Issuu on Google+

22

JUMAT, 22 JUNI 2012 / 2 SYABAN 1433 H

JATI DIRI Menyikapi Klaim Malaysia ENTAH mengapa, hubungan antara Indonesia dan Malaysia selalu diwarnai perseteruan. Rivalitas yang kadang berlangsung dalam atmosfer yang sangat panas itu menjalar ke banyak hal. Mulai politik, sosial, budaya, sampai olahraga. Di arena olahraga, entah mengapa, perseteruan antara Indonesia dan Malaysia begitu panasnya. Melebihi ketika kita menghadapi tim lainnya. Dalam pertandingan apa pun, kalau kedua negara serumpun itu bersua, suasananya pasti panas. Boleh kalah oleh tim lain, asalkan tidak melawan Malaysia. Semangat itu selalu digelorakan saat tim sepak bola atau bulu tangkis kita menghadapi wakil dari negeri jiran. Kalau sudah seperti itu, sentimen anti-Malaysia langsung merebak di penjuru tanah air. Bak api yang diguyur minyak. Membara di mana-mana. Kelompokkelompok yang mengklaim sebagai pembela kedaulatan Indonesia pun tiba-tiba bermunculan. Dalam sekejap, nasionalisme kita seperti dibakar. Di sisi lain, Malaysia, entah mengapa, seolah-olah sengaja memancing. Hal itu terlihat dari seringnya negara bekas jajahan Inggris tersebut mengklaim aneka budaya yang sejatinya sudah sangat lekat dengan bangsa Indonesia. Mulai kesenian reog Ponorogo, tari pendet, musik angklung, dan batik. Yang terbaru, Malaysia juga mengklaim tari tortor dan gordang sembilan. Dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Malaysia setidaknya telah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia. Tidak hanya dalam bentuk kesenian, negeri tetangga kita itu juga pernah mengklaim beras Adan Krayan asli Nunukan, Kalimantan Timur. Beras organik tersebut lantas dijual di Malaysia dengan merek Bario Rice. Melihat perjalanan sejarah kedua negara, wajar bila antara Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan. Wajar pula jika kemudian ada beberapa budaya kedua negara yang serupa. Kalau kita punya reog, bisa jadi Malaysia juga punya kesenian serupa dengan nama berbeda. Kalau Indonesia punya batik, sangat mungkin Malaysia juga punya dengan nama yang lain. Pun demikian dengan tari tortor dan gordang sembilan. Tari tersebut memang sudah sangat familier dengan kita. Tapi, bukan tidak mungkin tari serupa ada di Malaysia. Kabarnya, di Malaysia ada komunitas Mandailing yang memiliki banyak ragam budaya. Nah, di antaranya adalah tari tortor dan gordang sembilan itu. Lantas, siapa yang salah? Yang jelas, kita harus menyikapi kondisi ini dengan kepala dingin. Jangan terpancing emosi dan cepat panas. Tidak elok jika masalah ini membuat hubungan manis kedua negara terganggu. Lebih baik kita tunggu klarifikasi resmi dari pemerintah Malaysia. Siapa tahu, Malaysia menyadari kesalahan dan kemudian meminta maaf. Tapi, siapa tahu juga bahwa ternyata tari tortor dan gordan sembilan itu memang sudah menjadi budaya Malaysia. Kalau memang begitu, buat apa kita ngotot? (*)

Sherny dan Hikmah Skandal BLBI L

AMA tidak terdengar kabar penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah berusia sekitar 14 tahun. Tiba-tiba saja, public diingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan pemulangan dan pemenjaraan buron korupsi Sherny Kojongian dari San Francisco, Amerika Serikat. Terpidana 20 tahun dalam korupsi BLBI Bank Harapan Sentosa (BHS) itu pernah divonis in absensia pada 2002. Ironis memang, BI pernah memberikan dana talangan (bailout) Rp 1,57 triliun ke BHS sejak Agustus hingga Oktober 1997 meski kondisinya tidak sehat sejak Februari 1996. Bahkan, BHS menerima tambahan bailout Rp 2,2 triliun sejak November 1997 sampai Oktober 1998. Perlu diingat, kasus BLBI berawal dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1997–1998. Waktu itu, lembaga dana moneter internasional (IMF) menekan pemerintahan Soeharto untuk menutup 16 bank sebagai salah satu alternatif solusi krisis. Akibatnya, rush (penarikan dana besarbesaran) pun terjadi hingga banyak bank mengalami krisis likuiditas. Mirip kasus bailout ke Bank Century, situasi krisis 1997–1998 memaksa BI menyuntikkan dana BLBI ratusan triliun rupiah ke bank-bank bermasalah. Disinilah muncul dugaan bahwa situasi krisis justru dimanfaatkan oknum pebisnis bank untuk mengemplang dana BLBI. Modusnya, tindakan pejabat BI (memberikan dana BLBI) yang dianggap sah (rechtmatig) menurut hukum adminsitrasi telah disalahgunakan untuk mengorupsi uang negara. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab secara hukum? Ada dua kemungkinan: Pertama, pejabat BI yang

