Page 1

22

JUMAT, 24 AGUSTUS 2012 / 6 SYAWAL 1433 H

JATI DIRI Membeli Hakim PANGGILAN Yang Mulia untuk majelis hakim saat memimpin siding bukan sekadar kata-kata perhormatan. Mereka pantas dihormati karena majelis hakim diisi orang orang pilihan. Hakim adalah sosok mulia yang menjadi sandaran para pencari keadilan di muka bumi. Harapannya, hakim adalah sosok yang profesional dan mempunyai hati nurani dalam memutuskan perkara. Sayang, kenyataan kadang tidak seusai dengan harapan. Tidak semua hakim bekerja dengan hati nurani. Di Negara yang kita cintai ini, bertebaran hakim-hakim yang mengabaikan hati nurani. Penangkapan dua hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di halaman Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, 17 Agustus lalu, menjadi bukti bahwa masih banyak pengadil yang salah jalur. Kartini Juliana Mandalena Marpaung (hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kusbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak) ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap sebesar Rp 150 juta terkait dengan kasus korupsi perawatan mobil dinas DPRD Grobogan, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap setelah Heru menyerahkan duit suap kepada Kartini pasca upacara peringatan HUT ke-67 Republik Indonesia. Usut punya usut, rekam jejak Kartini sebagai hakim memang mencurigakan. Sebagai pengadil yang bertugas di pengadilan tipikor, perempuan yang mantan pengacara itu kerap berpihak kepada koruptor. Tercatat, lima kali Kartini membebaskan terdakwa korupsi dalam sidang ketika menjadi salah seorang majelis hakim. Tertangkapnya Heru pun mengundang pertanyaan. Dia hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat. Tetapi, entah mengapa, Heru kok ikut-ikutan dalam kasus korupsi perawatan mobil dinas DPRD Grobogan yang jelas-jelas bukan termasuk wilayah kerjanya. Menurut sas-sus yang beredar, Heru adalah broker alias makelar kasus. Fakta yang tersaji ini membuat kita mengelus dada. Sudah sedemikian burukkah moral para pengadil di Indonesia? Kalau hakim-hakim di negeri ini berperilaku seperti Kartini dan Heru, lantas seperti apa wajah pengadilan kita? Pantaskah mereka dipanggil Yang Mulia? Sembari menunggu proses hukum terhadap dua hakim tersebut, kita patut mengapresiasi langkah Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) yang sepakat untuk memecat Kartini dan Heru. Menurut kabar, sebelum ditangkap KPK, keduanya menjadi incaran Badan Pengawas MA. Itu menguatkan indikasi bahwa Kartini dan Heru bukan hakim yang baik. Bahkan, Ketua KY Eman Suparman menyebut mereka dengan istilah hakim bandit! (*)

Kala Hakim Tipikor Jadi Koruptor K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat lalu (17/8) menangkap Kartini Juliana Mandalena Marpaung dan Heru Kusbandono yang berprofesi sebagai hakim ad hoc pengadilan negeri tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) karena menerima suap dari Sri Dartutik, seorang pengusaha. Tim penyidik KPK menangkap ketiganya setelah upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Diduga, suap Rp 150 juta itu terkait penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini Juliana Mandalena Marpaung merupakan salah seorang majelis hakim perkara itu. Tertangkapnya dua hakim ad hoc pengadilan tipikor dalam perkara suap sungguh memalukan dan sekaligus memprihatinkan. Ironis karena mereka adalah hakim yang sebelumnya bertugas memeriksa dan mengadili terdakwa korupsi, namun sekarang justru terlibat sebagai pelaku korupsi. Cepat atau lambat keduanya juga akan diperiksa dan diadili oleh rekan sejawat mereka di pengadilan tipikor. Kejadian Jumat kelabu lalu jelas merupakan musibah bagi dunia peradilan dan upaya pemberantasan korupsi. Hal itu juga berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan tipikor di daerah. Tidak dapat dimungkiri, keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh kinerja pengadilan tipikor. Sia-sia kerja KPK dan kejaksaan

