Issuu on Google+

22

KAMIS, 12 JULI 2012 / 22 SYABAN 1433 H

JATI DIRI PPDB dan Kisruh Kuota Satu Persen PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) memang telah selesai. Namun, khusus di Surabaya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab, pelaksanaan PPDB tahun ini diwarnai banyak kericuhan. Salah satu pemicunya adalah regulasi dinas pendidikan (dispendik) yang membatasi siswa luar kota untuk bersekolah di Surabaya. Dispendik menyediakan kuota hanya 1 persen dari pagu sekolah bagi siswa luar kota yang ingin mengenyam pendidikan di Kota Pahlawan. Sekilas, pembatasan tersebut terlihat baik. Dispendik ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga asli Surabaya untuk bersekolah di kotanya sendiri. Apalagi Surabaya memberikan banyak fasilitas bagi para siswa. Mulai seragam gratis hingga subsidi untuk pembebasan SPP. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan logika yang sepertinya masuk akal saat ditanya wartawan tentang pembatasan tersebut. Menurut dia, anggaran pendidikan Surabaya berasal dari warga asli Surabaya. Karena itu, sangat wajar jika pemkot ingin memanfaatkan anggaran tersebut hanya untuk kepentingan warga asli Surabaya. Pemkot tak ingin hak-hak warga Surabaya dikalahkan oleh para pendatang. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang oleh pemkot. Misalnya, sangat banyak keluarga yang bertahun-tahun tinggal di Surabaya, tapi tidak memiliki kartu susunan keluarga (KSK). Mereka juga membayar pajak dan retribusi layaknya warga yang ber-KSK Surabaya. Mereka enggan mengurus KSK, salah satunya, karena tidak memiliki tempat tinggal tetap di Surabaya. Nah, kuota 1 persen itu membuat anak-anak mereka sulit melanjutkan sekolah di Surabaya. Mereka terpaksa kembali ke daerah asal orang tua, sesuai yang tertera pada KSK. Aturan itu juga bisa membawa dampak psikologis bagi anak. Harapan untuk melanjutkan sekolah di Surabaya dan berkumpul dengan teman-teman lama menjadi sirna. Sangat wajar jika pemkot lantas menuai protes dari banyak kalangan. Pemkot dianggap melanggar hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang dilindungi undangundang. Ada juga yang menilai pemkot kebablasan dalam menjalankan otonomi daerah. Kalangan DPRD bahkan menyindir pemkot bersikap egois karena membikin kebijakan yang mengusir siswa luar kota. Logika bahwa pendapatan Surabaya berasal dari warga ber-KSK Surabaya juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, sangat banyak warga sekitar Surabaya, misalnya Gresik dan Sidoarjo, yang bekerja di Surabaya. Setiap hari mereka beraktivitas di Surabaya. Tentu mereka juga membayar pajak dan retribusi yang mengalir ke kas Pemkot Surabaya. Pembatasan memang selayaknya diberikan untuk melindungi kepentingan siswa asli Surabaya. Namun, jangan terlalu kaku mematok angka 1 persen. Selain itu, lakukan sosialisasi secara intens. Jangan ujug-ujug membikin kebijakan yang bisa mengubah kehidupan banyak orang. Publik juga tidak pernah tahu dari mana angka 1 persen itu muncul. Otonomi memang memberikan peluang kepada daerah untuk berkreasi dengan gayanya sendiri. Namun, otonomi tetap harus dilihat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Toh, Surabaya tidak bisa berdiri sendiri tanpa daerah daerah penyangga. Apalagi Surabaya sudah mendeklarasikan diri sebagai kota ramah anak. Di mana letak keramahan itu ketika anak-anak yang kebetulan tak masuk KSK Surabaya tidak diizinkan melanjutkan sekolah di Surabaya? (*)

