Page 1

EDISI 10

Terdepan dalam Reformasi Parlemen

SUARA KEADILAN

SUKA | Edisi 1 / I / 2010 FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ikuti Kami

Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

Libatkan Masyarakat untuk Hasil Sempurna

@FPKSDPRRI

Rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu sangat penting untuk diperhatikan semua pihak. Sebab mereka yang terpilih nantinya akan menentukan proses dan keberlangsungan penyelenggaraan pemilu yang sukses dan terlegitimasi.

www.fpks.or.id Fraksi PKS Dpr ri

Pemotongan Subsidi

Gerus Kesejahteraan Petani Halaman 13 Kalau pemotongan subsidi pupuk dan benih ini tetap dilakukan, maka akan menggerus kesejahteraan petani. Padahal petani menanam padi untuk kepantingan nasional guna mengamankan pangan nasional.

Halaman 6

MARET

2012

GRATIS

Pungutan di Sekolah

Sistematik & Membudaya Ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan kita yang sudah kehilangan arah dalam menyiapkan generasi bangsa yang bermutu. Disadari atau tidak, para pengelola pendidikan menjadi semakin pragmatis.

Halaman 24

Fraksi PKS Lantang Pilih Opsi ‘C’ JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI lantang memilih opsi C hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century. Artinya, proses penyelamatan Bank Century melalui bailout dinilai sarat pealanggaran.

Allahu Akbar! Bergemuruh di Paripurna DPR Refleksi

“Opsi C adalah relevan dan terbaik untuk perbaikan sektor keuangan dan perbankan dalam upaya penegakan hukum,” kata juru bicara FPKS Ecky Awal Mucharam yang membacakan sikap fraksi Rabu, 3 Maret 2010. Sontak, teriakan “Allahu Akbar, Allahu Akbar” bergemuruh di tengah arena ruang sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota DPR.

sidang-sidang Pansus terdahulu. Sikap tersebut tak berubah sampai mendekati penghujung paripurna yang hingga larut malam. Meski sempat diselingi insiden dan tarik ulur lobi, paripurna DPR akhirnya mengakhiri sidangnya lewat voting terbuka. Opsi C, yang menyatakan proses “bail out” bank Century bermasalah dipilih oleh 325 anggota dari 537 anggota yang hadir. Sedangkan opsi A, yang menyatakan proses prosedur bailout tidak bermasalah, dipilih oleh 212 anggota DPR. Marzuki Ali sebagai pimpinan sidang paripurna akhirnya mengetuk palu sebagai tanda paripurna DPR secara bulat memilih opsi C.

moneter dan fiskal, mulai dari (a) operasional Bank CIC (b) proses akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko oleh Chinkara Capital, merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century, operasional Bank Century (c) pemberian FPJP, dan (d) PMS sampai kepada (e) mengucurnya aliran dana. Opsi C juga menyebut, diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemegang saham pengendali, pengurus, dan manajemen Bank CIC, dan Bank Century, debitur dan nasabah terkait, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara.

Pandangan ini merupakan penegasan dan penguatan fraksi PKS yang telah disampaikan

Opsi C lainnya adalah, patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas

--- Pandangan Fraksi PKS dapat dilihat selengkapnya di : www.fpks-dpr.or.id

di sisi Allah. Tentu hanya Dia yang tahu. Adapun masing-masing fraksi dan opsi hanya berikhtiar mencapai kebenaran. Agama memuji ikhtiar yang berkualitas, yaitu yang secara spiritual mengedepankan kejujuran dan memosisikannya sebagai imam. Kejujuran yang menggariskan konsistensi antara tujuan (ghayah) mencari kebenaran, motif (niat) meraih reward dari Allah, dengan proses (kaifiat) yang ditempuh juga harus benar, baik prosedur formil maupun metodologis. Di atas garis lurus konsistensi tersebut, integritas dapat dihadirkan, ketaqwaan dipertahankan, kredibilitas dihasilkan, kemudian insya Allah pahala dariNya telah dijanjikan. Masing-masing opsi memenangkan pahala itu antara satu atau dua. Jika opsi yang dipilih sesuai dengan yang benar di sisi Allah maka mendapat dua pahala, sebagai

imbalan kebenaran dalam berikhtiar dan imbalan akurasi/persisi; sedang jika opsinya tidak sesuai dengan yang benar menurut Allah tetap memperoleh satu pahala sebagai imbalan atas ikhtiar yang benar, sebab ikhtiar yang benar bagian dari amal saleh. Sesungguhnya yang lebih penting, bukan apa opsinya tapi bagaimana prosesnya. Dari perspektif kualitas proses atau ‘mujahadah’ menuju kebenaran maka posisi orang akan beragam. Ada yang menempuh prosedur dengan benar, menggunakan metodologi yang benar kemudian berpenampilan ekspresif dan komunikatif yang baik. Hasilnya insya Allah baik disertai reward ilahi dan out comenya adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Ada pula yang melakukan kesalahan di aspek formil sehingga melukai komunikasi in-

ter personal atau inter institusional, merusak mu’amalah yang menimbulkan dosa. Terlebih jika ditambah kesalahan dalam metodologi yang mengakibatkan misleading. Misalnya, untuk mencari suatu kebenaran objektif-faktual metode yang harus digunakan adalah induktif. Mendasarkan pada data dan fakta yang relevan serta komprehensif, tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului, sebab mozaik data dan faktalah yang akan membuat kesimpulan. Kejujuran sebagai basis integritas penyelidik kebenaran mewajibkannya menempuh proses induksi secara utuh dan tidak memberi celah bagi suatu pesan deduktif untuk menyusup (masuk angin). “Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka waspadalah”. (AlBaqarah:235 )

MENGUKIR PRESTASI LEWAT DIPLOMASI Kebenaran

Oleh : Dr. K.H. Surahman Hidayat

Dalam pandangan akhirnya soal Century, semua fraksi di DPR kompak berucap bahwa kebenaran itu benar dan kesalahan itu tetap harus salah. Bila kita tengok perspektif agama, bahwa kebenaran yang hakiki hanya satu yaitu yang sesuai dengan “ma ‘indallah”, kebenaran yang ada

AGENDA MUKERNAS PKS 2012 H a l a m a n 16

Laporan Utama: Halaman 3 - 5


Editorial

Edisi MARET 2012

Surat Pembaca

Dari Redaksi Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Apa kabar pembaca budiman? Mudah-mudahan selalu fit dalam menjalankan berbagai amanah. Dua bulan lalu, saat edisi ke-9 tengah berjalan, tim redaksi sudah memutuskan untuk mengangkat tema liputan utama edisi ke-10 tentang Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) dan kinerja ketuanya. Hal tersebut kami pilih karena melihat luar biasanya prestasi BKSAP DPR, sehingga membuat parlemen Indonesia disegani di kawasan regional Asia Tenggara dan Pasifik, serta di antara pergaulan parlemen internasional. Mungkin inilah prestasi terbaik DPR dari seluruh kurun waktunya. Tanpa dinyana, sang ketua BKSAP, Dr. M. Hidayat Nurwahid diamanahi oleh Partai untuk mengemban tugas lebih berat yaitu maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) di bulan Juli mendatang. Tak ada yang kebetulan, semua telah digariskan oleh Allah swt. Maka kami hadirkan Tabloid Suara Keadilan edisi ke-10 ini, yang juga kami percepat penerbitannya agar dapat dinikmati oleh peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS tahun 2012 di Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat Mukernas untuk para pimpinan PKS dan selamat menikmati tabloid Suara Keadilan. Wassalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Assalamualaikum Saya humas di DPD PKS Sibolga. Bolehkah berita di suara keadilan kami poskan kembali di website kami? Faguza Ghufra Zainal Via email Redaksi : Wa’alaikumsalam wr wb Boleh, asal mencantumkan Tabloid Suara Keadilan sebagai narasumber berita.

PenanggungJawab: H. Mustafa Kamal, SS Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Dedi Supriadi Redaktur Pelaksana: Tourmalina Redaktur: Khairurrizqo Sekretaris Redaksi: Zakaria M. Alif Design/Layout: Zikrillah S.A | Topaz Budhi A. Kartunis: Fauzi Alamat: Komplek Gedung MPR/DPR/DPD - RI, Nusantara I Lantai 3, Jakarta Email: tabloidsuarakeadilan@gmail.com Telepon: 021-5785 7024 - 23 Diterbitkan dua bulan sekali oleh Humas Fraksi PKS DPR - RI dan dibagikan secara GRATIS Bahan-bahan: 1. Liputan; 2. Kutipan media personal atau media massa

FOTO COVER : ARIEF KAMALUDIN / ZAKARIA M. ALIF

TABLOID SUARA KEADILAN Edisi ke 10 Bulan Maret 2012

Redaksi : Femina, terima kasih apresiasinya. Nb. Kepada pembaca Tabloid Suara Keadilan, tema ‘Jaminan Produk Halal’ telah kami muat dalam Laput Edisi IX/ Februari/2012

.......................................................................................

.........................................

Rakyat yang merasakan dampak kenaikan BBM adalah rakyat kecil yang tidak punya penghasilan tetap. Tolong sampaikan masalah ini pada Pemerintah untuk lebih berpihak kepada Rakyat kecil. Andie Aba Majalengka – Jawa Barat

Editorial

MEMILIH YANG TERBAIK

A

Pemimpin Redaksi

Saya menilai RUU Jaminan Produk Halal adalah langkah cemerlang dari komisi VIII untuk menjamin hak muslim. Karena muslim Indonesia pada umumnya tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa saja yang dianggap haram untuk dikonsumsi dan dipakai. Femina Sagita B Jakarta

da beberapa isu yang menjadi perhatian publik media beberapa hari terakhir. Dua yang paling menonjol adalah tentang penyikapan partai-partai politik atas rencana kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diwacanakan mulai berlaku 1 April 2012 mendatang, dan soal Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang menghadirkan kejutan-kejutan. Kedua tema tersebut melibatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam soal pertama, PKS dinilai sebagai partai yang tidak menyetujui kenaikan tarif BBM. Padahal sementara itu seluruh partai koalisi pemerintahan SBYBoediono sudah menyetujuinya. PKS sudah menyampaikan beragam argumentasi tentang belum dapat diterimanya alasan menaikkan harga BBM saat ini, apalagi dengan angka kenaikan yang relatif tinggi. Seperti diungkap salah seorang anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam belum lama ini, bahwa kenaikan dapat ditunda bila pemerintah mau menghitung ulang terkait tiga hal. Pertama menaikkan tax ratio, kedua melakukan effisiensi belanja rutin, ketiga mempercepat realisasi pembangunan infrastuktur konversi dari BBM ke gas. Kenapa PKS berat menyetujui kebijakan kenaikan ini? Karena jelas di lapangan, rakyat akan semakin kesulitan. Birokrasi yang kegemukan, besarnya kebocoran anggaran dan pajak, ekonomi biaya tinggi, adalah beberapa hal yang jika pemerintah mau, bahkan dapat menghemat anggaran hingga Rp 50 trilyun. Masih banyak alasan dan argumentasi lain untuk hal ini. Tapi memang tidak mudah untuk meyakinkan publik tentang hal tersebut. Konfigurasi media hanya membuat dua blok : setuju dan tidak setuju. Setuju artinya mau mendukung pemerintah, tidak setuju berarti menentang pemerintah. Banyak media membelokkan pertarungan wacana menjadi area sempit hitung-hitungan politik, termasuk pencitraan publik. Ranah kerja kita tentu saja tidak mungkin mengintervensi agenda media. Tetapi kita bisa membangun kesepahaman dengan media dengan intensitas hubungan baik, artikulasi yang tepat dan relasi yang dibangun atas dasar

kesetaraan dan saling menghargai. Hal-hal itu akan mengurangi distorsi informasi tentang sikap PKS, yang meminta bangsa ini bekerja lebih keras, lebih cerdas dan lebih efisien. Dan itu semua harus dimulai dari pemerintahnya. Akan halnya keberadaan PKS di dalam koalisi, hal itu adalah kenyataan sejarah bahwa kita bersepakat membangun koalisi untuk mewujudkan rencanarencana indah membawa Indonesia tinggal landas ke arah perbaikan ekonomi, menyejahterakan rakyat. Bila kemudian dirasa di tengah jalan ada yang menahan langkah Indonesia untuk menyejahterakan rakyat, maka wajib bagi PKS mengingatkan seluruh pihak untuk kembali ke koridor yang benar. Topik ‘panas’ berikutnya adalah soal pemilihan pemimpin Ibu Kota, yakni Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Di seminggu terakhir sebelum pendaftaran cagubcawagub usai, suasana semakin hangat. Otak-atik pasangan calon, coba-coba pasangan koalisi partai menjadi berita yang bisa berubah dalam hitungan jam. Sampai di hari akhir baru jelas pasangan mana saja yang muncul. PKS awalnya diperkirakan akan berkoalisi dengan petahana (incumbent). Namun kenyataannya PKS mengusung calon yang tidak diduga-duga, yaitu mantan Presiden PKS, Dr. M. Hidayat Nurwahid yang kini adalah anggota DPR dan Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR. Tak kurang, media massapun merasa surprise dengan keputusan ini. Semangat kader-kader PKS tidak hanya terasa di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. Semua ingin berkontribusi. Hanya satu alasannya, kita ingin dakwah ini menjadi panglima dalam kehidupan kita. Meski demikian, kita mungkin perlu ingat. Setelah pendaftaran ini, usai deklarasi pencalonan, Ustadz Hidayat Nurwahid –begitu beliau kerap disapa- bukan lagi milik PKS semata. PKS telah mewaqafkan seorang Hidayat Nurwahid menjadi calon pelayan warga DKI Jakarta. Hidayat Nurwahid bersama pasangannya Didik J. Rachbini adalah pasangan yang menggambarkan visi kepemimpinan yang kompeten, berintegritas dan dekat dengan rakyat. Kedua orang ini adalah pekerja keras sekaligus solidarity maker karena empati yang tinggi kepada masyarakat, yang telah dibuktikan dalam bertahun-tahun kepemimpinan mereka di lembaga masing-masing. Semoga kali ini warga Jakarta tidak salah memilih pemimpinnya.


Laporan Utama

Edisi MARET 2012

Mengukir Prestasi

Lewat Diplomasi semakin meningkat antara Barat dan Islam, Indonesia menjadi negara yang menawarkan pendekatan komprehensif, negara dengan penduduk muslim terbesar, tapi adaptif dengan sistem politik demokrasi. Modal ini dapat menempatkan Indonesia dalam independensi untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu, tapi di sisi lain tetap menjalin komunikasi antara kedua belah pihak untuk menyamakan sikap dan persepsi terkait. Diplomasi Parlemen Untuk Kepentingan Nasional Pada saat yang sama, politik luar negeri harus diabdikan untuk tujuan nasional. Dalam rangka mencapai target itu, poli-

Indonesia untuk melakukan diplomasi. Di era multitrack diplomacy sekarang ini, pemerintah dengan para diplomat resminya bukanlah satu-satunya aktor politik luar negeri. Keterlibatan aktor-aktor lain seperti aktivis NGO, olahragawan, kalangan pebisnis, kaum agamawan, kalangan akademisi dan lain-lain tidak kalah penting dalam rangka melakukan diplomasi. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan

�Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.� tik luar negeri Indonesia menerapkan apa yang disebut sebagai total diplomacy (diplomasi total). Yakni sebuah konsep, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki

permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna, menurut perimbangan Dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap

Foto : Zakaria /FPKSDPRRI | Dok. Istimewa

P

ertaruhan nama baik Bangsa di dunia internasional, sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana sebuah bangsa mampu menampilkan citra postifnya dengan baik. Meski demikian, hubungan internasional tetap tidak bisa dilepaskan sebagai sebuah proses politik. Tentu bukan sekedar citra. Lebih jauh dari itu, kiprah sebuah bangsa dalam pergaulan internasional juga merefleksikan arah dan kebijakan politik dalam negeri; ideologi, penguatan posisi tawar dan kemampuan memperjuangkan kepentingan bangsa. Karena itu Founding Father Muhammad Hatta memperkenalkan manifesto luar negerinya, ‘Mendayung di Antara 2 Karang’. Sebuah sikap politik yang kemudian ditegaskan dengan pendirian politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Pengertian ini disampaikan Hatta dalam konteks Perang Dingin, yang berarti Indonesia tidak terikat dengan salah satu kutub politik tertentu, namun pada saat yang sama tetap berperan aktif dalam pergaulan internasional dengan tetap memegang teguh tujuan nasional. Indonesia punya modal sosial poltik yang cukup kuat untuk bisa menjalin hubungan sekaligus mengambil kemanfaatan dari pergaulan internasional. Dari sisi ideologi politik misalnya. Di tengah eskalasi ketegangan yang


Laporan Utama fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Salah satu tugas utama BKSAP adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. Dalam konferensi Parlemen Organisasi Negara Islam/Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) misalnya, Hidayat Nur Wahid melakukan lobi untuk pemenangan DPR RI sebagai Presiden PUIC. Setelah melalui lobi yang alot dengan pihak Iran dan setelah meyakinkan parlemen-parlemen dari kawasan Ras Asia dan Afrika, Indonesia terpilih sebagai Wakil Presiden PUIC Periode 2010 - 2011 dan Presiden untuk PUIC 2012 - 2014 pada konferensi parlemen OKI di Kampala, Uganda pada Januari 2010. Di antara maksud diperjuangkannya posisi ini adalah selain terkait engan perluasan

Edisi MARET 2012 peran diplomasi DPR RI di tingkat internasional dan PUIC pada khususnya, juga untuk meningkatkan martabat Indonesia di mata negara-negara parlemen negara OKI. Dimana, banyak diantara negara anggota OKI merupakan negara tujuan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Seolah ingin menyampaikan sebuah pesan, bahwa Indonesia bukan hanya berisi TKI dan TKW tetapi juga Wakil Presiden dan Presiden (pemimpin) untuk organisasi internasional seperti PUIC. Dengannya, Indonesia pun tetap memperjuangkan kepentingan nasional dalam upaya melindungi TKI dan TKW di luar negeri dalam berbagai forum parlemen internasional. Di berbagai forum parlemen baik itu regional maupun internasional, BKSAP telah berhasil memperjuangkan hadirnya resolusi agar parlemen negara-negara anggota dari organisasi tersebut membuat regulasi untuk melindungi keberadaan daripada TKI dan TKW/migrant worker tersebut. BKSAP dan Kepentingan Umat Islam Internasional Di bawah kepemimpinan politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, BKSAP menjadi salah satu sarana diplomasi yang aktif dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan umat. Indonesia, bukan hanya sekedar menjadi anggota aktif, tetapi juga mampu menjadi pelopor dalam menyikapi isu-isu internasional. Ini penting, sebagai upaya Indonesia memperjuangkan citra sebagai negara yang ikut ambil bagian menyelesaikan isu-isu internasional. Di seluruh forum organisasi parlemen-parlemen baik di tingkat regional

Foto : Zakaria /FPKSDPRRI | Dok. Istimewa

seperti AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly), APA (Asian Parliamentary Assembly), APPF (Asia-Pasific Parliamentary Forum), maupun internasional seperti PUIC (Parliamentary Union of OIC Member States) dan IPU (Inter-Parliamentary Union), delegasi Indonesia selalu mengangkat dan memperjuangkan

pembelaan terhadap Palestina, pembebasan Masjid Al-Aqsa, pengakhiran isolasi terhadap Gaza dan solidaritas terhadap Pimpinan dan Anggota Parlemen Palestina yang ditangkap dan dipenjara oleh rezim Israel. Bahkan termasuk mengusulkan agar keanggotaan Israel di IPU dibekukan karena masalah tersebut diatas.

Selain itu, BKSAP dibawah komando Hidayat Nur Wahid juga aktif dalam menginisiasi Deklarasi Bandung (Konferensi APA 2009) dan deklarasi Palembang (Konferensi PUIC 2012), yang di dalamnya banyak berisi poin-poin penting dukungan terhadap Palestina. Termasuk resolusi dalam Konferensi Istimewa yang pertama

PUIC di Damaskus 2010 dan yang kedua di Abu Dhabi, yang mendukung prakarsa Indonesia untuk kembali mengirimkan delegasi yang terdiri dari pimpinan Parlemen PUIC, untuk memasuki GAZA sebagai upaya kongkret solidaritas dan mengakhiri isolasi atas Gaza.


Laporan Utama

Edisi MARET 2012 Bahkan dalam joint komunike PUIC Palembang 2012 yang sidangnya dipimpin oleh Ketua SC PUIC yang adalah ketua BKSAP DPR RI, dicapai kesepakatan untuk meminta Ketua DPR RI yang adalah Presiden PUIC 2012 untuk melakukan follow-up dan memimpin delegasi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa menjadi bagian dari solusi (part of solution) dan bukan justru menjadi bagian dari masalah (part of problems). Dengan posisi Indone-

Wawancara Khusus

sia sebagai negara yang berhasil dalam reformasi, demokratisasi, pembangunan ekonomi dan juga memiliki sifat moderat. Dengan bekal itu, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik dibanding negara-negara lain untuk menjadi perantara dari dialog antar peradaban. Indonesia, layaknya sebagai satu bangsa yang utuh, bangsa yang mampu mempertahankan martabatnya, yang bukan sekedar karena pencitraan semata, namun juga bentuk nyata bagian dari membangun peradaban dunia.

Bagaimana dengan isu yang Indonesia berkepentingan di dalamnya, seperti masalah TKW misalnya? Salah satu peran BKSAP adalah menghadapi konferensi internasional di Asia maupun Asia Pasifik, dan selalu menyuarakan tentang pentingnya parlemen untuk menjadi solusi atas masalah (tenaga kerja –red) ini. Yaitu dengan regulasi yang menjamin perlindungan tenaga kerja di negara masing-masing. Kita sepakat dalam konferensikonferensi parlemen tersebut, untuk mengambil peran dalam memberikan jaminan keamanan dan pemenuhan hak asasi manusia. Masing-masing parlemen akan menyuarakannya di negara asal masing-masing, sekaligus mendesak pemerintahnya untuk membuat mekanisme payung hukumnya. Untuk isu dalam negeri lainnya misalnya, BKSAP juga

B

agaimana sebenarnya BKSAP menjalankan peran dan fungsinya dalam tugas diplomasi internasional? Apa arti penting keberadaan BKSAP bagi bangsa Indonesia dan bangsa di dunia? Berikut petikan wawancara reporter Suara Keadilan bersama Ketua BKSAP periode 2009-2014 Dr. Hidayat Nurwahid, MA. Bagaimana BKSAP menjalankan prinsip bebas-aktif dalam diplomasi? Secara prinsip BKSAP adalah badan yang ada di DPR dan diposisikan sebagai wakil parlemen Indonesia dalam hubungan internasional. Dari sisi itu, BKSAP lebih leluasa melakukan hubungan luar negeri yang bebas aktif, yaitu lebih bebas dan lebih aktif dalam bernegosiasi dan memberikan saran. Misalnya, jika Pemerintah tidak cukup kuat berperan dalam Palestina, dengan masuk Jalur Gaza untuk membuka jalur isolasi, maka kita (BKSAP –red) sudah lebih dulu masuk. Bahkan untuk masuk ke Gaza, kita sudah

melalui jalur Mesir. Karena diplomasi yang cukup baik, maka Parlemen Mesir mendukung penuh. Saya melobi dan meyakinkan Ketua DPR untuk bisa berangkat ke Gaza, dan Alhamdulillah beliau bersedia. Dengan demikian, kita bisa lebih meyakinkan Ketua Parlemen Mesir, bahwa delegasi kami disertai Pimpinan Parlemen Indonesia yaitu Ketua DPR. Kemudian, BKSAP bersama Ketua DPR dan Komisi I DPR RI pada Juni 2010 lalu masuk ke Jalur Gaza, dan menjadi delegasi terbesar yang pernah ada dalam anggota parlemen di dunia, sekaligus berada dalam strata politik yang sangat tinggi karena dipimpin langsung oleh Ketua DPR. Hal ini adalah sejarah positif, yang juga mendapat apresiasi dari konferensi internasional yakni Parlemen OKI di Damaskus. Parlemen OKI pun memutuskan untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Parlemen Indonesia, dengan mengirimkan delegasi ke Gaza dan mengakhiri isolasi terhadap Gaza. Hal tersebut dapat secara bebas aktif dilakukan, karena BKSAP tidak terlalu terikat dengan protokoler, tidak butuh basa basi politik dan sebagainya.

terlibat dalam penambahan kuota haji bagi Jemaah Indonesia. Tahun lalu misalnya, kuota bagi Indonesia bertambah 10.000 jamaah. Salah satunya adalah dengan diplomasi parlemen yang kita lakukan di G20 Seoul tahun 2011 lalu, melalui pertemuan secara personal dengan Ketua Majelis Syuro Arab Saudi dan kita sampaikan pentingnya penambahan jemaah haji dari Indonesia. Dan kemarin, ketika kita menghadairi 3rd Annual Meeting G20 di Riyadh, kami sampaikan apresiasi terhadap Saudi yang menambah kuota haji Indonesia. Walau kami sampaikan pula, bahwa kuota tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan penduduk Muslim Indonesia. Kita sampaikan hal itu sebagai upaya menambah perbaikan bagi diplomasi Indonesia, terkait urgensi kuota ibadah haji.

”Mengapa Barat harus salah paham terhadap Islam, padahal Islam dan demokrasi bisa hidup berdampingan dengan baik. Kita ingin mengatakan bahwa demokrasi sudah menjadi bagian dari masyarakat Islam yang bahkan sudah menjadi negara (Negara Islam –red) resmi di Eropa”

Negara mana yang menjadi benchmark bagi BKSAP dalam menjalankan perannya? Indonesia justru menjadi contoh negara lain. Kita aktif melakukan beragam kegiatan yang terjadi di mana-mana, dan itu menjadi perhatian negara lain. Kita aktif, bukan sekedar datang tapi juga aktif melakukan lobi, dialog, serta memberikan saran. Maka wajar, khususnya dalam masa kepemimpinan saya di BKSAP saat ini, kita banyak diberi kepercayaan memimpin organisasi internasional seperti Presiden Parlemen ASEAN, Presiden Parlemen OKI, dan anggota BKSAP kita juga menduduki jabatan penting seperti Ketua atau Koordinator Parlemen Perempuan di tingkat dunia, ada juga yang menjadi komite eksekutif di berbagai organisasi internasional, dan lain sebagainya. Saya rasa, Indonesia mungkin layak dijadikan benchmark dalam diplomasi parlemen.

”Indonesia justru menjadi contoh negara lain. Kita aktif melakukan beragam kegiatan yang terjadi di mana-mana, dan itu menjadi perhatian negara lain”

”Indonesia menjadi contoh negara lain”

Bagaimana Prestasi BKSAP bagi dunia Islam Internasional? BKSAP cukup berhasil dalam upaya memperkokoh Organisasi Islam Internasional, dari kondisi kepemimpinan yang mati segan hidup tak mau. Kita berhasil memasukkan ide, yakni memperluas keanggotaan Parlemen OKI dengan mengajukan proposal agar negara yang walau muslimnya minoritas, dapat dimasukan sebagai anggota peninjau di Parlemen OKI. Harapannya, agar kita memiliki jendela ke negara-negara berpenduduk muslim lainnya, sehingga bisa mengetahui persoalan mereka. Sebaliknya, ketika mereka ada permasalahan, dapat menyampaikannya kepada kita. Komunikasi ini terus berjalan ke parlemen India, China, Rusia, Thailand dan mereka menyambut dengan sangat baik. Kita juga melakukan terobosan dengan mengajak anggota yang mayoritas muslim tapi belum menjadi Anggota OKI yaitu Bosnia dan Albania, walau mereka aktif di Parlemen OKI, dan ternyata kedua negara tersebut juga memberikan apresiasinya.

Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ingin menegaskan pada Dunia Barat bahwa anda tidak lagi punya alasan untuk mempertentangkan Islam dan demokrasi. Bahwa tidak perlu lihat jauh-jauh ke Indonesia untuk melihat fenomena Islam dan demokrasi, di Eropa sendiri juga ada. Mengapa Barat harus salah paham terhadap Islam, padahal Islam dan demokrasi bisa hidup berdampingan dengan baik. Kita ingin mengatakan bahwa demokrasi sudah menjadi bagian dari masyarakat Islam yang bahkan sudah menjadi negara (Negara Islam –red) resmi di Eropa. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahpahami keberadaan negara Islam di Eropa. Islamophobia tidak lagi relevan di era sekarang. Dengan adanya parlemen negara Eropa seperti Bosnia dan Albania, kita berharap dapat membuka kesadaran dan wawasan anggota OKI bahwa Islam tidak hanya di Arab dan Asia, bahwa Islam sudah sampai di Eropa dan di Barat, sehingga tidak perlu lagi ada pertentangan antara Islam, Barat dan Demokrasi, dan kita (negara dengan muslim mayoritas) bisa lebih percaya diri dalam mengambil kebijakan terhadap dunia Islam.

Bagaimana dukungan pemerintah terhadap kiprah diplomasi BKSAP? Pemerintah sepenuhnya mendukung, tidak menghambat dan tidak mempermasalahkan parlemen Indonesia. Misalnya setiap delegasi yang akan dikirim ke luar negeri, di back-up informasi dan kebijakan terkait dari pemerintah atas negara tersebut. Dalam beberapa event tertentu bahkan, Pemerintah terlibat sebagai delegasi. Jadi pemerintah sepenuhnya mendukung hak yang kita lakukan. Tapi kita juga menyepakati hal penting bahwa, ketika kita sudah berada di luar negeri tidak lagi sekedar menyuarakan kepentingan Fraksi, DPR atau pemerintah, tapi kita adalah Indonesia. Tidak akan terjadi sebuah perilaku diplomasi parlemen yang 100 persen bertentangan dengan pemerintah. Foto : Zakaria /FPKSDPRRI | Dok. Istimewa


Hukum & Pemerintahan

Edisi MARET 2012

Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

Libatkan Masyarakat untuk Hasil Sempurna Jakarta, Suara Keadilan - Komisi II DPR akan memilih tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), 19 hingga 22 Maret 2012. Terkait hal ini, Komisi II meminta masukan dari masyarakat terkait nama-nama yang sudah masuk dalam proses penjaringan tersebut. Anggota Komisi II Yan Herizal berharap ad-

anya peran aktif dari semua kalangan masyarakat dalam penjaringan ini, dengan memberikan masukan atau rekam jejak semua calon anggota KPU dan Bawaslu. Baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok masyarakat maupun media yang peduli pada proses penyelenggaraan Pemilu 2014. "Secara institusi, kami dari Fraksi PKS berharap adanya masukan dari semua kalangan sehingga kami akan lebih mudah menjatuhkan pilihan, mana yang terbaik di antara

mereka," kata Yan, Minggu (11/3/). Menurut dia, rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu sangat penting untuk diperhatikan semua pihak. Sebab mereka yang terpilih nantinya akan menentukan proses dan keberlangsungan penyelenggaraan pemilu yang sukses dan terlegitimasi. "Jangan sampai orangorang yang terpilih nantinya merupakan orang-orang yang meragukan dari segi integritas, independensi dan kapasitasnya. Untuk itu, kami

membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat," jelas politisi PKS ini mengingatkan. Anggota DPR Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengemukakan, dalam rapat konsultasi tertutup Komisi II dengan Tim Seleksi (Timsel) di Gedung DPR terakhir, pihaknya menilai secara umum nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu memiliki kualitas yang memadai. Meski begitu, jika ditambah sharing informasi dari

masyarakat mengenai nama-nama calon tersebut, maka hasil seleksi dapat diharapkan lebih sempurna.

Yan Herizal

Tolak Ide Titipan Koruptor Dalam RUU KPK

Cegah Lahirnya Gayus Baru

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsyi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut proaktif mencegah terulangnya kasus pegawai pajak Dhana Widyiatmika yang memiliki rekening Rp 60 miliar. Aboe menilai ada yang salah dengan sistem di instansi pajak, sebab fenomena Gayus Tambunan ternyata tumbuh subur di korps yang mengurusi uang iuran rakyat tersebut.

"Dalam hal ini KPK juga harus lebih proaktif lagi. Bahwa The Next Gayus ini masih ada," ujar Aboe Bakar di Gedung DPR, Senayan, Selasa (28/2). Aboe Bakar mengatakan, dengan adanya kasus Dhana ini, kembali membuktikan bahwa kasus Gayus tidak menjadi pelajaran bagi aparat instansi pajak. Bahkan Kementerian Keuangan yang membawahi Ditjen Pajak dianggap lalai memberikan pengawasan kepada pegawainya.

"Ini tidak menjadi perhatian serius kantor pajak, bahwa the next Gayus ini masih banyak," jelasnya. Untuk itu, politisi PKS ini meminta

aparat hukum lebih menaruh perhatian mengawasi dan mencegah lahirnya Gayus baru di Ditjen Pajak.

Aboe Bakar Al-Habsyi

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Indra menjamin akan melawan apabila ada upaya menghilangkan kewenangan penindakan KPK. Dia menegaskan, bila ada anggota DPR yang ingin KPK tak bergigi, maka layak untuk dicurigai sebagai pro koruptor. "Kalau nanti benar-benar ada, maka saya akan lawan ide tersebut. Seluruh elemen bangsa yang merindukan negeri ini bebas dari korupsi harus melawan dan memerangi ide titipan koruptor tersebut," ujar Indra tegas di DPR Kamis (8/3). Indra yakin bila benar ide itu diwujudkan dan didorong anggota DPR, pastinya wakil rakyat itu memang berniat mengegolkan ide-ide koruptor. "Itu kan ide orang yang ingin melemahkan KPK. Buat saya KPK tetap harus memiliki kewenangan penindakan dan pencegahan," ujarnya. KPK didirikan karena semua kalangan di negeri ini sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan harus ditangani lembaga superbody. Nah, lembaga penegak hukum yang ada seperti polisi dan kejaksaan masih belum bisa diharapkan. "Lembaga penegak hukum yang ada sejauh ini masih jauh dari harapan. Tidak mungkin membersihkan dengan sapu yang kotor. Nggak bakalan bersih-bersih itu kotorannya, yang ada malah makin kotor. Sejauh ini saya belum lihat secara resmi ada anggota DPR yang mau berniat menghilangkan kewenangan menindak dari KPK, semoga hanya rumor," ungkap Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten III. Seperti diberitakan, dalam RUU KPK, KPK hanya diberi wewenang pencegahan. Sedangkan penindakan korupsi akan diserahkan pada Kepolisian dan Kejaksaan.

Indra


Hukum & Pemerintahan

Edisi MARET 2012

Pentingnya Perkuat

Kemampuan Pertahanan Laut

PENGADAAN ALUTSISTA UTAMAKAN PRODUK DALAM NEGERI Jakarta, Suara Keadilan - Komisi I DPR meminta Presiden untuk cermat memonitor daftar belanja alutsista dan bila perlu mengkonfirmasi langsung kesiapan perusahaan-perusahaan industri pertahanan nasional dalam memenuhi produk alutsista. Tahun 2011, alokasi belanja alutsista ke dalam negeri baru sekitar 13 persen dengan alokasi anggaran

moder-

Jakarta, Suara Keadilan - Kalangan anggota Komisi I DPR mendukung upaya Pemerintah memperkuat kemampuan pertahanan TNI-AL dengan menambah jumlah armada kapal perangnya. "Tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan semakin beragam dan berat. Kemampuan deteksi dini dan tangkal serta kecepatan pergerakan perangkat pertahanan harus terus ditingkatkan agar kewibawaan Indonesia semakin tampak," ujar anggota Komisi I DPR Mahfudz Abdurrahman di Jakarta, Kamis (1/3). Menurut Mahfudz, berdasarkan paparan KSAL Laksamana TNI Soeparno saat raker dengan DPR (29/2), Pemerintah sedang melakukan proses pembelian tiga kapal Frigate buatan BaE Inggris. "Harapannya, proses pembelian tiga kapal tersebut dapat terealisasi karena bisa memperkuat armada pertahanan laut kita. Saat ini armada pertahanan laut atau KRI banyak yang sudah berusia tua, sehingga kemampuan tempurnya sudah sangat menurun," ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ini. Ditegaskan Mahfudz, DPR mendukung upaya TNI AL melakukan pengembangan pertahanan serta daya tempurnya dan untuk saat ini pembelian kapal perang baru merupakan kewajiban agar kemampuan pertahanan laut Indonesia seimbang dengan negara-negara kawasan. Namun demikian, Mahfudz juga mengingatkan bahwa hal yang tidak boleh dilupakan harus ada kesepakatan transfer teknologi, sehingga nantinya Indonesia dapat memproduksi kapal perangnya sendiri yang setara atau bahkan lebih baik dari produk luar negeri. TNI AL, ia menambahkan, harus melibatkan BUMN strategis seperti PT PAL dan Pindad sehingga untuk perawatan kapal nantinya bisa diupayakan di dalam negeri. "Kami di Komisi I terus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk serius memperhatikan peningkatan kemampuan pertahanan laut kita,� tutupnya.

Mahfudz Abdurrahman

nisasi alutsista 2010-2014 sebesar Rp 150 triliun. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di DPR, Sabtu (4/2) Menurut Mahfudz, semestinya minimal 40 persen dibelanjakan di dalam negeri atau dengan skema jointproduction. Hal ini penting untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional yang mulai didukung keuangannya oleh Menteri Keuangan melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun pada 2011. "Jika hal-hal ini dijalankan dengan penuh komitmen, Komisi I DPR tidak akan ragu untuk terus mendorong peningkatan anggaran

Mahfudz Siddiq

modernisasi alutsista TNI yang sudah banyak usang. Juga penting peningkat a n prioritas modernisasi alutsista matra laut, untuk maksimalkan pengamanan wilayah maritim Indonesia yang sangat luas dan masih rawan terhadap lalu lintas ilegal yang merugikan perekonomian nasional," paparnya. Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VIII ini menjelaskan, potensi kerugian negara per tahun

akibat illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM dan perompakan ditaksir mencapai nilai Rp 40 triliun. Presiden SBY punya kesempatan 2 tahun lagi untuk majukan TNI dari aspek alutsista dan kesejahteraan prajurit. "Sehingga Indonesia ke depan benar-benar disegani di kawasan dan bisa secara mandiri mengontrol wilayah kedaulatannya. Last but not least, prinsip yang sama juga harus dijalankan oleh Polri yang anggaran belanja modalnya juga sangat besar," tutupnya.

SELIDIKI DUGAAN MARK-UP

PENGADAAN SUKHOI Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu untuk menyelidiki dugaan mark up dalam pengadaan 6 unit

Sukhoi dari Rusia. Ia tidak sependapat kasus korupsi di bidang pertahanan sementara ini tidak termasuk prioritas KPK, sehingga laporan masyarakat tidak direspon. "Potensi kebocoran anggaran negara besar di sekitar

pengadaan alutsista. Jika sudah ada informasi dari masyarakat, LSM atau media massa, terkait adanya dugaan korupsi di kementerian atau lembaga manapun, termasuk Kemenhan atau TNI, KPK harus cepat merespon," ujar Muzzammil tegas di Jakarta, Kamis (8/3). Muzzammil meyakinkan bahwa DPR akan mendukung KPK untuk menyelidiki pengadaan Sukhoi dan alutsista lainnya di Kemenhan/ TNI. Peran KPK sangat penting untuk membuktikan kebenaran pernyatakan Kemenhan bahwa tidak ada mark up dalam pengadaan 6 unit Sukhoi. Menurut Muzzammil, selama ini bidang pertahanan di bawah pengelolaan Kemenhan dan

TNI ini belum disentuh oleh KPK dengan alasan masih fokus pada kasus korupsi di bidang pertanian, pertambangan dan perpajakan. Padahal potensi kebocoran anggaran dalam pengadaan alutsista ini cukup besar, karena biasanya melibatkan rekanan sebagai pihak ketiga yang dilegalkan dalam bentuk peraturan menteri. "Untuk itu peran rekanan ini sangat penting dalam pengadaan alutsista luar negeri yang berimplikasi meningkatnya biaya pembelian alutsista, 10-15 persen," imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Al Muzzammil Yusuf


Hot Issue

Edisi MARET 2012

Luthfi Hasan Ishaaq

Fahri Hamzah

Kenaikan BBM

Selamatkan DPR

Langgar UUD Jakarta, Suara Keadilan - Rencana Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lagi-lagi menuai penolakan. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding rencana tersebut menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD). Pasalnya dalam aturan tersebut, masyarakat berhak mendapat jaminan untuk dapat menikmati hasil-hasil sumber daya alam yang terkandung seperti air, udara dan bahkan minyak. “Karena itu, rencana kenaikan BBM akan sangat bertentangan dengan UUD,� ungkap Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, saat ditemui usai acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Jakarta, Rabu (7/3). Terhadap rencana tersebut, pihaknya beranggapan akan membawa dampak pada penuru-

nan daya beli yang ada di masyarakat. Sebab dengan naiknya harga BBM, secara otomatis juga akan mendongkrak harga-harga kebutuhan lainnya. Sehingga, jelas Luthfi, daya beli masyarakat yang belum sempat mengalami peningkatan justru sebaliknya, akan menurun. Bahkan, lanjut dia, rencana kenaikan BBM juga akan diikuti oleh naiknya Tarif Dasal Listrik (TDL). Dimana, dua sektor tersebut merupakan kebutuhan terpenting yang ada di masyarakat. Karenanya, yang perlu dikhawatirkan adalah meluasnya dampak

Kenaikan BBM

Dari Citra Buruk Permanen yang ditimbulkan dari kebijakan baru tersebut. Diantara dampaknya adalah pengangguran yang meningkat dan demonstrasi besar-besaran, yang berimplikasi pada ketidakstabilan keamanan nasional. Karena itu PKS dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan BBM, karena dapat mengganggu eskalasi pemerintahan.

karena kita anggap tidak efektif. Kedua, masalah kebocoran anggaran. Itu kan masih besar sampai sekarang," jelasnya. Anis menambahkan, pemerintah seperti tak memperhitungkan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM yang berujung pada kenaikan harga, terutama harga sembako dan listrik. "Padahal ini sudah bisa diprediksi. Ada dalam pembahasan anggaran, bahkan dalam dua tahun terakhir ini, juga sudah ada. Sekarang baru mau dialihkan, tapi situasinya tidak memungkinkan, sudah tidak kondusif," tegasnya. Wakil Ketua DPR RI ini menilai, langkah pendamping dari kenaikan harga BBM hanyalah sebatas kamp a -

mantau semua rekomendasi yang sudah dikeluarkan kepada pimpinan DPR dan Fraksi untuk perbaikan etika dan kinerja anggota. "Rekomendasi itu diantaranya, terkait keberadaan bendahara partai di Badan Anggaran dan peningkatan etika anggota DPR di komisi dan alat kelengkapan tertentu, yang wewenangnya menonjol seperti Banggar, Komisi III, Baleg dan lainnya," terang Fahri. Selanjutnya, menurut Fahri, BK telah meminta Badan Urusan Rumah Tangga ( B U RT ) u n t u k segera melakukan peromba-

Anis Matta

Pemerintah Lempar Beban ke Rakyat Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencana tersebut akan membebani masyarakat. "Sampai sekarang Fraksi PKS bertahan pada penolakan kenaikan harga BBM. Persoalan penolakan lebih pada masalah manajemen fiskal pemerintah. Ini cara pemerintah mengalihkan beban anggaran ke rakyat," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di gedung DPR Jakarta, Rabu (29/2). Menurut Anis, rencana kenaikan tersebut sejatinya bisa diatasi pemerintah sejak dua tahun lalu. Namun, lambannya usaha pemerintah mengatasi masalah beban anggaran membuat rakyat menjadi korban. Pemerintah, lanjut Anis, sebenarnya masih memiliki banyak pilihan selain menaikkan harga BBM. "Ini semuanya kan manajemen fiskal. Pertama, hentikan semua pemborosan di pemerintahan. Masih terlalu banyak pemborosan. DPR saja menghentikan pembangunan gedung

Jakarta, Suara Keadilan - Badan Kehormatan (BK) DPR telah menggelar rapat khusus untuk mengambil sejumlah keputusan penting menyangkut penyelamatan citra DPR. "Beberapa keputusan penting diantaranya, BK mendukung upaya pimpinan DPR bersama KPK untuk membenahi regulasi terkait kewenangan anggaran DPR dalam rangka pencegahan korupsi. Sebab jika regulasi tidak dibenahi, maka dari 560 anggota DPR akan lahir 560 macam korupsi," ingat anggota BK DPR Fahri Hamzah di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Fahri yang merupakan anggota BK dari Fraksi PKS juga menyatakan, BK akan m e -

nye. Sebab, masalah utama dari kenaikan harga BBM adalah dalam manajemen fiskal. "Kalau kita mau melakukan langkah itu, soal langkah-langkah pendampingnya juga akan dilakukan. Sekarang kan kompensasinya adalah bantuan langsung tunai (BLT). Artinya, kan kampanye. Harga-harga yang sudah pasti naik, tidak akan seimbang juga jika dikompensasi dengan BLT. Pemerintah harus lebih cerdas dalam pengelolaan fiskal daripada sekadar langsung melempar beban ke rakyat," ingat Anis tegas.

kan terkait pengelolaan keuangan dan fasilitas anggota. Termasuk mendukung ide pimpinan DPR untuk mengembalikan rumah dinas anggota DPR. "Agar tidak menimbulkan pencitraan yang buruk secara permanen, BK mendukung keputusan untuk mengembalikan fasilitas perumahan dan mendukung agar basis keuangan anggota menjadi individual supaya lebih akuntabel," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Nusat Tenggara Barat ini. Yang terakhir, lanjut Fahri, BK akan terus melakukan upaya penindakan atas laporan-laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran etik anggota, baik oleh pengadu ataupun sorotan media massa. “Tetapi yang lebih penting, BK juga sedang berkonsentrasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan hukum, dengan cara-cara yang lebih sistematis dan komprehensif,� tandas Fahri.

Nabiel Al Musawwa

Bebaskan Negeri

Dari Tindak Premanisme Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak Kepolisian Republik Indonesia agar bekerja lebih maksimal menghapus premanisme di Indonesia. Hal ini dikarenakan polisi bertanggung jawab membersihkan preman yang meresahkan masyarakat, baik di Ibu Kota Negara maupun ibukota lain di Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Organisasi Massa (RUU Ormas) DPR, Habieb Nabiel Al Musawwa di Jakarta, Selasa (13/3). "Bila tidak ingin aparat kepolisian dikatakan setali tiga uang dengan preman dan pengusaha, maka kepolisian harus maksimal menghapus premanisme di negeri tercinta ini," ingatnya. Sebab selama ini, lanjut Nabiel, ada kesan preman dan pengusaha yang

bermasalah dengan oknum polisi sebagai penerima setoran, sehingga sifatnya setali tiga uang. Karena itu pula anggota Pansus RUU Ormas yang juga Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan DPP PKS ini kecewa, terhadap kabar yang beredar bahwa organisasi preman dekat dengan kalangan pejabat pemerintahan dan kepolisian. "Apalagi kalau memang sengaja premanpreman itu dipelihara sehingga aparat hukum menemu-

kan kesulitan ketika akan melakukan penindakan kepada mereka," lanjutnya. Nabiel akan memberikan apresiasi pada kepolisian jika berhasil menghapus premanisme dari semua lini usaha dan kehidupan di Indonesia, guna terwujudkan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas). "Saya apresiasi kinerja dan tindakan tegas aparat kepolisian kepada organisasi preman yang sudah sangat meresahkan dan cenderung melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya," demikian tutup Nabiel.


Hukum & Pemerintahan

Edisi MARET 2012

Tugas Ketua MA

Menjawab Keraguan Publik Jakarta, Suara Keadilan - Banyak harapan kepada Ketua Mahkamah Agung baru, Hatta Ali. Salah satunya Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil, yang berharap Hatta Ali harus lebih progresif dari ketua MA sebelumnya. "Selamat untuk Pak Hatta Ali, sebagai orang yang memiliki banyak pengalaman di lingkungan peradilan, saya berharap Pak Hatta Ali mampu menjadi nakhoda MA yang lebih baik dari sebelumnya," harap Nasir di DPR, Rabu (7/3). Nasir berpendapat, tantangan Lembaga Peradilan berasal dari lembaga itu sendiri, berupa mafia peradilan yang bisa

mengatur berbagai macam perkara. Nasir juga menyoroti MA yang belum mampu menerapkan hukum yang modern, misalnya dalam transparansi putusan dan kecepatan akses mendapatkannya. "Saya minta ke Pak Hatta Ali agar cepat merespon masalah transparansi dan akuntabilitas di MA serta menertibkan hakim-hakim yang nakal, apalagi sebelumnya Pak Hatta ini adalah Ketua Muda Bidang Pengawasan," ujar Anggota DPR Dapil Provinsi Aceh I ini. Ditambahkan Nasir, banyaknya permasalahan di MA membuat publik sering mengeluhkan kinerja lembaga peradilan itu. Nasir berharap kepemimpinan MA yang baru bisa mengam-

bil langkah-langkah yang progresif untuk menjawab keraguan publik. "MA bukan hanya lembaga penegak hukum melainkan juga lembaga penegak keadilan. Oleh karena itu, hukum dan keadilan harus di-

dengan menitiktekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia yang mencari keadilan itu sendiri," tutup Nasir.

tegakk a n secara bersama

Nasir Jamil

RUU PKS,

Instrumen Integral Atasi Konflik Jakarta, Suara Keadilan - RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) akan menjadi instrumen yang integral, dalam mengatasi konflik yang sering terjadi dalam berbagai skala di Indonesia. RUU PKS akan menjadi pelengkap UU Penanggulangan Bencana yang tidak terlalu rinci mengatur pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU PKS Aus Hidayat Nur di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. “RUU ini mengatur banyak hal yang belum diatur oleh UU Penanggulangan Bencana. Selain masalah pencegahan, penghentian dan pemulihan, juga mengatur tentang kelembagaan dan mekanisme serta pelibatan masyarakat,” terang Aus. Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini, tidak rincinya ketentuan yang mengatur penanganan konflik sosial berakibat pada gejolak di masyarakat yang sudah dan sedang terjadi, tidak dapat diselesaikan secara tuntas. “Konflik selalu menyisakan bara yang dapat meledak sewaktu-waktu,” ujar Aus. Di sisi lain, menurutnya, UU penanggulangan Bencana juga memasukkan konflik sosial ini dalam kategori bencana sehingga penanganannya hanya bersifat penanggulangan saja. Ia berpendapat jika konflik ini dianggap bencana, maka merupakan bencana khusus yang penanganannya juga harus dilakukan secara khusus pula. Ia pun mengingatkan, bahwa Pemerintah berkepentingan tidak hanya bagaimana sebuah konflik sosial itu diredam dan dipulihkan dalam waktu yang singkat, namun juga secara preventif menjaga kemanan, ketertiban dan kenyamanan. RUU ini juga mengatur tentang peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan POLRI sedemikian rupa, sehingga keterlibatan mereka benar-benar dapat menyelesaikan konflik tanpa menambah masalah baru. “Pemerintah harus berperan serta dalam penanganan konflik, hanya saja harus disesuaikan dengan skala konflik itu sendiri. Semakin besar dan rumit konflik itu terjadi, maka peran serta mereka menjadi semakin intens. Tapi pada prinsipnya, konflik itu idealnya diselesaikan oleh pihak yang berkonflik sehingga tidak perlu melibatkan pihak ketiga,” tutup Aus mengingatkan.

Aus Hidayat Nur

Reformasi Birokrasi melalui RUU ASN

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi II DPR RI Gamari Sutrisno berharap keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil

Gamari Sutrisno

Negara (RUU ASN) mampu mereformasi birokrasi secara efektif dan efisien, dengan menciptakan b u -

daya kerja dan paradigma baru di kalangan pegawai negeri sipil. "RUU ASN ini adalah perubahan mendasar dari UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam bingkai profesi pegawai negeri," ujar Gamari di Jakarta, Jumat (2/3). Menurutnya, birokrat di masa lalu dan saat ini masih menciptakan budaya kerja PNS dalam zona nyaman, kurang memiliki rasa tanggung jawab serta tidak responsif dalam penyel-

enggaraan pemerintahan. “Oleh karena itu perubahan mendasar kepegawaian harus segera disosialisasikan. Dengan demikian dibutuhkan satu regulasi yang bersifat aplikatif sehingga substansinya dapat terwujud,” jelas Gamari. Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini menambahkan, bahwa pegawai aparatur sipil negara ini adalah unsur yang paling besar dan menduduki posisi penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. “Karenanya perlu ada pengaturan

administrasi kepegawaian dalam jabatan dan kepangkatan, serta pengembangan kompetensi,” lanjut Gamari. Nomenklatur jabatan dalam RUU ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan eksekutif senior. Pada bagian lain, DPR juga menginisiasi keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam substansi RUU. Komisi ini merupakan lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik serta diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi

mengenai profesi ASN. “Diharapkan penerapan RUU ini mampu menjawab persoalan terkait reformasi birokrasi nasional yang dilaksanakan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Selain itu juga mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia aparatur negara,” demikian Gamari.


Hukum & Pemerintahan

Edisi MARET 2012

Pemberdayaan Lemsaneg

Untuk Rahasia Negara

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi I DPR Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengapresiasi kinerja dan penyerapan anggaran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Tahun Anggaran 2012. Terbukti dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rata-rata penyerapan anggaran Lemsaneg yaitu di atas 90 persen lebih. “Saya apresiasi kinerja dan penyerapan anggaran Lemsaneg diatas rata-rata yaitu lebih dari 90 persen,” ujar Syahfan seusai mengikuti rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Lemsaneg, Kamis (1/3). Di sisi lain, Anggota DPR Dapil Bengkulu ini kecewa terhadap beberapa institusi strategis negara lainnya yang tidak kooperatif terhadap petugas Lemsaneg yang hendak melakukan pengamanan

serta penjagaan rahasia informasi negara. Padahal, keberadaan Lemsaneg sangat penting untuk menghindari kebocoran informasi rahasia negara. “Kita sangat kecewa terhadap lembaga-lembaga strategis lain yang tidak bisa bekerjasama dengan Lemsaneg, bahkan ada kasus pembatalan sepihak. Seharusnya kita sudah memahami keberadaan Lemsaneg, yang sangat penting dalam menjaga kebocoran informasi rahasia negara,” keluh Syahfan. Syahfan berharap ke depan Lemsaneg bisa diberdayakan seoptimal mungkin, dalam rangka pengamanan informasi negara. Jangan sampai terjadi kebocoran informasi rahasia negara begitu

mudah. Yang jika terjadi, dapat melemahkan posisi dan martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat. “Ke depan, memberdayakan Lemsaneg adalah hal penting untuk mengamankan rahasia-rahasia negara,” ingat Syahfan.

Syahfan Badri Sampurno

Penataan Kelembagaan

Atasi Konflik Tanah

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Panitia Kerja (Panja) Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI Rahman Amin menyatakan bahwa hingga saat ini tim Panja telah mengundang berbagai pihak dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia. Pihak –pihak yang telah dipanggil antara lain dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akar masalah pertanahan hingga pihak-pihak yang bertikai dalam masalah pertanahan, seperti dalam kasus masyarakat Mesuji. Hal ini disampaikan Rahman di DPR, Kamis (17/3). Rahman menyatakan bahwa Panja konflik sengketa Pertanahan sependapat dengan BPN bahwa reforma agraria adalah program besar negara yang bersifat lintas sektoral serta perlu dilaksanakan dengan le-

bih seksama dan lebih konsisten, termasuk penataan kelembagaannya. “Selain itu perlu dilakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dan segera direalisasikan penyusunan UndangUndang di bidang ertanahan yang merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2012,” kata Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat ini. Rahman berharap, penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan mengedepankan upaya yang saling menguntungkan sesuai peraturan perun-

dangundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan hukum dan norma yang ada di tingkat lokal. “ Terhadap kasus-kasus tanah yang sudah mendapat putusan hukum tetap dan kasuskasus tanah yang telah selesai dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh BPN RI, Panja Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI meminta agar BPN RI segera melaksanakan putusan tersebut” pungkasnya.

Rahman Amin

RUU Pemilu

Sistem Proporsional Tertutup Sesuai Konsitusi

Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan bahwa dalam konstitusi disebutkan peserta pemilu adalah partai politik. Oleh karenanya FPKS tetap mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup dalam Revisi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Demikian diungkapkan Anggota Panitia Kerja RUU Pemilu DPRRI dari Fraksi PKS Agoes Poernomo. Ia menyatakan, seseorang yang ingin mengabdi di parlemen disarankan menjadi kader

partai politik. “Sistem ini juga tidak menafikan hak orang untuk dipilih dan memilih,” ujar Agoes. Agoes menjelaskan, saat ini sudah ada beberapa fraksi yang bersepakat untuk memakai sistem tertutup. Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa

dan PDI Perjuangan. Sementara itu, Agoes menyatakan, ia mendengar Partai Persatuan Pembangunan juga sudah menyambut baik usulan sistem tertutup ini. “Walaupun pendapatnya masih terbelah,” imbuh Anggota Legislatif Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini. PKS mengusulkan, agar tidak terjadi oligarki partai politik, ada mekanisme internal untuk memilih susunan daftar calon anggota legislatif. Sistem proporsional tertutup mesti diawali dengan pemilu internal partai politik. Pemilu internal bertujuan agar kaderkader yang memiliki kualitas dan kapasitas bisa menempati nomor urut atas. Di luar sistem pemilu, PKS juga mengusulkan angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Angka ini dinilai

cukup moderat dan kompromis bagi partai-partai yang saat ini sedang duduk di parlemen. Golkar dan PDI Perjuangan sendiri, sebelumnya mengusulkan agar angka PT sebesar 5 persen. Sementara partai-partai kecil seperti Hanura, PKB, Gerindra, dan PAN cenderung memilih angka PT ini tetap seperti undang-undang sebelumnya, yakni sebesar 2,5 persen. Jika tidak menemukan kata sepakat, Agoes menyarankan agar empat isu tersebut dibawa ke Paripurna untuk dilakukan voting.

Dia menargetkan undangundang tidak molor sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu 2014. “Maret ini kami jadwal bisa disahkan,” ujar Agoes optimis.

Agoes Poernomo


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi MARET 2012

Rakornas PKS

Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Tahun Mobilisasi, Raih 3 Besar Nasional

Jakarta, Suara Keadilan - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS Wilayah Dakwah Sumatera ditutup dengan tekad konsolidasi kader untuk mencapai target 3 besar di Pemilu 2014. Menurut Ketua DPP Bidang Wilayah Dakwah (Wilda) Sumatera Chairul Anwar, target menjadi 3 besar di Pemilu 2014 merupakan target realistis mengingat capaian-capaian PKS selama ini, terutama di Pulau Sumatera. “Hasil survey pihak eksternal tetap menjadi pertimbangan kami. Tetapi dengan konsolidasi yang intens, terutama kader-kader di Pulau

Sumatera, kami yakin suara PKS akan meningkat di Pemilu 2014,” jelas Chairul optimis. Hasil Rakornas ini nantinya akan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk ditelaah dan dibahas lebih lanjut, sekaligus diambil keputusan-keputusan penting dalam pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, akhir Bulan Maret tahun ini. “Tahun 2012 adalah tahun mobilisasi kekuatan politik untuk persiapan Pemilu 2014. Di Rakornas ini sengaja kami melibatkan tidak hanya struktur tingkat Provinsi (Dewan Pimpinan Wilayah/DPW) tetapi juga tingkat Kabupaten/Kota (Dewan Pimpinan

Daerah/DPD). Sehingga, terdapat kesepahaman yang sama sampai di level bawah untuk melakukan mobilisasi kekuatan politik PKS di masing-masing Provinsi,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Riau I ini. Menurut Anggota Komisi V DPR ini, tingkat keterpilihan PKS dapat diukur misalnya dari adanya 3 kader PKS yang menjabat sebagai Gubernur di Pulau Sumatera, yakni Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara, Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bangka-Belitung Eko Maulana. “Wilayah Sumut adalah wilayah dengan keragaman yang tinggi, tapi PKS pun tetap bisa menempatkan kadernya sebagai Gubernur dan Wa k i l

Gubernur. Sumatera Barat dan Bangka Belitung adalah daerah basis Umat Islam. Ini artinya, PKS bisa diterima oleh semua kalangan. Karena itu kami tekadkan untuk Pulau Sumatera menjadi ladang suara PKS, baik di Pemilukada tingkat kabupaten dan provinsi serta Pemilu 2014,” tegas Chairul.

Chairul Anwar

Kenaikan BBM

Harus Jadi Opsi Terakhir Jakarta, Suara Keadilan - Tampaknya rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Premium dan Solar pada bulan April mendatang akan mendapatkan hambatan serius di parlemen. Beberapa fraksi dari pendukung pemerintah dan oposisi sudah siap untuk menghadang rencana pemerintah tersebut. Salah satu fraksi yang akan menentang rencana ini adalah Fraksi PKS. Pernyataan ini ditegaskan oleh Anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Tossy Aryanto di gedung DPR, Senin (19/3). "Menurut kami, pemerintah tidak bijak jika harus mengambil opsi menaikkan BBM itu sekarang. Terlihat bahwa ada ketidaktransparanan tentang alasan pengambilan opsi menaikkan harga BBM ini. Apalagi, menurut kami, APBN masih cukup bertahan dan tidak akan jebol meskipun BBM tidak naik, karena negara masih memperoleh pendapatan tinggi dari Migas (PPH migas, Penerimaan SDA minyak bumi),” papar Tossy. Tossy mengatakan masih ada sejumlah alternatif yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menambal defisit yang bakal melebar, karena deviasi harga minyak mentah (ICP). Sebagai contoh pemerintah dapat meningkatkan efisiensi belanja, menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), menaikkan penerimaan perpajakan, atau mempertahankan besaran cost recovery dari kegiatan eksplorasi migas. "Kan ada rencana pemakaian SAL Rp 51 triliun, lalu cost recovery yang dianggarkan US$ 15 miliar kan bisa ditekan jadi US$12 miliar. Bisa juga dari efisiensi belanja sebesar Rp 22 triliun, dan masih banyak cara lain untuk tetap membuat defisit APBN tidak membengkak. Dan yang penting, pemerintah harus lebih bekerja keras dan berkomitmen untuk itu,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII ini melengkapi. Tossy mengungkapkan, kenaikan BBM akan berdampak signifikan pada meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, yang dapat mendorong inflasi cukup tinggi sehingga memicu gejolak sosial di masyarakat. Selain itu dikhwatirkan dapat menaikkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat yang semakin merosot. Tossy berharap agar kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi harus menjadi o p s i terakhir yang diambil pemerintah. "Pokoknya kenaikan BBM itu opsi terakhir. Kalau itu sampai terjadi berarti rakyat yang dikorbankan," tutupnya mengingatkan.

Tossy Aryanto

Penyediaan Infrastruktur, Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, Suara Keadilan - Pembangunan infrastruktur merupakan satu indikator utama kemajuan sebuah bangsa. Artinya semakin baik infrastruktur, otomatis berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Itulah alasan kita mengapa program kerja harus fokus pada pembangunan infrastruktur, sebab ketersediaan infrastruktur jadi modal untuk mengoptimalkan dan memperce-

pat pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Akbar Zulfakar di Jakarta, Jum’at (17/3). Salah satu point yang menjadi fokus perhatian kami adalah persoalan pembangunan nasional yang belum merata, sekarang saatnya prioritas pembangunan untuk bidang infrastruktur sudah harus digeser ke luar pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur,” jelas Akbar. Akbar menegaskan ba-

hwa infrastruktur merupakan pilar penentu kelancaran arus barang dan jasa, mobilitas manusia, uang dan informasi dari zona pasar ke zona lainnya. Ini tentu berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih murah,terjangkau oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang berpenghasilan rendah. “Selain itu, Keberadaan infrastruktur juga turut menentukan pergerakan harga (price movement) di pasar,” ungkapnya. Menurut politisi muda

dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini, Infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan produksi sektor pertanian sebagai basis negara maritim. Contohnya, target ketersediaan jaringan irigasi nasional seluas 7,2 juta ha untuk mendukung produksi pangan nasional atau produksi 10 juta ton beras pada tahun 2014. Kondisi jaringan irigasi yang masih baik sekarang seluas 5,2 juta ha dan yang telah mengalami kerusakan seluas

1,5 juta ha. Yang sedang diperbaiki sekarang seluas 1,3 juta ha. “Untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 terdapat 34 kabupaten yang menyerahkan 50.000 ha lahan yang potensial untuk cetak sawah baru. Ini sebuah integrasi sistem

yang harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” jelasnya.

Akbar Zulfakar


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi MARET 2012

Bantuan Stimulan Perumahan Harus Efektif Jakarta, Suara Keadilan - Komisi V DPR mendesak Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus efektif, serta mengakomodir permintaaan dari daerah untuk dapat direalisasikan menjadi program yang tepat. Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR Iskan Qolba Lubis, Senin (12/3). Iskan menilai penambahan alokasi bantuan sti-

Iskan Qolba Lubis

mulan perumahan swadaya ini harus dikawal dengan baik. Tidak boleh ada lagi ketidaksiapan Daerah terhadap program, akibat keterlambatan informasi dan kendala administrasi yang masih sering ditemui dalam merealisasikan alokasi bantuan. ”Kementerian harus bekerja keras tidak hanya agar seluruh bantuan dapat tersalurkan, tetapi juga memikirkan bagaimana bantuan ini tersebar di seluruh wilayah hingga tujuan penanggulan kemiskinan tercapai, sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan menurunkan (back log),” ungkap Iskan. Sejak diundangkannya UU No 13 tahun 2011 tentang fakir

miskin, Indonesia telah menentukan mode penanganan kemiskinan termasuk melalui pendataan fakir miskin. Iskan mengimbau agar UU ini menjadi dasar bagi kementerian untuk bekerja sama dengan kementerian terkait, dalam menciptakan kesatuan data-

Tinjau Ulang Rehabilitasi

Hutan Konservasi

base penanganan kemiskinan. “Kami akan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang melekat pada diri kami untuk keberhasilan program ini,” tutup Iskan.

Jakarta, Suara Keadilan - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan melakukan rehabilitasi hutan seluas 73.401 hektare (ha) di lahan hutan konservasi di seluruh Indonesia. Seharusnya, Kemenhut juga memperhatikan kondisi hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan dan alih fungsi lahan. “Sesuai dengan pernyataan Menteri Kehutanan sendiri, dari total 8 juta ha hutan mangrove, separuhnya sudah berubah fungsi dan 1,6 juta ha sudah kritis,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI Tamsil Linrung di Jakarta, Kamis (1/3). “Ambil contoh saja daerah Gorontalo. Menurut data Sustainable Coastal Livelihoods and Management (Susclam), luas hutan mangrove di Gorontalo pada 1988 sekitar 14.700 hektar. Luas itu menurun dan hanya tersisa 8.800 hektar pada tahun 2011, “ kata Tamsil. Politisi PKS ini menambahkan, Indonesia yang memiliki panjang pantai 104.000 km, dengan jumlah pulau 17.504 pulau, haruslah mendapat perhatian khusus dalam pelestarian hutan mangrove sebagai pencegah abrasi pantai dan menjaga keseimbangan ekosistem biota laut. “Kerusakan hutan mangrove ini, selain berdampak pada keseimbangan alam, juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi nelayan tradisional. Mereka mengandalkan hidup dari menangkap ikan, dan jika kesimbangan ekosistem ikan terganggu akibat rusaknya hutan mangrove, maka jelaslah penghidupan nelayan akan terganggu,” tegas Ketua Umum Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) ini.

Tamsil Linrung

Impor Garam Data Tidak Akurat, Kebijakan Dipertanyakan Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus menyamakan persepsi terkait pendataan garam sebelum melakukan kebijakan impor, agar produksi garam lokal yang beredar dapat maksimal terserap di masyarakat. Demikian disampaikan

Rofi’ Munawwar

Anggota Komisi IV DPR Rofi’ Munawwar di Jakarta, Kamis (1/3). “Kemendag jangan tergesa-gesa mengumumkan kebutuhan impor yang akan dilakukan, padahal pendataan yang dilakukan belum tuntas dan disepakati bersama. Seluruh Kementerian harus duduk bersama mensinkronkan angka produksi garam nasional, mengingat kebijakan impor akan sangat berpengaruh kepada produksi dan serapan garam lokal,” jelas Rofi’.

Rofi menambahkan, adanya perbedaan data telah membuat dua Kementerian berkeras dengan argumentasi masing-masing. Kemendag mengatakan produksi garam tidak cukup sehingga harus impor, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai cukup dan tidak perlu impor. Menurut catatan KKP, pada tahun 2010 impor garam mencapai 957 ribu, sedangkan 2011 mencapai 923 ribu ton. Sementara kebutuhan garam konsumsi rata-rata mencapai 120 ribu ton per bulan, sehingga persediaan garam nasional per akhir Desember 2011 tersisa 306 ribu ton. Sedangkan menurut Kemendag jumlah stok garam

yang ada saat ini hanya sebesar 201.000 ton, yang sudah diserap oleh industri sebesar 60.000 ton, sehingga hanya tersisa sekitar 140.000 ton saja. Sedangkan kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 130.000 ton sampai 150.000 ton per bulan. “Data Kementerian berbeda satu sama lain saat ini, berbahaya dan dapat menimbulkan keresahan di kalangan

petani garam jika dibiarkan terus menerus. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan dikeluarkan dengan data yang tidak akurat,” sesal Anggota DPR Dapil Jawa Timur VII ini. Masih menurut Nabiel, audit atau pendataan garam harus dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat sesuai dengan kon-

disi lapangan. Pendataan dilakukan terhadap seluruh peta potensi yang ada, termasuk luas lahan serta produktivitasnya, estimasi panen dan besaran produksi garam. “Seluruh sentra produksi garam nasional harus didata dan tidak boleh ada yang terlewatkan,” tutup Rofi’ mengingatkan.


Infrastruktur, Agraria & Transportasi

Edisi MARET 2012

Pemotongan Subsidi Gerus Kesejahteraan Petani Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IV DPR menolak pemotongan subsidi pupuk dan benih yang dilakukan Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Akibat pemotongan ini jelas akan mengganggu target penc a paia n s u rp l u s beras seba-

nyak 10 juta ton. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR Hermanto di Jakarta. “Pemerintah harus alokasi ulang sehingga subsidi pupuk dan benih tidak terlalu banyak pemangkasannya. Apalagi bila demi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini. . Sebagai gambaran, dalam APBN 2012 subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp 16,94 triliun, s e -

Hermanto

dangkan di APBN Perubahan 2012 jumlahnya menjadi Rp 13,95 triliun atau terjadi pengurangan sebesar 17,6 persen atau senilai Rp 2,98 triliun. Untuk subsidi benih, dalam APBN 2012 dipatok sebesar Rp 279,9 miliar. Sementara, dalam APBN Perubahan 2012 mengalami penurunan sebesar 53,7 persen atau Rp 150,4 miliar menjadi Rp 129,5 miliar. "Kalau pemotongan subsidi pupuk dan benih ini tetap dilakukan, maka akan menggerus kesejahteraan petani. Padahal petani menanam padi untuk kepantingan nasional guna mengamankan pangan nasional," tandas kandidat Doktor di IPB ini.

Rencana Kenaikan

Harga Rumah Tidak Relevan Jakarta, Suara Keadilan Fraksi PKS DPR RI menolak usulan kenaikan harga rumah bersubsidi yang diusulkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Usulan kenaikan harga rumah bersubsidi yang mencapai 45 persen dinilai tidak relevan, mengingat sampai saat ini belum ada keputusan terkait kenaikan harga BBM. Anggota Fraksi PKS DPR RI yang juga anggota Komisi V Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal tersebut, Kamis (15/3), atas usulan Kemenpera menaikkan harga rumah subsidi baik tapak maupun rusun sebesar 45%. “Mengapa pemerintah sudah mematok kenaikan harga rumah bersubsidi sampai 45 persen? PKS jelas menolak usulan kenaikan tersebut, mengingat sampai saat ini belum ada keputusan menge-

nai kenaikan harga BBM,” kata Yudi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini. Atas kenaikan ini, pemerintah beralasan bahwa harga rumah mengacu pada tingkat inflasi dari tahun 2007—2012 dan estimasi kenaikan BBM. Kemenpera mematok harga maksimum rumah sejahtera susun bersubsidi, diusulkan naik dari Rp 144 juta menjadi Rp 190 juta. Harga tersebut belum termasuk kenaikan harga BBM yang diperkirakan mendorong kenaikan harga rumah sebesar 10%, sehingga total kenaikan harga rumah bersubsidi menjadi 45%, sehingga harga rusun sejahtera Yudi Widiana Adia

menjadi Rp 209 juta/unit. “Kenaikan harga rumah bersubsidi akan meningkatkan backlog (kekurangan) perumahan. Selain itu, target pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memperoleh rumah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, juga tidak akan tercapai,” ingat Yudi.

Kembangkan BUMN Kehutanan

Berorientasi Bisnis Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ma'mur Hasanuddin, meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan meninjau ulang keberadaan BUMN Bidang Kehutanan yang hanya menyalurkan program sosial yang didanai APBN. "BUMN kok cuma salurkan program sosial. Seharusnya, yang namanya BUMN itu memang berorientasi bisnis, sedangkan untuk kegiatan sosial biar Kementerian Kehutanan saja yang urus," kata Ma'mur di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada tahun 2003, menurut Ma'mur, beberapa BUMN Kehutanan seperti Inhutani I hingga IV diarahkan khusus mengerjakan kegiatan sosial, bukan kegiatan bisnis. Sedangkan pada kabinet sebelumnya, Inhutani diharapkan sudah dapat masuk Bursa Efek jakarta (BEJ). Namun perkembangan hingga menteri Kehutanan dipimpin Zulkifli Hasan dan Meneg BUMN dipimpin Mustafa Abubakar,

Inhutani I-V memiliki utilitas rendah, bahkan hingga mencapai titik mati suri. Ma'mur sendiri mendukung ide penggabungan BUMN Kehutanan menjadi satu holding besar. Namun penggabungan BUMN kehutanan ini diharapkan menjadi perusahaan yang sehat dan mumpuni hingga mampu memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. "Penggabungan perusahaanperusahaan kehutanan milik negara ini diharapkan seperti penggabungan beberapa bank menjadi Bank Mandiri, dimana bank-bank kecil milik pemerintah bergabung menjadi perusahaan besar yang sehat," ujar anggota DPR Dapil Jawa Barat II ini. Soal pilihan restrukturisasi perusahaan kehutanan penggabunga n

dilakukan berdasarkan wilayah kerja atau sebuah holding, menurut Ma'mur, masih perlu dikaji oleh pemerintah sehingga keputusan yang diambil akan tepat sesuai harapan. "DPR menginginkan kejelasan aktivitas kerja pada penggunaan dana APBN. Apabila untuk kegiatan sosial, sebaiknya langsung dikelola Kementerian Kehutanan, sehingga berdampak pada peningkatan APBN untuk Kemenhut. Dengan demikian, penyaluran dana yang bersumber dari APBN tidak perlu diberikan kepada BUMN Kehutanan," pungkas Ma'mur.

Ma’mur Hasanuddin

Kesejahteraan Rakyat

Miris, Biaya PTN Melebihi PTS

Jakarta, Suara Keadilan - Amandemen konstitusi UUD 1945 mengamanatkan peningkatan alokasi APBN hingga 20% ke sektor pendidikan. Namun, yang terjadi justru biaya pendidikan yang semakin hari semakin mahal, terutama pada level pendidikan tinggi. Dan yang semakin membuat miris adalah fakta bahwa biaya

kuliah di sebagian Perguruan Tinggi Negeri (PTN), justru lebih mahal daripada di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Demikian kritik Anggota Komisi X DPR Memed Sosiawan di Jakarta, Kamis (16/3). Menurut Memed, biaya kuliah di PTN semestinya tidak boleh mahal. Sebagian besar kebutuhan investasi PTN dipenuhi dari APBN. Bahkan sebagian

asset tanah dan gedung PTN merupakan warisan sejak zaman penjajahan Belanda. “Kebutuhan belanja operasional, gaji dosen dan karyawan, serta berbagai kegiatan riset di PTN pun didanai dari APBN. Lalu mengapa malah biaya kuliah PTN bisa lebih mahal dari di PTS?” ujar Memed heran. Memed berharap, RUU Pendidikan Tinggi yang

sedang dibahas saat ini dapat mendorong Sistem Pendidikan Nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu, hingga mampu menumbuhkan SDM yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. “Sesuai amanat yang tertuang dalam platform, Fraksi PKS akan terus memperjuangkan hadirnya pendidikan yang berkeadilan dan memberi

kesempatan yang seluasluasnya bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh pendidikan, sampai ke Perguruan Tinggi,” tegas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini.

Memed Sosiawan


Foto : Arief K.| K. Safri | Zakaria | Dok. Panitia Rakornas PKS di masing-masing Wilayah

GA O T O F I R E L

RAKORNAS WILDA BANJABAR Edisi MARET 2012

RAPAT KOORDINASI N RAKORNAS WILDA INTIM


O T O F I R E L

Edisi MARET 2012

NASIONAL PKS 2012 GA

Foto : Arief K.| K. Safri | Zakaria | Dok. Panitia Rakornas PKS di masing-masing Wilayah

RAKORNAS WILDA JATIJAYA BALI-NUSRA

RAKORNAS WILDA SUMATERA


Agenda Mukernas 2012

Edisi MARET 2012

AGENDA KEGIATAN

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS) 2012

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA WAKTU

AGENDA

TEMPAT

AHAD, 25 MARET 2012 PEMBUKAAN BAZAR EXPO

LAP. BANTENG

12.00 - 17.00

CHEK IN PESERTA MUKERNAS

HOTEL

17.00 - 20.00

KENDURI NASIONAL

HOTEL SANTIKA

PEMBUKAAN MUKERNAS

HOTEL SANTIKA

16.00 - 17.00 SENIN, 26 MARET 2012

SELASA, 27 MARET 2012 10.00 - 12.00

SAMBUTAN-SAMBUTAN : PLT. GUBERNUR SUMATERA UTARA H. GATOT PUJO NUGROHO, ST 10.00 - 12.00

PRESIDEN PKS

HOTEL SANTIKA

H. LUTHFI HASAN ISHAAQ KETUA MAJELIS SYURO PKS KH. HILMI AMINUDDIN PENUTUP 13.00 - 17.00

SIDANG MUKERNAS

HOTEL SANTIKA

19.00 - 20.30

MAKAN MALAM LESEHAN BERSAMA

LAP. BANTENG

20.00 - 22.00

DIALOG KEBANGSAAN & TEMU TOKOH

LAP. BANTENG

09.00 - 17.00

SIDANG MUKERNAS

HOTEL SANTIKA

20.00 - 22.00

SEREMONIAL PENUTUPAN MUKERNAS

HOTEL SANTIKA

09.00 - 18.00

TOUR THE TOBA

DANAU TOBA

20.30 - 22.00

PANGGUNG SENI DAN BUDAYA

LAP. BANTENG

CHECK OUT KE DAERAH MASING-MASING

HOTEL

RABU, 28 MARET 2012

KAMIS, 29 MARET 2012

JUM’AT, 30 MARET 2012 09.00 - 12.00


Muhibah-Silaturrahim

Edisi MARET 2012

SERAP ASPIRASI

BBM Naik, Organda Sesuaikan Tarif Jakarta, Suara Keadilan – Rencana kenaikan BBM yang dilakukan Pemerintah, akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum. Hal ini menjadi perhatian DPP ORGANDA dalam melakukan penyesuaian tarif, agar tidak merugikan penumpang dan pengusaha angkutan umum. Aspirasi ini disampaikan Ketua Umum DPP ORGANDA Eka Sari Lorena Soerbakti (kanan), kepada perwakilan Anggota Kelompok Komisi (Poksi) V Sigit Sosiantomo (kiri), Selasa (13/3) di Ruang Rapat FPKS, Senayan Jakarta.

Revisi RUU Penyiaran KPI Berharap Kewenangannya Diperkuat Jakarta, Suara Keadilan - Permintaan penguatan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), disampaikan dalam audiensi KPI Pusat bersama Ketua KPI Daerah se-Indonesia dengan Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi PKS DPR RI, Rabu (14/3) di Ruang Rapat FPKS, Senayan Jakarta. Rombongan KPI Pusat

yang dipimpin Mochammad Riyanto (kanan) diterima Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Syahfan Badri Sampurno (tengah). Syahfan menyampaikan, Fraksi PKS siap membantu untuk mendorong perubahan-perubahan pasal, salah satunya tentang kewenangan KPI, yang akan dimasukkan ke dalam Revisi RUU Penyiaran tersebut.

Berikan Kontribusi Terbaik Untuk Negeri Jakarta, Suara Keadilan – Ketua Kelompok Komisi (Poksi) V DPR RI Fraksi PKS Akbar Zulfakar, menerima sejumlah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang dipimpin oleh Rijalul Imam, Rabu (29/2) di Ruang Rapat FPKS, Senayan Jakarta. Akbar yang juga mantan Ketua KAMMI Jawa Barat ini, menyampaikan pesan kepada rombongan yang hadir, agar KAMMI selalu memberikan kontribusi yang terbaik di era reformasi ini untuk kebangkitan dan kejayaan negeri.

Foto : Zakaria /FPKSDPRRI

Penyerapan Anggaran Pusat ke Daerah Akan Diawasi Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Fraksi PKS DPR RI Ma’mur Hasanuddin dan Yudi Widiana Adia, menerima sejumlah perwakilan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung dan Pengurus DPD PKS Kabupaten Bandung, dalam serap aspirasi Penyerapan Anggaran dari Pusat ke Daerah, Selasa (21/2), di Ruang Rapat FPKS, Senayan Jakarta.

Salah satu pembahasannya adalah bantuan LPDB (Lembaga Pinjaman Dana Bergulir) dari Kementerian UKM. “Fraksi PKS siap membantu dan mengawasi penyerapan Anggaran dari Pusat ke Daerah, serta pembangunan infrastruktur terutama Jalan Desa,” ujar Yudi Widiana Adia yang juga Anggota Komisi V DPR RI.


Galeri Foto

Edisi MARET 2012

FGD & DISKUSI BUKU

Expert Panel Discussion Group

Mencari Solusi Penyerapan Belanja Modal APBN Jakarta, Suara Keadilan – Penyerapan Belanja Modal yang rendah di tahun 2011 atau sekitar 80 persen dari sebesar 140 Triliun, menjadi fokus pembahasan Kelompok Komisi (Poksi) XI dalam Expert Panel Discussion Group,

Kamis (9/2) di Ruang Rapat Pimpinan FPKS, Senayan Jakarta, padahal penyerapan ini terkait dengan infrastruktur atau pembangunan sarana-sarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Hadir dalam diskusi terba-

tas tersebut, Akademisi UGM Anggito Abimanyu, Anggota BPK RI Bahrullah Akbar, Wakil Menteri Bappenas RI Lukita, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah dan Ketua Poksi XI Fraksi PKS DPR RI Kemal Aziz Stamboel.

Diskusi Buku

Strategi AKP Memenangkan Pemilu Turki Jakarta, Suara Keadilan Fraksi PKS DPR RI mengadakan Diskusi Buku "Post Islamisme : Strategi AKP Memenangkan Pemilu di Turki" karya Ahmad Dzakirin, Selasa (13/3) di

Ruang Rapat FPKS, Senayan Jakarta. Hadir sebagai narasumber lainnya, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Agoes Poernomo, serta Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah Sitaresmi

Soekanto, yang dalam Desertasi S-3 nya menulis tentang Komparasi Pemenangan Pemilu PKS dengan AKP di Turki. Acara ini dimoderatori Suhud Alynudin Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.

Focus Group Discussion POKSI IV

Telaah Kritis RUU Pangan Jakarta, Suara Keadilan – Kelompok Komisi (Poksi) IV Fraksi PKS DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan Telaah Kritis RUU Pangan, Jum’at (24/2) di Ruang Rapat Pimpinan FPKS, Senayan Jakarta.

Focus Group Discussion POKSI IX

Jajaki Langkah Strategis RUU Keperawatan Jakarta, Suara Keadilan – Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PKS DPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan RUU Keperawatan, Rabu (14/3)

Foto : Zakaria /FPKSDPRRI

di Ruang Rapat Pimpinan FPKS, Senayan Jakarta. Ketua Poksi IX FPKS DPR RI Zuber Safawi turut hadir untuk memberikan masukan atas langkah strategis Rancangan UU Keperawatan tersebut.

Sejumlah Tenaga Ahli Anggota dan Komisi pun turut hadir untuk menyampaikan pandangan dan masukannya dalam diskusi ini.

Diskusi ini dihadiri sejumlah narasumber Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Winarno Tohir, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Prof. Ahmad Suryana dan Anggota Panja RUU Pangan DPR RI Fraksi PKS Hermant.

FGD ini mengharapkan, ketika UU Pangan ini disahkan, masyarakat bisa mendapatkan pangan yang aman dan akses yang mudah, berdasarkan pemenuhan pangan dari hasil produksi dalam negeri.


Galeri Foto

Edisi MARET 2012

AKTIVITAS ANGGOTA Seminar Nasional BKS BUMD se-Indonesia

Jakarta, Suara Keadilan – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Gamari Sutrisno menjadi salah satu narasumber pada Seminar Nasional Kegiatan Munas Badan Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BKS-BUMD-SI) di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (8/3). Gamari membawakan makalah "Urgensi RUU BUMD Sebagai Landasan Operasional BUMD ke depan”.

Silaturahim Kaum Buruh se-Jawa Timur

Surabaya, Suara Keadilan – Ketua Bidang Buruh Tani Nelayan DPP PKS yang juga Anggota Komisi IX DPR RI Martri Agoeng, bersilaturahim dengan 30 serikat buruh se-Jawa Timur di sela-sela rangkaian acara Rakornas PKS 2012 Zona IV Jatijaya-Bali-Nusra, Sabtu (10/3) di Surabaya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyerap aspirasi dan mengetahui keluh kesah kaum buruh. Martri menambahkan, PKS berharap bisa menjadi saluran yang dipercaya buruh untuk menjadi media perjuangannya.

Dampingi Buruh, Temui Gubernur Jabar

Bandung, Suara Keadilan - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Arif Minardi mendampingi buruh Kabupaten Bekasi melakukan audiensi dengan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan. Setelah sehari sebelumnya, para buruh ini melakukan aksi mogok kerja dengan cara memblokir jalan tol menuju arah Cikarang. Pertemuan dilangsungkan di kediaman Gubernur, Gedung Pakuan Bandung. Rombongan buruh diwakili serikat besar seperti SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dan SPN (Serikat Pekerja Nasional). Buruh sangat mengapresiasi Gubernur Ahmad Heryawan yang telah berpihak kepada buruh, dengan peningkatan Upah Minimum Kabupaten Bekasi (UMK) tahun 2012.

Tingkatkan Upaya Pencegahan Terorisme Jakarta-Suara Keadilan, Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Senin (19/3) bertempat di ruang rapat Komisi III. Adang menekanan pada perlunya peningkatan upaya pencegahan dalam menghadapi upaya terorisme di Indonesia melalui penjelasan-penjelasan tentang bahayanya terorisme yang dapat mengganggu Keamanan dan Kesejahteraan Nasional.

Foto : Dok. Istimewa

Penghargaan untuk Murobbi dan Kader Berprestasi Padang, Suara Keadilan - Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sumatera Barat, Ahad (25/12), memadati Aula Gedung Negara Tri Arga Bukittinggi, dalam kegiatan bertajuk ‘Refrizal Award 2011’. Dalam kegiatan yang bertepatan dengan dua tahun konsolidasi internal PKS tersebut, Refrizal yang anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS ini, memberikan berbagai penghargaan (reward) kepada kader-kader terbaik PKS, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Barat. Selain memberikan hadiah kepada para kader yang produktif dalam kegiatan dakwahnya, Refrizal juga membagikan beasiswa kepada 100 siswa SMA berprestasi.


Ekuintek

Edisi MARET 2012

Segera Tindaklanjuti,

Rencana Kenaikan BBM

Kebocoran BBM Subsidi Konversi BBM ke BBG Diduga Tinggi Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah dianggap masih mempunyai cara lain menekan kenaikan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Yang mendesak adalah menekan kebocoran alokasi BBM subsidi yang diduga cukup tinggi. "Kalau itu dilakukan, maka beban APBN 2012 masih cukup bertahan pada harga minyak sekarang ini," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Rilyadi di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Jadi, menurutnya, kunci-

nya ada pada pengawasan pendistribusian BBM subsidi kepada yang berhak. Karena itu ia mengatakan FPKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. "Kami dari Fraksi PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dilakukan saat ini," tegas Achmad Rilyadi. Ia menilai kondisi politik saat ini belum kondusif untuk menerima dampak kenaikan harga BBM subsidi. Namun untuk rencana jangka panjang, imbuh Rilyadi, kebijakan kenaikan harga BBM memang tidak bisa dihindari. Pemerintah berencana

menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai cara menekan beban subsidi APBN 2012 yang meningkat, karena tingginya harga minyak. Menurut dia, citra lembaga politik terutama pemerintah dan DPR terus merosot belakangan ini. Kenaikan harga BBM yang berdampak merata ke seluruh strata masyarakat, akan menambah beban khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. "Kalau ditambah beban kenaikan harga BBM, saya khawatir akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," ujar pria yang akrab dipanggil Irel ini. Anggota DPR Dapil Jakarta III ini menambahkan, pemerintah sebenarnya masih bisa menunda kenaikan. Salah satunya dengan menekan kebocoran alokasi BBM subsidi yang diduga tinggi.

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VII DPR Sugihono Karyosuwondo mengatakan, pemerintah terkesan ragu untuk mengambil langkah yang tegas dan komprehensif terkait program konversi gas. Padahal kondisinya sudah sangat mende s a k u n t u k s e g e r a d itangani. "Sudah seharusnya pemerintah sesegera mungkin merealisasikan program konversi gas ini. Kementerian ESDM tak perlu ragu lagi, karena kekayaan cadangan gas negara ini sangat melimpah. Sekarang saatnya fokus untuk infrastruk-

turnya,” tegas Sugihono, Selasa (21/2). Dijelaskannya, pilihan atas penggunaan konverter itu sangat logis. Karena gas itu tidak perlu impor dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga internasional. Ber b eda d eng an BB M , yang sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia. " Wa l a u p u n k o n versi BBM ke BBG ini kompleks masalahnya, jangan lantas programnya jadi terbengkalai. Semestinya sudah dari kemarin program itu dijalankan, mengingat cadangan m i n y a k bumi kita semakin berkurang, target

Sugihono Karyosuwondo

Achmad Rilyadi

Kompensasi BLSM Jauh dari Sasaran Jakarta, Suara Keadilan - Penolakan terhadap rencana kenaikan BBM semakin kencang. Dari Senayan, Anggota Komisi VII DPR Muhammad Idris Lutfi tegas mengungkapkan

penolakannya. Menurut Idris, kompensasi kenaikan BBM dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru me-

Muhammad Idris Lutfi

nambah permasalahan baru. “Kenaikan BBM hanya akan menambah jumlah rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan mereka yang masuk kategori miskin akan jatuh pada kategori sangat miskin,” tegasnya di Jakarta, Senin (12/3). Dalam pandangan Politisi PKS ini, kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6

%. “Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Pemerintah harus berani mencari solusi lain, jangan hanya berpikir jalan pintas,” himbau Idris. Menurut Idris, dengan 40% keluarga Indonesia berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20% merupakan golongan yang rentan terhadap kemiskinan, maka jika BBM naik, hanya 18,5 juta Kepala Keluarga (KK) atau 74 juta jiwa saja yang dapat BLSM. Jumlah ini hanya sekitar 30% dari mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata. ”Lalu bagaimana dengan 10% lagi

masyarakat Indonesia yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20% atau 12,4 juta masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pasti mereka semakin terpuruk,” jelasnya. Karena itu, lanjut Idris, jika pemerintah serius menggunakan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, maka berdasarkan data di atas, jumlah yang mendapatkan BLSM seharusnya mencapai 40% masyarakat Indonesia, atau sekitar 24,7 juta kepala keluarga. Sementara nominal rupiahnya mencapai Rp 33,3 triliun, untuk BLSM sebesar Rp 150.000

Tingkatan Produksi, Cegah Kenaikan BBM

Jakarta, Suara Keadilan - Sikap Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, dinilai sebagai sikap yang menyerah dan tidak mau berusaha. Pemerintah pun diminta tidak menyerah dengan meningkatkan produksi guna menghindari pembengkakan subsidi. "Pemerintah tidak bisa hanya mengeluh dan menyatakan ‘menyerah’ dalam upaya meningkatkan

produksi minyak bumi," demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mardani Ali Sera, medio Maret ini. Mardani menanggapi pernyataan Kepala Divisi Humas BP-Migas, Gde Pradnyana terkait rencana pemerintah menaikan harga BBM. Mardani mengatakan, pemerintah seharusnya semangat mengejar kekalahan dari Malayasia, Vietnam dan India dalam meningkatkan cadangan proven minyak bumi.

“Jangan terus-menerus mengeluh. Malayasia mampu meningkatkan cadangannya dari 2 milyar barel di tahun 1980 menjadi 5 milyar barel tahun 2010, sementara Vietnam dari 0,0 milyar barel di tahun 1980 menjadi 4,4 milyar tahun 2012 dan India dari 2,4 milyar barel di tahun 1980 menjadi 8,5 milyar barel di tahun 2010,” jelas Mardani. Menurut Ketua Bidang Humas DPP PKS ini, Indonesia semestinya mampu

melakukan pengelolaan energi yang lebih baik, karena memiliki pengalaman lebih dini dari Malayasia, Vietnam dan India dalam mengelola sumber daya minyak bumi. Ia meyakini Indonesia masih mampu meningkatkan jumlah cadangan minyak bumi dari 3,7 milyar barel menjadi 10 milyar barel. “Teknologi eksplorasi melalui metode seismic (pemanfaatan gelombang di bawah permukaan bumi) 2

lifting tidak pernah tercapai, bahkan terus merosot," ujarnya. Ditambahkan Sugihono, untuk merealisasikan program ini dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dan jangan sekadar propaganda, namun memerlukan suatu konsep yang jelas dan detail. Menurut Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII, bila perlu, juga disiapkan insentif khusus bagi masyarakat pengguna dan pelaku usaha untuk mensukseskan program ini. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam proses konversi minyak tanah ke gas. "Rakyat kita sudah cerdas kok. Pemerintah tak perlu ragu lagi. Jika memang pilihan konversi itu masuk akal dan menguntungkan, tentunya rakyat pun tidak ragu untuk mendukung secara aktif,” tutur Sugihono yakin.

selama 9 bulan. Jumlah ini ditambah BLSM untuk golongan rentan dengan jumlah Rp 11,16 triliun, untuk BLSM sebesar Rp. 100.000 selama 9 bulan. “Sehingga totalnya mencapai 44,46 triliun. Artinya, jumlah ini tidak telampau jauh dengan penghematan APBN dari kenaikan BBM yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp 51 triliun. Karena itu, pemerintah harus cari jalan lain, karena kompensasi BLSM yang dihitung pemerintah masih jauh dari sasaran,” jelas Idris.

dimensi dan 3 dimensi serta teknologi enhance oil recovery (eor) atau teknologi lainnya pastilah sudah dikuasai anak bangsa untuk mengeksplorasi 128 cekungan yang kita miliki. Tinggal dibangun sinergi antar instansi pemerintah dan bisnis perminyakan,” t e g a s Anggota DPR dari Mardani Ali Sera

Daerah Pemilihan Jawa Barat V I I ini.


Ekuintek

Edisi MARET 2012

Kenaikan BBM

Kaji Ulang, Gagas Opsi Alternatif Jakarta, Suara Keadilan - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. "Sebenarnya APBNP baru diajukan. Kita baru mempelajari skema yang diajukan dan belum ada istilah setuju atau tidak setuju. Dan semalam kita mendapat penje-

lasan situasi global," jelas Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, di gedung DPR, Jakarta. Prosesnya, lanjut dia, melalui pembahasan sesuai dengan undangu n dang yang b e r laku. "Justru

Mustafa Kamal

itu sebetulnya, tidak ada istilah langsung menerima ataupun menolak. Karena APBNP-nya baru diajukan dan kami tengah mempelajarinya. Presiden (Presiden PKS –red) menegaskan bahwa pembahasan harus sesuai undang-undang berlaku," terang Mustafa. Menurut Mustafa, pembahasan masih berlangsung, termasuk nanti juga akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar). PKS berharap ada solusi yang lebih baik. "Ada banyak alternatif, masih banyak opsi lain setelah dilakukan pembahasan kritis," ujar Mustafa. PKS, terangnya, berkomitmen menjaga

momentum pertumbuhan ekonomi dan bahwa menjaga stabilitas lapisan masyarakat di bawah lah yang paling berat. Ia menjanjikan, sikap yang akan diambil PKS telah

mempertimbangkan apa yang terbaik untuk masyarakat. “Fraksi PKS telah memberikan banyak usulan agar Pemerintah memikirkan solusi-solusi alternatif lain terlebih dulu seperti

teman-teman PKS di Komisi VII sarankan selama ini,” tutup Mustafa yang merupakan Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan ini.

LKM Versi Pemerintah

Mengecewakan Jakarta, Suara Keadilan - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecewa dengan pandangan Pemerintah yang tidak sesuai dengan semangat awal penyusunan Rancangan Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro (RUU LKM), yakni memberi kemudahan akses bagi permodalan. Menurut ang-

gota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam, tujuan DPR menginisiasi RUU LKM ini adalah untuk mengatasi kegagalan yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem konvensional yang sudah ada. Sementara Pemerintah, kata dia, justru ingin memasukkan LKM ke sistem konvensional

Ecky Awal Mucharam

yang selama ini telah berjalan. “Bahkan Pemerintah menghapus substansi-substansi yang menyebabkan perubahan secara totalitas ruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang diajukan oleh DPR,” sesal Ecky. Dia menyebutkan, bahwa salah satu perubahan atau yang dihilangkan tersebut adalah peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Karena banyak yang dihapuskan oleh Pemerintah, perkiraan Ecky, titik tolak dan ruh RUU LKM malah akan dikembalikan ke konsep konvensional. "Kalau ingin dimasukkan menjadi

perbankan buat apa dibuat RUU ini, tidak layak juga bagi LKM yang telah ada selama ini," keluh Ecky. Selain itu sistem perbankan dinilai telah gagal dalam mendorong kredit bagi usaha mikro dan kecil. Sifat inheren perbankan yang membutuhkan agunan dan lain sebagainya, membuat banyak usaha mikro dan kecil tidak bankable. “Inilah sebenarnya yang sedang diperbaiki DPR, yaitu membuat UKM mempunyai daya saing, daya kompetisi dengan dunia usaha lainnya,” pungkas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III ini.

Pemotongan Anggaran

Jangan Hambat Pertumbuhan Industri Jakarta, Suara Keadilan - Anggaran pengeluaran belanja negara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2012 sebesar Rp2,548 triliun rencananya akan dikurangi Rp168 miliar menjadi Rp2,380 triliun. Rencana perubahan anggaran ini masih akan dibahas di badan anggaran bersama Kementerian Keuangan pekan depan. Anggota Komisi VI DPR

M. Sohibul Iman mengapresiasi pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah. “Kami mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi anggaran,” kata Iman di Jakarta Kamis (15/3). Namun Iman menegaskan, pemotongan anggaran jangan sampai menjadi penghambat bagi pertumbuhan industri, target pertumbuhan industri

sebesar 7 persen harus tercapai sepanjang tahun 2012. “Industri dalam negeri harus selalu didukung oleh pemerintah, salah satunya dengan alokasi anggaran yang tepat,” katanya. Dia juga menyambut baik upaya pemerintah untuk mempertahankan beberapa program pengembangkan industri pengolahan rotan dan kakao di Sulawesi Barat, pembangunan tangki timbun minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur dan

kegiatan dekonsentrasi peng- an tugas pokok embangan IKM di 33 provinsi. kementerian. “Program pengembangan in- “Inti dari pemodustri pengolahan rotan dan tongan anggaran kakao harus didukung oleh i n i anggaran yang memadai, se- adahingga produktivitasnya me- lah ningkat," tutur Iman. Kementerian Perindustrian telah menyusun anggaran perubahan yang berfokus mengurangi dampak negatif terhadap kinerja industri M. Sohibul Iman prioritas dan pelaksana-

efisiensi dan optimalisasi,” ujarnya


Tips Tekno

Edisi MARET 2012

Abadikan Gambar Penuh Makna Dengan Teknik Sederhana

S

ebuah ujaran klasik ‘ga m b a r berbicara lebih dari seribu kata’, tentu akrab di telinga kita. Melalui gambar, orang bisa menangkap makna dan pesan yang lebih nyata dan kaya, dibanding jika dituliskan dengan rangkaian kata. Saat ini teknik penyampaian pesan

melalui gambar (statis) terus berkembang, khususnya di dunia Fotografi. Teknologi digital fotografi di satu sisi membuat orang semakin mampu mengungkap pesan terdalam sebuah peristiwa lewat gambar atau foto, sementara di sisi lain bila tidak di’ilmui’, maka teknologi digital fotografi seringkali hanya membuat orang senang menghabiskan jepretan demi jepretan, tanpa jelas pesan yang mau disampaikan lewat

foto-fotonya. Edisi kali ini, Redaksi mengajak pembaca untuk berbagi tentang perangkat sederhana kamera, serta dasar pengambilan gambar (foto), khususnya bagi Anda yang masih pemula di dunia Fotografi

rasal dari bahasa Latin; photos yang berarti cahaya/ sinar dan graphein yang berarti tulisan, gambar atau disain bentuk. Jadi secara luas, fotografi bermakna menulis atau menggambar dengan menggunakan cahaya.

APA ITU FOTOGRAFI ? Fo to grafi be-

Bermacam Tehnik Fotografi 1.Depth of field (ruang tajam) Hal-hal yang mempengaruhi ruang tajam: -Jarak pemotretan (jauh=luas, dekat=sempit) -Bukaan diafragma (kecil=luas, besar=sempit) -Jarak fokus lensa /focal length (tele=sempit, wide=luas, normal=bisa diatur) 2.Panning -Panning adalah salah satu cara untuk memberikan kesan gerak pada foto. - Ke t i ka m e l a ku ka n panning, Anda harus mengikuti objek selama

membidik. -Hasil foto menjadikan objek menjadi relatif tajam dibandingkan dengan background-nya yang hampir sepenuhnya blur (kabur). -Untuk mendapatkan foto panning secara maksimal : dengan speed rendah (8-60) dan pakailah tripod (kaki tiga) 3.Slow & stop action -Slow action : salah satu teknik fotografi yang bertujuan memperlihatkan/ menangkap gerakan objek. Biasanya digunakan kecepatan rendah, antara 1/30 sampai 1 detik -Stop action : kebalikan dari slow, yaitu teknik fotografi untuk bertujuan membeku-

kan gerak objek. Biasanya digunakan kecepatan tinggi, antara 1/125 sampai 1/4000 atau lebih. 4.Zooming -Zooming adalah teknik foto untuk memberikan kesan gerak dengan mengubah panjang fokus lensa. -Perubahan panjang fokus hanya dapat dilakukan dengan lensa zoom. -Untuk mendapatkan kesan gerak, Anda harus menggunakan kecepatan rana tidak lebih dari 1/30 detik. -Untuk mendapatkan foto zooming secara maksimal, pakailah tripod (kaki tiga)

5.Bulb -Kecepatan rana dapat diatur sesuai dengan waktu yang kita inginkan. -Teknik ini dilakukan dengan menahan tombol pelepas rana dengan lebih lama. -Untuk mendapatkan hasil foto bulb secara maksimal, dapat digunakan kabel release dan tripod. -Misal, kita mempergunakan kecepatan 30 detik sampai habis waktu perekaman cahaya.

penguasan kamera. Yang ketiga adalah Komposisi. Mungkin tips yang satu ini agak susah jika belum mempunyai cukup jam terbang memotret. Gambar yang indah bisa juga dihasilkan dari objek yang standar. Contohnya, sebuah deretan kursi penonton di stadion. Jika kita bisa melihat komposisi dari mata fotografi, maka objek yang standar bisa menjadi indah dan enak dipandang. Yang keempat adalah pencahayaan. Jika melakukan penjepretan di luar atau outdoor, maka tidak bisa meminta kepada matahari untuk menerangkan atau meredupkan cahayanya. Berbeda jika mengambil gambar indoor atau di studio. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk memperhatikan arah cahaya yang datang, karena sudut cahaya

yang berbeda, maka akan menghasilkan efek yang berbeda pula. Sebaiknya mengambil foto pada kondisi cahaya pagi hari atau siang hari, karena matahari masih berada di posisi yang tidak terlalu tinggi sehingga cahaya yang dihasilkan tidak over. Yang kelima adalah cermati objeknya. Sebelum diambil gambar, pelajari bagian mana dari objek, yang bagus untuk ditonjolkan. Selain itu dengan mempelajari objek kita terlebih dahulu, maka kita bisa mengetahui apakah objek itu bagus difoto dari jarak dekat atau jauh, dari kanan atau kiri dan sebagainya. Disarikan dari berbagai sumber : -http://lifestyle.kompasiana. com/hobi/2011/12/05/tips-gambar-menawan-untuk-fotografer-

A.Lensa Lensa adalah alat yang terdiri dari beberapa cermin yang berfungsi mengubah benda menjadi bayangan, terbalik dan nyata. Lensa terletak di depan kamera. Ada beberapa jenis lensa. Lensa normal, lensa lebar (wide) dan lensa panjang atau biasa disebut dengan lensa tele. B.Fi lm Film adalah media untuk merekam gambar yang terdiri dari lempengan tipis dengan emulsi yang peka cahaya. Karena peka cahayalah yang membuat film harus disimpan dalam kotak atau tabung yang tak terkena cahaya. Film mempunyai ukuran 35mm dan 120mm atau disebut medium format C.Memory Card Penyimpan data sebagai pengganti Film (kamerakamera terkini biasanya sudah menggunakan sensor digital sebagai penyimpan data/memori) D.Sensor Kamera Merupakan komponen kamera digital, bersifat sebagai sensor penangkap gambar yang dikenal juga sebagai CCD (Charged Coupled Device) dan CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) yang terdiri dari jutaan piksel lebih. Sensor ini berbentuk chip yang terletak tepat di belakang lensa. Semakin banyak pixel yang ditangkap, semakin detail gambar yang dihasilkan. E.Layar LCD Merupakan layar kecil pada kamera digital, yang bermanfaat untuk melihat seperti apa bidikan yang ditangkap oleh sensor CCD. Hasil yang ditunjukkan pada layar LCD lebih akurat dibandingkan hasil yang diperkirakan dalam kamera konvensional , yang seringkali berbeda. Layar LCD juga bisa membantu melihat hasil foto secara instan setelah gambar diambil, yang memudahkan untuk mengkoreksi langsung hasil foto untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Peralatan Dasar Tambahan

Fotografi Untuk Pemula Sebenarnya semua objek itu indah dan menawan, tergantung bagaimana cara kita membuatnya menjadi indah di kamera. Nah, ingin tahu bagaimana caranya agar gambar yang kita jepret terlihat tampak indah, berikut ini adalah tipsnya: Yang pertama adalah minat. Hal pertama yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa terjun ke dunia fotografer adalah minat. Minat menjadi jembatan ke dunia fotografi manapun. Yang kedua adalah sering hunting atau sering jepret. Seperti pepatah mengatakan, “more practice, more perfect”. Jadi fotografi itu intinya adalah soal kebiasaan, yang akan mengasah kelihaian kita baik dalam mengeksekusi gambar maupun

Perangkat Sederhana Kamera

pemula/ -http://hermawayne.blogspot.com/2011/03/berbagai-macam-teknik-fotografi.html -http://id.wikipedia.org/ wiki/Kamera_digital

Hasil foto yang prima mudah dicapai saat ini dengan banyaknya peralatan kamera bagus di Indonesia. Namun jangan terlalu cepat membeli seluruh perlengkapan kamera, motor drive, lensa tele, lensa sudut lebar dan alat-alat canggih lainnya, sebelum mempelajari kegunaannya terlebih dahulu. Beberapa alat di bawah ini dapat Anda jadikan referensi, sebagai pelengkap perangkat kamera Anda. 1.Lensa Tambahan Selain lensa normal, anda sebaiknya memiliki lensa sudut lebar 28 mm. Untuk pemotretan pada ruang ukuran kecil, maka lensa ini akan membantu. Sedangkan lensa tele 105 dan 135 mm akan sangat berguna untuk membuat foto potret yang meminimalkan distorsi pada pemotretan, dan berjarak tidak terlalu jauh dari orang yang difoto. 2.Lampu Kilat Ada dua macam lampu kilat, yang satu berfungsi sebagai cahaya utama dan lampu lainnya sebagai cahaya pengisi. 3.Tripod Diperlukan untuk pemotretan dengan teknik pengambilan gambar secara lambat. Tujuannya adalah untuk menghindari goyangan kamera jika dipegang dengan tangan (handheld). 4.Filter Penyaring dalam bentuk kaca yang tembus cahaya yang mempunyai ketebalan rata. Filter biasanya dipasang di ujung depan lensa. Dipakai untuk menghasilkan efek-efek tertentu. 5.Tas Kamera Tas dari alumunium akan baik (lebih aman dari guncangan dan tekanan) untuk membawa peralatan kamera, terutama jika perlu banyak berpindah tempat.


Kesejahteraan Rakyat

Edisi MARET 2012

Kenaikan BBM

Transportasi Haji

Harus Lewat Proses Lelang Jangan Picu Jakarta, Suara Keadilan - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mendesak Kementerian Agama tidak melakukan penunjukan langsung pelaksana transportasi jemaah haji. Untuk penyelenggaraan haji tahun 1433 H/2012, proses pengadaan pe-

sawat haji harus dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Demikian dikatakan Anggota FPKS di Komisi VIII DPR Abdul Hakim, di Jakarta. Selama ini pelayanan pemberangkatan haji dimonopoli o l e h

Abdul Hakim

PT Garuda Indonesia. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang secara tegas melarang praktik monopoli dalam penyelenggaraan penerbangan. �Di sisi lain, penunjukan langsung untuk pengadaan pesawat haji ini juga bertentangan dengan P e r p r e s N o 5 4 Ta h u n 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,� imbuh Anggota FPKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini. Menurut Hakim, monopoli pengadaan angkutan jemaah haji oleh maskapai penerbangan Garuda melalui penunjukan langsung oleh Menteri Agama (Menag), tentu merugikan jemaah

haji. Dengan penunjukan langsung tanpa proses lelang umum, tarif penerbangan yang harus dibayar jemaah berpotensi lebih mahal karena tidak adanya harga pembanding atas pengajuan kontrak penawaran transportasi udara yang selama ini ditunjuk oleh Menag. �Jika proses pengadaan pesawat pengangkut calon jemaah haji dilakukan melalui proses lelang terbuka, harga dan pelayanan penerbangan haji akan menjadi lebih kompetitif,� ujar Abdul Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR ini.

Kenaikan ONH

Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan, kenaikan ongkos naik haji akibat kenaikan bahan bakar minyak belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan pembahasan ongkos haji di DPR masih pada tahap awal. "Kemungkinan (kenaikan ONH) ada, tapi semua belum ada kepastian. Pembahasan kami masih awal," ujar Nurhasan, Selasa (13/3). Menurutnya, komponen yang harus dihitung terkait dengan ongkos haji ini banyak, tidak hanya unsur kenaikan BBM. "Jumlah kenaikan BBM saja belum diketahui realisasinya, sehingga perhitungan ONH juga belum dapat diketahui," kata Nurhasan. Namun ia mengatakan bahwa efisiensi yang dapat dilakukan terkait dengan program haji ini juga sudah ada. Jadi menurut Hurhasan, kemungkinan untuk tidak naik juga ada, dengan melakukan efisiensi anggaran. Salah satu efisiensi yang dapat dilakukan adalah urusan pemondokan. Saat ini Indonesia menyewa pemondokan setiap tahun, sehingga apabila harga pemondokan naik, anggaran juga melambung. Berbeda dengan Turki misalnya, yang menyewa pemondokan per sepuluh tahun. Dengan begitu harga pemondokan haji Turki sepuluh tahun ke depan, masih sama dengan harga pemondokan di tahun ini. Sebelumnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto mengatakan, isu kenaikan ongkos naik haji (ONH) masih dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Slamet tidak ingin menyatakan bahwa akan terjadi kenaikan ONH akibat kenaikan bahan bakar minyak. Menurut dia kenaikan ONH itu masih kemungkinan dan belum dapat dipastikan. "Saya tidak mau keluarkan pernyataan ONH akan naik. Semua masih k e m u n gkinan," ujarnya

Nurhasan Zaidi

Saatnya Membuat Bahan Baku Obat Sendiri Jakarta, Suara Keadilan - Pemerintah sudah harus memikirkan pembuatan bahan baku industri obat di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR

Herlini Amran

Herlini Amran mendesak Kementerian Kesehatan segera membuat peta jalan (road map) kemandirian bahan baku obat secara nasional. Langkah ini dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat menghadapi penerapan jaminan sosial kesehatan tahun 2014. "Pemerintah harus segera membuat road map kemandirian bahan baku obat nasio-

nal agar tidak lagi bergantung pada komoditas impor," kata Herlini mengingatkan, di Jakarta. Data Kementerian Kesehatan tahun 2011 mengungkap, 95 persen bahan baku obat masih bergantung pada komoditas impor, terutama dari China dan India. Sementara untuk menghadapi implementasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Bidang Kesehatan tahun 2014, nilai

konsumsi obat diperkirakan akan terus meningkat hingga sebesar 400 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah cakupan jaminan kesehatan, yang pada tahun 2010 sebesar 93,4 juta yang naik menjadi 245,3 juta pada saat pelaksanaan BPJS Kesehatan. "Kemandirian bahan baku obat nasional harus segera terlaksana sehingga kenaikan jumlah keterbutuhan volume

obat secara signifikan dapat segera diantisipasi," ujar politisi PKS dari Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ini.


Kesejahteraan Rakyat

Pungutan di Sekolah

Edisi MARET 2012

RUU KKG

Sistematik & Tetap Berbasis Budaya dan Agama Membudaya Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mensinyalir budaya pungutan di sekolah masih kerap terjadi. Ia bahkan menduga pungutan di sekolah sudah membudaya, yang khususnya terjadi menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN) serta di masa pergantian tahun ajaran. “Yang menjadi sasaran pungutan itu adalah siswa kelas VI SD serta siswa kelas IX SMP dan melibatkan pihak lain di luar lingkungan sekolah. Pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri,” ungkap Raihan di kantornya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Politisi PKS ini menduga, sekolah sengaja melakukan pungutan kepada siswa dan orangtua siswa karena ada keharusan menyetorkan sejumlah dana kepada pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini, imbuh Raihan, untuk mengamankan posisi para kepala sekolah. Karena jika tidak, besar kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah. "Ironisnya, setoran itu diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya para kepala sekolah itu harus melakukan pungutan kepada siswa dan orangtua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah," jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh II ini. Lebih jauh, ia mengatakan, pungutan di sekolah juga terjadi karena ada kebiasaan lama yang sudah berlangsung setiap tahun. Terkait kondisi ini, Raihan mengimbau pemerintah pusat dan daerah memperbaiki aturan yang ada dan menyosialisasikannya kepada seluruh elemen sekolah. Ditambah, perlu aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktik pungutan yang dilakukan oknum pejabat tertentu. "Ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan kita yang sudah kehilangan arah dalam menyiapkan generasi bangsa yang bermutu. Disadari atau tidak, para pengelola pendidikan menjadi semakin pragmatis, mulai dari level pembuat kebijakan sampai pada pelaksana kebijakannya." ujar Raihan prihatin.

Raihan Iskandar

Jakarta, Suara Keadilan - Pembahasan Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) mulai mendapat respon dari berbagai kalangan. Diantaranya dari ormasormas Islam yang meminta ketegasan anggota dewan untuk menjaga agar RUU ini tidak menjadi sandungan bagi keharmonisan keluarga, budaya dan nilai-nilai agama di Indonesia. Menanggapi soal ini, Ledia Hanifa, anggota Panja RUU KKG Komisi VIII DPR RI, meyakinkan bahwa setiap RUU tentu dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kebaikan bagi masyarakat, termasuk RUU KKG ini. Ia meyakinkan, bahwa UU KKG akan diperju-

angkan untuk tetap berbasis budaya dan agama. Hal ini disampaikan Ledia di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. “Semangat rancangan undang-undang KKG ini, sebagaimana judulnya, adalah untuk mengarah pada terjadinya keadilan gender dengan beberapa titik tekan pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Tentu saja, kita sama sekali tidak ingin RUU ini justru memunculkan mudharat seperti goyahnya keharmonisan keluarga,” tegas Ledia yang juga anggota Fraksi PKS ini. Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I ini mengingatkan, bahwa adanya diskriminasi, ketidakadilan maupun tindakan-tindakan kekerasan berbasis gender yang utamanya banyak menimpa

kaum perempuan ini, memang merupakan fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Maka kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan gender macam inilah, yang ingin diupayakan hilang dari tengah masyarakat melalui undang-undang KKG. Tetapi keharmonisan keluarga, kodrat perempuan, serta pemuliaan hak dan tanggungjawab perempuan sebagai individu, isteri dan ibu juga tak akan ditinggalkan.

“Karena itu kita perlu sama-sama berjuang untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, sambil mengukuhkan ketahanan keluarga dan memberikan support khusus bagi kaum perempuan sebagai individu, istri atau ibu untuk menjalankan hak dan tanggungjawab mereka sebagai manusia Indonesia yang berbudaya dan beragama,” terang Ledia yang juga Ketua V Kaukus Perempuan Parlemen RI ini.

Ledia Hanifa

Dorong Budaya Daerah ke Tingkat Nasional Jakarta, Suara Keadilan – Memelihara nilai budaya, merupakan salah satu upaya menjaga bangsa. Untuk itu, sudah selayaknya warga negara menghargai budayanya sendiri, karena budaya yang ada adalah modal warisan yang sangat berharga untuk membangun bangsa. “Jika sebuah masyarakat bangsa mengabaikan budayanya sendiri, sama halnya dengan mengabaikan pengalaman panjang nenek moyangnya. Dan itu akan berdampak fatal karena akan mengulang kesalahan-kesalahan masa lalu,” demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Soenmandjaja di

Bogor, Selasa (6/3) dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lebih lanjut, Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat V ini menjelaskan perlunya Pemerintah Daerah untuk memikirkan cara memperkenalkan budayabudaya asli daerahnya, agar dikenal dan dimengerti oleh masyarakat luas khususnya generasi muda. Hal ini penting diupayakan agar generasi mendatang tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Politisi senior PKS ini meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor lebih giat mempromosikan Kabupaten Bogor ke tingkat Nasional. “Saat ini, di DPR RI saja, Bogor belum jadi perhatian. Makanya jarang

sekali ada kunjungan kerja komisi X ke Kabupaten Bogor. Mungkin jaraknya yang terlalu dekat atau karena kita kurang mempromosikan Kabupaten Bogor di kancah Nasional, khususnya kekayaan budayanya,” ujar Soenman. Terkait hal tersebut, Soenman mendesak agar Pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian terkait lainnya, agar memberikan perhatian serius kepada Kabupaten Bogor, mengingat Kabupaten ini menyimpan sejarah berbagai peristiwa penting baik sebelum kemerdekaan

maupun masa setelah kemerdekaan. “Karena itu saya meminta perhatian Pemerintah Pusat agar memiliki perhatian cukup kepada Bogor yang merupakan buffer zona ibu kota ini,” tutupnya.

Sertifikasi Guru, tak perlu Uji Kompetensi Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi X DPR Rohmani, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikasi profesi guru. Menurut dia, persyaratan ini melanggar peraturan. "Karena hal terse-

but jelas melanggar peraturan dan telah menimbulkan keresahan," ujar Rohmani, Rabu (29/2/) di Jakarta. Rohmani berpendapat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang

Guru, karena melakukan uji kompetensi sebagai syarat awal mendapatkan sertifikat profesi. "Satu sisi ini ada baiknya. Namun hal ini telah membuat ketidaknyamanan bagi guruguru yang hendak ikut program sertifikasi. Banyak yang sudah mengadu kepada kami atas kebijakan ini," keluh Rohmani. Ia mengingatkan Ke-

mendikbud, agar tidak semudah itu mengutakatik peraturan. "Prinsipnya, setiap ide perubahan dan perbaikan pasti kita dukung. Tapi harus ada komunikasi terlebih dahulu agar kebijakannya lebih baik," imbuh Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jateng X ini. Rohmani sendiri menilai, seharusnya uji kompetensi awal tidak perlu dilakukan. "Yang

lebih tepat adalah pemetaan kemampuan, sehingga dalam prores pelatihan bisa dikelompokkan berdasarkan kemampuan," katanya memberi solusi.

Rohmani

TB Soenmandjaja


Kesejahteraan Rakyat

Edisi MARET 2012

Tuberkolosis

Perlu Perhatian Serius Jakarta, Suara Keadilan - Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan serius dalam menekan angka penyakit Tuberkulosis (TB) di Indonesia. “Negara Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah India dan China dengan penderita TB terbanyak di dunia, sehingga harus ada langkah serius dari Pemerintah agar masyarakat bisa menurunkan angka insidens (incidence rate),” ungkap Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar di Jakarta, Senin (19/3). Ansory mengungkapkan, saat ini prevalensi Tuberkulosis (TB) di Indonesia mencapai 280 per 100.000 penduduk dengan

jumlah kasus terdeteksi (case detection rate) 65-70 persen, dan tingkat kematian mencapai lebih kurang 50 orang per 100.000 penduduk Indonesia. “Penanggulan TB masih menjadi masalah karena penderita TB umumnya warga berpenghasilan rendah atau miskin. Selain itu, pengobatan TB sendiri membutuhkan jangka waktu minimal enam bulan,” jelasnya. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini memaparkan bahwa, penanganan penyakit TB ada di Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, dengan anggaran 2012 yang telah di sepakati yakni sebesar 1,2T. Oleh karena itu perlu kira-

nya diambil langkah-langkah cepat dan tepat dalam menangani kasus TB. “Ke depannya penanggulangan TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan terhadap TB, dengan menggunakan strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Di samping itu perlu juga penguatan kebijakan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap program

penanggulangan TB,” imbuh Ansory mengingatkan. “Di hari Tuberkulosis yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2012 nanti, kita bisa optimis bisa menurunkan angka prevalensi TB dan memberikan harapan optimis untuk sembuh bagi penderita TB,” harapnya.

Ansory Siregar

Perbaiki Penyelenggaraanya,

Bentuk Badan Haji

Jakarta, Suara Keadilan - Selama ini, permasalahan persiapan dan pelaksanaan ibadah haji selalu sama di setiap tahunnya. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari FPKS Surahman Hidayat, rencana untuk membentuk Badan Haji adalah berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji yang selalu tidak beres. Rencana itu juga, tambahnya, sudah diperhitungkan secara matang dan mendalam melalui kajian-kajian dari para pakar, serta mendengar penjelasan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji. “Ka-

lau Menteri Agama mau fungsinya?” ujar Surahman mengatasnamakan umat retoris. dengan mempertahankan Masalah haji, lanjut agar urusan haji tetap be- Surahman yang juga Kerada di kementeriannya, tua Dewan Syariah Pusat silakan saja, itu urusannya (DSP) PKS ini, sama Sang Pencipta," ujar seperti benang Anggota DPR dari Daerah k u s u t y a n g Pemilihan Jawa Barat X t i d a k b i s a ini, Selasa (28/2). diurai. JeSurahman juga ber- maah haji pendapat, bahwa dari Indonesia paradigma keilmuan dan dibandingakademis serta standar kan dengan profesional, menunjukkan b e b e r a p a bahwa apabila operator dan negara lain, regulator penyelenggaraan s a n g a t haji dari satu lembaga, adalah tidak masuk akal. "Regulator, operator dan supervisor jadi satu (dalam Kementerian Agama –red), bagaimana bisa Surahman Hidayat optimal menjalankan

berbeda. Jamaah Indonesia, kata dia, sudah harus bayar lebih mahal, dapat pelayanannya malah lebih buruk dibandingkan negara lain. “Badan Haji, bisa menjadi solusi perbaikan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” yakin Surahman

RUU JPH

Lindungi Masyarakat

Konsumen Jakarta, Suara Keadilan - Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) resmi dibahas di DPR RI. Komisi VIII DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan DPD RI, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM pada awal Maret, sebagai awal dimulainya pembahasan RUU JPH. Anggota Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini menyambut gembira dimulainya pembahasan RUU JPH. Jazuli berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, rakyat Indonesia khususnya umat Islam dapat segera memperoleh jaminan kehalalan atas produk yang dikonsumsi secara lebih baik. “Ini adalah bentuk jaminan dalam kerangka perlindungan konsumen. Bahwa umat Islam mayoritas itu adalah realitas, dan negara tentu saja berkewajiban untuk melindungi warga negara mayoritas ini dalam mengonsumsi produk-produk yang halal sebagaimana syariat Islam mengaturnya,” ujar Jazuli, anggota FPKS DPR dari Daerah Pemilihan Banten ini. Manfaat jaminan produk halal, lanjut Jazuli, tentu saja tidak hanya dirasakan oleh umat Islam melainkan juga bagi masyarakat secara umum. Dalam hal ini, makna Halal sesungguhnya lebih luas yakni menjamin kebaikan dan kesehatan dari suatu produk untuk dikonsumsi. Sudah banyak negara yang mengadopsi undang-undang jaminan produk halal ini, karena tuntutan kebutuhan serta manfaatnya dirasakan secara luas. Jazuli menerangkan, jaminan produk halal sebenarnya sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 1988 dan dijalankan secara baik oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan, MUI telah mendapatkan kepercayaan yang luas dari dunia internasional dalam pembentukan sistem dan standar penjaminan produk halal sehingga menjadi acuan atau referensi bagi negaranegara lain. “RUU JPH dimaksudkan untuk melembagakan sistem, mekanisme dan tata cara penjaminan halal yang selama ini dilakukan oleh MUI agar lebih kuat dan efektif,” pungkas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan ini.

Jazuli Juwaini

Hindari Tumpang Tindih Subsidi Siswa Jakarta, Suara Keadilan - DPR mendesak pemerintah agar dana Anggaran Pengeluaran Belanja Negara-Perubahan

Ahmad Zainuddin

(APBN-P) 2012 yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dapat ditujukan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Kamis (16/3). Sebelumnya, K e -

mendikbud menyampaikan bahwa adanya rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat kita dan tidak terkecuali juga berimbas pada adanya disparitas layanan pendidikan daerah tertinggal dengan daerah maju, sehingga berbagai program penguatan seperti subsidi siswa/mahasiswa miskin (SSM) harus dilakukan. Namun Zainuddin juga menggarisbawahi, bahwa bantuan subsidi siswa miskin

seharusnya lebih ditujukan pada hal–hal yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Politisi PKS ini khawatir, bantuan pada siswa miskin dari Kemendikbud ini akan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah dari kementerian lainnya seperti bantuan di bidang kesehatan maupun sosial, yang diberikan pada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Seharusnya program subsidi itu ditujukan langs-

ung misalnya, pada penghapusan biaya tes masuk pendidikan menengah atau tinggi, ataupun pemerintah benar-benar serius menertibkan atau menghapuskan segala jenis pungutan yang terjadi di sekolah. Itu kan tidak perlu ada penambahan anggaran, bahkan hal tersebut justru bisa menghemat anggaran,” jelas Zainuddin. Untuk itu, Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 ini mendesak agar Komisi X DPR dan Kemendikbud benar-benar mengkaji

setiap program yang diajukan dalam APBN-P ini, sebelum nantinya disepakati sebagai suatu kebijakan. “Kita menginginkan ada kebijakan yang disusun dengan baik dan juga terintegrasi antar kementerian, agar programprogram yang digulirkan lebih tepat guna dan tepat sasaran, serta bersifat koordinatif antar lembaga pemerintah terkait,” tegasnya.


Keuangan, Perbankan & Perencanaan Pembangunan

Edisi MARET 2012

Penurunan BI Rate Kado Perekonomian Nasional Jakarta, Suara Keadilan - Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel, memberikan apresiasi atas keputusan Bank Indonesia yang menurunkan BI Rate dari 6% menjadi 5,75%. “Ini keputusan yang sangat bagus. Kebijakan ini akan menjadi kado yang baik bagi dunia usaha dan perekonomian nasional. Kita harapkan berikutnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga dapat menurunkan suku bunga penjaminan,” ujarnya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagaimana diketahui, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate

25 basis poin (bps) dari 6% menjadi 5,75%. Dengan keputusan BI Rate ini, koridor bawah dan atas suku bunga operasi moneter BI masingmasing menjadi 3,75% untuk fasilitas simpanan (deposit facility rate) dan 6,75% untuk fasilitas pinjaman (lending facility rate). Menurut Kemal, kebijakan BI tersebut sangat penting untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global. Kebijakan ini menurutnya, sebagai bagian penting kebijakan counter-cyclical dari risiko memburuknya ekonomi dunia yang dapat berpengaruh bagi Indonesia. “Saya setuju ini akan menjadi bagian dari kebijakan kontra siklus atas risiko memburuknya eko-

nomi dunia. Sehingga ada stimulus untuk mendorong dinamika sektor riil kita lebih kuat dan kokoh,” tambah mantan CEO beberapa perusahaan multinasional ini. Kebijakan ini, menurut Kemal, akan mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit dan membentuk ekspektasi inflasi ke depan semakin rendah. Ia menyarakan kebijakan BI didukung oleh LPS dengan menurunkan suku bunga penjaminannya. “Hal ini akan efektif mendorong suku bunga kredit agar semakin turun. Tentu

kalau ini berhasil, akan mendorong permintaan domestik dan akan mengakselerasi perekonomian nasional dan sektor riil di tengah resesi global,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI ini.

Kemal Azis Stamboel

Kasus Korupsi Ditjen Pajak

Kontrol Pengawasan Internal di Nilai Lemah Jakarta, Suara Keadilan - Terungkapnya kembali simpanan karyawan pajak golonanan III C yang diduga hingga sebesar Rp 60 miliar di rekening pribadi, dinilai sebagai lemahn y a sistem kontrol pengawasan di lingkungan perpajakan.

Muhammad Firdaus

Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus mendesak Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak terus melakukan peningkatan terhadap kontrol pengawasan internal, serta tidak memberi peluang kejahatan di lingkungan tersebut. “Terungkapnya kasus Gayus dan Dhana karena belum bagusnya kontrol internal bagi orang per orang di lingkungan perpajakan, sehingga kasus yang sama terulang kembali. Tidak tertutup kemungkinan kasus–kasus besar lainnya masih

ada,“ ujar anggota FPKS ini. Karenanya, Firdaus meminta agar Ditjen Pajak memberlakukan etika moral dan integritas di lingkungannya. Tak hanya kepada bawahan saja, tetapi justru terhadap para pejabat tinggi di Ditjen Pajak. Selain itu, ia juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bertanggung jawab dan menindak tegas semua pelaku kejahatan yang ada di lingkungan perpajakan dan tidak boleh melakukan tebang pilih. “Dalam menegakkan hukum, siapa saja yang merugikan negara harus dihukum berat, karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Anggota DPR dari Dae-

rah Pemilihan Jawa Timur II ini Pemerintah diharapkan tak menutup mata atas terungkapnya kasus Gayus dan Dhana. Dalam hal ini, Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap sistem yang sudah ada saat ini di lingkungan perpajakan. “Pemerintah harus melakukan evaluasi kepada sumber daya manusia dan sistemnya itu sendiri. Apakah sistem yang ada sudah efektif, guna mencegah terjadinya penyelewengan terhadap setoran wajib pajak ke kas negara secara dini,” ingat Firdaus.

Pemilihan DK OJK

Harus Selektif

Jakarta, Suara Keadilan - Bursa pemilihan pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) memanas. Masuknya calon dari perbankan dinilai akan melemahkan koordinasi dan independensi OJK dalam pengawasan Bank. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Zulkieflimansyah tidak menepis jika masuknya calon dari perbankan ke OJK, rentan dengan kepentingan besar. “Setiap calon pasti memiliki misi-misi khusus (termasuk calon dari bankir). Sehingga di sinilah peran pansel (panitia pelaksana –red) untuk menyaring calon tersebut, agar bisa menanggalkan atributnya dan concern pada visi dan misi lembaga OJK,” kata Zulkieflimansyah di Jakarta, Rabu (21/3) Zulkieflimansyah sendiri tidak keberatan, jika OJK dipegang oleh kalangan BI dan Bapepam–LK. “Kita selalu wanti-wanti ke pansel untuk selektif memilih calon ketua, wakil dan anggotanya. Jangan memilih karena hubungan kerabat, karena latar belakang perusahaan, atau apapun juga,” ingatnya tegas. Dia menganalisa, bakal ada dua calon yang akan bersaing keras dalam memperebutkan posisi ketua DK OJK nanti. Yakni Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dan Komisaris Utama BNI Peter B Stok. “Dua calon ini dianggap cukup kuat. Ya, kita lihat saja, siapa yang akan terpilih sebagai ketua OJK,” imbuh Zul.

Zulkieflimansyah

Kenaikan BBM

BLT Hanya Akan Dijadikan Alat Politik Jakarta, Suara Keadilan Anggota Badan Angga-

Andi Rahmat

ran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat, menolak kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak

bersubsidi berupa bantuan

langsung tunai (BLT). “BLT potensial menjadi alat politik,” ujar Andi di jakarta, Rabu, 7 Maret 2012. Andi menilai, meski jauh dari pemilu, itikad Pemerintah memberikan BLT tidak jauh seperti pemberian BLT pada Maret 2009. “Waktu itu kan tujuannya juga untuk pemilu,” cetus Andi. Andi menilai BLT tak ubahnya subsidi BBM sehingga tidak men-

gubah budaya masyarakat terhadap subsidi. “Kenaikan BBM tapi ada kompensasi BLT, ya ini sama saja dengan subsidi,” katanya heran. Andi menilai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi harus dialihkan untuk pembangunan seperti infrastruktur, perumahan dan angkutan umum. “Ini lebih masuk akal,” imbuhnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi

dan pemberian kompensasi, menunjukkan kesalahan kebijakan energi pemerintah. Selama ini, ditambahkan Andi, Pemerintah kerap berdalih subsidi BBM tidak tepat sasaran. Penikmat subsidi justru dari kalangan orang kaya. Namun kenaikan BBM toh tetap saja berimbas paling besar kepada rakyat miskin. “Buktinya ada BLT,” katanya. Pemerintah berencana

memberikan BLT Rp 25,6 triliun kepada 18,5 juta keluarga miskin selama 9 bulan mulai April mendatang. Bantuan tunai ini diberikan atas kompensasi kenaikan harga Solar dan Premium, sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April mendatang.


Kartun

Edisi MARET 2012

(Calon) GUBERNUR Jakarta ...

Cerita : Dedi Ilustrasi : Fauzi


Edisi MARET 2012

Edisi 10  

Tabloid Suara Keadilan Edisi 10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you