Issuu on Google+

1 EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Tabloid Berita Mingguan

EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

http://www.tabloidsensor.co.cc

Rp.4.000 (Luar Kota Rp 5.000)

Dirjen Baru di Kerajaan Imigrasi Akal-akalan Lima Jaksa Itu Koboi Rajamas Sok Jagoan

2

BERANDA EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

TUTUP KEPALA

Andai Aku “Bona”

Krisis Pangan Ancaman krisis global di masa mendatang tidak lagi didominasi oleh isu krisis finansial, tetapi juga isu ancaman krisis pangan. Ancaman krisis pangan dunia bahkan tidak kalah mengkhawatirkan karena jumlah penduduk dunia yang terus meningkat sementara tidak diimbangi dengan produksi pangan global. Hal yang sama sesungguhnya sudah dialami Indonesia. Produksi pangan (beras) dalam negeri sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Kita tidak boleh pandang enteng atas melambungnya harga pangan dunia. Saat sejumlah negara menghadapi krisis sumber dan harga pangan, kalangan ekonom meminta pemerintah Indonesia jangan sampai tergantung pada impor bahan pangan dan fokus pada peningkatan produksi domestik. Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) telah mewanti-wanti mengenai lonjakan harga pangan di tingkat global sejak akhir 2010. Ini ditandai dengan Indeks Harga Pangan FAO pada Desember 2010, yang mencapai rekor tertinggi. Pemerintah diminta bergerak cepat mengatasi ancaman krisis pangan yang akan melanda dunia tahun depan. Krisis pangan tersebut disebabkan oleh melambungnya harga bahan pangan, terjadinya kegagalan pangan di berbagai negara dan akibat cuaca ekstrim. Meroketnya harga makanan dunia karena melambungnya harga benih jagung yang mencapai 36%, harga benih gandum yang mencapai 72%. Sedangkan pupuk melonjak hingga 59% dan harga pakan 62%. Krisis pangan juga disebabkan karena cuaca ekstrim 2010, yang bisa berujung kelangkaan pangan, antara lain gelombang panas dan kebakaran hutan di Rusia (Juni 2010), banjir akibat hujan lebat di Pakistan, longsor akibat hujan lebat di China (7 Agustus 2010), pecahnya es di Greenland (5 Agustus 2010), kekeringan dan kebakaran di Australia, suhu panas di Amerika. Sesungguhnya pemerintah mampu menangani masalah ini dengan baik jika dilakukan perencanaan dalam mengantisipasi peningkatan permintaan beras, baik akibat persentase pertambahan jumlah penduduk maupun kebutuhan beras oleh kepentingan industri makanan. Di sinilah diperlukan kebutuhan data yang akurat. @

Pembaca budiman, lagu “Andai Aku Gayus Tambunan” yang dibawakan Bona Paputungan, kini mulai terkenal dan marak beredar. Inilah petikan lirik lagu itu: Diriku masuk penjara/ Awal ku menjalani/ Proses masa tahanan. Hidup di penjara/ Sangat berat kurasakan/ Badanku kurus/ Karena beban pikiran. Kita orang yang lemah/ Tak punya daya apa-apa/ Tak bisa berbuat banyak/ Seperti

Jika hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka tertutuplah peluang Gayus untuk dihukum atas kasus lainnya.

para koruptor. Andai Ku Gayus Tambunan/ Yang bisa bisa pergi ke Bali/ Semua keinginannya/ Pasti bisa terpenuhi. Bona adalah mantan Napi di LP Kelas II A di Kota Gorontalo karena terjerat kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istrinya Sarah Kudsasi. Ia mendekam di penjara itu sejak 11 Maret 2010 dan bebas pada 5 Januari. Pembaca, Bona pernah menikah

dan bercerai dua kali. Hidupnya yang berantakan, pemabuk, dan pernah terjerumus narkoba membuatnya agak temperamental. Beruntung, Bona sadar dan mau berubah setelah masuk bui. Bona menciptakan lagu gayus yang sarat sindiran tersebut, karena Pengalamannya semasa di dalam penjara. Lagu Gayus adalah refleksi kekecewaan seorang Napi miskin yang mendapatkan perlakuan yang berbeda jauh dengan Gayus yang masih bisa keluar negri saat dalam tahanan. Bona menuangkan semua gundahnya dalam Lagu Gayus dan beberapa lagu lainnya. Sebanyak 10 lagu, termasuk lagu Andai Ku Gayus tercipta dalam waktu satu minggu empat hari. Selain Lagu gayus, , Bona juga mencipta sebuah lagu berjudul “Markus”. Pembaca, album Bona dengan hits Lagu Gayus akan diluncurkan pada 23 Januari 2011 mendatang. Dalam produksinya pelantun Lagu Gayus ini kabarnya dibantu oleh seoarang anggota DPD Gorontalo dan seorang anggota DPRD Gorontalo yang sempat mendekam di penjara karena kasus korupsi. Lucunya di negeri ini/ Hukuman bisa dibeli/ Kita orang yang lemah/ Pasrah akan keadaan. Salam!

INDEKS Dirjen Baru di Kerajaan Imigrasi

VONIS Gayus BeLUM BERAKHIR

RAGAM

Hal 07

Kasus paspor Gayus bukan sebuah keteledoran melainkan sudah terencana. Kasus ini membuka tabir kebobrokan di kantor keimigrasian yang sudah demikian sistemik.

Pengunggah Video Mesum Ariel-Luna Diadili

Hal 10

Indonesia Butuh Banyak Wirausaha

Hal 14

8.428 Bus tidak Layak Jalan

Hal 16

Hotel Prodeo Tunggu Tersangka Subagyo

Hal 22

Kasus Hukum Olah Raga Pendidikan Nasional

06 10 13 15 16

PENERBIT : CV. TABLOID SENSOR Akta Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH Nomor 31 Tanggal 12 Januari 2009 SIUP : Nomor 3.201/1.824.51 Komisaris Utama : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH Pimpinan Umum : Johny Sulu Pimpinan Redaksi : Mas Yoyok BP Redaktur Pelaksana : Ary Hidayat Redaktur : Mumu Najmudin, Simon Leo Siahaan, Sofyan Hadi, Naba Silitonga Lawyer : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH, Syahrir Siregar SH, Christian P. Tambunan SH, Jimmy Pangau SH Staf Redaksi : Elfaber Hutapea, Mahadir Ramadhon, Jemmy Holderman, John Effendi, Freddy Tuela, Heri Susanto, Jhony Marlen Siahaan, Soebardjo S. Muljono, Indra Sukma, Delwandra Gani, Rahmat, Ahmad Hariri, Sanjaya H. Siahaan, Armenius Barus, Vanlif Tompinit, Murtirina, SH, Jerry Pati, Effendi Siahaan, Johny Siregar, Kusmana Eka, Tommy Albertus Manajer Keuangan : Edward Pangau Administrasi: Michael Sirkulasi Jimmy Maukar, Agus Ma’mur, Asep Awaludin PERWAKILAN/BIRO: Jawa Barat : Borman Timbert Tobing, Sonny Partomuan N., Endang Rukmana, Ida Farida Bekasi: Deddy Suryadi, H. Hambali, Donny Pakpahan, M. Nur Bogor : H. Lazuardi A Depok : Joko Warihnyo, Juni Amir Sukabumi : Jaya T, Bobie PN, Irwan D Indramayu: Duliman, Sony S, Imam Santo, Eka Ferdiana Cirebon : Tri Van Royen BA, Sutawijaya, Adhe Ramdan, Mukhamad Maedi ST, Ratina Sudiarna Karawang : Asgan Abdulgani Tasikmalaya : H.Madjid. RW, Sabihin BANTEN : Amal Jamaludin, Bumi Sunyoto Tangsel: Endang Bidawati Serang : Nuraeni Semarang: Tulus Supangkat, Hardjanto MS Kedu/Banyumas : Tri Winarto, Miftahulalim, Ridwan Abdul Wahab Wonosobo: Dwi Kusmanahadi RW Temanggung : Teguh Lima Sudarlin Sidoarjo : Wachid Yulianto Pekalongan : hadi sulistiyono Tegal: R. Arnest ST, Ernawati, Dyah Setyawati Pontianak: Syafri Murni, Budi Gautama Pekanbaru : A Z Akbar Luis (Koordinator),Tedy Makmur, Didi Rinaldo, Elfiadi Medan: Drs. Sabam Silitonga, Ir. Parlindungan Nainggolan, Ir. David Malau Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Pegangsaan Barat No 32 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telepon. 021 31931366, 3154587, 70642551 Fax. 021 3154586 Email : redaksi_sensor@yahoo.co.id No. Rekening Bank Mandiri KCP Cik Ditiro I No. 1220005252534 a/n CV. Tabloid Sensor Harga Iklan : Display: Hitam Putih/BW:Rp 5.000,-mmk, Warna/FC:Rp.7.000,-mmk,Duka Cita/keluarga:Rp.4.000,-/mmk, iklan Baris : Rp.10.000,-/baris (min 5 baris maks 10 baris). Wartawan Tabloid SENSOR dibekali Surat Tugas atau Kartu Pers serta namanya tertera dalam box redaksi. Diluar nama yang tertera diatas bukan menjadi tanggungjawab redaksi.

3

FORUM EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

NAMA

INFO POLISI

TELEPON

Mabes Polri Yanmas KPPP Pelabuhan Polda Metro Jaya Ka Polda Metro Jaya Ka Dit Serse Metro Jaya Ka Dit Sabhara Metro Jaya Ka Sat Sabhara Dan Sat Brimobda Wadansat Brimobda Gegana Kadit Lantas Kasat Patroli Jalan Raya Kadispen Mabes Polri Kadispen Polda Metro Jaya Kadit Intel PAMPOL Kasat INTELKRIM

PENGADUAN

HADIRI RAPIM TNI/POLRI 2011 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri rapat pimpinan TNI/Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/1/2011). Dalam kesempatan ini, Presiden SBY menyampaikan arahan dan pembekalan kepada peserta Rapim TNI dan Polri Tahun 2011.