Oleh: memproses pelaku korupumlah perbaikan. si yang seharusnya dihuPertama, penguatan peEMERSON YUNTHO kum, tapi justru dibebasngawasan dan pemberian kan oleh pengadilan tisanksi atau hukuman yang pikor. keras terhadap hakim-hakim yang telah Kisah penangkapan terhadap hakim yang merusak citra pengadilan dan melukai rasa menerima suap bukanlah kali pertama. keadilan masyarakat. Bahkan, sebagai orang Sebelumnya, komisi antirasuah itu juga yang paham hukum dan berprofesi sebagai pernah menangkap para hakim yang telah penegak hukum, jika terbukti bersalah, menerima sua dari pihak beperkara. Mereka hukumannya harus lebih tinggi daripada itu, antara lain, Syarifuddin (hakim Pemasyarakat biasa. Langkah tersebut penting ngadilan Negeri Jakarta Pusat), Imas Diadilakukan agar memberikan efek jera tidak nasari(hakim ad hoc pengadilan hubungan hanya kepada oknum hakim yang terlibat industrial), dan Ibrahim (hakim Pengadilan penyimpangan, namun juga memberikan Tata Usaha Negara Jakarta). Tiga hakim peringatan terhadap hakim yang lain agar tersebut sudah diadili dan telah mendekam tidak melakukan tindakan serupa di masa di penjara sebagai koruptor. mendatang. Penangkapan hakim ad hoc tersebut sePerkara tertangkapnya hakim ad hoc tipikaligus menimbulkan kekhawatiran banyak kor dan hakim hakim yang lain juga mekalangan bahwa saat ini mafia peradilan negaskan bahwa kenaikan remunerasi yang menjalar hingga ke pengadilan tipikor. Padaditerima hakim tidak memberikan jaminan hal, sebelumnya lembaga itu dinilai kredibel pada perubahan tingkah laku koruptif. Madi mata masyarakat karena terdiri atas hakim salah utama terletak pada integritas pribadi yang berintegritas dan telah menghukum seorang hakim. Jika integritas sudah berberat banyak koruptor. Kebiasaan memmasalah, itu tidak bisa diobati semata oleh bebaskan koruptor yang dilakukan pengpeningkatan remunerasi. Langkah tercela adian umu juga menular ke pengadilan yang dilakukan hakim bisa diminimalkan tipikor. dengan penguatan fungsi pengawasan. Pantauan Indonesia Corruption Watch Meski demikian, jumlah hakim yang besar mencatat, hingga 1 Agustus 2012 sedikitnya dan rentang wilayah yang luas mengakibat71 terdakwa korupsi telah dibebaskan oleh kan fungsi pengawasanyang dilakukan MA pengadilan tipikor di 15 provinsi. Perang kurang maksimal. Oleh karena itu, dalam terhadap korupsi akan gagal jika benteng melakukan pengawasan terhadap hakim, terakhir penjaga keadilan justru terlibat MA dapat melibatkan Komisi Yudisial, KPK, dalam praktik korupsi atau menjadi korupdan juga masyarakat. tor. Agar tidak terjadi lagi peristiwa meKedua, perbaikan dalam proses merekrut malukan itu di masa mendatang, Mahhakim tipikor. Pada 2012 ini, MA akan mekamah Agung (MA) harus melakukan serekrut puluhan hakim ad hoc tipikor untuk

ditempatkan di beberapa pengadilan tipikor di Indonesia. Tidak dapat dimungkiri, lolosnya sejumlah orang yang diduga bermasalah sebagai hakim pengadilan tipikor disebabkan tidak optimalnya proses perekrutan yang dilakukan MA. Selama ini proses seleksi calon hakim tipikor kurang tersosialisasi dengan baik dan upaya menyerap masukan dari masyarakat, lembaga pengawas, serta kalangan profesi terhadap rekam jejak calon hakim juga dinilai sangat minim. Masih hangat dalam ingatan masyarakat bagaimana MA kecolongan ketika meloloskan Ramlan Comel sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung. Padahal, sebelumnya dia pernah menjadi terdakwa perkara korupsi. Meski dipersoalkan banyak kalangan, Ramlan hingga kini tetap berdinas mengadili terdakwa korupsi. Memang, mencari orang-orang yang dinilai berintegritas sebagai hakim tipikor juga bukan persoalan mudah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat atau banyak pihak menjadi sangat penting dalam meminimalisasi terpilihnya orangorang yang tidak kredibel menjadi hakim tipikor. Peran Komisi Yudisial dalam menelusuri rekam jejak calon hakim juga harus dimaksimalkan. Sebab, lembaga itu juga nanti mengawasi kerja mereka. Semoga saja kejadian memalukan para hakim terima suap adalah yang terakhir terjadi di lembaga peradilan. Jangan sampai keadilan runtuh sebelum hukum ditegakkan. (*) Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)

Anomali Kasus Anand Krishna M

AHKAMAH Agung (MA) menggolkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Anand Krishna. Perkara tersebut bernomor 691 K/ PID/2012. Majelis Hakim yang dikepalai Zaharuddin dengan hakim anggota Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul membacakannya pada 24 Juli 2012 silam. Uniknya, sampai opini ini ditulis (4/8), situs resmi MA tidak mencantumkan pertimbangan maupun penegasan apakah yang bersangkutan akan langsung ditahan atau tidak. Pada hemat penulis, keputusan ini landasannya sekadar benefit of the doubt. Kejaksaan memang memiliki wewenang mengkasasi perkara. Logika hukum memungkinkan hal tersebut. Namun dalam konteks keadilan, sense of fairness absen. Uang pajak rakyat yang masuk ke kas negara dihamburkan karena melik nggendong lali. Dalam akun twitter @mashikam, AS Hikam menulis, ”Putusan MA yang absurd, menghukum Pak A. Krishna, sangat memalukan dan memilukan, membuat sistem peradilan Indonesia makin jorok tanpa nurani.” Menyikapi berita kasasi atas vonis bebas murni tersebut, Komunitas Pecinta Anand Ashram (KPAA) sangat terkejut. Karena keputusan bebas murni diketuk oleh hakim perempuan Albertina Ho. Srikandi hukum tersebut kredibel karena integritas dan profesionalitasnya selama ini. Selain itu, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra menandaskan bahwa kewenangan mengajukan banding atau kasasi atas putusan bebas sangat inkonstitusional. Alhasil, pihak pengacara dan keluarga bertekad membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Menurut Prashant, putra Anand, upaya ini terpaksa ditempuh karena hukum yang berlaku di Indonesia masih belum bisa dipercaya. Sejak dalam proses penyelidikan, kasus yang menjerat Anand Krishna memang kontroversial dan kental aroma rekayasa. Senada dengan analisis Pakar Hukum Pi-