Tentang Otonomi Perguruan Tinggi C

UKUP menarik membaca tulisan Saudara Sukemi yang berjudul Minta, tapi Takut Otonomi PT (Radar Tasikmalaya, 11 Juli 2012). Beliau menulis dilema otonomi bagi perguruan tinggi (PT) dan urgensi disahkannya RUU Pendidikan Tinggi. RUU yang sedang digarap DPR dan pemerintah/Kemendikbud tersebut memang sepatutnya didukung penuh sebagai visi pengelolaan pendidikan tinggi ke depan. Namun, banyak konsep yang dikemukakan penulis tersebut yang perlu diluruskan, karena misleading dalam memahami konsep otonomi, khususnya bagi perguruan tinggi (PT) yang berstatus badan hukum milik negara (BHMN). Bahkan, tidak tepat dalam menyebut landasan yuridis PT BHMN. Pertama, hakikat otonomi PT sama sekali tidak berkaitan dengan kewenangan yang sewenang-wenang bagi PT untuk menetapkan biaya kuliah. Hakikat otonomi PT adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya dalam mencerdaskan bangsa berdasar pilihannya sendiri. Otonomi bukan berarti kebebasan tanpa aturan, seperti yang tersirat dipahami oleh Saudara Sukemi. Dalam piagam Magna Charta Universitatum yang ditandatangani di Universitas Bologna, dipahami bahwa universitas adalah institusi dalam masyarakat yang harus dikelola secara khusus karena menghasilkan dan menguji ilmu pengetahuan berdasar riset dan pengajaran. Karena itu, PT harus otonom, baik secara intelektual maupun

secara moral, bebas dari di antaranya bebas biaya Oleh: kooptasi otoritas negara pendidikan sama sekali kaM. HADI SHUBHAN dan kekuasaan ekonomi. rena ditanggung oleh neTapi, pada sisi lain, megara dan universitas. nurut piagam itu, otonomi membutuhkan Memang ada BHMN tertentu yang mekesempurnaan dalam bidang akademik, tata mungut biaya cukup tinggi, tapi tidak sedikit kelola, dan manajemen keuangan. PT yang PTN non-BHMN melakukan hal yang sama. otonom dipersyaratkan memiliki kepastian Demikian pula tidak sedikit BHMN yang tentang good university governance (tata berbiaya murah, seperti di Unair, dan banyak kelola universitas yang baik). Akuntabilitas pula PTN yang bukan BHMN yang berbiaya yang berupa transparansi dan checks and kuliah murah. Jadi, mahal tidaknya biaya balances harus menjadi jiwa dalam tata kuliah sama sekali tidak berkait dengan stakelola. tus BHMN atau bukan. Otonomi tidak memiliki konsep akan Kemahalan biaya kuliah di beberapa PTN kebebasan para pemimpinnya untuk medan BHMN disebabkan keterbatasan kenentukan kebijakan yang tanpa aturan, mampuan pemerintah menyediakan dana terutama dalam menetapkan besaran biaya pendidikan. Jika pemerintah memiliki keoperasional pendidikan yang diambil dari mampuan yang penuh untuk membiayai penpara orang tua peserta didik. Penyimpangan didikan, khususnya di semua PTN non BHMN kebijakan pemimpin PT dalam mengambil dan PTN BHMN, biaya kuliah akan ditekan kebijakan yang menyebabkan mahalnya semurah mungkin, bahkan bisa bebas. biaya kuliah bukan disebabkan adanya Ketiga, tentang landasan yuridis. Saudara otonomi, tapi dari kebijakan setiap PTN, baik Sukemi menyebut-nyebut UU PT BHMN. BHMN maupun non-BHMN. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah Kedua, masalah mahalnya biaya kuliah. membatalkan UU PT BHMN, sebab tidak Saudara Sukemi menulis bahwa PT BHMN pernah ada. Yang pernah dibatalkan MK telah menyebabkan biaya kuliah mahal. adalah UU BHP (badan hukum pendidikan). Kemahalan biaya pendidikan di PTN bukan BHP dengan BHMN jelas sangat berbeda, karena faktor status BHMN. Banyak PTN baik objek maupun subjeknya. BHP meyang non-BHMN, tapi biaya kuliahnya jauh rupakan badan hukum yang diberlakukan lebih mahal daripada biaya kuliah di, misalterhadap semua penyelenggara pendidiknya, Unair sebagai BHMN. Di Unair, 60 peran, baik swasta maupun negeri, mulai tingkat sen mahasiswa adalah melalui jalur SNM SD sampai tingkat PT. Sedangkan BHMN PTN dan biaya kuliah (SPP) bagi mahasiswa hanya salah satu jenis PTN sebagai pejalur SNM PTN paling tinggi hanya Rp nyelenggara pendidikan tinggi. 1.250.000 per semester. Kemudian, 20 persen Eksistensi BHMN sebagai salah satu pe-

nyelenggara pendidikan tinggi masih valid, baik secara de jure maupun de facto. Secara de jure, peraturan pemerintah yang melahirkan tujuh BHMN sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut. Lahirnya PP 66 Tahun 2010 tidak mutatis mutandis menggugurkan figur hukum BHMN. PP 66 Tahun 2010 masih memberikan waktu untuk penyesuaian dalam beberapa hal hingga akhir 2013. Demikian pula secara de facto, tata kelola BHMN masih eksis dan diakui pemerintah. Kasus kisruhnya eksistensi BHMN di UI selesai dengan cara mengembalikan UI sebagai BHMN dengan segenap tata kelolanya. Bahkan, di UGM pun pemilihan rektor yang baru dilantik Juni lalu masih menggunakan tata kelola BHMN. Meski demikian, pada sisi lain saya sependapat dengan Saudara Sukemi tentang perlunya skema yang visioner dalam pendanaan dari negara untuk PT. Misalnya dalam bentuk bantuan operasional (BO) bagi PTN. Jelasnya skema pembiayaan PT diharapkan memperlebar aksesabilitas masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomis tapi cukup mampu dari segi akademis. Lahirnya UU Pendidikan Tinggi nanti diharapkan mampu mengurangi distorsi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pimpinan PT yang tidak hanya pada PT BHMN, tapi juga PTN non-BHMN. Karena itu, patut kita dorong dan kita songsong disahkannya UU Pendidikan Tinggi tersebut. (*) Sekretaris Universitas Airlangga BHMN dan doktor bidang ilmu hukum

Ikhtiar PTS Tampil Kian Seksi H

ASIL ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) baru saja diumumkan. Menurut panitia SNM PTN, 618.804 peserta memperebutkan 106.363 kursi dari 61 PTN di Indonesia. Artinya, hanya sekitar 17 persen yang dapat ditampung. Jumlah lulusan SMA tahun ini 1.517.125 siswa. Padahal, selain lulusan 2012, peserta SNM PTN juga berasal dari lulusan SMA hingga tiga tahun sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa lebih dari 60 persen lulusan SMA tidak melanjutkan ke PTN. Ke mana mereka? Ke mana juga peserta SNM PTN yang dinyatakan tidak lulus hari ini? Seberapa signifikankah perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi alternatif ? Ada beberapa sebab hipotetis mengapa tidak semua lulusan SMA mengikuti SNM PTN. Yakni, alasan ketidakmampuan biaya, langsung bekerja, mengikuti kursus pendek, mempersiapkan ikut SNM PTN tahun depan, atau langsung ke PTS. Kenapa ke PTS? Apakah karena tidak percaya diri lolos SNM PTN ataukah melihat PTS lebih menarik daripada PTN. Bagi mereka yang PTN minded tetapi cukup berduit, tidak lulus SNM PTN tak jadi masalah. Mereka bisa mencoba masuk lewat pintu jalur mandiri. Sebaliknya, yang kurang mampu mungkin harus menunggu tes tahun depan sambil mempersiapkan diri lebih baik lagi. Kalau urusannya kualitas, sebenarnya PTS sudah banyak berbenah. PERSAINGAN BIAYA Zaman telah berubah. PTS harus dilihat secara positif sebagai partisipasi masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi

yang belum bisa dipenuhi Indonesia. Untuk melihat Oleh: negara. PTS sudah banyak akreditasi institusi atauNASRULLAH mengejar ketertinggalan pun akreditasi program dan berupaya tampil ”sekstudi, kita bisa mengintip si” agar memikat calon mahasiswa. Dari sisi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT. biaya, belum tentu PTS lebih mahal dan dari Dirjen Dikti juga pernah membuat rilis ”50 sisi kualitas, belum tentu lebih rendah dariPromising Universities” yang tidak mempada PTN. Banyak fakta yang mendukung. bedakan PTN maupun PTS. Beberapa meSoal biaya, misalnya. Kini tak jarang tarif di dia, seperti Tempo dan Globe Asia, secara PTN yang sudah disubsidi oleh negara lebih berkala memuat peringkat nasional PT dan mahal daripada biaya di PTS. Penelusuran tak sedikit peringkat PTS mengalahkan PTN. Radar Malang (Radar Tasikmalaya Group) Di sisi lain sejak 2010, lembaga pemeringedisi Jumat (26/6) menemukan biaya masuk katan yang berpusat di London, QS Star, jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Univermulai merilis perolehan bintang untuk PT di sitas Brawijaya (UB) ternyata lebih tinggi Indonesia. Dari rilis itu diketahui tak sedikit daripada di dua PTS tetangganya. Di UB, PTS yang meraih predikat ”bintang dua”, dana masuk sebesar Rp 155 juta, sedangkan sementara banyak PTN yang belum berdi Unisma Rp 135 juta dan UMM Rp 110 juta. bintang. Pemberian predikat itu tidak mainTren yang sama juga terjadi pada jurusmain karena penilaiannya diambil dari lima anjurusan lain. Kreativitas dan keberhasilan indikator, yakni kesuksesan lulusan, kualitas PTS dalam menggali dana alternatif di luar pengajaran, infrastruktur, internasionalisasi, dana dari mahasiswa, seperti mengembangdan ”daya tempur” (engagement). kan business center, memungkinkan mereka Di bidang keseriusan mengelola website dapat menutupi biaya operasional uniuniversitas, saat ini populer dua sumber, versitasnya. Memang, masih banyak gangyakni Webometrics yang berpusat di Spaguan citra PTS. Perilaku beberapa PTS yang nyol dan 4icu (4 International College and menyelenggarakan pendidikan seenaknya, Universities) yang berpusat di Australia. penjual ijazah, serta kinerja kampus pasKeduanya mengumumkan capaian PT di pasan bisa turut mendukung kesan itu. Tapi, Indonesia, termasuk dibandingkan PT di tentu tak bisa digeneralisasi. Sangat banyak luar negeri. Sekali lagi, dalam penilaian orPTS yang serius mengejar prestasi. ang asing itu, banyak PTS yang tak kalah Di era keterbukaan seperti saat ini, tak ada peringkatnya dari PTN. alasan untuk tidak mengetahui jeroan PTN BERSAING KEUNGGULAN maupun PTS. Secara transparan, publik bisa Di luar itu semua, upaya Kopertis Wilayah melihat peringkat PT di Indonesia melalui VII Jawa Timur yang rutin memberikan berbagai media. Banyak lembaga baik, terpenilaian kepada PTS setiap tahun sejak masuk dari luar negeri, yang memeringkat PT 2008 layak memperoleh apresiasi. Secara

serius, Kopertis menilai kampus-kampus swasta di Jawa Timur dan memberikan Anugerah Kampus Unggul (AKU) yang skornya paling baik. Penilaiannya didasarkan pada tiga aspek: tata kelola dan kelembagaan; penelitian dan pengabdian masyarakat; serta pembinaan kemahasiswaan. Aspek tata kelola dan kelembagaan didasarkan, antara lain, pada keandalan pelayanan administrasi, status akreditasi, dan yang tak kalah penting sebagai kampus swasta adalah keharmonisan hubungan antara pengelola PT dengan yayasan. Aspek penelitian dan pengabdian masyarakat dilihat dari produktivitas PT melaksanakan dua butir dari Tri Dharma PT itu. Aspek kemahasiswaan dinilai dari cara PT mengelola dinamisasi mahasiswa, baik dari kegiatan intra maupun ekstra kampus, dan perolehan prestasi mereka di kancah lokal, nasional, maupun internasional. Hasil AKU rutin dipublikasikan, termasuk di internet. Perlu mengubah mindset untuk mempertimbangkan PTS sebagai pilihan utama. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, kampus-kampus hebat justru merupakan universitas swasta. Sebut saja, Harvard University, Yale University, University of Chicago, Columbia University, dan Stanford University. Mereka tergolong sebagai private universities yang sangat disegani di dunia. (*) Dosen komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), pernah menjadi dosen tamu di Universitas Atilim Ankara, Turki

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya. Referensi Semua Generasi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.


22 WACANA 12 jul