ceroboh dalam bertindak tindakan pejabat BI patut Oleh: sehingga dimanfaatkan okAUGUSTINUS SIMANJUNTAK dicurigai sebagai tindaknum pebisnis bank beran perdata (pemberian masalah yang terafiliasi debailout) yang berindikasi ngan kekuatan politik tertentu. korupsi secara sistemik. Kedua, oknum pejabat BI dan pebisnis Sunguh ironis, pemerintah mewajibkan bank bermasalah serta kekuatan politik seluruh pebisnis bank untuk berhati-hati tertentu yang secara bersamasama berdalam memberikan pinjaman (kredit), nasekongkol mengemplang dana BLBI. Hal itu mun BI sendiri tidak menerapkannya dalam tergolong perbuatan yang diatur dalam pemberian BLBI. Misalnya, BI seharusnya pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah meneliti character (kejujuran pemilik bank), diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tencollateral (jaminan utang bank), capital tang Pemberantasan Tindak Pidana Ko(modal bank), dan capacity (kemampuan rupsi. Apalagi, tindakan itu dilakukan saat mengelola bank). Intinya, BI harus yakin negara sedang krisis, pelakunya bisa dibahwa dana talangan harus dikelola dengan hukum mati (vide pasal 2 ayat 2). sangat hatihati dan bisa dipertanggungPERJANJIAN SEKONGKOL jawabkan kepada publik. Jika tidak meKorupsi dana BLBI memang bisa dirunut menuhi syarat untuk di-bailout, demi keberdasar kajian hukum perdata. Oknum adilan ekonomi, BI sebaiknya melikuidasi pejabat publik dan pebisnis (banker) bisa bank yang bersangkutan. saja berkonspirasi untuk mengemplang Jadi, kalau dana BLBI puluhan triliun uang negara lewat hubungan bisnis (perternyata tidak kembali, kasus ini tidak bisa data). Mereka melakukan perjanjian bisnis lagi hanya dilihat dari aspek utangpiutang. yang sah (utang-piutang). Tetapi, di balik Patut diduga, pemberian dana BLBI telah perjanjian itu, terdapat persekongkolan berindikasi korupsi (corruption by conjahat (black contracts) untuk bersama- sama tract). Anehnya, Kejagung pernah melakumelakukan korupsi. Tindakan hukum perkan gugatan perdata terhadap oknum pedata oleh oknum pejabat (ambtenaar) yang bisnis yang diduga ikut mengemplang dana dapat berindikasi korupsi memang tidak BLBI (seperti Sjamsul Nursalim) pasca terdirumuskan spesifik dalam undang-undang. ungkapnya kasus suap jaksa Urip Tri GuNamun, tindakan korupsi yang timbul nawan plus Artalyta Suryani alias Ayin. Hal dari hubungan perdata tetap bisa dirunut itu sungguh tidak lazim dalam menangani dengan menyelidiki adanya unsur pekasus kejahatan. nipuan terhadap negara menyangkut obDemi keadilan, kasus korupsi tidak boleh jek bantuan (utang) yang diperjanjikan. diganti dengan gugatan perdata. Dalam Artinya, pemberian dana BLBI ke bankteori hukum pidana, kasus kejahatan tidak bank bermasalah seharusnya mengikuti bisa berevolusi menjadi kasus perdata. prinsip-prinsip pemberian kredit dalam Lazimnya, perbuatan pidana (korupsi) hadunia perbankan, terutama prinsip kehatirus segera diusut dulu sambil diikuti pehatian. Jika prinsip itu tidak dijalankan, nyelamatan uang negara melalui penyitaan