Polres Jakarta Pusat Polres Jakarta Selatan Polres Jakarta Timur Polres Jakarta Barat Polres Jakarta Utara Polres Metro Bekasi Polres Bekasi Poires Metro Depok Polres Tangerang Polres Metro Tangerang Polres Bandara Soekarno-Hatta KP3 Tanjung Priok KP3 Kepulauan Seribu Direktorat I Bareskrim Mabes Polri Kepala Bareskrim Mabes Polri

021-721-8000 021-492 -600 021-523-4000 021-570-9261 021-570-3037 021-570-8011 021-570-8035 021-384-9020 021-344-6674 021-872 -7167 021-570-8013 021-8370-4162 021-739 -8025 021-570 -9250 021-570-8007 021-570-9252

0811902355 08121118686 08122212212 081311197777 0811844321 08170868686 08121238989 08123039065 021-93778789 815111187781 0811857170 0811891213 0818617171 021-7218041 08159771977

INFO JAKSA

Presiden SBY menerima pengurus PWI Pusat dan panitia hari pers nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/1). Hari Pers setiap tahunnya diperingati pada tanggal 9 Februari dan untuk tahun ini puncak peringatan akan dipusatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden SBY menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat yang dipimpin Ketua Umum Margiono dan panitia hari pers nasional.

Kejaksaan Agung RI/Jaksa Agung, Jl Sultan Hasanuddin No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (021) 720 8557 Wakil Jaksa Agung (021) 739 3889 JAM Pembinaan (021) 725 1403 JAM Intelijen (021) 722 1401, 724 8116 JAM Tindak Pidum (021) 726 2667 JAM Tindak Pidsus (021) 725 0176 JAM Datun (021) 724 3201 JAM Pengawasan (021) 720 8748, 725 0346 Ses JAM BIN (021) 726 1828 Ses JAM Intel (021) 724 5216 Ses JAM Pidum (021) 724 3201 Ses JAM Pidsus (021) 725 0166 Ses JAM Datun (021) 724 3201 Ses JAM Was (021) 724 5026 Kepala Pusat Penerangan Hukum (021) 723 6510 Pusdiklat Kejagung RI (021) 780 6861 Nanggroe Aceh D. Jl Tgk Moh Daud Beureueh No 18, Telp 0651-21270 Banda Aceh Fax 0651-280 94 Sumatera Utara Jl A.H. Nasution No 3, Telp 061-4514290 Medan Fax 061-4514871 Sumatera Barat Jl Raden Saleh No 4, Telp 0751-55530 Padang Fax 0751-40908 Riau Jl Sudirman No 375, Telp 0761-29677 Riau Fax 0761-32103 Jambi Jl A Yani No 12 Telanaipura, Telp 0741-63034 Jambi Fax 0741-63004 Sumatera Selatan Jl Ade Irma Nasution 14, Telp 0711-311555 Palembang Fax 0711-310936 Lampung Jl W Monginsidi 236, Telp 0721-482409 Bandar Lampung Fax 0721-482209 Bengkulu Jl S Parman No 2, Telp 0736-21631 Bengkulu Fax 0736 -21622 Banten Jl Raya Pandeglang KM 4, Telp 0254- 251053 Serang, Banten Fax 0254- 251053 DKI Jakarta Jl HR Rasuna Said No 2, Telp 021-5254128 Jakarta Selatan Fax 021-5265722 Jawa Barat Jl Madura No 1, Telp 022-4239375 Bandung Fax 022-4239375 Jawa Tengah Jl Pahlawan No 14, Telp 024-8311850 Semarang Fax 024-8311451 DI Yogyakarta Jl Sokanandi No 4, Telp 0274-562928 Yogyakarta Fax 0274-554070 Jawa Timur Jl A Yani 54-56, Telp 031-8290577 Surabaya Fax 031-8290577 Bali Jl Kapten Tantular 5 Renon, Telp 0361-261438 Denpasar Fax 0361-261438

4

LAPORAN UTAMA EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

VONIS Gayus BeLUM BERAKHIR menjerat Gayus dengan Pasal 11 dan 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur larangan pejabat negara menerima gratifikasi. Ancaman hukumannya, maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, Gayus juga akan dijerat dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menurut informasi, selain dana Rp28 miliar itu, polisi juga menyita harta Gayus yang lain di sembilansafe deposit box. Dari situ polisi menyita uang tunai sekitar Rp75 miliar--yang antara lain terdiri dari mata uang euro dan dolar AS--plus 30 kilogram emas. Saat dibuka polisi, tujuh di antaranya sudah dalam keadaan kosong. Terkait kasus dugaan penyuapan, Boy menjelaskan penyidik masih mencari siapa dari 151 wajib pajak yang pernah menjadi ‘pasien’ Gayus yang telah menyuap Gayus. “Itu yang sedang kami cari,” kata Boy. Rencananya, penyidik akan melimpahkan berkas Gayus ke kejaksaan Senin pekan ini. “Kalau pemeriksaan lanjutannya tuntas,” kata dia.

Jika hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka tertutuplah peluang Gayus untuk dihukum atas kasus lainnya.

G

aduh kasus mafia pajak plus hukum belum juga berhenti. Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Hakim Albertine Ho, Hakim Tahsin dan Hakim Sunardi, pada Rabu, 19 Januari 2011, telah memvonis terdakwa Gayus Halomoan Tambunan tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta. Wakil Ketua Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin, menilai vonis ini terlalu ringan. “Terlalu ringan dibanding dengan dampak kerusakan di sistem perpajakan akibat perbuatannya serta besarnya kerugian negara yang ditimbulkan,” kata Jasin. Namun, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menilai positif vonis terdakwa mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan yang tujuh tahun, meski jauh lebih kecil dibanding tuntutan jaksa yang

20 tahun. Sebab jika hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka tertutuplah peluang Gayus untuk dihukum atas kasus lainnya. “Coba kalau dia dikasih (hukuman) 20 tahun, perkara lain kan nggak bisa lagi kena,” ujarnya. Pasalnya, hukuman maksimal untuk seluruh pidana umum adalah 20 tahun. Saat terpidana divonis maksimal, maka ia hanya bisa menjadi saksi dalam perkara lainnya. Menurut Harifin, hakim telah mempertimbangkan segala aspek sebelum memutus. “Tentu ada pertimbangannya, masih ada perkara lain yang lebih besar,” ucapnya. Itu sebab, polisi saat ini tengah mengusut kepemilikan dana Rp28 miliar di rekening bank milik Gayus. Polisi akan menjerat Gayus dengan aturan gratifikasi dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kasus ini harus disegerakan,” kata Kepala

Bagian Penerangan Umum, Komisaris Besar Pol. Boy Rafli Amar, Jumat pekan lalu. Rencananya, polisi akan

Sikap Jaksa Kejaksaan telah memastikan akan mengajukan upaya banding atas vonis Gayus Tambunan. Tuntutan jaksa sebesar 20 tahun penjara bagi Gayus dinilai telah memenuhi rasa

keadilan masyarakat. Namun, jika hakim hanya memvonis 7 tahun penjara, maka Kejaksaan harus mengajukan banding. “Ya, kalau kita lihat putusannya kan jaksa menuntut 20 tahun, tapi majelis hakim berpendapat lain, dengan memutus 7 tahun. Itu kan kurang dari dua pertiga (dari tuntutan jaksa),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Babul Khoir Harahap. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika vonis kurang dari dua pertiga tuntutan, maka jaksa wajib mengajukan banding. Oleh karena itu, Kejaksaan memutuskan untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai aturan hukum yang ada. “Banding, sampai kasasi sesuai aturan hukum yang ada. Vonis itu sendiri akan kita pelajari, namun kalau saya lihat pasal-pasal yang didakwakan sudah mempertimbangkan itu,” jelasnya. Babul menambahkan, Kejaksaan hanya ingin agar rasa keadilan masyarakat terhadap kasus Gayus ini bisa terpenuhi. Sehingga banding menjadi salah satu cara untuk mencapai itu. “Kita hanya berusaha memenuhi rasa keadilan, namun jika hakim berpendapat lain maka kita akan lakukan upaya hukum seperti banding,” tandasnya. n sofyan hadi

Inilah Alasan Majelis Hakim

M

enurut hakim, Mntan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu terbukti melakukan korupsi saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT). Sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Gayus tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh sebelum mengusulkan menerima keberatan pajak. Selain itu, hakim menilai Gayus telah menyalahgunakan wewenang. Akibat diterimanya keberatan pajak itu, hakim menilai negara dirugikan sebesar Rp 570 juta. Terkait kasus itu, hakim menjerat Gayus Pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Terkait perkara kedua, menurut hakim, Gayus terbukti menyuap penyidik Bareskrim

Polri sekitar 760.000 dollar AS melalui Haposan Hutagalung selama proses penyidikan tahun 2009. Suap itu agar dirinya tidak ditahan, rumahnya di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, tidak disita, uangnya di rekening di Bank Mandiri tidak diblokir, serta agar diperbolehkan diperiksa di luar Gedung Bareskrim Polri. Dalam pertimbangan, hakim menilai pencabutan keterangan di berita acara pemeriksaan saksi-saksi terkait suap itu tidak beralasan hukum. Terkait kasus itu, majelis menjerat Gayus dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Dalam perkara tiga, menurut hakim, Gayus terbukti memberikan janji uang sebesar 4 0 . 0 0 0 d o ll a r A S k e p a d a Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Dari uang itu,

sebesar 10.000 dollar AS akan diserahkan kepada dua hakim anggota. “Uang itu untuk memengaruhi putusan,” ucap Albertina. Terkait perkara itu, hakim menjerat Gayus dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Dalam perkara keempat, menurut hakim, Gayus terbukti memberikan keterangan palsu terkait asal usul hartanya senilai Rp 28 miliar di rekening yang diblokir penyidik. Uang itu diklaim hasil pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara, antara Gayus dan Andy Kosasih. Menurut hakim, uang Rp 28 miliar itu patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi selama berkerja di Direktorat Jenderal Pajak. Terkait perkara itu, hakim menjerat Pasal 22 Jo 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. n sofyan hadi

5

LAPORAN UTAMA EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Sepuluh Kejanggalan Versi ICW Setidaknya ada 10 fakta kejanggalan yang terjadi dalam pengungkapan skandal mafia pajak dengan tersangka pegawai pajak Gayus.

