Page 1

22

SABTU, 7 JULI 2012 / 17 SYABAN 1433 H

JATI DIRI Saat Rakyat Bergerak untuk KPK INISIATIF masyarakat mengikuti saweran alias pengumpulan dana untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh luar biasa. Hingga kemarin (5/7) atau hari ke-9, total terkumpul Rp 194,5 juta. Mayoritas sumbangan berupa uang cash. Meski demikian, posko pengumpulan dana juga menerima sumbangan berupa pintu terali besi dan paying hitam dari simpatisan aktivis HAM Munir. Selain masyarakat, tak terhitung berapa banyak yang menyawer untuk gedung baru KPK. Sebelumnya, ada Menteri BUMN Dahlan Iskan, cagub DKI Faisal Basri dan anaknya, mantan Jaksa Agung Abdulrachman Saleh, serta karyawan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk. Dukungan moral juga datang dari komisioner KPK Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC). Seperti yang banyak tahu, saweran itu berawal dari penolakan DPR menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK. Usul sudah diajukan sekitar dua tahun lalu, tetapi Komisi III (membidangi hukum) DPR belum mengegolkan. DPR menganggap KPK belum memerlukan gedung baru karena kondisi penghematan pada anggaran negara. KPK diminta untuk mencari gedung bekas yang merupakan aset negara. Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Hadiyanto sudah menyerahkan sejumlah gedung aset negara kepada pimpinan KPK. Namun, gedung bekas yang ditawarkan tidak memenuhi spesifikasi dan kebutuhan KPK. Tentu saja, saweran tersebut menjadi tamparan keras bagi DPR. Masyarakat mengekspresikan kekecewaan sikap DPR yang dianggap selalu menghambat kinerja KPK. Tak hanya kasus gedung baru, tetapi juga terkait rencana pembubaran KPK melalui revisi UU Pemberantasan Tipikor. Bagi masyarakat, sikap DPR itu tak lebih perlawanan ketika KPK makin gencar menguak kasus korupsi di Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membuat banyak anggota dewan menjadi tersangka dan mendekam di tahanan. Meski demikian, saweran harus tetap melalui prosedur pengumpulan dana yang benar. Jangan sampai langkah mulia itu justru membuka peluang terjadinya gratifikasi yang ujung ujungnya menjadi kasus korupsi baru. Kita tentu masih ingat kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh yang terbukti korupsi karena menampung uang sumbangan masyarakat di rekening pribadi untuk pembelian helikopter. Di kalangan ahli pidana, saweran masih mengundang kontroversi dari apsek legalitas. Ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat. Pertama, sumbangan baru dianggap uang negara jika sudah diserahkan kepada pemerintah untuk dicatatkan sebagai pemasukan negara. Kedua, saweran dianggap gratifikasi karena kegiatan tersebut di luar mekanisme penganggaran yang ada. Selain itu, sumbangan yang masuk bias berasal dari praktik pencucian uang atau tindakan ilegal lainnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, kita patut mengapresiasi saweran gedung baru tersebut. Masyarakat ternyata masih peduli dengan permasalahan negara. Mereka punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kekecewaan setelah merasa salah memilih wakil rakyat yang duduk di gedung Senayan. Nah, kalau bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi. (*)

Menyambut Tes Ulang Guru S

EBUAH berita yang mengejutkan para guru adalah akan dilakukannya tes ulang guru bagi mereka yang sudah lolos sertifikasi alias memiliki sertifikat pendidik dan hamper seluruhnya telah menerima tunjangan profesi. Waktu dekat ini bahkan akan dilakukan tes ulang kepada lebih dari 1.000.000 alias sejuta guru yang sudah tersertifikasi. (Jumlah guru di Indonesia sekitar 3 juta dan memerlukan APBN sebesar Rp 168 triliun untuk menggaji, Red). Banyak guru yang mengeluh atas kebijakan yang diambil pemerintah tersebut; mereka merasa sudah sibuk mengurusi anak didik untuk meningkatkan mutu pendidikannya masih harus disibukkan untuk menyelamatkan nasibnya. Mereka sudah berjuang keras untuk lolos sertifikasi pendidik melalui proses portofolio atau PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru), setelah itu bersyukur karena mulai merasakan manisnya tunjangan profesi, tiba-tiba ada kabar tes ulang yang mengancam tunjangan profesi alias nasibnya. Mengapa tes ulang guru berhubungan dengan nasib? Sebab, muncul rumor bahwa guru yang nanti hasil tes ulangnya rendah akan diturunkan pangkatnya, bahkan akan dicabut pula tunjangan profesinya. WAJAR DAN POSITIF Sebenarnya kebijakan tes ulang guru adalah wajar dan memiliki sisi yang positif. Secara yuridis, guru yang sudah memegang sertifikat pendidik merupakan guru yang professional sebagaimana bunyi ketentuan

pada pasal 2 UU No 14 Tapetensi kepribadian miOleh: hun 2005 tentang Guru dan salnya, bagaimana mungKI SUPRIYOKO Dosen. Guru yang profesikin kepribadian seorang onal berarti kompetensiguru yang dibangun bernya tidak diragukan. Dilaksanakannya tes tahun-tahun akan diukur melalui media ulang dapat digunakan sebagai alat untuk elektronik. mengetahui peta kompetensi guru di IndoSebagaimana kita ketahui, Kepala Badan nesia; apakah benar kompetensi guru yang Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah bersertifikat pendidik memang tinggi Pendidikan dan Kebuda yaan dan Pensebagaimana yang seharusnya. jaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan Sebagai seseorang yang profesional, mesPMP) Syawal Gultom menyatakan bahwa tinya setiap saat siap untuk dilakukan tes tes ulang guru akan dilakukan secara online yang bersangkut paut dengan keprofesiodan offline. Untuk yang online, soal akan nalannya, dalam hal ini tes yang bersangkut dibuat secara acak melalui komputer, napaut dengan tugas mendidik peserta didik. mun hasil ujiannya dapat diketahui langGuru profesional mestinya memiliki komsung setelah ujian berakhir. Namun, di dapetensi yang memadai untuk mendidik erah yang belum mempunyai fasilitas akan peserta didik, dalam hal ini kompetensi dilakukan tes secara tertulis. pedagogik, kompetensi kepribadian, komKeinginan Kemendikbud memiliki peta petensi profesional, dan kompetensi sosial. kompetensi guru di Indonesia tentu saja Sebagai catatan, dalam pasal 28 PP No 19 benar, sedangkan cara memiliki peta komTahun 2005 tentang Standar Nasional Penpetensi dengan melakukan tes ulang guru didikan disebutkan secara eksplisit bahwa pun tidak salah. Tetapi, cara mengetes atau setiap guru harus meliputi empat jenis komteknis pengukuran kompetensinya harus petensi tersebut. dilakukan secara benar pula. Permasalahan muncul ketika para guru Cegah Keresahan melontarkan pertanyaan, jenis kompeKejelasan yang sekarang ditunggu oleh tensi apa yang akan diukur dalam tes ulang para guru yang akan dikenakan tes ulang guru nanti? Apabila teknis tes ulang bakal adalah mengenai pengaruh hasil tes ulang dilakukan secara online dan/atau offline terhadap tunjangan profesi yang diterimasebagaimana yang diinformasikan oleh nya. Seandainya hasil tes ulang guru nanti petinggi Kementerian Pendidikan dan Ke adalah rendah, apakah tunjangan profesi budayaan (Kemendikbud), pertanyaanyang (baru saja) diterima akan dicabut? Jika nya adalah apakah semua jenis komjawabannya ’ya’, artinya guru yang hasil tes petensi bias diukur secara online. Komulangnya rendah dan tunjangan profesinya