aset-aset koruptor. Bahayanya, kalau dugaan korupsi dana BLBI bisa diselesaikan dengan perdata, pelaku kejahatan lainnya pun akan meminta kasusnya diselesaikan dengan cara yang sama, tanpa proses pidana. Itu berbahaya bagi keadilan dan ketertiban sosial. Negara (kejaksaan) tidak boleh bersikap sejajar dengan si pelaku kejahatan, termasuk para pebisnis yang terlibat kasus korupsi dana BLBI. Karena itu, pemulangan dan pemenjaraan Sherny merupakan sebuah langkah maju penegakan hukum oleh Kejagung. Tindakan kejahatan memang harus dihukum dengan derita (nestapa) berupa pembatasan hidup (penjara), bukan dengan gugatan ganti rugi seperti yang dilakukan ke Sjamsul Nursalim yang barubaru ini sempat diberitakan muncul di Singapura untuk melayat almarhum Sudono Salim (Liem Sioe Liong). Selain itu, uang dan aset yang berasal dari tindak kejahatan wajib disita untuk dikembalikan kepada negara. Hukum pidana memang tidak selalu berhasil menyelamatkan kerugian negara karena dana yang dikorupsi sudah dihabiskan si pelaku atau sudah tidak diketahui ke mana larinya. Namun, vonis yang setimpal bagi oknum pejabat dan pebisnis yang ikut korupsi sudah cukup memberikan rasa keadilan kepada publik. Semoga para pebisnis di republik ini bisa mengambil hikmah dari kasus BLBI dan Kejagung tidak tebang pilih dalam menangkap koruptor. Ingat, masih banyak lho buron kasus BLBI. (*) Doktor, dosen Program Manajemen Bisnis FE Universitas Kristen Petra

Saat Birokrasi Melawan Reformasi D

ARI 900 tenaga honorer Pemkab Mojokerto, sebagian terindikasi memanipulasi data. Tinggal 406 yang memenuhi syarat masuk database. Itu pun masih mungkin berkurang lagi. Di Sekretariat DPRD Ponorogo, meski ada PP 48/2005 bahwa sejak akhir 2005 tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, dijumpai belasan honorer siluman yang diduga titipan beberapa anggota dewan. Di Pamkab Ngawi terjadi pengbengkakan belanja pegawai dalam APBD 2012. Padahal, lebih dari 70 persen APBD 2011 disedot untuk belanja pegawai. Pemerintah pusat pun mengultimatum memerger daerah yang boros belanja pegawai. (Jawa Pos, 17/6). Njomplangnya APBD tentu mengundang tanda tanya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi, dari dulu, memang ada tiga penyakit birokrasi yang tak kunjung tuntas disembuhkan. Yaitu: postur yang tambun dan kurang profesional, cenderung korup, serta resisten terhadap pembaruan/reformasi. Daftar Urut Kedekatan Ketambunan birokrasi disebabkan mentalitas bangsa kita yang feodal. Ini karena menjadi PNS merupakan kebanggaan dan status sosial ”tinggi”. Di tengah sulitnya pekerjaan, banyak lulusan perguruan tinggi bersedia mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menjadi CPNS. Juga ada upaya lain, termasuk memanipulasi data seperti di Mojokerto. Adanya honorer ”selundupan” anggota dewan bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di Ponorogo. Ketika pemda masih berwenang mengangkat langsung CPNS,

