TANJUNGPINANG POS SENIN 5 MEI 2014
12
Sani Pantau Penghitungan Suara di KPU Kepri TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri H Muhammad Sani mengaku terus memantau proses penghitungan suara Pleno KPU Kepri dan keputusan non aktif terhadap KPU Batam. Meski ada hak koordinasi, Gubernur Kepri tidak ingin mencampuri tentang kewenangan pihak penyeleng-
gara Pemilu Legislatif 2014. “Kita serahkan kepada pihak terkait yang menangani proses Pemilu ini. Asalnya jangan buat aturan sendiri. Kita tidak bisa campuri terkait dengan penghentian komisioner KPU Batam. KPU kan independent, kita serahkan saja kepada mereka,” ujar
Muhammad Sani, kemarin. Namun di lain hal, Muhammad Sani berharap, demokrasi yang sudah berjalan baik di Kepri harus dijaga. Semua stakeholder terkait dan partai politik mesti mengacu kepada aturan yang berlaku. Sehingga Pemilu di Kepri berjalan baik.
”Kembalikan kepada koridor yang ada terkait dengan proses Pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kepri. Saya sangat berharap agar penyelenggaraan Pilpres Juli 2014 nanti lebih kondusif. Sehingga Pemilu di Kepri berjalan lebih baik, damai dan kondusif,” harap Sani.
H Muhammad Sani
Untuk mencapai penyelenggaraan Pilpres di Kepri berjalan lebih kondusif, Sani mengingatkan, agar pihak terkait melakukan sosialisasi lebih maksimal. Sehingga, jumlah pemilih dalam pesta demokrasi pemilihan Presiden RI lebih tinggi dibandingkan saat pemilihan legisla-
Zamzami: AnsarDahlan Lebih Nyaman Mengingat Ahmad Dahlan tokoh Partai politik Demokrat, maka kontribusi besar apabila posisi dia jadi orang nomor dua nanti.” Zamzami
SUHARDI-ABAS, Bintan SUHU politik menjelang pemilihan Gubernur Kepri tahun 2015 sudah mulai memanas. Usai Pemilu legislatif 9 April 2014, masyarakat bahkan sudah bisa melihat-lihat partai mana saja yang berpotensi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Kepri mendatang. Bupati Bintan H Ansar Ahmad yang sempat diisukan akan berkoalisi dengan Wakil Gubernur Kepri HM Soeryo Respa-
Ansar Ahmad
Ahmad Dahlan
tiono, ditanggapi berbeda oleh pengamat politik Kepri, Zamzami A Karim. Menurutnya, Ansar Ahmad akan lebih baik jika berkoalisi dengan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. “Sepertinya, Ansar Ahmadakan lebih nyaman dengan Ahmad Dahlan untuk pemilihan Gubernur Kepri 2015 mendatang,” kata Zamzami A Karim, Sabtu (4/5) lalu. Menurut Zamzami, kedua tokoh itu punya peran yang cukup besar di masyarakat Kepri, khususnya untuk Bintan dan
Batam. Tinggal lagi bagaimana nanti, kedua tokoh itu harus memilih siapa yang akan jadi gubernur ataupun wakil gubernur untuk memimpin Kepri. Soal isu sebelumnya, yang menyebut Ansar akan berpasangan dengan Soerya Respationo, Zamzami menilai, kedua tokoh tersebut akan jauh kemugkinan untuk bersatu. Alasannya, keduanya sama-sama berambisi maju sebagai pemimpin untuk Gubernur Kepri ke depan, begitu juga dengan Ansar Ahmad.
Apabila benar nanti Ansar Ahmad berkoalisi dengan Ahmad Dahlan, mau tidak mau Ansar harus rela Bintan dipimpin dari kader Demokrat. Karena, itu kontribusi yang harus diterima Ansar jika ingin maju di Kepri satu pada 2015 mendatang. ”Mengingat Ahmad Dahlan tokoh Partai Politik Demokrat, maka akan berkontribusi besar apabila posisi dia jadi orang nomor dua nantinya,” tambahnya. Saat ini di Kabupaten Bintan sendiri, menurut Zamzami, suara Demokrat juga hampir bisa menyangi Partai Golkar pada pemilu 9 April lalu, dan sudah jelas-jelas partai kebanggan masyarakat Bintan. Demokrat mampu menyaingi partai Golkar di Bintan, mengingat massa pemimpin partai politiknya pun cukup memberikan aura tersendiri bagi masyarakat. “Maka tidak tertutup kemugkinan nanti Bupati di Bintan berasal dari kader Demokrat,” bebernya Melihat wajah baru yang cuk-
up karismatik, untuk memimpin Kepri satu ke depan, sebenarnya tidak hanya Ansar Ahmad. Di sisi lain juga akan muncul Syamsul Bahrum yang kabarnya sengaja akan direkomendasi oleh Gubernur Kepri HM Sani untuk maju di Pilgub Kepri. Namun, apakah Syamsul Bahrum ditempatkan sebagai posisi gubernur atau wakil gubernur, memang belum ada kejelasan. Syamsul Bahrum, putra asli Provinsi Kepri tersebut, diusulkan selain karena memiliki pegalaman cukup luas, juga didukung oleh intlektualitasnya yang cukup baik. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa HM Sani menginginkan Syamsul Bahrum yang belum lama ini dilantik sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepri. Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan sendiri memang masih malumalu untuk mengungkapkan keinginannya maju ke kursi Kepri satu. Saat diminta tanggapannya oleh koran ini, Dahlan hanya menjawab singkat,’’ Insyaallah.” ***