dicabut, dapat dipastikan akan timbul keresahan. Kalau kita jujur, sekarang saja banyak guru yang mulai resah mendengar adanya rencana pemerintah melakukan tes ulang guru. Ada yang merasa sedih dengan perlakuan pemerintah yang ’’bertubi-tubi’’ terhadap dirinya, ada yang khawatir kalau tidak bias mengerjakan soal nantinya, dan banyak yang khawatir kalau tunjangan sertifikasinya dicabut. Bahkan, banyak pula guru yang resah karena menduga bahwa tes ulang guru hanya merupakan metode untuk mempersulit cairnya dana pemerintah bagi pendidikan. Kekhawatiran dan dugaan tersebut tentu bisa keliru, tetapi bias pula benar. Namun, yang jelas, keresahan tersebut kalau tidak segera dinetralisasi bias berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Logikanya sederhana, kalau resah, guru dalam mengajar dan mendidik tidak bisa optimal. Kalau guru dalam mengajar dan mendidik tidak optimal, dipastikan hasil belajar siswanya bakal tidak optimal pula. Sebenarnya konsep tes ulang guru memiliki sisi positif karena dapat digunakan untuk mengetahui peta kompetensi guru di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah harus bijak kapan tes ulang itu dilaksanakan supaya tidak menimbulkan keresahan guru! (*) Guru besar, direktur Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Jogjakarta

Agama dan Kapok Lombok Korupsi M

EMIKIRKAN korupsi di negeri yang mayoritas umatnya mengaku bertuhan dan beragama memang meresahkan kita yang masih memiliki hati nurani.Yang terbaru, kita resah dengan kasus korupsi pengadaan Alquran. Kebetulan, terkait kasus ini, baru saja penulis memandu talkshownya di Surabaya, dengan narasumber pemimpin Ponpes Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid, pengurus Partai Demokrat sekaligus Ketua JIL Ulil Abshar Abdalla, dan advokat senior Trimoelja D. Soerjadi (3/7). Pertama, dengan terungkapnya kasus pengadaan Alquran, harus dimengerti kasus ini tidak berkaitan dengan agama Islam. Korupsi bisa terjadi dimana pun. Dalam Gereja juga terjadi korupsi, sebagaimana ditulis George Junus Adi tjondro. Karena itu, perlu dibedakan an tara agama yang tidak bisa dinodai korupsi dan pemeluknya yang notabene manusia, yang bisa saja tidak suci dan korup. Korupsi bisa terjadi di ranah apa pun. ATEIS TIDAK KORUP Memang meresahkan memikirkan, mengapa di negeri yang nyaris 100 persen warganya percaya Tuhan justru tinggi korupsinya. Sebaliknya, di negeri yang mayoritas warganya tidak percaya Tu han (ateis), justru tidak ada korupsi. Dalam talkshow, Gus Solah menunjuk Denmark, yang 80 persen warganya ateis, tapi nyaris tak ada korupsi. Lalu, Tiongkok, yang ideologi penguasanya komunis, malah ada hukum yang tegas terhadap koruptor, yakni dihukum mati di depan publik. Akibatnya,

koruptor di Tiongkok menpengampunan dosa, lewat Oleh: jadi jera atau ”kapok”. tindakan karitatif, seperti TOM SAPTAATMAJA Keresahan kita dicoba menyantuni anak yatim dijawab Ulil. Menurut peatau menyumbang pemngusung Islam liberal itu, memberikan tali bangunan tempat ibadah. Ada mekanisme asih, ucapan terima kasih atau gratifikasi pencucian uang, seolah Tuhan sendiri bisa merupakan bagian dari peradaban kita. disuap. Jadi beragama oke, korupsi juga oke. Demokrasi dengan nilai-nilainya mengKenapa demikian? anggap hal-hal seperti itu sebagai tindak DI DUNIA, TUGAS APARAT korupsi, terlebih bila yang memberikan tali Konon, motif beragama orang Indonesia asih, ucapan terima kasih, atau gratifikasi itu sekadar mencari kesyahduan atau roadalah birokrat atau pejabat pemerintah. mantisme beragama bagi diri sendiri. BerYang perlu ditanamkan ke depan, agar oragama dilepaskan dari konteks sosial. Paang tidak memberikan tali asih, ucapan dahal, Tuhan menurunkan agama-agama terima kasih, atau gratifikasi dari uang nebukan untuk satu orang. Aspek sosialnya gara. Di sinilah letak kesulitannya. Karena ada. Terkait ini, di semua agama, ada ajaran itu, ketika menjadi pejabat negara, setentang keadilan. Ada banyak ayat di Injil seorang harus membuat jarak tegas dan bias atau Quran yang menekankan pentingnya membedakan mana uang pribadi dan mana keadilan. uang negara. Terkait ini, Trimoelja mengisahSayang, pesan keadilan itu sudah dicoret kan pengakuan seorang hakim yang pergi atau ditiadakan oleh umat beragama di sini. haji dengan uang dari orang yang tengah Hukum Tuhan dalam Kitab Suci sudah tidak beperkara di pengadilan. Jelas, si hakim dipedulikan lagi. Orang hanya mengejar tidak mampu mengambil jarak serta mekesucian dan kekayaan bagi diri sendiri. nyalahgunakan jabatannya. Kita tentu juga ”Yang penting aku suci, aku kaya sendiri. masih ingat istilah ”haji abidin,” yakni haji Persetan dengan yang lain!” Karena itu, dengan biaya dinas. mengembat atau mencuri uang negara (koAnehnya, para koruptor yang pergi haji rupsi) yang jelas tidak suci terus dilakukan. seolah merasa sudah mendapatkan pePara koruptor justru mewariskan tabiat ngampunan dosa dari Tuhan. Tobat di Tanah jahatnya kepada yang lebih muda sehingga Suci, lalu kumat di negeri sendiri (haji ”toada regenarasi koruptor. Padahal, korupsi mat”). Atau kadang mereka tak sempat pergi sesungguhnya sangat bertentangan dengan haji atau ziarah ke tempat kelahiran Yesus spirit keadilan.Coba bayangkan! Bukankah (seperti kasus sumbangan dari hasil korupsi triliunan uang negara yang dikorup seoleh politikus PDIP Engelina Pattiasina ke benarnya bias dimanfaatkan untuk mejemaat ziarah ke Israel, Red). Tapi, cukup ngentas ka um miskin, memberikan gizi pada banyak koruptor yang merasa mendapat anak malanutrisi, memberikan beasiswa

bagi mahasiswa dari keluarga miskin, membangun ribuan gedung sekolah yang nyaris ambruk, atau memperbaiki jalan rusak dan fasilitas umum lainnya? Meski sudah ada fatwa agar jenazah koruptor tidak didoakan atau harta hasil korupsinya disita negara, semua akan tetap siasia jika aparat hukum kita tidak berani menegakkan keadilan. Hukuman yang ringan, di bawah lima tahun, tak akan pernah menimbulkan e fek jera. Meski gedung KPK baru diper lukan, tapi sesungguhnya yang lebih diperlukan adalah gebrakan KPK untuk menjatuhkan vonis hukuman berat sehingga membuat jera para koruptor atau calon koruptor. Selama divonis beberapa tahun (paling banter hanya lima tahun), para koruptor hanya akan ”kapok lombok”. Seperti orang yang seakan kapok saat kepedasan makan lombok, esoknya tetap makan sambal. Karena itu, penegakan hukum adalah kunci utama. Bukan tanggung jawab tokoh agama atau umat beragama untuk menegakkan hukum melawan korupsi. Agama hanya bertanggung jawab memberikan peringatan atau inspirasi agar orang jangan korupsi, jangan mencuri. Tapi, polisi, jaksa, hakim, atau aparat hukum kita, termasuk KPK, yang seharusnya menghukum berat para koruptor. Namun, bila di dunia para koruptor tak dihukum berat, mereka kelak tak akan lolos dari hukum Tuhan. (*) Aktivis lintas agama, alumnus STFT Widya Sasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe, Farid Assifa. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih . Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 0215330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya. Referensi Semua Generasi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA 7 jul  

Oleh: KI SUPRIYOKO Aktivis lintas agama, alumnus STFT Widya Sasana Malang dan Seminari St Vincent de Paul Guru besar, direktur Pascasarjana...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you