Oleh: dana Fakultas Hukum buah skenario besar. Yakni (FH) UGM, Yogyakarta, untuk menjatuhkan buah T. NUGROHO ANGKASA SPd Prof. Dr. Edward Omar Shapikiran tokoh spiritual linrif Hiariej. “Dari segi formil tas agama itu. maupun materiil, tidak bisa terpenuhi. SeTerkait dengan pemikiran-pemikiran dari hingga jika kasus ini tetap diteruskan, saya Anand Krishna, yang banyak tertuang dalam yakin 99% adalah rekayasa.” lebih dari 150 bukunya, Rev. Mindawati Dari segi formil, secara terperinci Edward Perangin-angin Ph.D, seorang pendeta memaparkan Anand dijerat dengan pasal (Anggota Lutheran World Federation), 290 ayat 1 KUHP dan pasal 294 ayat 2 KUHP malah tidak mempersoalkan sama sekali. Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Padahal sejatinya “Dulu ada bukunya Anand Krishna, yang kalau orang paham hukum, pemilihan pasal berjudul A New Christ, ada orang yang tidak itu sangat lemah. Sebab pasal tersebut suka dengan bukunya tersebut. Tapi setelah menyatakan ancaman hukuman 7 tahun saya baca, mereka yang tidak suka itu, kapenjara bagi orang yang melakukan tinrena memang mereka yang tidak paham dakan cabul pada orang yang pingsan atau tentang agama.” tidak berdaya. Namun faktanya, dalam perMENDASAR sidangan Tara mengaku sadar saat (dugaan) Pada hakikatnya, masalah Anand Krishna pelecehan itu terjadi. ini bukan lagi masalah pribadi, tapi adalah Kemudian secara materiil, lebih ringkih lagi. hal yang mendasar. Tentu kalau terkait dengPasalnya, ada ketentuan menghadirkan an pelecehan seksual, mungkin banyak yang minimal 2 orang saksi. Tapi syarat ini saja mengambil jarak. Tapi masalahnya bukan tidak terpenuhi. “Lagi-lagi yang ngomong itu, melainkan pengadilan terhadap pecuma Tara. Nanti temannya ngomong lagi mikiran. tentang teman lain yang juga dilecehkan. Kasus yang berlangsung selama hampir 2 Keterangan ini tidak saling terkait. Ya seperti tahun ini juga diwarnai pergantian majelis gosip-lah. Lucunya yang keterangan ya hakim oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) cuma katanya si A katanya si B itu dijadikan Jakarta Selatan (Jaksel). Selama proses fakta hukum,” terangnya. persidangan berlangsung tidak ditemukan Tanpa tedeng aling-aling, Prof. Eddy, nama bukti adanya tindak pelecehan seksual yang akrab beliau, menduga ada upaya sistematis dilakukan Anand Krishna. Satu-satunya untuk menyingkirkan Anand Krishna. Sebab saksi yang disebut korban Tara Pradipta ini adalah yang ketiga kalinya Anand diLaksmi menyaksikan adanya pelecehan kriminalisasi. Pertama, tahun 2000 soal seksual adalah Maya Safira Mochtar. Napenodaan agama yang kemudian tidak termun, dalam kesaksiannya, Maya mengaku bukti karena telah dikuatkan pernyataan tidak pernah melihat peristiwa itu. Artinya dari tokoh-tokoh Islam. Kedua, tahun 2005 tidak ada satu saksi pun. tentang penipuan uang sebesar 150 juta “Saya prihatin sekaligus bangga kepada yang juga tidak ada bukti dan akhirnya beliau yang menjadikan dirinya sebagai dicabut kembali oleh pelapor. (Sumber: seorang sosok penerang dan pembelaan h t t p : / / w w w. u g m . a c . i d / kepada hak-hak kemanusian. Apa yang diindex.php?page=rilis&artikel=3815. alami beliau sungguh merupakan sebuah Romo Franz Magnis Suseno S.J melihat pencideraan terhadap amanat reformasi, dari perspektif lain. Menurut Pengajar di STF nilai demokrasi, dan moralitas yang dijunDriyarkara Jakarta tersebut, tuduhan pejung tinggi oleh bangsa kita,” tulis AS Hikam lecehan seksual yang dialamatkan kepada di situs http://www.mashikam.com meAnand Krishna hanya pengalihan dari senanggapi kasus yang menimpa Anand

Krishna. Mantan anggota DPR RI Utami Pidada melihat bahwa apa yang dituduhkan terhadap tokoh-tokoh perjuangan Pancasila hanya dijadikan entry point terhadap tuduhan lain. Tujuannya sekadar membangun opini negatif di masyarakat. Hal ini juga dialami Anand Krishna, alibi yang disampaikan di persidangan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Terkait dengan lamanya perkara tersebut, maka Utami, yang pernah menjadi anggota DPR selama 3 periode, mengatakan bahwa kalau fokus saat bulan pertama seharusnya sudah selesai. Karena tidak bisa dibuktikan. Jadi tak perlu sampai bertahun-tahun. Krishna yang katanya melakukan pelecehan seksual di Ciawi, Bogor juga tidak benar karena pada tanggal tersebut Krishna sedang berada di Sunter, Jakarta. Dari rekaman pengadilan terungkap bahwa hanya 10% yang membahas mengenai pelecehan seksual. Sedangkan, 90% lainnya ialah tentang pemikiran dan buku-bukunya. Tapi memang yang lebih empuk diberitakan di media semata isu pelecehan seksual. Begitu imbuh Utami yang dulu pernah studi mengenai ilmu komunikasi massa di Bandung. Akhir kata, penulis sepakat dengan pendapat Romo Sapto Rahardjo. Kasus Anand Krishna juga dialami tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebenaran, kebangsaan, dan menegakkan Pancasila. Sebab, ada pihak tertentu yang merasa terancam dengan pergerakan para tokoh tersebut. Polanya tetap sama, mereka merekayasa dan mensponsori suatu kasus untuk menjatuhkan dan menghambat langkah perjuangan. Tokoh-tokoh itu dibenturkan dengan masalah hukum yang sudah direkayasa sebelumnya. Salam Keadilan! (*) Koresponden Yayasan Anand Ashram (berafiliasi dengan PBB, 2006), tinggal di Yogyakarta.

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Referensi Semua Generasi Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.

22 WACANA 24 ag