Bertemu Jokowi, KH Munif Usul Ada Lagi Fraksi TNI/Polri DEMAK - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Girikesumo, KH Munif Muhammad Zuhri mengusulkan agar TNI dan Polri kembali mendapat tempat kursi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan tersebut disampaikannya kepada calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan, Minggu (4/5). “Beliau (Munif) mengusulkan supaya ada semacam utusan golongan fraksi TNI dan Polri nanti di MPR,” ujar Ketua DPP PKB Marwan Jafar usai mendampingi Jokowi dalam pertemuan di Ponpes Girikesumo, Girikesumo, Demak, Jawa Tengah, Minggu (4/5). Saat masa Orde Baru, TNI/ Polri yang kala itu masih menyatu dalam instansi ABRI memliki fraksi di MPR. Namun setelah reformasi, dwi fungsi itu dihapuskan karena rawan diselewengkan untuk mengekang kebebasan demokrasi. Namun, Marwan membantah bahwa Kiai Zuhri ingin membangkitkan lagi masa Orde Baru. Menurutnya, Kiai Zuhri hanya ingin unsur TNI/Polri ikut dilibatkan dalam menentukan arah tujuan bangsa. “Betapa pun TNI dan Polri adalah sebagai tiang negara, seperti bapak dan ibu kata beliau,” tuturnya Marwan menambahkan, pertemuan Munif dan Jokowi juga membahas soal kesejahteraan IKLAN
F-ADLY BARA HANANI/TANJUNGPINANGPOS
LATIHAN: Prajurit Batalyon Infantri 134 Tuah Sakti sedang latihan. Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Girikesumo, KH Munif Muhammad Zuhri mengusulkan agar TNI dan Polri kembali mendapat tempat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
tentara dan polisi sebagai penyangga negara. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masa tua para prajurit yang
harus diperhatikan. “Jadi janda-janda tentara dan janda-janda polisi, veteran tentara, veteran polisi jangan sam-
pai terusir dari asrama karena harus diurus kesejahteraannya. Yang ikut berjuang di Irian Barat, Timor Timor, semuanya ikut
berjuang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan diperhatikan betul oleh pemerintah,” jelasnya. (jpnn)
tif (Pileg), 9 April lalu. ”Ini tugas bersama untuk mencapai pesta demokrasi yang jujur, adil dan sukses tentunya,” demikian dituturkan Muhammad Sani. Sedangkan Pilpres sendiri sesuai dengan tahapan KPU Pusat akan diselenggarahkan 9 Juli mendatang. (fre)
Prabowo Subianto - Dahlan Iskan
Prabowo Subianto Disarankan Gandeng Dahlan Iskan JAKARTA- Partai Demokrat dan Partai Gerindra disarankan sebaiknya menyatu dan membangun koalisi yang konstruktif dan permanen pada Pilpres 9 Juli 2014. ”Koalisi permanen Partai Demokrat dan Gerindra ini, akan semakin kuat bila Prabowo menggandeng cawapres dari Partai Demokrat,” kata Ketua Forum Keluar Besar (FKB) Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) 1966 Bambang Heryanto, Minggu (4/5). Peluang koalisi ini, menurut Bambang, sangat terbuka lebar bila melihat raihan suara Demokrat yang tak memenuhi target, lantaran hanya meraih suara sekitar 9 persen pada Pileg 9 April lalu. “Dengan kondisi ini wajar saja bila Demokrat tak bisa ajukan capres, dan hanya bisa ajukan cawapres,” imbuhnya. Lanjut Bambang, bila benar konvensi capres Demokrat berubah menjadi konvensi cawapres, maka peserta konvensi Demokrat yang memilki popularitas tinggi seperti Dahlan Iskan sangat layak menenjadi cawapres mendampingi Prabowo. (net)
PKB dan PBB Tak Miliki Dana Kampanye BINTAN - Pemilu legislatif 9 April lalu sudah selesai. Tapi KPU Bintan saat ini belum menerima hasil audit dari tim auditor independen mengenai laporan dana kampanye parpol. Namun dari laporan administrasi parpol, PKB dan PBB mengaku tidak memiliki dana kampanye. Divisi kampanye KPU Bintan, Ervinasari menyampaikan, saat ini KPU Bintan sudah menyelesaikan evaluasi dan merekapitulasi sebagian laporan dana kampanye yang disampaikan masingmasing partai politik. Berdasarkan laporan yang disampaikan parpol, PKB dan PBB tidak memiliki dana pada saat kampanye. “Beberapa laporan dana kampanye yang disampaikan parpol itu sudah siap kami Ervinasari data. Tapi dana yang dimaksud sesuai dengan yang dilaporkan parpol,” ujar Ervinasari, kemarin. Dari hasil rekapitulasi administrasi, Ervinasari menyebutkan, dana yang dihabiskan Partai NasDem selama kegiatan sosialisasi dan kampanye sampai laporan tahap III sebesar Rp 296,5 juta, PKPI Rp 38,2 juta, PPP sebesar Rp 352,8 juta, Partai Hanura menerima sumbangan dari caleg Rp38 juta dengan saldo kas parpol saat ini Rp1 juta. Sedangkan PKS melaporkan dana kampanye sebesar Rp 618,5 juta , PAN Rp500 ribu, Golkar Rp 2, 8 miliar, Partai Gerindra Rp1 juta, PDIP Rp135 juta dan Partai Demokrat sebesar Rp2,1 miliar. “Sementara, PKB dan PBB melaporkan dana kampanye nol rupiah atau tidak memiliki dana kampanye,” ujar Ervinasari. Meski demikian, lanjut Ervinasari, pihak auditor tetap melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengeluaran dan penerimaan dana kampanye parpol itu. “Kami belum bisa pastikan kapan tim auditor melaporkan hasil audit dana kampanye parpol itu,” demikian dijelaskan Ervinasari. (fre)