Issuu on Google+

22

KAMIS, 5 JULI 2012 / 15 SYABAN 1433 H

JATI DIRI Pesona Presiden Baru Mesir MUHAMMAD Mursi Isa Al Ayatkini menjadi titik sorot di panggung peradaban. Presiden baru Mesir ini melampaui ujian pertama dengan menegaskan akan berkomitmen menjaga perjanjian internasional, termasuk dengan Israel, serta menjaga hubungan dengan Barat. Ingsutan strategis ini menarik karena Ikhwanul Muslimin yang mengusung Mursi selama ini konfrontatif dengan Barat dan Israel. Ini wajar karena bagaimanapun Mursi merupakan pelanjut Pemerintahan Mesir. Sekalipun keputusan internasional masa lalu yang diambil presiden diktator, yakni Marsekal Anwar Sadat dan Marsekal Hosni Mubarak, tak bisa diputus begitu. Pula, di dalam negeri Mesir, problem ekonomi menyeruak jadi prioritas. Pemimpin yang baik pasti memilih menyantuni rakyat yang ”lapar” daripada mendahulukan bermusuhan dengan tetangga. Selain itu, Mursi harus membangun hubungan dengan kekuatan masa lalu, Dewan Agung Militer (SCAF), yang sangat berpotensi mengganggu demokrasi yang baru seumur tauge. Sang presiden sudah mengunjungi markas militer, diberi gelar kehormatan, dan mengajak kembali ke barak. Sisi lain yang lebih menggetarkan adalah kepribadian Mursi. Meluas kabar, kepribadian presiden ini sangat langka. Tidak hanya sederhana, tapi doktor teknik mesin penggerak udara dari Universitas Southern Michigan, AS, itu nyaris asketis (zuhud) seperti sufi atau petapa. Presiden yang pernah ditahan rezim Mubarak ini hanya makan sepotong roti dan mentega ketika makan bersama. Ya, makan bersama pengawalpengawalnya. Dia tak tega melihat orang lain hanya melihat dirinya makan. Bahkan, presiden ini menyuruh berteduh karena tak tega ada pengawalnya yang berdiri di tempat panas (padahal sesuai dengan prosedur tetap). Mursi juga bersolidaritas dengan rakyat yang sedang susah dengan tak tinggal di istana, melainkan di tempat kontrakan. Dari segi ketaatan ritual, presiden yang berlatar profesor ini langsung ke masjid begitu mendengar azan, mengimami salat. Istrinya, Naglaa Ali Mahmood, memberinya lima putra putri, dua di antaranya lahir di AS. Setelah sang suami jadi presiden, dia memilih tetap tak menonjol dengan menolak sebutan ibu negara atau first lady. Cukup disebut istri presiden atau pelayan rakyat. Naglaa yang berkerudung sederhana (tak bercadar) ini selalu menolak diistimewakan. Gaya hidup bersahaja seperti ini sulit mendorong suami jadi korup. Mursi bukanlah contoh tunggal. Di Iran, kesederhanaan Presiden Mahmoud Ahmadinejad lama tersiar. Dia memilih sadeh zisthi (hidup sederhana) dengan tidur di karpet, tak di kasur empuk. Makannya juga sepotong roti. Salat waktu. Bahkan, saat menikahkan sulungnya, Mahdi, hanya ada hidangan buah dan roti, dan 45 undangan. Ayatollah Khomeini, yang banyak diejek di Barat, membuat dunia terperangah karena kebersahajaannya. Saat meninggal yang diantar jutaan pelayat, dia hanya mewariskan rumah kecil, secarik karpet, serta perabot keseharian. Para pemimpin yang bersahaja dan fokus mikir rakyat bangsa-negara memang langka di dunia Islam yang membentang mulai Mauritania hingga Indonesia. Bangsa-bangsa lain tak segan, bahkan mengecilkan mereka, karena kultur korupsi dan absennya pemimpin yang teguh moral. Dengan begitu, tangantangan asing pun bebas menjamah dan menjarah kekayaan negeri. Syukurlah, revolusi Musim Semi Arab (Arab Spring) telah merekahkan ”bunga Mursi”. (*)

