Page 1

EDISI 8

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami

Status Kepala Desa

Butuh Perhatian Pemerintah

@FPKSDPRRI

Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus makin serius memperhatikan nasib para kepala desa.

www.fpks.or.id Fraksi PKS Dpr ri

DESEMBER

2011

GRATIS

Hentikan ‘Ritual’ Impor Gula

Kenaikan TDL

Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mengemukakan, rencana Pemerintah hendak mengimpor gula 300.000 hingga 500.000 ton awal tahun depan menghancurkan harapan sebagian masyarakat.

Pemerintah tetap menginginkan kenaikan tarif dasar listrik tahun depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, hasil kajian kenaikan tarif listrik ini akan disampaikan ke Komisi VII DPR pada akhir Desember 2011.

Halaman 6

Bukti Pemerintah Malas

Halaman 12

Halaman 20

Menggesa Undang Undang Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’ JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran. “Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka.

Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

yang Dinanti Rakyat Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna DPR

Refleksi Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis. Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh. Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam. Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana. Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Rumah R

akyat

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin). “Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Laporan Utama: Halaman 3 - 5


Editorial

Edisi desember 2011

Surat Pembaca

Dari Redaksi Banyak yang percaya media cetak berada di tubir jurang kemusnahan. Itu sebabnya sinisme dengan produk baru media cetak selalu terdengar. Beruntunglah bahwa Tabloid Suara Keadilan tidak termasuk yang mendapatkan pandangan miring itu. Meski perlahan, Tabloid ini berupaya memenuhi harapan pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI (sebagai Induk yang ‘melahirkan’ Tabloid Suara Keadilan), yaitu menjadi media informasi kerja-kerja Fraksi ke masyarakat luas. Mudahmudahan itu juga harapan yang sama di benak Anda, pembaca sekalian. Suara Keadilan hadir dalam format cetak yang buat sebagian besar bangsa ini masih cukup bersahabat. Mudah dibawa, bisa menjadi selingan di perjalanan, bisa menjadi ‘buah tangan’ sederhana dan tidak membutuhkan upaya teknologi yang menyulitkan. Namun demikian, format lembar yang mudah dibaca lewat medium komputer dan jaringan internet juga telah kami siapkan dan sekaligus dapat diakses di situs internet kami www.fpks.or.id. Sebagai media yang terbit dua bulanan, kini Suara Keadilan sudah memasuki edisi ke-8. Saran dan masukan Pembaca senantiasa kami nanti sebagai bahan masukan, terkait perbaikan isi dan tampilan tabloid ini. Rekan-rekan di berbagai wilayah pun bisa memanfaatkan edisi online dalam format .pdf untuk diproduksi ulang, seluruhnya atau sebagiannya yang dianggap relevan dengan kebutuhan konstituen di daerah masing-masing. Mudah-mudahan tabloid ini cukup memberi gambaran tentang kerja-kerja wakil-wakil rakyat dari PKS, yang tentunya tidak mudah dan membutuhkan dukungan Pembaca sekalian. Selamat membaca. Pemimpin Redaksi

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo, Santi Susanti Design/Layout: Farid-Barragraphia | Kartunis: Fauzi Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara gratis Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

EDISI 8 DESEMBER

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

2011

SUARA KEADILAN

GRATIS

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami @FPKSDPRRI

Status Kepala Desa

Butuh Perhatian Pemerintah

Pemerintah baik pusat maupun memdaerah, harus makin serius desa. perhatikan nasib para kepala

www.fpks.or.id Fraksi PKS DPR RI

Halaman 6

Kenaikan TDL

Hentikan ‘Ritual’ Impor Gula

Bukti Pemerintah Malas

RI Ma’mur Anggota Komisi IV DPR kan, rencaHasanuddin mengemuka na Pemerintah hendak mengimpor ton gula 300.000 hingga 500.000 rkan awal tahun depan menghancu harapan sebagian masyarakat.

n kePemerintah tetap menginginka depan. naikan tarif dasar listrik tahun Daya Menteri Energi dan Sumber menMineral (ESDM) Jero Wacik tarif gatakan, hasil kajian kenaikan ke Komisi listrik ini akan disampaikan 2011. VII DPR pada akhir Desember

Halaman 20

Halaman 12

Fraksi PKS PilihaOpsi ‘C’ Men tang es Langg Undang Undang Keadilan Sejahtera JAKARTA - Fraksi Partai opsi C hasil DPR RI lantang memilih Khusus (Pansus) rekomendasi Panitia Artinya, proses Angket Bank Century. melalui bailpenyelamatan Bank Century out dinilai sarat pealanggaran.

dan terbaik untuk “Opsi C adalah relevan dan perbankan perbaikan sektor keuangan hukum,” kata juru dalam upaya penegakan Mucharam yang bicara FPKS Ecky Awal Rabu, 3 Maret membacakan sikap fraksi 2010.

Sikap sidang-sidang Pansus terdahulu. sampai mendekati tersebut tak berubah yang hingga larut penghujung paripurna diselingi insiden malam. Meski sempat DPR akhirnya dan tarik ulur lobi, paripurna voting lewat sidangnya mengakhiri terbuka.

yang Dinanti Rakyat Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna DPR

mulai dari (a) moneter dan fiskal, (b) proses akuisisi operasional Bank CIC Pikko oleh Chinkara Bank Danpac dan Bank CIC, Bank Danpac, Capital, merger Bank Bank Century, dan Bank Pikko menjadi (c) pemberian operasional Bank Century kepada (e) FPJP, dan (d) PMS sampai mengucurnya aliran dana.

proses “bail terjadi menyebut, diduga telah Opsi C, yang menyatakan dipilih oleh Opsi C juga wewenang yang dilakukan out” bank Century bermasalah yang hadir. penyalahgunaan dan fiskal 325 anggota dari 537 anggota pihak otoritas moneter saham menyatakan proses oleh Sedangkan opsi A, yang mengikutsertakan pemegang bermasalah, dipilih dengan pengurus, dan manajemen prosedur bailout tidak Marzuki Ali sebagai pengendali,dan Bank Century, debitur dan oleh 212 anggota DPR. Bank CIC, sidang paripurna akhirnya nasabah terkait, sehingga terindikasi Akbar, Allahu pimpinan palu sebagai tanda paripurna merugikan keuangan negara. Sontak, teriakan “Allahu arena ruang mengetuk tengah C. di opsi bergemuruh memilih bulat Akbar” seluruh anggota DPR secara sidang yang dihadiri hampir patut diduga telah PKS dapat dilihat DPR. Opsi C lainnya adalah, --- Pandangan Fraksi dalam berbagai penyimpangan selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id penegasan dan terjadi kebijakan oleh otoritas Pandangan ini merupakan telah disampaikan pelaksanaan merusak penguatan fraksi PKS yang atau inter institusional,

Rumah Raky

at

ter personal berikhtiar dan imbalan dosa. Terlebih jika imbalan kebenaran dalam mu’amalah yang menimbulkan Dia yang tahu. Adapun opsinya tidak sesuai metodologi yang mendi sisi Allah. Tentu hanya akurasi/persisi; sedang jika ditambah kesalahan dalam tetap memopsi hanya berikhtiar Misalnya, untuk mencari yang benar menurut Allah masing-masing fraksi dan gakibatkan misleading. memuji ikhtiar yang dengan imbalan atas ikhtiar metode yang hamencapai kebenaran. Agama peroleh satu pahala sebagai suatu kebenaran objektif-faktual secara spiritual mengedeyang benar bagian dari Mendasarkan pada berkualitas, yaitu yang yang benar, sebab ikhtiar rus digunakan adalah induktif. memosisikannya sebagai serta komprehensif, pankan kejujuran dan amal saleh. data dan fakta yang relevan penting, bukan apa menggariskan konsistensi yang mendahului, imam. Kejujuran yang Sesungguhnya yang lebih tidak boleh ada kesimpulan mencari kebenaran, moprosesnya. Dari perspektif faktalah yang akan memantara tujuan (ghayah) opsinya tapi bagaimana sebab mozaik data dan menuju kebenadari Allah, dengan proses sebagai basis integritas tif (niat) meraih reward kualitas proses atau ‘mujahadah’ buat kesimpulan. Kejujuran menempuh juga harus benar, baik beragam. (kaifiat) yang ditempuh ran maka posisi orang akan penyelidik kebenaran mewajibkannya Oleh : dengan benar, metodologis. dan tidak memberi prosedur formil maupun Ada yang menempuh prosedur proses induksi secara utuh Dr. K.H. Surahman Hidayat tersebut, integriyang benar kemudian untuk menyusup Di atas garis lurus konsistensi menggunakan metodologi bagi suatu pesan deduktif celah yang dipertahankan, komunikatif soal Century, tas dapat dihadirkan, ketaqwaan insya Allah pa- berpenampilan ekspresif dan (masuk angin). disertai reward Dalam pandangan akhirnya Allah menHasilnya insya Allah baik kredibilitas dihasilkan, kemudian berucap bahwa ke“Dan ketahuilah, sesungguhnya Masing-masing opsi baik. kemaslahatan bagi semua fraksi di DPR kompak dirimu, maka hala dariNya telah dijanjikan. apa yang ada dalam ilahi dan out comenya adalah kesalahan itu tetap harus getahui dua. dan atau benar kesalahan satu itu antara melakukan benaran ) Ada pula yang memenangkan pahala itu perspektif agama, bahwa waspadalah”. (AlBaqarah:235 komunikasi indengan yang benar masyarakat. salah. Bila kita tengok Jika opsi yang dipilih sesuai aspek formil sehingga melukai satu yaitu yang sesdua pahala, sebagai di kebenaran yang hakiki hanya di sisi Allah maka mendapat kebenaran yang ada uai dengan “ma ‘indallah”,

Refleksi

Kebenaran

Laporan Utama: Halaman 3 -

Foto cover: ZAKARIA & Dedi

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 8 Bulan Desember 2011

5

Assalamu’alaikum Saya baru mendapatkan SK edisi Agustus 2011, pada awal Bulan November, di kantor DPW JABAR saat hendak rapat bidang. Inilah media yang saya tunggu-tunggu. Melalui email ini, saya ingin mendapatkan seluruh edisi dalam bentuk digital, sejak edisi perdana dan mudah-mudahan untuk edisi selanjutnya, jajaran pengelola SK berkenan menyertakan saya sebagai salah satu yang mendapat kiriman edisi digitalnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan haturnuhun,jazak umullahukhairankatsira. Wassalam,

Budi Basarah – Bandung Jawa Barat (via email) Redaksi : Wa’alaikuksalam wr wb. Jazakallah atas atensi Pak Budi dan rekan ikhwah di Jawa Barat atas kehadiran Tabloid Suara Keadilan. Kami sudah siapkan tiap edisi dalam versi digitalnya, dan sudah meneruskannya ke tiap-tiap DPW PKS. Silakan Bapak hubungi Sekretariat DPW setempat untuk mendapatkannya. Wassalamu’alaikum wr wb.

Assalamu’alaikum... Salam hormat, Kami para simpatisan berdoa, semoga saudara-saudara kami dari PKS terlepas dari fitnahfitnah KKN.... amin... Selamat bekerja Bapak-Bapak yang terhormat! Kami bangga dengan keberadaan PKS! Nafi Uddin – Lamongan Jawa Timur (via akun FB Fraksi PKS DPR RI) Kami mendo’akan tetap Istiqomah dalam membangun bangsa yang Islami dan Moderat, Allah Akbar! Yusran – Aceh Tamiang (via akun Twitter @FPKSDPRRI)

Editorial

Memberantas Korupsi

S

ebuah posting di akun twitter @pksejahtera menyebutkan, “Tolong teman-teman beritahukan saya, sejauhmana intervensi partai pada Adang utk memulangkan istrinya, buronan #NununNurbaeti”. Posting tersebut bukan satu-satunya, di dunia maya bernama social media. Ada beberapa lagi yang sinisnya tak kurang dari itu. Kita mungkin merasa pendapat itu tidak relevan, karena urusannya tidak sesederhana itu. Namun ini adalah perang di era terkini. Orang kadang menganggap insinuasi (tuduhan), fitnah dan kebohongan adalah halal dalam peperangan. Tinggal bagaimana kita menanggapinya dengan aktif dan telaten. Urusan pemberantasan korupsi adalah klaim yang justru patut diambil oleh partai seperti PKS. Karena PKS lahir dari rahim reformasi dengan tuntutan kuat untuk pemberantasan korupsi yang sebelumnya terkesan dibiarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dengan desakan kuat dari PKS, dan Partai Keadilan sebelumnya, hingga ia memiliki wewenang yang besar. Hanya saja, PKS tetap sadar bahwa bagaimanapun pemberantasan korupsi harusnya adalah tugas negara yang tidak di’sementara’kan (ad-hoc) oleh sebuah lembaga super power. Bagaimanapun, lembaga-lembaga yang bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan harus berjalan sesuai konstitusi. Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia harus berada di garda depan penegakan hukum. Bagaimana dengan KPK? Ia harus perkasa dengan peran utama membangun budaya antikorupsi dan mengambil bagian pada sosialisasi penerapan hukum yang benar tentang

pemberantasan korupsi. Oleh karenanya jika KPK turun pada penindakan kasus korupsi, lembaga ini harus mengambil kasus-kasus yang besar, merugikan negara dan rakyat secara signifikan, memberantas tindak korupsi yang sistemik dan berakar, serta memberikan ancaman hukuman yang memberi efek jera. Toh, operasional KPK juga membutuhkan uang yang tidak sedikit, yang kesemuanya adalah uang rakyat. Jika KPK cuma bisa menangkap koruptor kelas teri, sementara tindak korupsi yang melibatkan penguasa dan orang-orang dekatnya tidak tersentuh, maka KPK memang bisa dinilai tidak efisien dalam kerjanya. Semua bisa dipelesetkan salah dalam sebuah perang opini. Lihatlah dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI yang telah membuat banyak politisi diadili. Dengan mudah seorang pimpinan KPK mengaitkan PKS dengan salah satu tersangka karena suaminya adalah anggota DPR dari PKS, yaitu Adang Daradjatun. PKS tidak pernah memberikan opini yang terkesan membela posisi Nunun Nurbaeti. Posisi yang terus didengungkan PKS adalah, KPK hendaknya bekerja dengan benar untuk mengungkap kasus ini. Siapa orang yang paling berkepentingan dalam pemilihan Deputi Gubernur BI tersebut sehingga harus membagibagi uang yang konon melalui Nunun Nurbaeti tersebut. Kemudian soal penghentian remisi terhadap koruptor yang dilakukan dengan hanya berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. PKS dalam posisi mendukung hukuman yang berat bagi koruptor, namun harus dilakukan sesuai koridor hukum yang ada. Kita memiliki Undang Undang No

12 tahun 1995 dan PP No 28 tahun 2006, yang mengatur soal remisi. Dengan surat keputusan yang disebut sebagai moratorium remisi tersebut, ada beberapa tahanan yang tidak jadi mendapat keringanan hukuman, atas dasar hukum yang tidak lebih kuat dan Undang Undang. Supremasi hukum di negeri ini jadi dipertanyakan bila pengambilan dasar hukum jadi terbalik semacam itu. Lebih menyedihkan lagi, ada sebagian saudara kita yang beragama Kristiani terancam tidak mendapatkan remisi -padahal ketentuan UU memungkinkan mereka mendapatkan keringanan hukuman- di hari perayaan umat Kristiani, yaitu Hari Raya Natal. SK Menteri inipun terancam digugat dan akan mengundang polemik hukum yang tak perlu di tengah masyarakat. Namun pendapat untuk penegakan konstitusi dan nilai kemanusiaan seperti inipun tetap bisa disalahpahami sebagai PKS berpihak pada koruptor. PKS akan selalu berada di garda depan penegakan hukum. Kalau mau adil, lihatlah pejabat publik yang menjadi pesakitan kasus korupsi, ada berapa yang dari PKS? Nyaris tidak ada. Untuk itu, perlu juga kader-kader PKS mawas diri, telahkah kita mencoba memberikan pencerahan kepada publik tentang sikap-sikap kita? Atau jangan-jangan, kita termasuk kader yang mudah terprovokasi oleh berita yang dipelesetkan seolah-oleh memihak kepada pelaku korupsi? PKS tidak mungkin membuat semua pihak happy dengan pendapat dan sikap-sikapnya. Meski demikian, PKS akan tetap teguh dalam memperjuangkan nilainilai keadilan dan kemanusiaan untuk tercapainya Indonesia yang adil dan sejahtera.


Laporan Utama

Edisi desember 2011

Problema Legislasi,

Siapa

?

Bertanggungjawab

I

su legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selalu menjadi sorotan media, karena dianggap produktivitas lembaga tinggi ini yang tidak optimal. Bukan hanya tak pernah memenuhi target yang ditetapkan, namun juga beberapa perundangan yang ingin disahkan sangat kuat tarik menarik politisnya. Meski demikian sebenarnya publik tidak perlu heran, karena DPR memang lembaga politik. Setiap partai yang berada di parlemen memiliki tafsir atas apa yang penting bagi publik. Pada periode 2010 hingga 2014, DPR menetapkan 247 Rancangan Undang Undang (RUU) dan setiap tahun dicanangkan jumlah yang akan dibahas. Pada tahun 2010, DPR menargetkan menyelesaikan 70 RUU, namun di akhir masa persidangan II pada bulan Desember 2010, DPR hanya berhasil mengesahkan 16 RUU menjadi Undang Undang (UU). Itu artinya sekitar 22% pencapaian dari target. Pada tahun 2011, DPR menetapkan total 91 RUU untuk dibahas dan disahkan. Hingga berita ini diturunkan, DPR baru menyelesaikan sekitar 18 RUU (berita diturunkan sebelum pidato Ketua DPR yang biasanya menyebutkan jumlah capaian RUU yang disahkan- red). Tentu saja pencapaian ini menjadi bahan bulan-bulanan, ejekan dari berbagai lembaga ekstraparlemen seperti LSM dan akademisi. Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) pertengahan tahun lalu mengungkapkan, kinerja DPR periode 2009-2014 sejak dilantik 2 tahun lalu tidak sepro-

duktif DPR periode sebelumnya. Meski demikian, publik memang diharapkan memahami bahwa penyusunan sebuah paket RUU tidak semata ada di tangan DPR. Menurut Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Ronald Rofiandri, seperti dikutip di situs PSHK, kegiatan penyusunan UU melibatkan paling tidak dua objek, yaitu “aktor” (para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga persetujuan bersama atas Rancangan UndangUndang (RUU) menjadi UU), dan “mesin” (seperangkat peraturan, prosedur, daya dukung, rapatrapat, korespondensi, lobby, hingga hal-hal teknis seperti pengarsipan dan publikasi). Pemerintah dan DPR merupakan pihak yang berkontribusi terhadap postur dan akselerasi Prolegnas, katanya. Jadi bila capaian target pembahasan RUU tidak sesuai target, tanggungjawab pemerintah sama besarnya dengan DPR. Ini karena setiap pembahasan RUU dilakukan bersama antara pemerintah dan DPR. DPR memiliki pe­ ngalaman yang tidak

mengenakkan dalam pembahasan RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kedua pembahasan RUU penting yang dinanti rakyat tersebut, yang menjadi faktor penghambat justru pihak pemerintah yang terkesan tidak semangat membahasnya sehingga pembahasan menjadi berlarut-larut. Meskipun akhirnya disahkan, tetapi pembahasan kedua RUU tersebut telah memakan waktu yang panjang dan energi besar DPR yang daya dukungnya terbatas (tidak sedigdaya pemerintah). Hal ini juga tentunya menghambat lari DPR dalam membahas RUU-RUU lain yang mengantri.


