Page 1

EDISI 11

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami @FPKSDPRRI www.fpks.or.id

APRIL

2012

GRATIS

Rencana Kenaikan BBM

Soal BBM, Sikap PKS Sudah Jelas

PKS,

Pada dasarnya PKS dari awal berkeyakinan tanpa kenaikan, APBN-P masih bisa diselamatkan. Tentu dengan berbagai syarat; pertama, pemerintah harus tetap meningkatkan penerimaan negara, salah satunya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sikap PKS sudah jelas, dan kami sudah berikan masukan yang dirasa dapat menjadi solusi terhadap permasalahan BBM ini, secara rasional dan faktual. Untuk itu PKS tetap menolak kenaikan harga BBM,

Efendi beralasan, bahwa gelar ini disematkan kepada PKS, karena menilai PKS telah teguh memperjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten.

Banyak Tugas Pemerintah Belum Dikerjakan

FRAKSIPKSDPRRI

Halaman 10

Halaman 7

Partai Konsisten Sekali

Halaman 11

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’ JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran. “Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010.

sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka. Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana.

PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna DPR

Refleksi

Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis. Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh. Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam. Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin). “Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

Tulisan Utama: Halaman 3 - 6


Editorial

Edisi APRIL 2012

Surat Pembaca

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pembaca budiman, sekali lagi Tabloid Suara Keadilan terbit lebih cepat. Kali ini tidak tanggung-tanggung, edisi-11 yang semestinya terbit pada bulan Juni tahun 2012, kami terbitkan di awal bulan April ini. Tentu ada alasan kuat menghadirkan Suara Keadilan dua bulan lebih awal. Kisruh usulan kenaikan BBM dari pemerintah menjadi alasan mengapa Fraksi PKS (FPKS) merasa perlu menerangkan sikapnya kepada masyarakat. Sikap inilah yang tak bosan-bosannya disampaikan anggota-anggota Fraksi PKS yang diundang ke media. Meski belakangan isunya dibelokkan ke hal-hal yang sangat politis dan keluar dari substansi, namun anggota Fraksi PKS yang ditugaskan untuk melayani undangan media tampak tegar untuk menerangkan posisi PKS dan substansi permasalahan. PKS memang tidak memiliki media televisi, radio, koran atau media online, namun itu tidak perlu ditangisi. Tabloid Suara Keadilan, khususnya edisi ini, mencoba menyampaikan kepada masyarakat di mana posisi PKS dalam pembahasan RUU APBN Perubahan tahun 2012, yang akhirnya disahkan dengan penambahan Pasal 7 ayat 6 yang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM dengan indikator tertentu. Sementara PKS, tidak dapat menerima bila nasib 78 juta rakyat Indonesia yang akan terdampak kenaikan tersebut, dipermainkan dalam lobi-lobi yang keluar dari substansi pembahasan. Edisi kali ini juga menjelaskan, mengapa dan bagaimana kiprah anggota FPKS juga menteri PKS dalam kabinet, konsisten bersikap dan bekerja menjalankan amanahnya kepada rakyat Indonesia. Selamat membaca Suara Keadilan! Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemimpin Redaksi

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Design/Layout: Zikrillah S.A | Topaz Budhi A. Kartunis: Fauzi Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

FOTO COVER : TOPAZ BUDHI A./ KHAIRURRIZQO

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 11 Bulan April 2012

Alhamdulillah, rakyat puas

yang hanya bisa berdo'a...

yang tetep istiqomah mem-

dengan keputusan Fraksi PKS

#TOLAK KENAIKAN BBM#

bela hak-hak kami walau

tolak kenaikan BBM! Allahu

Bambang Herdi

kalah, yang penting udah

Akbar!

Brebes, Jawa Tengah .................................................

ikhtiar. Semoga Allah selalu

Kota Batu, Jawa Timur ...................................................

Bekerjalah kamu, niscaya Allah,

sabaran di hati kalian dan

Rasul-Nya beserta orang-orang

memberi kemenangan suatu

PKS engkau memang mendengar

beriman akan melihat pekerja-

saat nanti di 2014

suara hati rakyat .. mudah-mudah-

anmu." Walaupun voting kalah,

Siti Nurmala

an keputusan ini tepat sehingga

tetap Bravo utk FPKS DPR RI,

bisa menyelamatkan indonesia

tetap istiqomah. Harapan itu

Jakarta Pusat, Jakarta .............................................

dari chaos dimana-mana

masih ada! Allah Akbar!

Ayo PKS,

Muhammad Fadly Hunawa

Mury Anto

perjuangan belum selesai!

Kota Depok, Jawa Barat ...................................................

Cikarang, Jawa Barat

Mauline Sulistiadewi

.................................................

Depok, Jawa Barat

Ada yang berjuang di jalanan, ada

Terima kasih wakilku, kalian

.............................................

yang berjuang di parlemen, ada

memang orang-orang pilihan

Eko Teguh Triwisuda

menjaga keimanan dan ke-

Editorial

KONSISTENSI vs MEDIA FRAMING

F

raming is a way of giving some overall interpretation to isolated items of fact. –Denis McQuailMenurut Denis McQuail dalam kitab klasik untuk mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Mass Communication Theory, nyaris tak terhindarkan bagi jurnalis melakukan framing dan menghadirkan bias yang direncanakan atau tidak direncanakan. Bagi masyarakat yang menanti-nanti ‘hukuman media’ bagi pihak-pihak yang setuju kenaikan BBM pada sidang paripurna DPR, Jum’at (30/3) lalu, pastilah kecewa. Setelah demonstrasi yagn berdarah-darah, setelah harga sembako yang melambung meski harga BBM belum lagi naik, dan setelah kelangkaan di banyak daerah hanya karena rencana menaikkan BBM yang ‘dilempar bola’nya oleh pemerintah ke DPR, ternyata rakyat harus menerima kenyataan, BBM suatu saat hampir pasti tetap akan naik. Bahkan sebuah partai yang menyetujui kenaikan itu, merasa telah menjadi suara rakyat dengan mengatakan usulan mereka telah memecah kebuntuan pembahasan. Toh harga BBM tidak jadi naik pada 1 April 2012 seperti direncanakan. 1 April 2012 bak April mop yang tidak lucu bagi rakyat Indonesia. Kemalasan membahas postur anggaran yang prorakyat, ketidakkompetenan mengelola perusahaan semacam PLN atau ketidakkonsistenan dalam program konversi energi, telah membawa korban yang tidak sedikit. Karena untuk itu, rakyat Indonesia harus –cepat atau lambat- membeli BBM dengan harga yang mahal. Perang yang tak tahu kapan kan datang di ujung negeri Iran dijadikan kambing hitam untuk menaikkan harga BBM. Padahal permasalahan utama justru ada di depan hidung pemerintah sendiri. Pembodohan publik juga dilakukan dengan mengatakan subsidi hanya dinikmati orangorang kaya. Padahal mobil mewah di Jakarta atau beberapa kota lain jumlahnya hanya segelintir dibanding dengan pengguna premium dari mobil kelas menengah dan jutaan motor roda dua yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Belum lagi kerja tak tuntas dalam memberantas mafia penyelundupan BBM. Jika mau saja, pemerintah bisa menjadikan penyelundupan BBM sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang mesti diperlakukan secara keras dalam pencegahan dan penghakimannya. Sementara itu, PKS bekerja di luar dan di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan, kader-kader PKS (Menteri Sosial, Menteri Pertanian dan Menteri Komunikasi dan Informatika) bekerja siang malam. Mengutip ucapan Mensos Salim Segaf Al Juffri dalam Rapimnas tahun 2011 lalu di Jakarta, “Kaki sudah seperti ditaruh di kepala, kepada ditaruh di kaki,”. Beragam program

pemerintah sukses di tangan kader-kader PKS. Tak percuma PKS mewakafkan Ust. Salim Segaf, Ust. Suswono dan Ust. Tifatul Sembiring bagi bangsa dan negara ini, karena memang mereka telah bekerja keras. Di parlemen, kader-kader PKS atas dasar kecintaannya kepada bangsa dan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terus bekerja membahas anggaran yang bisa lebih memberi keluangan kepada pemerintah untuk mengembalikan pajak rakyat terkonversi menjadi kesejahteraan. Jika dirunut ke belakang, PKS adalah partai yang memberi kesempatan besar bagi pemerintah untuk membentuk postur anggaran yang tidak bergantung pada gejolak kenaikan harga minyak dunia. PKS juga mendorong politik energi yang tidak membuat kita tergantung pada harga BBM dunia. Sampai di saat terakhir, saat pemerintah mengeluarkan usulan mendadak untuk menaikkan harga BBM padahal konstitusi tidak memungkinkannya (sebelum akhirnya RUU APBNP disahkan), PKS masih terus memberikan alternatif usulan agar subsidi BBM tidak serta merta dicabut dan pemerintah tetap dapat menjalankan program lainnya tanpa terganggu sedotan subsidi terhadap BBM untuk rakyat. PKS mengusulkan jalan keluar dari berbagai aspek mulai dari soal pajak, pemberlakuan dual price, efisiensi anggaran pejabat eksekutif (yang jumlahnya sangat gemuk) dan legislatif, serta lembaga negara lain yang memungkinkan, penyelesaian soal PLN serta yang lebih berorientasi ke masa depan yaitu konversi energi. Sampai last minute pun PKS masih memberikan usulan alternatif di Badan Anggaran DPR agar pemerintah punya keleluasaan, dengan catatan nasib rakyat jangan diabaikan. PKS akhirnya menolak untuk memberi keluangan itu. PKS tidak bisa mempertaruhkan nasib rakyat dengan otak-atik hitungan persen kenaikan harga BBM dunia, dengan masa tenggang hitungan yang hanya diputuskan dalam sebuah forum, bernama lobi pimpinan fraksi. Karena di satu sisi pemerintah tidak banyak mempersiapkan kerja-kerja menghadapi masa yang lebih sulit terkait BBM ini, di sisi lain terlihat jelas banyak partai hanya berupaya menyelamatkan diri dari amuk rakyat yang mulai bergejolak. Sampai di titik ini PKS memilih bersama rakyat. Sejak upaya-upaya usulan itu, PKS melakukannya untuk rakyat dan ketika berbeda dengan partai-partai koalisi di Sekretariat Gabungan pun, PKS tetap bersama rakyat. Bukan tidak mungkin nanti juga bergabung lagi dengan setgab, atas dasar kepentingan rakyat. Jadi inilah, yang PKS sebut sebagai konsiten memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Bukan konsisten yang sekedar berdasar atas toleransi mitra koalisi, apalagi konsisten yang hanya sebagai embel-embel pencitraan belaka dan besifat semu. Akan halnya beberapa media yang mencoba memberi kerangka lain tentang kiprah PKS tersebut, insyaAllah kita akan bisa melaluinya, dengan tetap bekerja dan bekerja. Bekerja untuk rakyat Indonesia.


Tulisan Utama

Edisi APRIL 2012

Penjelasan Sikap PKS

Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

P

artai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas telah menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. Sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi telah disampaikan Presiden Partai dalam Pidato Pembukaan dan Penutupan pada Mukernas yang dilaksanakan di Medan, tanggal 27 dan 29 Maret 2012. Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tanggal 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikap-

semakin berat bagi rakyat, terutama akibat melonjaknya biaya transportasi dan harga bahan-bangan pangan. Melonjaknya inflasi, juga akan merusak perekonomian rakyat karena akan mendorong naikknya cost of capital bagi dunia usaha, khususnya UMKM dalam jangka menengah yang trennya saat ini sedang menurun. Kondisi ini tentunya akan menambah jumlah penduduk miskin, karena menurunnya daya beli rakyat, terpukulnya dunia usaha dan potensi munculnya pengangguran baru. Selain itu PKS memandang kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik yang akan semakin besar kedepan yang meny-

nya secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosialpolitik yang mendalam.

ebabkan instabilitas keamanan nasional yang seharusnya bisa dihindari. Dengan demikian penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi sepenuhnya karena pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara.

Dampak Negatif Kenaikan BBM PKS memandang bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/liter tentunya akan meningkatkan beban kehidupan sehari-hari rakyat. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan memberikan dampak inflasi yang berlipat ganda (baik karena ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round (pasca kebijakan) yang akan memberikan beban ekonomi yang

Tambahan Pasal yang Bermasalah PKS juga tidak setuju dengan rumusan Pasal 7 ayat 6 (A) RUU APBN Perubahan 2012 dimana, pemerintah bisa langsung menaikkan/ menurunkan harga BBM Bersubsidi jika harga minyak mentah mengalami deviasi rata-rata 15% dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan ayat baru ini maka dalam beberapa bulan kedepan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera naik. Dalam perhitungan, jika bulan April harga rata-rata minyak mentah mencapai 135 USD/barrel maka harga ratarata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir telah mencapai 120,79 USD, dan

Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)

melampaui ambang batas atas 120,75 USD, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Mei 2012. Atau jika bulan April dan Mei harga rata-rata minyak mentah mencapai 124 USD/barrel maka harga ratarata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, yang berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012. Melihat tren harga ratarata minyak mentah selama tiga bulan terakhir terus meningkat, dimana pada bulan Maret telah mencapai 128 USD/barrel, maka kenaikan harga BBM Bersubsidi berpotensi segera terjadi. Padahal dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian, kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, serta kapasitas fiskal, PKS berpandangan tahun ini harga BBM bersubsidi tidak perlu

dinaikkan. Pandangan PKS terhadap Postur RAPBN Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang mendalam terhadap postur Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2012 yang telah dilakukan, PKS menilai bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi juga bukan merupakan solusi terbaik bagi persoalan fiskal dan APBN Perubahan Tahun 2012. Berikut penjelasan lebih detailnya: Ruang anggaran subsidi dan dana cadangan risiko energi sebesar Rp225 Trilliun yang telah ditetapkan sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Bersubsidi. Dalam anggaran subsidi energi tersebut telah ditetapkan besaran Subsidi BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp137,4 Triliiun; Subsidi

listrik sebesar Rp65 Trilliun; dan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 Trilliun. PKS berpandangan bahwa ketika harga BBM tidak dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuh-

kan tambahan sekitar Rp54 Triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM tahun ini, maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp30 Triliun yang telah ditentukan dalam APBNP 2012,

�PKS memandang bahwa kenaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka sangat tinggi sebesar 33% atau Rp1.500/ liter tentunya akan meningkatkan beban kehidupan seharihari rakyat�


Tulisan Utama

Edisi APRIL 2012

Suasana Rapat Pleno FPKS DPR RI Jelang Sidang Paripurna, Jum’at (30/3) sehingga kekurangan dana menjadi sebesar Rp24 Triliun. Dan kekurangan dana ini seharusnya akan dapat ditutup dengan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 Trilliun, sehingga kekurangannya hanya Rp1 Triliun, yang seharusnya dapat ditutup dengan pengaturan penyaluran BBM Bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu masih terdapat banyak alternatif lainnya untuk menutup kekurangan dana sebesar Rp24 Triliun (jika tidak menggunakan alokasi cadangan risiko energi sebesar Rp23 Trilliun) diantaranya dengan: Mempertahankan penerimaan pajak tetap seperti target dalam APBN

2012. Penerimaan pajak dalam RAPBNP 2012 turun sebesar Rp20,83 Triliun (dari rencana semula Rp1.032,57 Triliun dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011,73 Triliun), seharusnya tidak terjadi mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Hal ini juga akan dapat dicapai dengan melakukan extra effort dalam rangka menghapus mafia perpajakan, meningkatkan tax compliance khususnya wajib pajak KPP large tax office dan KPP Khusus, serta menurunkan tingkat tax evasion melalui upaya transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Kepatuhan perusahaan untuk membayar pajak secara benar harus terus ditingkatkan, saat ini baru sekitar 500 ribu perusahaan

yang membayar pajak. Selain itu dengan struktur pendapatan penduduk di Indonesia (BPS, 2010): 8,8 juta berpenghasilan diatas USD 14.000 pertahun dan 25 juta berpenghasilan USD 5.500 pertahun, maka seharusnya penerimaan dari Wajib Pajak (WP) Pribadi juga bisa naik. Penerimaan pajak dari sektor-sektor yang diindikasi masih under tax, seperti pertambangan dan telekomunikasi masih potensial ditingkatkan. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan perpajakan telah disepakati menjadi Rp1.016,2 Triliun naik sebesar Rp4,5 Triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp1.011,7 Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga

Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)

masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. Dalam APBN-P 2012 akhirnya penerimaan PNBP telah disepakati menjadi Rp 341,1 Triliun naik sebesar Rp9,2 Triliun dari rencana dalam RAPBN-P 2012 yang sebesar Rp331,9 Triliun. Potensi penghematan belanja barang dan pegawai

masih sangat besar. Potensi penghematan belanja barang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan

merintah SAL akan dipakai untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2012 baru sebesar Rp56,17 Triliun.

akan dapat mencapai Rp18 Triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, diharapakan akan menghemat minimal Rp20 Triliun. Dalam RAPBN-P tahun 2012 alokasi anggaran untuk belanja pegawai direncanakan mencapai Rp212,24 Triliun, yang hanya menurun Rp3,61 Triliun atau 1,7 persen, sedangkan alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp186,55 Triliun, hanya menurun sebesar Rp1,44 Triliun (0,8 persen) belum signifikan. Belanja pegawai

Dengan demikian masih ada sisa SAL 2011 yang belum digunakan sebesar Rp40 Triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2012. PKS memandang, jika kementerian-kementerian terkait dapat menyelesaikan instrumen-instrumen

�Potensi penghematan belanja barang tahun 2012 ini menurut Kementerian Keuangan akan dapat mencapai Rp18 Triliun. Jika penghematan belanja barang dan pegawai dilakukan lebih progresif, diharapakan akan menghemat minimal Rp20 Triliun� dan belanja barang ini masih jauh lebih besar dari belanja modal. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan belanja pegawai melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2011 mencapai Rp96,6 Triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2010 sebesar Rp57 Triliun dan SILPA tahun 2011 sebesar Rp39,2 Triliun. Dalam rencana pe-

pengaturan dan berbagai kebijakan terkait tata kelola energi nasional maka pembengkakan subsidi energi akan dapat dihindari dan penghematannya juga akan besar. Pembengkakan subsidi energi selama ini terjadi diantaranya karena: Ketidaksungguhan kementerian terkait dalam menyiapkan sistem dan infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati. Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi sebesar Rp7,01 Triliun per tahun. Adanya temuan BPK


Tulisan Utama

Edisi APRIL 2012 tahun 2011 terkait inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp19,7 Triliun akibat tidak adanya pasokan gas

tajam, disebabkan karena diperluasnya jumlah penerima subsidi sehingga semua golongan dan tarif mendapat-

untuk pembangkit PLTG PLN, sehingga PLN harus menggunakan BBM. Mundurnya commercial operation date (COD) PLTU 10.000 MW Tahap I yang mengakibatkan meningkatnya penggunaan BBM, sehingga Kementerian ESDM mengajukan tambahan biaya pembangkitan sebesar Rp26 Triliun. Perkembangan subsidi listrik meningkat secara

kan subsidi. Skema seperti ini mengakibatkan sasaran program subsidi listrik menjadi tidak tepat, karena pelanggan baik dari golongan rumah tangga, bisnis, dan industri yang memiliki kapasitas daya terpasang sangat besar, memperoleh subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi golongan tidak mampu (berkapasitas daya kecil seperti pelanggan 450 VA dan 900 VA). Jumlah pelanggan diatas

”Kenaikan harga BBM Bersubsidi secara merata, dengan tidak disertai kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) tidak akan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi”

Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3)

6600 VA memang tidak terlalu banyak, namun dilihat dari pemakaiannya yang sangat besar, maka besaran subsidi yang dikeluarkan justru banyak diserap pelanggan bisnis dan Industri besar tersebut. Ini kesalahan serius dalam pengaturan subsidi listrik yang perlu dirombak. Kenaikan harga BBM Bersubsidi secara merata, dengan tidak disertai kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discriminative and affirmative policy) tidak

akan mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix dan diversifikasi energi yang semakin sehat dalam jangka menengah, terutama untuk transportasi. PKS memandang bahwa terdapat kegagalan perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembengkakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pemerintah

Suasana Rapat Pleno FPKS DPR RI Jelang Sidang Paripurna, Jum’at (30/3) yang langsung dipimpin Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal (tengah)

mengajukan kenaikan sebesar Rp48,05 Triliun (dari Rp45 Triliun menjadi Rp93,05 Triliun) atau meningkat sebesar 107%. Usulan tersebut kemudian dikoreksi oleh kesepakatan rapat kerja (raker) komisi VII bersama dengan kementerian terkait menjadi Rp64,5 Trilliun. Permasalahan kemudian timbul setelah dilakukan perhitungan ulang oleh PLN, ternyata tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan kewajiban PT PLN, dampaknya

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) PT PLN menjadi 34%. Sehingga pemerintah mengajukan ulang anggaran subsidi PT PLN sebesar Rp 91 Trilliun, yang kemudian ditolak oleh Rapat Konsultasi pimpinan DPR. PKS memandang bahwa tambahan subsidi listrik tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya programprogram PT PLN secara baik, kegagalan me-


Tulisan Utama

menuhi target percepatan pembangkit listrik 10.000 MW dan kegagalan menjalankan kebijakan fuel mix. sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi di tubuh PT PLN dan membebani keuangan korporasi. PKS menilai pemerintah perlu segera membenahi secara total dan serius manajemen pengelolaan PT PLN. Selain itu perlu dilakukan audit kinerja lanjutan oleh BPK untuk mengevaluasi kinerja PT PLN terkait program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW sampai dengan sekarang. Sehingga kesalahan korporasi PLN yang terjadi tidak membebani keuangan negara dan merugikan rakyat. Penutup PKS telah berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan kontribusi dalam pembahasan APBNP 2012 yang sebelumnya terancam deadlock. Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini kita memiliki postur APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain itu hakhak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan.

Edisi APRIL 2012

Dengan berbagai kesepakatan dalam UU APBNP 2012 ,juga telah memberikan tekanan kepada pemerintah untuk lebih bekerja keras, agar tidak membebankan kegagalan birokrasi dan korporasi (PLN, dll) kepada rakyat. PKS juga berharap akan muncul kesadaran baru bahwa dinamika politik karena “pertarungan ide dan gagasan” untuk kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara, tidak harus dimaknai dengan permusuhan, tetapi untuk lebih mendewasakan demokrasi dan penajaman mutu kebijakan pemerintah. PKS mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menjalankan tugas masing-masing untuk berkarya, dan juga secara bersama ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan dan pengelolaan negara (baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan moneter) agar semakin baik, demi kejayaan bangsa dan negara. Demikian penjelasan terkait dengan penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi, dengan berbagai pertimbangan yang mendalam untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa dan negara. Rumusan Catatan : 1. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM Bersubsidi berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan dampak fiskal, ekonomi dan sosialpolitik yang mendalam. 2. Jika bulan April dan Mei harga rata-rata minyak

Suasana Sidang Paripurna DPR RI, Jum’at (30/3) mentah mencapai 124 USD/ barrel maka harga rata-rata minyak mentah selama 6 (enam) bulan terakhir akan mencapai 120,80 USD, dan melampaui ambang batas, maka berpotensi dinaikkannya harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2012. 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan perlu dioptimalisasi dengan mereview dan melakukan audit penentuan cost recovery, serta melakukan audit kinerja pertambangan. 4. Berdasarkan laporan BPH Migas tahun 2011 terjadi penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi sebesar Rp7,01 Triliun per tahun. 5. PKS memandang bahwa terdapat kegagalan

perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pembengkakan pengajuan tambahan subsidi listrik. Dalam Nota keuangan RAPBN 2012 pemerintah mengajukan kenai-

kan sebesar Rp 48,05 Triliun (dari Rp45 Triliun menjadi Rp93,05 Triliun) atau meningkat sebesar 107%. 6. Selain itu dengan APBN-P 2012 hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya

juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan.

”Dari hasil pembahasan yang telah diperjuangankan oleh PKS bersama kekuatan politik yang lain secara umum saat ini, kita memiliki postur APBNP 2012 yang semakin baik dibandingkan dengan usulan dalam RAPBNP 2012 sebelumnya. Selain itu hak-hak rakyat rakyat miskin akhirnya juga mendapat alokasi yang lebih baik dengan berbagai skema subsidi yang ditetapkan”


Fokus

Edisi APRIL 2012

Rencana Kenaikan BBM

Banyak Tugas Pemerintah Belum Dikerjakan Apa yang menjadi con- sampai tembus dari angka cern PKS setelah keputu- tersebut, karena mengakibatsan paripurna kemarin? kan over kuota yang memakSetelah paripurna ke- sa tambahan subsidi, hingga marin, bagi PKS adalah memberatkan keuangan nebagaimana implementasi gara tapi tidak dinikmati oleh Anggaran Pendapatan Be- rakyat kecil. Hal ini harus lanja Negara-Perubahan diantisipasi oleh pemerintah. (APBN-P) bagi kesejahteKetiga, terkait dengan raan masyarakat. Pertama, dana-dana untuk rakyat secara khusus berkaitan miskin, harus dilaksanakan dengan masalah BBM. oleh pemerintah dengan sisBBM tidak naik tapi ma- tematis. Karena dana untuk syarakat sudah menang- orang miskin tersebar di gung kenaikan bahan- berbagai lembaga dan kebahan pokok akibat isu menterian, yang jumlahnya kenaikan BBM. Ini yang di atas Rp60 triliun. Dananya harus pemerintah usaha- cukup besar, namun jika tidak kan untuk menstabilkan dikelola dengan baik seperti harga, supaya masyarakat yang sudah terjadi sebelumtidak terkena dampak dari nya, maka tetap tidak akan kenaikan tersebut. efektif. Paling bantuan yang Kedua adalah mengen- diterima sifatnya survival, dalikan kebutuhan. Karena hanya untuk bertahan hidup sebagaimana diamanatkan saja. Tapi kalau kita bisa dalam APBN bahwa kuota laksanakan dengan sistematis, BBM bersubsidi sebesar tidak hanya survival tapi juga 40 juta kiloliter. Jangan bisa menjadi empowerment.

Sehingga mereka akan lebih harga-harga yang sudah berdaya dengan adanya pe- terlanjur tidak stabil, misalnya banyaknya pengguna ningkatan daya beli. Dari sikap PKS yang meno- Pertamax yang beralih ke lak perubahan UU APBN Premium karena tingginya 2012 tersebut, apa yang se- harga Pertamax? Ini termasuk tugas penbenarnya ingin disampaikan ting selanjutnya bagi pePKS? Pada dasarnya PKS dari merintah. Bagaimana agar awal berkeyakinan tanpa kuota 40 juta kiloliter itu kenaikan, APBN-P masih tidak jebol. Pemerintah kan bisa diselamatkan. Tentu punya instrumen. Dengan dengan berbagai syarat; per- demikian, harus dilakukan tama, pemerintah harus tetap pengawasan ketat dan ketemeningkatkan penerimaan gasan dari pemerintah dalam negara, salah satunya Pene- setiap implementasi kebijarimaan Negara Bukan Pajak kan. Bagaimanapun pemerin(PNBP). Kedua, pemerintah tah harus hadir dalam setiap harus melakukan penghe- kondisi di masyarakat, matan. Sebab kami menilai, jangan berlepas penghematan untuk belanja tangan, mengeluh pegawai di dalam anggaran terus, atau justru yang diajukan pemerintah menimpakan hanya 1,7%. Padahal dalam b e b a n n y a kenyataannya, dalam belanja k e p a d a pegawai ini banyak sekali ma s y - M Sohibul Iman pemborosan. Apa solusi PKS terkait

arakat. Dulu dalam opsi yang kita sampaikan kepada Presiden SBY, ada pilihan agar yang berhak menerima subsidi hanya rakyat miskin. Dalam opsi tersebut, kendaraan pribadi tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi seperti seka- rang ini. Namun t i -

dak lantas diberi solusi pindah ke Pertamax, karena jadinya kemahalan. Maka kami (PKS –red) tawarkan solusi yang lebih subtansial, dimana mobil pribadi punya 2 pillihan; bisa pakai Pertamax, bisa pula Premium bersubsidi rendah yakni seharga Rp6000. Sementara angkutan umum, barang, pedesaan dan motor harga Premiumnya tetap Rp4500.

Kenaikan BBM

Perempuan dan Anak Paling Menderita Jakarta, Suara Keadilan

harian lainnya. Tetapi di

Amaliah, perempuan dalam

- Ketika harga Bahan Ba-

ujung itu semua, perempuan

hal ini istri dan ibu, umumnya

kar Minyak (BBM) dinaik-

dan anaklah yang akan mera-

kan, dampak yang terjadi ibarat efek domino yang

merintah mau 'naik peringkat'

men DPR RI ini, dengan

Padahal, Ledia meng-

dengan membiarkan daya beli

tegas meminta pemerintah

mengatur dan mengelola keu-

ingatkan, jumlah perempuan

masyarakat melemah seiring

membatalkan rencana me-

sakan derita paling awal dan

angan rumah tangga. Dengan

yang sekitar 118 juta dan

kenaikan BBM?" sindir ang-

naikkan harga BBM, demi

paling berat.

anggaran yang ada dan harga

anak usia balita yang sekitar

gota DPR Dapil Jawa Barat

masa depan masyarakat In-

Menurut

yang kian melambung, me-

22 juta merupakan lebih dari

I ini, beberapa hari jelang

donesia yang lebih baik.

anggota

mangkas kualitas dan kuanti-

separuh total penduduk Indo-

Sidang Paripurna.

Sebab sekalipun diiringi

kian melonjak;

Komi-

tas adalah jalan yang paling

nesia. Bila kondisi kecukupan

Belum lagi kalau bicara

rencana pemberian Ban-

transportasi,

si VIII

mudah.

dan kelengkapan gizi yang

soal pendidikan dan akses

tuan Langsung Sementara

sembako,

DPR

"Kalau makanan dalam

mereka asup tidak terpenuhi,

kesehatan, lagi-lagi perem-

Masyarakat (BLSM), ke-

juga ke-

Ledia

keluarga terkurangi jumlah

dapat dibayangkan betapa su-

puan dan anak yang akan

naikan harga BBM tetap

butu-

Hanifa

dan kualitasnya, siapa yang

ramnya kondisi masyarakat

menjadi korban. Begitu pula

akan menyusahkan rakyat.

berkorban paling dulu?

Indonesia ke depannya.

biaya sekolah, baik ongkos

BLSM hanya merupakan

mendorong komponen harga lainnya

han

Umumnya kaum ibu. Dan

Menurut Ledia, pada awal

maupun harga buku dan

solusi jangka pendek dari

siapa yang terkena efek

2012 ini saja, Indonesia su-

perlengkapan sekolah lain-

efek domino yang panjang,

dah menjadi 'juara' kelima di

nya yang kian mahal, akan

membelit dan merambat ke

dunia untuk negara dengan

memicu anak putus sekolah

banyak sektor kehidupan.

banyaknya jumlah anak ber-

di usia tamat SD atau SMP.

paling

buruk?

Anak, u tamaLedia Hanifa

par Ledia, Rabu (28/3).

nya balita,"

pa-

tubuh pendek yang diakibat-

Karena itu, Ketua V

kan kurang gizi. "Apa pe-

Kaukus Perempuan Parle-

(di-release di detik.com)


Fokus

Edisi APRIL 2012

PKS Terangkan Sikap Kepada Publik Jakarta, Suara Keadilan - Pematangan atas sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, dilakukan terus menerus sebelum sidang Paripurna DPR tanggal 30 Maret lalu. Terakhir pagi menjelang Paripurna, FPKS menyelenggarakan rapat pleno fraksi yang dihadiri 48 anggota dan menegaskan sikap menolak kenaikan harga

BBM. Keputusan tersebut dice-

tuskan dalam rapat pleno fraksi yang dipimpin Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal. ”Kita lihat perjuangan saudarasaudara kita di Banggar sudah optimal, dengan membuat postur anggaran yang ditetapkan dalam raker, memungkinkan pemerintah untuk tidak perlu menaikkan BBM,” terang Mustafa kala itu kepada war-

Mustafa Kamal

tawan dari berbagai media yang meminta keterangannya. Dan akhirnya di Paripurna, setelah tampak yang terjadi lebih banyak akrobat politik daripada kesungguhan mencari jalan keluar atas ekses kenaikan BBM bila benar-benar terjadi, FPKS semakin yakin dengan pilihannya menolak untuk mengubah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012. Mustafa Kamal selanjutnya meminta seluruh kader anggota FPKS menerangkan sikap fraksi kepada konstituen masing-masing, dan kepada publik pada umunya. “Ini upaya luar biasa dan alhamdulillah, anggota fraksi PKS mampu menerangkan ini kepada publik,” katanya lagi.

PKS Prioritaskan Anggaran untuk Rakyat

Jakarta, Suara Keadilan - Anggaran negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hakikat atau inti dari siklus keuangan negara. Proses demokrasi dalam menentukan dan memutuskan anggaran negara oleh parlemen bersama eksekutif, merupakan titik tolak dari keberlangsungan operasional negara; dari pusat sampai daerah. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM melalui revisi Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2012, harus terlebih dahulu dibahas angka demi angka melalui DPR. Dalam hal ini, pembahasan dilaksanakan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR sebagai alat kelengkapan dewan yang salah satu tugasnya adalah bersama pemerintah, membahas prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap

kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Untuk itu Fraksi PKS memandang penting menyampaikan ketegasan sikap dalam menolak kenaikan BBM, sekaligus memberikan prioritas anggaran untuk rakyat melalui rapat Banggar. Perwakilan Fraksi PKS di Banggar diberi misi khusus memastikan anggaran negara, untuk sepenuhnya dialokasikan bagi kesejahteraan rakyat.

APBN Untuk Rakyat Dalam pandangan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung, opsi mengenai besaran subsidi energi dalam postur APBN-P 2012 telah diputuskan sebesar Rp225 Triliun. Keputusan itu sudah final meski tidak diikuti oleh Fraksi Gerindra dan Hanura yang walk out pada saat pembahasan subsidi tersebut di Banggar. "Angka itu termasuk subsidi BBM, listrik dan ca-

dangan risiko fiskal. Untuk alokasi anggarannya, tergantung bagaimana Pemerintah mengaturnya. Apakah lebih banyak ke BBM atau ke mana," ujar Tamsil di DPR, Jakarta, Selasa (27/3). Pada awalnya, kata Tamsil, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menunggu harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 20 persen dari harga asumsi makro dahulu, baru kemudian pemerintah bisa menaikkan harga BBM subsidi. "Kenapa mengusulkan 20 persen, karena memungkinkan tidak ada kenaikan hingga akhir tahun ini kecuali di Selat Hormuz semakin panas, hingga ICP mencapai USD150 per barel, baru harga BBM dapat naik," demikian ungkap Tamsil.

Sedangkan terkait salah satu pasal dalam APBN 2012, yaitu pasal 7 ayat 6A yang menjadi rapat alot, dia

menyebut bahwa Banggar telah menyelesaikan tugasnya untuk membahas postur anggaran APBN-P 2012 dan besaran subsidi energi. "Semua telah kita selesaikan secara elegan dengan mengambil keputusan atas hal yang diperdebatkan, yaitu sembilan fraksi telah setuju mempertahankan pasal 7 ayat 6," tambah Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini. Kenaikan BBM Bukan Solusi Menurut Tamsil, rencana kenaikan harga BBM bukan karena masalah harga minyak di dunia yang melambung tinggi. "Permasalahannya adalah kesalahan manajemen," imbuh Anggota DPP PKS Bidang Ekonomi ini. Kesalahan manajemen pemerintah terbukti dengan keti-

Ia tidak menyalahkan insan media bila dalam kasus usulan kenaikan harga BBM ini, belakangan PKS malah dipojokkan terkait hubungan PKS dengan partai-partai koalisi. Dalam dunia Komunikasi, ia menyebut hal itu sebagai upaya media framing. “Banyak hal yang mempengaruhi (media framing -red) itu, mungkin keinginan pemilik, mungkin juga kekurangan informasi atas proses yang berlangsung, itu sebabnya kami selalu melayani undangan media,” ujar anggota dewan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 ini. Mustafa juga memberikan apresiasi kepada anggota fraksinya, yang kadang dipojokkan pada isu-isu tidak

substansial di berbagai debat di media, namun selalu mengembalikan isu kenaikan harga BBM ini kepada substansi permasalahan, yaitu alasan rasional pilihan PKS menolak perubahan pasal 7 ayat 6 dan apa yang bisa dilakukan agar BBM tidak perlu naik. Akan halnya soal masa depan koalisi dan persoalan jatah menteri PKS di kabinet, Mustafa menilainya terlalu jauh. “Pertama, tidak pernah ada kesepakatan soal rumusan penyelesaian RUU APBNP ini di Setgab, kedua, bukan ranah fraksi untuk menjawab soal masa depan koalisi dan jatah menteri,” pungkas Mustafa.

daksiapan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Awalnya pemerintah ditawarkan DPR apakah akan membatasi BBM atau menaikkannya. Pemerintah memilih yang pertama. Opsi menaikkan BBM langsung dicoret. Namun kemudian, saat ini, pemerintah memilih opsi yang kedua hanya karena alasan harga

minyak melambung. Ditambah lagi cost recovery yang meningkat beberapa persen. Kesannya, jelas Tamsil, serba mendadak, dan tidak sesuai dengan kesepakatan. "Itu bukan alasan tepat, karena sebenarnya masih bisa disiasati dengan cara menambah subsidi sehingga harga BBM tidak berubah," ujar Tamsil.. Salah satu caranya, Tamsil menambahkan, adalah dengan menekan penghematan belanja pegawai, karena remunerasi sudah diberlakukan sehingga kesejahteraan PNS membaik.

Tamsil Linrung


Fokus

Edisi APRIL 2012

Kisruh N E T S I S Kenaikan KON AP K I S R E B BBM TEGAS BICARA Abdul Hakim “Seolah-olah mereka (anggota Koalisi –red) mendukung BBM tidak naik pada 1 April. Padahal secara eksplisit, mereka mendukung pemerintah untuk menaikkan BBM dalam waktu enam bulan ke depan.”

Mahfudz Siddiq "Isu koalisi-oposisi adalah isu yang tidak penting untuk rakyat.Seharusnya pemerintah dan partai koalisi lebih fokus pada harga barang kebutuhan pokok yang naik, daripada rebutan kursi menteri"

Ansori Siregar “Pemerintah hanya perlu sedikit kerja keras agar subsidi BBM tidak dicabut, sementara anggaran pendapatan belanja tetap selamat, dan PKS sudah banyak memberikan usulan alternatifnya.”

Yudi Wiadiana Adia ”Tentunya sikap PKS tersebut diambil secara sadar dan paham berbagai dampaknya. Yang kami dahulukan, bagaimana kepentingan rakyat agar segera terselamatkan.”

Aboe Bakar Al Habsyi

”SBY yang melamar PKS, bukan sebaliknya. Kami tidak ujug-ujug datang dan tidak bekerja. Semua saksi Tim SBY-Boediono dikoordinir oleh PKS. Kami adalah anggota koalisi yang berkeringat memenangkan SBY, bukan terima enaknya saja.”

Kemal Azis Stamboel Ahmad Rilyadi "Ada 2 dampak serius kenaikan BBM, pertama, banyak masyarakat akan alami kesulitan karena kebutuhan hidup akan melonjak. Kedua, Akan terjadi penolakan besar-besaran dari rakyat, dan berpotensi menjadi gejolak sosial."

“Kalau tidak ada perubahan kebijakan harga BBM (bersubsidi), inflasi hanya sekitar 4,5 sampai lima persen. Tapi bila harga BBM bersubsidi naik, inflasi akan lebih besar.”

Jazuli Juwaini Ecky Awal Mucharram

“Terkait rencana kenaikan harga BBM, Pemerintah harus mau menghitung ulang terkait dengan tiga hal. Pertama menaikkan tax ratio, kedua melakukan effisiensi belanja rutin, ketiga mempercepat realisasi pembangunan infrastuktur konversi dari BBM ke gas.”

”Apapun akan kami lakukan agar harga BBM bersubsidi tidak jadi naik, dan hal ini juga sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak SBY. Sehingga rakyat miskin yang hidupnya sudah sulit dan terhimpit tidak bertambah lagi bebannya.”


Berita Media

Edisi APRIL 2012

Soal BBM,

Sikap PKS Sudah Jelas

Jakarta, Suara Keadi-

daan sikapnya, mengundang

rasional dan faktual. Untuk

Kalau pemerintah tetap

lan - Partai Keadilan Se-

reaksi keras dari anggota

itu PKS tetap menolak ke-

memutuskan untuk menaik-

jahtera (PKS) tetap kon-

Partai Koalisi lainnya.

naikan harga BBM," terang

kan harga BBM, PKS akan

Anggota

Syuro

tetap bersama dengan rakyat

sisten menolak rencana

"Sikap PKS sudah jelas,

kenaikan harga Bahan

dan kami sudah berikan

Partai Keadilan Sejahtera

yang telah membesarkan-

Bakar Minyak (BBM).

masukan yang dirasa dapat

(PKS) Hidayat Nur Wahid,

nya, lanjut Hidayat me-

PKS tak mau mengubah

menjadi solusi terhadap per-

saat ditemui di Jakarta,

ngutip pernyataan Presiden

sikapnya meski perbe-

masalahan BBM ini, secara

Rabu (28/3).

PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Majelis

(di-release di Okezone.com)

Hidayat Nur Wahid

PKS Tawarkan Jalan Tengah Tetap Bersama Rakyat,

Bukan Membelot

Terkait BBM Jakarta, Suara Keadilan - Sejak diajukannya RUU APBN-P 2012 oleh pemerintah, sikap PKS sangat konsisten. Demikian disampaikan Mardani Ali Sera, Anggota Komisi VII DPR RI. Menurut Mardani, terdapat dua kubu yaitu pemerintah (Partai Koalisi –red) yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik, sementara kubu oposisi menginginkan tidak ada kenaikan. “Dari dua kubu tersebut, PKS mencoba menjembatani yang terbaik bagi masyarakat hingga menghasilkan tiga opsi yang ditujukan kepada pemerintah (SBY). Dengan tiga opsi kompromi tersebut, masyarakat tidak harus menanggung kenaikan, tapi pemerintah juga punya ruang untuk mengatur fiskalnya. Dalam dokumen rapat paripurna yang lalu, satu-satunya partai yg mempunyai opsi di luar kubu koalisi dan oposisi adalah PKS,” terang Anggota FPKS ini. Namun dalam pembahasan, Mardani menambahkan, ternyata terjadi sikap

akrobatik dalam kubu koalisi, dimana sikap Golkar yg awalnya menolak, tiba-tiba dalam forum lobi mereka membuat formulasi-formulasi yang pada intinya menyetujui kenaikan meski kenaikan tersebut tidak pada 1 April. PKS menilai langkah akrobatik ini tidak sesuai lagi dengan ruh kemaslahatan rakyat yang diperjuangkan oleh PKS. “Sementara perintah dari Presiden Partai adalah, jika PKS harus berseberangan dimana pemerintah tidak bersama rakyat, maka sikap PKS adalah tegas untuk bersama rakyat dengan memilih opsi 1,” ujar Mardani. Mengomentari isu ‘jatah’ kementerian karena PKS berseberangan dengan pemerintah, Mardani menyatakan hal itu sebag a i hak preogratif dari p r e - Mardani Ali Sera

siden, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. “PKS selalu siap di dalam maupun di luar koalisi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua majelis syuro ataupun presiden partai, PKS akan selalu bekerja untuk masyarakat di dalam maupun di luar koalisi. Bahkan jika melihat dari sejarah, justru ketika PKS di luar pemerintahan, PKS bisa mencapai pertumbuhan hingga 6 kali lipat di tahun 2004,” tutup Mardani. (di-release di TVOne)

Jakarta, Suara Keadilan - Dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/3), Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012. Sikap ini berseberangan dengan sikap Partai Demokrat selaku lokomotif Sekretariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah. PKS pun dinilai membelot oleh anggota Setgab lainnya. "PKS tidak

membelot, perlu diperhatikan, apakah mengingatkan pemerintah tidak boleh?" ujarnya retoris, seusai menghadiri acara wisuda Universitas Nasional di Jakarta Convention Centre, Senayan Jakarta, Minggu (1/4/2012). Sebagai mitra anggota koalisi, Tifatul menegaskan bahwa PKS bukanlah partai yang tiba-tiba mendapat hadiah dari partai penguasa saat ini. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar partai koalisi lainnya dapat

Tifatul Sembiring

mengerti hak perbedaan pendapat. Ia juga meminta agar partai lain tidak lagi melontarkan pernyataanpernyatan kasar dan tidak mendidik demokrasi. Meski demikian, politikus PKS itu tidak khawatir jika dirinya akan diganti lantaran partainya berbeda pendapat dengan partai koalisi. "(Dalam koalisi ini – red) Kami ini berkeringat. Dalam perjanjian koalisi, PKS bisa mengingatkan sesuatu yang baik untuk pemerintah dan menyampaikan suara rakyat, dan itu sesuatu yang wajar. Presiden (SBY -red) saja tidak berkata itu (berkhianat –red) kepada PKS," katanya tegas. (di-release di Kompas. com.)

Tak Terpengaruh, dan Tetap Fokus Bekerja Jakarta, Suara Keadi-

anggota Setgab/ koalisi ter-

kemungkinan Partai dengan

"Silakan tanyakan pada

lan - Kader Partai Keadi-

kait kebijakan BBM (bahan

logo Bulan Sabit itu heng-

Presiden PKS, saya tugas-

lan Sejahtera (PKS) di

bakar minyak).

kang dari koalisi karena

nya ngurusin kesejahteraan

Salim

perbedaan sikap tersebut.

sosial, karena itulah tupoksi

juga me-

bagai

saya sebagai Menteri," kata

negaskan,

teri Sosial.

Pemerintahan,

Salim

"Kalau ada hal-hal yang

ara, Rabu

gasnya, ia tetap

(28/3).

akan fokus pada

Segaf Al Jufri mengaku

menyatakan

akan tetap fokus menja-

monggo tanya kepada yang

gan

seputar

Menteri Sosial tersebut da-

bahwa

lankan tugasnya di Ke-

bersangkutan

langkah yang bakal diambil

lam Apel Kegiatan Bhakti

apapun

menterian Sosial meski

PKS -red), bukan kapasi-

partainya

kebi-

Sosial Tagana Regional Su-

yang terjadi

partainya berbeda pan-

tas saya untuk menjawab-

jakan

terkait

matera dan Kalimantan Ba-

di luar

dangan dengan mayoritas

nya," ujarnya menanggapi

harga BBM.

rat di Medan, Sumatera Ut-

tu-

demikian, (Presiden

Salim lebih lanjut, engmenanggapi terhadap

pemerintah

amanahnya seMen-

(di-release

di

Sindoradio)

Salim Segaf Al Jufri


Fokus

Edisi APRIL 2012

Polling Kompas dan Socmed

K

ebijakan menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang berat. Selain menimbuikan implikasi sosial, besarnya gejolak politik akhirnya menjadi beban politik pemerintah. Meskipun Rapat Paripurna DPR, Jumat, 30 Maret 2O12 yang lalu, belum jadi menaikkan harga BBM per 1 April 2012, "kerusakan" sudah telanjur terjadi. Bola panas yang bergulir di gedung parlemen ini terbukti menggoyahkan soliditas partai-partai koalisi pemerintah berupa penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari arus utama parpol anggota koalisi pemerintah. Terlepas dari oportunitas masing-masing parpol untuk mengambil keun-

tungan pencitraan dari Rapat Paripurna DPR tersebut, sebagian besar responden (65,8 persen) menyatakan persetujuan terhadap sikap parpol-parpol itu. Dukungan publik terhadap sikap partai politik yang menolak kenaikan harga BBM ini didasari oleh kesamaan persepsi tentang beratnya dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat. Hasil jajak pendapat Kompas pekan sebelumnya memperlihatkan lima dari sepuluh responden menyatakan tidak siap menerima dampak kenaikan harga BBM dari sisi anggaran rumah tangga. Dukungan serupa juga diberikan publik kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Enam dari sepuluh responden menyatakan setuju dengan aksi unjuk

rasa mahasiswa. Sebaliknya, citra kepada parpol anggota koalisi cenderung mengalami

penurunan, termasuk tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai penyel-

enggara negara. Itulah kerusakan sosial politik akibat kebijakan yang tak efektif.

(LITBANG KOMPAS) *sumber KOMPAS (2/4/12) halaman 5

PKS, Partai Konsisten Sekali Jakarta, Suara Keadilan – Sikap konsisten PKS dalam Paripurna DPR yang berakhir pada tanggal 1 April dini hari, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari Pengamat Politik Efendi Ghazali. Terkait sikap PKS ini, Efendi Ghazali memberikan gelar kepada PKS sebagai Partai Konsisten Sekali. Efendi beralasan, bahwa gelar ini disematkan kepada PKS, karena me-

nilai PKS telah teguh memperjuangkan aspirasi rakyat secara konsisten. Apresiasi tersebut disampaikan Efendi Ghazali dalam METRO TV Live Breaking News, kala diminta komentarnya usai Paripurna. Sebagaimana diketahui, dalam pengambilan keputusan yang berlangsung secara voting, PKS memilih opsi 1 untuk mempertahankan pasal 7 ayat 6 tanpa ada perubahan. Opsi ini tidak memberikan ruang kepada pemerintah

untuk menaikkan harga BBM, sebagaimana ditegakan kembali oleh Ketua Fraksi PKS di tengah sidang. Efendi Ghazali juga menegaskan, dalam ‘pertarungan’ Peripurna tersebut, dapat jelas dilihat oleh publik, partai mana yang benar-benar serius dan konsisten dalam membela rakyat. Pada akhirnya, meski kalah dalam voting rapat Paripurna, Efendi menilai, PKS adalah ‘kalah’ secara terhormat.

Quotes Twitter Salahuddin Wahid @Gus_Sholah Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang PKS bikin 2 langkah jitu akhir2 ini : HNW+DJR utk pilgub DKI & Tolak kenaikan harga BBM. Kalo dikeluarkan dr koalisi, akan dpt manfaat lg.

Ipang Wahid @ipangwahid Creativepreneur http://www.ipangwahid.com Pemenangnya adalah... Golkaaaar!!! *Salut sama PKS yg telah berani berhadapan seorang diri melawan teman2 koalisinya* :))

Jimly Asshiddiqie @JimlyAs Univ. of Indonesia Law Professor, Advisor of Nat. Commission of Human Right, Former Chief of Constitutional Court & former Presidential Advisory Council http://www.jimly.com Salut mski ttap naik hrga tp dg ctatn, dmkrtis, smua brskap, tdk mbebek. Lbh salut PDIP, Grndra, Hnura utk rkyt & paling salut PKS brsikap


Edisi APRIL 2012

Jawa Tengah

Tulang Bawang, Lampung

DKI Jakarta

N E T S ! S N O K Ngawi, Jawa Timur

Serang, Banten

Karang Anyar, Jawa Tengah

DKI Jakarta

DKI Jakarta

Edisi 11  

Tabloid Suara Keadilan Edisi 11