Dusta di Negeri Religius K

EMENTERIAN Agama yang mestinya menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pionir pemberantasan korupsi malah terjebak dalam gurita perampokan uang rakyat. Ironisnya, dana yang dirampok adalah pengadaan kitab suci Alquran. Sebuah perbuatan yang patut dikutuk dunia akhirat. Apa yang terjadi di Kementerian Agama saat ini semakin membuktikan bahwa departemen itu diurus banyak orang yang tidak tepat. Mereka mengaku haji dan kiai (pemimpin masyarakat), namun sebagian berperilaku tidak lebih baik daripada hewan melata. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa tindak pidana korupsi terus membelenggu bangsa religius ini? SURGA NARSISTIS Berada dalam puncak kekuasaan, seseorang sering kali lupa asal muasalnya. Dia lupa sedang menjalankan amanah mulia mengemban aspirasi masyarakat. Kekuasaan telah membutakan mata hati pejabat kita untuk menjalankan amanah ini. Amanat rakyat yang juga merupakan amanat Tuhan (vox populi vox Dei) ditukar dengan harta kekayaan yang menyilaukan. Harta merupakan ”jalan menuju” surga dunia. Dengan banyaknya harta yang dimiliki, seseorang akan mendapat tempat di masyarakat. Dia akan dipandang (dihormati). Penghormatan itu akan berujung sikap membanggakan diri sendiri (narsisitis). Narsisitis akan membentengi orang melihat kebenaran. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menguras pundi-pundi

negara dengan kekuasakepentingan pragmatis. Oleh: annya (pangkat dan jabatTafsirnya terbingkai kesaBENNI SETIAWAN an). Kekuasaan sering kali daran budaya agraris yang hanya dimaknai secara belum mengenal perilaku sempit oleh pejabat kita. Kekuasaan hanya korupsi, money politics, dan tindakan kridimaknai sebagai alat atau tempat untuk minal yang dilakukan dengan jasa teknologi. menumpuk kekayaan. Zaman global dengan kecanggihan tekKekuasaan belum mampu dimaknai senologi seperti saat ini memerlukan tafsir bagai amanat kemanusiaan. Amanat kekritis yang fungsional bagi kepentingan manusiaan yang dapat menyelamatkan diri publik di luar batas-batas kepemelukan sendiri dan orang lain. Mengemban amanat agama. Syirik perlu diberi tafsir baru, penkemanusiaan akan dapat menyelamatkan duaan Tuhan dilihat dari kerusakan publik seseorang dari godaan kekayaan atau dunia. dan lingkungan serta penderitaan manusia Lebih dari itu, amanah kemanusiaan akan yang diperkirakan terjadi akibat suatu tinmenuntun seseorang menjadi seorang pedakan seperti korupsi. mimpin, bukan seorang penguasa. KeDengan tafsiran baru itu, seseorang (sekuasaan bukanlah untuk menjadi penguasa. moga) akan seribu kali berpikir untuk koKekuasaan adalah tempat untuk memimpin rupsi. Namun, kesadaran teologis tersebut dan menjadi pemimpin. perlu dikembangkan menjadi ketaatan pada KORUPSI SYIRIK hukum. Artinya, tidak hanya korupsi sebagai Hilangnya misi menjadi pemimpin saat syirik besar, tetapi juga bagaimana hukum berkuasa telah mendorong seseorang unmasyarakat berlaku. tuk melakukan tindak pidana korupsi. Maka, Mengucilkan seorang koruptor dari keguna mencegah semakin mengguritanya hidupan berbangsa dan bernegara mungkin praktik korupsi, pencegahan dengan label lebih efektif daripada sekadar menghukum agama pun perlu dikemukakan. Abdul Mumereka di dalam penjara. nir Mulkhan (2005) dengan tegas menyaKEBUN BINATANG-MUSEUM takan bahwa korupsi tergolong syirik. Yakni, Penjara bukanlah tempat yang tepat untuk dosa tanpa ampunan karena selain kerusakkoruptor. Karena di dalam penjara, seorang an yang luar biasa dan berantai, itu setara koruptor masih dapat mengendalikan perdengan memercayai kekuatan penentu mainan hukum dan korupsi. Kebun binanasib selain Allah. tang atau kebun koruptor sebagaimana Lebih lanjut, komisioner Komnas HAM itu diusulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan, selama ini, tafsir konvensional Mahfud M.D. mungkin perlu dicoba. Mesyirik lebih sebagai model keberagamaan miskinkan koruptor semiskin-miskinnya magis yang hanya mengejar pahala bagi dan menghinakan mereka merupakan pro-

ses atau bentuk hukuman sosial yang pas bagi mereka. Sekiranya masih belum kapok (jera), membuat museum koruptor sebagaimana usul Hakim Konstitusi Achmad Sodiki tampaknya perlu. Nama-nama koruptor ditulis dalam manuskrip atau dinding museum beserta fotonya. Dengan cara ini, masyarakat akan selalu ingat kepada para maling dan perampok uang rakyat berkedok pejabat publik. Selain itu, keteladanan dari seorang pemimpin sudah saatnya menjadi agenda. Tanpa keteladanan, bangsa ini akan semakin terpuruk karena pemimpinnya sakit. Keteladanan pemimpin dalam bersikap dan berpenampilan sederhana dapat mencegah korupsi yang berawal dari sikap boros dan mewah. Sikap itu pun akan mengantarkan pada proses penegakan hukum yang sehat dan berkeadilan. Pasalnya, pemimpin bangsa akan jernih dalam menentukan sikap dan bertindak atas nama kemanusiaan serta pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya, korupsi di Kementerian Agama, selain mencoreng muruah departemen, menghancurkan basis sosial agama. Kasus ini sudah selayaknya dibongkar dan pelaku wajib dihukum berat. Pasalnya, dia telah mengkhianati amanat dan menghancurkan tatanan bangsa. (*) Peneliti dan alumnus Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta

WTP dan Inovasi Pengelolaan APBD K

ABAR membanggakan terdengar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemprov Jawa Timur 2011. Jumlah daerah yang mendapatkan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat, termasuk pemprov. Dapat disimpulkan berdasarkan LHP dari BPK bahwa pemda lebih disiplin secara tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran berdasarkan tata aturan yang berlaku, yang jadi dasar pemeriksaan BPK. Pengelolaan APBD memang harus mengacu pada tata kelola yang biasanya diatur sentralistis. Bila kondisi formal sudah terpenuhi, daerah akan mendapatkan predikat WTP atau WDP (wajar dengan perkecualian). Namun, harus diingat, APBD juga harus mengacu pada kebutuhan inovasi (discretion) demi memperluas gerak peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari dua aspek berbeda tersebut, perlu diulas apakah akuntabilitas kualifikasi tinggi itu sudah memenuhi substansinya untuk menyejahterakan rakyat faktual. Atau hanya masih sebatas proforma pada batas kewajaran administratif? MASIH SUPERFISIAL Pertanyaan di atas dapat ditelusuri berdasar data hasil kajian analisis keuangan publik Jatim 2006-2010 (terbit 2011) kerja sama Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Fakultas dan Bisnis, Universitas Brawijaya (PKDSP FEB UB) dan Bank Dunia.

