Page 1

22

JUMAT, 17 AGUSTUS 2012 / 18 RAMADAN 1433 H

JATI DIRI Negara Boros, Budaya Boros ISTANA kembali dikritik. Kali ini soal anggaran perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) Ke-67 Republik Indonesia. Untuk acara seremonial itu negara menganggarkan Rp 7,83 miliar. LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk sebuah perayaan tahunan itu. Mungkin bagi sebagian kelompok atau orang, anggaran itu dalam batas kewajaran. Apalagi, bila dikaitkan dengan alasan bahwa butuh dana besar untuk acara tingkat nasional. Juga acara di istana itu demi kebanggaan rakyat Indonesia sekaligus etalase negeri ini di mata internasional. Butuh perayaan yang semarak dengan dana besar. Boleh-boleh saja ada yang menganggap masih dalam batas kewajaran. Tapi, kritik dari Fitra harus kita terima dengan lapang dada. Apalagi, LSM itu mampu memaparkan secara detail pos anggaran tersebut. Misalnya, pengadaan suvenir membutuhkan dana sekitar Rp 1,7 miliar. Tentu kita bertanya, suvenir macam apa ini serta akan dibagikan kepada siapa? Juga ada anggaran yang patut dipertanyakan, yakni pembuatan baliho dan umbul-umbul senilai Rp 672 juta. Sedangkan anggaran makanan dan snack mencapai Rp 620 juta. Dekorasi dan rangkaian bunga juga menghabiskan dana tidak sedikit, Rp 818 juta. Yang mungkin juga perlu disorot adalah pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk para pejabat teras, pejabat eselon II, III, dan IV yang mencapai Rp 778 juta. Apakah untuk upacara semacam itu perlu seragam baru yang menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah? Bila kita mencermati satu per satu data anggaran itu, sangat wajar bila muncul kritik. Dari mata anggaran itu tergambar jelas masih kurangnya rasa sensitif di istana untuk berhemat. Sebagai contoh, anggaran seragam yang menghabiskan Rp 778 juta. Bukankah selama ini seragam sipil lengkap para pejabat sudah diberi anggaran khusus lewat pos keuangan instansi masing-masing? Para menteri, umpamanya, sudah mendapat anggaran seragam. Mengapa untuk setiap acara tertentu, angggaran seragam selalu muncul bagi semua pejabat? Padahal, pada acara semacam itu seragam pejabat tak jauh dengan jas lengkap yang sudah menjadi pakaian nasional itu. Kebiasaan menyediakan anggaran seragam tak hanya terjadi pada acara seperti peringatan HUT kemerdekaan. Anggaran yang jauh dari rasa sensitif itu juga sering muncul pada acara kenegaraan lain. Kita tidak dapat membayangkan betapa banyaknya pakaian seragam sipil lengkap para pejabat itu. Budaya yang berbau pemborosan itu bisa dibilang penyakit birokrasi kita. Artinya, pejabat pembuat anggaran menganggap biaya seragam di setiap acara sebagai hal biasa. Toh tinggal mencantumkan, mengikuti anggaran tahun-tahun sebelumnya. Mereka mungkin tak pernah berpikir, bagaimana menghemat anggaran negara dengan cara mencoret pos-pos yang bisa dihapus. Padahal, kalau anggaran seragam pakaian sipil itu dihapus, para pejabat tetap mempunyai jas lengkap. Kita akan selalu bersikap boros bila para pejabat sendiri tak pernah sensitif dengan penghematan itu. Penghematan seragam pejabat mungkin tak seberapa dengan nilai APBN yang tembus Rp 1.500 triliun. Tapi, penghematan besar besaran harus kita mulai dari yang kecil. (*)

Galakkan Kurir ASI demi Bayi Emas M

ENU terbaik adalah pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dapat diteruskan hingga anak berusia dua tahun. ”Anak saya yang pertama dan kedua itu giginya gigis (caries), tetapi yang ketiga bagus. Si kecil juga sehat,” kata Fikri, pemilik jasa kurir ASI satu-satunya di Indonesia. Kunci dari perbedaan tersebut ada pada durasi pemberian ASI. Anak pertama dan kedua menikmati ASI hanya tiga bulan, sedangkan si bungsu hingga satu tahun (Jawa Pos, 9/8/2012). Tulisan tentang Fikri dan kiprahnya itu sangat menarik. Ide membuat jasa kurir ASI adalah ide yang cerdas dari segi bisnis. Namun, yang paling penting adalah semangat untuk membantu para ibu menyusui memberikan ASI kepada anak-anak yang merupakan calon pemimpin bangsa. Menyusui juga mempererat ikatan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi akan semakin erat. Jalinan kasih sayang berupa dekapan hangat saat ibu menyusui yang dirasakan sang bayi memberikan ketenangan dan rasa aman baginya. Hal itu tentu sangat berpengaruh kepada sisi psikologis sang bayi. Generasi emas bakal tumbuh dari ’’bayi emas’’ yang sehat dan bahagia. SMOKING AREA SAJA BISA Ibu-ibu yang bekerja atau wanita karir banyak yang lebih memilih susu formula

