteladankan dalam keseharian. Pemerintah lewat tangantangan kewenangannya perlu punya program nyata yang lebih sistematis untuk menjaga kekuatan keluarga di negeri ini. Bangsa yang kuat dibangun dari jutaan ”batu bata” berupa keluarga yang berbahagia. (*) Seorang ibu dan kepala sekolah TK Sambur, Geger, Madiun

Gedung KPK dan Kontra-Intelijen Koruptor I

NILAH bintang yang tak membawa terang bagi KPK, tapi malah menimbulkan geram. Yakni, tanda bintang dalam usul pengajuan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum juga dihilangkan oleh Komisi III DPR. Padahal, usul tersebut sudah diajukan sejak 2008, era Antasari Azhar. Dana dari negara dan pemerintah oke, tapi DPR masih ragu. Pembahasan diulur hingga 3 Juli nanti. Tak pelak, itu menimbulkan kegeraman warga yang antikorupsi. Pedagang kaki lima berkumpul dan menyumbang sejuta. LSM seperti ICW siap melakukan gerakan saweran nasional. Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan enam bulan gajinya yang memang selama ini tak pernah diambil. Mensos Salim Al Jufri dari PKS ikut siap menyumbang meskipun partainya di DPR ikut ”membintangi” pos gedung KPK. Gedung yang sekarang dipakai KPK di Kuningan itu sudah ada sejak 1981. Itu berarti sudah 31 tahun. Tepatnya dipakai KPK sejak 17 Agustus 2007. Karena tak muat, pegawai KPK juga memakai gedung Upindo atau sebelah atas ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Gedung itu secara tata arsitektur hanya layak dihuni oleh 400 orang. Padahal, saat ini pegawai KPK mencapai 700 orang. Belum lagi pengamanan dokumen dan bahan penyelidikan yang sangat sensitif

dan membutuhkan ruangsemaunya, betapapun orOleh: an khusus. ang mual karenanya. RIDLWAN Sampai-sampai Juru BiKoruptor kelas paus juga cara KPK Johan Budi mepunya resources yang tak nyebut kantornya seperti warnet dengan biterbatas. Untuk menghalangi upaya pelik-bilik yang sangat sempit. Terbayang, kenangkapan, mereka bisa menyewa pengtidaknyamanan yang dialami oleh para acara-pengacara ”hebat” yang siap melayani ujung tombak antikorupsi itu. KPK memang pembelaan teknis dan nonteknis hukum. sejak lama diserang dan dihalang-halangi Untuk menghindari deteksi penyidik KPK, oleh pihak-pihak yang prokoruptor. Dari sekoruptor juga bisa menyewa profesional di gala sisi. Secara terbuka, salah seorang pimbidang intelijen untuk melakukan aksi konpinan KPK Busyro Muqoddas menceritakan traintelijen. soal SMS yang membuat kita bisa muntab. Ilmu intelijen sendiri adalah netral. DokDi depan almamaternya di Fakultas Hutrin dalam dunia mata mata, seorang intel kum UII Busyro cerita bahwa sesaat setelah bekerja untuk user. Dalam terminologi dunia dia mengumumkan seorang anggota DPR klandestin, intel yang bekerja untuk user jajadi tersangka, HP-nya menerima SMS. Isi hat lazim disebut black intelligent atau intel SMS dari politikus itu menyebut anggota hitam. Mereka bekerja dengan rapi. Mencari KPK lebih rendah derajatnya daripada akses ke informasi supersensitif. Termasuk anjing. Sebab, anjing masih patuh pada merekrut informan informan. Wartawan tuannya yang memberi makan. Astaghyang lazim meliput di gedung KPK tentu tafirullah, SMS yang sungguh keji dan munghu, ada banyak pintu masuk ke KPK. Penjual kar. Dokumentasi cerita Pak Busyro di depan lontong sayur atau pedagang ketoprak budayawan Emha Ainun Nadjib itu hingga bahkan bisa masuk ke dalam ruang tengah kini masih bisa diakses di youtube. lewat pintu samping yang kadang tak dijaga. Koruptor sekarang memang terkesan maGedung yang sekarang juga sangat rawan kin canggih dan berlagak. Mereka bahkan tak dengan penyadapan. Jarak gedung dengan canggung lagi berpose dengan nyaman di jalan raya amat dekat, tak lebih dari 30 meter. depan kamera. Seakan-akan sudah putus Suara demonstran dengan speaker 10 ribu atau tidak ada lagi urat malunya. Setelah tak watt (bukan yang terkeras) saja pasti terpunya malu, orang memang bisa berbuat dengar jelas dari ruang pimpinan di lantai 8.

Apalagi alat sadap canggih buatan Israel dijual bebas di Singapura dan gampang dimasukkan ke Indonesia. Salah satu alat itu, misalnya, berbentuk seperti pistol laser yang bisa mentransmisikan suara di gedung lain dalam jarak 500 meter dengan syarat berbentuk garis lurus tanpa halangan. Artinya, misalnya ada black intelligent yang menggunakannya di lantai 8 gedung Kindo depan gedung KPK, blass, rapat-rapat rahasia bisa terdengar dengan clear. Karena itu, koordinasi kerja dan kenyamanan kerja bagi intelijen dan penyidik KPK mutlak hukumnya. KPK yang bekerja untuk kemajuan negara tentu sangat layak diberi gedung baru. Bahkan, mestinya diberi perangkat canggih agar bisa menangkal ”kecanggihan” langkah licik koruptor. Akal sehat kita terganggu dengan logika DPR yang merestui sekretariat jenderal mengganti toilet dengan harga miliaran dan renovasi rumah-rumah dinas anggota dewan, tapi menolak gedung baru untuk KPK; lembaga harapan rakyat. Atau memang jangan-jangan akal sehat anggota DPR sudah teracuni logika koruptor yang jauh lebih jahat daripada teroris itu? (*) Wartawan Jawa Pos dan mahasiswa S-2 Kajian Intelijen Stratejik (Intelstrat) Universitas Indonesia

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe, Farid Assifa. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Referensi Semua Generasi Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 0215330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA30