Page 1

22

RABU, 1 AGUSTUS 2012 / 12 RAMADAN 1433 H

JATI DIRI Lolosnya Misbakhun Menggugah Kasus Century RODA kehidupan Misbakhun mulai menggulir naik. Setelah dua tahun bergulat dalam persoalan hukum, dia dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA). Mekanisme peninjauan kembali (PK) menjadi pemulih nama baiknya. Meski menang secara hukum, roda kehidupannya tak bisa lagi menggembalikan dirinya ’’menggelinding’’ menjadi anggota DPR. Begitulah hukum. Meski sudah menang, pada hakikatnya perjuangan melelahkan menuju kemenangan itu sudah menimbulkan kerusakan. Damaged has been done. Betapa pun instrumen hukum seperti hukum prosedural dan KUHAP sudah berusaha melindungi hak asasi orang-orang yang disangka atau didakwa atau dipidana, tetap saja tak sempurna. Waktu tak bisa bergulir ke belakang. Misbakhun mungkin akan terus berjuang untuk memulihkan hak-haknya, termasuk –siapa tahu ini serius– ke Komisi HAM PBB untuk individual complaint alias aduan perseorangan. Itu baik juga. Siapa tahu nanti hasilnya menjadi pengayaan hukum kita agar lebih cermat dalam menyelenggarakan hukum. Kita melihat, sebenarnya kasus Misbakhun ini terkait dengan silang sengkarut soal hukum dan politik kasus Bank Century. Akan halnya Misbakhun diproses duluan, itulah ’’politik’’. Yang melaporkan dia adalah staf khusus presiden bidang bencana, yakni Andi Arief. Polri dan Kejagung, yang berada di bawah presiden, langsung memproses kasus tersebut dengan cepat. Sigap. Setelah pertempuran hukum, inilah hasilnya. Misbakhun yang dulu merupakan inisiator angket Century kini telah ’’terpulihkan nama baiknya’’. Namun, posisinya di DPR telah digantikan Muhammad Firdaus karena Misbakhun sudah di-recall. Ada baiknya sekarang kita kembali berfokus ke kasus Century. Kasus Misbakhun adalah pinggiran kasus besar itu. Sebaiknya KPK bertindak cepat. Sidang paripurna DPR telah memutuskan kasus tersebut layak ditindaklanjuti secara hukum. Untuk pengingat, dalam voting di DPR, 3 Maret 2010, DPR memutuskan: Merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihakpihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan KPK sesuai kewenangannya. DPR juga menyebutkan, selain kesalahan manajemen Bank Century: Kasus Bank Century merupakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal, dengan modus operandi penyimpangan dalam proses dan pelaksanaan pemberian FPJP dan PMS yang dapat dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Itulah ’’kebenaran politik’’ yang ditemukan DPR. Tentu saja, KPK (sebenarnya juga Polri dan Kejagung) harus berupaya menemukan ’’kebenaran hukum’’ terkait dengan kasus tersebut. Sebaiknya pengusutan kasus Century itu melangkah dari pinggiran ke inti. Tegaskanlah kebenaran hukum, Pak Samad cs, sekalipun itu pahit adanya. (*)

Mewajibkan Inovasi Aparatur A

GAR pemerintah di Indonesia menjadi lebih inovatif, isunya bukan inovasi-inovasi mana yang layak ditiru, tetapi bagaimana pemerintah dan aparatur dapat diwajibkan untuk berinovasi. Saya menyarankan delapan perubahan kebijakan yang diperlukan. Saran ini pernah saya sampaikan juga dalam sebuah konferensi asosiasi ilmu administrasi (ASPA-IAPA) di Malang. Pertama, kita ganti peraturan perundangundangan tentang pemerintahan agar instansi pemerintah harus memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan. Dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pusat menetapkan norma, standar, kriteria, dan prosedur. Karena alat untuk berinovasi adalah penetapan prosedur baru, pasal ini menghambat inovasi di pemerintah daerah. RUU Pemda yang sedang dibahas di DPR perlu disempurnakan agar pusat tidak mengatur prosedur kecuali ada alasan mendadak. Pemda harus bisa menentukan prosedur sendiri agar dapat berinovasi. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik mengingatkan kita kepentingan peningkatan mutu pelayanan publik. Tetapi, dalam 10.181 kata, tidak ada satu kata pun yang menyebut kewajiban meningkatkan mutunya. Membandingkan ini dengan UU tahun 1999 tentang prinsip-prinsip nilai terbaik di Victoria, Australia. Dengan 1.133 kata sangat sederhana, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib meningkatkan mutu pelayanannya secara berkelanjutan berdasar konsultasi dengan masyarakat dan pengetahuan tentang ongkos mencapai standar tertentu. Kedua, kita berkompetisi dan melaksanakan contestability dalam proses urusan

pemerintah. Selandia Baru perlu diperbaiki dengan Oleh: punya mode pemeliharaan mencakup akun aset dan OWEN PODGER jalan yang inovatif. Konliabilitas, untuk mengukur traktor harus menjamin pro duktivitas investasi pekondisi jalannya selama sepuluh tahun. Ia merintah. Yang sangat lambat diatur, kita dibayar paling banyak bila kondisi semharus mewajibkan pengadaan staf yang purna dan didenda kalau tidak. Di Indonekompeten un tuk mengelola keuangan. sia kontraktor pemeliharaan dibayar makin Harus ada ser tifikasi profesi akuntan publik banyak bila jalannya makin rusak. dan analis standar belanja serta pendidikan Berdasar UU Pelayanan Publik, penguntuk mereka. Mesti juga harus kita dengar urusan IMB adalah pelayanan publik. Sependapat masyarakat untuk mengukur harusnya, pelayanan kepada publik adalah keefektifan. lingkungan hidup kita semua yang bersih, Keempat, kita mengatur agar setiap peaman, dan teratur, bila setiap orang yang jabat bertanggung jawab atas manajemen membangun terpaksa memenuhi syaratperubahan di bidangnya. Alasan kita punya syarat tertentu yang harus diatur dalam IMB. menteri dan Dirjen-Dirjen adalah untuk Hanya pemerintah yang dapat mengadakan menyempurnakan sistem pemerintahan. layanan ini karena hanya pemerintah yang Indikator inovasi yang diperlukan pada dapat mengatur perilaku perorangan. setiap pejabat adalah sebagai berikut: PePengaturan pelayanan dan pengurusan jabat yang baik akan bertindak untuk mepelayanan berbeda. Pemerintah sebaiknya nguatkan komando pimpinan dan saling mengatur pelayanan kepada publik yang melengkapi kemampuan pemimpinnya. perlu aturan oleh pemerintah. Mari kita pilih Pejabat yang baik akan membangun inpihak yang paling baik untuk mengurus tegritas dan etos. pelayanan, entah dari swasta, masyarakat Pejabat yang baik melakukan performansipil dan/atau pemerintah, berdasar komce- based financial management dan finanpetisi dan contestability. Jangan memaksa cial-based performance management demasyarakat menerima pelayanan yang tidak ngan kesadaran atas ongkos keputusannya. paling baik. Saya menyarankan RUU Pemda Pejabat yang baik menuju penciptaan ekodirevisi agar pemerintah dan pemerintah nomi lokal dan nasional yang kompetitif. daerah tidak mengatur hal yang dapat diatur Pejabat yang baik menciptakan kemitraan oleh masyarakat sendiri dan tidak mengurus dengan masyarakat dan swasta, serta mehal yang dapat diurus secara lebih efektif dan nyusun pernyataan kebijakan yang jelas dan efisien oleh pihak lain. tepat. Pejabat yang baik bukan otoriter, ia Ketiga, kita atur indikator efisiensi dan akan menjadi coach timnya. Ia memberi indikator tingkat perbaikan kinerja. Agar motivasi kepada timnya untuk ambil inisiatif dapat indikator tersebut, kita harus mesendiri dan akan menempatkan orang yang nyatukan laporan pertanggungjawaban paling kompeten dalam setiap jabatan. keuangan dan laporan pertanggungjawabKelima, kita membuat garis amanah yang an kinerja. Sistem Perbendaharaan dan jelas. Para manajer perlu dibina dan dituntut Anggaran Negara (SPAN) yang baru ju ga akuntabilitasnya. Tupoksi para manajer

seharusnya tidak lagi di peraturan menteri atau daerah, tetapi dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA) agar tugasnya untuk berinovasi dianggarkan dan kinerja dipertanggungjawabkan. Juga mari kita revisi formasi (rencana CPNS) agar digabung dengan DIPA agar formasi disesuaikan dengan peningkatan produktivitas dan kinerja. Keenam, kita memisahkan siklus perencanaan kebijakan dari siklus perencanaan pelaksanaannya agar politik dipisahkan dari administrasi, dengan pembedahan besar atas UU tentang sistem perencanaan nasional. Setiap lima tahun rakyat memilih kepala pemerintahan baru berdasar janjian politiknya. Kebijakan lama tidak dapat disempurnakan secara instan dan kebijakan baru dilaksanakan dalam program kerja pemerintah. Ketujuh, kita melaksanakan medium term expenditure framework (MTEF). Dengan rencana multitahunan yang dimaksud, aparatur dapat berinovasi untuk menghemat biaya dan meningkatkan penerimaan. Makin hemat pengeluaran dan makin tinggi penerimaan, makin banyak pemerintah dapat menjalankan inovasi kebijakan baru, baik UU yang baru atau investasi yang baru. Kedelapan, mari kita selalu memperhatikan perincian pekerjaan dengan perencanaan operasional. Tidak penting apa yang direncanakan bila tidak dilaksanakan dan pelaksanaan hanya dapat dijamin bila para manajer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan menyiapkan perencana pelaksanaan secara rinci dan berhak serta wajib untuk menyesuaikannya setiap waktu untuk menjamin keberhasilan. (*) Governance advisor yang bekerja di Indonesia sejak 1970

Puasa Korupsi P

UASA disyariatkan dalam Islam pada 625 M/3 H, setelah umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah dan melalukan peperangan melawan kafir Quraisy Makkah di medan perang Badar dan Uhud. Kedua perang yang terkenal dahsyat dan banjir darah itu, oleh Rasulullah SAW disebut sebagai peperangan dalam skala kecil. ’’Raja’na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar’’ –kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar, sabda Rasulullah di hadapan sahabatnya. Sahabat kaget mendengar ucapan Rasul, lalu bertanya: ’’Masih adakah perang yang lebih besar dari perang yang banjir darah, ya Rasulullah?’’ Rasulullah SAW menjawab: ’’Naam, jihadi al akbar, jihad al nafs’’, – sesungguhnya perang besar itu ialah perang melawan diri sendiri. Pernyataan tegas Rasulullah SAW, yang dikutip dalam uraian tersebut di atas mengisyaratkan bahwa lawan besar yang dihadapi setiap manusia ialah diri sendiri. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya dalam berbagai hal, itulah sesungguhnya sosok manusia yang meraih kemenangan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya, ia juga memiliki kemampuan yang efektif untuk mengendalikan orang lain. Secara substansial, proses ritual berpuasa seharusnya bermuara pada produk manusia yang bertakwa (QS 2: 183). Indikasi orang bertakwa, menurut Nurcholish Madjid, adalah memercayai kegaiban, mendirikan salat, dan mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya (QS 2: 2-4). Ketiganya adalah ibadah yang memiliki kesatuan yang kuat, integrated, yang tidak bisa dilepaskan begitu saja antara yang satu dengan yang

lain. Inti pesan-pesan ajarjadi omnivora tanpa memOleh: an Islam memberikan perperhatikan halal dan SYARIF HIDAYAT hatian yang serius terhaharam (Jalaluddin Rakhdap masalah kemanusiaan mat, 2008). atau sosial. Mengapa manusia terjerumus ke lembah Tetapi, lagi-lagi kita selalu terjerembab kemaksiatan yang mengakibatkan dirinya pada prosesi atau ritual puasa belaka, tanpa terhina? Secara empirik menunjukkan, termampu menangkap pesan moral puasa yang jerumusnya manusia ke lembah kehinaan kita jalani. Ketika kita melalukan korupsi disebabkan oleh ketidakmampuannya meberarti menolak keimanan terhadap yang ngendalikan dan mengalahkan nafsunya gaib (baca: Tuhan). Korupsi dengan kehatisebagai musuh utama manusia dalam mehatian yang ekstra sekali pun tetap Tuhan lakoni kehidupan mereka di bumi ini, yang tanpa berkedip menelanjangi kita. Ketika disebut nafsu syahwat. Nafsu syahwat terkita melakukan korupsi berarti salat kita sebut bertengger di dua tempat, yaitu perut hanyalah sebuah tarian yang hampa tanpa dan bawah perut (faraj). makna. Bukankah salat seharusnya dapat Perut adalah simbol tempat memenuhi mencegah kekejian dan kemungkaran? (QS segala kebutuhan materi. Karena dengan 29: 45). terpenuhinya kebutuhan perut, manusia Kita sudah terbiasa memahami agama bertahan untuk menyambung hidupnya. tidak secara terintegrasi. Itulah sebabnya, Bahkan demi hidup, ada saja di antara Nabi Muhammad SAW sudah mengingatanak manusia menjual dirinya menjadi kan kita bahwa banyak sekali orang yang pelacur seks komersial (PSK). Seorang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa oknum pejabat misalnya, melakukan kecuali lapar dan dahaga. Tidak adanya korupsi uang negara, karena desakan pemahaman yang komprehensif terhadap perut untuk segera menjadi kaya raya. ajaran agama, kemungkinan sebagai sebab Menyalahgunakan wewenang dan keterjadinya tindakan korupsi. Ajaran agama kuasaan yang dimilikinya untuk meraih tidak merefleksikan perilaku dalam kehidupkeuntungan berupa fulus juga tidak teran sehari hari. lepas dari ketidakmampuannya mengenPesan moral puasa (baca: dalam konteks dalikan diri dari syahwat memperoleh korupsi) yang utama adalah kita dilarang keuntungan yang banyak. memakan makanan yang haram. Jangan Rasulullah dalam salah satu hadis mejadikan perut Anda sebagai kuburan orang nyatakan bahwa: ’’…perut manusia ukurlain. Jangan jadikan perut Anda sebagai annya sangat kecil dan pendek, akan tetapi kuburan rakyat kecil. Jangan pindahkan luasnya melebihi luasnya tujuh lautan yang tanah dan ladang milik mereka ke perut ada di dunia ini. Dan seorang anak manusia, Anda. Pesan moral ini masih sangat relevan baru berhenti untuk berusaha memenuhi dengan kondisi saat ini, ketika kita menjadi kebutuhan perutnya, setelah perutnya diisi konsumtif, atau bahkan untuk menaikkan dengan tanah. Bukankah upaya memenuhi status sosial, kita tidak jarang berani kebutuhan perut sebagai pertanda masih memakan hak orang lain. Kita sering menada kehidupan? Benar! Namun yang diajar-

kan oleh Islam, penuhilah kebutuhan itu, dengan mengikuti petunjuk Alquran dan sunah. Materi sangat dibutuhkan dalam konteks ajaran Islam, tetapi jangan diperbudak oleh materi’’. Karena itu, jika umat Islam dan pemerintah bersungguh-sungguh untuk memberantas tindak kejahatan berupa korupsi, Ramadan ini adalah momen sangat strategis untuk melawan dan mengalahkan tindak kejahatan yang disebut korupsi! Sebab, ibadah puasa yang disyariatkan kepada umat Islam bertujuan mengendalikan kedua sumber nafsu tersebut. Dengan puasa, dapat menjadi momentum untuk menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan korupsi, dan lainnya yang dilarang dalam Islam. Tentunya puasa ini kita harus mampu menahan apa yang kita miliki dari terbit hingga terbenamnya matahari. Orang yang serius memaknai puasa dan melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi larangan, akan mendapatkan pengampunan dosa. Dengan catatan, dosa yang telah diperbuat, tidak lagi dilakukan setelah Ramadan berakhir. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai bulan setelah Ramadan, kita kembali melakukan dosa. Ramadan harus berbekas dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai manusia dibelenggu hawa dan nafsu. Manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu yang tidak pernah puas dan hawa yang tidak kunjung ke lintasan, jangan sampai membelenggu kehidupan sehari-hari. Jadilah manusia yang puas, sehingga tidak mengambil hak orang lain untuk melakukan korupsi, Wallahu’alam. (*) Ketua DPD PKS Bandarlampung

Pendiri: H Mahtum Mastoem (Alm). General Manager: Dadan Alisundana. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ruslan Caxra. Redaktur Pelaksana: Usep Saeffulloh. Asisten Redaktur Pelaksana Pracetak: Midi Tawang. Koordinator Liputan: M Ruslan Hakim. Redaktur: Tina Agustina, Nancy AQ Mangkoe. Asisten Redaktur: Candra Nugraha, Asep Sufian Sya’roni, Irwan Nugraha, Ujang Yusuf Maulana. Penanggung Jawab Web: Husni Mubarok. Reporter: Dede Mulyadi, Permana, Lisna Wati, Rina Suliestyana, Lisan Kyrana. Singaparna: Sandy Abdul Wahab. Ciamis: Iman S Rahman, Yana Taryana. Pangandaran: Nana Suryana. Banjar: Kukun Abdul Syakur (Kepala Biro), Deni Fauzi Ramdani. Wartawan Luar Negeri Melalui Jawa Pos News Network (JPNN): Dany Suyanto (Hongkong). Sekretaris Redaksi: Lilis Lismayati. Pracetak: Achmad Faisal (Koordinator), Sona Sonjaya, Husni Mubarok, H Yunis Nugraha. IT: Harry Hidayat. Iklan: Agustiana (Manager), Nunung, Devi Fitri Rahmawati, Jamal Afandy. Iklan Perwakilan Jakarta: Yudi Haryono, Azwir, Eko Supriyanto, Mukmin Rolle, Arief BK, Asih. Pemasaran dan Pengembangan Koran: Dede Supriyadi (Manager), Asep H Gondrong, Yadi Haryadi, Toni, Dani Wardani. Promosi dan Event: M. Fahrur, Sarabunis Mubarok. Keuangan: Nina Herlina (Manager), Novi Nirmalasari (Accounting), Rina Kurniasih (Inkaso), Tatang (Kolektor). Diterbitkan: PT. Wahana Semesta Tasikmalaya. Percetakan: PT Wahana Semesta Java Intermedia. Komisaris Utama: H. M. Alwi Hamu, Komisaris: Lukman Setiawan, Dwi Nurmawan. Direktur Utama: H. Suparno Wonokromo. Direktur: Yanto S Utomo. Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan/Tata Usaha/Percetakan: Jl. SL Tobing No. 99 Tasikmalaya 46126, Telp. 0265-348356-57, Fax. 0265- 322022, email: radar.tasikmalaya@gmail.com. Perwakilan Cirebon: Jl. Perjuangan No. 9 Cirebon Tlp: (0231) 483531, 483532, 483533. Perwakilan Bandung: Jl. Margahayu Raya Barat Blok SII No.106 Bandung Telp. 022-7564848, 08182398875 (Sofyan). Perwakilan Jakarta: Komplek Widuri Indah Blok A-3, Jl. Palmerah Barat No. 353, Jakarta 12210, Telp. 021-5330976, HP: 081320279893. Tarif Iklan: hitam putih (BW) Rp 28.000/mm kolom, warna (FC) Rp 38.000/mm kolom, iklan baris Rp 15.000, iklan halaman 1 (FC) Rp 76.000/mm, iklan halaman 1 (BW) Rp 56.000/mm , No. Rekening: 0520110944 - BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Tasikmalaya, 0007245361001 - BANK JABAR BANTEN Cabang Tasikmalaya, an. PT Wahana Semesta Tasikmalaya. Referensi Semua Generasi

Isi diluar tanggung jawab percetakan

SEMUA WARTAWAN RADAR TASIKMALAYA SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER.

22 WACANA 1 ags  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you