I

ndonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 10 fakta kejanggalan yang terjadi dalam pengungkapan skandal mafia pajak dengan tersangka pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kejanggalan ini baik dari segi kasus hingga para penegak hukum. Pertama, Gayus dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000, dan bukan pada kasus utamanya, yaitu kepemilikan rekening Rp 28 miliar, sesuai dengan yang didakwakan pada Dakwaan Perkara Pidana Nomor 1195/ Pid/B/2010/PN.JKT.Sel. Pemilihan kasus PT SAT diduga merupakan skenario kepolisian dan kejaksaan untuk menghindar dari simpul besar kasus mafia pajak yang diduga menjerat para petinggi di kedua institusi tersebut. Kasus PT SAT sendiri amat jauh keterkaitannya dengan asal muasal kasus ini mencuat, yaitu kepemilikan rekening Rp 28 miliar milik Gayus. Pernyataan itu sulit dibantah karena secara faktual beberapa petinggi kepolisian, seperti Edmon Ilyas, Pambudi Pamungkas, Eko Budi Sampurno, Raja Erizman, dan Kabareskrim dan Wakabareskrim, hingga kini tidak tersentuh sama sekali. Padahal, dalam kesaksiannya, Gayus pernah menyatakan pernah mengeluarkan uang sebesar 500.000 dollar AS untuk perwira tinggi kepolisian melalui Haposan. Tujuannya, agar blokir rekening uangnya dibuka. Kedua, Polisi menyita save deposit milik Gayus Tambunan sebesar Rp 75 miliar. Namun, perkembangannya tidak jelas hingga saat ini. Hingga saat ini, keberlanjutan pemeriksaan atas rekening lain milik Gayus dengan nominal mencapai Rp 75 miliar menjadi tidak jelas. Ketiga, kepolisian masih belum memproses secara hukum tiga perusahaan yang diduga menyuap Gayus, seperti KPC, Arutmin, dan Bumi Resource. Padahal, Gayus telah mengakui telah menerima uang 3.000.000 dollar AS dari perusahaan tersebut. Keempat, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini sudah divonis bersalah. Namun, petinggi kepolisian yang pernah disebut-

sebut keterlibatannya oleh Gayus belum diproses sama sekali. Pihak kepolisian melokalisir kasus ini hanya sampai perwira menengah. Baik Kompol Arafat maupun AKP Sumartini seolah dijadikan tumbal dalam kasus tersebut. Padahal, mereka hanyalah pemain kecil dan tidak berkedudukan sebagai p e m e g a n g k eputusan. Polri terkesan melindungi keterlibatan para perwira tinggi. Kelima, Kepolisian menetapkan Gayus, Humala Napitupulu, dan Maruli Pandapotan Manulung sebagai tersangka kasus pajak PT SAT. Namun, penyidik tak menjerat atasan mereka yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini merupakan bagian dari konspirasi tebang pilih penegak hukum kepada pelaku kecil dan tidak memiliki posisi daya tawar yang kuat. Selain ketiga tersangka tersebut, berdasarkan SK Direktorat Jenderal Pajak No: KEP-036/PJ.01/UP.53/2007, paling tidak ada dua nama yang seharusnya juga bertanggung jawab, yaitu Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan Johny Marihot Tobing dan Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru Ismiarso. Keenam, pada 10 Juni 2010 Mabes Polri menetapkan Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka kasus suap dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus. Namun, tiba-tiba, status Cirus berubah menjadi saksi. Perubahan status ini dicurigai sebagai bentuk kompromi penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang sebenarnya diduga terlibat. Hal ini amat mungkin terjadi karena dimensi kasus Gayus yang amat luas hingga pada petinggi kepolisian. Ketujuh, Kejagung melaporkan Cirus ke kepolisian terkait bocornya rencana penuntutan. Namun, hal ini bukan karena kasus dugaan suap Rp 5 miliar dan penghilangan pasal korupsi serta pencucian uang dalam dakwaan pada kasus sebelumnya. Di satu sisi, langkah Kejagung ini menimbulkan pertanyaan, kenapa yang dilaporkan adalah kasus bocornya rentut, bukan kasus penghilangan pasal korupsi dan pencucian uang. Langkah ini

diduga sebagai siasat untuk melokalisir permasalahan dan mengorbankan Cirus seorang diri. Kedelapan, Dirjen Pajak enggan memeriksa ulang pajak perusahaan yang diduga pernah menyuap GatUs karena menunggu novum baru. Padahal, pernyataan Gayus perihal uang sebesar 3.000.000 dollar AS diperolehnya

dari KPC, Arutmin, dan Bumi Resource, bisa dijadikan sebuah alat bukti karena disampaikan dalam persidangan. Kesembilan, Gayus keluar dari Mako Brimob ke Bali dengan menggunakan identitas palsu. hal ini menunjukkan dua kejanggalan. Pertama, kepolisian tidak serius mengungkap tuntas sampai ke dalang

sesungguhnya. Kedua, Gayus memiliki posisi daya tawar yang kuat kepada pihak-pihak yang pernah menerima suap selama dia menjadi pegawai pajak. Kesepuluh, Polri menolak kasus Gayus diambil alih KPK. Padahal, kepolisian terlihat tak serius menanggani kasus tersebut. Nyatanya, Gayus malah berpelesir ke Bali. n sofyan hadi

Delapan Curahan Hati Gayus 1. Saya tiga kali ketemu Denny Indrayana, 18 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret. Selama pertemuan itu berulang kali Denny bilang kalau bisa kasus mafia hukum dipegang KPK. karena Denny Indrayana tidak percaya dengan Mabes Polri. 2. Keberangkatan saya ke Singapura pada tanggal 24 Maret 2010, langsung ke bandara setelah bertemu Satgas (PMH) karena disuruh Denny Indrayana. Agar saya tidak dijadikan korban bersama Andi Kosasih, menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia. 3. Pada saat bertemu di Singapura, saya memberitahu Denny dan Ota (panggilan Mas Ahmad Santosa, red) tentang uang lebih dari Rp 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu uang itu darimana.. Di beberapa kesempatan Denny dan Ota bilang itu dari Bakrie Group. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu. 4. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan Dirjen Pajak, atau

mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Cirus Sinaga namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Juga kasus kepergian ke Bali, diduga bertemu Ical; ke Makau dan Singapura untuk amankan aset dan dibeking orang kuat. Dengan cara sengaja meng-upload gambar paspor ke twitter-nya (Denny, red). Sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak, yaitu Direktur dan Dirjen ataupun Sirus Sinaga. 5. Denny tidak hanya berkomunikasi ke istri saya untuk berkata jujur. Tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukan berempati terhadap wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami yang dipenjara, dan mengurus anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. --- (Gayus terisak,red) --- Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau memang tidak ketemu apa harus bilang ketemu ? 6. Pada waktu bertemu di Singapura, Denny menjanjikan kepada saya apabila saya mau bongkar mafia hukum maka saya akan dibantu sebagai whistle blower karena Denny dekat dengan media. Dia akan ngomong tiap hari sehingga hukuman saya diringankan.

Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik. Khususnya (terkait) tiga perusahaan Grup Bakrie yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa dia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya, jika saya mau balik ke Indonesia dan kooperatif. 7. Denny yang menyarankan saya memakai pengacara dari Adnan Buyung Nasution dan partner. Dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung, dengan selalu menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan Dirjen Pajak atau membongkar peran Cirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari. 8. Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Grice kepada saya, John Grice adalah agen CIA. Dan semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas. n sofyan hadi

6

LAPORAN UTAMA EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Parade Vonis Mafia Pajak Haposan Hutagalung (Advokat) Rabu, 19 Januari 2011 - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Tahsin menjatuhkan hukuman pidana penjara tujuh tahun kepada Haposan Hutagalung serta denda Rp300 juta subsider kurungan tiga bulan. Menurut Majelis Hakim, Haposan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu subsider, yakni Pasal 22 jo Pasal 28 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Haposan juga terbukti melanggar dakwaan kedua primer yakni Pasal 5 ayat 1 huruf b, UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor. Haposan juga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan ketiga subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Andi Kosasih

Senin, 20 Desember 2010 - Majelis hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Prasetyo Ibnu Asmara menjatuhkan vonis kepada Andi Kosasih hukuman penjara selama enam tahun, denda Rp 4 miliar subsider kurungan selama empat bulan serta memerintahkan dana di rekening milik Andi senilai Rp 50 juta dirampas oleh negara. Majelis hakim menilai Andi terbukti memberikan keterangan palsu kepada penyidik terkait asal usul uang Rp 28 miliar milik Gayus, terbukti memberi uang ke Kompol Arafat Enanie di Batam senilai Rp 5 juta saat proses penyidikan kasus Gayus dan terbukti menerima transferan uang dari Gayus senilai Rp 4 miliar. Uang itu bagian dari Rp 28 miliar di rekening Gayus. Hakim menjerat Andi melanggar Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor, melanggar pasal 5 ayat (1) huruf B UU Tipikor dan pasal 6 ayat (1) huruf b Jo pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang.

Asnun 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan serta membebani terdakwa dengan biaya persidangan Rp 5.000. Majelis Hakim menyatakan, Asnun dianggap bersalah telah melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 karena sebagai pegawai negeri telah menerima hadiah atau memberikan janji

Arafat Enanie (Kompol, Penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri)

Alif Kuncoro

Senin, 20 September 2010 - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang dketuai Mien Trisnawaty memvonis Alif Kuncoro penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp50 juta subsider dua bulan dikurangi masa tahanan. Alif dinyatakan terbukti menyuap penyidik Bidang Pencucian Uang Bareskrim Polri Komisaris Polisi Arafat Enanie, dengan motor Harley Davidson tipe Ultra Classic seharga Rp 410 juta. Hal itu dilakukan Alif demi menyelamatkan sang adik, Imam Cahyo Maliki, dari penetapan status menjadi tersangka dalam kasus mafia hukum.

Sri Sumartini (AKP, Penyidik Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri)

Muhtadi Asnun (Hakim, Ketua PN Tangerang) Kamis, 9 Desember 2010 – Majelis Hakim PN Jakarta Timur yang diketuai Tamrin Tarigan memonis Muhtadi Senin, 20 September 2010 - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Aswandi memvonis Arafat Enanie hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp150 juta subsider penjara selama empat bulan. Menurut Majelis, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mencoreng isntitusi kepolisian dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan, Majelis menegaskan tidak ada unsur pertimbangan yang meringankan terdakwa.

Rabu, 6 Oktober 2010 - Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang diketuai Achmad Salihin memvonis Sri Sumartini dua tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim juga menyatakan terdakwa harus membayar denda Rp50 juta/subsider satu bulan kurungan. Disebutkan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 64 KUHP. Majelis hakim menilai, yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yakni, sopan, tidak pernah dihukum dan memiliki anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. n sofyan hadi

Satgas Pun Membantah

M

enurut kutipan dari situs resmi Satgas, Satgas menggelar siaran pers secara resmi di Kantor Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), menyampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Satgas membantah keras seluruh tuduhan dari Gayus Tambunan yang tidak berdasarkan fakta dan mengaburkan masalah mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya dengan beberapa pihak lain. 2. Terkait tuduhan Gayus bahwa Satgas yang “menyuruhnya” pergi ke

Singapura adalah tidak benar. Satgas tidak tahu-menahu Gayus akan melarikan diri ke Singapura. Dalam pembicaraan pesan BlackBerry terlampir, terlihat jelas Satgas tidak mengetahui di mana keberadaan Gayus. 3. Terkait tuduhan Gayus bahwa dia tidak pernah mengungkapkan dari mana asal-muasal uang 50 miliar di safe deposit box, dan yang menyebutkan Bakrie Group adalah Satgas, sangat bertentangan dengan data dan fakta yang selama ini sudah muncul dengan sangat jelas di hadapan publik. Adalah Gayus dan kuasa hukumnya (Adnan Buyung Nasution)

dalam berbagai kesempatan, termasuk di pengadilan, yang menyebut tiga perusahaan Kaltim Prima Coal, Arutmin, dan Bumi Resources sebagai perusahaan yang telah menyuap dirinya. Termasuk ketika di Singapura, Gayus mengatakan rencananya akan mengungkap masalah tiga perusahaan tersebut di hadapan polisi. 4. Terkait tuduhan bahwa Satgas menyarankan Adnan Buyung Nasution (ABN) sebagai kuasa hukumnya, informasi tersebut tidak akurat. Benar bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian Satgas adalah Gayus perlu didampingi oleh advokat berintegritas yang memiliki komitmen terhadap

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar kasus mafia hukumnya terungkap tuntas. Karena itu, dalam pertemuan ketiga dengan Gayus, Satgas menyarankan tidak hanya ABN, tetapi juga Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Adalah Gayus sendiri yang kemudian memutuskan untuk didampingi ABN. 5. Terkait tuduhan ada agen CIA yang telah “direstui salah satu anggota Satgas”, hal tersebut sama sekali tidak benar. Satgas tidak tahu-menahu sama sekali tentang informasi tersebut. Gayus harus membuktikan kebenaran informasi yang diterimanya tersebut.

7

KASUS EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Dirjen Baru di Kerajaan Imigrasi Kasus paspor Gayus bukan sebuah keteledoran melainkan sudah terencana. Kasus ini membuka tabir kebobrokan di kantor keimigrasian yang sudah demikian sistemik.

P

uncak acara Hari Bhakti Imigrasi ke-61 tanggal 26 Januari 2011 menjadi sejarah penting bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Pertama, instansi pemerintah berslogan “Bhumi Pura Purna Wibawa” atau penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa ini sedang dirundung masalah besar, yakni dituding terlibat dalam sindikat pemalsuan dokumen resmi pemerintah. Dan kedua, direktorat di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini baru saja mempunyai bos baru, yakni Bambang Irawan yang sebelumnya menjabat sebagai sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Riau. Dia menggantikan Muhammad Indra, yang kabarnya dinonaktifkan karena terseret kasus paspor palsu terpidana Gayus Tambunan. Lebih menyakitkan lagi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menuding telah terjadi kerajaan-kerajaan kecil di instansi yang salah satu fungsinya menyiapkan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian itu. Itu sebab, dia kemudian memerintahakn segera melakukan pembenahan, khususnya dibagian imigrasi, dengan melakukan mutasi besar-besaran. “Saya sudah p e r in t a h k a n h a r u s s e m u a (petugas) kantor imigrasi tidak turun temurun disana, mereka dari jaman baheula sampai kuda makan besi disitu terus. Akhirnya terjadi kerajaan-kerajaan kecil,” kata Patrialis. Wajar Patrialis geram, karena merujuk pada kasus pembuatan paspor palsu Gayus Halamoan Tambunan atas nama Sony Laksono yang dibuat di kantor Imigrasi Jakarta Timur. Tak hanya itu saja, berkembangnya kasus paspor palsu ini ternyata diketahui turut melibatkan petugas imigrasi lain, salah satunya petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta. “Buktinya, kita tak bisa tutup

mata, dimana-mana ada mafia. (makanya) Kita rolling besarbesaran,” kata dia. Selain mencopot pucuk pimpinan Ditjen Imigrasi, sebanyak 16 petugas imigrasi juga dinonaktifkan karena diduga lalai dalam tugas. Mereka merupakan pegawai imigrasi Jakarta Timur dan petugas Bandara Soekarno Hatta. Dan kabarnya, untuk petugas yang diduga terlibat suap sudah diserahkan ke pihak polisi untuk segera ditindaklanjuti. Menteri Patrialis menjelaskan, proses pergantian akan menjadi momentum yang sangat tepat bagi Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan perbaikan seusai kasus pelesiran Gayus ke luar negeri. Untuk mencapai target perbaikan, Patrialis kemudian meminta kepada Dirjen yang baru segera beradaptasi dengan anak buahnya. “Apalagi pada saat-saat sekarang, beberapa hari yang lalu ternyata mafia itu banyak, ada yang namanya mafia pajak, mafia hukum, dan mafia imigrasi,” ucapnya. Tak cukup itu, dia juga meminta agar pejabat tertinggi di Ditjen Imigrasi untuk segera menggelar rapat, mengatur strategi guna memperbaiki kinerja keimigrasian. Tidak hanya itu, dia juga meminta seluruh jajaran di kementeriannya terutama para Direktur dan Dirjen tidak lagi berdiam di belakang meja tetapi harus terjun langsung ke lapangan. “Kejadian yang muncul belakangan ini memalukan. Masak ada paspor asli tapi palsu, petugas kita tidak tahu membedakan, padahal ada enam tanda jelas bahwa itu palsu. Kita harus akui bahwa kita lalai,” ujar Patrialis. Dirinya berpendapat, sejak munculnya kasus paspor Sony Laksono alias Gayus, harus disadari ternyata ada juga praktik mafia yang bermain di imigrasi. “Ternyata mafia itu banyak, ada yang namanya mafia pajak, mafia hukum dan mafia imigrasi. Ini harus diberantas,” tegas dia. Patrialis mengatakan, dengan kesan yang buruk ini, diharapkan ke depan imigrasi

mendapat kembali kepercayaan oleh masyarakat. Untuk itu, lanjut dia, diharapkan Dirjen Imigrasi yang baru Bambang Irawan dan jajaran pegawai Ditjen Imigrasi bisa bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. “Citra Kemenkumham ini harus segera dipulihkan,” tegas Pak Menteri. Sudah terencana Menurut pakar sosiologi Kastorius Sinaga, kasus paspor Gayus Tambunan atas nama Sony Laksono bukan sebuah keteledoran melainkan sudah terencana. Karena itu, ia menyimpulkan kebobrokan kantor keimigrasian sudah demikian sistemik. “Kerusakan sistemik di kantor imigrasi, itu pasti. Bukan hanya ketidakaturan tapi ini sudah terencana. Bisa dipalsukan sedemikian bukan lagi keteledoran tapi ini sudah terencana dan sistemik,” kata Kastorius. Ia heran pihak imigrasi bisa memanipulasi paspor seorang tersangka yang terseret kasus yang mendapat perhatian publik. Padahal, katanya, imigrasi memiliki intelijen. Sudah Bobrok, terselubung

lagi. Lumrahnya barang yang sudah bobrok, mesti dibuang dan jangan dipakai lagi karena akan banyak efek beruntun yang lebih menyengsarakan, “Imigrasi kan ada intelijen. Di intelijen, biasanya, dikumpulkan informasi orang per-orang yang tersangkut masalah pidana dan menjadi perhatian publik. Kok bisa keluar paspor palsu atas nama Gayus. Ini sudah sangat terlalu,” ujarnya. Dikatakan, dugaan manipulasi paspor Gayus merupakan tindak kriminalitas di bidang administrasi keimigrasian. Kastorius curiga kasus dugaan pemalsuan paspor Gayus hanya puncak gunung es dari pemalsuan dokumen di imigrasi. “Jangan-jangan ini puncak gunung es saja yang terjadi dalam manipulasi dokumen imigrasi bagi para terpidana,” katanya. Peneliti ICW Emerson Yuntho menyatakan, temuan paspor atas nama Sony Laksono yang mirip dengan wajah Gayus Tambunan membuktikan adanya kerja jaringan mafia di Keimigrasian. “Tentunya di semua instansi kemungkinan ada mafianya, tidak terkecuali di keimigrasian. Paspor tersebut dibuat hasil kongkalikong dengan petugas,”

paparnya. Menurut dia, sepanjang ada uang, paspor bisa dibuat kapan saja. Bisa dibuat cepat sesuai dengan keinginan si pemohonnya. “Memang selama ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah banyaknya pungutan liar di imigrasi. Tapi dengan kasus Gayus ini membuka adanya jaringan mafia di sana,” terang dia. Emerson menjelaskan, dalam pembuatan paspor tentunya si pemohon datang karena harus difoto dan diambil sidik jari. “Kalau orang kan tahu semua dengan Gayus, tapi jika dengan nama Sony Laksono dan mirip Gayus, tentunya dengan kongkalikong,” imbuh dia. Sementara itu. Dirjen Imigrasi yang baru dilantik, Bambang Irawan, berjanji akan mampu memberantas praktik mafia paspor. Mantan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Riau itu mengatakan, terungkapnya kasus paspor Gayus menyadari jika terdapat praktek mafia di tubuh imigrasi. “Pembuatan paspor kan ada SOP (standard operational procedure) nya. Nanti kita lihat apakah sesuai atau ada yang perlu dibenahi,” ujar dia. n indra sukma

8

KASUS EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Akal-akalan Lima Jaksa Itu mengakibatkan terdakwa bebas demi hukum, karena masa penahannya akan segera berakhir 13 Februari 2011. Atas teguran itu, JPU akhirnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Seperti diketahui, Rabu (12/1) lalu, Hakim Didik marah dengan ketidaksiapan jaksa. “Dimana hambatannya sehingga rentut belum sampai. Kasus ini menyita perhatian publik, saya juga ada sidang pidum, tapi saya minta izin untuk memimpin sidang ini, hakim juga dibatasi masa penahanan,” ucap Didik dengan nada tinggi.

Lima jaksa ternyata terbukti melakukan perbuatan tercela. Kejagung pun tidak segan-segan akan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai tingkat kesalahannya.

N

asib lima jaksa yang menangani terdakwa Bahasyim Assafie di ujung tunduk. Boleh jadi ada di antara mereka yang bakal terkena sanksi keras penurunan pangkat atau bisa pencabutan dan yang sudah pasti mereka dinilai tidak profesioanl oleh atasannya. Kelima jaksa itu adalah Yosep Nur Eddy, Fachrizal, Sutikno, Fery Mufahir dan Henny Harjaningsih. Yosep sendiri adalah Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sedangkan keempat lainnya adalah Jaksa Penuntut Umum atau Peneliti

P-16 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Menurut Kepala Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, tim dari Jaksa Agung Pengawasan sudah melakukan pemeriksaan internal dan eksaminasi terhadap lima jaksa tersebut. “Kalau kelima JPU ini ternyata terbukti melakukan perbuatan tercela, maka Kejagung tidak segansegan akan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai tingkat kesalahannya masingmasing, karena tugas dan kewenangannya berbeda-beda,” ujar Babul Khoir. Ia menjelaskan, bukti awal

mengindikasikan JPU tidak mempersiapkan surat tuntutan sejak awal sehingga pada saat ditetapkan hari sidang untuk pembacaan surat tuntutan ternyata tidak bisa dilaksanakan dengan alasan belum siap, dan Tim JPU tidak melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian perkara penting. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendi bahkan mengungkapkan, salah seorang dari lima jaksa itu telah melakukan tindakan negatif. ”Ya informasi itu menyebutkan, jaksa berinisial F berhubungan dengan salah seorang anggota keluarga terdakwa. Bahkan, jaksa tersebut telah mengakuinya, yang katanya didatangi oleh keluarga terdakwa,” ungkap Marwan. Marwan menegaskan, sebenarnya peraturan Kejaksaan Agung tegas-tegas

melarang , setiap anggotanya (jaksa) berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat kasus, baik yang sedang dalam persidangan atau akan berjalan. Jika terjadi pertemuan semacam itu, maka dampaknya akan menimbulkan berbagai macam persepsi. “Kami sedang menelusurinya dan mencari tahu, siapa keluarga terdakwa yang telah mendatangi jaksa tersebut,” aku Marwan. Tercorengnya kinerja korps jaksa bermula dari teguran keras Ketua Majelis Hakim Didik S terhadapa jaksa yang menangani kasus Bahasyim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menilai, berlarut-larutnya penanganan kasus akan berdampak pada keterbatasan masa tahanan Bahasyim. Jika itu terjadi sudah pasti Bahasyim akan lepas demi hukum dari penahanan. Hakim Didik menandaskan, penundaan tersebut bisa

Mereka Bantah Namun soal ketidakprofe­ sionalan disanggah salah jaksa. Menurut dia apa yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung tidak sepatutnya disampaikan kepada publik. Sebab Kapuspenkum belum mendapatkan informasi secara detail ihwal penundaan sidang. “Semestinya dia (Kapuspenkum) men c a ri ta h u k e n a p a a d a keterlambatan pembacaan tuntutan. Bukan sebaliknya langsung memberikan komentar kepada publik,” kata jaksa yang enggan disebut jati dirinya Dia menjelaskan penundaan tersebut lantaran menunggu jadwal pemaparan (ekspos) tuntutan pidana terkait perkara Bahasyim yang akan dilakukan antara Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Soedibyo dan Kepala Kejaksaan (Kajari) Jakarta Selatan M. Yusuf bersama lima anggota JPU. Pemaparan itu sedianya akan digelar di Kejaksaan Agung bersama jajaran Direk tu r P en y id ik a n p a d a Jaksa Agung Muda Pidana khusus (Jampidsus), Jasman Pandjaitan. Namun ekspos tersebut urung dilakukan karna padatnya kesibukan Soedibyo. Salah satunya imbuh jaksa, yakni menerima anggota FBI Amerika. “Kami memang berencana akan menggelar pemaparan soal tuntutan Bahasyim, sebelum dibacakan di persidangan. Namun karna padatnya aktifitas Kajati sehingga ekspos itu batal dilakukan,” ungkap dia. Dirinya pun siap apabila jaksa pengawasan memanggilnya. “Kami siap diperiksa dan kami hanya mejalankan perintah sesuai tugas pokok serta fungsi. Semuanya kami serhakan kepada atasan,” tutupnya. n sofyan hadi

9

KASUS EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Koboi Rajamas Sok Jagoan Sepak terjang Koboi Nico yang dua tahun malang melintang di dunia terlarang lengkap dengan kepemilikan senjata api bagian dari gerakan peredaran narkoba yang rapi

N

amanya Nico. Usianya masih terbilang muda, yakni kurang dari 30 tahun atau tepatnya 28 tahun. Namun, dia yang juga mempunyai nama alias Siang Fuk, ternyata bukan pemuda biasa. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai pengusaha, bos, jagoan dan bandar narkotika kelas kakap. Makanya, tak aneh jika Nico punya dua rumah di komplek elit Pantai Indah Kapuk atau tepatnya di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Nomor 15 RT 006/06 dan Jalan Kenari Golf VI No 33 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. Kabarnya lagi, dia juga punya dua kamar di apartemen Laguna Penjaringan dan santer disebut sebagai pemilik salah satu tempat hiburan terkenal di Jakarta Barat: Rajamas. Informasi yang diterima media ini, Nico sebenarnya pemasok narkotika kelas tinggi di sejumlah tempat hiburan. Omzetnya tak sedikit, bisa puluhan juta dalam semalam. Dia memang suka mengakuaku sebagai pemilik tempat hiburan, karena merasa berjasa mendatangkan pengunjung lewat pasokan narkotikanya. Namun, nasib Nico berbalik arah. Dia kini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 116 UU darurat No.12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api ilegal, pasal 104 UU 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. “Masih ada beberapa pasal yang akan dijerat kepada tersangka Nico, seperti perjudian dan lainnya akan menyusul,” kata Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Andap Budhi Revianto. Jeratan pasal berlapis itu, berawal dari penembakan bus Transjakarta yang dilakukan Nico di halte Mega Mal Pluit, Jalan Pluit Permai Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Penembakan bisa mengakibatkan ledakan yang cukup dahsyat. “Tangki BBG bus Transjakarta itu, terisi penuh oleh 100 kilogram gas. Ledakan tabung gas 3 kilogram saja memiliki daya hancur, radius 200 sampai 300 meter. Bisa dibayangkan ledakan 100 kilogram gas,” ucap Kapolres. Polisi kemudian menangkap

Nico di salah satu rumahnya di Komplek Mediterania Jalan Kenari Golf Raya Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Rumah itu, kata Kapolres, dikawal beberapa penjaga, dan diawasi oleh 8 kamera CCTV yang dipasang di luar rumah dan beberapa ruangan. CCTV itu, terhubung langsung dengan ruangan kerja Nico di rumah itu. “Dia (Nico) ditangkap saat sedang tidur. Penangkapan itu berlangsung tanpa perlawanan. Dari rumahnya kami menemukan beberapa kasus pidana lainnya,” ucap Kapolres. Dari rumah itu, polisi menemukan berbagai senjata api, seperti 1 Revolver rakitan, 1 magazen, 13 butir peluru, 2 butir peluru kaliber 9 mm, 1 buah Pen Gun, 3 laras Pen Gun, 35 buah peluru gas, 8 butir peluru jenis CIS, 11 butir peluru CIS kaliber 22, 14 butir peluru karet, dan dua butir peluru tajam 9 mm dan ditambah 23 bilah pedang. Selain itu, petugas juga menemukan uang tunai Rp101 juta hasil penjualan narkoba, shabu-shabu 965,2 gram, 2.737 butir happy give dan 11.693 butir ekstasi. “Kami sedang mendalami, adanya dugaan kuat Nico memiliki pabrik narkoba shabu-shabu dan ekstasi,” tutur Andap. Mobil sedan Mitsubshi Lancer B 171 JUN juga tak luput dari pemeriksaan polisi. Di mobilnya itu, polisi menemukan 4 bilah senjata tajam. “Kami juga menemukan samurai dan golok, Kemudian ada juga 35 peluru gas, 8 butir peluru CIS dan 14 butir peluru karet,” tutur Kapolres. Bisnis hitam yang digeluti Nico bukan cuma narkoba. Pria yang diduga bagian dari sindikat narkoba internasional ini juga meraup uang haram di arena perjudian. Dari rumah yang menjadi kantor judi online di Jl. Sunter Indah VIII, Blok HG, Sunter Jaya, Tanjung Priok, polisi digelandang lima pria dan seorang wanita. Keenamnya yang diduga pengelola judi togel dan judi bola online adalah, Benny Japri, 23, Hon Liong alias Hermanto, 30, Dedy Gunawan, 21, Andri Chandra, 20, Kek Soni, 21, dan wanita bernama Vivi, 42. “Menurut Nico, mereka adalah petaruh tapi kami akan dalami

peranan enam orang itu,” kata Andap. Selain itu, kebrutalan Nico tidak hanya sekadar menembak bus Trans-Jakarta. Dia juga terkenal sadis karena menyekap kedua pegawainya, Iwan, 30, dan Cece, 32. “Dari hasil pengembangan di rumah tersangka, ditemukan juga dua orang yang disekap di ruang basement,” ujar Andap. Nico menyekap kedua pegawainya lantaran mereka tidak dapat menyetorkan hasil transaksi narkoba sebesar Rp50 juta. “Padahal mereka hanya pengedar kecil saja,” tutur Andap. Nico, dengan sadis menembak kaki kiri Cece dengan senjata. Tidak cukup sampai di situ, pergelangan dan pipi kiri Cece terluka akibat sabetan senjata tajam. Cece sendiri mengalami penyeka-pan selama satu minggu. Sementara itu, korban penyekapan lainnya, Iwan yang sempat disekap selama satu bulan, terkena sundutan rokok

pada pipi bagian kiri dan sabetan samurai pada punggungnya. “Mereka ketakutan sekali bahkan sempat membuat surat pernyataan kepada pihakkepolisian agar tidak diungkap kejadian (penganiayaan) ini,” ungkap Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, AKB Irwan Anwar. ATM Polisi Sepak terjang Nico yang dua tahun malang melintang di dunia terlarang lengkap dengan kepemilikan senjata api, dalam pandangan Neta S Pane, pengamat kepolisian, bagian dari gerakan peredaran narkoba yang rapi. “Jaringan narkoba adalah bisnis besar yang rapi sehingga tak mudah dilacak,” ujarnya. Meski begitu, Neta menilai tak tertutup kemungkinan polisi mengetahuinya. Namun, aksinya tak terjangkau. “Soalnya, bandar narkoba bisa menjadi mesin uang atau ATM bagi polisi,” ujarnya. “Cara ini membuat mereka tak tersentuh hukum.” Mengenai senjata api dan

atribut kepolisian, Neta mengatakan sudah seharusnya polisi mengusut kasus itu. “Sudah jelas senjata api di tangannya menjadi berbahaya. Lagi pula, ia warga sipil yang tak bisa boleh senjata api,” katanya. Menanggapi Nico sebagai mata-mata polisi, menurut Neta, harus didalami kemungkinan itu. Alasannya, tanpa fakta dugaan menjadi tak bisa dibenarkan. “Harus digali lebih dalam apakah ia benar orang binaan polisi. Di satu sisi, polisi juga harus bisa bersikap netral dalam mengungkapnya,” katanya. Seperti diketahui, Minggu (16/1) terjadi penembakan terhadap Bus Transjakarta di Halte Pluit, Jakarta Utara. Pengendara sedan Mitusubishi itu kesal karena ketika ia masuk jalur busway, terhalang oleh oleh Bus Transjakarta. Dengan gaya koboi penumpang sedan itu menembak Bus Transjakarta. n sofyan hadi

10

HUKUM EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

VARIA Salah Penomoran

JAKARTA - Mahkamah Agung kembali membantah telah menerbitkan dua putusan ganda atas nama mantan Direktur Utama TVRI Sumita Tobing dalam kasus korupsi pengadaan peralatan produksi TVRI. Bantahan itu disampaikan oleh Juru Bicara MA M Hatta Ali di ruang kerjanya, pecan lalu. Ia menegaskan bahwa MA hanya menerbitkan satu putusan untuk perkara kasasi atas nama Sumita Tobing dengan nomor perkara 856/K/Pidsus/2009 yang mengabulkan kasasi jaksa. “Tidak pernah ada dua putusan, hanya ada kesalahan penomoran,” tukasnya. Menurutnya, putusan Sumita yang telah menolak kasasi Jaksa yang menguatkan putusan bebas PN Jakarta Pusat sebenarnya bukan atas nama terdakwa Sumita, tetapi atas nama Tarmidji. “Nomor perkara 857 K/Pidsus/2009 atas nama Tarmidji dengan majelis hakim agung yang diketuai Andi Ayub Abu Saleh, sementara nomor 856/K/ Pidsus/2009 atas nama Sumita Tobing dengan majelis hakim agung yang diketuai Artidjo,” dalihnya. Setelah melakukan pemeriksaan, kata Hatta Ali, disimpulkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan pegawainya terkait kesalahan penyajian informasi putusan kasasi Sumita pada Oktober 2009. “Kita sudah teliti dari administrasi penomoran register dan putusannya, ternyata tidak ada unsur kesengajaan,” katanya. Ketua Muda Bidang Pengawasan MA itu menegaskan perubahan majelis hakim agung dalam kasus Sumita terjadi lantaran sudah satu tahun lebih majelis hakim agung yang pertama belum memutus perkara itu, sehingga harus digantikan dengan majelis hakim agung lain. n kusmana eka, simon

Kurator Kecewa JAKARTA - Kurator NV De Indonesische Overzeese Bank, atau dikenal sebagai Bank Indover, A Van Hees dan H.P. De Haan, mengungkapkan rasa kecewa atas putusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Kekecewaan keduanya bermuara pada penolakan Pengadilan Niaga untuk memailitkan PT Djakarta Lloyd. Dalam putusan 11 Januari lalu, majelis hakim dipimpin Suwidya menyatakan menolak permohonan pailit yang diajukan Bank Indover. Majelis beralasan Djakarta Lloyd adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Majelis menemukan fakta seratus persen saham Djakarta Lloyd adalah modal negara yang ditempatkan, karena itu sesuai UU No. 19 Tahun 2003, perusahaan itu hanya bisa dipailitkan atas permintaan Menteri Keuangan. Djakarta Lloyd, kata majelis, berorientasi melayani kepentingan publik, dan tidak semata mencari keuntungan. “Kami kecewa atas putusan tersebut,” jelas Van Hees dan Dee Haan. Kedua kurator Indover Bank ini mengingatkan, Djakarta Lloyd berada pada posisi keuangan yang kurang baik. Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk mengirimkan somasi. “Tiga surat somasi telah dikirimkan kepada Djakarta Lloyd oleh Bank Indover, namun tidak ada hasilnya”. Kurator Indover terpaksa mengajukan permohonan pailit lantaran Djakarta Lloyd tak kunjung membayar utang. Utang sejumlah 1.193 juta Euro itu sudah jatuh tempo pada 22 Maret 2010. n simon leosi

Pengunggah Video Mesum Ariel-Luna Diadili JAKARTA – Iyus Indrawan pengunggah video porno mirip artis Luna Maya, Cut Tari dan Nazriel Ilham alias Ariel ‘Peterpan’. Akhirya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (18/1) pekan lalu. Dia didakwa dengan pasal berlapis, yakni Pasal 29 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) dan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Arief Indra Kusuma Adhi dihadapan ketua majelis hakim pimpinan I Wayan Sedana, Jaksa Arief memaparkan saat terdakwa Iyus yang bekerja di PT Trisatya

Bina Mandiri, Komplek Ruko Fantasi Taman Palem Lestari Blok U No 25 Cengkareng, Jakbar telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan dan memperjualbelikan. Kala itu Iyus mengakses website www.sawomatang. com dan sebagai member sejak tahun 2005. Ia mengetahui di website tersbut menyediakan video porno, informasi tentang panti pijat. Setelah mengakses www.sawomatang.com, pria kelahiran Tasikmalaya 37 tahun silam, belum yakin kalau film hot diperankan oleh Ariel dan Luna Maya serta Cut Tari. Dia pun menanyakan ke forum www. kaskus.us mengenai keaslian video tersebut. Terdakwa memposting di www.kaskus.us sekitar pukul

15.00 WIB hingga jam 17.00 WIB. Ada sekitar 10 orang yang memberikan komentar video porno itu asli ada juga

yang mengatakan palsu.. Saat sidang berlangsung terdakwa didampingi kuasa hukum. n sofyan hadi

Notaris Terlibat Penggelapan Sertifikat Tanah JAKARTA Setelah lima bulan lebih proses penyidikan perkara penggelapan yang melibatkan seorang Notaris, M.Chotib, yang berkantor di Kantor Notaris Muhamad Chotib di Jalan Kelapa Kopyor, BA 2/9 Kelapa Gading, Jakarta Utara, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara langsung melimpahkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan oleh kuasa dari ahli waris Budi Abdul Azis Harahap kepada wartawan, pekan lalu. Budi menjelaskan, dengan ditetapkanya M.Chotib sebagai tersangka, akan menyusul Notaris Hj.Ofiyati

dilaporkan ke polisi terkait memasukan keterangan palsu dalam suatu akta aotentik sebagaimana dalam pasal 266 KUHP, dan akan digugat perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Perkara dengan bukti laporan No. Pol: 1154/378/K/IV/2010/ RESJU bermula, dari M.Chotib membeli sebidang tanah dari Hasan Basri seluas 100 m2. Karena status tanah tersebut masih berbentuk Girik, M. Chotib meminjam Girik tersebut dengan alasan untuk balik nama. Setelah tiga bulan, Hasan Basri meminta agar Girik dikembalikan,dengan alasan belum selesai dan hingga saat ini M.Chotib belum juga mengembalikan Girik

tersebut. Sehingga, Hasan Basri meleporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakata Utara . Menurut Hasan Basri, tanah tersebut merupakan peninggalan ibunya, Hj.Ainin Binti.H Riyan yang meninggal dunia pada 6 Mei 2000. Ayahnya mewariskan sebidang tanah seluas 480 m2 sesuai dengan Girik C 98 Blok D II Persil No.143 atas nama Ainin Bin Riyan binti H Riyan di Jalan Raya Bekasi RT 005 RW 01, Kelurahan Pegangsaan II, Kelapa Gading Jakarta Utara. Tanah tersebut diwariskan kepada enam anak Hj. Ainin, termasuk Hasan Basri, yang telah dibagi. Kemudian

disepakati bahwa untuk penjualan dikuasakan kepada Hasan Basri dengan dibuatkan Akta Kuasa Jual di Notaris M.Chotib. Pada 29 Juni, telah dibuat kuasa jual di hadapan Notaris M.Chotib yang disaksikan seluruh ahli waris. Hasan Basri menjual tanah bagiannya kepada M.Chotib setelah kedua saudaranya menjual bagianya masingmasing. Pada 3 April 2006 M.Chotib meyerahkan akta jual beli untuk ditanda tangani oleh Hasan Basri masih dalam keadaan kosong. Karena ketidaktahuanya, Hasan Basri menandatangani dengan tanpa curiga sedikitpun. n sanjaya siahaan

Kasus Penutupan Jembatan Fly Over JAKARTA - Aksi penutupan jembatan fly over di Jalan Pemuda, Senin (17/1) sem­pat membuat kemacetan panjang. Aksi ini dilakukan menyambung surat keputusan Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur atas nama Tuan Suwarno dan Tuan Suparman. Berdasarkan putusan PN Jakarta Timur Nomor : 82/pdt.G/1997/PN Jaktim tertanggal 26 Maret 1998 jo. Dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI nomor : 228/ pdt/2000/PT DKI tertanggal 16 Juni 2000 jo. Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Timur nomor : 22/2010 Eks. jo.nomor 82/pdt.G/1997/Jkt Timur tertanggal 3 September 2010. Kepada Tabloid Sensor, ahli

waris Neril Afdi mengatakan, aksi penutupan jalan fly over ini akan dilanjutkan kembali nantinya. “Jika tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian dari pihak terkait dalam kasus ini. Karena lokasi yang sekarang menjadi fly over tersebut adalah milik klain kami sesuai dengan putusan Pengadilan,” tegas Neril.

Pantauan Tabloid Sensor di lapangan, aksi penutupan jalan tersebut dilakukan sejak pukul 04.00 WIB, berakhir sekitar pukul 10.00 WIB. Walaupun aksi sudah berakhir, tetapi kemacetan di jalan tersebut masih tetap terjadi. Beberapa petugas lalu lintas masih disiagakan di lokasi terlihat

sibuk mengatur kepadatan yang memasuki jam sibuk berangkat kekantor. Pasalnya Jalan Pemuda itu menghubungkan Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat sehingga padat merayap. Menanggapi aksi penutupan jembatan fly over tersebut, Kapolres Jakarta Timur yang sempat datang ke lokasi, menemui penasehat hukum ahli waris Neril Afdi mengatakan, agar aksi tersebut dihentikan dulu karena menganggu perjalanan umum yang kondisinya padat pada jam pagi orang berangkat kerja. Akhirnya aksi penutupan jembatan Fly Over tersebut sepakat untuk dibuka setengah badan jalan setelah melalui proses persuasif. n indra sukma

11

HUKUM EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

VARIA Dituntut 15 Tahun Penjara

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fachrizal menuntut 15 tahun penjara terhadap Bahasyim Assifie. Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh itu juga diminta membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut JPU Fachrizal, bahwa Bahasyim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penuntut umum menjerat dengan dakwaan kumulatif. Pertama primer, Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Subsider, Pasal 12 huruf e, lebih subsider Pasal 12 huruf b ayat (1), dan lebihlebih subsider Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Kedua primer, Pasal 1 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Subsider, Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU. Namun dalam rekuisitor yang dibacakan di PN Jakarta Selatan, Senin (17/1) lalu, penuntut umum berkeyakinan pada dakwaan pertama lebih-lebih subsider Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor dan dakwaan kedua primer dan subsider terbukti. Sementara dakwaan pertama primer, subsider dan lebih subsider tak memenuhi unsur perbuatan. Dalam rekuisitornya, penuntut umum menilai dalam dakwaan pertama hanya dakwaan lebih-lebih subsider Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Sebab, semua unsur perbuatan telah terpebuhi seluruhnya yakni unsur ‘pegawai negeri , menerima hadiah atau janji, patut diduga karena jabatannya’. n elfaber hutapea, simon

Dihukum 20 Bulan Penjara

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Luar Negeri (Deplu) Sudjadnan Parnohadiningrat dengan hukuman 20 bulan penjara. Pasalnya, Sudjadnan dinyatakan terbukti melakukan korupsi proyek renovasi gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. “Telah terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP. Menjatuhkan pidana selama satu tahun delapan bulan dan denda Rp100 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” ujar Ketua Majelis Hakim Jupriadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/1). Anggota Hakim Hugo menuturkan, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya selaku pejabat negara. Yakni, terdakwa telah menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Duta Besar Luar Biasa RI di Singapura, Mochammad Slamet Hidayat untuk perbaikan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, wisma duta besar, wisma DCM dan rumah-rumah dinas di Singapura. Tindakan terdakwa, lanjut hakim, terlihat ketika terdakwa menyetujui Mata Anggaran Pengeluaran (MAP) untuk renovasi gedung KBRI. Atas hal itu, majelis hakim berpendapat unsur penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa telah terpenuhi. “Maka majelis berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan ada di dalam diri terdakwa,” ujarnya. n kusmana eka, simon

Terancam Hukuman Seumur Hidup JAKARTA – Selain memper­ dagangkan narkotika jenis shabu– shabu, ketiga terdakwa yakni, Denny Santoni alias Densos Bin Isman (pegawai Lapas Narkotika Cipinang), Thio Jimmy Anandatio, dan Imron Fauzi juga meracik dan memproduksi barang haram tersebut. Terdakwa diancam hukuman seumur hidup. Hal ini terungkap dari keterangan yang diberikan oleh saksi pihak

penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Mabes Polri, Rusli Priadi yang menjelaskan secara rinci kronologis pengungkapan awal sebelum dilakukannya pengerebekan terhadap sebuah rumah yang berlatar belakang usaha biasa yang diberi nama PT Kaisar untuk menutupi bisnis barang haram tersebut. Dalam keterangannya, dihadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang diketuai Karel Tupu

(Ketua Pengadilan PN Jaktim), Rusli Priadi mengatakan, pada tanggal 22 Juni 2010 dia yang sehari-harinya bertugas dan mengawasi di Bandara Soekarno Hatta, dihubungi oleh atasannya Ny Eni untuk segera ke Gedung A menemui petugas UPS, jasa pengiriman paket yang bernama Rohim, karena ada kiriman paket yang mencurigakan sejenis serbuk berwarna putih dalam kantong bungkus plastik kecil. Setelah dilakukan uji Lab, ternyata serbuk putih yang ditemukan oleh petugas UPS didalam paket itu, mengandung shodium shaf folder yang disebut Evitria. Bahan ini adalah jenis bahan yang digunakan untuk membuat shabu-shabu. Paket tersebut dikirim dari daerah Mubay, India dan tertera nama pengirim Hamid. Untuk mengetahui alamat dan siapa penerima paket yang berisikan barang haram tersebut, Rusli melakukan penyamaran sebagai salah satu karyawan UPS agar bisa

ikut serta menemani Rohim untuk mengantarkan paket ke alamat yang tertera yaitu, PT. Kaisar di Jl. Cipinang Lontar Blok 1 No.2 Kec. Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam perjalanan, Rohim petugas UPS tersebut mengatakan kepada Rusli sudah biasa mengirimkan paket ke alamat tersebut. Setelah sampai ditujuan, paket tersebut diterima langsung oleh terdakwa Imron Fauzi. Sehari sebelumnya pada tanggal 21 Juni 2010 petugas kepolisian dari BNN Polri, Firman terlebih dahulu telah melakukan penyidikan dengan cara menyamar sebagai petugas pengiriman paket DHL Ekspres. Keberadaan barang haram tersebut terdeteksi oleh alat Exstrail Bandara. Kemudian dari hasil lab diketahui narkotika jenis shabu seberat 30 gram yang dikirim dari Hongkong melalui Bandara Soekarno Hatta dengan mengunakan jasa DHL Ekspres. n indra sukma

Perniagaan Raya, Tambora, Jakbar milik terdakwa Emilia Cendrakasih. Kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta menurut Dewi ada kesamaan dengan merek Maro’atina Citra miliknya. Yakni kesamaan pada penggunaan gambar/lukisan orang dan penulisan bahasa arabnya. Akibatnya Dewi pun melaporkan Emilia ke Polres Metro Jakbar. Saat di depan persidangan, staf seksi litigasi dan penyidikan subdit pelayanan hukum Direktorat Merek Ditjen HAKI, Ignatius MT Silalahi mengatakan bahwa merek Marlina Cinta yang digunakan terdakwa

Emilia ada kemiripan hanya pada gambar/lukisan saja. Namun untuk nama merek Marlina Cinta dan Maro’atina Citra, berbeda. Seusai sidang kuasa hukum Emilia, Stefanus Gunawan kepada Tabloid Sensor mengungkapkan, sikap Dewi Padjar yang membawa kasus ini ke ranah pidana semestinya bisa diselesaikan melalui sidang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI). “Biar hakim yang membatalkan salah satu merek, dan baru bisa dibawa kasus ini ke ranah pidana,” pintanya. n sofyan hadi

Hakim Peringatkan Jaksa JAKARTA – Ketua majelis hakim pimpinan Kemal Tampubolon, SH memberi peringatan keras kepada jaksa Basuki yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, agar menghadirkan Dewi Padjar sebagai saksi pelapor kasus dugaan pemalsuan merek di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pekan depan. “Saya peringatkan kepada jaksa untuk terakhir kali agar segera menghadirkan saksi pelapor dalam perkara ini. Jangan gunakan surat panggilan saksi melalui jasa pengiriman surat, itu tidak jelas. Suruh kurir mengantarkan surat

panggilan,” ujar hakim. Menurut jaksa, dirinya telah dua kali memberikan surat panggilan kepada Dewi Padjar. ”Majelis hakim sesuai permintaan kuasa hukum terdakwa terkait pemanggilan saksi. Kami telah melayangkan surat panggilan, namun yang bersanggutan menurut keterangan ketua rukun tetangga. Nama tersebut belum menjadi warga setempat,” bela Basuki. Kasus ini bermula saat Dewi Padjar melihat adanya penjualan kaos kaki dan manset merek Marlina Cinta yang dijual di toko Sumber Kemakmuran lantai dasar blok A No 6 di Pasar

Asusila Terjadi di SD 13 Malaka Asri JAKARTA – Melati, bukan nama sebenarnya, bocah belia yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Malaka Asri, Duren Sawit Jakarta Timur. Senin (17/1) pekan lalu, dia ditemukan terkulai lemas di dalam toilet sekolahnya. Sekolah tersebut berada di Jalan Delima 1A Komplek perumahan Klender, Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) masih mengunci mulut rapat-rapat atas kejadian memalukan itu. Hal yang sama juga dilakukan teman-teman Melati di SDN 13 Malaka Asri. Banyak anak-anak yang masuk sekolah, berkumpul di depan gerbang sekolah sambil menunggu penjaga untuk membuka gembok gerbang dari dalam. “Tumben

nih digembok, biasanya nggak ?” ujar salah satu ibu yang mengantar anaknya sekolah. Adapun Kepala Kasie Pengawasan SDN 13 Malaka Asri, Wahyono saat Tabloid Sensor mengkonfirmasi hal tersebut, membantah adanya korban pencabulan. “Itu tidak benar,” kilah Wahyono kepada Tabloid Sensor. Namun menurut pengakuan Ujang seorang tukang ojek yang biasa

mangkal tak jauh dari SDN 13 Malaka Asri, mengungkapkan saat peristiwa itu terjadi, dirinya melihat pihak sekolah membawa Melati dalam kondisi pingsan. Awalnya Ujang tidak menaruh curiga saat sebuah mobil taksi masuk pelataran SDN 13 Malaka Asri. Kecurigaan tukang ojek itu bertambah besar ketika Melati di masukan ke dalam mobil taksi.

“Saya curiga anak itu (Melati) kata supir taksi mau dibawa kerumah sakit,” ujar Ujang. Seorang anggota penyidik Polres Metro Jakarta Timur membocorkan ihwal kasus ini masih dalam penyidikan. “Ini (kasus) dalam penyidikan karna korban belum bisa dimintai keterangan secara langsung dan masih dalam pengawasan psikiater,” kata Dodi kepada tabloid ini. Dalam penelusuran Tabloid Sensor diketahui Melati bermukim di Komplek Bumi Malaka Asri, Duren Sawit Jakarta Timur. Namun kedua orang tua Melati tidak berada di tempat, melainkan Dedi Soewardi (65) kakek Melati. Dedi pun membenarkan kasus Melati. ”Kami sekeluarga masih shock atas kejadian ini, dan belum bisa memberikan komentar,” katanya. n indra sukma.

12

FIGUR EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

Ratna Diah Kurniati

Siap Menata Taman di Jakut

H I J AUN Y A t a m a n t e r b u k a dengan kelengkapan fasilitas bisa menyejukkan hati yang sedang gundah gulana. Desiran angin pepohonan memberikan ketenangan dan kenyamanan dipenatnya kota Jakarta. Kini, masyarakat sangat haus dengan hadirnya ruang terbuka hijau ditengah kota. Hal itu dikarenakan, jumlahnya masih tergolong sangat minim dan semakin tergerus dengan keberadaan bangunan pencakar langit. Belum lagi, pepohonan berusia tua yang kokoh dan rindang harus rela dikorbankan demi kemajuan pembangunan.

Untuk itu, Ratna Diah Kurniati, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Kasudin Pertamanan Jakarta Utara, siap menata taman-taman yang ada di wilayah Jakarta Utara. “Penghijauan lingkungan memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan. Masyarakat sangat membutuhkan keberadaan taman terbuka yang lengkap dengan fasilitasnya seperti areal jogging, bermain dan sebagainya,” ungkap Ratna Diah Kurniati, Kepala Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Utara. Saat ini, jumlah taman dan jalur

hijau di wilayah Jakarta Utara baru terdapat 215 lokasi. “Jumlah tersebut masih sangat kurang dan masih perlu ditambah lagi. Saya juga memiliki impian untuk membuat taman bacaan,” tambahnya. Untuk memenuhi keinginan masya rakat, ia mengaku akan berupaya keras melakukan pembenahan taman dan jalur hijau di wilayah Jakarta Utara. Tak hanya itu saja, ia juga akan merangkul para stakeholder untuk menjalin kerjasama dalam program CSR dibidang lingkungan hidup. Begitu juga dengan keberadaan taman jogging track, Kelapa Gading yang berada ditengah hiruk pikuknya kota dan kini menjadi taman favorit warga untuk berolahraga karena fasilitasnya yang cukup memadai. Terkait dengan program pertamanan tahun ini, ia menya takan lebih memfokuskan penataan taman dan jalur hijau dilingkungan kumuh dan padat seperti halnya lokasi pinggir kali akan diberikan sentuhan penghijauan sehingga bisa menghilangkan kesan kumuh. Kemudian Sudin Pertamanan Jakarta Utara juga akan berpartisipasi dalam program penghijauan kampung terpadu di wilayah Tanjung Priok dan penempatan potnisasi di sepanjang Jalan Yos Sudarso. Sebutan kota pesisir yang lekat dengan Jakarta Utara akan lebih dipercantik dengan tampilan krombong yakni tanaman yang dibentuk seperti perahu sebagai icon pesisir. “Saya ingin menjadikan Jakarta Utara sebagai kota hijau berbunga dengan obyek wisata andalannya yakni 12 destinasi wisata pesisir,” harap Ratna yang gemar menyantap aneka hidangan kuliner. n jerry pati

Meiysa Siregar

Tak Salah Pilih Suami

MEISYA Siregar meng ungkapkan bahwa dia tak salah memilih Bebi Romeo se bagai suaminya. Menurutnya Bebi sangat pengertian serta mendukung nya dalam pekerjaan. Keinginan Meisya yang ingin eksis kembali di dunia entertainment juga dimengerti oleh Bebi. “Aku nggak perlu repot-repot un tuk bilang aku mau kerja,

pengen eksis lagi atau apalah, nggak, Bebi udah tahu. Dia malah nanya kamu udah nggak mau syuting lagi nih,” ujarnya saat dijumpai di XXI Ballroom Djakarta Theater Lantai 2, Jakarta Pusat. Meisya sempat ber keinginan untuk kembali eksis namun dia juga mem pertimbangkan kembali tawaran-tawa ran yang diterimanya. Pasalnya dia harus merawat kedua anaknya juga yan masih membutuhkan kasih sayangnya dan tak bisa ditinggal pergi jauh. “Sempat ada tawaran foto di Singapura. Pertim bangannya bukan di Singapura, karena memang dekat sih, bukan akses pribadi harus sadar diri aku ibu 2 anak. Tapi lebih ke pertimbangan, nggak mungkin aku bawa bayi sekecil itu. Perjalanan yang begitu riskan. Aku malah berpikir ke anaknya,” paparnya. n ary

Poppy Bunga

Merasa Seksi Pakai Tato

Dewi Perssik

Sadar Hanya Dimanfaatkan PEDANGDUT Dewi Perssik yang kini sedang terlibat perseteruan dengan Julia Perez, mengaku sadar kalau dirinya tengah dimanfaatkan untuk kepentingan promo film ‘Arwah Goyang Karawang’. “Sadar, kalau tidak sadar saya tidak akan melaporkan,” ungkap Dewi Perssik usai hadir menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (19/1) lalu. “Di saat saya mengalami penganiayaan, saya akan melapor kepada pihak yang berwajib, ini semua fresh

from the oven. Jadi kalau ada perdamaian dari Julia Perez dengan mendatangkan Habib itu secara internal, tapi ranah hukum tetap berjalan,” sambungnya. Perkelahian Dewi Perssik dan Julia Perez terjadi pada 5 November dan upaya perdamaian baru dilakukan pada 27 November kemudian. Dewi Perssik pun punya banyak pertanyaan atas perdamaian tersebut, sehingga tidak salah ini bagian dari upaya promo film yang nol budget. “Kalau memang niat mendamaikan kami, dari

pihak produksi seharusnya satu hari sebelum atau sesudah kejadian, dan ini sifatnya internal.

Dan harusnya pihak kepolisian dilibatkan untuk damaikan kami,” ungkapnya. n ary

BAGI seorang penggemar tato mungkin ada keasyikan tersendiri saat kulit beradu dengan jarum tato. Sakit yang dirasakan terbayarkan dengan gambar bagus yang menghias di kulit. Mungkin hali ini yang dirasakan oleh artis cantik Poppy Bunga meski telah diperingatkan kakaknya serta berjanji untuk tidak menambah tatonya. Namun Poppy cukup bandel juga dengan berkeinginan untuk menambah tato lagi. “Pas pertama kali bikin sama kakak dan

di situ kakak ngingetin aku, kamu jangan buat lagi, ya dan aku jelasin karena aku pengen. Padahal aku janji kagak bakal tambah lagi tapi aku pengen banget bikin lagi,” paparnya saat ditemui di studio XXI, Pondok Indah Mall, Jakarta, Rabu (19/1). Poppy menuturkan bahwa dia menato tu buhnya bukan karena ingin diperlihatkan ke orang lain. Namun untuk dinikmati sen diri serta merasa seksi dengan meng gunakan tato. n ary

13

OLAH RAGA EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

PREDIKSI LIGA SPANYOL 24/1 - Almeria vs Osasuna 0 : 1/4 24/1 - Getafe vs Espanyol 0 : 1/4 24/1 - S Gijon vs Atl. Madrid 1/4 : 0 24/1 - Zaragoza vs La Coruna 0 : 1/2 24/1 - Real Madrid vs Mallorca 0 : 2 24/1 - Villa vs Real Sociedad 0 : 1 25/1 - Bilbao vs Hercules 0 : 3/4

Arsenal di Bawah Barcelona

Pemerintah Restui LPI PEMERINTAH akhirnya secara tegas mengakui keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI) walaupun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoensia (PSSI) menganggap penyelenggara kompetisi sepak bola itu ilegal. Pengakuan pemerintah terhadap LPI disampaikan Menneg Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu. Namun, Andi Mallarangeng menyatakan bahwa sikap pemerintah itu bukan berarti memihak kepada LPI ditengah adanya kontroversi atau polemik mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola antara LPI dengan PSSI. Andi mengatakan, dasar

pemerintah bersikap adalah ketentuan perundang-undang dan ketentuan lain dibawah UU. Keberadaan LPI dapat ditelusuri dari UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan.

Pasal 51 UU itu menggariskan bah­w a masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan olahraga. Namun harus tetap menginduk kepada organisasi olahraga yang diakui pemerintah. “Pasal ini memang menjadi dasar bagi PSSI untuk menolak memberi izin penyelenggaraan kompetisi yang diselenggarakan LPI,” katanya. Dalam UU juga diatur mengenai penyelenggaraan olahraga profesional yang diarahkan untuk mencapai prestasi dan membuka lapangan kerja. Karena itu, pemerintah membentuk lembaga sendiri. Pemerintah telah me­ nerbitkan Peraturan pemerintah

sebagai dasar pelaksana UU itu dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada 2007 juga telah menerbitkan Peraturan Menpora No.16/2007 mengenai Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). “Jadi BOPI sudah ada berdasarkan UU, PP serta Permenpora sebelum saya, tahun 2007 ketika Menpora Pak Adyaksa Dault,” katanya yang menambahkan bahwa BOPI telah menjadi induk tinju dan golf. Dia mengatakan, BOPI baru menaungi sepak bola karena adanya hambatan psikologis. “Ketika muncul penolakan terhadap keberadaan BOPI, ya kita kembalikan kepada UU dan peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai hal itu,” katanya.n ary

Pemain Terbaik 2010 Versi UEFA.Com ARSENAL akan bertemu Barcelona di babak perdelapan final Liga Champions bulan depan. Siapa pemenangnya? Menurut bintang Tottenham Hotspur, Rafael van der Vaart, Arsenal sulit menang karena beda level dengan Barcelona. “Seperti musim lalu, Barca akan menang. Memang benar Arsenal adalah tim kuat tapi Barca bermain di level yang berbeda. Arsenal tidak dapat mengalahkan Barcelona,” ungkap Van der Vaart dikutip Mirror. “Barcelona ini sungguh fantastis. