Issuu on Google+

1 EDISIMingguan 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011 Tabloid Berita

EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

http://www.tabloidsensor.co.cc

Syamsul Arifin Menghitung Hari

Susno Duadji Kembali Bebas Jaksa Nakal Produk Tangerang

Rp.4.000 (Luar Kota Rp 5.000)


2

BERANDA EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Facebook dan Twitter

TUTUP KEPALA Semua Agama Mengajarkan Moral Kehadirannya merentang panjang sejak manusia menganut agama primitif sampai perkembangannya sekarang, menjelajahi kurun waktu sekitar 3.000 tahun. Studi tentang agama mengungkapkan manusia terus-menerus mencari apa tujuan hidup. Hasil-hasil pemikiran dan perenungannya dicoba disempurnakan terus-menerus, sesuai dengan imajinasi, inspirasi, maupun ilham yang diperolehnya. Betapa banyak komentar dan petunjuk yang diberikan orang-orang bijak tentang agama, seperti yang terpapar di awal tulisan ini. Namun, sejarah peradaban kita mempertontonkan kelemahan-kelemahan yang tidak terhindarkan. Konflik dan persaingan antaragama dan intraagama tidak kenal henti. Dinamika kehidupan dari zaman prasejarah sampai zaman modern telah ikut mewarnai. Hebatnya, agama-agama toh tidak akan pernah mati. Dia menjadi bagian dari jaringan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Karena posisinya itu, ada hubungan vertikal dengan Tuhan dan ada hubungan horizontal antarsesama manusia. Ada pula unsur intelektual maupun emosional di dalamnya. Sisi intelektual dan emosional itu memengaruhi sikap manusia. Agama, oleh karena itu, juga ditilik dari sisi moralnya. Yang ingin disampaikan di sini, karena hubungan horizontal itulah, semua agama memiliki ajaran moral. Namun, kualitas dan intensitas moral tiap individu berbeda. Lingkungan masyarakat dan pendidikan yang mengasah rasionalitasnya ikut menentukan, sekalipun perasaan religius selalu ada. Secara abstrak, agama membawa manusia pada realitas spiritual yang ada di balik kehidupan yang terlihat, terasa, dan dapat diraba. Kemampuan menilai keabstrakan bergantung pada pengalaman yang sifatnya subjektif dan personal. Peradaban kita dan sejarah timbulnya berbagai agama menunjukkan fenomena seperti itu pernah, sedang, dan akan terus terjadi di mana-mana sebab manusia mendambakan komunitas yang akrab dalam kehidupan yang makin sibuk dan kompleks. Dalam menyikapinya, harus ada jarak agar emosi tidak terbawa. Diperlukan kedewasaan berpikir karena topik tentang agama selalu sensitif. @

CITRA GARUDA Semakin TERPURUK MA memerintahkan Garuda untuk membayar ganti rugi materiil kepada keluarga Munir sesuai dalam materi gugatan.

Pembaca budiman, drama revolusi yang berlangsung selama 18 hari di Mesir berakhir dengan sempurna: Hosni Mubarak mundur dari tampuk kekuasaan yang sudah digenggamnya selama 30 tahun. Menyusul itu, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah juga sedang bergejolak. Tuntutannya sama: demokrasi. Selain kejenuhan rakyat atas penguasa yang otoriter, peran

RAGAM

jejaring sosial dalam dunia maya ternyata punya andil besar menyatukan aksi massa, yang notabene kaum muda yang aktif menggunakan internet, khususnya Facebook dan Twitter. Mereka adalah kaum muda yang mampu membangun jaringan sosial yang luas, tanpa batas. Mudahnya akses internet bagi kaum muda telah menyebabkan mereka dapat berkomunikasi dengan masyarakat

luas untuk membincangkan apa saja, baik yang terjadi di dunia maupun di Mesir. Fenomena meluasnya pengguna internet dan keterlibatan kaum muda secara aktif dalam menggunakan Facebook dan Twitter dalam membincangkan masalah-masalah sosial-politik menyebabkan konsolidasi kaum muda dapat dilakukan secara cepat dan intensif. Selama ini, mereka tidak diperkenankan membentuk perhimpunan dan perkumpulan karena dianggap mengganggu stabilitas politik rezim politik yang berkuasa. Hadirnya Facebook dan Twitter telah memungkinkan mereka membincangkan masalah-masalah sosial-politik sehingga perlu dilakukan upaya perubahan. Pembaca, Indonesia saat ini memiliki komunitas Facebook terbesar kedua di dunia, dan pengguna terbesar ketiga untuk Twitter. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat dengan bebas dan mudah menyampaikan pendapat dan ekspresinya tanpa harus dikekang oleh pemerintah. Ini artinya, pemerintahan yang otoriter sangat terancam oleh sosial media seperti Facebook dan Twitter. Salam!

INDEKS Jaksa Nakal Produk Tangerang

Hal 06

Kejaksaan Agung telah memeriksa empat orang pejabat Kejaksaan Negeri Tangerang. Keempatnya adalah Chaerul Amir, Kasie Pidum Semeru, Kasi Intel Agus Tri dan Kasubsi Penuntutan Saimun.

Aparat Penegak Hukum Dipolisikan

Hal 10

Gaji Dewan Gubernur BI Batal Naik

Hal 14

ICW: Periksa Gubernur DKI

Hal 16

Pelaku Kerusuhan Tembak di Tempat

Hal 22

Kasus Hukum Olah Raga Pendidikan Nasional

06 10 13 15 16

PENERBIT : CV. TABLOID SENSOR Akta Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH Nomor 31 Tanggal 12 Januari 2009 SIUP : Nomor 3.201/1.824.51 Komisaris Utama : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH Pimpinan Umum : Johny Sulu Pimpinan Redaksi : Mas Yoyok BP Redaktur Pelaksana : Ary Hidayat Redaktur : Mumu Najmudin, Simon Leo Siahaan, Sofyan Hadi, Naba Silitonga Lawyer : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH, Syahrir Siregar SH, Christian P. Tambunan SH, Jimmy Pangau SH Staf Redaksi : Elfaber Hutapea, Mahadir Ramadhon, Jemmy Holderman, John Effendi, Freddy Tuela, Heri Susanto, Jhony Marlen Siahaan, Soebardjo S. Muljono, Indra Sukma, Delwandra Gani, Rahmat, Sanjaya H. Siahaan, Armenius Barus, Vanlif Tompinit, Murtirina SH, Jerry Pati, Effendi Siahaan, Kusmana Eka, Tommy Albertus Manajer Keuangan : Edward Pangau Administrasi: Michael Sirkulasi Jimmy Maukar, Agus Ma’mur, Asep Awaludin PERWAKILAN/BIRO: Jawa Barat : Borman Timbert Tobing, Sonny Partomuan N., Endang Rukmana, Ida Farida Bekasi: Deddy Suryadi, H. Hambali, Donny Pakpahan, M. Nur Bogor : H. Lazuardi A Depok : Joko Warihnyo, Juni Amir Sukabumi : Jaya T, Bobie PN, Irwan D Indramayu: Duliman, Sony S, Imam Santo, Eka Ferdiana Cirebon : Tri Van Royen BA, Sutawijaya, Mukhamad Maedi ST Karawang : Asgan Abdulgani Tasikmalaya : H.Madjid. RW, Sabihin, Ade Ridwan BANTEN : Amal Jamaludin, Bumi Sunyoto Tangsel: Endang Bidawati Serang : Nuraeni Semarang: Tulus Supangkat, Hardjanto MS Kedu/Banyumas : Tri Winarto, Miftahulalim, Ridwan Abdul Wahab Wonosobo: Dwi Kusmanahadi RW Temanggung : Teguh Lima Sudarlin Sidoarjo : Wachid Yulianto Pekalongan : hadi sulistiyono Tegal: R. Arnest ST, Ernawati, Dyah Setyawati Pontianak: Syafri Murni, Budi Gautama Pekanbaru : A Z Akbar Luis (Koordinator),Tedy Makmur, Didi Rinaldo, Elfiadi Medan: Drs. Sabam Silitonga, Ir. Parlindungan Nainggolan, Ir. David Malau Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Pegangsaan Barat No 32 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telepon. 021 31931366, 3154587, 70642551 Fax. 021 3154586 Email : redaksi_sensor@yahoo.co.id No. Rekening Bank Mandiri KCP Cik Ditiro I No. 1220005252534 a/n CV. Tabloid Sensor Harga Iklan : Display: Hitam Putih/BW:Rp 5.000,-mmk, Warna/FC:Rp.7.000,-mmk,Duka Cita/keluarga:Rp.4.000,-/mmk, iklan Baris : Rp.10.000,-/baris (min 5 baris maks 10 baris). Wartawan Tabloid SENSOR dibekali Surat Tugas atau Kartu Pers serta namanya tertera dalam box redaksi. Diluar nama yang tertera diatas bukan menjadi tanggungjawab redaksi.


3

FORUM EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

NAMA

INFO POLISI

TELEPON

Mabes Polri Yanmas KPPP Pelabuhan Polda Metro Jaya Ka Polda Metro Jaya Ka Dit Serse Metro Jaya Ka Dit Sabhara Metro Jaya Ka Sat Sabhara Dan Sat Brimobda Wadansat Brimobda Gegana Kadit Lantas Kasat Patroli Jalan Raya Kadispen Mabes Polri Kadispen Polda Metro Jaya Kadit Intel PAMPOL Kasat INTELKRIM

PENGADUAN

Presiden SBY melantik Budi Susilo Supandji sebagai Gubernur Lembaga ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2). Adik mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji tersebut menggantikan Muladi. n

Sudah beberapa hari ini kemacetan parah terjadi di Jalan Buncit Raya yang menuju Mampang, Jakarta Selatan. Volume kendaraan yang di luar batas muat jalan diduga menjadi penyebab kemacetan, Jumat (18/2). Lalu lintas di Jalan Buncit Raya yang menuju Mampang mengular sejak pagi dan kembali terjadi pada sore hari. n

Hak Jawab PKSC Cirebon dkk melakukan wawancara atau konfirmasi sebelum terbitnya pemberitaan tersebut sehingga berita tidak berimbang, lebih menjurus pada kepentingan pribadi dan terkesan pembunuhan karakter karena ditulis dengan nama jelas. 2. Kronologis: Pada hari Jumat 17 Desember 2010 pukul 02.00 WIB ada acara pisah sambut pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di ruangan Nyimas Ganda Sari gedung Pemda Kab Cirebon. Pada acara itu berlangsung saya Subagyo wartawan

0811902355 08121118686 08122212212 081311197777 0811844321 08170868686 08121238989 08123039065 021-93778789 815111187781 0811857170 0811891213 0818617171 021-7218041 08159771977

INFO JAKSA

Buncit Raya Jadi Jalur Neraka

Kami dari Pokja Kontrol Sosial Cirebon (PKSC) Cirebon yang terdiri dari DPC KWRI Cirebon, DPC HIPWI Cirebon, DPC AWI Cirebon, DPC GWI Cirebon, DPC AWDI Cirebon, DPC HIPSI Cirebon, Laskar Merah Putih Markas Cirebon, LSM LPKPD PA dan beberapa lembaga masyarakat lainnya, menjelaskan beberapa hal terkait dengan pemberitaan berjudul “Hotel Prodeo Tunggu Tersangka Subagyo” yang diterbitkan Tabloid Sensor pada Edisi 251 Tahun VI Januari 2011. 1.Wartawan Tabloid S e n ­s o r t i d a k p e r n a h

Polres Jakarta Pusat Polres Jakarta Selatan Polres Jakarta Timur Polres Jakarta Barat Polres Jakarta Utara Polres Metro Bekasi Polres Bekasi Poires Metro Depok Polres Tangerang Polres Metro Tangerang Polres Bandara Soekarno-Hatta KP3 Tanjung Priok KP3 Kepulauan Seribu Direktorat I Bareskrim Mabes Polri Kepala Bareskrim Mabes Polri

021-721-8000 021-492 -600 021-523-4000 021-570-9261 021-570-3037 021-570-8011 021-570-8035 021-384-9020 021-344-6674 021-872 -7167 021-570-8013 021-8370-4162 021-739 -8025 021-570 -9250 021-570-8007 021-570-9252

Journal Pagi sedang meliput acara tersebut bersama wartawan lainnya termasuk Trivan Royen wartawan Tabloid Sensor. Seusai acara pelantikan ada acara ramah tamah pemberian ucapan selamat kepada Sekda baru maupun yang lama. Dengan budaya timur mengantri saat mau salaman. Tiba-tiba Trivan Royen masuk barisan di depan saya persis, tanpa unsur sengaja dan reflek saya mendorong bahu Trivan Royen sambil mengatakan, “Kamu jangan begitu.” Itupun tidak keras dan tidak sampai jatuh/tersungkur

banyak saksi yang melihat. Setelah salaman dengan Sekda baru saya masih melihat Trivan Royen masih baik-baik saja dan saya anggap tidak ada masalah. Demikian hak jawab ini semoga menjadi bahan pertimbangan Pimpinan Redaksi/Umum Tabloid Sensor. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih banyak. Arthur Simamora Ketua Pokja Kontrol Sosial Cirebon (PKSC) Cirebon

Kejaksaan Agung RI/Jaksa Agung, Jl Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (021) 720 8557 Wakil Jaksa Agung (021) 739 3889 JAM Pembinaan (021) 725 1403 JAM Intelijen (021) 722 1401, 724 8116 JAM Tindak Pidum (021) 726 2667 JAM Tindak Pidsus (021) 725 0176 JAM Datun (021) 724 3201 JAM Pengawasan (021) 720 8748, 725 0346 Ses JAM BIN (021) 726 1828 Ses JAM Intel (021) 724 5216 Ses JAM Pidum (021) 724 3201 Ses JAM Pidsus (021) 725 0166 Ses JAM Datun (021) 724 3201 Ses JAM Was (021) 724 5026 Kepala Pusat Penerangan Hukum (021) 723 6510 Pusdiklat Kejagung RI (021) 780 6861 Nanggroe Aceh D. Jl Tgk Moh Daud Beureueh No 18, Telp 0651-21270 Banda Aceh Fax 0651-280 94 Sumatera Utara Jl A.H. Nasution No 3, Telp 061-4514290 Medan Fax 061-4514871 Sumatera Barat Jl Raden Saleh No 4, Telp 0751-55530 Padang Fax 0751-40908 Riau Jl Sudirman No 375, Telp 0761-29677 Riau Fax 0761-32103 Jambi Jl A Yani No 12 Telanaipura, Telp 0741-63034 Jambi Fax 0741-63004 Sumatera Selatan Jl Ade Irma Nasution 14, Telp 0711-311555 Palembang Fax 0711-310936 Lampung Jl W Monginsidi 236, Telp 0721-482409 Bandar Lampung Fax 0721-482209 Bengkulu Jl S Parman No 2, Telp 0736-21631 Bengkulu Fax 0736 -21622 Banten Jl Raya Pandeglang KM 4, Telp 0254- 251053 Serang, Banten Fax 0254- 251053 DKI Jakarta Jl HR Rasuna Said No 2, Telp 021-5254128 Jakarta Selatan Fax 021-5265722 Jawa Barat Jl Madura No 1, Telp 022-4239375 Bandung Fax 022-4239375 Jawa Tengah Jl Pahlawan No 14, Telp 024-8311850 Semarang Fax 024-8311451 DI Yogyakarta Jl Sokanandi No 4, Telp 0274-562928 Yogyakarta Fax 0274-554070 Jawa Timur Jl A Yani 54-56, Telp 031-8290577 Surabaya Fax 031-8290577 Bali Jl Kapten Tantular 5 Renon, Telp 0361-261438 Denpasar Fax 0361-261438


4

LAPORAN UTAMA EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

CITRA GARUDA Semakin TERPURUK

MA memerintahkan Garuda untuk membayar ganti rugi materiil kepada keluarga Munir sesuai dalam materi gugatan.

N

asib para bos maskapai penerbangan nasional PT Garadu Indonesia di bawah kepemimpinan

Emirsyah Satar bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bayangkan, belum selesai harus mempertanggungjawabkan

kegagalan proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering sebanyak 6,33 miliar lembar saham

Tommy Soeharto Menunggu Giliran

M

enyusulkemenangan gugatan istri almarhum Munir, kini menunggu giliran dalam proses persidangan di tingkat pertama gugatan putra mendiang mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy terhadap PT Garuda Indonesia dan PT Indo Multi Media. Ini dilakukan, lantaran majalan internal Garuda edisi Desember 2009 yang memuat sebuah artikel yang berjudul A New Destination to Enjoy in Bali. Artikel itu menceritakan daerah wisata dengan nama Pecatu Resort. Namun, di akhir artikel dituliskan nama pemiliknya, yakni Tommy Soeharto. “(Tulisannya) Tommy Soeharto adalah pemilik kawasan itu dan ditulis dia (Tommy) merupakan seorang pembunuh yang telah divonis

oleh pengadilan,” kata kuasa hukum Tommy, Ferry Firman Nur Wahyu. Tepatnya, catatan artikel itu tertulis: Tommy, the owner of this complex, is a convicted murderer. Menurut Tommy, kalimat tersebut artinya “Tommy Soeharto, pemilik dari kawasan ini, merupakan seorang pembunuh yang telah divonis oleh pengadilan”. Itu sebab, Tommy menilai catatan tersebut dibuat para tergugat dengan tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, yang telah menyimpang dari asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367

ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar itulah Tommy dan PT Bali Pecatu Graha menggugat PT Indo Multi Media, Taufik Darusman (Dewan Redaksi Majalah Garuda Indonesia), Sari Widiati (Pemimpin Redaksi Majalah Garuda Indonesia), PT Garuda Indonesia, Pujobroto (Vice President Corporate Communication PT Garuda Indonesia), dan Prasetyo Budi (Senior Marketing Communication and Promotion PT Garuda Indonesia). Berturut-turut adalah tergugat I, II, III, IV, V dan VI. Tim kuasa hukum Tommy mengajukan gugatan materiil sebesar Rp 13,5 juta dan imateriil sebesar Rp 25 miliar dalam kasus ini. n sofyan hadi, indra sukma

bernilai Rp 4,75 triliun di lantai bursa, ternyata Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Garuda dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan istri almarhum aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said Thalib, Suciwati mengenai penyalahgunaan penerbangan pesawat Garuda GA-974. Perkara kasasi dengan nomor 2586/K/Pdt/2008 Juncto Nomo 277/PDT.G/ 2006/PN/ Jkt.Pst ini dijatuhkan pada 28 Januari 2010 oleh majelis kasasi Mansur Kertayasa, Imam Harjadi dan ketua majelis kasasi Abbas Said. Menurut Koordinator Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), Choirul Anam, dalam putusannya, MA memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. MA juga menolak permohonan yang diajukan para tergugat yakni PT Garuda Indonesia cs. ”Putusan ini menjadi angin segar terhadap gerakan korban dan konsumen. Kami akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta salinan putusan,” ujarnya. Tim pengacara Suciwati yang dipimpin Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis Hidayat menyebut, MA memerintahkan Garuda untuk membayar ganti rugi materiil kepada keluarga Munir sesuai dalam materi gugatan. Sedangkan untuk kerugian immateriil, nilainya berbeda dengan dalam permohonan gugatan. Sementara itu, Dirut Garuda Emirsyah Satar menyatakan belum mendapatkan kabar tersebut secara resmi dari pihak MA. Dia baru mendengar kabar dari media yang telah menyiarkan berita tersebut. “Tentunya kami akan mempelajari dulu. Jadi bagaimana nanti saja, terserah dari tim lawyer Garuda,” kata Emirsyah. Namun demikian, jelasnya, bila keputusan final tetap menolak kasasi, maka pihaknya akan mematuhi keputusan tersebut. “Kalau disuruh bayar ya kita akan bayar, tetapi itu tunggu dari tim hukum kita,” jelasnya. Sedangkan kuasa hukum Garuda Indonesia, Wirawan Adnan, menambahkan, Garuda Indonesia tidak tinggal diam

dan akan berjuang dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). “Kami akan mengajukan perlawanan, PK,” katanya. Tim pengacara Garuda yakin pertimbangan MA dalam memutus perkara itu bermuatan politis. “Saya yakin MA pertimbangannya politis. Pertimbangannya belas kasihan dan desakan,” terangnya. Wirawan mengungkapkan, pihak Garuda tidak terima bila harus bertanggungjawab atas kematian Munir. Sebab, kematian itu harus ada hubungannya dengan turun naiknya pesawat. Kelalaian Garuda Bermula pada 2006, ketika Suciwati menggugat manajemen PT Garuda, mantan Direktur Utama PT Garuda Indra Setiawan, Vice President Corporate Security Ramelgia Anwar, Flight Operator Support Officer Rohainil Aini, pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, dan lima awak kabin penerbangan GA 974 yang menerbangkan Munir pada 6 September 2004, yaitu Yuti Susmiati, Oedi Irianto, Brahmanie Hastawati, Pantun Matondang, dan Madjij Radjab Nasution. Suciwati menuntut para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp3,38 miliar yang dihitung berdasarkan kehilangan penghasilan Munir sebagai kepala keluarga sejak September 2004 hingga usia 65 tahun, biaya pendidikan strata dua yang terlanjur dikeluarkan, serta biaya pendidikan bagi kedua anak Munir hingga jenjang strata satu. Sedangkan kerugian immateriil yang diminta dari para tergugat sebesar Rp9.000.740.000 yang diambil dari angka penerbanga Munir dari Jakarta menuju Belanda, GA-974. Dalam putusan PN Jakpus, PT Garuda Indonesia selaku tergugat 1, Indra Setiawan (mantan Dirut) selaku tergugat 2 dan pilot Pantun Matondang selaku tergugat 9 terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian tergugat telah menyebabkan Munir menghembuskan nafas terakhir di dalam pesawat Garuda GA974. Majelis menyatakan akibat kelalaian Garuda, seorang penumpangnya mati. n sofyan hadi, indra sukma


5

LAPORAN UTAMA EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Saham Jeblok, Siapa Salah? Pemerintah telah melanggar kesepakatan dengan DPR untuk memprivatisasi dengan harga saham Garuda optimum per lembar pada momentum yang tepat.

S

elain para bos Garuda Indonesia yang sedang dirundang duka, jajaran petinggi Kementerian Negera BUMN juga harus menerima nasib apes atas kegagalan maskapai penerbangan nasional melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering di Pasar Modal. Bayangkan, harga saham PT Garuda Indonesia Tbk ditutup melorot ke Rp 620 dari harga perdana Rp 750 atau turun sekitar 17,33 persen, tepat pada hari pertama pencatatan di Bursa Efek Indonesia, Jumat pekan lalu. Dari total saham yang ditawarkan sebanyak 6,335 miliar saham, 3,008 miliar saham atau setara dengan Rp 2,25 triliun di antaranya harus diserap oleh para penjamin pelaksana emisi (joint lead underwriters) yang notabene anak perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Bahkan, sampai akhir pekan lalu, terdapat sisa saham Garuda yang tidak terserap investor sebanyak 3,008 miliar lembar dengan nilai Rp 2,25 triliun. Dimana 3 sekuritas BUMN harus menyerap secara tanggung renteng masing-masing Rp 752 miliar. Khusus Danareksa Sekuritas, total pendanaan bersumber dari induk usahanya, PT Danareksa (Persero). Danareksa juga memberi dana segar kepada Bahana Securities Rp 200 miliar. Total yang dikucurkan Danareksa (Persero) mencapai Rp 950 miliar. Sisa kebutuhan modal Bahana, didapatkan dari pinjaman money market dan interbank loan. Satu lagi pendanaan PT Mandiri Sekuritas Rp 752 miliar disuntikkaan oleh Bank Mandiri sebagai induk usaha. Kabar pinjaman Rp 1,7 triliun dana kepada 3 BUMN sekuritas sudah santer dibicarakan oleh para pelaku pasar. Banyak pelaku pasar modal beranggapan, merosotnya performa saham Garuda disebabkan penetapan harga perdana yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Harga Rp 750 terlalu tinggi dibandingkan penawaran calon investor saat pre-marketing dilakukan bulan Januari lalu dan hasil riset independen. Hingga penjamin emisi (underwriter) dan

internasional selling agents harus menjual saham Garuda dengan harga Mercy, meski berkualitas Toyota. Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengaku tidak melakukan intervensi kepada underwriter IPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), untuk mencairkan sejumlah dana dan pinjaman kepada sesama BUMN Sekuritas. “Itu mereka sendiri. Kan punya kiat masingmasing. Menjaga. Kita tidak ada (intervensi),” kata Mustafa. Mustafa menyebut, segala proses IPO Garuda termasuk pembentukan harga saham perdana sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Rp 750 merupakan harga terbaik untuk semua pihak. “Bagi kami ini yang terbaik untuk semua,” paparnya. Harga saham Garuda sendiri dipercaya Mustafa bakal naik, mengingat prospek industri penerbangan Indonesia belum berkembang optimal. Namun, hingga sesi II perdagangan berjalan, GIAA berada di level Rp 570 per lembar, stagnan dari penutupan sebelumnya. “Ke depan masih bagus. Garuda akan tambah pesawat. Itu hal yang wajar. Tunggu saatnya naik. Saya optimis. Dari IPO kita, yang sukses juga ada BNI, Mandiri semoga, juga KS,” tuturnya. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menilai, kegagalan IPO Garuda harus menjadi bahan pertimbangan untuk privatisasi badan usaha milik negara lainnya. ”Faktor penyebab kegagalan itu ada beberapa dan saling bertautan, yakni pemilihan waktu, strategi penawaran, dan pemilihan harga. Hal semacam ini harus jadi bahan evaluasi dan harapannya tidak terulang pada masa mendatang,” katanya. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Arif Budimanta, juga menilai, pemerintah telah melanggar kesepakatan dengan DPR untuk memprivatisasi dengan harga saham Garuda optimum per lembar pada momentum yang tepat. Oleh karena itu, Komisi XI DPR berencana menyelidiki dan membahas strategi dan manajemen privatisasi Garuda ini dengan pemerintah. “Menteri BUMN harus

bertanggungjawab. Jangan hanya mengatakan ini resiko bisnis. Berbeda dengan IPO yang biasa, IPO BUMN memiliki landasan dan pertimbangan konstutusional karena menyangkut keuangan dan kekayaan negara,”timpalnya. Sesuai dengan UU No 17/2003 tentang keuangan negara, pasal 2 menyebutkan, saham yang dimiliki negara dalam BUMN merupakan bagian dari keuangan Negara. Lalu pasal 1 ayat 1 UU

No 19/2003 menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. “Ini berarti pelepasan saham BUMN yang tidak maksimal dari IPO adalah potensi kerugian Negara,” tandas Arif. Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menilai seharusnya Garuda bisa melakukan persiapan yang lebih

baik sebelum menggelar IPO. Yakni dengan terlabih dahulu melakukan penggabungan saham. Terlepas dari itu semua, Garuda kini telah menjadi perusahaan publik yang diharapkan kinerjanya membaik pasca-IPO. “Sebetulnya Garuda tentu bisa melakukan persiapan yang lebih baik sebelum dilakukan IPO. Misalnya, dengan penggabungan saham atau reverse saham,” ujarnya. n sofyan hadi

Soal Fitnah di Tangan KPK

S

erikat Karyawan (Sekar) PT Garuda Indonesia melaporkan perusahaan penerbangan nasional itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Sekar menduga, manajemen Garuda telah menyelewengkan kebijakan sistem pengelolaan informasi teknologi (IT), sehingga kerugian negara akibat buyback saham dengan Lufthansa System mencapai hingga 5,5 juta Euro. Menurut Sekar Garuda, pada medio 2005, PT Garuda Indonesia dan Lufthansa Systems Group mendirikan perusahaan ‘Lufthansa Systems Indonesia’ (LSI) yang bergerak dalam bidang IT provider dan IT solution untuk perjalanan bisnis dan transportasi udara. Penandatanganan closing memorandum dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan CEO Lufthansa Systems Group, Wolfgang F.W. Gohde, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Perancis, Paris. Acara penandatanganannya juga disaksikan oleh Menteri Perhubungan saat itu,Hatta Rajasa dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Perancis, Lucia H. Rustam.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar mengatakan, laporan dugaan korupsi Garuda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbau fitnah. Di Garuda, kata Emirsyah, saat ini dibangun sistem untuk mengantisipasi laporan-laporan korupsi berbau fitnah semacam itu. Menurut Emirsyah, laporan ke KPK juga kerap kali hanya untuk kepentingan kelompok atau individu. “Terjadinya pengaduan itu kadangkadang itu untuk kepentingan individu atau kelompok,” kata dia. Wakil Ketua KPK M. Jasin mengatakan, rendahnya pelaporan gratifikasi di BUMN dan BUMD termasuk di Garuda, memaksa KPK untuk bersikap aktif. Menurut Jasin, pada 2010, KPK hanya menerima 39 laporan gratifikasi dari BUMN. “Saya kira ini hal yang terpisah, kita tetap mendorong upaya pencegahan korupsi. Tapi kalau ada yang nakal dan ketahuan dia korupsi, kita tetap akan melakukan law inforcement,” ujar Jasin. Jasin menegaskan, bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan IT Garuda, akan tetap disidik KPK. Pria yang senantiasa memakai peci

hitam ini, mengaku tidak akan segan untuk memenjarakan pejabat yang ikut terlibat. “Jadi penegakan hukum yang konsisten, tidak bisa dicampur adukkan, karena ada program pencegahan, maka kita mentolerir. Itu tidak bisa,” kata Jasin. Pada tahun 2006, KPK mengusut kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia, yang berkaitan dengan penjualan tiket domestik. Modusnya, pengalihan penjualan tiket domestik kepada Bank Settlement Plan (BSP) yang bernaung di bawah organisasi penerbangan internasional atau International Air Transport Association (IATA) pada 2001. Sebelumnya Garuda melakukan penjualan tiket domestik melalui biro-biro perjalanan, lalu, para biro inilah yang menyetorkan uang hasil penjualan tiket domestik melalui rekening BSP di Citybank. Masalahnya, BSP yang seharusnya menyetorkan hasil penjualan setiap tanggal 17 setiap bulannya justru sering melewati jatuh tempo antara tiga sampai enam hari. Hal itu mengakibatkan dana operasional Garuda terganggu. Sebaliknya, BSP justru menikmati overnight interest. n indra sukma


6

KASUS EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Jaksa Nakal Produk Tangerang belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan dari keempat orang jaksa itu. Yang diperiksa olehnya adalah soal pendalaman, mekanisme dan pengawasan melekat kepada Seno. Apakah Seno sudah mengikuti rambu-rambu kejaksaan atau belum. “Jadi sementara ini belum ada hasilnya, tetapi berdasarkan keterangan Kajari, mereka sudah melakukan pengawasan melekat,” katanya. Ditanya berapa pertanyaan. Dia mengaku tidak sampai seratus pertanyaan, meski pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.00-19.00 WIB. Namun, yang pasti, kata dia, pihaknya melakukan ini untuk melakukan pengawasan internal. “Ya, beda dengan KPK. Ini internal kami,” katanya. Terkait soal Agus, staf Ferry yang memberikan amplop coklat kepada Seno, Palti mengatakan, pihaknya tidak ada urusan dengan ditahan atau tidak ditahannya Agus. Agus ditahan terkait kasus penggelapan BRI Cabang Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. “Ditahan atau tidak pasti ada alasannya, dan saya ke sini bukan terkait itu,” tegasnya.

Kejaksaan Agung telah memeriksa empat orang pejabat Kejaksaan Negeri Tangerang. Keempatnya adalah Chaerul Amir, Kasie Pidum Semeru, Kasi Intel Agus Tri dan Kasubsi Penuntutan Saimun.

B

elum lekang dalam ingatan dicopotnya jabatan Suyono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, terkait vonis bebas kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, terpidana mafia pajak. Kali ini giliran Chaerul Amir terantuk perkara dugaan pemerasan yang dilakukan anak buahnya, jaksa Dwi Seno Widjanarko, terhadap seorang staf BUMN dan supirnya. Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) juga mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp50 juta yang berada dalam amplop coklat dan terbungkus plastik. Padahal Chaerul resmi menjabat sebagai Kajari Tangerang pada 1 April 2010. Praktis baru 11 bulan mantan pejabat Inspektur Pembantu Tindak Pidana Umum III, pada Inspektur Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung, merasa kursi empuk Kejari Tangerang. “Mutasi ini adalah hal yang biasa. Jadi

tidak ada yang luar biasa,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten P Joko Subagyo kala itu. Akibat perbuatan Dwi Seno Widjanarko, tim Kejaksaan Agung telah memeriksa empat orang pejabat Kejaksaan Negeri Tangerang. Keempatnya adalah Kajari Tangerang Chaerul Amir, Kasie Pidum Semeru, Kasi Intel Agus Tri dan Kasubsi Penuntutan Saimun. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 09.00 hingga 19.00 WIB, Jumat (18/2) pekan lalu di Kejari Tangerang. Tim pemeriksa terdiri dari Sugiono, Rahmat Hariyanto (mantan Kasipidsus Kejari Tangerang) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Resi Ana Napitupulu serta Inspektur Lima pada Jamwas, Palti Simanjuntak. “Benar kedatangan kami ke sini berkaitan dengan kasus tertangkapnya DSW yang ditangkap KPK,” kata Palti Simanjuntak kepada wartawan. Palti mengatakan, pihaknya

Level Bawah Sementara itu perjalanan panjang karir Dwi Seno Widjanarko (DSW) yang ditangkap KPK, dirintisnya mulai dari level bawah. Sebelum menyandang status jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Tangerang, Seno, sapaan akrabnya, mengawali karier di bagian Pengamanan Dalam Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Bapaknya juga dulu kerja di Kejagung. Cuma Seno lebih beruntung karena meneruskan sekolah dan kemudian menjadi Jaksa,” ungkap Wagino, Ketua RT 01 di daerah tempat tinggal Seno di Ciledug, Tangerang, Banten. Gino, sapaan akrab Wagino, menceritakan Seno adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Saat ini dia juga memiliki seorang istri dan tiga anak. Kedua orang tua Seno sendiri sudah meninggal sehingga hanya dia serta istri dan tiga anaknya yang menempati rumah di kawasan Ciledug tersebut. S e p e n g e ta h u a n Gin o , s e b e lu m tercatat sebagai Jaksa Fungsional di Kejari Tangerang, Seno sempat bertugas di sejumlah daerah. Di antaranya Seno pernah bertugas di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan. “Tapi saya tidak tahu posisinya sebagai apa,” katanya. Berdasarkan catatan, Seno pernah menjabat sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Negeri Martapura, Kalimantan Selatan. Sebelum itu dia adalah jaksa di Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum ke Tangerang, Seno terlebih dahulu bertugas di salah satu Kejari yang ada di wilayah Jawa Timur. “Di Tangerang kayaknya baru sekitar sembilan bulan gitu,” ujar Ikana Tunggal, salah seorang putra Gino, di tempat yang sama. “Selama tugas

di daerah, dia tidak pernah membawa istri dan anak-anaknya. Hanya dia yang sesekali pulang ke sini,” tambahnya. Keluarga DSW ‘Mengungsi’ Kabar tertangkap DSW oleh petugas KPK, rumahnya di Parung Serab, Ciledug, Kota Tangerang terlihat sepi. Rumah berlantai dua bercat putih dengan kombinasi tiang merah muda itu ditinggalkan penghuninya. Rumah Dwi Seno bukan di kompleks perumahan mewah, melainkan di sebuah kampung dan melewati gang sempit. Para tetangga pun tidak mengetahui ke mana Hr, istri Dwi Seno. “Tidak tahu ke mana. Sejak kemarin tidak pulang ke rumah,” kata Ijah tetangga Dwi. Ketua RT 001/RW 08 Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Wagino mengatakan, keluarga Dwi, istri dan ketiga anaknya memang hidup menumpang di rumah orangtua Dwi Seno. “Ini rumah orangtuanya (Dwi Seno), sejak kecil hingga menikah dan punya anak dia menetap di sini. Waktu tugas di NTT dan Kalimantan pun istri dan anaknya tetap di sini tidak diboyong,” kata Wagino. Ayah Dwi Seno, adalah BR (almarhum) mantan pegawai di Kejaksaan Agung. BR sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 1970-an. “Seno sudah kami kenal, dia baik, taat agama, berjiwa sosial dan berbaur dengan masyarakat.” kata Wagino. Warga sekitar pun kaget dengan ditangkapnya Seno. Mereka mengetahui dari televisi dan meyakini benar Dwi Seno tetangga yang dikenalnya itulah yang kini menjadi tersangka pemerasan setelah wajahnya nongol di layar kaca. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memindahkan jaksa Dwi Seno Wijanarko ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, sejak Sabtu (12/2). Penasehat hukum jaksa DSW mengakui keberadaan amplop coklat saat kliennya ditangkap oleh KPK. Namun, uang tersebut diakui oleh DSW sebagai uang donasi sosial. “Tadi memang ada kemungkinan kesalahpahaman sedikit. Jadi ada halhal yang memang tadinya tidak tahu, ada donasi untuk yatim dan majelis,” tutur penasehat hukum, Syaiful Hidayat kepada wartawan di gedung KPK. Bantuan donasi tersebut, menurut Syaiful, merupakan inisiatif dari pegawai BRI tersebut. Dikatakan Syaiful, jaksa DSW hendak menerima bantuan donasi tersebut selaku panitia pembangunan masjid dan perayaan keagamaan. “Dia (jaksa DSW) salah satu panitia di pembangunan masjid dan perayaan gitu, yatim piatu, di Ciledug,” tuturnya. Syaiful mengatakan, DSW dan pegawai BRI tersebut dikenalkan oleh seseorang. Kemudian pada pertemuan kedua, rencananya akan diberikan bantuan donasi sosial dari pegawai BRI tersebut kepada DSW, namun keduanya justru ditangkap oleh KPK. n sofyan hadi


7

KASUS EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Century, Haposan dan JPU Tariq Khan yang didampingi pengacara Haposan Hutagalung hanya dituntut 1,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan divonis 8 bulan oleh majelis hakim.

K

asus Bank Century terus menggelinding bak bola liar tak tentu arah. Kali ini bola mengarah pada para jaksa yang kala itu menangani perkara Thariq Khan. Kabarnya Kejaksaan Agung akan mengeksaminasi berkas perkara Tariq Khan, pemilik empat bank penerima kredit Bank Century senilai lebih dari Rp 360 miliar. Tariq Khan adalah klien pengacara Haposan Hutagalung yang namanya disebut-sebut dalam rapat Panitia Pengawas Century DPR bersama dua terdakwa Century, Arga Tirta Kirana dan Linda Wangsadinata, Rabu (16/2) pekan lalu. “Saya tadi pagi ditelepon Jaksa Agung yang memerintahkan untuk eksaminasi soal Tariq Khan karena dituntut 1 tahun 6 bulan dan hanya diputus 10 bulan,” ungkap Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (18/2) kepada wartawan. Marwan mengemukakan, Kejaksaan Agung akan menyelidiki tindakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus Tariq. Kejaksaan akan mencari tahu mengapa JPU tidak mengajukan banding atas vonis Tariq yang dinilai tidak sesuai. “Akan diteliti apakah memang fakta hukumnya begitu atau ada faktor lain,” kata Marwan. Tariq Khan yang didampingi pengacara Haposan Hutagalung hanya dituntut 1,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan divonis 8 bulan oleh majelis hakim. Putusan dinilai tak adil, pasalnya Tariq menerima kredit lebih dari Rp360 miliar, sementara Linda sebagai Kepala Cabang Bank Century Senayan dan Arga Tirta sebagai Kepala Divisi Legal Bank Century tak pernah menerima apa-apa atas kucuran kredit fiktif tersebut. Linda dan Arga sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, denda Rp10 miliar. “Saya sudah minta berkasnya, tunggu jaksanya,” kata mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini. Jaksa nantinya akan mencari alasan di balik putusan delapan bulan yang dijatuhkan terhadap Tariq.

“Setelah dicek tuntutannya 1,5 tahun, putus 10 bulan, jaksa tidak banding. Apa alasannya (tidak banding), apakah ada faktor lain,” kata Marwan. Kuasa hokum Arga Tirta Kirana dan Linda Wangsadinata, Sugianto Sulaiman juga menyebut Tariq sebagai orang sakti karena pada saat persidangannya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia tidak pernah hadir. Sugianto menilai Mabes Polri telah diskriminatif menangani perkara Tariq. Kecurigaan adanya perlakuan diskriminatif Mabes Polri dalam perkara Tariq tersebut dihubunghubungkan dengan Haposan yang saat itu menjadi kuasa hukum Tariq. Haposan adalah juga kuasa hukum Gayus H Tambunan yang diduga terlibat dalam kasus mafia hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kala itu. PT Accent Investment Indonesia (AII) dan PT Signature Capital Indonesia (SCI) disebut sebagai pihak yang terkait menerima aliran dana dari Bank Century berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Analisa Keuangan (PPATK). Kedua perusahaan tersebut pernah disebutkan dalam sidang terdakwa tindak pidana perbankan, Robert Tantular, sebagai perusahaan yang menerima fasilitas kredit dari Bank Century dan mengalami kemacetan dalam pembayarannya, sehingga peristiwa itu menggiring Robert diaggap tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Meskipun dakwaan itu tidak terbukti atas vonis yang menimpa Robert selama empat tahun dan denda Rp 50 miliar. Robert telah memerintahkan anak buahnya dalam jajaran pejabat Bank Century untuk mengucurkan kredit kepada PT Wibowo Wadah Rejeki sebesar Rp 121,3 miliar serta ke PT Accent Investment Indonesia sebesar Rp 60 miliar. Dalam persidangan, terkuak bahwa PT Wibowo Wadah Rejeki merupakan perusahaan yang tidak memiliki kegiatan dan hanya didirikan untuk

mendapatkan fasilitas kredit itu, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Cabang Bank Century Senayan Linda Wangsadinata. Kegiatan itu berlangsung sekitar tahun 2007. PT Wibowo sendiri dibeli oleh Direktur Signature Capital Indonesia (SCI) Tariq Khan dari seorang notaris yang ia lupa namanya. Seluruh staf dan pegawai di PT Wibowo sebagian besar adalah pegawai SCI, yang pada akhirnya dibeli oleh Rober Tantullar. Sementara itu, PT Accent Investment Indonesia adalah penerima kredit Rp 60 miliar dari Bank Century atas perintah Robert Tantullar dengan jaminan saham senilai Rp 120 miliar. Nah, PT Accent itu, pengucuran kreditnya awalnya diajukan secara resmi oleh PT Signature Capital Indonesia, namun karena perusahaan tersebut tidak bisa mengambil kredit yang batasan jaminannya harus 200 persen, maka, direkturnya Tariq Khan meminta bantuan kepada Robert Tantullar, agar salah satu saham perusahaan terkait, dijadikan jaminan. Sehingga, secara sederhana PT Accent hanya dijadikan sarana untuk mengucurkan uang senilai Rp 60 miliar, dengan mengingat perusahaan yang bergerak di bidang investasi itu juga disebut tidak memiliki kegiatan yang jelas. Sayangnya, keterlibatan PT Signature tidak menjadi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepada Robert Tantullar. Kemudian, mantan Direktur Utama Bank Century

Hermanus Hasan Muslim, menyatakan tidak ada yang salah dalam pengucuran kredit kepada PT Accent Investmen Indonesia dan PT Wibowo Wadah Rejeki karena sudah ada persetujuan seluruh pejabat Bank Century. Kuasa hukum Robert, Bambang Hartono berkesimpulan polemik itu seharusnya masuk dalam perkara perdata, karena intinya adalah kredit macet dalam kasus utang piutang. Hukuman Ringan Sementara itu ringannya hukuman itu juga dikeluhkan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi dalam diskusi “Quo Vadis Penegakan Kasus Century dan Antaboga”. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany pun berpendapat sama. Keduanya menunjuk hukuman sepuluh bulan bagi Presiden Direktur PT Signature Capital, Tariq Khan, yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rupanya, vonis ringan itu telah digarap sejak jauh hari di Badan Reserse. Adalah pengacara Tariq Khan, Haposan Hutagalung, yang mengurusnya. Menurut sumber, Haposan minta bantuan Susno Duadji, Kepala Badan Reserse kala itu, agar jeratan bagi Tariq tak kelewat mencekik. Sidang kasus Tariq sudah digelar tujuh kali ketika Haposan mengantar imbalan. Diantar ke ruang kerja jenderal bintang tiga itu, kata seorang penyidik, Haposan menenteng tas berisi US$ 500 ribu atau sekitar Rp 5 miliar. Susno membantah cerita

ini. “Saya baru tahu dari Anda,” katanya. Haposan sudah bersiap jika Susno berkelit. “Haposan diamdiam merekam penyerahan uang itu,” ujar seorang sumber. Rekaman video itulah yang akan menjadi kartu As bagi Haposan buat menekan balik Susno. Haposan, yang dipanggil “Lung” oleh Sjahril Djohan, tersangka lain kasus ini, juga menyiapkan saksi mata penyerahan uang. Merekalah dua orang yang mengantarnya ke kantor Susno, hari itu. Satu di antaranya bernama Yuli Abner Lubis, yang kerap ikut mengurusi kasus klien Haposan. simon leosi Yuli mengaku sudah 12 tahun mengenal Haposan. Ia juga menyatakan sering membantu Haposan mengawal klien atau menjaga tanah sengketa. Namun ia membantah mengetahui penyerahan uang dari Haposan kepada Susno. “Aku tidak pernah ikut-ikutan menemui baju cokelat’. Kelasku tidak setinggi itu,” ujarnya. Menurut Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Susno Duaji kala itu, sejumlah aset Robert Tantular yang berhasil disita dan tengah diselidiki, antara lain, sebidang tanah berupa lapangan golf seluas 22 hektar di Fatmawati, 100 hektar tanah di Citayam, Pamulang Mall, BSD Mall, Bumi Serpong Damai, Serpong Plaza, Perumahan Buana Plaza, Serpong Trade Center, Takeda Pharmasi, serta RS Husada Utama di Surabaya. n elfabert hutapea, simon leosi, indra sukma


8

KASUS EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Syamsul Arifin Menghitung Hari

KPK telah mengamankan sekitar Rp 64 miliar yang merupakan uang pengembalian dari tersangka Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin.

B

erkas perkara kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), periode 1999- 2007 yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang kala itu menjabat sebagai Bupati Langkat telah memasuki tahap penuntutan. Artinya dalam waktu dekat Syamsul akan segera diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal tersebut

diakui juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP. “Ya rencananya hari ini berkas dilimpahkan ke penuntutan,” ujar, Johan Budi di kantornya, Jumat (18/2) pekan lalu kepada wartawan. Syamsul Arifin ditahan sejak 22 Oktober. Ia diduga menyelewengkan dana APBD Kabupaten Langkat saat ia menjadi Bupati Langkat pada 2000-2007. Atas perbutannya itu, ia dijerat pasal 2 ayat (1)

dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini, lembaga antikorupsi tersebut telah mengamankan sekitar Rp 64 miliar yang merupakan uang pengembalian dari tersangka Gubernur Sumatra Utara Syamsul Arifin. “Memang kita lakukan beberapa penggeledahan dan penyitaan terkait kasus ini. Tujuannya supaya aset negara bisa diamankan,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, sebelumnya. Terkait pengamanan aset berupa uang pengembalian senilai Rp 64 miliar tersebut, Haryono menyatakan belum tahu jumlah persisnya serta kapan pelaksanaan penyitaan tersebut. “Yang jelas sudah ada penyitaan, tapi detailnya saya cek dulu ya. Biar tidak salah datanya,”tambahnya. Sebelumnya, pihak DPRD Kabupaten Langkat, Sumatra Utara menyatakan adanya penyitaan terhadap uang yang dilakukan tim KPK, pekan lalu. Penyitaan duit senilai Rp 44 miliar tersebut disaksikan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Wakil Bupati Budiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Urya Djahisa dan asisten III Pemkab Langkat Sura Ukur. Pada bulan Desember tahun lalu, tim KPK juga telah melakukan penyitaan uang senilai Rp 20 miliar. Sehingga total nilai uang pengembalian yang telah diamankan KPK adalah Rp 64 miliar. Selain itu, KPK juga telah menyita mobil mewah Jaguar milik putri sang Gubernur, Beby Ardiana. Penyitaan tersebut dilakukan karena diduga mobil berwarna biru metalik keluaran tahun 2007 itu dibeli dari hasil korupsi tersangka Syamsul Arifin yang merupakan mantan Bupati Langkat. Pembelian mobil tersebut diatas namakan putri Syamsul, Beby Ardiana yang saat ini, masih tercatat sebagai direktur operasional PT Lembu Andalas. Sebagaimana diketahui, Syamsul menjabat sebagai Bupati Langkat pada periode 1999-2007. Proses penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana APBD Langkat tersebut dimulai sejak September 2009 silam. Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tertanggal

16 Maret 2009, terjadi korupsi dalam pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat periode 2000-2007. Diduga terdapat kerugian negara hingga Rp 102 miliar. Sita Rumah Sementara itu KPK telah menyita sebuah rumah yang selama ini ditinggali putri Syamsul Arifin, Beby Arbiana dan keluarganya, secara resmi disita lembaga yang kini dipimpin Busyro Muqoddas itu. Rumah yang taksiran harganya mencapai Rp8,5 miliar itu sudah dipasangi plang penyitaan oleh delapan personil penyidik KPK. Plang bercat putih yang dipasang di atas pintu masuk rumah berpintu kayu jati itu berbunyi, “Pengumuman. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN.SITA13/20/IV/2010, tanggal 15 April 2010, telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanah dan bangunan dengan sertifikat (tanda bukti) hak milik nomor 815 seluas 346 m2 dan nomor 2126 seluas 362 m2 atas nama Ali Zainal Abidin, terletak di Jl. Siaga Raya No. 110 RT 012/RW 004 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. “Diduga bahwa tanah dan bangunan sesuai surat hak milik 815 dan 2.126 tersebu t meru pakan milik Beby Arbiana, anak pertama Syamsul Arifin yang di surat hak milik diatasnamakan NI ketut Sariniasih dan Zainal Abidin dan sudah disita semenjak bulan Desember 2010,” ujar Johan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari sejumlah warga y a n g i k u t menyaksikan pemasangan plang penyitaan, tim KPK saat beraksi didampingi ketua RT dan ketua RW setempat. Hanya saja, tim KPK tidak berhasil masuk ke dalam rumah dan hanya memasang plang. Beby Arbiana dan keluar­ ganya diduga telah rumah itu sekitar September 2010, saat gencar-gencarnya pemberitaan pengusutan kasus Langkat ini. Beby pindah rumah dan mengontrak di Jalan Warga II No. 22 RT. 014/003 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 2010 rumah itu berpindah kepemilikan ke Ali Zainal Abidi. Proses jual beli dilakukan selang beberapa hari setelah KPK menyita

Jaguar milik Beby. “Saya dengar harga penawaran Rp8,5 miliar, tapi lantas turun lagi menjadi Rp8 miliar,” ujar seorang warga. Yang menarik, cerita dari salah seorang warga sekitar rumah. Dulu waktu Syamsul masih bupati Langkat, belum jadi gubernur, sering singgah di rumah tersebut. Tapi, belum lama ini, Syamsul juga datang. Hanya saja, kedatangannya dikawal beberapa petugas dari Brimob. “Yang terakhir itu aneh, pakai dikawal Brimob. Saya yang mengatur parkir mobilnya. Saya dikasih Rp300 ribu oleh Pak Syamsul,” cerita sumber yang tak mau namanya dikutip itu. Ada dugaan, Syamsul sengaja dibawa tim penyidik KPK untuk diminta menunjukkan asetnya yang terkait dengan kasus APBD itu. Di luar pagar, tampak sampah dan daun kering berserakan. Hanya saja, lantaran tanah basah, ada bekas ban mobil yang baru saja lewat. “Rombongan dari KPK setelah melihat bekas ban mobil itu juga sempat tanya, apakah ada yang masuk ke rumah. Saya jawab, tadi pagi ada, tapi cuman sopirnya saja, pakai Innova,” ujar warga. Lokasi rumah lumayan strategis untuk ukuran di Jakarta. Dari arah gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, arah Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, masuk ke arah kiri sekitar 400 meter. Kawasannya tergolong sejuk dan banyak rumah mewah di sana. Agak sulit memang mencari alamat rumah tersebut. Pasalnya, depan rumah itu sendiri tidak terpasang nomor rumah. Sebagai ancar-ancarnya, rumah megah nomor 110A, persis disamping rumah yang disita itu. Antara jalan raya dengan pintu pagar berjarak sekitar 7 meter. Lantas, dari pagar ke pintu rumah, jaraknya sekitar 23 meter, yang bentuknya mirip lorong, yang kanan-kirinya dilingkupi pagar tumbuhan. Sebelumnya, pada 1 Oktober 2010, KPK juga sudah menyita tanah dan bangunan yang terletak di perumahan mewah Raffles Hills Blok N 9 Nomor 34, Cimanggis, Depok, Jabar, senilai Rp318 juta, yang saat ini nilainya mencapai miliaran rupiah. n indra sukma, simon loesi


9

KASUS EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Susno Duadji Kembali Bebas

Setelah menghirup udara bebas Susno mengungkapkan pada Senin pekan ini akan ke Mabes Polri untuk melapor ke Kapolri.

M

antan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji telah kembali menghirup udara bebas pada Jumat (18/2) setelah sejak 11 Mei 2010 atau selama

9 bulan 5 hari menjalani hidup dalam rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Kembalinya sosok perwira tinggi kepolisian yang bikin kontroversial ini langsung

mendapat respons dari berbagai kalangan. Maklum, keberadaan Susno dalam kancah mafia pajak, perseteruan di petinggi polisi, kasus Bank Century serta berbagai masalah hukum dan korupsi di negeri ini, tampak begutu kenatl. Tak anehlah jika, kabarnya, lawan-lawan Susno sudah mempersiapkan diri untuk melakukan serangan dan banyak yang menjaga jarak agar tetap waspada.

Bersalah karena Menerima Uang

K

epala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Noor Rachmad, mengatakan untuk persidangan berikutnya Susno akan dijemput Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tempat tinggalnya. “Ke depannya sidang biasa, tapi penjemputan dari tempat dia tinggal dan dia harus kooperatif,” ujarnya. Sebelumnya, JPU Erbagtyo Rohan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/2) menuntut 7 tahun penjara Susno Duadji karena terbukti bersalah dalam korupsi penanganan perkara PT Salmah Arwana Lestari dan dana pengamanan Pilkada

Jawa Barat 2008. Jaksa menjerat Susno melanggar pasal 11 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP. Selain pidana penjara, Susno juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Ia juga diharuskan mengganti kerugian negara sebesar Rp 8,6 miliar dikurangi uang yang telah disita sebesar Rp 125 juta. Jaksa menilai Susno bersalah karena telah menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Sjahril Djohan. Uang ini, menurut jaksa berasal dari Haposan Hutagalung, pengacara Ho

Kian Huat, pengusaha asal Singapura yang mengadukan Anwar Salmah dalam kasus penggelapan investasi di PT SAL. Susno juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan kedua soal pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Susno juga dianggap telah memperkaya diri sendiri karena menerima uang sebesar Rp 4,2 miliar dari dana pengamanan itu. Pemotongan dana pengamanan pilkada itu berjumlah Rp 8,6 miliar. n sofyan hadi

Tapi, yang agak aneh surat Kejaksaan Agung kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 17 Februaru 2011 yang isinya permohonan pencekalan Susno keluar negeri. “Surat dari Kejaksaan Agung sudah diterima dan ditindaklanjuti Ditjen Imigrasi. (Susno Duadji) dicegah satu tahun,” kata Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Catur, Jumat pekan lalu. Padahal, sejak Susno lepas demi hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) langsung beraksi dengan memberikan perlindungan menyeluruh secara fisik dan untuk keluarga Susno. Perlindungan juga diberikan selama proses persidangan hingga enam bulan ke depan. Meski demikian, sesuai kesepakatan antara kuasa hukum dan LPSK, Susno akan tetap berada di rumahnya di Cinere, Depok, bukan di tempat khusus. Bahkan, pengacara Susno, Henry Yosodiningrat pun mengatakan tidak perlu ada pencegahan bagi kliennya. ”Saya menjamin nyawanya jika sampai Susno lari,” tegasnya. Sedangkan Susno mengatakan tidak perlu ditanggapi. ”Saya ini pati Mabes Polri. Kalau dilakukan pencekalan, sama saja artinya tidak percaya dengan pati dan tidak percaya dengan institusi

kepolisian,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel M Yusuf mengatakan, karena Susno lepas demi hukum, sesuai ketentuan undang-undang maka jaksa wajib mengajukan pencegahan. ”Kenapa tidak dari dulu saja? Kan waktu itu dia sudah ditangkap dan ditahan polisi, buat apa kita mintakan cekal,” jelas Yusuf. Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Rudy Satrio, keluaranya Susno dari tahanan merupakan hal yang jarang terjadi. Ini ada kelalain dari aparat penegak hukum. ”Meskipun keluar dari tahanan, Susno akan tetap menjalani persidangan kasus hukum yang menjeratnya. Proses sidang harus tetap jalan agar ada kepastian hukum,” katanya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai wajar mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji bebas karena masa tahanannya habis. Dia menilai selama ini ada yang janggal dalam pemidanaan Susno. “Sejak semula kita melihat banyak kejanggalan dalam penuntutan Susno, terkesan dipaksakan,” kata Priyo. Priyo menambahkan, harus ada evaluasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. “Harus ada evaluasi yang mendasar,” tambahnya. Lapor Kapolri Sementara itu, usai menghirup udara bebas Susno mengungkapkan pada Senin pekan ini akan ke Mabes Polri untuk melapor ke Kapolri. ”Saya siap melaksanakan tugas,” ucapnya. Susno pun pasrah dengan tugas apapun yang akan diberikan oleh pimpinan Polri kepada dirinya. “Mabes Polri kantor saya. Bila tidak sidang saya datang, saya akan lapor ke Kapolri, terserah tugas apa yang ia akan berikan kepada saya,” ujar Susno. Menanggapi rencana Susno itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Anton Bachrul Alam menjawab, “Ya memang masih status personel kita (Polri), maka itu silakan untuk datang.” Sayangnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Timur Pradopo mengaku tidak mengetahui pembebasan Susno. “Saya belum tahu itu,” kata Timur. “Saya kira semua ada aturan dan sistem, sekali lagi, semua memang ada aturan dan sistem yang harus ditaati.” n indra sukma, sofyan hadi


10

HUKUM EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

VARIA Oesman Hak atas Badan Hukum

JAKARTA Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kubu Oesman Sapta telah memenangkan hak atas badan hukum, mars, dan hak cipta logo HKTI. Untuk itu, mereka persilahkan kubu Prabowo untuk menggugat. Menurut Ahmad Mubarak, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Kubu Oesman Sapta, hal itu membuktikan bahwa organisasinya lah yang sah di mata hukum di banding HKTI kubu Prabowo. Meski begitu, Mubarak menampik jika dirinya membusungkan dada terkait kemenangan itu. “Sekarang kan jadi ada dua HKTI, berarti yang mengurusi petani jadi tambah banyak,” selorohnya, Kamis (17/2) pekan lalu. Saat ditanya terkait gugatan balik yang akan diajukan oleh HKTI kubu Prabowo, Mubarok malah menjawab santai. “Silahkan saja, itu urusan mereka,” katanya. Mubarok menjamin, meski HKTI terbelah menjadi dua kubu seperti sekarang, tidak akan sampai terjadi perseteruan. “Kami tidak akan berantem, sekarang silahkan siapa yang akan eksis atau menyatu kembali itu soal sejarah,” kata Mubarok. n indra sukma

Tersangka Belum Ditahan JAKARTA – Winaldi Chandra, pemalsu alat kecantikan hingga kini bisa menghirup udara bebas. Mengacu dalam Pasal 21 ayat 4 KUHAP huruf a, disebutkan ancaman hukuman atas tersangka atau terdakwa diatas lima tahun wajib dilakukan penahanan. Namun yang terjadi JPU Trimo maupun majelis hakim belum melakukan penahanan terhadap Winaldi. Dalam surat dakwaan jaksa, disebutkan alat-alat kosmetik yang diproduksi dan diedarkan terdakwa tanpa ijin itu adalah body white yang telah diberi label Yoshihiro Body White. Sementara bahan baku untuk memproduksi kosmetik tersebut diantaranya panci, mixer, dan kompor gas. Setelah lengkap, terdakwa selaku pemilik PD Citra Sindo Karya Mandiri itu menjual kosmetik tersebut ke toko–toko di daerah Glodok, meski terdakwa tidak juga memiliki ijin edar dan berhasil meraup keuntungan tiap bulan sekitar Rp 10 juta. n sanjaya siahaan

Aparat Penegak Hukum Dipolisikan JAKARTA – Mantan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, H. Adam Hidayat dan Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, H. Bastarial, dilaporkan ke Mabes Polri. Kedua aparat penegak hukum itu dilaporkan oleh, Rusli Wahyu bersama kuasa hukumnya Sunarto, Marsaulina Manurung dan Mujahidin. “Saya melaporkan keduanya atas tindak pidana memasukkan keterangan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan saat keduanya menjabat di Pengadilan Negeri Tangerang,” kata Rusli Wahyudi, seraya menyerahkan foto copy

laporan polisi, pekan lalu. Mantan Pansek Pengadilan Negeri Tangerang dan kini menjabat Pansek Pengadilan Negeri Jakarta Timur, H. Bastarial, dilaporkan ke Markas Besar Kepolisian RI Badan Reserse Kriminal, tertanggal 7 Februari 20011 dengan Nomor Pol : TBL/42/II/2011/Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu diterima Perwira Siaga Kompol Eko Sunaryo. Menurut laporan Rusli Wahyudi itu, tindak pidana yang disangkakan terhadap H. Bastarial dan H. Adam Hidayat, karena memasukkan keterangan palsu pada akta autentik atau pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP.

”Yah, kami mengharapkan pihak Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim segera menindaklanjuti. Bukti-bukti maupun saksi dari pelapor sudah dipersiapkan. Kami tinggal menunggu permintaan dari penyidik atau pemeriksaan siapa yang lebih dahulu diperiksa,” kata pengacara Mujahidin. Akibat perbuatan H. Bastarial dan H. Adam Hidayat, jelas Rusli Wahyudi, pihaknya mengalami kerugian. “Kami belum bisa menaksir besar kerugian akibat perbuatan para terlapor itu. Kami menunggu hasil perkembangan dari pemeriksaan. Alasan kuasa hukum Rusli Wahyudi, klien mereka

dirugikan dan akibat itulah dibuatkan laporan. “Ini murni tindak pidana. Jadi jangan sampai dipelintir menjadi kasus perdata. Penyalahgunaan wewenang sangat jelas terlihat dalam penerbitan surat yang menjadi pokok permasalahan,” tambah pengacara Sunarto. Sementara itu, H. Bastarial yang ditemui wartawan diruangan Pansek Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengaku, belum mengetahui ada laporan terhadap dirinya. “Saya belum tahu apa ada laporan terhadap dirinya. Sampai sekarang ini saya belum mengetahui. Bahkan, dari saudara wartawan,” ucap Bastarial. n elfaber hutapea

Jaksa Maudin Tak Ajukan Kasasi JAKARTA - Maudin seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak mengajukan upaya kasasi terkait vonis bebas murni terpidana Novarina Adelin Y dalam kasus kepemilikan ekstasi. Hal tersebut diketahui saat penelusuran Tabloid Sensor ke Pengadilan Negeri (PN) Jakbar, Kamis (17/2) pekan lalu. Dalam catatan buku register kasasi PN Jakarta Barat, tidak terdapat nama Novarina Adelin Y. ”Boro-boro kasasi, menyatakan (kasasi) juga enggak,” kata seorang petugas pencatat kasasi kepada Tabloid

Sensor di ruang kerjannya. Fakta ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala seksi pidana umum (Kasei Pidum) Kejari Jakbar, David P. David yang sebelumnya mengatakan jaksa Maudin telah mengajukan kasasi. ”Sudah (kasasi) nanti saya berikan bukti berkas memori kasasinya,” kata David, Rabu (16/2) di kantor Kejari Jakarta Barat. Sebab mengacu Pasal 224 sampai dengan Pasal 262 KUHAP, jangka waktu pengajuan kasasi maksimal hanya 14 hari setelah putusan pengadilan. Sedangkan Novarina Adelin Y divonis bebas murni

ketua majelis hakim Joni Palayukan pada Rabu (12/1) pekan lalu. JPU Maudin sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun, plus denda Rp800 juta, dengan subsider sebulan kurungan. Jaksa menjerat Novarina dengan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika. Selain itu, keterangan mengenai barang bukti pun simpang-siur. Saksi dari kepolisian mengatakan barang buktinya berupa sebutir pil ekstasi yang mengandung metamfetamina, sementara

dalam Berita Acara Pemeriksaan setengah butir, sedangkan ketika dibawa ke laboratorium kriminal bentuknya berubah lagi menjadi bubuk. “Keabsahan barang bukti itu dari segi yuridis patut diragukan, apalagi dalam kasus ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa,” kata majelis hakim dalam pertimbangannya. Karena itu, hakim memvonis terdakwa dengan bebas murni, dengan perintah supaya JPU mengeluarkan terdakwa dari tahanan sementara. n sofyan hadi

Mantan Kadisdik Divonis 18 Bulan Penjara INDRAMAYU – Dalam sidang di Pengadilan Negeri Indramayu pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kadisdik Indramayu Drs. H. Suhaeli bin H. Nawawi sebagai terdakwa, terkait pemberian uang tunjangan ke sejumlah Sekolah Unggulan, Pengadilan Negeri Indramayu memutus 18 bulan penjara dan denda 50 juta subsidaer 2 bulan. Sebelumnya, atas perkara tersebut Jaksa penuntut Umum telah memberikan tuntutan kepada terdakwa sebesar enam tahun dan memerintahkan agar segera di jalani. Sejak digulirkannya perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Negeri Indramayu, perkara ini sempat mejadi sorotan publik. Sidangpun selalu dipadati oleh pengunjung, terutama dari pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Aksi demo pun terus dilancarkan baik oleh yang pro maupun yang kontra. Demonstran Pro dan Kontra membanjiri kantor Pengadilan Negeri Indramayu guna menyaksikan hasil putusan pada pekan kemarin, saat pembacaan putusan perkara nomor: 336/ pid.b/2010. Penjagaan ketat pun dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Indramayu. Penjagaan di bagi di dua pintu utama. Namun, jalannya siding tetap berjalan sesuai rencana,

yang pada akhirnya sidang yang diketuai oleh hakim ketua Rumli.SH.MH, dengan Hakim Anggota Robert Sihaan SH.MH dan Subandi.SH.MH, sebagai painter Agus Fatah.SH, dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebanyak 18 bulan denda Rp50 juta subsidaer dua bulan. Atas putusan majelis hakim tim penasehat hukum terdakwa langsung menyatakan banding. Pihak yang kontra setelah ada kepastian vonis

dari Pengadilan langsung melakukan sujud syukur di tengah jalan yang di jaga ketat oleh pihak keamanan, namun pihak kontra tetap tidak puas karena majelis hakim tidak memberikan amar putusan “untuk segera ditahan”. Oleh karenanya para demonstran akan mendesak Jaksa agar melakukan upaya banding. Secara terpisah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bima SH diruang kerjanya kepada Tabloid Sensor mengatakan, atas putusan hakim yang memvonis 18 bulan denda Rp50 juta subsidaer dua bulan, itu merupakan kewenangan hakim dan pihaknya tidak memiliki hak untuk mengomentari putusan hakim. “Akan tetapi sebagai penuntut umum ada hak pikir-pikir. Artinya, dalam satu minggu setelah dibacakannya putusan, kami harus mengambil sikap apakah menerima atau banding,” tegasnya. n duliman


11

HUKUM

EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

VARIA Kecewa Sikap Jaksa JAKARTA – Tim penasihat hukum terdakwa Maruli Manurung, Juniver Girsang kecewa atas sikap jaksa Ray Singal dan Subekhan pada sidang di PN Jaksel, Kamis (17/2). Pasalnya, pada sidang sebelumnya, pada saat tim pengacara membacakan pembelaan, kedua jaksa ini tidak hadir dan diwakilkan oleh jaksa Yuni Daru Winarsih. “Saya bersama tim dengan sungguh-sungguh mendengarkan saat jaksa membaakan tuntutan. Tapi, giliran pembacaan pembelaan kedua jaksa etrsebut tak hadir di persidangan,” ucapnya. Karenanya, dia minta majelis hakim supaya jaksa serius sehingga perkara ini jangan dianggap sebagai dagelan. Terhadap protes tim pembela Marulis, jaksa Ray menjelaskan ketidakhadirannya pada sidang pembacaan pembelaan karena masalah pembagian tugas. “Kami tim jaksa kebetulan ada sidang perkara Humala sehingga ada pembagian tugas,” tangkisnya. Dalam replik atau tanggapan atas pembelaan jaksa penuntut umum tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya. Karenanya, jaksa tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menuntut 5 tahun Maruli Manurung. “Saya tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan di persidangan,” jelasnya. Menurut jaksa, terdakwa Maruli diyakini terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait permohonan keberatan wajib pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT). Majelis hakim pimpinan Aksir menunda sidang untuk duplik tanggapan atas replik tim penasihat hukum. n elfaber hutapea

Camat Saksi Penipuan TANGERANG - Camat Cipondoh, Tangerang Drs Lilik Jairun diperiksa sebagai saksi pembelian tanah seluas 1,5 hektar pakai giro bilyet kosong di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu (16/2). Kepada majelis hakim yang diketuai Ferdinandus,SH camat menjelaskan, tahun 2009 lalu ketika ia menjabat camat Ciledug, Budiarto Halim pemilik tanah di Kelurahan Peninggilan datang bersama Toto Sugiarto pengusaha perumahan transaksi jual-beli tanah. Karena pembayarannya pakai 4 lembar giro bilyet senilai Rp 2 miliar,maka surat peralihan hak belum dibuatkan oleh camat. Ternyata giro bilyet itu hanya satu lembar yang bisa dicairkan di bank senilai Rp 500 juta dan yang tiga ditolak pihak bank karena tak ada dananya. Hakim memuji camat karena suratsuratnya masih di tangan camat. “Kalau ada camat seperti ini aman negara ini,”ucap Hakim Ferdinandus,SH. Sementara itu Jaksa Wirda Daud,SH dalam dakwaannya menuduh terdakwa Toto Sugiarto telah melakukan penipuan terhadap Budiarto Halim dengan membeli tanah pakai giro kosong. n bumi sunyoto

Saksi Akui Bertemu Kamir di China Para terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. n foto: indra sukma

JAKARTA – Ryo Palopian, salah seorang petugas di Lapas Narkotika Cipinang, dalam kesaksiannya mengakui pernah bertemu Kamir dengan terdakwa Denny Satoni alias Densos Bin Isman di China pada Selasa 14 Juni 2010 lalu. “Kami dijemput di Airport pukul 16:00 WIB oleh anak buah Kamir dan dibawa ke apartemennya. Lalu keesokan harinya, kami masingmasing dikasih pegangan uang sebesar Rp.10.000 Yuan untuk jalan-jalan ke daerah Guangzou, Shopping Center bersama anak buahnya Cia,”

jelasnya, dihadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pimpinan Karel Tuppuh. Ryo menambahkan, pada hari Jumat baru dirinya berangkat ke Hongkong dengan mengunakan kereta api malam untuk bertemu dengan Kamir. Kepada Tabloid Sensor Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rizal Sakur menjelaskan, saksi ini membuktikan, memang ketiga terdakwa ini berhubungan dengan Kamir yang tak lain sebagai anak buah juga kaki tangannya. Pabrikan sabu kelas rumahan (kitchen lab) di Jl. Cipinang Lontar Blok 1 No. 2 Kec. Jatinegara,

Jakarta Timur, berhasil diungkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk mengelabui petugas, tempat itu dijadikan usaha konveksi dengan nama PT. Kaisar Santosa (KS). Jaringan narkoba ini yang memiliki akses peredaran ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Seorang petugas Lapas Cipinang Denny Satoni alias Densos Bin Isman turut ditangkap. Pengungkapan sabu rumahan itu bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas usaha konveksi di rumah tersebut. Pada 22 Juni lalu, petugas menggerebek rumah tersebut. “Konveksi itu hanya sebagai modus untuk mengelabui petugas,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Tommy Sagiman dalam jumpa pers di kantor BNN, Jakarta, beberapa waktu lalu. Lebih jauh diterangkan Tommy, ada lima tersangka yang diamankan petugas saat penggerebekan itu, di antaranya adalah tersangka Denny Santoni

alias Densos Bin Isman (Pegawai Lapas Narkotika Cipinang), Thio Jimmy Anandatio dan Imron Fauzi. Dari hasil pengembangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Mabes Polri, ternyata rumah mewah berlantai 3 di Jl. Cipinang Lontar Blok 1 No. 2 Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang di sewa oleh para terdakwa. Selain dijadikan sebagai transit narkoba, juga sebagai tempat untuk memproduksi barang haram tersebut (Narkoba) Dalam pengerebekan, petugas menyita narkotika golongan I jenis sabu seberat 2,5 kilogram, prekusor narkotika jenis ephedrine seberat 38,6 gram, prekusor narkotika jenis ketamine seberat 11,8 gram dan alat cetak Tommy mengatakan, jaringan ini termasuk sindikat internasional. Mesin cetak, diperoleh dari China yang dikirim oleh Mr Lee pada 17 Juni lalu. Pada 21 Juni juga, Mr Lee diketahui mengirimkan sejumlah prekusor narkotika. n indra sukma

Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

INDRAMAYU - Terkait proses hukum mantan bupati Indramayu, DR. H. Irianto MS. Syafiuddin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, sebagaimana surat prin out direktur penyidikan No.205/F.2/F.D/20101 dalam dugaan korupsi proyek PLTU-1 Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Indramayu, Ir. Harris Solihin mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan harus tetap menganut azas

praduga tak bersalah. “Persoalan hukum adalah bukan ranah politik, oleh sebab itu kepada masyarakat Indramayu, dengan kondisi seperti ini, jangan sekali-kali memvonis seseorang sebelum ada kepastian hukum dari Pengadilan, biarkan lembaga penegak hukum melaksanakan tugasnya, sehingga pada akhirnya nanti akan terungkap dipersidangan terdapat dua opsi. Opsi pertama dinyatakan bersalah oleh hakim dan opsi kedua dinyatakan tidak bersalah,” jelasnya. Dirinya menegaskan kepada

seluruh masyarakat Indramayu agar tetap tenang, dan semua pihak agar tidak mempolitisir masalah tersebut, serta tidak melakukan tekanan-tekanan dalam proses penegakan hukum. Artinya, persoalan tersebut sudah masuk ranah hukum yang tidak bisa ada campur tangan oleh siapapun, dan jangan melakukan spekulasi-spekulasi tertentu yang dapat merugikan diri kita sendiri, apalagi bila menimbulkan masalah baru di kabupaten Indramayu. “Mari kita kedepankan azas praduga tidak bersalah kepada siapapun

(innocent presumption), mari kita hormati proses penegakan hukum, mari kita percayakan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum, terbukti dan tidaknya nanti setelah hasil keputusan pengadilan, sebab di Indonesia tidak ada seorangpun yang bisa mengatakan itu bersalah , kecuali seorang Hakim yang menangani perkara tersebut,” katanya. Oleh karenanya supremasi penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. n duliman

Sudah Terima Salinan Putusan Susu Berbakteri JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakata Pusat menyatakan sudah menerima salinan putusan Kasasi susu formula berbakteri enterobacteri sakazakii yang diketahui berdasarkan penelitian para ilmuwan Institut Pertanian Bogor pada 2003 hingga 2006. “Sudah kami terima barusan. Jam 11.00 WIB (Jumat 18/2),” kata Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Suwidya, dalam pesan pendeknya kepada wartawan, Jumat (18/2). Selanjutnya, kata Suwidya, pengadilan akan melanjutkan berkas tersebut ke pihak

berperkara yaitu penggugat David Tobing dan tergugat Menkes, BPOM dan IPB. Kepala Humas MA Nurhadi menyatakan salinan putusan susu formula berbakteri ini sudah dikirim pada 31 Januari 2011. “Sudah ada tanda terima

14 Februari 2011 oleh petugas pos Iwan Eriwan. Sudah dipastiakn sampai,” kata Nurhadi di ruang kerjanya. Nurhadi menegaskan bahwa jika berkas sudah diterima selanjutnya tinggal menunggu apakah David Tobing (pengugat) mengajukan permohonan eksekusi atau tidak. Menanggapi salinan putusan ini, penggugat selaku pemenang, David Tobing mengaku senang. David berharap pihak Menkes, BPOM dan IPB mengumumkan secara serta merta dengan sukarela usai menerima salinan sehingga tidak perlu dilakukan upaya eksekusi paksa. “Senin besok kan Menkes dan Rektor IPB

akan dipanggil DPR lagi, kami lihat apakah mereka akan mengumumkan dengan sukarela atau tetap menolak mengumumkan. Kalau tidak mau mengumumkan, saya akan ambil langkah hukum untuk melakukan eksekusi,” ujar David. Sebelumnya, dalam putusannya MA telah memerintahkan Menkes, BPOM dan IPB untuk memublikasikan nama-nama produsen susu formula yang mengandung Enterobacter Sakazakii. Putusan ini dibacakan 26 April 2010 dengan majelis kasasi yang diketuai Harifin A Tumpa dan anggota Muchsin serta I Made Tara. n simon leosi


12

FIGUR EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Kurnianto Amien

Utamakan Membantu Sesama

MENE K UNI p r o f e s i d i dunia kesehatan yang lebih mengutamakan membantu sesama menjadi latar belakang dr. Kurnianto Amien untuk serius berkecimpung didalamnya. Dengan bekal keseriusan dan tekat yang sudah bulat serta didukung penuh oleh orangtua tercinta akhirnya Kurnianto Amien meraih gelar dokternya di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. “Kedua orangtua saya sangat

menginginkan anak-anaknya menjadi dokter. Kedua kakak saya gagal menggapai impian itu yang membuat saya menjadi terpacu untuk mengambil kuliah jurusan kedokteran di UGM,” ungkap dr. Kurnianto Amien yang kerap disapa Chicho dalam keluarganya. Pria kelahiran Aceh ini terus mengukir karier di dunia kesehatan. Usai menjalani wajib kerja sarjana dan menjadi dokter alumni UGM. ia kembali berjuang mengikuti serangkaian

Bambang Tri

Tak Sabar Talak Halimah

SETELAH menerima surat tembusan dari Mahkamah Agung (MA) perihal gugatan cerai yang diajukan oleh Bambang Trihatmodjo dengan Halimah Agustina Kamil di tingkat Peninjauan Kembali (PK), Bambang tak sabar ingin mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat. “Kita akan memohon kepada PA Jakarta Pusat untuk segera menetapkan

atau menjadwalkan persidangan untuk bisa mengikrarkan talak secepatnya. Tetapi sampai saat ini kita belum ajukan. Memang tenggang waktunya enamm bulan untuk mengajukan ikrar talak,” kata kuasa hukum Bambang Tri, Muhammad As’ary, Kamis (17/2). Bambang sendiri, ujar Muhammad, telah mengetahui kabar yang sudah dinantikan tersebut. n sofyan hadi

test pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berhasil menerebos semua itu dengan penuh perjuangan yang disertai dengan doa kedua orangtuanya. Kini, ia menduduki jabatan sebagai Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki visi Jakarta Utara Sehat Untuk Semua. “Untuk mencapai semua itu pasti ada hambatannya tapi jangan cepat menyerah dan putus asa. kejarlah terus dan tingkatkan kemampuan insya allah apa yang kita impikan bisa terwujud,” pesannya. Sebagai kepala keluarga, ia juga tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya tercinta. “Silahkan mereka mempunyai impiannya masingmasing karena kita sebagai orangtua akan mencoba memfasilitasinya dan mendukung penuh keinginan mereka,” ujar suami dari Errida yang telah memiliki 3 buah hati tercinta yakni Prima Syahputra, Kartika Putri, dan Nissa Rizfia. Berbekal keuletan dan kekompakkan Sudin Kesehatan Jakarta Utara berhasil mengukir prestasi diantaranya Juara I Paramedis dan Bidan Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta (2009), Juara I Posyandu Tingkat Provinsi DKI Jakarta (2010). Bahkan 6 Puskesmas Kecamatan dan 8 Puskesmas Kelurahan yang ada di Jakarta Utara telah meraih sertifikat ISO di bidang pelayanan kesehatan. n jerry pati

Maia Estianty

Kagumi Sheila Majid SELAIN kagum dengan lagu-lagu Sheila Majid, musisi Maia Estianty juga mengaku mengagumi performance diva asal Malaysia itu selama di atas panggung. Konser bertajuk Sheila Majid 25 Years Radiance Celebration itu, dianggap cukup dinamis dan tak membosankan. “Kehebatan dia tuh bisa mengatur flow concertnya dengan enak, jadi orang nggak cepat boring. Bisa up-in lagi, jadi dari lagu-lagu yang romantis belakangnya beat lagi. Jadi cenderung pintar mengatur flow lagunya, up and downnya bagus,” ungkap Maia Estianty kagum. Selain itu Maia juga tidak membantah kalau karir musiknya selama ini banyak dipengaruhi oleh penyanyi Sheila Majid. Bahkan nama grup duo musiknya Ratu, juga diambil dari salah

satu album pelantun lagu Antara Anyer Dan Jakarta itu. “Sangat influence, jadi inspirasi dan motivasi. Jelasjelas dia punya album judulnya Ratu makanya aku bikin grup namanya Ratu, ya gara-gara Sheila Majid,” tegasnya. Sheila Majid menggelar konser bertajuk Sheila Madjid 25 Years Radiance Celebration di Plenarry Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. n ary

Cici Paramida

Tetap Bertahan

Kronologis Perceraian Bambang-Halimah 21 Mei 2007 Bambang Trihatmojo mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Halimah Agustina Kamil, melalui PA Jakpus. 19 Juni 2007 Sidang pertama perceraian Bambang– Halimah digelar di PA Jakpus. Dalam sidang pertama itu, Halimah menolak untuk dicerai. 12 November 2007 Halimah membuat terobosan hukum baru dalam perkara perceraian di Indonesia. Melalui kuasa hukumnya, Leliana Santosa, SH., Halimah mengajukan permohonan sita marital (marital beslag) ke PA Jakpus. 16 Januari 2008 Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Bambang Trihatmojo.

24 Maret 2008 Halimah mengajukan banding ke PT Agama Jakarta. 23 September 2008 PA Jakarta mengabulkan sita marital yang diajukan Halimah. 24 September 2008 PT Agama Jakarta, mengabulkan permohonan banding Halimah selaku pembanding. 25 November 2008 Bambang melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. 4 Agustus 2009 MA menolak kasasi Bambang. 1 Juli 2010 Bambang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. 23 Desember 2010 MAmengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Bambang. n

W A L AU k i n i m u s i k dangdut banyak dipengaruhi oleh nuansa house music, namun Cici Paramida tak bergeming. Ia tetap mempertahankan genre dangdut Melayu, yang menurutnya telah menjadi ciri khas alias karakter musiknya. “Aku tetap pada karakter aku, aku tetap membawakan pada dangdut Melayu. Aku lebih pada kolaborasi musiknya, ada sentuhan violin, orchestra-nya, pokoknya aku pengen menampilkan sesuatu yang fresh, beda dan lebih fresh untuk didengar,” ujarnya saat ditemui di MNC TV, Pondok Gede, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Dan seiring dengan kembalinya ia ke layar kaca, Cici pun mulai terpikir untuk membuat single baru. Selain lagu solo, Cici juga berniat untuk membuat single bersama dengan rekan-rekannya di Tiga Kembang, yakni Kristina dan Ikke Nurjanah. “Sebenarnya tidak terlalu lama juga kok terakhir kita buat single bareng The Duta di album kompilasi. Jadi untuk sekarang ini belum terpikirkan dan aku juga akan membawakan lagu karya aku sendiri di Dangdut 24 Karat malam ini, judulnya Cinta Dibuat-Buat ciptaan mas Dwiki Dharmawan,” tutupnya. n ary


13

OLAH RAGA EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

Allegri: Milan Masih Berpeluang

17 Wasit LPI Disemprit PSSI Dia menyebut dua nama wasit ISL dari Malang, Djunaedi Effendi dan Sigit, serta tiga wasit Divisi Utama, Suwandi, Iwan Sukoco dan Joni. “Mereka memutuskan

PELATIH AC Milan, Massimiliano Allegri, masih optimistis timnya akan lolos ke babak perempatfinal Liga Champions sekalipun mereka menelan kekalahan 0-1 dalam pertandingan leg pertama melawan Tottenham Hotspur, Rabu (16/2) dinihari WIB. “Pintu untuk lolos itu masih tetap terbuka. Di London, kami akan bermain dalam sebuah pertandingan yang berbeda,” ungkap Allegri seusai pertandingan. Allegri masih percaya timnya akan tampil lebih baik pada pertandingan leg kedua yang akan berlangsung 9 Maret mendatang. Kekalahan kemarin katanya terjadi lebih karena timnya bermain sedikit canggung di babak pertama, sehingga tak mampu memaksimalkan peluang yang didapat. “Terus terang dalam pertandingan tadi (kemarin) kami tampak canggung saat tampil di babak pertama sehingga membuat kami tidak bisa banyak menyerang seperti yang kami harapkan sebelumnya,” katanya. n ary

Klasnic Loloskan Bolton

GOL semata wayang penyerang Ivan Klasnic menghantarkan Bolton Wanderers lolos ke 16 besar Piala FA setelah menang 1-0 atas tuan rumah Wigan Athletic pada replay putaran keempat, Rabu (16/2). Laga antara Bolton dengan Wigan terpaksa digelar replay karena pada saat bertemu di Reebok Stadium kedua tim bermain imbang tanpa gol. Meski harus bermain di kandang Wigan, Stadion JJB, Bolton mampu tampil lebih baik. Sebuah peluang emas didapat Johan Elmander sesaat sebelum jeda tapi masih membentur tiang gawang. Bolton akhirnya mampu memimpin pada menit 66 ketika umpan Mark Davies disambar Klasnic dengan tendangan terukur yang gagal dibendung penjaga gawang Mike Pollitt. Gol Klasnic menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga ini. n ary

pindah ke Pengcab kabupaten Malang, karena tak ingin terlibat dalam kegiatan Persema Malang yang sudah dicoret dari keanggotaan PSSI,” katanya. n ary

Daftar nama perangkat pertandingan yang sudah dicabut sertifikatnya dan tidak diperkenankan beraktivitas dalam kompetisi PSSI seumur hidup:

Perangkat Pertandingan (PP)

KOMISI Disiplin (Komdis) PSSI menetapkan hukuman terhadap 17 wasit yang bertugas di Liga Primer Indonesia (LPI), kegiatan sepak bola yang tidak tercantum dalam agenda resmi PSSI. Hukuman yang dijatuhkan Komdis PSSI terhadap jajaran wasit yang sudah melanggar etika dengan bertugas pada kegiatan sepak bola yang tidak diakui oleh PSSI ini adalah, mencabut sertifikat atau lisensi sebagai wasit nasional C-1, serta C-2 dan C-3, dikutip dari situs resmi PSSI. Mereka juga diputuskan tidak boleh melakukan aktifitas dalam kompetisi sepak bola di bawah naungan PSSI selama seumur hidup. Mereka adalah jajaran perangkat pertandingan,

seperti wasit, dua asisten wasit, serta wasit cadangan dan pengawas pertandingan yang bertugas di LPI seluruhnya berasal dari korps perwasitan PSSI. Walau demikian, sebagian dari mereka ada yang sudah memasuki usia pensiun, sebagian lagi adalah wasitwasit yang berulangkali tidak lulus dari kursus-kursus perwasitan yang diikutinya, atau wasit yang pernah menjalani sanksi dari PSSI. Sementara itu, Bambang Irianto, Direktur Perwasitan PSSI, memberikan pujian dan apresiasinya terhadap perangkat pertandingan yang tidak tergiur oleh iming-iming LPI, dengan tetap bersikap loyal pada PSSI.

Mujito (Surabaya), Ali (Magelang), Setyo Waluyo (Jakaarta), Ahmadi (Semarang), Karyanto Suyono (Jakarta), Ahmadi (Semarang), Abdul Syukur (Surabaya), Madenuh (Semarang), Tukimin, Ahamdi (Semarang), Ali Mustafa (Bali)

Wasit

Fiator Ambarita (Bandung), Mukhlis Ali Fathoni (Kendal), Taufiq (Bali), Winarno Bachtiar (Mojokerto), Suryadi (DKI), R.A Mas Agus (Surabaya), A. Sukamdi (Nganjuk), Rudiyansah (Tangerang), Muklisin (Semarang), Agus Winardi (Malang), Khalid (Aceh), Sunaryo Joko (Jember), Akhyar (Pasuruan)

Asisten wasit

Sukri AR (Aceh), Nurhasan (Jakarta), Tavip Dwi (DIY), Agus Margunaji (Sleman), Waskito Bekti (Semarang), I Made Mudite (Bali), Azis (Mojokerto), Bahrudin (Magelang), Muhadi (Langsa), Odik (Bekasi), Edi Suprapto (Gresik), Samsul Huda (Mojokerto), Suwarto (Solo), Fatirohman (Banjarnegara), Suroso (Tulungagung), Haris, Deni (Solo), Dede Sarifudin (Jakarta), Mapram (Makassar), Ferianto (Medan), Johanis Joni (Manado), Sopuan (Semarang), Catur, Odik, Sony Alesandro (Semarang).

Riedl Buru Rekaman Timnas Tiurkmenistan PELATIH timnas sepak bola Indonesia, Alfred Riedl terus memburu rekaman pertandingan timnas Turkmenistan yang akan menjadi lawan Yongky Ariwibowo dan kawan-kawan pada PraOlimpiade 2012, 23 Februari 2011. Riedl dan jajaran pelatih yang lainnya seperti Widodo Cahyono Putro memburu rekaman pertandingan calon lawan timnas Merah Putih, salah satunya melalui internet. “Kami memang belum tahu banyak timnas Turkmenistan. Kami melihat di `You Tube` saja,” kata Alfred Riedl usai latihan di lapangan PSSI Senayan, Jakarta. Meski belum tahu banyak timnas yang akan dihadapi pada Pra-Olimpiade yang rencananya digelar di Stadion Jakabaring, Palembang itu, Riedl mengaku tidak mempermasalahkan. Untuk itu, pihaknya terus menggenjot latihan fisik dan “skill” Oktovianus Maniani dan kawankawan. Hal tersebut diharapkan agar mampu membentuk timnas yang mampu berprestasi

ditingkatan internasional. “Selain konsentrasi pada latihan fisik dan `skill` individu, kami juga fokus pada penyelesaian akhir,” paparnya, menambahkan. Pada latihan rutin di Lapangan PSSI, pelatih Alfred Riedl terus memberikan program yang telah ada. Hanya saja pada latihan hari ini, Kamis, pelatih asal Austria itu juga memberikan latihan tendangan pinalti.

Semua pemain diberi kesem­ patan melakukan tendangan ke arah gawang yang dikawal oleh penjaga gawang secara bergantian. Penjaga gawang yang bertugas adalah Kurnia Meiga, Andrytani dan M. Ridwan. Ditanya skema pemain yang akan diturunkan pada per­ tandingan pertama Pra-Olimpiade malawan Turkmenistan, Riedl belum memberikan penjelasan

karena masih konsentrasi dalam pembentukan tim. “Skema pemain belum kami putuskan. Belum waktunya,” ujar mantan pelatih timnas Laos dan Vietman itu. Guna memperkuat pertahanan timnas akibat beberapa pemain mengalami cedera, pihaknya memanggil satu pemain lagi yaitu Djayusman Triasdi yang saat ini memperkuat Persisam Samarinda. n ary


14

EKONOMI EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

SINGKAT Nurhaida, Srikandi Wasit Pasar Modal

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo secara resmi telah melantik Nurhaida menjadi ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada Rabu 16 Februari 2011. Ia menggantikan Fuad Rahmany yang diangkat menjadi dirjen pajak. Nurhaida merupakan perempuan pertama yang menjabat ketua Bapepam-LK. Meski bukan pejabat karier Bapepam (sebelum melebur dengan Ditjen Lembaga Keuangan menjadi Bapepam-LK), ia telah lama berkecimpung di regulator pasar modal itu sejak 1998. Kendati sering berhubungan dengan industri pasar modal, Nurhaida justru lulusan Kimia Tekstil di Institut Teknologi Tekstil, Bandung pada 1985. Sementara itu, pendidikan S2 diselesaikan di Indiana University Bloomington, Amerika Serikat, jurusan Master of Business Administration pada 1995. Ia juga aktif mengikuti seminar dan pelatihan di luar negeri seperti International Institute on the Inspection and Oversight of Market Intermediaries yang diselenggarakan US Securities and Exchange Commission di Washington DC, pelatihan di Australian Exchange Commission, Sidney Australia, dan berbagai pelatihan lainnya. n soebardjo

90% Grup Bisnis Besar dari Daerah JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menanggapi positif rencana pemerintah untuk membangun enam koridor ekonomi. Enam koridor ekonomi tersebut meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan-Sulawesi, Maluku Utara, Bali-NTT, dan Papua-Maluku. Upaya tersebut guna mengoptimalisasi pengembangan potensi daerah, sinergi antara ekonomi kewilayahan dan sektoral serta daya dukung infrastruktur. Wakil Ketua Umum Kadin, Anindya N Bakrie, mengatakan, jika dilihat dari 40 grup perusahaan yang berhasil di Indonesia, 90 persen adalah usaha dari daerah. Kondisi itu menunjukkan bahwa daerah semestinya bisa lebih menikmati pengembangan ekonomi. “Itu bagus karena pemberdayaan daerah adalah hal yang sangat penting. Dengan dibuatnya koridor-koridor ekonomi seperti ini bagus, karena membuat pusat ekonomi tidak hanya berada di Jakarta atau Jawa, tetapi juga Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, dan Bali,” kata Anindya usai memberikan kuliah umum di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (16/2). n soebardjo

Gaji Dewan Gubernur BI Batal Naik

JAKARTA - Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia, Senin di Jakarta memutuskan pengesahan Anggaran Tahunan BI (ATBI) yang antara lain menetapkan tidak adanya kenaikan gaji untuk anggota Dewan Gubernur BI. “Keputusan awal sebenarnya hanya Gubernur BI yang tidak dinaikkan

gajinya oleh DPR, tetapi tadi teman-teman Deputi Gubernur sepakat untuk juga tidak usah naik,” kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan meski gaji Dewan Gubernur BI tidak naik, tetapi DPR telah menyetujui kenaikan gaji karyawan BI dengan prosentase

yang lebih besar bagi karyawan yang paling kecil. Harry juga mengatakan anggaran untuk anggaran pengelolaan gaji dan penghasilan lainnya BI selama 2011 tetap sebesar Rp1,98 triliun meski gaji Deputi Gubernur tidak dinaikkan karena anggaran tersebut adalah batas atas dana yang boleh dikeluarkan BI untuk gaji. Dalam ATBI 2011 itu, Komisi XI DPR RI juga setu­ju menaikkan anggaran pelak­ sanaan kegiatan pendukung Bank Indonesia sebesar Rp50 miliar dari Rp270,96 miliar menjadi Rp320,96 miliar termasuk untuk kegiatan BI Social Responsibility (BSR) dan beasiswa Rp79,04 miliar dan kebanksentralan Rp8,40

miliar. Harry mengatakan kenaikan itu dilakukan dengan memindahkan a n g g a r a n peng e m b a n g a n dan pemeliharaan SDM yang semula dianggarkan Rp1,84 triliun menjadi Rp1,79 triliun ke anggaran pelaksana kegiatan pendukung. “Kita pindahkan Rp50 miliar dari anggaran SDM ke kegiatan pendukung karena dana itu tidak efektif sehingga lebih baik digunakan untuk BI social responsibility,” kata anggota fraksi Partai Golkar itu. Dijelaskannya, anggaran pelaksana kegiatan pendukung BI dinaikkan Rp50 miliar antara lain untuk menaikkan kapasitas dana sosialisasi program kebanksentralan ke daerah-daerah. n soebardjo

Premium Dibatasi, Sopir Angkot Kebingungan

JAKARTA - Sejumlah sopir angkutan umum jenis Mikrolet M-01 jurusan SenenKampung Melayu kebingungan dengan rencana pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 1 April 2011. Padahal, angkutan kota M-01 tersebut telah ditunjuk pemerintah sebagai angkutan pelat kuning yang akan melakukan uji coba konsumsi Premium.

Arsyad, pengemudi M-01, menjelaskan, dirinya tidak mengetahui kapan dan bagaimana pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi bagi angkutan umum. Dia hanya mendapatkan surat bernomor 09/MKR/KLM/II/2011 dari Kolamas Jaya, yaitu koperasi angkutan umum tempat dirinya bernaung. Dalam surat tersebut dijelaskan adanya pertemuan para pengelola angkutan umum

dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 28 Januari 2011. Surat tersebut juga berisi penjelasan pemerintah yang akan melakukan uji coba subsidi bagi seluruh angkutan umum berpelat kuning. Dalam tahap uji coba itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan trayek M-01 untuk proses uji coba

tersebut. Pelaksana Harian Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI, Syafrin Liputo, terkait proses uji coba pembatasan konsumsi Premium itu belum mengangkat teleponnya. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan uji coba pengendalian BBM bersubsidi di sejumlah trayek angkutan umum di DKI Jakarta. n delwandra

Prof.DR.Dr.Satyanegara SpBS: Dokter yang Penulis

JAKARTA - Dia memang beken, dikenal sebagai pakar bedah saraf yang handal dan aktif mengembangkan ilmu bedah saraf di negeri kita. Dikalangan medik sosok satu ini juga dikenal sebagai “Penulis Pertama” Buku Ilmu Bedah Saraf Berbahasa Indonesia, dan itu diakui oleh para Guru Besar termasuk para dosen Fakultas Kedokteran dari berbagai Universitas di Indonesia. Siapakah dia, tak lain dan tak bukan adalah Prof.DR.Dr. Satyanegara SpBS. Memang, semua buku Ilmu Bedah Saraf karangan Prof. Satyanegara mulai episode-I yang terbit tahun 1976 sampai episode-IV yang launchingnya dilakukan bulan Desember

2010 semuanya disajikan d a l a m bahasa Indonesia. Pasalnya, pada saat itu buku Ilmu Bedah Saraf yang beredar di Indonesia semuanya berbahasa asing, sehingga seringkali menghambat perkembangan mahasiswa kedokteran. Pada awalnya, Satyanegara menerbitkan buku ini untuk mengetahui dan mengukur kemampuannya sendiri dibidang bedah saraf, sehubungan dengan kembalinya dia ke Indonesia tahun 1972 setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo Jepang (dari S1 – S3). Selain itu juga untuk memperkenalkan ilmu bedah saraf di Indonesia yang saat itu masih belum dikenal masyarakat luas, sementra jumlah dokter spesialis bedah saraf pun baru beberapa orang saja. Menyadari hal ini, dokter berkaliber internasional itu dengan berbagai upaya terus memperkenalkan dan mengembangkan ilmu bedah saraf di Indonesia, sementara di luar negeri perkembangan bidang ini melaju dengan pesatnya. Untuk itu pada tahun 1987 dia

menerbitkan lagi buku ilmu bedah saraf episode ke-II yang isinya lebih sempurna sesuai dengan perkembangan ilmu bedah saraf kala itu. Demikian juga halnya dengan episode-III yang diterbitkan tahun 1998, juga mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan kemajuan ilmu bedah saraf saat itu. Episode-IV yang dilaunching bulan Desember 2010 lalu jauh lebih lengkap karena didalamnya banyak tambahan ilmu pengetahuan mutakhir dan disertai dengan gambar dan foto. Menurut Kepala Departemen Bedah Saraf FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia), Dr.Samsul Ashari SpBS(K), pada episode-IV ini Sang Penulis tampak lebih termotivasi untuk memperkenalkan Ilmu Bedah Saraf lebih luas lagi. Artinya, pembacanya tidak lagi terbatas pada dokter spesialis atau dokter yang berada dalam institusi pendidikan, tetapi juga para dokter umum, perawat, mahasiswa, kalangan medik lain, bahkan masyarakat

luas yang ingin mengenal ilmu bedah saraf. Semua itu tercermin pada penulisannya yang disajikan secara popular, sehingga mudah dimengerti dan dipahami pembacanya. Dokter yang juga ber­ praktek di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo Jakarta itu juga mengakui dirinya mengenal ilmu bedah saraf pertama kali dari Prof.DR.Dr. Satyanegara pada tahun 1983. Saat itu dirinya beserta empat orang dokter lainnya yaitu dr.Joko Linggo, dr.Chriatian, Rahim P, dan dr.Ferry, sedang magang di RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina). Sayangnya, ilmu bedah saraf di Indonesia sampai saat ini belum dikenal masyarakat luas, terlihat dari jumlah dokter ahli bedah saraf hingga kini baru sebanyak 150 orang, tidak ideal bila dibanding dengan jumlah penduduk kita yang kini mencapai 220 juta jiwa. Berbeda dengan di Jepang yang penduduknya berjumlah 120 juta orang, memiliki dokter ahli bedah saraf sebanyak 8.000 orang. n soebardjo


15

PENDIDIKAN EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

SINGKAT 44 Stan Ramaikan Ekspo Pendidikan SEMARANG - Sebanyak 120.000 pengunjung ditargetkan mendatangi ekspo pendidikan terbesar di Semarang, 15-20 Februari. Project Officer Mice Production Agus Hermawan menuturkan, ada 44 stan yang berpartisipasi mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, hingga perbankan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. ”Selain itu, ditargetkan ada 1.000 pendaftar baru pada seluruh sekolah dan lembaga pendidikan yang ikut pameran,’’ tuturnya di sela acara pembukaan di Java Supermal, Selasa (15/2). Stan yang banyak dikunjungi adalah Genius Mind Consultancy (GMC) Semarang, yang menawarkan pelatihan aktivasi otak tengah dan stimulan bagi otak kanan dan kiri selama satu bulan dua hari bagi anak usia 5 hingga 15 tahun melalui metode membaca dengan mata tertutup. Pameran ini, kata Agus, diramaikan dengan beberapa kegiatan, di antaranya seminar bersama Ayah Edy dan Kak Seto, lomba story telling, pidato bahasa Inggris, dan mewarnai untuk anak. Dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Setda Kota Semarang Bambang Haryono, Wali Kota Soemarmo HS menyambut baik kegiatan itu, terutama amat berguna bagi orang tua untuk mengarahkan pendidikan terbaik putra-putrinya. n hardjanto ms

Mendiknas-Dubes Mesir Bahas Pengembalian WNI

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menerima Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Ahmed El Kewaisny terkait keinginan Kemdiknas mengembalikan warga negara Indonesia ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan yang tertunda akibat krisis pemerintahan di Negeri Piramida itu. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kemdiknas di Jakarta, Kamis, Ahmed El Kewaisny menyatakan kesiapannya untuk membantu pengembalian WNI ke Mesir yang telah dievakuasi saat terjadi krisis di pemerintahannya beberapa waktu lalu. “Kami siap memfasilitasi pengurusan dokumen keimigrasian yang diperlukan secepatnya bagi WNI yang akan melanjutkan studinya ke Mesir setelah beberapa waktu lalu dievakuasi pemerintah Indonesia,” katanya. Dokumen yang dimaksud khususnya dalam memberikan perpanjangan VISA /izin tinggal bagi yang sudah kadaluwarsa (expired) serta kemudahan prosedur keimigrasian lainnya. n delwandra

30% Sarjana Menganggur JAKARTA - Sebanyak 30% lulusan perguruan tinggi (PT) tidak terserap dunia kerja setiap tahunnya. Kementerian Pendidikan Nasional menduga hal itu disebabkan karena ketidakcocokan antara kualifikasi lulusan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. ’’Pada periode 2009-2010, jumlah lulusan perguruan tinggi swasta maupun negeri yang masih menganggur sekitar 600.000 orang. Jumlah tersebut berpotensi naik setiap tahun. Sebab, sekitar 30% dari 200.000 mahasiswa yang diwisuda tidak terserap dunia kerja,’’ kata Wakil Mendiknas Fasli Jalal dalam siaran

persnya, Selasa (15/2). Menurutnya, persoalan itu tidak sebatas pada kualitas lulusan. Sebab, munculnya pengangguran terdidik tidak semata disebabkan karena mereka tidak mampu secara keilmuan. ’’Faktor lainnya adalah kualifikasi lulusan. Kualifikasi lulusan perguruan tinggi kesulitan mencari lowongan kerja yang sesuai. Hasil pemetaan dari Kemendiknas menyebutkan, terdapat beberapa jurusan yang sudah bisa dikatakan jenuh,’’ ujarnya. Dia mencontohkan, jurusan manajemen dan hukum saat ini sudah sangat jenuh. Tingginya lulusan di dua jurusan tersebut tidak sebanding dengan peluang kerja yang tersedia. ’’Kami

memandang memang ada yang tidak sesuai. Persoalan munculnya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi tidak bisa dijawab dengan selembar ijazah,’’ tandasnya. Dia berharap lingkungan industri bisa terus berkembang, sehingga bisa menambah banyak kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia. Dia mengatakan,

hingga sekarang pihaknya masih kesulitan mencari tahu struktur kebutuhan yang ada di dunia kerja. Struktur tersebut bisa digunakan sebagai acuan perkembangan kurikulum di perguruan tinggi. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, perguruan tinggi harus bertanggung jawab dengan munculnya pengangguran terdidik. ’’Hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri harus lebih kuat. Perguruan tinggi harus membuat career development,’’ katanya saat mengunjungi bursa kerja di Universitas Indonesia, pekan lalu. n delwandra

Pesantren akan Disetarakan dengan Umum

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional menyatakan akan menghilangkan diskriminasi yang ada dalam sistem pendidikan nasional. Khususnya diskriminasi

dalam pendidikan agama yang dianggap tak setara dengan pendidikan umum. ‘’Kalau dilihat pada undangundang Sisdiknas, namanya pendidikan itu ada umum dan keagamaan dan masuk dalam rumah besar sistem pendidikan nasional. Akan tetapi kenyataan di lapangan sering terjadi diskriminasi,’’ ungkap Mohammad Nuh setelah menandatanganan Pakta Integritas dengan KPK, Rabu (16/2). Menurutnya saat ini diskriminasi itu terjadi, ketika lulusan pesantren atau sekolah pastorial yang sudah bertahuntahun mendapat pendidikan, tak bisa disetarakan dengan

pendidikan umum. Hal ini terjadi karena pendidikan keagamaan belum memiliki standar atau standarisasi. ‘’ Kalau lulus pesantren tidak punya ijazah mau disetarakan dengan apa, SD, SMP atau SMA,’’ paparnya. Oleh karena itu, Kemen­ terian akan menyiapkan lembaga atau institusi penyetaraan. ‘’Bahasa lainnya Muadalah,’’ tukas Nuh. Guna dari penyetaraan ini agar lulusan pendidikan agama memiliki ijazah dan tentu ada pengaruhnya ke masyarakat. ‘’Dengan penyetaraan akan ada civil effect, mereka kan biasanya tak punya ijazah,

seakan-akan tidak mendapat pendidikan padahal bertahun-tahun mondok di pesantren,’’ tuturnya. Akan tetapi, pendidikan keagamaan itu juga harus disetarakan agar sesuai dengan lulusan dari sekolah umum. Ia optimis tahun 2011 Kemdiknas akan membentuk lembaga penyetaraan dan tahun ini bisa dilaksanakan ‘’Saat ini kita akan membicarakan dengan kementerian Agama. Akan tetapi yang jelas pendidikan itu yang paling bertanggung jawab ialah Kementerian Pendidikan Nasional,’’ ucapnya. n delwandra

Masih Banyak Sekolah Belum Ramah Anak

SEMARANG - Seto Mulyadi, pemerhati anak yang akrab disapa Kak Seto, menilai masih banyak sekolah yang belum menerapkan pola pendidikan yang ramah terhadap anak. “Kecenderungan pola pendidikan di sekolah masih diwarnai unsur ‘kekerasan’

terhadap anak,” katanya seusai seminar ‘stop kekerasan dan eksploitasi anak”, di Semarang, Kamis (17/2). Menurut Kak Seto, unsur kekerasan yang dimaksudkan adalah pemaksaan dan tekanan untuk anak agar mau belajar. Setidaknya menyebabkan anak-

anak masuk sekolah karena kedua unsur tersebut. Ia mengatakan pendidikan adalah hak anak, bukan kewajiban anak. Namun, hal itu belum banyak dipahami oleh kalangan sekolah di Indonesia sehingga seolah muncul keterpaksaan. Kecenderungan yang terjadi, kata dia, anakanak biasanya lebih suka jika jam pelajaran sekolah kosong karena gurunya rapat misalnya. Atau, anak senang saat memasuki masa liburan sekolah. Namun, kata Kak Seto yang juga Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, saat kembali masuk sekolah itu anak-anak cenderung merasa tertekan dan enggan untuk menjalaninya. “Ini terjadi karena mereka (anakanak, red) tidak tenang, tidak nyaman, dan merasa

tertekan saat masuk sekolah. Ini mengindikasikan sekolah belum menjadi tempat yang nyaman,” katanya. Ia memperkirakan setidaknya masih sekitar 70 persen sekolah yang belum ramah anak. Sekolah itu di antaranya belum menerapkan program pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan menyenangkan. “Pola pembelajaran seperti itu (aktif, kreatif, dan menyenangkan, red.) sepertinya belum bisa diperoleh di sekolah di Indonesia. Selama ini hal itu masih sebatas impian,” katanya. Selain unsur kekerasan di sekolah, kata dia, lingkungan keluarga selama ini turut memperparah tekanan terhadap kondisi psikologis anak. n tulus supangkat


16

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

INFO 1.052 Dokumen Kependudukan Diterbitkan

JAKARTA - Pelayanan jemput bola yang digelar Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara, terbukti efektif dalam mendukung terciptanya pelayanan pemerintahan yang cepat dan efisien. Pada 2011 saja, setidaknya sudah 6 kali putaran pelayanan diberikan dan berhasil menerbitkan 1052 dokumen kependudukan. Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Edison Sianturi, mengatakan dari 1052 dokumen kependudukan yang diterbitkan pihaknya, sebanyak 505 dokumen merupakan KTP, 505 kartu keluarga (KK), dan 42 akta kelahiran. “Dari 6 putaran pelayanan KTP mobile yang kita gelar animo masyarakat Jakarta Utara cukup tinggi. Ini cukup mempermudah warga dalam mengurus surat-surat penting,” jelas Edison. n jerry pati

Jaksel Targetkan 10 Rumah Multi Fungsi JAKARTA - Untuk memberdayakan sekaligus menggerakkan kegiatan masyarakat di wilayahnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menargetkan memiliki 10 rumah multi fungsi. Artinya, setiap satu kecamatan di wilayah itu wajib memiliki satu rumah multi fungsi. Sejauh ini, dari target 10 rumah multi fungsi, Pemkot Jaksel telah memiliki empat rumah multi fungsi. Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, mengatakan, selain empat rumah multi fungsi yang telah resmi difungsikan, masih terdapat empat rumah multi fungsi lagi yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Sehingga tinggal dua lokasi lagi yang belum memiliki rumah multi fungsi. “Untuk pembangunan di Kecamatan Setiabudi dan Kecamatan Jagakarsa masih terkendala lahan. Terutama di Kecamatan Setibudi karena harga tanah di sana sangat mahal,” kata Syahrul, Rabu (16/2). Meski begitu, tambah Syahrul, pihaknya tetap berupaya membangun rumah multi fungsi di 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. n delwandra

ICW: Periksa Gubernur DKI JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak polisi untuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Menurut peneliti senior ICW, Febri Hendri, pemeriksaan itu perlu dilakukan untuk mengusut dugaan menghambat informasi publik yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI dan lima Kepala SMPN Jakarta. Febri menuturkan hal itu tidaklah berlebihan. Ia menjelaskan lebih lanjut mengenai alasannya. “Karena, Kadisdik berada dalam lingkup badan publik Pemprov DKI Jakarta,” kata dia. Pimpinan, ungkapnya, harus bertanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Logika itu yang digunakan oleh ICW. Kasus ini mencuat setelah Kadisdik DKI menolak menyerahkan salinan bukti

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Padahal, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan dokumen tersebut sebagai bagian dari informasi publik. Konsekuensinya, masyarakat memiliki hak untuk mengaksesnya. Febri menuturkan, Kadisdik dan lima Kepala SMPN diduga melakukan pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UUKIP). Karena itu, ia melaporkan hal itu sebagai pelanggaran tindak pidana sesuai Pasal 52 UUKIP. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ia menambahkan, di dalam UUKIP Dinas Pendidikan tidak dikenal sebagai lembaga publik. “Lembaga publik adalah

Pemprov DKI,” tukas Febri. Dokumen SPJ, lanjut Febri, sangat dibutuhkan untuk melakukan investigasi dugaan penyimpangan dana BOS. Febri menyebutkan bahwa tindakan Kadisdik tersebut sebagai pembangkangan pemerintah provinsi terhadap keputusan lembaga negara. “Keputusan Komisi Informasi Pusat harus menjadi perhatian Gubernur DKI sebagai atasan Kadisdik,” ujarnya. Ia juga meminta polisi untuk menerapkan pasal berlapis di samping Pasal 52 UUKIP bagi para terlapor. Pasal yang dimaksud adalah 216 KUHP tentang kesengajaan menghalang-halangi tindakan menjalankan undang-undang. “Karena kalau dari sisi pembuktiannya lebih mudah,” tambah Febri. Ia mengaku ICW memiliki bukti kuat adanya

pelanggaran dua pasal tersebut. Febri menegaskan, kelanjutan kasus ini mempertaruhkan transparansi lembaga publik. “Kalau sudah keputusan KIP kok tidak dipatuhi oleh lembaga negara, oleh pemerintah sendiri,” tambahnya. Menurut AKBP Suwondo Naingolan, kepala satuan yang menangani kasus ini, pihaknya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Ia juga melibatkan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah, Chairul Huda, untuk membantu penyidik. Polisi akan memanggil beberapa orang yang terkait kasus ini dalam dua pekan ke depan. Lima Kepala Suku Dinas Pendidikan akan menjalani pemeriksaan pada pekan ini. n armenius barus

Izin Pendirian Minimarket Rawan Pemalsuan JAKARTA - Minimarket yang menjamur di DKI Jakarta tak dibarengi dengan izin yang sesuai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku sedang melakukan pendataan perizinan dan syarat pendirian minimarket. Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan, inventarisasi dilakukan dari berbagai ketentuan, jarak, dan izin. “Karena, kami juga mendapati banyak pemalsuan rekomendasi izinnya,” katanya, Rabu (16/2). Dalam proses ini,

pihaknya ikut melibatkan Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI, Dinas KUMKP, serta pengelola PD Pasar Jaya. Diharapkan data yang dihasilkan lebih valid dan representatif. Fadjar memperkirakan waktu yang dibutuhkan hanya satu pekan. Sebab, di setiap wilayah terdapat Suku Dinas (Sudin) KUMKP yang dinilainya telah memiliki data minimarket di tiap-tiap wilayah. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pun sudah menginstruksikan agar pihak Inspektorat Kota Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta untuk

terjun ke lapangan dalam menertibkan minimarket yang tak berizin. “Yang bersalah akan dituntut, yang tak berizin juga akan kita tutup,” katanya. Apalagi, sejak 2006 telah dikeluarkan instruksi gubernur untuk menunda pemberian izin berdirinya minimarket. Saat ini, pihaknya telah memerintahkan wali kota di lima wilayah DKI untuk mendata ulang minimarket yang ada. “Jadi, izin mendirikan minimarket sudah tidak ada sejak tahun 2006. Ternyata ada yang ‘memfotokopi’ izin,” katanya. Menjamurnya minimarket

di DKI Jakarta dianggap telah merugikan pedagang tradisional. Contohnya, para pedagang di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, yang mengaku dirugikan dengan keberadaan sembilan minimarket di sekitar pasar. Jaraknya pun dibilang terlalu dekat, yakni berkisar antara 10 sampai 900 meter saja. Padahal, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran disebutkan usaha perpasaran swasta dengan luas hingga 200 meter persegi harus berada dalam radius minimal 500 meter dari pasar. n armenius barus

Warga Muara Baru Gembira Dapat Bantuan Sembako JAKARTA - Ratusan warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara yang kerap dilanda air pasang atau rob, baru-baru ini, mendapatkan bantuan ratusan paket sembako yang diberikan Ketua DPW, Partai Damai Sejahtera (PDS), Sahrianta Tarigan, di Kantor Sekretariat PDS Ranting Penjaringan beralamat di Jalan Muara Baru Ujung RT20/RW17, Penjaringan, Jakarta Utara. Tak pelak, warga yang tinggal di lingkungan pra sejahtera itu berbodongbondong mendatangi lokasi untuk mendapatkan paket sembako yang berisi beras, biskuit, mie instan, susu, minyak goreng. “Kami sangat senang masih ada yang peduli dengan keadaan kami. Dan bantuan ini sangat bermanfaat

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi menyusul beberapa hari lalu, rumah kami sempat kerendam rob akibat jebolnya tanggul Muara Baru,” kata Sukinah, warga Muara Baru RT20/RW19 yang sedang mengantri untuk

mendapatkan paket sembako tersebut. Sahrianta Tarigan, Ketua DPW PDS DKI Jakarta mengaku kegiatan bakti sosial itu bukan kegiatan rutin atau pun program yang diagendakan. Namun, dilakukan karena

berdasarkan rasa kepedulian sesama terhadap warga yang membutuhkan. “Apalagi, mereka beberapa hari lalu terkena musibah terendam rob akibat tanggul jebol. Dan semoga saja bantuan ini dapat mengurangi beban mereka,” katanya. Pria yang juga Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan sejatinya Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus lebih optimal dalam menanggulangi air pasang dengan membuat tanggul yang kokoh. “Dalam hal ini Dinas PU DKI Jakarta harus bisa merencanakan dengan matang, apalagi sebelumnya pernah jebol. Masa sih harus jebol lagi, kasihan warga yang menjadi korban,” katanya. n jerry pati


17

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

SEPUTAR Satpol PP Depok Sita Ratusan Miras DEPOK - Tanpa sengaja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menemukan gudang minuman keras (miras) di Pasar Cisalak, Kelurahan Cilasak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penemuan tersebut terjadi saat Kepala Dinas Satpol PP Sariyo Sabani menemani Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad melakukan peninjauan lokasi penilaian Adipura. “Waktu saya mengikuti rombongan Pak Wakil Wali Kota, tiba-tiba ada seorang pedagang yang ketakutan. Lantas, saya tinggalkan rombongan dan ketika saya cek ke dalam kios pedagang, eh ternyata didalamnya ada ratusan botol miras dari berbagai merek,” kata Sariyo Sabani, Jumat (18/2). Menurut Sariyo, temuan perdagangan miras sebanyak 410 botol merupakan temuan mengejutkan. Pasalnya, di Depok sudah tidak diperbolehkan beredar miras dengan kadar alkohol diatas 2 persen. Jenis miras yang diperdagangkan: anggur buah vigor, anggur merah, jamu kuda laut, dan angker bir. Semuanya memiliki kadar alkohol 4,5 sampai 20 persen. “Penyitaan miras illegal itu, sempat mengundang keramaian dan pemiliknya sempat juga mempertahankan ketika mau disita. Namun, karena tidak mengantongi izin usaha perdagangan minuman beralkohol, pedagang hanya bisa pasrah,” kata dia. n joko warihnyo

Wakil Wali Kota Depok Keliling Pasar

DEPOK - Wakil Wali Kota Idrus Abdul Somad melakukan kunjungan ke beberapa tempat yang menjadi lokasi penilaian Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pasar Kemirimuka merupakan tempat pertama yang dikunjungi, selanjutnya Pasar Cisalak. Di kedua pasar tersebut, wakil wali kota berjalan kaki mengelilingi area p a s a r u n t u k m e m a n t a u kebersihannya. Idrus menghimbau kepada para pedagang untuk selalu menjaga kebersihan demi mendukung peraihan Adipura. “Buanglah sampah ke tempat yang telah disediakan. Lakukan pemilahan sampah serta jangan pernah sekalipun untuk membakar sampah karena itu akan mengurangi penilaian,” kata dia. Wakil wali kota meminta kepada para pedagang untuk selalu membersihkan saluran. Tanpa dukungan dari semua pihak Depok tidak akan bisa meraih Adipura. Peninjauan dilanjutkan ke SD Jalan Nangka dan SD BBM. Wakil wali kota sempat menguji tiga siswa dengan memberikan makanan kecil yang tujuannya untuk melihat apakah ketiga siswa tersebut langsung membuang sampahnya ketempat sampah atau dibiarkan di halaman sekolah. n joko warihnyo

RSUD Kota Bekasi Rusak BEKASI — Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi rusak di sejumlah bagian. Akibatnya, sejumlah ruangan pasien tak dapat dipakai. Hal ini membuat pasien terpaksa mengantre untuk menggunakan ruang. Kerusakan tersebut mencakup kelas shift, kelas utama, kelas satu, dan kelas tiga. Dari 20 ruangan di kelas tersebut, hanya ada dua ruang yang

dapat digunakan. Hal itu diketahui saat anggota DPRD Kota Bekasi melakukan sidak di RSUD pekan lalu. Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin, kerusakan tersebut telah terjadi sejak setahun lalu. Kerusakan yang di alami RSUD seperti kebocoran atap di ruang kelas tiga, ruang shift, dan kelas utama. “Kalau hujan, ruangan banyak yang banjir,’’

ujarnya, Selasa (15/2). Lantaran itu, 18 ruangan di RSUD tidak dapat dipakai. Ruang yang dapat dipakai seperti ruang Anggrek yang berada di lantai tiga pun bermasalah. “Di ruangan Anggrek ternyata banyak tikus,’’ ujarnya. Selain atap gedung, sejumlah kamar mandi di RSUD tidak dapat dipakai karena air tidak mengalir ke kamar mandi. “Kamar mandi di ruang kelas shift banyak yang rusak,’’ ungkapnya. Karena itu, sering kali pasien yang datang ditolak dengan alasan kehabisan ruang. “Banyak pasien yang mengeluh karena ditolak ketika datang ke RSUD untuk berobat,” ujarnya. Kerusakan telah dilaporkan ke Dinas Penataan dan Pengelolaan Bangunan. Namun, laporan tersebut belum direspons oleh dinas tersebut.

Abdul menambahkan, RSUD pernah mendapat ang garan untuk rehabilitasi pada 2009. Namun, kondisi RSUD tidak ada perubahan. “Ini perlu ditindaklanjuti karena diduga ada penyimpangan anggaran,’’ ujarnya. Meski gedung yang ada sekarang rusak, Wakil Di rektur Umum dan Keuangan RSUD Kota Bekasi, Titi Masrifahati, mengungkapkan pihaknya akan membangun gedung delapan lan tai di area selatan. Diprediksi pembangunan gedung tersebut akan menyerap anggaran hingga Rp 150 miliar. “Diharapkan dalam tiga tahun bisa selesai,’’ ujar Titi. Pelayanan di gedung baru tersebut nantinya akan membidik masyarakat ekonomi menengah ke atas. “Gedung itu hanya untuk pelayanan kelas satu ke atas,’’ ujarnya. n deddy suryadi

RSUD Depok Kekurangan Ruangan

DEPOK - Sejumlah pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok terpaksa ditempatkan di selasar rumah sakit yang diberi tempat tidur. Bety S, bagian Humas RSUD Kota Depok, mengakui rumah sakit ini memang belum dapat menyediakan banyak tempat tidur di dalam kamar. “Meskipun ditaruh di selasar ruang rawat inap, pelayanan kami tidak berbeda dengan pasien yang ditempatkan di dalam kamar,” tuturnya saat ditemui, akhir pekan lalu. Rumah sakit ini memiliki dua ruang rawat inap. Satu untuk

anak-anak, lainnya untuk dewasa. Setiap ruang rawat inap memiliki masing-masing empat tempat tidur cadangan di selasar. Tempat tidur ini sama persis dengan tempat tidur di dalam kamar. “Hanya lokasinya yang berbeda. Bahkan, di luar kan lebih enak. Kalau ada apaapa, memanggil susternya tidak jauh-jauh,” kata Bety. Ia menuturkan, prosedur untuk penempatan pasien di selasar tidak mudah. Yang paling utama kesediaan pasien dan keluarganya untuk mau ditempatkan di selasar. “Tentu saja, kami tidak seenaknya menempatkan pasien,” kata

Bety. Pertama-tama, kata dia, pihak rumah sakit menanyakan kesediaan untuk ditempatkan di selasar. Kalau setuju, mereka diminta mengisi formulir. Apabila sudah ada tempat tidur yang kosong di dalam kamar, barulah pasien dapat dipindahkan ke dalam kamar. Bed turn over (perpindahan tempat tidur) di RSUD memang cukup tinggi. “Apabila kamar penuh, kami tempatkan di selasar. Namun, pasien akan segera dipindahkan apabila di dalam kamar ada tempat tidur kosong,” ujarnya lagi. RSUD Kota Depok saat ini

masih dalam pembangunan. Baru 69 tempat tidur yang tersedia, disebar di beberapa ruangan. Empat di ruang isolasi, empat kelas dua, tujuh di ruang perinatologi, sisanya di kelas tiga. n joko warihnyo

Rp 80 Miliar untuk Perbaikan Jalan BEKASI - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun ini akan memberikan dana Rp 80 miliar untuk perbaikan jalan di Kota Bekasi. Dana itu hanya untuk jalan provinsi dan jalan kota. Pemberian dana perbaikan jalan, kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mengingat Kota Bekasi penyumbang pendapatan daerah kedua setelah Bandung. “Dana Rp 80 miliar itu belum ditambah dana aspirasi DPRD Jabar. Kalau sudah ditambah akan lebih dari Rp 100 miliar,” ungkapnya, Selasa (15/2). Gubernur mengakui, dana itu belum dapat memperbaiki semua jalan provinsi dan kota yang rusak. Ini mengingat mahalnya biaya perbaikan jalan.

Dia mencontohkan, Rp 1 miliar hanya dapat membangun jalan beton sepanjang 500 meter. Untuk jalan provinsi hanya sepanjang 700 meter. “Kalau bangun sekolah mungkin Rp 1 miliar bisa 10 sekolah, sementara kalau jalan nasional hanya 300

meter,” ungkapnya. Kerusakan jalan, lanjut dia, biasanya dipengaruhi oleh genangan air di jalan. Karena itu, masyarakat diminta menjaga selokan sekitar jalan agar tidak sampai meluber ke jalan.

Ahmad mengungkapkan, dari 2.300 km jalan provinsi di Jabar, masih ada delapan persen yang rusak, di antaranya berada di Pangandaran, Cianjur Selatan, dan sejumlah jalan di kawasan Jabar Selatan. Tahun depan jalan-jalan itu akan diperbaiki, minimal tidak ada yang rusak berat. Dia mengakui, anggaran perbaikan jalan di Jabar terus meningkat. Pada 2009, anggaran perbaikan jalan Rp 520 miliar, meningkat pada 2010 menjadi Rp 1,1 triliun. “Dari peningkatan anggaran itu, kita dapat meningkatkan jalan yang bagus dari 82 persen menjadi 92 persen,” ungkapnya. n deddy suryadi


18

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

INFO Pengawasan Tempat Hiburan Lemah BEKASI - Banyaknya tempat hiburan di Kota Bekasi yang tidak memiliki izin dinilai lantaran pengawasan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Kepariwisataan (Disporbudpar) Kota Bekasi lemah. Lemahnya pengawasan juga membuat tempat-tempat hiburan yang telah berizin pun sering kali disalahgunakan. Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi mengatakan, tidak hanya pengawasan yang lemah, tetapi juga dasar pengeluaran izin dari tempat hiburan juga lemah. “Tempat-tempat hiburan sering disalahgunakan untuk prostitusi meski berizin,” ujarnya, Kamis (17/2). Dia menegaskan, semua jenis tempat hiburan harus memiliki izin. Kenyataannya, tempat hiburan yang tidak berizin terus beroperasi. “Kalau pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan tidak berizin ini lemah, fungsi tempat hiburan itu akan melenceng,” ungkapnya. n deddy suryadi

Gakumdu Pemilukada Tangsel Ditandatangani PAMULANG - Nota kesepakatan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ditandatangani akhir pekan lalu. Penandatanganan dilakukan oleh wali kota bersama Kapolres Jakarta Selatan, Kapolres Kota Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang, dan Ketua Panwaslukada Kota Tangsel. Nota kesepakatan itu mengatur tentang kewenangan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemungutan suara ulang 27 Februari 2011. Ketua Panwaslukada Tangsel, Sarono Budiarjo, mengatakan Gakumdu ini adalah kewenangan penegakan hukum bila ada pelanggaran dalam pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran pidana pemilukada ulang nanti akan ditindaklanjuti pihak kepolisian, baik Jakarta Selatan atau Tangerang dan akan dilanjutkan ke kejaksaan, ujar Budi. Dalam nota kesepakatan itu, terdapat dua wilayah hukum yang menjadi kewenangan kepolisian. Polres Jakarta Selatan di Polsek Pamulang dan Polres Kota Tangerang di Polsek Cisauk. Menurut Budi, unsur penegak hukum inilah nanti yang akan menjalankan laporan-laporan yang telah dikaji oleh panwaslukada dan mengarah kepada pelanggaran pidana. Pejabat Wali Kota Tangsel, Hidayat Johari, menyambut baik nota kesepakatan itu. n bumi sunyoto

MK Tolak Gugatan Pemilukada Tasikmalaya TASIKMALAYA - Setelah 36 hari menunggu keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan sengketa Pemilukada yang diajukan pemohon ketiga pasangan calon Bupati yakni pasangan H.E.Hidayat-Asep Ahmad Djaelani, pasangan Harmaen Muhyi-Iding Husen dan pasangan H.Subarna–Hj. Dede T. Widarsih terhadap KPUD ditolak MK, akhirnya dimenangkan pasangan H.Uu. Rizhanul Ulum–H. Ade Sugianto yang diusung PPP dan PDIP. MK memutuskan bahwa gugatan yang diajukan ketiga pasangan calon Bupati selaku pemohon setelah dikaji berdasarkan Undang-Undang Pemilukada, tidak terbukti berdasarkan kekuatan hukum.

Atas keputusan MK tersebut, Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya yang digelar tanggal 9 Januari 2001 sudah sesuai dengan prosudur, dalam arti tidak ada masalah. Pada Pemilukada di Kabupaten Tasikmalaya ketiga pasangan calon bupati selaku pemohon mengajukan gugatan ke MK karena terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pasangan nomor 6 yakni H.UU dan Ade Sugianto. Sehingga pasangan H.Uu dan Ade memenangkan lebih dari 32 persen. Gugatan tersebut yang disampaikan ke MK antara lain ada pemilih yang mencoblos dua kali di dua TPS yang berbeda, terjadi money politik yang dilakukan pasangan nomor, keterlibatan Bupati

Tasikmalaya H.Tatang FH yang mendukung nomor 6, beredarnya 1.000 lembar kartu pos bergambar pasangan nomor 6 dan Tatang, serta ada masyarakat dibawah umur yang turut mencoblos. Dengan data dan fakta yang diajukan termohon pada persidangan, menurut MK,dalil permohonan tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Selain itu, dalil pelanggaran tidak didukung bukti yang cukup kuat dan meyakinkan dan tidak beralasan menurut hukum. Karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan, MK berpendapat dalil para pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Maka MK memutusakan

bahwa pasangan H.UU-H.Ade Sugianto dinyatakan memang dalam Pemilukada. Setelah mendengarkan keputusan MK dalam Sidang yang digelar tanggal 16 Januari 2011, ketiga pasangan calon bupati selaku pemohon yang semual optimis akan memenangkan gugatan, akhirnya legowo, kendati jauh sebelumnya sudah bekerja keras mengorban moral,moril bakan materil. Sementara Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya, Deden Nurul Hidayat ketika dihubungi menyatakan bersyukur atas keputusan MK yang diniali sudah final. Jadi seluruh pasangan calon bupati yang kalah tidak mempermasalahkan lagi Pemilukada. n h madjid rw

Kota Tangerang Bebas Banjir pada 2013

TANGERANG - Tahun 2013 Kota Tangerang ditargetkan bebas dari banjir. Ini menyusul selesainya normalisasi Kali Angke, bantuan pemerintah pusat pada tahun itu. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tangerang, Suparman Iskandar, mengatakan bantuan diberikan berupa normalisasi ukuran Kali Angke yang lebar sebelumnya 13-15 meter menjadi 20 meter dengan panjang 10 kilometer. Bantuan Rp 600 miliar akan digunakan secara bertahap. Sebanyak Rp 300 miliar tahap pertama untuk normalisasi kali dari Cengkareng Drain

sampai Jembatan Pondok Bahar. Selebihnya, masuk dalam tahap kedua dari jembatan Pondok Bahar ke arah jembatan Graha Raya, Tangerang Selatan. Ini merupakan proyek normalisasi tiga sungai yang menelan biaya Rp 2,3 triliun, tuturnya, Kamis (17/2). Suparman mengatakan, rencananya sekitar akhir Februari atau awal Maret pembebasan lahan di sekitar bantaran kali akan dimulai. Surat instruksi dari wali kota kepada kecamatan dan warga sekitar telah disampaikan. Dia mengungkapkan, pelaksanaan proyek dimulai awal 2011.

Karena itu, daerah pinggir kali diusahakan secepatnya bebas

dari bangunan warga. n bumi sunyoto

Bekasi ‘Diserbu’ Gepeng dari Jakarta

BE K A S I - K o t a B e k a s i dipusingkan dengan ‘serbuan’ anak jalanan (anjal) dan gelandangan serta pengemis (gepeng) ke kota tersebut. Hampir 40 persen anjal dan gepeng yang ada di Kota Bekasi berasal dari Jakarta. “Kebanyakan anjal dan gepeng datang dari Jakarta

dan (aktivitas mereka-Red) berpindah-pindah. Bisa sampai 40 persen anjal dan gepeng yang ada di sini kiriman dari Jakarta,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Abdul Iman, Kamis (17/2). Diakuinya, ia cukup kesulitan untuk menangani anjal dan gepeng di wilayahnya. Aktivitas

mereka yang selalu berpindahpindah, kata Abdul, membuat Pemkot Bekasi kesulitan melakukan penanganan. “Jumlah anjal dan gepeng sulit diprediksi karena Kota Bekasi ini hanya menjadi salah satu tempat tujuan. Hari ini didata, besok sudah tidak di sini lagi,” ungkapnya. Data tentang jumlah anjal dan gepeng, kata Abdul, hanya diperoleh dari yayasan sosial yang ada di wilayah setempat. Pada 2010, jumlah anjal yang terdata 380 orang, sedangkan gepeng mencapai 902 orang. “Jumlah itu bisa kurang atau justru lebih banyak karena mereka berpindah-pindah,” ungkapnya. Sejumlah titik anjal dan gepeng di Kota Bekasi berada di sekitar Mal Metropolitan, Grand Mall, Bulak Kapal, Sepanjang

Jaya, dan Pondok Gede. Selain mengganggu keindahan kota, keberadaan mereka terkadang juga mengganggu arus lalu lintas. Diakuinya, penanganan anjal dan gepeng yang telah dilakukan Dinas Sosial belum efektif dalam mengurangi jumlah mereka. Dalam satu tahun, pihaknya menargetkan dapat melakukan 12 kali razia. “Tapi idealnya, razia dilakukan seminggu sekali untuk bisa memberi efek jera. Kalau sering dilakukan, lama-lama mereka bosan,” ujarnya. Selain razia, penanganan anjal dan gepeng di Bekasi dilakukan dengan pelatihan. Setelah pelaksanaan razia, mereka yang tertangkap dikirim ke lembaga pelatihan sosial. n deddy suryadi


19

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

GEMA PNS Harus Berdedikasi Tinggi

CI R EB O N – P e r k e m b a n g a n administrasi pemerintahan yang dinamis, senantiasa memberikan peluang kebutuhan yang makin luas terhadap pengadaan pegawai yang sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu, Pemkab Cirebon membutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan profesional. Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM mengungkapkan hal itu, saat penyerahan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2010. Menurutnya, penerimaan CPNSD 2010 melalui seleksi umum yang dilaksanakan 5 Desember 2010 diikuti 8.569 orang, sementara yang lulus hanya 202 orang. “Para CPNSD yang lulus hendaknya meraih prestasi, agar hidup lebih berarti dan senantiasa memegang komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Kab. Cirebon yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera,” ujarnya. n tri van royen

Tingkatkan Jasa Pelayanan PDAM CIREBON – Dewan Pengawas beserta jajaran PDAM Kab. Cirebon, sebaiknya bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat (konsumen) dan menambah devisa bagi pemerintah daerah. Bupati Dedi Supardi menyatakan hal tersebut, ketika pelantikan Dewan Pengawas PDAM Kab. Cirebon periode 2011-2014 di Ruang Paseban Gedung Setda setempat. “Permendagri No.2/2007 menegaskan bahwa tugas Dewan Pengawas PDAM, diantaranya pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan pengelolaan PDAM,” jelasnya. Dewan Pengawas PDAM yang dilantik, antara lain Drs Masitho sebagai Pejabat Ketua Dewan Pengawas PDAM merangkap anggota yang mewakili pemerintah, H Dedi Suaedi SH sebagai Pejabat Sekretaris Dewan Pengawas PDAM merangkap anggota mewakili produser dan Abdul Qodir sebagai Anggota Dewan Pengawas PDAM mewakili konsumen. Menurutnya, PDAM Kab. Cirebon baru mampu memberikan pelayanan air bersih 29%, sementara Pemkab Cirebon mensuplai penyertaan modal kurun 2008-2012 sebesar Rp 14 miliar mengacu Perda No.14/2007. n tri van royen

Pengadaan Beras Lampaui Target CIREBON - Pengadaan beras oleh Bulog Sub Divre Cirebon dengan wilayah kerja Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dalam tahun 2010 lalu melampaui target. “Target Bolug Sub Divre Cirebon tahun 2010 sebanyak 90 ribu ton dan realisasinya mencapai Rp91 ribu ton,” kata Kasi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre Cirebon Opikh S Irawan usai serah terima Kepala Sub Divre Cirebon dari Rusdianto ke Opa Setiana di Cirebon, Senin (14/2) pekan lalu. Berdasarkan capaian tersebut, tahun 2011 Sub Divre Cirebon meningkatkan target menjadi 120 ribu ton. Dikatakannya, pengadaan tersebut sekitar 70 persen berasal dari Kabupaten Cirebon, sedangkan sisanya dari Kuningan, dan Majalengka. Dipihak lain, Kepala Sub

Divre yang lama Rusdianto selanjutnya akan menempati pos baru sebagai Wakil Kepala Divre Jawa Timur mengatakan, dalam pengadaan beras tahun 2010 termasuk lancar. “Tahun 2011 tanpaknya tidak lebih baik dari tahun 2010 karena cuaca belum bersahabat, tetapi dengan kerja sama yang baik antara Bulog dan mitra kerja serta pemerintah daerah, mudah-mudahan

pengadaan akan berjalan lebih lancar,” katanya. Menurut Rusdianto, Sub Divre Cirebon sekarang memiliki 138 mitra kerja yang tersebar di Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Majalengka serta memiliki 500 buruh di 10 gudang. Dikatakannya, puncak panen pada tahun ini di wilayah k erja S u b Divre Cirebon diperkirakan sekitar bulan

Maret-April. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pem­ bangunan Wilayah III Cirebon Ano Sutrisno pada kesempatan itu mengatakan, Bulog Sub Divre Cirebon tahun 2010 telah berhasil meraih penghargaan dalam distribusi beras untuk rakyat miskin (Raskin) sebagi bukti keberhasilan Ka Sub Divre Cirebon Rusdianto. “Atas keberhasilan tersebut kami mengapresiasi pak Rusdianto menjadi Wakil Divre Jawa Timur dan mengharapkan pejabat yang baru bisa lebih baik lagi dalam koordinasi dan komunikasi,” katanya. Ia juga mengatakan, dalam menyalurkan Raskin tersebut mungkin ada yang menemukan beras tidak layak, agar cepat ditanggapi oleh Bulog. “Jangan sampai sudah didistribusikan baru ada tanggapan,” katanya. n tri van royen

Sekda Sorot Pengelolaan Keuangan Daerah CIREBON – Sekda Kab. Cirebon Drs H Zainal Abidin Rusamsi MM, terlihat menyoroti pengelolaan keuangan dan aset daerah secara serius. Hal ini berkenaan dengan amanah UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Realita itu terungkap saat pertemuan pejabat Pemkab Cirebon dengan BKPP Perwakilan Jawa Barat selama dua hari di Hotel Patra Jasa yang diselenggarakan Bagian Keuangan bertema, Pelatihan Penyusunan dan

Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2010. Menurut Sekda, pejabat Pemka b C i r e b o n wajib mendukung upaya pemerintah yang berupaya mewujudkan perubahan di sektor administrasi publik, khususnya pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. “SKPD selaku Pengguna Anggaran harus membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD. UU No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan, pengelolaan APBD dise­ lenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan

dan mengamankan aset atau barang milik daerah,” paparnya. n tri van royen

Selama 2011 Lowongan Kerja di Jabar Capai 580 Ribu BANDUN G - K e p a l a Din a s Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Mustopa Djamaludin menegaskan, tahun ini kesempatan kerja di wilayah Jabar baik formal maupun nonformal mencapai 580.000. Namun ia mengakui masih banyak kesampatan kerja lainnya, sebab data tersebut hasil inventarisasi pengusaha. “Data kesempatan kerja ini tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi. Karena disinyalir

masih banyak perusahaan atau pengusaha yang belum melaporkan lowongan kerjanya ke dinas tenaga kerja kabupaten/ kota,” ungkap Mustopa kepada wartawan di ruang kerjanya, Jln. Soekarno-Hatta Bandung,

Kamis (17/2). Menurutnya hingga Februari 2011 ini tercatat sudah ada sekitar 38.326 peluang kerja by name by address. Data ini hasil dari laporan kebutuhan kerja yang dilaporkan langsung ke Pemprov Jabar melalui Disnakertrans. Jumlah kesempatan kerja tahun ini meningkat 11% dibanding 2010. Salah satu penyebabnya para investor yang masuk ke Jabar. “Saat ini data kesempatan kerja akan terlihat karena sudah

diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagajerjaan. Dalam UU itu disebutkan, perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kesempatan kerja ke Disnaker,” katanya. Diakui, peluang kerja masih didominasi bidang nonformal. Dari 580.000 kesempatan kerja sekitar 30% peluang kerja bidang formal, sisanya sektor nonformal. Mayoritas sektor formal adalah sektor industrial dan kontruksi. Sedangkan sektor nonformal adalah perdagangan, pertanian, dan jasa. n sonny pn


20

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

TERAS Pangdam Siliwangi: Santri Bisa Jadi TNI TASIKMALAYA - Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko menyatakan bahwa santri yang mengikuti kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), akan mendapatkan prioritas jika mereka berminat menjadi anggota TNI. “Jika para santri yang telah mengikuti PPBN berminat untuk menjadi prajurit TNI akan kami dukung,” kata Pangdam III Siliwangi dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren (Pontren) Ihya As Sunnah di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Imbauan Jenderal berbintang dua itu mendapat apriasi dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol.Suparni Parto dan Wali Kota Tasikmalaya, H. Syarif Hidayat. Menurut Pangdam, pengetahuan agama para santri sangat berguna untuk membantu memantapkan pemahan stabilitas spritual bagi anggota TNI maupun Polri dalam upaya pengamanan stabilitas keamanan. Kali ini, PPBN untuk para santri yang akan digemleng selama tiga hari yang diikuti 306 orang santri dan santriwati utusan dari 45 pesantren yang ada di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. n sabihin

Mukercab NU Ciamis Sukses

CIAMIS - Bupati Ciamis H. Engkon Komara mengharapkan para kiai Pondok Pesantren (Pontren) yang tergabung dalam Nahdatul Ulama (NU) se Kabupaten Ciamis dapat melahirkan kader mubalig dan mubaligoh kepada masyarakat jangan sampai masyarakat kehilangan panutan. Hal itu disampaikan Bupati pada acara pembukaan musyawarah kerja cabang (Mukercab) pengurus cabang nahdatul ulma se Kabuapten Ciamis di Kantor PCNU,Kamis lalu. “Untuk meningkatkan proses regenerasi mubalig dan penceramah, pihak pemerintah akan membantu mengadakan kitab-kitab utuk dikaji dan ditelaah oleh para ulama. Selama ini nasib masyarakat sedang sakit dan gampang tersulut emosi oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Bupati. Sementara Ketua PCNU Kabupaten Ciamis KH.Agus Abdul Kholik mengatakan Mukercab bertujuan untuk membahas program program kerja dan rekomendasi NU. Salah satunya masalah kerukunan beragama yang selama ini menuru Agus menurun. Hasil survai di beberapa daerah ada penurunan tingkat kerukunan beragama.Seperti menimpa Ahmadiyah di Banten dan beberapa tempat lainnya.Meski itu terjadi,namun dibeberapa daerah kerukunan beragama masih tinggi dan memperlihatkan kerukunan yang mantap tanpa terpengaruh sifat emosional yang berjurus kepada anarki. n ade ridwan

Tasik Selatan Memprihatinkan T A S I K MA L A Y A - K r i s i s ekonomi yang berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat memprihatikan. Paling parah dirasakan masyarakat dengan melonjaknya harga sembilan bahan pokok (sembako) yang melonjak hampir seratus persen. KH. Mukdas, penduduk Cikalong mengatakan, harga beras per kilogram antara Rp10.000 sampai Rp11.500. Sementara minyak tanah mencapai Rp11.000 perliter, harga asin japuh mencapai Rp40.000/Kg. “Lonjakan harga sembako sangat dirasakan masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari buruh dengan upah Rp25.000 per hari. Upah sebesar itu digunakan keperluan hidup sehari murat marit,” kata Kiswa kepada Tabloid Sensor.

“Dari uang tersebut, menurutnya, digunakan membeli beras 2 kilogram Rp17.000, beli asin satu ons Rp4.000, belum lagi keperluan anak sekolah di SD dan SMP,” kata Kiswa yang mempunyai 4 orang anak, dua di SD dan satu di SMP dan satu lagi mesantren. Disinggung masalah beras raskin, di daerah Tasik Selatan raskin dijual antara Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilo gram, dari harga pemerintah Rp1.600/Kg. Itupun masyarakat hanya menerima antara 3 sampai 4 Kg dari jatah 15 Kg setiap KK. Dengan melonjaknya harga sembako, setidaknya pemerintah jangan mengurangi jatah raskin. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dirasakan sangat membelenggu terhadap kehidupan masyarakat,

terutama masyarakat miskin yang mengandalkan dari buruh tani. Dari hasil buruh tani Rp25.000 per hari tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,kata Kiswa yang mempunyai anak 4 orang. Uang sebesar itu, menurutnya, dibelikan 2 Kg beras Rp20.000, beli asin satu ons Rp4.000, belum kebutuhan anak sekolah. Sebab untuk kebutuhan perutpun sehari harinya murat marit. Ditengah krisis ekonomi berkepanjangan, seyogianya masyarakat diberdayakan melalui proyek padat karya yang menyerap tenaga masyarakat. Selama ini pemerintah hanya memberdayakan para pengusaha atau pembrong mengerjakan proyek yang ratusan juta. Jumlah masyarakat miskin

di Kabupaten Tasikmalaya hampir mencapai setengah juta orang dari jumlah penduduk 1,7 juta lebih. ”Mau dibagaimanakan nasib masyarakat miskin ini?. Karena itu program pembangunan pemerintah daerah diusahakan menyentuh kehidupan masyarakat,” ungkap mantan anggota DPRD. Kabupaten Tasikmalaya KH.Udin Sadusin. KH. Udin mencontohkan salah satu proyek pem­ bangunan jalan lingkungan Kantor Pemda yang baru di Singaparna menghabiskan dana lebih dari Rp4 miliar. Dengan dana sebesar itu, kalau diberdayakan terhadap proyek padat karya yang menyerap tenaga masyarakat bisa menyentuh ratusan desa. n h madjid rw

Gubernur Jabar Minta Lestarikan Hutan

TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak semua pihak untuk melestarika hutan dengan menjaga dan memeliharanya dari kerusakan hutan baik disengaja maupun akibat fenomina alam. Jawa Barat selama ini selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat agar masyarakat sejahtera. Namun disatu pihak ada juga masyarakat yang tidak bertanggung jawab merusak hutan dengan menebang pohon di hutan lindung. Akibatnya,

air berkurang dan terjadi bencana longsor. Tahun 2013 Jawa Barat memiliki Green Province untuk mewujudkan kawasan hutan lindung mencapai 45 persen. Saat ini Jawa Barat memiliki kawasan hutan seluas 816.603 hektar, atau total 22,90 persen dari luas daratan sekitar 3,7 juta hektar. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 41/199 seharusnya luas hutan di satu wilayah lebih besar dari 39 persen. “Dari luas hutan di Jawa

Barat terdapat 132,180 hektar hutan konservasi, hutan lindung 291,306 hektar dan hutan produksi seluas 393,117 hektar. Potensi hutan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan bijak. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat,” kata Gubernur. Heryawan menyatakan dalam kurun waktu sepuluh tahun lagi kondisi hutan di Jabar sangat memprihatinkan bahakan menuju stiuasi kritis. Hal ini diakibatkan

terjadinya kerusakan hutan, perambahan liar, penjarahan dan pencurian hasil hutan, bahkan terjadi longsor dan kebakaran hutan. Kejadian tersebut diindikasikan terhadap pelangaran pidana yang mencapai lebih dari 58 hektar yang bertendensi pidana. Oleh karena itu, Gubernur mengjak semua pihak instansi dinas jawatan dan masyarakat untuk turun tangan melestarikan hutan yang kini semakin kritis. n h madjid rw

60 Km Jalan Provinsi di Selatan Jabar Hancur TASIKMALAYA - Hampir 60 km jalan PU Binamarga Provinsi di daerah pesisir Selatan Jawa Barat (TasikmalayaCiamis) hancur akibat truk bermuatan pasir besi menuju Cilacap. Hancurnya jalan yang menghubungkan perbatasan Cikalong Tasikmalaya dengan Pangandaran Ciamis, sampai saat ini belum ada tanda-tanda diperbaiki pihak Binamarga sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Selain melumpuhkan faktor ekonomi dengan melonjaknya harga bahan pokok, juga berdampak terhadap aset obyek wisata yang sepi pengunjung. Harga sembako naik hampir seratus persen begitu juga obyek wisata distribusinya menurun. Padahal, setiap tahun daerah obyek wisata pesisir Cipatujah sampai Pangandaran sepanjang 60 km selalu dipadati para

wisatawan baik dari dalam maupun dari luar. Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Alvian membenarkan distribusi obyek wisata menurun sudah hampir dua tiga tahun. Merosotnya pendapatan asli daerah dikarenakan pengunjung obyek wisata sepi, akibat rusaknya jalan. Kepada Tabloid Sensor masyarakat mengatakan, hancurnya jalan

akibat truk muatan pasir besi dari daerah Cikalong Tasikmalaya menuju Cilacap melewati 4 Kecamatan Kecamatan, yakni Kec.Cimerak, Cijulang, Parigi dan Pangandaran. “Truk pasir besi beroperasi 2 kali 24 jam dengan jumlah armada lebih dari 100 buah dengan kapasitas muatan ratarata 30 ton. Sedangkan kekuatan tekanan gardan jalan hanya 12 sampai 15 ton. Dengan sendirinya

jalan kelas tiga ini cepat hancur,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten. Kekesalan masyarakat terhadap hancurnya jalan pernah dilampiaskan dengan aksi demo dengan membaikot semua truk yang lewat. Aksi demo tersebut hanya berjalan satu bulan,sedang sekarang beroperasi lagi. Masyarakat di empat kecamatan yang dilewati truk pasir pernah berdemo ke Pemda Ciamis dan DPRD. Sementara Kepala Dinas PU Binamarga Kabupaten Tasikmalaya, Hermansyah mengakui jalan selatan yang termasuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya rusak berat. Rusaknya jalan tersebut berbagai faktor, karena alam di selatan tanahnya labil, kendaraan banyak yang melanggar aturan muatan. n h madjid rw


21

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

kILAS Kambing Milik LP Indramayu Dicuri IND R AMA Y U – S e b a n y a k 1 4 ekor Kambing milik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Indramayu, pekan lalu raib alias dicuri. Sampai saat ini belum terungkap siapa pelaku pencurian tersebut, sementara pihak KLPLP telah melaporkan kepada yang berwajib. Hilangnya kambing milik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Indramayu membuat sejumlah masyarakat mempertanayakannya sejauh mana pengawasan lembaga terhadap orang yang dipercaya untuk mengawal pengembala di lingkungan LP. Ironisnya, kambing yang dicuri yang berukuran besar saja. Kambing milik LP yang hilang di dalam kandang setiap harinya digembalakan oleh dua orang narapidana dan satu orang pengawas dari pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) Indramayu. Kepala KLPLP Indramayu, Hendra BC,Ip, SH saat ditemui Tabloid Sensor tidak bersedia ditemui. Atas perintahnya disuruh menghubungi bagian Kasubsi Kegiatan, Nurudin. Saat dihubungi di ruang kerjanya, Nurudin mengakui adanya pencurian 14 ekor kambing kilik LP Indramayu, dengan modus membongkar kunci gembok pintu kandang. n imam santoso

Warga Keluhkan Pembuatan KTP IND R AMA Y U - P e m b u a t a n Kartu Tanda Penduduk (KTP) banyak dikeluhkan warga Desa Pagirikan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Pasalnya, pemohon KTP harus menunggu dua bulan, sehingga banyak tudingan masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat mengalami kemunduran. Pelayanan prima terhadap masyarakat sering kali diintruksikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, namun buktinya pembuatan KTP yang menjadi sentral kebutuhan masyarakat masih menjadi kendala besar bagi para pemohon KTP. Seperti yang dituturkan H. Wahidin, Kliwon Desa Pagirikan kepada Tabloid Sensor. Saat ini, masyarakat banyak mengeluh lantaran pembuatan KTP di Kabupaten Indramayu terlalu lama, dan harus menelan waktu dua bulan, padahal sebelumnya sangat mudah. Kuwu Desa Pagirikan H.Mustofa, saat dikonfirmasi mengakui, untuk saat ini pembuatan KTP sangat lama. Bukan saja masalah KTP, yang berhubungan dengan dinas kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) menjadi perbincangan masyarakat. n eka ferdiana

Harusnya RI Stop TKI, Bukan Arab BANDUN G – K e t u a Pusat PelayananTerpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Heryawan menyatakan idealnya penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi menjadi inisiatif pemerintah Indonesia, sebelum pemerintah Arab yang memutuskan. ”Selama ini TKI yang menjadi korban kekerasan di Arab Saudi, itu tidak jelas pertanggungjawabannya. Proses pengirimannya pun sangat tidak manusiawi, karenanya saya berpendapat idealnya penghentian kebijakan pengiriman TKI ke Arab Saudi datang dari pemerintah Indonesia,” papar Netty di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Menurut dia,

dilihat dari kasus per kasus jumlah korban kekerasan TKI di Arab Saudi sangat memprihatinkan. Hal ini karena belum jelasnya jaminan keamanan TKI dari pemerintah Indonesia. Bahkan, perjanjian bilateral yang mengarah terhadap perlindungan TKI dengan pemerintah Arab Saudi

hingga kini belum ada. Dia berharap pemerintah Indonesia mencari prioritas negara yang memanfaatkan TKI dengan adanya jaminan perlindungan keamanan dan kenyamanan kerja. Sehingga saat TKI bekerja tidak akan timbul masalah seperti halnya yang selama ini dialami TKI. ”Kita harus berani mengarahkan prioritas negara mana yang menjamin keamanan. Tentunya negara yang memiliki komitmen yang jelas harus diprioritaskan,” ujar istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ini. Menurut dia, para agen tenaga kerja di Indonesia masih lemah dalam memberikan pembekalan kepada calon TKI.Akibatnya, berbagai persoalan kerap dialami calon TKI karena tidak jelasnya proses pemberangkatan

TKI.”Sekitar 70% TKI asal Jabar yang bermasalah terjadi saat prapenempatan, 20% saat proses penempatan, dan sisanya 10% saat purnakontrak. Ini juga harus dijadikan perhatian bagi seluruh stakeholder,”tegasnya. Adanya kebijakan penghentian TKI ke Arab Saudi seharusnya menjadi bahan intropeksi seluruh komponen. ”Di Arab Saudi, sebenarnya majikan sudah memberi sejumlah uang ke penyalur atau agen. Jadi, mereka merasa sudah membeli. Ekspektasi majikan, mereka akan dapat pekerja terampil. Ternyata,TKI yang datang tidak sesuai harapan. Ini yang menjadi salah satu pemicu yang kerap menjadi masalah TKI kita di Arab Saudi,”papar Netty. n sonny pn

Program RKK Desa Arahankidul Telah Berjalan INDRAMAYU – Guna mendukung program Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah berjalan seperti Rakyat ketemu Bupati (RKB), Rakyat Ketemu Camat (RKC), termasuk para kuwu se wilayah kabupaten, akan mengikuti program Rakyat Ketemu Kuwu (RKK). Program ini telah dilaksanakan di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu, pekan lalu, di Aula Kantor Kuwu. Tujuan dilakukannya RKK adalah sebagai bentuk kepedulian kuwu kepada rakyatnya dengan memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako).

Disamping itu, makna dari RKK tersebut tidak mengacu pada pemberian sembako, melainkan mempererat tali silahturahmi antara masarakat dan kuwu termasuk para perangkat desa lain. Kuwu Desa Ararahankidul H.Sutoni Yahya kepada Tabloid Sensor menjelaskan, pembagian paket sembako kepada warganya, menggunakan dana swadaya perangkat desa, termasuk para donator yang ada di desa. Di sisi lain kuwu juga perlu masukan langsung dari masarakat mengenai kemajuan pembangunan didesanya. Hal ini dilakukan agar aspirasi

yang masuk dalam forum RKK langusng dari masarakat. Sebagai pemerintahan terkecil juga harus mengetahui langsung dan bukan sematamata ingin mendapat sanjugan dari masarakat, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang telah melakukan RKB dan RKC. Program ini menurut Kuwu H.Sutoni, sangat tepat dilaksanakan. Artinya, kedekatan antara seorang pemimpin dan masarakat bisa terjalin melalui program RKK. Diharapkan dengan di laksanakan program tersebut, beban masyarakat atau warga

bisa terbantu. Selain itu, program rakyat ketemu kuwu (RKK) yang sekarang tengah di laksanakan H.Toni Yahya berjalan terus, serta kuwu yang lain bisa mengikuti. Sebab, program yang dilaksanakan itu, rencananya akan dilakukan tiap minggu. Program RKK Desa Arahan sendiri sudah berjalan sejak awal tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, RKK memang sangat diterima oleh masarakat. Contohnya, setiap ada kegiatan masyarakat langsung mendatangi kantor kuwu, walapun pelaksaann RKK dilakukan secara bergilir di tiap RT. n soni s, eka ferdiana

Cuaca Buruk, Empat Rumah Tertimpa Pohon INDRAMAYU - Akibat hujan lebat dan disertai petir yang terjadi pecan lalu sekitar pukul 10.30 WIB di kelurahan Margadadi RT 04/01 Kecamatan Indramayu, pohon besar yang usianya ratusan tahun tumbang. Sebelumnya, sempat terjadi angin puting beliung, dan empat rumah milik warga rusak. Menurut warga pohon emas-emasan yang usianya mencapai ratusan tahun tersebut tumbang akibat hujan deras yang disertai petir, dan angin sangat kencang. Pohon tersebut biasanya sekalipun hujan deras tidak mengkhawatirkan warga setempat, namun saat ini setelah adanya petir dan angin kencang mengejutkan pohon itu tumbang. Untungnya tidak ada korban jiwa .

Rumah warga yang terkena jatuhan pohon diantaranya milik Suratman, Darta, Surachman dan Moh.Azhari. Keempat rumah tersebut lokasinya tidak jauh dari pohon yang dikenal pohon emas-emasan, sebelum turunnya hujan menurut warga setempat

telah terjadi angin puting beliung, beberapa saat kemudian turun hujan disertai petir. Dari empat rumah yang terkena pohan tumbang, dua diantaranya rusak parah dan dua lainnya hanya rusak ringan. Bukan saja rumah rusak,

beberapa perabotan berharga milik warga ikut rusak. Warga panik, sementara ada beberapa warga memindahkan perabotan di Madrasah Al Mursyid yang berdekatan dengan lokasi kejadian. Sebagian di antaranya mengungsi di rumah keluarganya sambil menunggu perbaikan. Kepala Kelurahan Margadadi, Drs. Suharto kepada Tabloid Sensor mengatakan, dengan musibah ini pemerintah di tingkat kelurahan segera mengambil sikap mengupayakan agar rumah yang rusak cepat direlokasi. Camat Indramayu Dudung Ariska SH, MH melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Dadang, menjelaskan bahwa pihaknya akan membantu kelancaran surat permohonan, disamping memberikan bantuan. n eka ferdiana


22

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

TERAS Optimalkan Irigasi Pertanian

CIREBON – Para petani diharapkan mampu memperhatikan kondisi cuaca untuk menghadapi masa tanam, dengan tetap mengantisipasi kesulitan dalam penyaluran air irigasi. Demikian pernyataan Kepala UPTD PSDA Wiyong, H S Ciptadi SSos MM, saat mensosialisasikan Peraturan Bupati Cirebon No.32/2010 tentang Tata Tanam, Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Irigasi. “Kami mengajak semua peserta rapat agar mensosiliasikan Perbup Cirebon No.32/2010 dengan sebaikbaiknya berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Ciptadi dihadapan PPL, para Kaur Ekbang di enam kecamatan dan disaksikan Y Nurhayanto selaku Kasubid Pemberdayaan Sumber Daya Air pada Dinas PSDA Kab. Cirebon. Sejumlah Petugas Pengawas Lapangan (PPL) dari Kec. Arjawinangun, Panguragan, Gegesik, Kaliwedi, Suranenggala dan Kapetakan menuturkan, pihaknya minta agar UPTD PSDA memperhatikan pintu-pintu air yang sudah rusak agar diperbaiki atau diganti. n tri van royen, maedi

BRI Dukung Pemkab Cirebon CIREBON – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cirebon berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kaliwedi, mengadakan kegiatan menanam semi lia r p oh on d i a r e a l t a n a h Embung Kalideres. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Kaliwedi Drs Dedi Susilo, Kapolsek AKP Muslikh, Komandan Koramil (Danramil) Gegesik Kapten (Inf) Sunento dan Kacab BRI Cirebon. “Penanaman Pohon Albasia bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global dan krisis kayu olahan. Kami berharap Pohon Albasia dapat menjadi aset desa sekaligus menambah pendapatan bagi warga, sehingga Pemdes dan Muspika patut memeliharanya,” kata Kacab BRI. Muspika Kaliwedi terlihat bahumembahu dengan para Kuwu, BPD, karang taruna dan relawan mensukseskan penanaman pohon tersebut. Kuwu Kalideres Hasan Makdi dan Kanit Intel Polsek Kaliwedi Aiptu Asep Rochman mengatakan, “Kami berterima kasih atas inspirator BRI Cabang Cirebon dibantu jajaran Muspika Kaliwedi dalam penanaman semiliar pohon”. n tri van royen, maedi

Pelaku Kerusuhan Tembak di Tempat

MEDAN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Oegroseno mengingatkan kepada seluruh jajarannya, yang sedang bertugas di lapangan tidak perlu takut melakukan tembak di tempat dalam menghadapi

perusuh, asalkan sesuai dengan prosedur tetap. “Kalau telah sesuai Protap (prosedur tetap), tak usah ragu dan laksanakan saja tugas tersebut dengan benar. Ini adalah demi kepentingan pengamanan bila terjadinya kerusuhan yang

akan menimbulkan korban jiwa,” katanya. Bahkan, perintah tembak di tempat bagi setiap perusuh dan tindakan anarkis itu, juga telah diistruksikan oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo kepada segenap jajaran kepolisian. Oegroseno mengatakan, melakukan tembak di tempat itu adalah tugas dan kewenangan petugas kepolisian, namun harus dijalankan dengan prosedur yang berlaku. “Jadi, tembak di tempat itu tidak dilakukan secara sembarangan oleh aparat kepolisian dalam menangani berbagai kerusuhan yang terjadi. Seluruhnya telah diatur dalam mekanisme,” kata mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri itu. Selanjutnya ia mengatakan, jika tembak di tempat itu, dilaksanakan di luar ketentuan

Protap, maka konsewensinya personil kepolisian tersebut yang akan diminta pertanggungjawaban, yakni dilakukan pemeriksaan. “Kalau dilakukan sesuai dengan Protap, maka Kapolda yang bertanggungjawab dalam masalah ini.Biar lah Kapolda nanti yang akan diperiksa,” kata Oegroseno. Perlunya diterapkan tem­bak di tempat tersebut, menurut Kapolda Sumut, tidak mungkin aparat kepolisian akan membiarkan manusia dipukuli atau dianiaya oleh perusuh atau yang berbuat anarkis. “Perbuatan tersebut, jelas melanggar hukum dan mengancam nyawa seseorang atau masyarakat. Tembak di tempat itu dilakukan untuk menghindari terjadinya banyaknya korban jiwa akibat terjadinya kerusuhan itu,” tegasnya. nsabam s, parlindungan n, david malau

Ribuan Pekerja di Pekalongan Terancam PHK

PEKALONGAN - Ribuan tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, perhotelan, dan mall di Kota dan Kabupaten Pekalongan terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal tersebut disebabkan perusahaan yang mengupah mereka mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan itu salah satunya diakibatkan adanya pencabutan capping oleh pemerintah. Pencabutan capping itu mengakibatkan lonjakan tagihan listrik yang memberatkan perusahaan. Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

Cabang Pekalongan Anies Songkar, Kamis(17/2), jumlah karyawan di perusahaannya saat ini yang tercatat sekitar 4.500 orang pekerja. Perusahaan di Kota dan Kabupaten Pekalongan yang bergerak di bidang tekstil sekarang jumlahnya puluhan perusahaan dengan ratarata pekerjanya di atas 1.000 karyawan. Pekerja yang terlibat dalam sektor tersebut mencapai ribuan dan mereka rata-rata sebagai kepala rumah tangga, sehingga keluargnya secara tidak langsung menggantungkan hidupnya dari perusahaan itu. Beban Perusahaan Ia

mengatakan, kenaikan harga bahan baku tekstil yang terjadi pada beberapa waktu terakhir telah menjadikan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut susah. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan agar bisa tetap berproduksi. Tetapi dengan adanya kebijakan terbaru mengenai pencabutan subsidi listrik bagi indutri semakin menambah beban perusahaan. Kebijakan tersebut juga berbarengan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK), sedangkan daya beli masyarakat saat ini cenderung turun sehingga perusahaan tidak

mungkin menaikkan harga produknya. Hal tersebut yang menjadikan perusahan di Pekalongan semakin terpuruk. Dia menambahkan, apabila pemerintah ataupun PLN tetap menjalankan kebijakan tersebut, otomatis para pekerja akan terkena PHK. Hal tersebut akan menambah tinggi jumlah pengangguran dan dapat memicu meningkatnya kriminalitas. Sebab, lanjut dia, mereka terdesak oleh kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan pemasukan yang biasa dipero­ leh telah hilang karena peru­ sahaan tempat bekerja telah bangkrut. n hadi sulistiyono

Unesco Bantu Pulihkan Candi Borobudur

SEMARANG - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) mengalokasikan anggaran sebesar USD3 Juta untuk pemulihan Candi Borobudur pascaerupsi Gunung Merapi. Dana tersebut termasuk untuk pemeliharaan Candi Prambanan dan Ratu Boko. Direktur

Unesco Jakarta Hubert Gijzen mengatakan,Candi Borobudur sebagai warisan kebudayaan dunia harus diselamatkan dari kerusakan akibat dampak erupsi. Salah satunya adalah membersihkan abu vulkanik yang masih melekat. ”Unesco mengeluarkan dana USD3 juta meliputi pembersihan candi hingga pemulihan ekonomi masyarakat sekitar candi. Khusus pembersihan batuan candi butuh USD600.000,” ujarnya usai penanaman pohon di pelataran Candi Borobudur, Magelang. Menurut Hubert, pascaerupsi kondisi Borobudur dan sekitarnya masih terpuruk sehingga dibutuhkan proses pemulihan secara bertahap. Lembaga dunia Unesco, katanya, memberikan bantuan sebagai kepedulian

terhadap kebudayaan dan dunia wisata Borobudur. Sebab keberadaanya sangat penting sebagai salah satu candi peninggalan dunia yang bernilai sangat tinggi. ”Kami melihat pemulihan seperti pembersihan harus dilakukan, karena jika tidak akan terancam rusak, dan ini tentu sangat merugikan,’’ jelasnya. Direktur Sejarah dan Purbakala Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Yunus Satrio Atmojo yang turut penanaman pohon menyatakan, butuh waktu hingga tiga tahun untuk pemulihan candi menjadi seperti semula. Proses pemulihan itu termasuk harus meliputi revitalisasi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan candi.Tidak

cuma candinya saja.”Saat ini tingkat keasaman batuan candi masih tinggi, sehingga membutuhkan pekerjaan menghilangkan endapan dalam struktur bantuan candi tersebut.Khusus kegiatan ini butuh waktu kurang lebih enam bulan,’’ ujarnya. Setelah menghilangkan keasaman, lanjut dia,pekerjaan berikutnya harus memonitor dan mengantisipasi timbunan pasir yang tersembunyi. Sebab bentuk Candi Borobudur itu rumit dan terdapat banyak relung celah yang mungkin masih menyimpa endapan pasir vulkanik. Sedangkan penanaman pohon menurutnya adalah salah satu upaya untuk merevitalisasi lingkungan taman wisata candi. n hardjanto ms


23

NASIONAL EDISI 253 TAHUN VI, 21 - 27 Februari 2011

singkat AMPI Utamakan Kaderisasi SEMARANG - Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Koordinator Wilayah Jawa Tengah Arnanto Nurprabowo meminta, agar AMPI Jateng dibawah kepengurusan baru bia melakukan konsolidasi dan kaderisasi di seluruh kabupaten/ kota secara masif. “Hanya dengan cara inilah, akan lahir kepemimpinan muda di tingkat regional dan nasional dari AMPI Jateng,” ujarnya dalam Musyawarah Daerah (Musda) AMPI Jateng yang digelar di Bandungan, Kabupaten Semarang. Arnanto berharap, agar loyalitas, kebersamaan dan kemandirian, menjadi hal penting bagi kepengurusan AMPI Jateng yang baru. Ketua Pelaksana Musda Aji Wibowo mengatakan, Musda diikuti 35 DPD AMPIM kabupaten/kota se Jateng. Semula, banyak kandidat yang bakal maju. Namun akhirnya mengerucut hanya pada dua nama, Teguh Sugiharto (bendahara DPD AMPI Jateng) dan Aminullah Yunus (wakil ketua DPD AMPI Brebes). Setelah dilakukan pemungutan suara, Aminullah berhasil mengungguli Teguh Sugiharto dengan perolehan suara 20 berbanding 14 suara, satu suara abstein. Teguh yang dikalahkan Aminullah mengaku tidak kecewa, dan bahkan siap merapat dengan ketua terpilih untuk bersamasama membesarkan AMPI Jateng untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Khususnya dalam rangka menyiapkan kader-kader berkualitas. n tulus supangkat

Jateng Menuju Swasembada Gula

SEMARANG - Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera, merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai melalui enam misi pembangunan. Misi kedua adalah pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas dengan melalui sapta usaha tani, pemberdayaan UMKM dan industri padat karya. Sehingga di bidang pertanian inilah Pemprov Jateng berusaha maksimal untuk lebih menigkatkan produksi pertanian termasuk di dalamnya produksi pertanian tanaman tebu. Kondisi potensi luasan lahan tebu di Pemprov Jateng tahun 2009 tercatat seluas 56,5 ribu Ha dengan produksi gula sebanyak mencapai 227.215 ton. Tahun 2010 luas lahan tebu menjadi 58,5 ribu Ha dengan produksi gula 237.910 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, maka produksi gula di Jateng tahun 2010 terdapat peningkatan produksi gula sebesar 10.695 ton (4,71%). n tulus supangkat

Tiga Kerusuhan Tak Saling Terkait SEMARANG - Pemerintah dan aparat kepolisian masih menyelidiki kasus kerusuhan bernuansa agama di tiga provinsi untuk mengetahui apakah ada keterkaitan satu sama lain. Dari komunikasi para menteri dengan kepala daerah dan kepolisian di Pandeglang, Temanggung, dan Pasuruan, sejauh ini belum ditemukan keterkaitan itu. “Penggalian kami dari tiga lokasi itu belum ada keterkaitan, karena kasusnya berbeda. Semoga saja tidak ada link dalam ketiga peristiwa t e r s e b u t, ” k a t a M e n te r i Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto usai memberikan pengarahan kepada kepala

daerah se-Jateng di kantor gubernur Jateng, Kamis (17/2). Dikatakannya, latar belakang kerusuhan Pandeglang, Temanggung, dan Pasuruan berbeda. Penyerangan pesantren di Pasuruan ternyata telah kerap terjadi sebelumnya akibat perbedaan pandangan antarkelompok. Menurut Djoko Suyanto, pihaknya juga masih menyelidiki dugaan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam peristiwa di tiga daerah tersebut. Mengenai pernyataan Presiden SBY tentang pembubaran ormas, menurutnya ketika itu presiden menjelaskan bahwa setiap organisasi yang melakukan tindak kekerasan dan

pembunuhan bisa dibubarkan atas dasar UU. “Pembubaran ada aspek legaln ya, d an itu harus dibaca lengkap. Jangan hanya diartikan bahwa presiden hendak membubarkan ormas. Namun demikian saya kira semua kalangan tidak menginginkan ormas yang anarkis,” ujarnya didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dan Kapolda Irjen Edward Aritonang. Aspek legal yang dimaksud Menkopolhukam adalah UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa yang disampaikan presiden sudah sangat jelas. Namun masyarakat lebih memfokuskan seolah-olah

pernyataan presiden tersebut hendak membubarkan ormas. Dikatakannya, UU yang mengatur ormas tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan PP No 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No 8 Tahun 1985. Jemaat Ahmadiyah Tersangka Menyangkut kasus Ahmadiyah, penyidik Polri menetapkan salah satu jemaat Ahmadiyah, Deden Sudjana sebagai tersangka kasus penyerangan di Cikeusik, Pandeglang. Direktur I Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Agung Sabar Santoso mengatakan, Deden belum ditahan. Namun Agung enggan membeberkan peran Deden dalam kasus itu dan pasal yang disangkakan kepadanya. n hardjanto ms

DPRD Kaji Swakelola Tol Semarang-Solo

SEMARANG - DPRD Jawa Tengah masih melakukan kajian dari beberapa pilihan terkait rencana pengope r a s i a n j a l a n t o l Semarang-Solo. Opsi pengelolaan megaproyek yang mungkin diambil adalah dikelolakan ke pihak ketiga atau dikelola sendiri

(swakelola) oleh Pemprov Jateng. Ketua Komisi C DPRD Jateng Novita Wijayanti menyatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data pendukung untuk pengelolaan jalan tol yang sebagian didanai Pemprov Jateng tersebut. Namun, DPRD belum memutuskan metode pengelolaan apa yang akan diambil mengingat saat ini masih mengumpulkan untung ruginya sebuah sistem kelola. ”Kami masih mencari mana yang paling ideal. Tentunya pengelolaan nanti harus memberikan keuntungan bagi pemprov sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat,” terang Novita ketika memimpin rapat kerja Komisi C dengan PT Sarana Pembangunan Jawa

Tengah (SPJT), Rabu (16/2). Dijelaskan, bila pengelolaan nantinya dijual ke pihak ketiga, maka Jateng akan langsung memperoleh pendapatan atau hasil dimuka dari yang dibayarkan. Namun, tentunya Pemprov hanya akan mendapatkan sekali saja penghasilan dan tak lagi memiliki kewenangan atas pengelolaannya. Opsi kedua adalah swakelola. Cara ini dirasa lebih berat karena biaya operasional yang dibutuhkan cukup tinggi. ”Selain itu, untuk mencapai break even point (BEP) juga dibutuhkan waktu relatif lama, yakni 12 tahun. Itupun bila seluruh ruas jalan tol telah dioperasikan,” paparnya. Meski berat, swakelola bisa jadi yang terbaik karena

ke depan prospek jalan tol tentu akan lebih bagus seiring perkembangan jumlah kendaraan di jalan raya. Apabila opsi itu yang dipilih, maka Pemprov Jateng harus bersusah payah terlebih dahulu dalam mengelola sarana tersebut. Hal senada diutarakan Direktur Utama PT SPJT, Djuwarso. Diperlukan waktu 12 tahun untuk mencapai BEP setelah semua seksi dioperasikan. Menurutnya, jalan tol tersebut nantinya tetap akan dikelola sendiri melalui PT Trans Marga Jateng (TMJ). ”Memang butuh waktu cukup lama untuk BEP, tapi kami tetap optimistis mampu mengelola jalan tol tersebut,” terangnya. n tulus supangkat

Laju Pertumbuhan Penduduk Jateng Terendah di Indonesia SEMARANG - Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Jateng saat ini sebanyak 32,3 juta jiwa. Sedang Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 2000-2010 rata-rata sebesar 0,37%, terendah di Indonesia. Tercapainya LPP tersebut merupakan hasil kerja keras, dukungan dan sinergitas berbagai pihak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) baik Pemerintah, masyarakat maupun pihakpihak terkait lainnya. Saat ini dari sekitar 6 juta Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Tengah sebanyak

78,58% telah menjadi peserta KB aktif, terinci atas peserta KB aktif pria 2,37% dan peserta KB aktif wanita sebesar 76,21%. Pada tahun 2010 telah berhasil dicapai peserta KB baru sebanyak 997.425 orang atau sebesar 104,51% dari sasaran. Peserta KB baru tersebut terinci atas peserta KB wanita sebanyak 941.272 orang atau 104,13% dari sasaran dan peserta KB baru pria sebanyak 56,153 orang atau 111,12% dari target. Atas keberhasilan pelaksanaan KB tahun 2010, Gubernur Jateng berhasil memperoleh penghargaan

tingkat nasional Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN Pusat. Dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen dan kebersamaan berbagai pihak,

diantaranya TNI, Polri, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Media massa dan berbagai pihak lain serta seluruh jajaran pengelola program KB di Jawa Tengah. n tulus supangkat


24

24 EDISI 253 TAHUN VI, EDISI 253 VI, 21 - 27 Februari 2011 21 - TAHUN 27 Februari 2011

Iron Maiden Spektakuler Grup band asal Inggris, Iron Maiden menggelar konser di Pantai Karnaval Ancol Jakarta, Kamis (17/2) malam. Grup beraliran heavy metal itu menyuguhkan penampilannya yang spektakuler. Konser bertajuk ‘The Final Frontier World Tour’ Asian-Australian 2011 tersebut dimulai sekitar pukul 21.30 WIB. n


Tabloid Sensor