Oleh: (sufor). Selain lebih praktis, agar dapat mengurus anak sufor tidak perlu meluangdan menyusui secara ARIF RAHMAN HAKIM kan banyak waktu seperti eksklusif belum seperti di halnya dengan menyusui. negara-negara maju. PeHal itu disebabkan kesadaran para ibu merintah memang telah menjamin hak sedalam mendorong peningkatan pemberian tiap pekerja atau buruh perempuan untuk ASI masih relatif rendah. mendapatkan cuti melalui UU Tenaga Kerja Selain itu, banyaknya iklan atau promosi Nomor 13 Tahun 2003. Dalam UU itu disusu formula yang ada memperparah hal sebutkan, setiap pekerja berhak mendapat tersebut. Padahal, kandungan ASI yang kaya kesempatan selama tiga bulan untuk mengakan karotenoid dan selenium berperan ambil cuti seperti yang disebut dalam pasal dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk 82: Pekerja perempuan berhak memperoleh mencegah berbagai penyakit. ASI juga istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya mengandung mineral dan enzim untuk penmelahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah cegahan penyakit dan antibodi yang lebih melahirkan menurut perhitungan dokter efektif jika dibandingkan dengan kandungan kandungan atau bidan. yang terdapat dalam sufor. Pertanyaannya, bagaimana mungkin deKeberhasilan ibu menyusui untuk terus ngan waktu yang hanya 1,5 bulan dapat menyusui bayinya sangat ditentukan oleh memberikan ASI secara maksimal, sedangdukungan dari suami, keluarga, petugas kekan masa ASI eksklusif sebagaimana rekosehatan, masyarakat, serta lingkungan kerja. mendasi WHO adalah enam bulan? Selain melalui iklan-iklan layanan masyarakat Pemerintah telah mengeluarkan PP Nodi media massa, pemerintah dapat mengmor 33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu imbau penyediaan ruang laktasi atau ruang ASI Eksklusif. PP Pemberian ASI Eksklusif itu di tempat kerja, pusat perbelanjaan, tempat merupakan penjabaran dari pasal 129 ayat 1 rekreasi, bandara, terminal, dan tempat-temUndang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tapat umum lainnya. Jika menyediakan smoking hun 2009 tentang Kesehatan: Pemerintah area saja bisa (padahal, rokok merusak kebertanggung jawab menetapkan kebijakan sehatan), mestinya untuk ruang menyusui dalam rangka menjamin hak bayi untuk dapat lebih diperhatikan. mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Di Indonesia, hak istimewa bagi setiap ibu Dalam PP No 33 /2012 itu pengertian ASI

eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan: a). Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan hingga berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; b). Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan c). Meningkatkan peran dan dukungan keluarga,masyarakat, pemda, dan pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif. Amanat PP itu hendaknya lebih menyadarkan lagi para ibu tentang pentingnya pemberian ASI ekskusif. Adanya jasa kurir ASI tentunya sudah sangat membantu para ibu, khususnya yang bekerja, walaupun jasa tersebut masih melayani daerah Jabodetabek. Sangat perlu jasa semacam itu diperluas ke kota-kota lain seperti Surabaya. Dengan adanya jasa kurir ASI itu, tidak ada alasan lagi bagi para ibu yang bekerja untuk tidak memberikan ASI kepada anak-anak mereka. Semoga kita termasuk orang tua yang dapat memberikan yang terbaik bagi putra-putri kita. (*) Pendorong budaya ASI, alumnus Unair

Refleksi Perjuangan Bangsa U

SAHA bangsa Indonesia mencapai persatuan, kesatuan dan keutuhan Nusantara melewati masa yang panjang. Setelah dijajah Belanda lebih tiga abad, menjelang akhir abad ke-19 timbul kesadaran bahwa bangsa Indonesia yang bercerai berai dengan mudah dapat diadudomba satu sama lain, agar cita merdeka tidak tercapai. Lahirnya Boedi Oetomo tahun 1908, Kebangkitan Nasional Indonesia mulai bersemi, khususnya tentang pentingnya unsur pendidikan bagi usaha-usaha mencapai kemerdekaan, kemajuan dan kemakmuran. Kebangkitan kebangsaan ini melahirkan kesadaran politik untuk menghimpun segala kemampuan rakyat dan golongan melalui partai politik, baik bersifat keagamaan, nasionalisme maupun sosialisme. Diperlukan waktu 20 tahun sejak munculnya kebangkitan Nasional 1908 untuk melahirkan rasa kesatuan kebangsaan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Perjuangan politik bangsa Indonesia yang dijiwai Sumpah Pemuda itu perlu waktu 17 tahun untuk mencapai Proklamasi Kemerdekaan RI. Proklamasi menegaskan bangsa Indonesia telah bangkit, bersatu dan bertekad hidup dalam satu negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini dijiwai semangat Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika dengan semangat musyawarah dan mufakat disertai tradisi gotong royong. Diperlukan pula waktu lebih dari empat tahun dalam perang kemerdekaan yang mengorbankan jiwa, raga dan harta benda untuk memperjuangkan pengakuan dunia

Oleh: internasional bagi eksissia sebagai negara tensi NKRI. Harapan ini kepulauan, diselingi lautan ADANG SAPUTRA baru tercapai dalam yang luas. Mulanya, sesuai Konferensi Meja Bundar dengan ketentuan Hukum di Den Haag tahun 1949, 40 tahun setelah Internasional yang waktu itu dirumuskan kebangkitan bangsa 1908. negara-negara kolonial, kedaulatan IndoneNKRI yang lahir 1945 itu pernah mengsia di laut hanya sampai tiga mil dari pantai alami tantangan dari semangat federalis yang masing-masing pulau. Dengan demikian, didalangi oleh kekuatan kolonial melalui laut antar pulau Indonesia dianggap sebagai Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). laut bebas yang dapat dimanfaatkan siapa Namun umurnya tidak lebih dari setahun saja dan negara mana saja, termasuk ruang karena ditinggalkan bangsa Indonesia soaldan kekayaan alamnya. Dalam beberapa hal nya dijiwai kepentingan kolonial yang memalah dimanfaatkan untuk mengadu domnentang berdirinya NKRI. ba dan memisahkan bangsa Indonesia dari Tahun 1950 Indonesia kembali pada konsatu pulau ke pulau lainnya demi menguasai sep NKRI, namun dengan sistem pemeIndonesia. rintahan parlementer. RI juga menggganti Pada bulan Desember 1957, pemerintah beberapa UUD seperti UUD RIS (1949-1950) Indonesia menyadari siasat licik itu. Lalu dan UUD RI 1950 (1950-1959), dan kembali pemerintah RI mengumumkan bahwa Sumlagi ke UUD 1945 pada tahun 1959, yaitu 50 pah Pemuda 1928 yang menyatakan tekad tahun sejak kebangkitan nasional 1908. bangsa Indonesia untuk hidup dalam satu Sejarah memperlihatkan bahwa RI dengan tanah air itu harus berarti bahwa lautan jiwa demokrasi parlementer sejak 1950 tak diantara pulau-pulau Indonesia -tanpa mampu membawa kestabilan dalam negeri. memperhatikan lebarnya dan dalamnyaPemerintah silih berganti dengan koalisi haruslah dimanfaatkan untuk memperkuat partai politik yang berubah-rubah, perrasa satu bangsa dan satu negara, Indonetentangan ideologi tetap berlanjut disertai sia. Laut harus berfungsi sebagai pemersatu pertentangan-pertentangan yang disebabbangsa dan negara, bukan sebagai pemisah kan rasa kedaerahan berlebihan. Sementara pulau dan pemecah belah. kekuatan asing tetap mengintai Indonesia Deklarasi Nusantara Indonesia 1957 tersupaya tetap terpecahbelah. Disisi lain sebut diprotes dan mendapat tantangan perjuangan mengembalikan Irian Barat (kini berbagai negara dunia. Deklarasi itu pada Papua) ke pangkuan NKRI, mengalami kedasarnya menekankan satu kesatuan tanah macetan. air Indonesia itu, haruslah terdiri dari keIndonesia waktu itu mulai merasakan satuan wilayah antara darat dengan laut. bahwa salah satu faktor sulitnya mengemTermasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, bangkan persatuan bangsa dan kesatuan udara diatas darat dan lautnya serta seluruh negara karena komposisi geografis Indonekekayaan di dalamnya.

Diperlukan waktu 25 tahun bagi diplomasi Indonesia -untuk konsepsi kesatuan Negara Nusantara sebagai negara kepulauan- mendapat pengakuan dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Setelah itu diperlukan waktu 12 tahun lagi untuk membuat Konvensi Hukum Laut PBB 1982 itu berlaku secara internasional di bulan November 1994. Tulisan ini dalam rangka menyambut 103 tahun kebangkitan bangsa, 83 tahun Sumpah Pemuda, 66 tahun Kemerdekaan Indonesia, dan 54 tahun Deklarasi Djuanda. Saya percaya bangsa Indonesia dan para pemimpinnya sekarang ini tidak kehilangan semangat juang, visi jangka panjang, berpikir besa, rasa berbakti, berjuang dan berkorban untuk kepentingan satu bangsa, satu negara dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Sebab, perjuangan bangsa yang sangat panjang ini merupakan tiga tiang utama yang kerap mendapat tantangan dan gerogotan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik di masa lalu maupun dewasa ini. Semoga bangsa Indonesia, khususnya generasi sekarang dan generasi yang akan datang tidak melupakan perjuangan bangsa yang panjang ini. Serta tidak terpecah belah kembali dalam semangat golongan dan kedaerahan yang sempit. Sehingga tidak mudah dimanfaatkan kepentingan-kepentingan luar yang tidak menginginkan persatuan bangsa, kesatuan negara dan kesatuan kewilayahan dalam NKRI. Merdeka! (*) Ketua Komunitas Penulis Kolom PemberonTHaK (KoTHaK) Yogyakarta.

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Referensi Semua Generasi Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.

22 WACANA 17 ag  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you