tidak sedikit istri, anak, dan biaya perjalanan dinas Rp Oleh: keluarga anggota dewan 18 triliun setahun. Menteri S. DJAJA LAKSANA yang ”memenangi” selekAzwar menegaskan basi. Sama dengan yang dinyaknya perjalanan dinas lakukan pejabat pemda, maupun kepala fiktif (uang dikeluarkan, tapi tugas tidak daerah petahana, demi memenangkan pildilaksanakan), dan mark-up (penggelemkada berikutnya. bungan) sejak dulu. Pemerintah sendiri tidak konsisten dalam Kalau ditambah korupsi pengadaan baprogram perampingan birokrasi yang berrang dan jasa, yang menurut KPK merupaslogan ”miskin struktur, kaya fungsi”. Konsep kan korupsi terbesar di pusat maupun zero growth pada masa Menteri Pendayadaerah, tentu jumlahnya amat mengerikan. gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Akuntabilitas sulit ditegakkan karena pengBirokrasi (PAN & RB) Feisal Tamin diganti awasan dari atasan amat lemah. Sanksi bagi Men PAN & RB berikutnya (Taufik Effendi) pelaku yang terbukti korupsi di sidang pengdengan kebijakan pengangkatan tenaga adilan sering amat ringan. honorer menjadi CPNS. Kisah birokrasi melawan perubahan ini Bahkan, dengan persetujuan DPR, ribuan akrab dengan sejarah kita. Pada 1971 Mentenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes. keu bersih-bersih di Direktorat Jenderal Tentu tingkat/jenis pendidikan dan kePajak (DJP). Gaji pegawai Kemenkeu dinaikterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kan 33 persen dengan tunjangan khusus kebutuhan. Wakil Men PAN & RB Prof Dr Eko sembilan kali gaji pokok. Namun, perlawanPrasojo mengatakan, banyak PNS tak koman tetap muncul, seperti dari Kepala Bea peten. Dan pada 2011-2012, kembali diCukai, Padang (Sudidjo), sehingga mecanangkan Men PAN & RB Azwar Abubakar nimbulkan ketegangan Kemenkeu dengan moratorium penerimaan CPNS. Bea Cukai (Tempo 14/8/1971). Dalam mutasi, promosi, dan demosi peHingga kini mendapat remunerasi besar, jabat pun sering tidak mempertimbangkan DJP belum juga bersih. Fahri Hamzah (FPKS profesionalisme. Hasil rapat Badan PerDPR) mungkin benar ketika mengatakan, timbangan Jabatan dan Kepangkatan (Basanksi bagi koruptor tidak memberikan efek perjakat) pemda, tak jarang dikalahkan jera, hanya efek waspada. Abdi negara pun kepentingan kepala daerah, atau desakan ada yang beradagium, bejane wong kang dewan, terutama partai pengusung dalam maling lan waspada. pilkada. DUK (daftar urut kepangkatan), ”Zona nyaman (korupsi)” itu menyebabberubah menjadi ”daftar urut kedekatan”. kan birokrasi alergi perubahan, masuk ”BEJANE MALING LAN WASPADA” bagian dari status quo yang resisten terPerilaku korup dan tak akuntabel birokrasi hadap reformasi. untuk kali kesekian diungkapkan BPK deMENUJU AKUNTABILITAS ngan penyelewengan 30-40 persen dari Sebetulnya ada momentum amat bagus

untuk mendorong terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yaitu di awal reformasi 1998. Kalangan birokrat sipil maupun militer ketika itu ”ketakutan” kepada rakyat. Mereka dicap pendukung Golkar, barisan Orde Baru, dan sarat KKN. Kondisi moral down membuat mereka tiarap, merasa bersalah, dan ”mencari selamat”. Sayang peluang emas itu tak sempat dimanfaatkan dan kini sulit ditemukan kembali. Apalagi, legislatif yang punya hak bujet dan pengawasan justru ”belepotan” sendiri. Sedang yudikatif (criminal justice system), banyak yang lelet terhadap koruptor, bahkan beberapa di antaranya bisa dibeli. Karena itu, program reformasi birokrasi sebagai prioritas pertama dari 11 prioritas pembangunan 2010-2014, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 maupun Keppres 14/2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, akan menghadapi resistensi kuat, terang atau tersembunyi. Kini Kemen PAN & RB menggodok peraturan pensiun dini, dengan uji kompetensi. Hasilnya: PNS baik dipertahankan, kurang baik di-up grade, yang buruk ditawari pensiun dengan pesangon. Menurut Wakil Men PAN & RB Eko Prasojo, reformasi birokrasi ibarat membersihkan kolam kotor untuk mandi, wudu, dan kegiatan menyehatkan. Apa jadinya bila kolam bersih diisi air kotor? Kita ingin lihat lagi, apakah PNS masih resisten atau menyadari pentingnya akuntabilitas? (*) Mantan asisten Sekwilda II, anggota TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Baperjakat Pemda

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe, Farid Assifa. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Referensi Semua Generasi Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 0215330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA 22