Laporan Utama

Edisi desember 2011

Membahas RUU itu

Tidak Sederhana merintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) yang tidak representatif, atau justru ketidakhadiran pihak pemerintah dalam rapat-rapat yang berlangsung. Setelah melalui berbagai pembahasan, pada akhirnya RUU BPJS disahkan pada 28 Oktober 2011, dengan diwarnai berbagai demonstrasi beberapa hari sebelumnya. Patut dicatat, memerlukan waktu lima setengah bulan untuk pembahasan. Artinya, untuk sebuah RUU BPJS total dibutuhkan waktu 22 bulan dari sejak pembahasan draft hingga disahkan. Dan sebagian besar waktu terbuang, karena pemerintah dianggap kurang serius menyelesaikannya.

Fraksi PKS memandang kehadiran OJK adalah upaya untuk merancang arsitektur baru sektor keuangan melalui regulasi dan supervisi yang ketat, dan dengan sistem yang modern. Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Kemal Stamboel, kehadiran OJK sangat penting untuk mengurangi risiko krisis yang diakibatkan kelemahan dan kejahatan dalam sektor keuangan (financial sector’s misdeeds) dan untuk memperkokoh sektor keuangan Indonesia di tengah ancaman perekonomian dan sektor keuangan dunia yang semakin tidak stabil

UU OJK Perlu 14 Bulan Pembahasan Ada lagi pembahasan RUU yang juga memakan waktu panjang, yaitu RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan RUU OJK adalah 433 hari atau 14 bulan dalam 5 masa sidang. Sepanjang itu, pembahasan menyelesaikan 593 DIM dan permintaan 3 kali perpanjangan waktu pembahasan. RUU OJK akhirnya disahkan pada 25 Oktober 2011 melalui Sidang Paripurna DPR RI.

juga rentan. Mungkin UU OJK ini termasuk perundangan dalam kategori elitis, karena banyak khalayak yang tidak begitu mengerti fungsi lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Secara sederhana OJK memang terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat makro, yang bila tidak aman tentunya dengan mudah menyebabkan terganggunya perekonomian di tingkat mikro (masyarakat –red). Dari kedua contoh pembahasan RUU di atas, dapat diketahui bahwa rendahnya produktifitas RUU yang berhasil disahkan DPR setiap

tahun, tidak melulu kesalahan DPR semata. Ada kecenderungan misalnya, RUU yang merupakan inisiatif DPR kurang mendapat perhatian pemerintah. Sementara RUU yang diusulkan pemerintah -umumnya para pejabat, sangat bersemangat untuk mendorong pembahasan secepat mungkin. Kemudian, seperti disinyalir oleh anggota FPKS Agus Purnomo (Dapil Yogyakarta), Pemerintah cenderung tidak bersemangat membahas RUU yang berkonsekuensi pada pembentukan lembaga baru yang dibiayai pemerintah tapi tidak sepenuhnya ada dibawah kendali pemerintah.

7,5 Bula n

Pe ne ta pa 28 /1 0

5,5

n

UU

PR

Pemerint ah menyerahk an DI M 9/5/2011

lan Bu

S

a rtam t Pe PJS a p Ra sus B Pan /2010 9 28/

JS BP

1 01 /2

31/ Iisia BP J 7/2 t 01 if D 0

Undang Undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS. Sebuah niat mulia untuk memberikan jaminan hak-hak dasar seluruh rakyat Indonesia. Namun niat saja ternyata tak cukup. Perlu ketelatenan, kegigihan dan sikap ngotot untuk memperjuangkan jaminan sosial bagi rakyat dapat terwujud dengan lebih merata. Hal itu tergambar dari kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS. Relatif seluruh partai memiliki pandangan yang sama, BPJS sangat dibutuhkan dan segera direalisasikan. Hambatan justru datang dari pemerintah yang terkesan melambat-lambatkan pembahasan. RUU yang merupakan inisiatif DPR ini mulai disusun draft-nya pada awal Januari tahun 2010 dan ditetapkan setengah tahun kemudian. Namun yang lebih lama adalah ketikan sejak Pansus RUU BPJS dibentuk hingga penyerahan Daftar Isian Masalah (DIM) dari pemerintah ternyata membutuhkan waktu tujuh setengah bulan. Pemerintah baru menyerahkan DIM pada bulan Mei tahun 2011. Kemudian dalam pembahasan banyak masalah administratif yang mengganggu jalannya pembahasan, dari soal penunjukan wakil dan jubir pe-

Penyusunan Dr aft Pen e sbg tapa 22/1/2010 . RU n R UU U

J

aminan sosial bagi rakyat Indonesia adalah hak dasar yang sudah melekat sebagaimana tercantum dalam UUD Negara RI 1945 Pasal 28H yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.” Sedangkan untuk pemenuhannya, negaralah yang bertanggung jawab memenuhinya seperti tertulis dalam Pasal 34 UUD Negara RI 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Karena itu, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan public goods, jaminan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Paling tidak itulah mengapa kita membutuhkan Rancangan

ahasan b m e P tu k a W g n Renta


Laporan Utama

Edisi desember 2011

Menggesa Undang-Undang yang Dinanti

Rakyat

P

ada dua minggu belakangan gedung Komplek Parlemen (DPR, MPR, DPD) di Senayan, Jakarta, kembali didatangi massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Dua diantaranya adalah massa Paguyuban Kepala Daerah (Parade) Nusantara yang selama dua hari (5-6/12) menyerbu DPR dalam jumlah ribuan, dan massa yang diorganisasi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang juga selama dua hari berunjuk rasa di depan gedung parlemen, yaitu senin dan selasa (12-13/12) lalu. Tuntutan para kepala desa adalah pembahasan segera Rancangan Undang Undang (RUU) Desa, yang diantaranya memuat ketentuan bahwa Kepala Desa semestinya berstatus Pegawai Neger i S i p i l (PNS) d a n peneta-

Mardani Ali Sera

pan otonomi anggaran di desa. Sementara tuntutan kelompok PRD adalah RUU Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT), agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2012. Tuntutan-tuntutan masyarakat semacam itu hampir setiap waktu menghiasi gedung dewan. Meski demikian, dengan keterbatasan waktu serta adanya kebutuhan atas kerjasama dari pemerintah dan dukungan sistem kerja dari sekretariat dewan, memang tidak memungkinkan seluruh tuntutan bisa dijadikan perundangan secara bersamaan. Fraksi PKS di DPR RI untuk tahun 2012 mengusulkan 26 RUU Prioritas untuk dibahas Dewan. Seperti dilihat di tabel, RUU yang FPKS ajukan adalah perundangan yang diharapkan dapat menguatkan pertahanan dan ketahanan negara, ekonomi nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas sumberdaya manusia, ketahanan budaya serta mendorong peran birokrasi untuk pembangunan.

Ketua Kelompok Badan Legislasi FPKS DPR Mardani Ali Sera menyatakan, dari 26 RUU Prioritas usulan tersebut, setelah terjadi irisan dengan usulan pemerintah, Badan Legislasi serta Fraksi-Fraksi lain dan DPD, maka yang unik diusulkan PKS ada 8 RUU. Menurut Mardani, FPKS akan menggesa perundang-undangan yang berdampak besar bagi kemajuan bangsa dan perundangan yang juga telah lama dinanti

rakyat. “Undang Undang Jaminan Produk Halal, misalnya, adalah undang-undang yang pasti kami perjuangkan mengingat negeri ini berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang membutuhkan jaminan bahwa yang dikonsumsinya adalah halal,� ujar anggota FPKS asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Karawang, Purwakarta, Subang, Kab. Bekasi).

DAFTAR JUDUL RUU USULAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA UNTUK PENYUSUNAN PROLEGNAS PRIORITAS TAHUN 2012

No

Judul RUU

1

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

2

Keamananan Nasional

3

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4

Desa

5

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

7

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

8

Konservasi Tanah

9

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

10

Pencarian dan Pertolongan

11

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

12

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

13

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

14

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

15

Jaminan Produk Halal

16

Keperawatan

17

Perubahan Atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

18

Sistem Perbukuan Nasional

19

Kebudayaan

20

Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah

21

Perubahan atas UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

22

Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

23

Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

24

Perekonomian Nasional

25

Jaring Pengaman Sistem Keuangan

26

Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan


Hukum & Pemerintahan

Edisi desember 2011

Parliamentary Treshold

Sederhanakan Sistem Partai

Status Kepala Desa

Butuh Perhatian Pemerintah Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Agus Purnomo mengatakan, penetapan besaran ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT) pada RUU Pemilu telah disepakati berlaku sama untuk pusat dan daerah. ‘’Di DPR sepakat PT diberlakukan sampai daerah. Hanya persentasenya belum disepakati,’’ ujar pria yang akrab disapa Gus Pur ini, Rabu (2/11). Menurutnya, aturan ini ditetapkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Sehingga dengan jumlah partai yang sedikit, sistem organisasi juga dapat diterapkan dengan lebih efektif. Karena partai dianggap sebagai pilar demokrasi yang pengorganisasiannya dinilai belum cukup baik selama ini.   Di sisi lain, Gus Pur juga mengakui kalau aturan ini dapat mengancam posisi partai kecil di daerah. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu risiko yang harus diambil untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Yaitu, penyederhanaan kepartaian. ‘’Ini bagian dari kaderisasi dan kepemimpinan. Risikonya memang partai lokal akan tergusur. Tapi yang kita ingin perbaiki, mekanisme kepartaian-nya,” imbuh Gus Pur. Penetapan aturan ini dimaksudkan untuk mendorong partai saling berkonsolidasi, sehingga tercipta pengorganisasian dan penyederhanaan sistem kepartaian yang lebih efektif. Pasalnya, kalau partai yang ada terlalu banyak, konsolidasi akan berjalan lambat dan mekanismenya pun lebih panjang,” tambah Gus Pur. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan terhadap usulan tersebut, ia tetap merujuk agar perubahan yang dilakukan tetap berdasar pada kepentingan konsolidasi partai politik. ‘’Pasti akan ada perlawanan. Mekanisme self defense pasti akan terjadi pada partai kecil atau atau di daerah,’’ cetus Gus Pur.  

Agus Purnomo

Bogor, Suara Keadilan - Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus makin serius memperhatikan nasib para kepala desa. Pasalnya, selain karena sebagai front pemerintahan yang berhadapan langsung dengan rakyat, nasib para kepala desa ini,  terutama di desadesa yang jauh dari pusat pemerintahan, ternyata cukup memprihatinkan.  Di samping  memang belum tersedianya tunjangan kesejahteraan yang pasti dan memadai dari Pemerinta, secara politis,  wibawa kepala desa saat ini juga  terancam oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yang secara kesejahteraan umumnya  lebih baik karena  mereka sudah

menjadi PNS. Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPR Tb. Soenmandjaja di sela-sela kegiatan resesnya di Kabupaten Bogor, Senin (7/11). Menurut Soenman, ketika dirinya bertemu dengan beberapa kepala desa di Bogor Barat, salah satu persoalan penting mereka adalah masalah kesejahteraan. Hal ini karena para kepala desa adalah pemimpin formal negara ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.  “Jika secara politis kewibawaan kepala desa terganggu, sangat  mungkin jalannya pemerintahan di tingkat desa juga akan terganggu dan akibat selanjutnya adalah terganggunya proses

pembangunan,” ingat kesejahteraannya oleh negara. Dari presiden Soenman tegas.  Salah satu te- sampai bupati, semua muan Politisi senior mendapatkan gaji dari Sedangkan PKS ini adalah kebija- negara.  kan Pemerintah yang  kepala desa, tidak ada.  mengangkat  Sekdes “Padahal kepala desa untuk menjadi PNS, juga adalah pemimpin ternyata menimbulkan pemerintahan formal dampak ikutan yang yang diakui dan diharus dicarikan solusi- bentuk oleh undangnya oleh Pemerintah. undang,” imbuh Soen“Terjadi ketimpangan man. kesejahteraan antara sekdes yang notabenenya adalah bawahan kepala desa, karena sekdes kan sudah diangkat menjadi PNS,” jelas Soenman. Dalam pandangan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V ini, Dalam pemerintahan Indonesia, semua level kepemimpinan dijamin Tb. Soenmandjaja

RUU PKS Untuk Cegah Konflik Sosial Aceh, Suara Keadilan - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) Adang Daradjatun mengatakan, RUU PKS diperlukan sebagai upaya pencegahan konflik, bukan sekedar tindakan kuratif. “Latar belakang munculnya RUU ini juga dikarenakan masih terjadinya konflik-konflik sosial di tanah air. Sehingga diperlukan sebuah peraturan untuk menanganinya secara menyeluruh,” demikian disampaikan Adang usai pertemuan dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan jajaran TNI dan Polri serta pejabat pemerintahan sipil di Banda Aceh, Selasa (4/10).

Adang menjelaskan, DPR membentuk Pansus RUU yang ditugaskan untuk mencari masukan ke Provinsi Aceh, Papua dan Sulawesi Tenggara. “Tim Pansus akan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, kalangan sipil, akademisi dan tokoh masyarakat, dengan harapan memperoleh banyak masukan untuk bahan-bahan yang nantinya dimasukkan ke dalam RUU tentang penanganan konflik sosial di tanah air,” terang Adang yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri) ini. Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS ini, dengan masukan dari berbagai pihak di daerah, maka

RUU ini dapat dijalankan kan yang kami peroleh dengan tidak menge- dari diskusi dengan janyampingkan kearifan jaran pemerintahan di lokal di masing-masing Aceh, misalnya yang berdaerah. “Kita menging- hubungan dengan pasalinkan satu RUU ini lebih pasal yang tidak jelas pada konteks horizontal aturannya dalam RUU, dimana kasus-kasus itu perlu ditambahkan pendapat diatasi dalam kon- jelasannya dalam peratuteks paling mendasar ran pemerintah (PP), seatau preventif, jika dalam hingga penanganan konistilah kepolisian. Jangan flik bisa dijalankan secara sampai setelah terjadi efektif. Termasuk siapa maka baru diatasi,” ujar yang terdepan mengambil langkah, jika Adang menjelaskan. konflik semMasukan yang tidak kalah pentingnya pat terjadi,” dalam pertemuan tutup Adang. dengan jajaran pemerintahan di Aceh ini, adalah terkait dengan ketentuan siapa yang terdepan dalam mengatasi jika konflik terjadi. Adang Daradjatun “Ada masu-


Hukum & Pemerintahan

Edisi desember 2011

Pimpinan KPK Harus Imparsial Jakarta, Suara Keadilan - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya harus bebas dari kepentingan politik manapun. Hal ini karena dengan kewenangannya yang kuat dan luas, KPK rawan dijadikan alat politik untuk agenda tertentu. Hal ini justru kontradiktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf di Jakarta, Rabu (9/11). Menurut Bukhori , pimpinan KPK ke depan harus mampu membuktikan independensi dan keberpihakannya pada asas kebenaran, bukan malah mengabdi pada kepentingan politik tertentu. Salah satu indikator

imparsialitas itu, kata Bukhori , adalah pada penanganan kasuskasus yang mengedepankan asas kesamaan di depan hukum, bukan justru tebang pilih. “PKS mengapresiasi kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK selama ini. Hanya saja ke depan KPK harus lebih tegas menunjukkan netralitasnya dan jangan takut untuk menangani kasus yang dekat dengan pusat kekuasaan,” tegas Bukhori . Dalam pandangan PKS, pemberantasan korupsi tidak hanya butuh sosok yang ‘bersih’, tetapi sekaligus juga berani untuk ‘membersihkan’. Menurut Bukhori , jika kemampuannya hanya sebatas memperkuat integritas diri tapi tidak cukup berani menghadapi kasus ko-

rupsi, maka KPK hanya akan mengandalkan citra semata tanpa kinerja yang signifikan. “Padahal yang dibutuhkan publik adalah sosok yang bersih secara pribadi sekaligus juga berani bekerja menghadapi koruptor. Buat apa jadi Pimpinan KPK kalau hanya menikmati pencitraan tetapi tidak melakukan kerja signifikan?” sebut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini. Menurutnya, KPK ke depan juga harus berani mengambil peran bersama Presiden dalam melakukan pencegahan korupsi. “Terutama di seluruh kementerian dan lembaga-lembaga non kementerian serta

BUMN, karena disanalah tempat-tempat potensial munculnya praktek korupsi dari yang kecil hingga yang besar,” sambung alumni Timur Tengah ini. Lagi pula, menurut Bukhori , itu juga sudah menjadi amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Bukhori Yusuf

Masyarakat Berhak Awasi Kinerja Intelijen Grobogan, Suara Keadilan - Masyarakat berhak mengawasi kinerja intelijen agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam Undang-undang (UU) Intelijen yang belum lama ini disahkan. Hak masyarakat tersebut telah diatur dalam UU Intelijen. “Dalam UU Intelijen ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan kepala unit kerja intelijen, sedang pengawasan eksternal dilakukan masyarakat melalui DPR, yakni Komisi I DPR yang akan membentuk Sub Komisi Pengawasan Intelijen,” demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Gamari