Dapat dilihat bahwa APBD terakhir menunjukkan Oleh: Jatim terus melonjak seelastisitas belanja kesehatDWI BUDI SANTOSA bagai meningkatnya kean terhadap tenaga kesebutuhan pelayanan puhatan terus meningkat alias blik. Kondisi ini berakibat pada tekanan yang cukup efisien. Namun, pada tahun yang cukup kuat terhadap peningkatan pensama kinerja penyediaan sarana kesehatan dapatan, baik melalui PAD maupun dana yang paling dekat dengan masyarakat, seperimbangan. perti puskesmas, puskesmas pembantu, Realisasi belanja daerah Jatim tumbuh puskesmas keliling, dan posyandu terus secara riil rata-rata 11 persen. Angka ini menurun. Peningkatan sarana kesehatan mayoritas dikelola oleh pemerintah kamemusat ke wilayah tertentu, sehingga bupaten/kota sebesar 74 persen. Pemprov aksesnya lebih mahal. Juga indikator output hanya 18 persen, sedangkan 8 persen lainnya untuk belanja infrastruktur, yakni antara merupakan dana dekonsentrasi (pemerasio jalan dan panjang jalan dalam perintah pusat). Namun, fakta besarnya benyediaannya menjadi semakin mahal. Porsi lanja dan pendapatan daerah ternyata anggaran mengacu pada tata aturan baku, belum berdampak optimal terhadap kesehingga setiap daerah digebyah uyah. sejahteraan masyarakat (Jawa Pos, 20/6/ Padahal, antara daerah pesisir dan pegu2012). Masih terdapat disparitas antara nungan tentu berbeda. belanja publik dan implikasinya langsung Terakhir, indikator output dari belanja terhadap masyarakat. rtanian adalah NTP dan alue added perLihat saja proporsi pengeluaran empat tanian. Tiga tahun terakhir lastisitas NTP dan sektor strategis yang dominan, yakni belanja value added pertanian menurun. Terutama pendidikan 36 persen, infrastruktur 12 peruntuk 2009-2010, elastisitas value added sen, kesehatan 9 persen, dan pertanian yang pertanian turun drastis. hanya 2 persen. Ketertarikan pemerintah DINAMIKA KEBUTUHAN kabupaten/ kota terhadap sektor pertanian Dapat disimpulkan, pengelolaan anggaran sangat kecil, padahal di sinilah banyak atau akuntabilitas keuangan publik Jatim kemiskinan dan pengangguran. masih bertendensi pada formalitas keabsahBandingkan dengan output untuk setiap an anggaran baku. Namun, aturan memang sektor. Misalnya, belanja pendidikan dalam sangat penting untuk menghindari penyimpenyediaan guru, penyerapan murid dan pangan atau moral hazard. Yang perlu ditersedianya sarana sekolah. Sedangkan outingat, esensi fungsi APBD adalah untuk put dari belanja kesehatan dalam lima tahun menyejahterakan masyarakat. Pengelola-

annya harus juga berdasar kepentingan atau dinamika kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan inovasi atau diskresi dalam pengelolaan anggaran. Opini WTP memang baik, tapi berkecenderungan kurang sigap. Jika aturan sangat ketat, penyesuaian kebutuhan masyarakat sangat kecil dan kehilangan kekuatan inovasi pengelolaan anggaran. Implikasinya, outcome tidak sesuai dengan harapan. Aspek lain adalah kemandirian fiskal daerah perlu dipertanyakan. Apalagi anggaran tersedot banyak pada gaji pegawai, sehingga stimulus pertumbuhan ekonomi yang diciptakan hanya dari aspek konsumsi yang temporer, bukan seperti investasi yang berkelanjutan (sustain). Arah Kebijakan Hal mutlak yang perlu dilakukan adalah kemandirian fiskal daerah. Pertama, meningkatkan PAD yang dapat digenjot melalui fokus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan objek pajak. Kedua, mengurangi ketergantungan dana perimbangan dengan pengurangan DAU/DAK serta optimalisasi alokasi anggaran. Hal lain adalah memperbaiki efisiensi anggaran. Dengan arah kebijakan itu, diharapkan pengelolaan keuangan daerah untuk pertumbuhan yang inklusif di Jatim dapat tercapai. (*) Ketua PKDSP dan Program Magister Ilmu Ekonomi FEB-UB

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe, Farid Assifa. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Referensi Semua Generasi Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 0215330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA 5 jul