Sutrisno, dalam pertemuan dengan kader dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Grobogan, Ahad (13/11). Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III ini, seharusnya tidak muncul lagi kontroversi jika UU Intelijen diberlakukan. Karena masyarakat nantinya bisa melaporkan penyimpangan kinerja intelijen ke DPR melalui Komisi I. “Kendati demikian, agar UU Intelijen yang baru disahkan namun belum diundangkan tidak menimbulkan keresahan, maka perlu dikomunikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada lapisan

masyarakat,” terang Gamari. Gamari mengakui, ketika UU ini disahkan, sempat muncul kontroversi di tingkat publik. Hal itu, lanjut Gamari, karena ada pasal-pasal yang dianggap bisa disalahgunakan, seperti pasal penyadapan dan pasal pemeriksaan intensif. “Pasal penyadapan sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan saat intelijen bertugas. Kemudian

pasal pemeriksaan intensif, muncul kesan intelijen bisa menangkap dan menahan saksi. Pasal ini sudah diganti dengan penggalian informasi, sehingga intelijen tidak bisa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saksi,” tutup Gamari yang pernah menjabat sebagai Deputi IV Wilayah Nasional Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkam) ketika menterinya dijabat Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Jangan Politisasi Isu Perbatasan Jakarta, Suara Keadilan - Kunjungan Anggota DPR ke perbatasan Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan Kalimantan Barat, ternyata tidak menemukan pencaplokan sejengkal pun atas wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk. Di sisi lain, yang ditemukan justru beberapa agenda lain dari pihak yang berkepentingan di Kalimantan Barat dengan mempolitisasi isu. Dugaan ini disampaikan Anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur yang ikut dalam rombongan ke Camar Bulan tersebut, Selasa (25/10). Menurut Politisi PKS ini, setidaknya ada dua persoalan yang berkembang dalam isu Camar Bulan. Pertama, adalah pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012. Berita yang dikemukakan gubernur ini dianggap beberapa elit lokal merupakan strategi untuk untuk mempopulerkan diri. Hal tersebut, bagi Aus, wajar sebagai strategi politik namun tidak wajar jika sudah membawa isu nasional yang beresiko tinggi. “Bagi saya manuver ini sah-sah saja, tapi yang saya sayangkan adalah karena membawa isu nasional yang berisiko tinggi terutama terkait dengan hubungan antar dua negara, hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan,” sesal Aus. Politisasi berikutnya adalah rencana pembentukan provinsi Kapuas Raya. Dalam pandangan Aus, ada pihak yang memberi kesan seolah-olah kalau provinsi Kalimantan Barat dimekarkan, maka provinsi baru itu akan menghadapi masalah konflik perbatasan yang berat dan belum tentu mampu untuk menanganinya. Karena itu, lanjut Aus, oleh pihak tersebut isu ini digulirkan untuk menunjukan ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah perbatasan sehingga rencana pemekaran provinsi dibatalkan. “Eksperimen politik ini sangat berbahaya. Isu pencaplokan ini memberi kesan seolah-olah TNI tidak bekerja sehingga daerah yang menjadi tanggung jawabnya dicaplok oleh negara lain. Hal ini akan mengganggu keharmonisan hubungan antara TNI dengan Pemerintah Provinsi,” terang Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini. Untuk itu Aus meminta semua pihak untuk menjaga diri dan tidak menggunakan isuisu sensitif demi kepentingan politik sesaat. “Daerah perbatasan membutuhkan perhatian karena tingkat kesejahteraan ekonomi mereka yang masih jauh dari cukup. Jangan malah dipolitisasi untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Aus Hidayat Nur Gamari Sutrisno


Stop Press

Edisi desember 2011

REKOMPOSISI Anggota DPR RI Fraksi PKS 2009-2014 Mustafa Kamal Ketua Fraksi PKS DPR RI

Anis Matta Wakil Ketua DPR RI

KOMISI-KOMISI KOMISI KOMISI I: Pertahanan, Luar Negeri & Informasi

KOMISI II: Pemerintahan dalam Negeri, OTDA, Aparatur Negara, Agraria

KOMISI III: Hukum & PerundangUndangan, Hak Azasi Manusia, Keamanan

KOMISI IV: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan&Pangan

KOMISI V: Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan&Kawasan Tertinggal

NAMA 1. Muzammil Yusuf (Kapoksi) 2. Muhammad Hidayat Nurwahid 3. Luthfi Hasan Ishaq 4. M. Syahfan Badri Sampurno (Banggar) 5. Mahfudzi Abdurrahman 6. Mahfudz Sidik (Ketua Komisi) 1. Gamari Sutrisno 2. Agus Purnomo (Kapoksi) 3. Yan Herizal 4. Aus Hidayat Nur 5. Rahman Amin 1. M. Nasir Djamil (Waka Komisi) 2. Indra 3. Bukhari Yusuf 4. Aboe Bakar (Kapoksi) 5. Adang Daradjatun 1. Nabiel Fuad Al Musawwa 2. Ma’mur Hasanuddin 3. Memed Sosiawan (Banggar) 4. Rofi’ Munawar (Kapoksi) 5. Hermanto 1. Sigit Sosiantomo 2. Iskan Qalba Lubis 3. Akbar Zulfakar (Kapoksi) 4. Yudi Widiana Adia (Banggar) 5. Chairul Anwar

KOMISI VI: Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM&BUMN

KOMISI VII: Energi, Sumber Daya Mineral, Riset&Teknologi dan Lingkungan Hidup

KOMISI VIII: Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KOMISI IX: Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja&Transmigrasi

KOMISI X: Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian&Kebudayaan

KOMISI XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank

1. M. Sohibul Iman (Kapoksi) 2. Ecky Awal M (Banggar) 3. Abdul Aziz Suseno 4. Fahri Hamzah 5. Refrizal 1. M. Idris Luthfi (Kapoksi) 2. Mardani Ali Sera 3. Ir. Sugihono Karyosuwondo 4. Mustafa Kamal 5. Ahmad Rilyadi (Banggar) 1. Surahman Hidayat (Waka Komisi) 2. Abdul Hakim 3. Ledia Hanifa A. (Kapoksi) 4. Jazuli Juwaeni (Banggar) 5. Nur Hasan Zaidi 1. Herlini Amran 2. Anshori Siregar (Kapoksi) 3. Zuber Safawi 4. Martri Agoeng (Banggar) 5. Arief Minardi 1. Raihan Iskandar (Kapoksi) 2. Ahmad Zainuddin 3. TB. Soenmandjaja SD 4. Tamsil Linrung (Banggar) 5. Rohmani 1. Kemal Azis Stamboel (Kapoksi) 2. M. Firdaus 3. Tossy Aryanto 4. Andi Rahmat (Banggar) 5. Zulkifliemansyah (Wakil Ketua Komisi)

BADAN KELENGKAPAN DPR RI Badan Musyawarah

Badan Legislasi

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)

1. Mustafa Kamal 2. Abdul Hakim 3. M. Shohibul Iman 4. Al Muzammil Yusuf 5. Ecky Awal Muharam 6. Ledia Hanifa 1. TB. Soenmandjaja 2. Agus Purnomo 3. Aus Hidayat Nur 4. Mardani Ali Sera 5. Abdul Hakim 1. Ma’mur Hasanuddin 2. Muhammad Hidayat Nurwahid (Ketua BKSAP) 3. Al Muzammil Yusuf 4. Luthfi Hasan Ishaq 5. Bukhori Yusuf

Badan Anggaran

Badan Urusan Rumah Tangga

BAKN Badan Kehormatan

1. M.Syahfan Badri S. 2. Memed Sosiawan 3. Yudi Widiana Adia 4. Ecky Awal M. 5. Ahmad Rilyadi 6. Jazuli Juwaini 7. Martri Agoeng 8. Tamsil Linrung (Wakil Ketua Banggar) 9. Andi Rahmat 1. Rohmani 2. Refrizal (Wakil Ketua BURT) 3. Hermanto 4. Nabiel Al Musawa 5. Ledia Hanifa M. Shohibul Iman Fahri Hamzah

pimpinan fraksi Ketua Fraksi : Mustafa Kamal Wakil Ketua Fraksi : Al Muzammil Yusuf Wakil Ketua Fraksi : M Shohibul Iman Wakil Ketua Fraksi : Ledia Hanifa A. Wakil Ketua Fraksi : Ansori Siregar Wakil Ketua BKP : Kholid Mahmud Sekretaris Fraksi : Abdul Hakim Bendahara Fraksi : Ecky Awal Mucharam Wakil Bendahara Fraksi : Andi Rahmat

Wakil Ketua DPR RI Ketua Komisi I Ketua BKSAP Wakil Ketua Komisi III Wakil Ketua Komisi VIII Wakil Ketua Komisi XI Wakil Ketua BURT Wakil Ketua Banggar

: M. Anis Matta : Mahfudz Sidik : M. Hidayat Nurwahid : M. Nasir Djamil : Surahman Hidayat : Zulkifliemansyah : Refrizal : Tamsil Linrung


Hukum & Pemerintahan

Edisi desember 2011

Konflik Papua

Hindari Cara Represif, Selamatkan Nkri Jakarta, Suara Keadilan - Konflik yang terjadi di bumi Papua semakin tak menentu. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar konflik yang terjadi di Papua segera diatasi dengan jalur diplomasi. Jika tidak segera dilaksanakan, konflik dikhawatirkan akan merambat pada perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Sekarang perlu dilakukan total diplomasi untuk kemudian bisa menghadirkan keamanan, kenyamanan dan keutuhan NKRI,” ungkap Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Senayan, Kamis (27/10). Menurut Hidayat, konflik tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan militeristik.

Akan tetapi juga bisa dicapai dengan pendekatan secara menyeluruh dengan melakukan dialog dan menindak tegas pelaku yang bersalah. “NKRI kita tentu adalah harga mati yang terus diperjuangkan. Namun tidak berarti satu-satunya cara penyelesaian dan pengamanannya melalui pendekatan militer atau pendekatan keamanan semata,” jelasnya. Pendekatan-pendekatan yang mungkin dilakukan, menurutnya adalah pendekatan semisal budaya, yang juga bisa dilakukan dialogis. Meski demikian, Hidayat Nur Wahid juga mengingatkan, agar pelanggaran seperti penembakan terhadap Kapolsek Mulia, harus diusut tuntas dan tidak boleh dibi-

arkan karena melecehkan wibawa negara. “Penyelesaiannya bukan dengan kemudian dijadikan kambing hitam atas kebijakan represif. Karena justru itu yang diinginkan pihak separatis untuk menyebarkan rasa dizalimi dan ditindas, kemudian menjadikan kerusuhan ini menjadi alasan keluar dari NKRI,” tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR ini. Sementara terkait adanya keinginan Papua untuk memisahkan diri, menurut Hidayat, harus ditanggapi secara serius.

Namun tidak secara represif, karena justru semakin memberikan justifikasi agar mereka lepas dari NKRI. “Jangan sampai pemerintah justru terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dinilai represif. Kita harus tetap hormati masyarakat Papua. Memenuhi hak mereka dengan b a i k , ” tutupnya.

Hidayat Nur Wahid

Tolak Pangkalan Militer AS di Darwin Bandung, Suara Keadilan - Kalangan DPR menolak rencana penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan militer dinilai dapat mengancam stabilitas keamanan ka­ wasan. Pangkalan Militer tersebut diduga terkait dengan kepentingan Amerika Serikat atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digo­yang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarakat setempat, Papua. Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela penutupan Rapat Kerja Fraksi PKS DPR RI, Ahad di Lembang, Bandung (19/11). Pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini

cukup stabil dinilai mengherankan. “Jelas sekali ada kepentingan Amerika Serikat, dan Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini,” tegas Syahfan. Ia meminta pimpinan DPR segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan. “Dikhawatirkan bila pemerintah tidak menyikapi ini sebagai ancaman, maka sinyalemen hibah F-16 sebagai bagian dari upaya pembungkaman akan mendapat pembenaran,” ujar Syahfan. Sinyalemen tersebut sukar untuk dihindari karena ia yakin, tidak ada ‘makan siang gratis’ dibalik hibah pesawat tempur bekas tersebut. Indonesia, ujar Syahfan, patut merasa

terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. “Hampir di setiap negara dimana AS mendirikan pangkalan, di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga,” ingat Syahfan. Ia juga menyayangkan sikap Australia sebagai negara tetangga dekat yang tidak menenggang kepentingan Indonesia. Menurutnya, Australia seringkali melakukan langkah diplomasi yang tidak elegan sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Melalui Komisi I, Syahfan akan meminta penjelasan pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri, tentang sikap resmi pemerintah.

“Di forum itu, kami (DPR) akan meminta pemerintah menolak kehadiran pangkalan militer tersebut dan menjawab situasi ini dengan langkah-langkah yang firm,” ujar Syahfan yang juga anggota DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu ini. Ia berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Syahfan Badri Sampurno

Serius Bina Ormas, Cegah Ekses Negatif Jakarta, Suara Keadilan - Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, untuk fokus dan serius melakukan pembinaan terhadap Ormas. Hal ini disampaikan Anggota dari Fraksi PKS Hermanto di DPR, Rabu (23/11). “Organisasi Masyarakat yang jumlahnya sekitar 400 lebih itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan pemerintah. Jika ada beberapa diantaranya menyimpang dan melawan kehendak konstitusi maka Kemendagri harus bertindak dan melaksanakan pembinaan,” kata Hermanto. Lebih lanjut legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini menyatakan, bahwa pembinaan terhadap Ormas dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan dialog untuk mencari rumusan yang tepat, seperti dalam penyelesaian konflik internal Ormas maupun lintas Ormas. “Pendekatannya tetap bertujuan pembinaan, bukan hukuman. Karena bagaimanapun Ormas ini mewakili kepentingan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya. Untuk itu, lanjut Hermanto, RUU tentang Ormas harus benar-benar diimplementasikan dalam penanganan pemerintah terhadap semua Ormas yang ada tanpa terkecuali. Adapun pemberian sanksi terhadap Ormas-ormas bermasalah, harusnya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses yang negatif dalam penyelesaiannya. “Jangan sampai yang muncul justru kesan intervensi dan keberpihakan pemerintah. Peran pemerintah dalam penanganan konflik Ormas juga harus diatur secara tegas dalam RUU ini, agar nanti tidak multi tafsir,” pungkas Hermanto.

Hermanto


Hukum & Pemerintahan

Edisi desember 2011

Pengamanan Aksi Buruh di Minimalisir Biaya Batam Dinilai Represif dan Kesalahan Permanenkan Satu Pansel,

Jakarta, Suara Keadilan - Agar kesalahan yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) dalam verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) calon pimpinan (capim) KPK tak terulang lagi, perlu dibentuk satu lembaga khusus untuk menyeleksi pimpinan komisi-komisi di Indonesia. Pansel ini nantinya bersifat permanen. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis (24/11). “Sebaiknya ada satu lembaga yang terstruktur, permanen yang bisa menyeleksi semua komisi seperti KPK, KPU, KY, dan lainnya. Bukan setiap ada pemilihan komisi bikin pansel lagi, lalu tahun depan pansel baru lagi,” ujar Nasir. Menurut Legislator PKS ini, dengan satu lembaga yang diusulkan tersebut, akan menghemat biaya setiap pembentukan pansel baru. Selain itu, data dan track record calon pimpinan komisi bisa lebih terjaga. “Selama ini kan data tercecer. Contohnya saja, sekarang capim KPK panitianya Kemenkum HAM, tapi kalau pemilihan ke depannya yang ditunjuk adalah kementerian lain, kan nanti susah, harus bentuk pansel lagi,” imbuh Nasir yang juga Ketua DPP PKS ini. Selain itu, lanjut Nasir, dengan adanya satu lembaga tetap sebagai Pansel, maka pertanggungjawaban hasil dan kerjanya menjadi lebih jelas. Kesalahan maupun kekhilafan petugas pansel bisa diminimalisir. “Kalau pansel sekarang, susah, sebentar juga sudah bubar kalau pimpinan baru dari lembaga terseleksi sudah terpilih kembali. Nah, kalau ada kesalahan dari pansel sebelumnya, siapa dong yang nanti tanggung jawab, kan sudah bubar,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I ini.

Nasir Djamil

Jakarta, Suara Keadilan - Tindakan represif yang menyebabkan jatuhnya korban, terjadi karena tidak adanya paradigma Hak Asasi Manusia (HAM) pada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra mengatakan, fraksinya akan mendorong Komisi III DPR untuk memanggil Kapolri bersama jajarannya di polda–polda yang melakukan pelanggaran pro-

sedur tetap dan pelanggaran HAM, termasuk Polda Papua dan Polda Kepulauan Riau. “Meskipun Komisi III sedang sibuk fit and proper test Calon Pimpinan (Capim) KPK, penuh sejak Senin hingga Jumat, kami tetap akan mendorong sebelum reses ada waktu rapat kerja dengan Kapolri untuk memanggil polda yang nyata-nyata melakukan pelanggaran HAM prosedur,” ujar Indra di Jakarta, Rabu

(23/11). Menurut pengganti Fahri Hamzah di Komisi III ini, aksi mogok kerja dan demonstrasi buruh di Batam adalah legal dan dilindungi undangundang. Tindakan represif yang menyebabkan jatuhnya korban, terjadi karena tidak adanya paradigma HAM pada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. “Informasi yang saya terima, ternyata buruh tidak melakukan upaya anarki, mereka hanya mencari perlindungan diri atas tindakan represif satpol PP dan Brimob,” ujar Indra. Indra m e ­ ngecam tindak a n r e -

presif yang dimulai dari pihak aparat, dan berharap tindakan itu tidak terulang. Ke depan perlu adanya roadmap, reformasi birokrasi dan reformasi mindset di tubuh Polri. “Ini mendesak, agar setiap penanganan konflik tetap dalam kerangka menghormati nilai-nilai HAM,” ingat Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Banten III ini tegas.

Indra

Pengiriman TKI Sektor Informal Bukti Pemerintah Malas (BNP2TKI) dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), adalah pihak yang paling malas karena hingga kini masih mengirimkan Tenaga Kerja Informal (TKI) sektor informal ke banyak negara. Termasuk ke Arab Saudi dan Malaysia, negara yang selama ini memiliki daftar paling banyak dalam kasus kekerasan pada TKI. Padahal negara lain, seperti Filipina, tidak lagi Mahfudz Siddiq mengirimkan TKI

Jakarta, Suara Keadilan - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

untuk sektor informal. “Jika boleh menggunakan istilah kemalasan, justru itu ungkapan yang paling tepat untuk Kemenakertrans, BNP2TKI dan PJTKI yang masih konsentrasi mengirim TKI/ TKW sektor informal alias pembantu rumah tangga,” ujar Mahfudz di Jakarta, Selasa (8/11). Menurut Mahfudz, kegemaran tiga institusi itu yang hingga kini masih memberangkatkan TKW sektor informal, dikarenakan pada umumnya TKW sebagai

pekerja informal memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas. Sehingga sangat mudah untuk memberangkatkan mereka, dengan ketentuan yang sangat longgar. “Karena mereka (TKW) itu mudah direkrut, pendidikan tidak lama, dan tidak banyak ngerti aturan. Namun dari sinilah muncul banyak masalah. Siapa paling diuntungkan dan siapa yang dirugikan?”tutup Wakil Sekjen DPP PKS ini retoris.

Jaksa Agung Harus Hukum Berat Jaksa Nakal Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy, meminta Jaksa Agung Basrief Arief menindak tegas jaksa nakal. “Saya mendesak Pak Basrif Arief meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal, yang sebenarnya merupakan bagian dari agenda reformasi kejaksaan,”

tegas Aboe Bakar di DPR, Kamis (24/11). Menurut Aboe, tertangkap tangannya jaksa Sistoyo dalam suap kasus penipuan cek, serta terbongkarnya kasus hubungan seks antara jaksa HS dengan tahanan di Surabaya, menambah daftar catatan hitam Korps Adhyaksa. “Saya lihat hal demikian bukan persoalan pidana

biasa, ini sudah termasuk abuse of power, mereka bisa melakukan tindakan seperti itu karena posisinya sebagai penegak hukum,” ujarnya tegas. Karena itu, Aboe Bakar meminta Kejaksaan bertindak tegas terhadap jaksa nakal. “Mereka harus ditindak dengan tegas, sanksi yang diberikan bukan cuman pidana saja, harus dipertimbang-

kan betul penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan,” sambungnya mengingatkan. Terbongkarnya skandal-skandal di lembaga penuntut umum ini, lanjut Aboe, harus mendapatkan perhatian serius. “Jangan sampai penuntutan perkara menjadi barang dagangan, apalagi persoalan korupsi,” imbuh Anggota DPR dari

Aboe Bakar Al Habsy

Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I ini. Kejaksaan Agung hingga jelang akhir tahun ini, telah menerima

1.500 laporan jaksa nakal. Laporan didominasi perkara pemerasan dan penyuapan yang diduga dilakukan para jaksa.


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi desember 2011

Penyelenggaraan Jembatan Harus Diatur dalam RUU Jalan Jakarta, Suara Keadilan - Untuk mengantisipasi terulangnya musibah ambruknya jembatan Kutai Kertanegara, penyelenggaraan infrastruktur jembatan harusnya juga diatur dalam Rancangan Undang Undang Jalan yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi. Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan, selama ini aturan tentang infrastruktur jembatan belum ditetapkan secara detail. Pasalnya, jembatan dianggap sebagai bagian dari jalan. “Dalam draft RUU Jalan, sama sekali tidak ada pasal yang secara khusus membahas soal infrastruktur jembatan, karena dalam ketentuan umum jembatan masih merupakan bagian dari

jalan. Karena itu, kami berpikir untuk memasukkan penyelenggaraan infrastruktur jembatan dalam RUU Jalan dalam pembahasan tingkat I di Komisi nanti,” kata Yudi, Jumat (2/12). Selain penyelenggaraan infrastruktur jembatan, Yudi juga mengusulkan agar RUU ini mengatur pula tentang sinergisitas antara jalan dan jalan rel. Alasannya, selain karena UU Perkeretaapian menjadi salah satu acuan dalam RUU Jalan ini, kemampuan dan kapasitas jalan aspal juga sudah sangat terbatas dan tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan angkutan logistik. Kebutuhan peningkatan angkutan barang, baik dari sektor pertambangan, perkebunan dan industri tidak akan mampu diakomodir oleh jalan darat s a j a . O l e h karena

Yudi Widiana Adia

(22/11). Sigit menegaskan, bahwa sejak awal tahun dirinya sudah berulang kali meminta perhatian pemerintah agar memberikan subsidi BBM pada kereta api. Alasannya jelas, untuk kereta komuter penumpang, kapasitas dua rangkaian kereta api setara dengan 30 bis besar. Lebih ekstrim lagi jika dibandingkan dengan mobil pribadi,

Stop Konversi Lahan Sawah

antaranews

itu, sinergi dengan jalan rel diyakini dapat meningkatkan kinerja sistem logistik nasional secara signifikan. “Dengan demikian, perlu adanya bab khusus yang mengatur tentang sinergitas jalan dan jalan rel, dengan mengacu pada UU no. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” jelas Yudi. Menurut Yudi, jalan rel sangat efektif sebagai penghubung antar kota tanpa menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan secepat yang terjadi pada pembangunan jalan. Sehingga tujuan membuat kota yang kompak dan mencegah pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (urban sprawl) dapat tercapai. Sebagaimana diketahui, RUU Jalan saat ini

merupakan RUU pengganti dan bukannya revisi dari RUU Jalan No.38/2004. Secara substansi, RUU ini berisikan beberapa materi baru tentang pengaturan jalan, khususnya tentang Jalan Tol dan pembiayaannya. Di sisi lain, dari jumlah bab dan pasal, RUU ini memuat 15 bab dan 160 pasal atau lebih banyak dari UU Jalan No.38/2004 yang hanya memuat 10 bab dengan 60 pasal. Disusunnya RUU Jalan pengganti UU No. 38/2004 ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan jaminan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengguna jalan tol.

Realisasikan Subsidi BBM Kereta Api, Kurangi Beban Pemerintah

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah didesak untuk segera merealisasikan subsidi BBM bagi kereta api. Hal ini dikarenakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru akan mengurangi beban subsidi pemerintah bagi kendaraan pribadi. Demikian disampaikan Anggota Panitia Kerja (Panja) Kereta Api Komisi V DPR Sigit Sosiantomo di Jakarta, Selasa

Ancaman Rawan Pangan;

dimana kapasitas angkut kereta api setara dengan  800 mobil pribadi yang rata-rata hanya berisi 1-7 penumpang. “Ironisnya, mobil pribadi yang menyumbangkan kemacetan dan membuat kota kurang produktif inilah yang justru menikmati BBM bersubsidi,”   lanjut Sigit prihatin. Politisi senior Fraksi PKS DPR dari Dapil Jawa Timur ini lebih jauh menegaskan, bahwa target penurunan beban subsidi BBM pemerintah justru dapat tercapai dengan meningkatkan kapasitas kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. Menurut Sigit, se-

harusnya KAI (Kereta Api Indonesia) justru diberikan insentif atas kontribusinya membantu pemerintah, dalam mencapai batasan subsidi 38 juta KL BBM pada 2012 yang akan datang. “Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menunda pemberian BBM bersubsidi bagi kereta api”, pungkas Sigit.

Sigit Sosiantomo

Jakarta, Suara Keadilan – Laju konversi lahan persawahan karena peruntukan non persawahan mencapai titik kritis, jika tidak ada pencetakan sawah baru dan terobosan reformasi agrarian. Target pencapaian swasembada pangan pun terancam tidak akan pernah tercapai.  Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV DPR dari FPKS Rofi’ Munawar menegaskan, jika konversi lahan tak terkendali, kerawanan pangan akan mengancam. Tenaga kerja di sektor pertanian  berpotensi  kehilangan pekerjaan,  sehingga  jumlah pengangguran  meningkat. “Ini akan menimbulkan kerawanan sosial. Dampak lainnya, terjadi arus urbanisasi  yang sulit dibendung dan  dapat menyebabkan masalah baru di kota, karena areal sawah di desa telah berubah fungsi untuk peruntukan lain,” tegas Rofi’ di DPR, Rabu (23/11). Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini mencatat, sepanjang tahun 1991–2008 laju konversi lahan sawah terjadi sebesar 365.459 Ha, di kurun waktu yang sama penambahan luas sawah hanya sebesar 364.459 Ha. Sehingga sepanjang hampir dua dekade tersebut, telah terjadi defisit  sawah sekitar 1.000 Ha.  Sehingga menurut Rofi’, untuk menghindari rawan pangan, konversi lahan sawah harus segera dihentikan.  “Selama ini sekitar 56-60 persen produksi padi kita masih bertumpu pada sawah-sawah yang subur di Jawa. Dengan dukungan irigasi teknis, sawah di Jawa memiliki produktivitas yang tinggi (51,87 kuintal per hektare) dibanding sawah di luar Jawa (39,43 kuintal per hektare), sehingga menghasilkan surplus beras,” ujar Rofi’. “Presiden perlu mendorong pencetakan sawah baru, karena ini terkait permasalahan strategis pangan nasional. Rencana yang dilakukan selama ini hanya akan berakhir dengan kesias i a n jika tanpa realisasi dan komitm e n untuk mewujudkannya,” tutup Rofi’.  

Rofi’ Munawar


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Hentikan ‘Ritual’ Impor Gula Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mengemukakan, rencana Pemerintah hendak mengimpor gula 300.000 hingga 500.000 ton awal tahun depan menghancurkan harapan sebagian masyarakat. “Ini memperlihatkan betapa keberpihakan Pemerintah di sektor perdagangan terhadap kesejahteraan petani memang tidak ada,” sesal Ma’mur, Minggu (27/11), di Jakarta. Ia menganggap kebijakan impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan yang sekarang ternyata sama saja dengan Menteri Perdagangan sebelumnya. “Rakyat Indonesia tidak akan kelaparan dan tidak pula mengalami guncangan ekonomi yang begitu berat, jika negeri ini mengalami kekurangan gula selama tiga bulan. Justru kebijakan impor itulah, yang menganggu stabilitas perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani tebu,” ungkap Ma’mur. Ia menjelaskan, biasanya Pemerintah memberikan izin sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimpor pada bulan Januari 2011 hingga April mendatang. Alasan yang selalu dipakai adalah untuk menutupi kekurangan pasokan gula dalam negeri sebelum musim giling periode Januari-April 2011. Keberpihakan Pemerintah kepada petani tebu, menurut dia, seharusnya dilakukan secara maksimal. Pasalnya, tebu merupakan sektor perkebunan yang sistem kelembagaannya sangat ideal untuk petani. Ini sangat berbeda dengan sektor perkebunan lainnya, seperti kakao atau kelapa sawit, yang kelembagaannya dikuasai raksasa perusahaan. Untuk itu, Ma’mur meminta kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan, agar meninjau ulang kebijakan impor gula yang dilakukan secara ritual tahunan pada tiga bulan pertama setiap tahun. “Cobalah pemerintah tidak mengimpor gula, sebagai bukti keberpihakan kepada petani. Kami yakin, rakyat tidak akan kelaparan. Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya, jangan berpikir mencari keuntungan dan kemudahan semata,” tutur Ma’mur mengingatkan.

Ma’mur Hasanuddin

Edisi desember 2011

Batasi Waktu Pengadaan Tanah Jakarta, Suara Keadilan - Rancangan UndangUndang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (RUU PTUP) yang sedang dibahas Pansus akan memberikan kepastian waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Anggota Panitia Khusus RUU PTUP dari Fraksi PKS Abdul Hakim, Kamis (1/12), mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kerap terkendala berbagai hal. Kendala tersebut diantaranya adalah besaran ganti rugi, keengganan masyarakat m e n y erahkan tanah-

Abdul Hakim

nya, permasalahan hukum dan juga administrasi pertanahan. “Akibatnya, pelaksanaan pengadaan tanah kerap molor dari waktu yang ditentukan, bahkan sering tidak jalan. Untuk mengantisipasi hal itu, Pansus merancang batas maksimal penyelenggaraan pengadaan tanah mulai dari proses perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan yakni hingga dua tahun,” papar Abdul Hakim. Kepastian mengenai waktu dalam setiap tahapan pengadaan tanah, lanjut Hakim, diatur secara detail dalam RUU ini. Untuk tahap perencanaan hingga persiapan pengadaan tanah, RUU PTUP membatasi waktunya sekurangkurangnya 1 tahun. Sedangkan dalam proses persiapan, mulai dari pemberitahuan rencana pembangu-

nan, pendataan lokasi, konsultasi publik, pengumuman kepada pihak yang berhak, pengajuan keberatan hingga penetapan lokasi, berkisar antara 5-7 bulan. Dan dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, penilaian ganti rugi hingga penetapan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan paling lama 118 hari kerja atau kurang dari 5 bulan. “Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa batas waktu penyelenggaraan pengadaan tanah, maksimal 2 tahun,” im-

buh Sekretaris Fraksi PKS DPR ini. Dengan pendekatan di atas, lanjut Hakim, diharapkan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ini nantinya akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. “Dan ketika kepastian hukum tercipta dengan undangundang, maka pelaksanaan dan pemberian perlindungan hukum juga akan lebih mudah bagi semua pihak yang terkait,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung II ini.

Politik Anggaran Transportasi Harus Jelas Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak Menteri Perhubungan segera menyelesaikan berbagai penyebab persoalan rendahnya serapan anggaran APBN 2011. Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR Iskan Qolba Lubis, Senin (28/11), menanggapi rendahnya tingkat penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di tahun 2011. Iskan prihatin dengan fakta bahwa capaian realisasi anggaran

Kemenhub Tahun 2011 hingga 22 November, tercatat baru sebesar 57,42 persen untuk keuangan dan 67,47 persen untuk fisik. “Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi sumber daya manusia dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran,” tegas Iskan . Lebih lanjut Politisi PKS ini juga meminta Kemenhub bertanggung jawab atas 15 hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I

Iskan Qolba Lubis

Tahun 2011, atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan aset. “Harus segera dilakukan penertiban dan audit, serta pemisahan aset tetap di lingkungan Kemenhub, terutama inventarisasi aset perkeretaapian sebagai upaya penyelamatan aset negara,” jelas Anggota DPR asal Derah Pemilihan Sumatera Utara II ini. Iskan menegaskan, Menhub harus memiliki

politik anggaran yang jelas dan menyelesaikan seluruh peraturan perundangan turunan yang diamanatkan Undangundang Bidang Transportasi. “Saat ini carut marut terjadi dalam sistem transportasi Indonesia, banyaknya kecelakaan transportasi, masalah pemisahan asset Negara, dan kasus lainnya. Menhub harus punya politik anggaran yang jelas,” ingat Iskan.


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi desember 2011

Agribisnis Komoditas Berdaya Saing Internasional

Jakarta, Suara Keadilan - Pada saat aktivitas kegiatan pertanian diusahakan dengan jumlah produksi yang melebihi dari kebutuhan penduduk suatu daerah atau negara, maka perhatian tidak saja harus ditujukan kepada bagaimana memproduksinya, tapi juga sudah harus diperhitungkan keterkaitannya dengan aktivitas-aktivitas lain yang menunjang, seperti penyediaan kebutuhan input, pemanenan, penyimpanan, pengo-

lahan, serta pemasaran hasilnya. “Jadi tidak lagi hanya memperhatikan sisi produksinya saja, mela-inkan juga pemikiran bagaimana mengusahakannya sebagai suatu bisnis yang bisa memberikan kemakmuran pada petani dan masyarakat secara umum,” demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR Akbar Zulfakar di Jakarta, Rabu (7/12). Karena itu, lanjut politisi muda dari PKS ini, berdasarkan kon-

sep tersebut, agribisnis tidak bisa dipandang hanya sebagai bisnis pertanian atau kegiatan on farm saja, melainkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyeluruh mulai dari pengadaan sarana produksi (agro input) sampai pada industri pengolahan hasil dan kegiatan pemasarannya. Menurut Akbar, daya saing produk pertanian diperlukan bukan hanya untuk dapat melakukan penetrasi pasar, melainkan juga agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan internasional. “Indonesia telah mengambil kebijakan untuk membuka ekonominya dalam bisnis internasional. Hal ini tercermin dalam unilateral libe-

Janggal, Kerja Sama Pengelolaan Hotel Indonesia

ralization (liberalisasi satu pihak) yang dilakukan dengan menurunkan tarif impor dan menghilangkan berbagai hambatan non-tarif. Kebijakan ini akan berpengaruh besar pada peningkatan daya saing produk pertanian kita sebagai salah satu komoditas perdagangan internasional,” papar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini. Menurut Akbar, pasar produk pertanian adalah pasar yang sangat terbuka dan prospeknya akan terus meningkat pada masa yang akan datang.

Akbar Zulfakar

Pencekalan Tanpa Batas Melanggar HAM Jakarta, Suara Keadilan - Mantan Ketua Panitia Kerja Perumusan Revisi Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 Fahri Hamzah, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 97 ayat 1 Undangundang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini disampaikan Fahri ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan uji materi UU

Fahri Hamzah

Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian di ruang sidang Gedung MK Jakarta, Rabu (23/11). Menurut Fahri, pasal tersebut telah memberi ketidakpastian hukum. Sebab, tidak memberikan batas waktu pencegahan atau pencekalan terhadap seorang yang tengah bermasalah dengan arapat pen e g a k

hukum.”Dapat dikatakan UU ini secara keliru mengambil garis mundur,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan NTB ini. Politisi PKS ini menjelaskan, pasca amandemen keempat konstitusi, para legislator berupaya mengurangi peran negara, dan memperkuat kebebasan dalam produk legislasi yang dihasilkan. Namun,

ia mengaku tidak tahumenahu mengapa pasal 97 ayat 1 bisa lolos dari pengamatan pihaknya ketika UU Keimigrasian disahkan. “Ini (UU Imigrasi) usulan pemerintah. Awalnya tidak begitu, karena tidak mungkin kami membiarkan adanya pasal diskresi yang tidak jelas batas waktu pencegahannya,” jelas Fahri.

Jakarta, Suara Keadilan - DPR menemukan kejanggalan dalam kerja sama pengelolaan kawasan Hotel Indonesia antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT Grand Indonesia. Kerja sama model BOT (Built Operation Transfer) dianggap memberikan kompensasi yang terlalu kecil pada PT HIN selaku perwakilan pemerintah. Anggota Komisi VI DPR Refrizal mengatakan, selama periode kerja sama, kompensasi yang diterima sebesar 25 persen dari NJOP, minimal Rp 400 miliar. Jika dirata-rata per tahun, pemerintah hanya mendapat Rp 10-12 miliar saja. “Jumlah ini terlalu kecil jika kita bandingkan dengan aset dan potensi strategis kawasan Hotel Indonesia seluas 6,15 ha,” ungkap Refrizal di gedung DPR, Rabu (23/11). Kejanggalan lainnya menurut Refrizal adalah pelaksanaan opsi perpanjangan selama 20 tahun yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. “Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna (BOT) maksimal hanya boleh selama 30 tahun. Ini kan melanggar peraturan perundangan yang ada,” tambahnya. Refrizal juga menghendaki adanya keterbukaan dalam pelaksanaan BOT (Built Operated and Transfer) kawasan Hotel Indonesia. “Kita menginginkan transparansi pengelolaan, sehingga negara tidak dirugikan. Bahkan kalau perlu diterapkan konsep bagi hasil dalam kompensasi, serta mekanisme BOT ditinjau kembali,” ujarnya mengingatkan.

Refrizal


Galeri Foto

Edisi desember 2011

Ketua Majelis Syuro PKS KH. Hilmi Aminuddin, Lc (tengah/peci putih) memberikan arahan umum kepada Anggota Fraksi PKS DPR RI   Lembang, Bandung Barat (18/11)- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menggelar rapat kerja (raker) selama tiga hari mulai Jum’at (18/11) di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Raker diadakan Fraksi PKS untuk menyiapkan program kerja fraksi tahun 2012.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (kedua kanan) didampingi Sekretaris FPKS Abdul Hakim (kedua kiri) dan Wakil-Wakil Ketua F-PKS DPR RI Moh. Sohibul Iman (paling kiri) serta Ansory Siregar (paling kanan), pada saat sesi pembukaan Rapat Kerja Fraksi PKS DPR RI Ke-II 2011

Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (kedua kanan) membuka RAKER F-PKS DPR RI Ke-II 2011 didampingi oleh Sekretaris dan juga Wakil-wakil Ketua Fraksi PKS.

Selain Anggota Fraksi PKS DPR RI, Raker juga di hadiri oleh Perwakilan Pengurus DPP dan Tenaga Ahli Kelompok Komisi dari F-PKS

Turut memberikan pengayaan saat Raker, yaitu Dr. Burhanuddin Abdullah (Mantan Gubernur BI), Prof. Didin Damanhuri (Pakar Ekonomi), Prof. Dr. jimly Asshidiqie (Mantan Ketua MK) dan Nurjaman Muchtar (Jurnalis TV)


Muhibah & Silaturahim

Edisi desember 2011

SEPAKAT Minta Mediasi Permasalahan Pekerja-Manajemen Jakarta (11/11) - Serikat Pekerja Karyawan Telkomsel (SEPAKAT) melakukan Audiensi dengan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Arif Minardi, Jum’at (11/11) di Ruang Rapat FPKS Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta. Dalam

audiensi di Masa Reses ini, Arif Minardi menyatakan siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Pekerja dan Manajemen Telkomsel terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Audiensi LPSHK dengan Poksi III Jakarta (23/11) – Kelompok Komisi (Poksi) III Fraksi PKS DPR RI menerima Pimpinan Lembaga Pengkajian Studi Hukum dan Keadilan (LPSHK), Rabu (23/11) di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI. Diskusi ini terkait

dengan rekomendasi LPSHK tentang kriteria Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaringan LPSHK tersebut ditemui langsung oleh Aboe Bakar Al Habsy dan Indra dari Poksi III.

Pengaduan Majelis Rakyat Papua Jakarta (29/11) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menerima pengaduan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), Selasa (29/11) di Senayan, Jakarta. Aduan yang disampaikan, terkait permasalahan kesejahteraan

dan keamanan yang tak kunjung mampu diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk permasalahan Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berlangsung 10 tahun, serta UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat).

Permintaan Dukungan RUU Desa Jakarta (5/12) - Pimpinan Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam, menerima rombongan Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam (Persatuan Rakyat Desa) PARADE Nusantara, dan sekaligus mendukung penetapan RUU Desa menjadi UU Desa, Senin (5/12) sore, di

Ruang Rapat Pleno FPKS DPR RI, Senayan Jakarta. Koordinator Lapangan PARADE Nusantara Didik Gatot, menyampaikan FPKS adalah Fraksi terakhir untuk diminta dukungannya, dan berharap agar membantu percepatan penetapan RUU Desa menjadi UU Desa.


Hot Issue

Edisi desember 2011

Al Muzzammil Yusuf

Anis Matta

Kasus Bank Century

Jika Proses Hukum Mandek, Tempuh Jalur Politik Jakarta, Suara Keadilan- Penanganan kasus pemberian dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun oleh aparat penegak hokum, belum juga memperlihatkan kemajuan. Jika proses hukum gagal, maka terbuka kemungkinan DPR menyelesaikan kasus ini melalui jalur politik dengan mengajukan hak menyatakan pendapat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Anis Matta di Jakarta, Ka-

mis (8/12). Menurut Anis, hak menyatakan pendapat merupakan pilihan terakhir setelah proses hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) mandek. Hak menyatakan pendapat bisa diajukan sewaktuwaktu terutama pada saat DPR menilai lembaga penegak hukum tidak mampu lagi menyelesaikan kasus Bank Century. “Evaluasi seperti itu bisa dilakukan di tengah jalan, mengalihkan proses hukum ke proses politik,” u j a r Anis.

Sekjen DPP PKS ini menilai, ketiga lembaga penegak hukum tersebut belum melaksanakan seluruh rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century. Penanganan kasus Century oleh lembaga penegak hukum masih jauh dari target, dan bahkan hasil audit forensi BPK sampai saat ini belum diserahkan ke DPR. Meski demikian, Anis tetap berharap kasus Century dapat diselesaikan melalui proses hukum. Apalagi KPK sudah memiliki pimpinan baru yang dianggap lebih berintegritas dan lebih independen. “Penyelesaian melalui proses hukum akan lebih baik dibandingkan penyelesaian dengan jalan politik, karena akan menunjukan kematangan demokrasi,” tutup Anis.

Habib Nabiel Almusawa

Serap Aspirasi Umat Islam untuk RUU Ormas Jakarta, Suara Keadilan - Rancangan UndangUndang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) sedang dalam proses pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sebagai salah satu elemen Pansus memandang penting untuk menghimpun masukan dari masyarakat, khususnya dari pimpinan ormas Islam. Menurut anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PKS Habib Nabiel Almusawa, RUU ini setidaknya memuat beberapa hal krusial yang mengemuka dalam wacana publik beberapa bulan terakhir, diantaranya tentang pembubaran ormas radikal, anarkis dan anti demokrasi. “Siapa saja ormas radikal, anarkis, dan anti demokrasi yang sering dibicarakan itu? Tentu tidak sembarang tunjuk organisasi jika tidak di-

sertai fakta dan bukti yang kuat serta dilandasi kriteria yang lugas. Kriteria itupun harus dipahami bersama,” kata Nabiel di Jakarta, Selasa (1/12). Hal krusial lainnya menurut Nabiel adalah masih maraknya aksi dan tindakan terorisme di Indonesia, yang juga membuat ormas Islam merasa kecolongan. “Ratusan ribu institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren dan ma’had yang dimiliki seluruh ormas Islam, apakah tidak bisa membendung merebaknya ideologi perusak itu? Apakah karena rancangan kurikulum yang masih bolong-bolong, atau justru karena dukungan p e merint a h yang kurang dalam

aspek finansial, sehingga berujung pada tidak maksimalnya pengelolaan ‘pendidikan kontraterorisme’ di berbagai ormas Islam?” papar Nabiel. Untuk itu Ketua DPP PKS ini mengharapkan ormas Islam dalam frekuensi yang sama untuk penyikapan RUU ini. “Karena itu pertemuan antar ormas Islam sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang adil dan berada dalam titik temu yang sama,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan ini.

Mahalnya Nyawa Prajurit,

Lebih Baik Beli F-16 Baru Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menilai, lebih baik membeli pesawat F16 yang baru daripada harus menambah biaya upgrading pesawat bekas F16 dari 450 juta dolar AS menjadi 750 juta dolar AS. Muzzammil menyarankan selain masalah biaya yang membengkak, pemerintah harus memperhatikan keselamatan nyawa prajurit terbaik. “Saya menyarankan kepada teman-teman di Komisi I agar mempertimbangkan kembali kesepakatan untuk menerima hibah 24 pesawat F-16 karena biaya upgrading membengkak dari perkiraan sebelumnya,” kata Muzzammil di DPR, Rabu (23/11). Menurut Muzzammil, membeli pesawat F-16 yang baru lebih menguntungkan Indonesia daripada menerima pesawat hibah dalam kondisi bekas. Dari sisi

keamanan, jam terbang dan kualitas teknologi lebih tinggi daripada pesawat bekas. Dengan membeli pesawat baru, pemerintah dapat meminimalisir peluang terjadinya kecelakaan pesawat angkatan udara TNI yang selama ini sering terjadi. “Dari data yang kami terima sepanjang tahun 2000-2009, sekitar 30 pesawat Angkatan Udara TNI jatuh dan menelan korban jiwa baik dari pihak tentara maupun sipil, dalam jumlah besar,” jelas politisi PKS ini. Fakta lainnya, dari 114 pesawat TNI yang kita miliki terdapat 50 pesawat dalam kondisi rusak. “Tidakkah kita belajar dari pengalaman ini? Saya khawatir dari 24 pesawat hibah itu usianya tidak lama. Peluang pesawat rusak, jatuh, kemudian menelan k o r b a n

Kasus Jembatan Kukar

Harus Diusut Tuntas Jakarta, Suara Keadilan Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Chairul Anwar, meminta pihak berwajib mengusut tuntas kasus runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara. “ Kami meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas penyebab runtuhnya Jembatan Kukar yang menelan korban lebih dari 20 orang ini,” ujar Chairul di DPR, Jumat (2/12). Menurut Chairul, nantinya pihak yang lalai dalam menjalankan tugas harus bertanggung jawab dan diberikan sangsi sesuai peraturan yang berlaku. “Pihak yang lalai dalam insiden ini harus diproses secara hukum, hal ini diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas d a n

Angkutan Jalan (LLAJ) dan dapat diganjar dengan sangsi pidana,” ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Riau I ini. Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah Sumatera ini juga meminta kepada pihak berwenang melakukan audit teknis dan meminta hasil auditnya diumumkan ke publik. “Pihak berwenang juga harus melakukan audit teknis serta mengumumkan hasilnya ke publik, sehingga jelas pihak mana yang bertanggung jawab terhadap insiden ini. Jangan seperti sekarang, semua pihak malah sibuk lempar tanggung jawab,” cetus Chairul. Selanjutnya Chairul Anwar mengungkapkan, sebenarnya UU No 22 tahun 2009 telah mengamanatkan pembentukan Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan, yang bertugas mengelola dana preservasi jalan. Dana Preservasi Jalan hanya digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan untuk

jiwa, juga besar. Ini harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Jangan mengorbankan nyawa prajurit dan penerbang terbaik kita,” ingat Muzammil Dalam pandangan Muzzammil, pesawat yang rawan kecelakaan bisa menurunkan mental prajurit. Mereka harus ‘berperang’ melawan alutsista sebelum melawan musuh. “Bagi saya, harga prajurit terbaik kita jauh lebih mahal daripada alustsista, bukan sebaliknya,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.

Chairul Anwar rekonstruksi jalan. Adapun pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian. “Kami mempertanyakan kinerja unit pengelola dana preservasi jalan ini. Jika unit ini berjalan baik, maka peristiwa di Kutai Kartenegara seharusnya tidak terjadi,” tegasnya. Ke depan, Chairul menghimbau kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk melaksanakan audit teknis menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur yang sudah tua guna menghindari insiden susulan. “Kemen PU harus melaksanakan audit teknis menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur yang sudah tua, hal ini untuk menghindari terulangnya peristiwa serupa di Kutai Kartanegara. Ke depan jangan sampai ada anak bangsa menjadi korban karena kelalaian pihak penyelenggara negara,” tutup Chairul menegaskan.


Resensi Buku

Edisi desember 2011

Patahkan Stigma Islam Teroris Dan Radikal

B Judul Buku Penulis Penerbit Tebal Harga

: Revitalisasi Pendidikan Islam : KH. Jazuli Juwaini, MA : Bening Citra Publishing, 2011 : 169 halaman : Rp. 25.000

agaimanakah merevitalisasi pendidikan Islam agar bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun karakter bangsa sekaligus motor penggerak kemajuan bangsa? Buku yang ditulis oleh Jazuli Juwaini ini, hadir untuk memberikan pandangan dan penjelasan permasalahan pendidikan Islam, sekaligus menyajikan solusi atas permasalahan terkait yang kerap terjadi. Di tengah fenomena merosotnya moralitas bangsa Indonesia dalam berbagai as-

pek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, peranan dan sumbangsih lembaga pendidikan Islam sangat besar dalam mencerdaskan dan mendidik moral anak bangsa. Namun sampai saat ini lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, masih berkutat dengan berbagai permasalahan internal ‘rumah tangga’nya dan terpinggirkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Jazuli, harus ada upaya revitalisasi pendidikan Islam baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga

pendidikan itu sendiri. Revitalisasi pendidikan Islam terutama dalam hal penguatan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Pengalaman KH. Jazuli Juwaini sebagai da’i sekaligus wakil rakyat, memberi warna tersendiri mengenai ide revitalisasi pendidikan, yang tak hanya dari sudut pandang praktisi pendidikan, namun juga seorang da’i yang aktif menjalankan tugas negara sebagai abdi rakyat. Buku ini mengupas secara komprehensif dan gamblang, bahwa dengan berbagai ma-

salah dan keterbatasannya, madrasah dan pesantren terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi berkualitas moral dan intelektual. Buku ini pun mematahkan stigma segelintir orang yang mengaitkan Islam dengan perilaku teroris dan radikal. Justru dengan revitalisasi pendidikan Islam, diharapkan tercipta suatu manifestasi riil yang tercermin dalam perilaku anak bangsa yang bermoral, intelek, sekaligus bermartabat.

Kepemimpinan Tangguh, Untuk Bangsa yang Layak Berjaya

S

alah satu faktor mendasar yang menjadikan sebuah visi kebangsaan dapat terwujud adalah kualitas pemimpin. Kualitas ini ditentukan oleh sejauh mana para pemimpin mampu mengambil risiko, membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan peluang bagi institusi yang dipimpinnya, dan mentransformasi ide-ide perubahan menjadi tindakan nyata. Sejatinya seorang pemimpin adalah orang yang berani dibebani tanggung jawab. Inilah hakikat dari sebuah kepemimpinan; memimpin dengan urgency. Pertanyaannya, Kualitas kepemimpinan seperti apa yang

dibutuhkan bangsa Indonesia agar pembangunan benarbenar mengarah pada terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat? Pertanyaan ini dijawab lugas oleh Kemal Stamboel melalui bukunya. Dengan pengalamannya memimpin organisasi global dan internasional yang beroperasi di Indonesia selama 28 tahun, Kemal memberikan pandangan sekaligus membagi pengalamannya terkait kepemimpinan. Tentu kiprahnya sebagai President Director/Managing Partners PriceWaterhouseCoopers Consulting Indonesia dan Partner/Country Leader IBM Bussiness Consulting Indonesia,

menjadi poin penting kenapa buku ini harus dibaca oleh para pengambil kebijakan di semua sektor. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, membutuhkan pembenahan kepemimpinan sesegera mungkin. Kondisi sekarang, dalam hemat Kemal, membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan Leading with Urgency and Leading with Effective Decision, yaitu suatu kemampuan memimpin dan mengambil kebijakan secara tepat dan cepat dalam keadaan kritis, penuh tantangan serta dinamika yang sangat tinggi. Model kepemimpinan seperti ini memungkin-

kan adanya antisipasi, terhadap terjadinya faktor tak terduga di luar proses yang sudah direncanakan. Model kepemimpinan ini juga diharapakan dapat menjadi solusi bagi permasalahanpermasalahan bangsa yang ada. Di penghujung tulisannya, Kemal mengutip, sebagaimana ujaran peraih Nobel Rabindranath Tagore, “Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receieve it”. Dengan terus meningkatkan kualitas kepemimpinan, mengabdikannya untuk kepentingan publik, dan mengumpulkannya menjadi kekuatan kolektif, maka bangsa ini berhak atas kejayaannya di masa datang.

Judul Penulis Penerbit Tebal Harga

: Leading with Urgency and Effective Decissions : Kemal Azis Stamboel : Grasindo, 2011 : 252 halaman : Rp 85.000,00

Menguak Misteri Century

B

Judul Buku Penulis Ukuran Cover Penerbit

: Ujung Kisah Century : Sebuah Catatan dan Penelusuran : Fahri Hamzah : 14 x 21 cm, 664 hal : Soft Cover, Book Paper 55 gr : Yayasan Faham Indonesia

uku ini adalah sebentuk pemba­yaran “hutang” penu­lis kepada publik. Sebagai Aggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, pe­nulis telah menjadi bagian dari “keri­butan” nasional yang disajikan ham­pir setiap hari selama kurang lebih 3 (tiga) bulan penuh di berbagai media cetak dan elektronik nasional. Karena sulit untuk diterima, jika kasus yang telah menyita perhatian publik ini tidak dipertanggungjawabkan, apalagi dilu­pakan. Kasus Bank Century muncul pa­­­da awal periode ke­dua pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Tak pelak, kasus ini menjadi pukulan yang sangat keras. Hingga menggoreskan “memar” dan “sakit”. Rasa sakit dalam pemerintahan dan dalam hubu­ngan an-

tara lembaga negara inilah yang sedang berlang­sung. Dampaknya, efektivitas pemerintahan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentu tidak sepantas­nya untuk dibiarkan berlanjut tanpa kejelasan. Akibat kasus Bank Century, setidaknya, hubungan Badan Pemeriksa Keua­ngan (BPK) dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas mo­neter, dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, menuai gesekan yang tak kunjung usai. Dalam buku ini, akan diangkat pula “cerita rakyat” yang sempat populer, yakni kasus ‘Cicak-Buaya’. Sebuah kasus yang berlatar perseteruan an­ tara lembaga penegak hukum Kepolisian -- Kejaksaan versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berakhir secara aneh, dimana Susno Duadji (mantan Kabareskrim)

yang dianggap “kepala buaya” menjadi korban atas sikapnya yang membuka kasus Bank Century di depan Pansus Hak Angket Bank Century. Sementara itu, Bibit dan Chandra (dua pimpinan KPK) yang dianggap “korban buaya” malah diberi deponeering. Cukup aneh, karena dua orang tersebut yang belakangan dianggap “pasang badan” untuk tidak me­­ningkatkan status kasus Bank Century ini ke tahap pe­nyidikan. Pembaca juga akan diajak Penulis, untuk “menonton” kembali kisah perang dingin antara lembaga negara. Yang oleh pakar hukum, perang dingin ini seringkali disebut sebagai “saling sandera”. Saling sandera yang paling jelas dan menegangkan, adalah saling sandera antara DPR - Presiden. Saling sandera antara dua lembaga (DPR dan Ke­presidenan)

ini dianggap menjadi muara ketidakstabilan politik nasional yang terjadi hampir 2 (dua) tahun belaka­ngan ini. Kedua-duanya menjadi tidak efektif dan tidak mak­simal dalam menjalankan fungsinya. Pada akhir buku ini, Penulis menyajikan solusi po­li­tik yang layak diajukan, mengiringi kompleksitas persoalan kasus Bank Century. Boleh jadi, kemega-an skandal yang terjadi pada kasus Bank Century telah membuat institusi-institusi penegak hukum cenderung kehilangan “nyali” da­lam menentukan sikap. Tidak perlu berburuk sangka terhadap pihak-pihak yang layak bertanggung jawab. Pun kita tidak sepan­tasnya menyimpan persoalan ini seperti menyimpan “ko­toran” di bawah karpet kebangsaan kita yang setiap saat bisa mengeluarkan bau tidak sedap.


Kunjungan Kerja & Reses

Edisi desember 2011

Tossy

Mahfudz

Abdurrahman

Aryanto

Lomba Mancing Mania di Kabupaten Serang Serang (30/10) - Dalam kesempatan di masa resesnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Zulkieflimansyah, menyempatkan hadir dan mengikuti acara Lomba Mancing Mania yang diselenggarakan Organisasi Paguyuban Taman Ciruas Permai di Kabupaten Serang, Ahad (30/10). Acara yang dihadiri pula oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat setempat ini, mendapat sambutan baik dari konstituen Zulkiflimansyah di Serang.

   

Tingkatkan Skala Perekonomian Dengan Investasi Pusat Banyumas (12/11) - Pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Banyumas, dilakukan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Tossy Aryanto, Sabtu (12/11) di Banyumas, Jawa Tengah. Aspirasi yang didapat diantaranya harapan investasi dan proyek pembangunan dari Pusat, yang dapat meningkatkan skala perekonomian masyarakat Banyumas

Nurhasan

Zaidi

Konstituen Bekasi sampaikan Aspirasi Bekasi (20/11) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan Kota Depok dan Bekasi Mahfudz Abdurrahman, melakukan tatap muka bersama konstituennya di masa reses 2011, Ahad (20/11) di Jatisari, Bekasi. Hadir dalam acara tersebut, ulama, tokoh pemuda, kader dan simpatisan setempat. Dalam kesempatan ini, Ustadz Mahfudzy, begitu beliau akrab disapa, menyampaikan program dan kinerja Fraksi PKS di DPR, serta menampung aspirasi dari masyarakat. Sementara masukan bermuatan lokal, Mahfudz berjanji akan meneruskannya DPRD Kota Bekasi.

Zul

Zulkieflimansyah Konstituen Majalengka Sampaikan Persoalan Sebagai Kajian Majalengka (9/11) - Masa Reses I Tahun 2011/2012 dimanfaatkan Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Nurhasan Zaidi, untuk bersilaturrahim dengan tokoh masyarakat, ulama, pejabat daerah dan pemuda Majalengka, Rabu (9/11) di RM Saung Sang Raja, Jawa Barat. Selain itu, Ustadz Dede, begitu beliau akrab disapa, menyerap aspirasi dan juga menerima masukan, sejauh mana persoalan di tengah masyarakat Majalengka, yang dapat diakses sebagai bahan kajian di Parlemen.


Kunjungan Kerja & Reses

Edisi desember 2011

Ansory

Siregar

Gamari Sutrisno

Martri Agoeng

                        Sragen (13/11) - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi   PKS Martri Agoeng, mengunjungi konstituennya   di Masa Reses I Tahun 2011/2012, Ahad  

Jaminan Sosial oleh BPJS

(13/11) di Desa Banaran, Sragen Jawa Tengah. Serap aspirasi dengan masyarakat berlangsung hangat. Hadir dalam pertemuan tersebut Lurah Banaran, Camat dan Bupati Sragen. Martri juga menyampaikan fungsi pengawasan dari program Binapenta (Pembinaan dan Penempatan Kerja) Kemenakertrans, yang pada saat diskusi berjalan, terkoneksi langsung dengan Dirjen Binapenta melalui line telepon. Martri juga memaparkan tentang tugas dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya terkait jaminan di Bidang Kesehatan.

Isi Masa Reses Sekaligus Sampaikan Bantuan masjid Ansory Siregar Kunjungi Konstituen dan Tokoh Masyarakat Binjai (12/11) - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Ansory Siregar, melakukan kunjungan di Masa Reses I Tahun 2011/2012 di Binjai, Sumatera Utara, Sabtu (12/11). Setelah melakukan tatap muka dan serap aspirasi bersama kader dan simpatisan PKS Kota Binjai, agenda dilanjutkan bersilaturrahim dengan salah satu tokoh masyarakat Sumatera Utara. Dengan disertai Ketua DPD PKS Kota Binjai, Ansory menemui Ibu Hj. Rohana Ridwan yang juga merupakan ibunda dari Sekjen DPR RI, Ibu Nining Indra Saleh

Yan Herizal

Blora (11/11) - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Gamari Sutrisno, menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Al Ittihad Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jateng, Jum’at (11/11). Selain itu Gamari juga melakukan kegiatan serap aspirasi masyarakat bersama para tokoh, pemuda, kader dan simpatisan PKS Blora dan sekitarnya.

Muhammad Lutfi

Idris

Sosialisasi UUD NKRI di Tengah Konstituen Kendari Kendari (4/11) - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Yan Herizal menemui konstituennya di Kendari, pada Masa Reses I tahun 2011/2012. Kunjungan Yan tersebut didampingi Ketua DPD PKS Kota Kendari Sulkarnain (tengah) dan Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara, di RM Jimbaran, Jum’at (4/11). Kunjungan berupa dengar pendapat dengan konstituen ini juga dirangkai dengan Sosialisasi UUD NKRI yang dihadiri oleh seluruh kader PKS Kota Kendari.

Ternyata Masih Ada Desa Minus Listrik Serdang Bedagai (13/11) - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Idris Lutfi, mengisi kegiatan reses dengan meninjau langsung desa yang belum dialiri listrik di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tepatnya di Dusun V Penggatelan Desa Pematang Cermai, Ahad (13/11). Turut mendampingi Ketua Pembinaan Kader DPW PKS Sumut Mahmud Sholeh Lc dan Ketua Daerah Dakwah I Sumut Andri Susilo. Menurut Idris Luthfi, seharusnya sudah tidak ada daerah di Indonesia yang tidak dialiri lisrtik. Mengingat pemerintah sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk mendukung program listrik masuk desa. Karena itu Idris Luthfi menjamin, untuk dua daerah yang ia kunjungi ini dalam waktu dekat akan segera masuk listrik. .


Ekuintek

Demi Kemajuan Ristek,

Perlu Dibangun Pusat Investasi Teknologi Jakarta, Suara Keadilan - Untuk menghadapi daya saing teknologi di tingkat global, Indonesia harus serius dalam membangun perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia maupun perangkat yang mendukung kemajuan teknologi. Karena itu, perlu dipikirkan untuk membangun Pusat Investasi Teknologi yang menjadi wadah perencanaan teknologi Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera di Jakarta, Kamis (24/11). “Kalau Menteri Meuangan memiliki rencana investasi, mungkin akan baik pula apabila Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mengusulkan ada dana yang digunakan untuk membangun Pusat Investasi Teknologi,” ungkap Mardani. Menurut Ketua DPP PKS bidang Koordinasi Kehumasan ini, Indonesia harus berbenah untuk mengejar ketertinggalannya dalam bidang teknologi. Di bidang pengobatan misalnya, dimana negara seperti Singapura dan Malaysia ternyata memiliki teknologi yang lebih maju dan dipercaya valid oleh masyarakat Indonesia. Padahal, kata Mardani, SDM di Indonesia lebih dari mampu untuk dapat membuat hal yang sama atau bahkan jauh lebih baik lagi. “Sehingga apabila pemerintah punya pusat teknologi yang sesuai dengan bidang penemuan teknologi, maka kita akan memiliki produk yang mampu dikembangkan sendiri, seperti misalnya di bidang kedokteran dan pengobatan,” jelas Mardani. Kasus lainnya, kata Mardani, adalah serbuan teknologi Cina yang berhasil mengeluarkan produk-produk inovasi teknologinya seperti handphone, PC Tablet, dan perangkat teknologi lainnya. Produk teknologi mereka ini mestinya bukan untuk sekedar dikonsumsi dan dinikmati semata, tapi juga bisa membuat Indonesia tertantang. Karena itu, Kemenristek harus memikirkan pola pemberdayaan ilmuwan Indonesia di segala bidang, termasuk juga teknologi tepat guna. Selain itu, untuk integrasi yang lebih baik antara bidang ilmu dan kepakarannya, menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ini, perlu diwacanakan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan. “Penggabungan ini perlu diwacanakan. Tujuannya adalah agar pemetaan ilmuwan dengan bidang kepakarannya lebih jelas. Dan yang lebih penting lagi, setiap penemuan dan pengembangan teknologi dihargai sepenuhnya oleh negara,” tutup Mardani mengingatkan.

Mardani Ali Sera

Edisi desember 2011

Semangat Investasi Jangan Korbankan Usaha Kecil Jakarta, Suara Keadilan - Iklim investasi di Indonesia yang semakin kondusif harus terus dipacu dengan pengaturan koordinasi yang baik antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya dari kementerian terkait. Demikian disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadi-

lan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Selasa (14/11). Selain jaminan keamanan, perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan ketersediaan infrastruktur, kata Ecky, ada juga masalah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam upaya

Ecky Awal Mucharam

menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Yaitu antara lain masalah kelestarian lingkungan dan kelangsungan usaha rakyat. “Jangan cuma sematamata ingin menggaet investor sebanyak-banyaknya, kita mengorbankan lingkungan hidup yang bisa berakibat fatal bagi masa depan anak cucu kita. Di samping itu, investasi yang dilakukan tidak boleh mematikan usaha atau ekonomi rakyat kecil,” kata Ecky. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan menjadikan Indonesia lebih maju, lanjut Ecky,

masing-masing pihak perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Begitu juga kebijakan Pemda harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu contohnya, proses penerbitan izin harus memperhatikan tata ruang dan melalui proses yang saksama. “Harus berjalan seiring sejalan, pembangunan tetap dibutuhkan tapi jangan sampai meminggirkan usaha yang sudah dibangun rakyat,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini.

Kenaikan TDL

Bukti Pemerintah Malas Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah tetap menginginkan kenaikan tarif dasar listrik tahun depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, hasil kajian kenaikan tarif listrik ini akan disampaikan ke Komisi VII DPR pada akhir Desember 2011. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Achmad Rilyadi, meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif listrik tersebut. Menurut-

Achmad Rilyadi

nya, pemerintah memiliki opsi lain menutupi subsidi listrik, di antaranya meningkatkan pemakaian energi gas. Selain itu, pemerintah perlu konsisten menerapkan harga batu bara untuk PLN. “Pemerintah sepertinya malas bekerja sehingga mengambil cara singkat dengan menaikkan TDL,” tukasnya. Menurut politisi muda ini, pemerintah tidak perlu mengajukan kenaikan TDL pada Januari 2011, apabila Pemerintah dapat menekan Manajemen PLN agar melakukan program efisiensi secara cepat, ketat, dan maksimal.

Sebab di dalam Buku Putih PLN 2010 mengenai Penyelesaian Mendesak Masalah Struktural PT PLN (Persero) halaman 8, dinyatakan bahwa PLN berpeluang untuk menghemat biaya operasional sebesar Rp 60 triliun. “Penghematan itu melalui program peningkatan efisiensi sistem ketenagalistrikan

dan transformasi kinerja operasional antara tahun 2010-2015,” tegas Rilyadi. Seperti diketahui, pemerintah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan 900 VA ke atas, mulai 1 April 2012. Kenaikan tersebut disebutkan akan mengurangi biaya subsidi tahun 2012 sebesar Rp 9 triliun.


Tips

Edisi desember 2011

Mengenal Dan Memanfaatkan

Macam Social Media M

odel jejaring komunikasi dan sosial kini telah berubah. Di era digital sekarang ini, kemudahan, keterbaruan, keluasan dan terutama lagi adalah kecepatan konektivitas, menjadi semacam keharusan yang niscaya dalam pola sosial interaktif masyarakat dunia. Aktivitas sosial dan jaringan melalui teknologi internet kian menjamur, hingga merebaklah istilah yang kian populer, yakni Social Media.

Apa itu Social Media? Secara mendasar, Social Media merupakan sarana di mana user dapat membuat konten dan aplikasi serta memungkinkan user tersebut untuk berinteraksi dan bertukar wawasan dengan user lain di dunia maya. Social Media yang berbasis Web 2.0 saat ini, merupakan fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan, serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas.

Social Media menjadi populer, karena kemampuannya melakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling menjalin kontak dalam bentuk tulisan, visual maupun audio visual. Edisi kali ini, Tabloid Suara Keadilan mengajak Pembaca mengenal secara mendasar beberapa macam social media yang berkembang dan tengah populer di tengah masyarakat saat ini.

BLOG Blog merupakan singkatan dari web blog, yaitu bentuk aplikasi web yang diwujudkan melalui tulisan-tulisan artikel yang ditampilkan sebagai postingan dalam halaman web. Blog memiliki fungsi beragam, mulai dari catatan harian, media publikasi, hingga kampanye untuk berbagai kepentingan baik bisnis, sosial, ekonomi, maupun politik. Blog menampilkan postingan dalam urutan terbalik, posting terbaru akan muncul di bagian atas. Selain posting, blog juga dilengkapi dengan sidebar yang menampilkan berbagai macam widget atau gadget seperti kalender, petunjuk waktu, link, slide show, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin mempublikasikan tulisan-tulisan Anda, foto-foto, video maupun file music, Anda dapat membuat sebuah blog pribadi. Dengan sebuah blog, Anda dapat menjadi penulis, editor sekaligus penerbit karya-karya sendiri, yang ingin Anda publikasikan. Banyak blog hosting yang menyediakan layanan pembuatan blog secara gratis, sebut saja Blogger atau Blogspot (www.Blogger.com), Multiply (www.multiply. com), Live Journal dan WordPress (www.wordpress. com).

KASKUS Kaskus merupakan komunitas online terbesar di Indonesia, yang memungkinkan para anggotanya berbagai informasi dan opini dalam sebuah forum terbuka yang bebas diikuti oleh semua orang. Situs ini bahkan menyediakan forum khusus untuk beriklan gratis. Para pengguna akun Kaskus, akrab disapa sebagai kaskuser. Kaskus memfasilitasi Anda untuk saling berinteraksi sekaligus bertransaksi. Anda juga dapat beriklan atau mencari barang keperluan, melalui

forum yang beranggotakan lebih dari 3 juta anggota tercatat ini. Kaskus memiliki 4 opsi forum yang dapat Anda ikuti yaitu Kaskus Corner (berisi update info kegiatan), Casciscus (diskusi dan update info apa saja), Loekeloe (untuk berbagi informasi dan berdiskusi tentang gaya hidup) dan Regional (forum rinteraksi antar pengguna dari domisili yang sama). Link : www.kaskus.us

YOUTUBE Youtube merupakan situs video share yang memberi kebebasan pada pengguna meng-upload video ke dalam situs, streaming atau menonton video, men-download video dan berbagi video dengan pengguna lainnya secara gratis. Youtube hingga kini menjadi situs Video Content Sharing terbesar di dunia, dan telah menguasai 60% dari jumlah total penikmat video online. “In Youtube, everybody can be the producers, and averybody can be an actor!� Untuk dapat mengunduh video, Anda harus membuat akun youtube terlebih dahulu. Link : www.youtube.com

YAHOO KOPROL Berbeda dengan media sosial kebanyakan lainnya, Yahoo Koprol merupakan situs jejaring sosial yang diinisiasi oleh tiga orang Indonesia. Dengan Yahoo Koprol, Anda bisa menambah teman, mencari teman, memasang status, mengirim pesan, berbagi ide, berbagi foto dan sebagainya. Yahoo Koprol menggunakan basis lokasi, sehingga Anda dapat mengoperasikannya setiap berada di suatu lokasi tertentu. Yahoo Koprol akan memberitahukan lokasi Anda dan memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan pengguna lain di lokasi yang sama atau berdekatan. Yahoo Koprol dapat diakses dengan dua tampilan yaitu standar (www.koprol.com) dan mobile phone (m.koprol.com/mobile).

FACEBOOK Atau populer dengan istilah FB. Facebook digunakan untuk membuat jaringan dan menjalin pertemanan seluas-luasnya dengan semua orang. Situs ini memberikan ruang dan layanan yang mempertemukan seseorang dengan orang-orang yang telah Anda kenal. Beberapa fasilitas yang membuat FB sangat popular adalah fitur update status, berbagi foto dan chatting. Orang dapat berbagi hal apapun yang sedang dialami atau dirasakan, dengan membuat status di FB, yang nantinya status tersebut akan masuk (terupload) dan dapat dibaca orang-orang yang telah menjadi teman (friend) -nya. Anda juga dapat meng-upload berbagi foto di FB dengan mudah. Link : www.facebook.com

TWITTER Twitter adalah situs yang menyediakan layanan berupa fasilitas untuk mengirimkan informasi secara singkat, yang dapat dibaca sesama pengguna Twitter di seluruh dunia, dengan maksimal 140 karakter. Postingan pesanpesan tersebut populer dengan sebutan tweet. Tampilannya yang memikat, simple, cepat dan efektif, membuat banyak orang menggunakannya. Twitter, selain digunakan untuk bertukar informasi antar teman, Anda juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang terjadi di seluruh dunia secara up to date. Link : www.twitter.com

FLICKR Merupakan situs berbagi foto paling populer yang telah digunakan jutaan pengguna internet saat ini. Anda bisa meng-upload foto koleksi pribadi yang bisa dinikmati dan di-share dengan rekan-rekan Anda dengan sekali langkah mudah. Sejak Flickr dibeli oleh Yahoo pada tahun 2008, pengguna situs foto online ini dapat mengintegrasikan layanan Flickr dengan Yahoo. Pengguna bisa melakukan sign in di situs Flickr dengan menggunakan akun Yahoo-nya. Link : www.flickr.com

Sumber : Enterprise, Jubilee (2011). Buku Pintar Internet. Jakarta : Elex Media Komputindo. Puntoadi, Danis (2011). Menciptakan Penjualan Melalui Social Media. Jakarta : Elex Media Komputindo. Yulius, Oscar, S.Kom., (2009). Akses Cepat Menguasai Internet. Jakarta : Jalur Mas Media. www.kangmusa.com


Ekuintek

Edisi desember 2011

Manfaatkan Cadangan Gas Bumi,

Melalui Optimalisasi BBG

Jakarta, Suara Keadilan - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman menilai, penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi hingga saat ini masih belum maksimal. “Sebagai Bahan Bakar alternatif yang bersih dan ramah lingkungan, BBG harusnya dapat berperan lebih besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang semakin melonjak,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/12). Sohibul menuturkan, untuk menekan subsidi BBM yang sudah mencapai Rp. 123 Trilyun, pelaksanaan program konversi premium bersubsidi ke penggunaan BBG pada kendaraan bermotor perlu dipercepat. Meski sudah sekitar 12 tahun BBG dipasarkan secara komersial sebagai bahan bakar kendaraan bermotor di Indonesia, namun perkembangan penjualannya terbilang sangat lambat. “Itu terjadi karena 2 faktor, harga BBG yang terlalu murah sehingga tidak menarik bagi investor dan tidak adanya insentif bagi pengguna BBG,” jelas Anggota Komisi VI DPR ini. Sebagaimana diketahui, harga Bahan Bakar bernilai oktan 120 itu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) adalah Rp 3.100 per Liter Setara Premium (LSP), sehingga dianggap masih kalah bersaing dengan industri yang berani membeli gas dengan harga lebih mahal. “Untuk pengembangan BBG di sektor transportasi, harga Rp. 3.100 per LSP belum menumbuhkan daya tarik investasi untuk masuk ke Industri Gas,” ungkap Doktor lulusan Japan Advanced Insitute of Science and Technology (JIST) Ishikawa, Jepang ini. Karena itu, Sohibul mengusulkan harga BBG dapat dinaikkan di kisaran Rp. 4.000-an. Selain itu untuk menarik konsumen agar beralih ke BBG, Pemerintah juga harus memberikan insentif bagi masyarakat pengguna BBG dengan adanya subsidi converter kit/ alat konversi dan memperbanyak pembangunan SPBG yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas. “Masyarakat tidak berminat menggunakan BBG karena harga converter-kitnya masih Rp. 7-11 juta, ini tentu sangat memberatkan,” ungkapnya. Penyesuaian terhadap kedua faktor ini, tambah Politisi PKS tersebut, diyakini akan memaksimalkan konsumsi gas bumi, yang potensinya sangat besar dibanding kekayaan Minyak Bumi Indonesia yang semakin menipis. Cadangan Gas di perut bumi Indonesia sebesar 159,64 Trilyun Standard Cubic Feet (TSCF), sedangkan cadangan Minyak Bumi Indonesia hanya sekitar 7,9 Milyar Barrel. “Komitmen kami di DPR adalah terus mendorong pertumbuhan penggunaan gas bumi di sektor transportasi, sebagaimana arah kebijakan energi nasional yang saat ini tengah dirancang bersama Pemerintah,” pungkas Sohibul.  

Sohibul Iman

47 RUU Menjadi Prioritas di Tahun 2012 Bandung, Suara Keadilan - Rapat Kerja (Raker) Fraksi PKS DPR RI yang diselenggarakan di Lembang, Bandung Barat, Jum’at hingga Minggu (18-20/11) mendorong 47 Rancangan Undang Undang (RUU) sebagai prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2012. Beberapa RUU tersebut dinilai FPKS sangat dibutuhkan rakyat Indonesia untuk pencapaian Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih adil, reformasi birokrasi serta penguatan perekonomian nasional. Demikian dikatakan Ketua FPKS DPRRI Mustafa Kamal sesaat sebelum Raker ditutup pada Minggu (20/11). Mustafa Kamal menyebutkan beberapa RUU yang akan digesa FPKS da-

lam masa persidangan di tahun 2012 yaitu RUU Pangan, RUU Perlindungan Pemberdayaan Petani, RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan RUU KPK, RUU Minyak dan Gas Bumi, RUU Keuangan Negara dan RUU Pendidikan Tinggi. Mustafa juga meminta seluruh anggota FPKS yang mendapat amanah dalam pembahasan sebuah RUU, bekerja serius dan fokus untuk membahas sebuah perundangundangan agar hasilnya maksimal dan menguntungkan rakyat. Dengan mempersiapkan kajian secara dini atas 47 RUU tersebut, anggota FPKS diminta untuk mulai m e nampung

Mustafa Kamal

aspirasi masyarakat, baik di daerah pemilihan maupun dengan mendatangi kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan RUU yang akan dibahas. “Penting bagi wakil rakyat untuk menyerap seluas mungkin aspirasi masyarakat agar Undang-undang yang nantinya disahkan DPR lebih membumi dan berpihak pada masyarakat,” ujar Mustafa Kamal yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini. Selain RUU yang telah disebutkan di atas, tambah Mustafa, ada lagi RUU yang akan menjadi perhatian FPKS karena pembahasannya sudah berlangsung cukup lama, namun pembahasan tidak terlalu menampakkan kemajuan berarti. Ia mencontohkan RUU

Keperawatan yang telah dibahas selama masa persidangan tahun 2011 dan belum juga selesai. “Kita tidak boleh menyepelekan profesi perawat karena sangat penting dalam upaya menghadirkan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Mustafa. Yang juga menjadi sorotan FPKS lainnya adalah, mewujudkan RUU Aparatur Sipil Negara. Ia menyatakan bahwa permasalahan birokrasi yang tidak sehat merembet kepada urusan pemborosan keuangan negara dan korupsi yang sistematis. “PKS memperjuangkan UU Aparatur Sipil Negara sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang berkualitas dan profesional,” pungkas Mustafa memberikan alasan.

Sia-sia SKB 5 Menteri Soal Distribusi Guru Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani mengatakan, bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah provinsi dan pusat adalah sia-sia. Ia melihat SKB 5 meteri tersebut tidak efektif da-

lam menyelesaikan persoalan distribusi guru dan mutu pendidikan. SKB 5 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama. Tujuan SKB ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada butir lainnya SKB tersebut bertujuan untuk menarik pengelolaan guru dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud. “Ini bukan langkah yang tepat (menerbitkan SKB –red). Saya melihat SKB ini akan Rohmani s a m a

nasibnya dengan SKB yang ada sebelumnya. Tidak bisa berfungsi untuk mengatasi persoalan yang ada,” kata Rohmani. Rohmani melihat SKB 5 menteri ini akan menjadi dokumen saja, tanpa memberikan efek positif terhadap perbaikan persoalan guru terutama persoalan distribusi. Ia memandang solusi lewat SKB 5 menteri meloncat jauh. Rohmani mengatakan pemerintah belum melihat persoalan guru secara jernih. Seharusnya kata dia, pemerintah perlu membuat peta persoalan distribusi guru. “Saya khawatir, pemerintah pusat pun tidak memiliki data yang valid tentang sebaran guru. Terutama distribusi guru berdasarkan mata pelajaran,” kata Rohmani. Seharusnya pemerin-

tah kata Rohmani melakukan pendalaman persoalan tata kelola guru. Mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, peningkatan mutu, penyebaran, pengelolaan sebagai pegawai negeri sipil dan persolan kesejahteraan. Jika persoalan ini sudah didalami baru tentukan berbagai alternatif solusi. Seharusnya SKB 5 menteri ini bukan opsi utama. Bisa saja guru tetap dikelola daerah  tetapi ada kebijakan tertentu untuk mengatasi berbagai persoalan guru tersebut. “Selama masih ada undang-undang otonomi daerah, maka SKB 5 menteri ini tidak bisa berjalan. Karena hingga hari ini, dalam undangundang secara sah dan jelas menyebutkan guru dikelola oleh  daerah,” kata Rohmani. 


Kesejahteraan Rakyat

Edisi desember 2011

Integrasikan Nilai Kepahlawanan

Melalui Pendidikan Karakter

Raihan Iskandar

Jakarta, Suara Keadilan - Nilainilai kepahlawanan, seperti nilai rela berkorban, cinta tanah air, kerja keras, keteladanan, kejujuran, demokratis, mandiri, dan

bertanggung jawab harus diintegrasikan dalam pendidikan karakter. Setiap mata pelajaran di sekolah bisa menjadi sarana penanaman nilai-nilai kepahlawanan tersebut, terutama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), Sejarah,

Ilmu-ilmu sosial, dan Bahasa Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar di Jakarta, Rabu (9/11). “Penanaman nilainilai inilah yang seharusnya menjadi model pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter melalui nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi tujuan dari proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Selama ini, pendidikan karakter seolah-olah hanya menjadi jargon semu pemerintah saja,” ungkap Legislator PKS ini. Kenya­taannya, lanjut Raihan, pemerintah justru lebih memprioritaskan pada pencapaian aspek kognitif saja. Akibatnya, nilai-nilai kepahlawanan tersebut

mengalami erosi dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi nilai-nilai keteladanan yang lahir dari pemimpin bangsa. Padahal, bangsa ini memiliki sejarah kepahlawanan gemilang yang patut diteladani oleh generasi sekarang. “Seharusnya, pendidikan karakter menjadi intisari dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya. Oleh karena itu,

Raihan mendesak Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah orientasi kebijakannya dari yang semula berorientasi pada pencapaian nilai berupa angka-angka, menjadi pencapaian nilai-nilai berkarakter. Apalagi, sektor kebudayaan telah menjadi bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan nasional kita. “Momentum hari Pahlawan 10 November ini, seharusnya tidak hanya dijadikan seremoni dan jargon pemerintah belaka. Pemerintah harus betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai karakter kepahlawanan tersebut dalam kebijakan sistem pendidikan nasional kita,” ingat Raihan, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I ini.

Serapan Anggaran BNBP Dinilai Masih Rendah Jakarta, Suara Keadilan - Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja BNPB pada tahun ini sehingga mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Sekjen PBB Ban Kimoon memberikan penghargaan Global Champion for Disaster Risk Reduction, yang diterima Kepala BNPB Syamsul Ma’arif mewakili Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. PBB melihat kuatnya komitmen Indonesia dalam menanggulangi bencana, salah satunya dengan meningkatkan anggaran penanggulangan bencana hingga 1.000 persen pada 2011. “Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh Komisi VIII. Salah satu bentuknya adalah persetujuan semua

program dan anggaran BNPB oleh oleh Komisi VIII. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan cepat dan Kami tidak mungkin menghambat program kerja BNPB,” ungkap Jazuli Juwaini pada saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB, Senin (28/11). Komisi VIII DPR RI, lanjut Jazuli, memiliki harapan yang sangat besar terhadap BNPB agar terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat di daerah bencana. Jazuli yang juga Ketua DPP PKS, meminta agar BNPB tidak diskriminatif dalam melayani daerah bencana. Semua daerah bencana harus dibantu, baik yang di ekspos media maupun tidak, daerah terpencil ataupun tidak. “Semua bantuan ha-

rus sampai kepada yang berhak. Jangan sampai bantuan sampai ke daerah karena kedekatan antara pemerintah daerah dengan pejabat BNPB. Jangan sampai rakyat kita yang sudah kesulitan karena kemiskinan, ditambah lagi dengan kurang adilnya pemerataan bantuan bencana,” urai Jazuli mengingatkan. Namun demikian, Jazuli mempertanyakan

soal sedikitnya penyerapan anggaran oleh BNPB karena khawatir bermasalah dengan BPK. Padahal pada bulan Oktober 2010, DPR RI sudah menetapkan anggaran, sehingga untuk Januari hingga Februari 2011 sudah dapat diserap. Dari sisi kebijakan anggaran, DPR sendiri menganggap tidak ada masalah. Dari data BNPB, realisasi pelaksanaan ang-

garan pada Januari 2011 belum ada penyerapan. Sementara Februari hingga Oktober, baru terealisasi 38 persen. Sementara estimasi penyerapan anggaran sepanjang tahun 2011 sebesar 97,5 persen. “Penyerapannya masih sangat rendah. Padahal Komisi VIII sudah mendukung penuh dari sisi anggaran,” pungkas Jazuli.

Jazuli Juwaini

Solar Cell, Solusi untuk Desa Sulit Listrik

Sugihono Karyosuwondo

Purbalingga, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR-RI Sugihono Karyosuwondo, berjanji akan memberikan bantuan teknologi terapan berupa solar cell, yakni pembangkit listrik tenaga matahari. Teknologi ini akan diterapkan di desa-

desa yang selama ini tidak terjangkau jaringan listrik. “Kami akan usahakan desa-desa yang belum terjangkau listrik yang berada di pelosok atau pegunungan, bisa menikmati listrik tenaga matahari. Program ini gratis bagi warga. Bantuan yang sudah menjadi program dari Kementerian Lingkungan

Hidup (KLH) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, sudah masuk dalam APBN 2012 dan jadi hak masyarakat,” ungkap Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tersebut, saat bertemu konstituen dalam kegiatan Reses di RM Bale Apoeng Bojongsari, Purbalingga, Minggu (27/11). Dalam pertemuan

tersebut, Sugihono juga menjelaskan mengenai apa saja yang sudah dilakukan Komisi VII DPRRI untuk rakyat, khususnya terkait energi listrik. Sebagaimana diketahui, Komisi ini menangani hal yang terkait listrik, lingkungan hidup dan ESDM. Sugihono menambahkan, selama ini pihaknya berupaya keras

untuk memperjuangkan Undang Undang Migas yang berpihak pada rakyat. Beberapa poin penting menjadi perhatiannya dalam kebijakan sektor minyak dan gas, diantaranya mengenai domestik market obligation, subsidi BBM, subsidi PLN, pengembangan PLTA yang belum maksimal dan lainnya.


Kesejahteraan Rakyat

Edisi desember 2011

Kasus Freeport

Perpanjang Pendekatan Nasionalisme, Hindari Moratorium Konflik Berlarut Untuk Minimkan Masalah TKI Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak Pemerintah untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Hal ini karena, seperti dikutip dari data Migrant Care, 70 persen TKW yang dikirim mendapat perlakuan diskriminatif dari majikannya. Desakan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran di Jakarta, Rabu (23/11). “Pemerintah seharusnya bisa belajar dari Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang TKW bekerja di luar negeri, sehingga permasalahan tenaga kerjanya tidak sebanyak Indonesia. Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk memperpanjang pemberlakukan moratorium pengiriman TKW ke luar negeri,” tegas Herlini. Legislator Perempuan dari PKS ini menambahkan, bahwa setiap tahun devisa negara yang diperoleh dari sub sektor ini mencapai Rp 44 triliun. Jumlah ini sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Ironisnya, advokasi pemerintah terhadap TKI masih sangat jauh dari harapan. “Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan. Untuk hal ini, Indonesia perlu belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu terutama bidang infomasi dan teknologi, sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat,” tutur Herlini. Lebih jauh Herlini menambahkan, kepergian tenaga kerja ke luar negeri harus memberikan dampak positif baik bagi keluarga maupun negara. Herlini mengusulkan agar TKI yang bekerja di luar negeri bisa mandiri dan membawa keluarga. “Dengan demikian ketahanan keluarga mereka akan tetap terjaga. Selanjutnya, agar permasalahan TKI bisa diminimalisir maka pemerintah harus mampu menyediakan lapangan kerja secara memadai,” pungkas Anggota D P R dari Daer a h Pemilihan K e pulauan Riau ini.

Herlini Amran

Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah harus melakukan pendekatan nasionalisme dalam menyelesaikan masalah pemogokan pekerja PT Freeport yang terus berlarut. Hal ini bertujuan agar masalah Freeport dan karyawannya tidak melebar ke wilayah konflik disintegrasi dan separatif. “Pemerintah harusnya mengangkat harkat dan martabat orang Papua dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka,” tutur anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI Zuber Safawi, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar di Komisi IX DPR, Selasa (22/11). Seperti diketahui, sejak akhir Juli 2011, para karyawan Freeport yang mogok menuntut kenaikan gaji sebesar 17,5 hingga 43 dolar AS per jam dari sebelumnya yang hanya 2,1 sampai 3,5 dolar AS per jam. Ini ada-

lah perhitungan gaji paling rendah di dunia bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan freeport lainnya seperti di Afrika, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan yang berkisar 30-230 dollar AS per jam. Berlarutnya konflik ini sangat disayangkan Zuber. Padahal, lanjut politisi PKS ini, Papua memiliki potensi sumber daya manusia yang tidak kalah dibandingkan dengan orang luar Papua. “Namun peran pemerintah dalam pembinaan SDM di Papua yang kaya sumber daya alam itu, masih sangat kurang,” sesal Zuber. Kalaupun pengelolaan tambang emas di Freeport diserahkan kepada asing pada awalnya, lanjut Zuber, harusnya alih teknologi (Transfer of Knowledge) tetap diarahkan kepada masyarakat Papua. “Agar rakyat Papua lah yang mengelola serta menikmati ke-

kayaan di bumi mereka sendiri, paradigma pemerintah harus dirubah,” tegas Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini. Zuber menilai, sudah saatnya pemerintah melakukan revolusi infrastuktur secara masif di Papua, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan taraf hidup. Selain itu, pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai dan mendesak adalah pemerintah secepatnya melakukan renegoisasi kontrak karya pertambangan dengan asing, untuk menjamin pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil, terutama bagi Indonesia sebagai tuan rum a h dan khususnya

oleh Rahman di Jakarta, Selasa (22/11). “Semangat DPR melakukan amandemen ini ialah agar pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih optimal, karena zakat Indonesia memiliki potensi yang besar. Potensi zakat nasional di Indonesia bisa mencapai Rp 19,3 trilyun per tahun. Sementara, penghimpunan dana zakat masih jauh dari potensi yang

Zuber Safawi

RUU Keperawatan Tingkatkan Kompetensi Perawat Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi IX DPR Ledia Hanifa Amalia menyatakan, Rancangan Undang-Undang Keperawatan bila nanti disahkan di antaranya, akan meningkatkan kompetensi perawat Indonesia di luar negeri. Karena dalam UU Keperawatan akan diatur lembaga khusus pemberi lisensi dan kompetensi. “Dalam Mutual Recognition Agreement/ Kesepakatan Pengakuan Bersama (MRA) yang sudah disepakati di

Asia, setiap negara harus memiliki konsil keperawatan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai lembaga yang memberikan lisensi dan menetapkan kompetensi perawat,” kata politisi PKS ini di Jakarta, Kamis (17/11). Selama ini perawat Indonesia yang berada di luar negeri, imbuh Ledia, diturunkan kategorinya karena karena tidak terintegrasi dengan kesepakatan internasional. Menurutnya, RUU

Keperawatan sudah lama milihan Bandung ini. diusulkan. Fokusnya pada penegasan terhadap tugas dan wewenang, perlindungan terhadap perawat dan klien. Termasuk di dalamnya penetapan kualifikasi dan registrasi perawat. “Hal yang terakhir ini dapat memperbaiki posisi tawar perawat kita yang dikirim ke luar negeri,” ujar anggota DPR asal Ledia Hanifa Daerah Pe-

UU Zakat Tetap Akomodir Peran Masyarakat

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dari Fraksi PKS Rahman Amin menyatakan, Undang-undang Zakat yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011, tetap mengakomodir peran serta masyarakat. Penegasan ini disampaikan

warga Papua sebagai masyarakat pribumi setempat. Fungsi keamanan dan stabilitas hendaknya lebih dikedepankan oleh Polri dan TNI sebagai tupoksinya, sedangkan masalah karyawan dan manajemen Freeport diserahkan kepada Tripartit (Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Pekerja) dengan pendekatan musyawarah mufakat,” tutup Zuber.

tersebut,” ungkap Rahman. Rahman menjelaskan bagaimana draft amandemen antara yang diajukan oleh DPR dengan Daftar Isian Masuk (DIM) dari pemerintah sangat bertolak belakang. “DPR menginginkan adanya lembaga independen yang menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat, sedangkan Pemerintah menghendaki

agar lembaga zakat berada di bawah Kementerian Agama. Dalam hal ini, DPR mengambil jalan tengah, dengan mengusulkan penguatan lembaga yang sudah ada saja (BAZNAS),” lanjutnya. Selain itu, Rahman juga menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara rekam jejak dalam draft rapat-rapat Panja DPR dengan Pemerintah terkait Undang-undang

yang akan disahkan. Ketidaksesuaian tersebut terutama terkait syarat pendirian LAZ yang harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang

mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial. “Kami sampaikan protes di Paripurna, dan jalan tengahnya, bahwa LAZ-LAZ yang sudah ada sebelum UU ini diundangkan, diberikan jangka waktu yang semula 1 (satu) tahun menjadi 5 (lima) tahun sebagai masa peralihan,” tutup Rahman Amin Rahman.


Kesejahteraan Rakyat

Edisi desember 2011

Pentingnya Badan Khusus Penyelenggara Ibadah Haji Jakarta, Suara Keadilan - Gagasan untuk membentuk badan khusus penyelenggara Ibadah Haji menguat. Hal ini merupakan dampak dari memuncaknya kekecewaan karena selalu berulangnya permasalahan yang sama dalam setiap musim haji. Proses untuk melepaskan pengurusan ibadah haji dari struktur Kementerian Agama tersebut akan dikonkretkan melalui revisi UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ’’Untuk penyelenggaraan haji, harus kita buat badan tersendiri,’’ ujar anggota Tim Pengawas (Timwas) Ibadah haji dari Fraksi PKS Anshori Siregar, dalam interupsinya di tengah sidang paripurna DPR, Senin (14/11). Selama memantau pelaksanaan haji, ungkap Anshori, timwas menemukan sejumlah fakta yang berpotensi terjadi penyimpangan. Anshori mencontohkan, ada seorang dokter yang sudah berkerja baik menemukan kasus makanan untuk para jamaah haji Indonesia yang tidak memenuhi standar gizi dan kalori. Bahkan cita rasanya sangat buruk karena tergolong makanan yang sudah basi. Namun apa yang terjadi, dokter tersebut justru mendapat surat peringatan dari Kabid Kesehatan di Arab Saudi. ’’Bahkan surat peringatan disetujui Kementerian Kesehatan. Malah ada kabar dan dugaan, bahwa hal tersebut atas perintah Kementerian Agama. Entah siapa yang bermain di sana. Saya mohon dituntaskan,’’ ujar Ansory kecewa. Kasus lain adalah masalah maktab (pemondokan) yang tidak pantas dihuni. Awalnya, disepakati 370 maktab. Tetapi yang dapat ditempati hanya sekitar 320 maktab. Padahal sisanya sudah diberi uang muka. Penjelasan bahwa pemadatan itu terjadi karena sebagian jamaah ingin dekat dengan masjid, menurut Anshori, hanya alasan kuno.’’Itu bukan alasan. Intinya, harus diusut tuntas semuanya. Perlu lembaga khusus penyelenggara Ibadah Haji agar pelaksanaannya bisa profesional,’’ tegas anggota Komisi IX itu.

Hari Guru Nasional

Pemerintah Kurang Perhatikan Nasib Guru Tidak Tetap Jakarta, Suara Keadilan Pemerintah dirasa masih kurang memperhatikan nasib Guru Tidak Tetap. Sudah berulang kali honor minimum Guru Tidak Tetap diusulkan, namun belum direalisasikan oleh pemerintah. “Keberadaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum banyak membantu. Batasan maksimum 20 persen dari BOS untuk honor tidak banyak mendongkrak penghasilan Guru Tidak Tetap. Karena jatah tersebut juga diperuntukkan bagi kegiatan PNS. Jika PNS menikmati kenaikan gaji beserta rapel, maka GTT tak sepeserpun bisa menikmatinya,” demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Tamsil Linrung di Jakarta, Selasa (6/12).

tahun ke tahun gaji mereka malah kian menurun. Bahkan, mereka terancam digeser dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak. Dari segi kesejahteraan, kondisi mereka memang memprihatinkan. “Lebih jauh lagi, keberadaan mereka yang tidak memiliki payung hukum yang jelas. Kepala Sekolah lah yang menjadi ‘bos’ dengan sistem kontrak yang dibuatnya. Keberadaan BOS-pun, belum banyak membantu. Batasan maksimum 20 persen dari BOS untuk honor tidak banyak mendongkrak penghasilan Guru Tidak Tetap,” jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi ini. “Sudah saatnya, pemerintah

memberikan penghargaan yang adil bagi guru, khususnya Guru Tanpa Status. Momentum Hari Guru Nasional, bukan lagi sebagai rutinitas tahunan tanpa perubahan konkret. Harus ada peningkatan kesejahteraan, demi kemajuan pendidikan nasional,” tutup Tamsil.

Tamsil Linrung

Jamaah Dengan Resiko Tinggi

Butuh Perhatian Khusus Jeddah, Suara Keadilan - Tingginya angka kematian dan sakit terhadap jamaah usia lanjut, membuat wakil rakyat prihatin. Untuk itu DPR mengusulkan kebijakan untuk melindungi jamaah dari ancamanancaman yang bisa membuat

Ahmad Zainuddin

Anshori Siregar

Menurut Tamsil, harus diakui bahwa kemajuan di bidang pendidikan sebagian besar tergantung  kemampuan guru.  Namun realitas di sekolah-sekolah, terutama di daerah,  pihak pimpinan sekolah justru direpotkan  oleh masalah guru, ketimbang persoalan peningkatan mutu dan pengembangan sekolahnya. “Guru mempunyai peran ganda, yaitu pendidik dan pengajar. Dalam melaksanakan perannya, mereka harus punya motivasi yang kuat untuk mencetak generasi gemilang,” ujar politisi PKS ini. Dalam pandangan Tamsil, keberadaan Guru Tidak Tetap ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Alih-alih mendapatkan gaji yang sepadan,  dari

Jamaah tidak mampu melakukan proses Ibadah. “Jamah dengan resiko tinggi (risti) secara medis, cukup berbahaya jika mengikuti prosesi haji yang membutuhkan ketahanan fisik yang luar biasa. Karena itu, perlu dipikirkan pembatasan bagi mereka yang masuk kategori tidak mampu (secara fisik –red),” Hal ini disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin di Jeddah, Sabtu (22/10). Menurutnya, perlu ada jalan keluar untuk ja-

maah haji dengan resiko tinggi yang berpotensi mengganggu kelancaran ibadah haji. “Untuk Jamaah risti perlu ada jalan keluar, seperti aturan siapa yang boleh berangkat, khusus bagi mereka yang berusia uzur dan berpenyakit khusus,” kata Zainuddin. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, bahwa salah satu syarat berhaji adalah man istatho’a atau barang siapa yang mampu. Karena itu, apakah mereka yang risti ini termasuk man istatho’a atau tidak. Termasuk jamaah yang mengalami stres kesehatan, yang ternyata sudah dialami sejak dari tanah

air. ”Masalah ini akan menjadi kajian Komisi VIII DPR saat merevisi Undang-Undang No 13 Tahun 2008, yang diusulkan ke Bidang Legislasi pada masa sidang mendatang.” Sebagai informasi, tahun ini Jamaah Haji berusia 50 tahun ke atas mencapai 78.856 orang atau 35,6% dari 221.000 kuota jamaah haji Indonesia. Kemudian Jamaah berusia 51-60 tahun sebanyak 44.885 orang, 61-70 tahun sebanyak 24.188 orang, usia 71-80 tahun sebanyak 7.949 orang, usia 81-90 sebanyak 1.744 orang, dan di atas usia 91 tahun sebanyak 90 jamaah.

OJK Diminta Terapkan Prinsip Good Governance Jakarta, Suara Keadilan - Setelah begitu panjang pembahasan lembaga pengawasan jasa keuangan, akhirnya Pemerintah dan DPR RI menemui kata sepakat untuk menyetujui terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang OJK menjadi UndangUndang pada Selasa, (25/10).

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Surahman Hidayat, ke depan  OJK  harus menjadi lembaga pengawasan yang mandiri, independen dan mempunyai integritas tinggi dalam melaksanakan prinsip good governance terhadap jasa keuangan. “Pemerintah dan publik juga harus mampu melakukan pengawalan secara ketat terhadap

lembaga ini, agar lembaga ini dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan benar sesusi dengan amanat UU, guna menjalankan prinsip Good Corporate Governance di bidang jasa keuangan,” terang Surahman di Jakarta, Rabu (26/10).   Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS ini mengingatkan bahwa setelah RUU OJK disahkan,

pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada publik dan pengambil kebijakan lainnya, agar semua pihak dapat mengetahui lebih lanjut keberadaan lembaga ini. “Sehingga jangan sampai setelah beroperasi, masih ada kalangan masyarakat pengguna jasa keuangan yang tidak tahu adanya lembaga ini,” ingatnya. “Harapannya, lem-

baga ini betul-betul menerapkan prinsipprinsip independen dan mempunyai integritas tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan. Harapan besar itu harus dibuktikan dalam menjalankan tugas dan fungsi setelah nantinya beroperasi,” tutup Anggota DPR dari Daerah PemiliSurahman Hidayat han Jabar X ini.


Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

OJK Harus Perhatikan Perbankan Syariah Jakarta, Suara Keadilan - Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hendaknya tidak hanya memperhatikan perbankan konvensional, melainkan juga harus memperhatikan perbankan syariah. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Andi Rahmat di Jakarta, Rabu (16/11). “Terbentuknya OJK bukan cuma transisi secara institusional, melainkan juga perilaku pendekatan terhadap institusi syariah. Intinya OJK ini tidak boleh mengabaikan industri keuangan syariah,” tegasnya. Masa transisi kelembagaan OJK menjadi momentum penting bagi industri keuangan syariah. Permasalahan dalam masa transisi ini diwaspadai berasal dari sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasinya, menurut Andi, OJK harus diisi oleh orang-orang yang berkompetensi di bidang perbankan syariah pula. Ia menambahkan, pengawasan industri keuangan syariah yang di dalamnya terdapat perbankan syariah, dinilai sangat mendesak. “Oh iya dong, karena industrinya sudah ada di tengah-tengah kita. Termasuk insurance, juga pembiayaan syariah seperti multifinance syariah juga sudaah ada. S u k u k Syariah (obligasi Andi Rahmat syariah –red) juga sudah banyak diterbitkan perusahaan-perusahan swasta,” terangnya.

Edisi desember 2011

Waspadai Potensi Krisis dalam Transisi OJK Jakarta, Suara Keadilan - Pada akhir masa sidang kemarin, DPR telah berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) menjadi Undang–undang OJK. Banyak kekhawatiran yang muncul mengenai keberadaan OJK yang dianggap justru akan memperburuk situasi dalam industri keuangan. Terkait kontroversi tersebut, anggota DPR RI dari Komisi XI Yan Herizal mengingatkan kembali mengenai semangat terbentuknya lembaga OJK ini. “Kalau dilihat sejarahnya, lahirnya OJK

justru berawal dari kekhawatiran akan terjadinya krisis seperti yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998. Ada beberapa hal yang luput dari pengawasan BI maupun Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), sehingga diperlukan pengawasan yang lebih terintegrasi. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga pengawas independen yang terintegrasi, dan menurut saya, OJK adalah salah satu jawabannya,” Kata Yan di Jakarta, Ahad (6/11). Mengenai masa transisi, Politisi PKS ini

menjelaskan, Pansus OJK di DPR telah mempertimbangkannya dengan seksama, karena telah melalui kajian dan benchmark terhadap proses transisi di negara-negara lain. Waktu 1 tahun untuk Bapepam dan 2 tahun untuk BI, dirasa sudah cukup sebagai proses peralihan ke lembaga baru OJK. “Masa peralihan kewenangan dari Bapepam ke OJK akan diselesaikan selambat-lambatnya 31 Desember 2012, sedangkan dari BI ke OJK akan selesai sebelum 31 Desember 2013. Selama masa transisi itu, Dewan Komisioner OJK akan

membentuk tim transisi untuk membantu kelancaran proses peralihan. Jadi, saya rasa kekhwatiran yang selama ini muncul di masyarakat mengenai kegagalan OJK, terlalu dibesarkan,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pe- milihan Sulawesi Tenggara ini.

Yan Herizal

Petugas Bea Cukai Harus Lebih Pintar Dari Penyelundup Jakarta, Suara Keadilan - DPR mengapresiasi langkah Direktorat Jendral Bea Cukai dalam melakukan pencegahan terhadap penyulundupan Narkoba. Namun fakta bahwa jumlah peredaran Narkoba yang diselundupkan ternyata masih lebih besar daripada yang berhasil dicegah, mendapat perhatian khusus Dewan. “Dari upaya pencegahan yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, mengindikasikan

penyelundup lebih pintar ketimbang Petugas. Untuk mengatasi kejadian ini, Petugas Bea dan Cukai harus lebih pintar dari penyelundup,” tegas Anggota Komisi XI DPR Muhammad Firdaus di Jakarta, Rabu (23/11). Firdaus menegaskan, Dirjen Bea Cukai harus memiliki strategi yang inovatif dan senantiasa mengkaji perkembangan dan modus penyelundupan yang terjadi serta  strategi extraordinary untuk me-

lawan penyelundupan dan mafia narkoba. “Hal yang terpenting juga adalah melakukan pemetaan tempat-tempat rawan penyelundupan beserta modus operandinya,” inga Anggota Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini tegas. Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai  Agung Kuswandono, berjanji akan meningkatkan efektifitas pencegahan penyelundupan narkoba dengan memperketat

pencegahan di jalur masuk, baik melalui bandara maupun pelabuhan laut, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarananya.

Muhammad Firdaus

Realisasi Pinjaman Proyek,

Butuh Perhatian Serius Jakarta, Suara Keadilan Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel, meminta pemerintah agar memperbaiki realisasi pinjaman proyek. “Realisasinya selama ini cenderung rendah. Realisasi penarikan pinjaman proyek dalam 5 tahun terakhir, rata-rata hanya sekitar 72,9 persen. Pemerintah harus meningkatkan koordinasi pencairan dana pinjaman proyek di level kementerian atau lembaga yang akan menggunakan pinjaman proyek,” paparnya. Dalam APBN-P 2011, pemerintah menargetkan penarikan pinjaman proyek luar negeri sebesar Rp. 36,9 triliun, dengan penerusan pin-

jaman (SLA) ditetapkan sebesar Rp. 11,7 triliun. Hingga semester pertama tahun 2011, realisasi penarikan pinjaman proyek hanya mencapai 14% dari pagunya. “Realisasi yang saat ini masih rendah, jangan dibiarkan. Pemerintah harus lebih serius memonitor masing-masing kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan juga BUMN, untuk menyelesaikan berbagai kemungkinan kendala yang sudah teridentifikasi,” tambah Kemal yang merupakan Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Jabar XI ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), pinjaman luar negeri per

Desember 2010 tercatat 4.634 perjanjian senilai US$ 249.6 miliar. Sementara itu, akumulasi transaksi utang hingga kuartal II/2011 mencapai US$ 214,1 miliar, pembayaran pokok utang US$ 145,7 miliar, dan pembayaran bunga utang US$ 85,9 miliar. Berdasarkan data Bank Indonesia, outstanding utang negara per November 2011 tercatat Rp 1.768 triliun yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp. 605 triliun (34%) dan surat berharga negara sebear Rp. 1163 triliun (66%). “ B u kan hanya pinjaman proyek,

kami di Komisi XI sudah meminta ke depan Pemerintah harus bisa memastikan semua pinjaman digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja modal. Jadi pinjaman harus produktif, bukan konsumtif. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara baik cost dan benefit-nya. Kita terus mendorong ke arah sana,” tandas Anggota DPR dari FPKS ini.    

Kemal Azis Stamboel


Edisi desember 2011

Kartun

Jembatan Roboh, Tanggung jawab Siapa?


Edisi desember 2011

Edisi 8  

Tabloid Suara Keadilan Edisi 8

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you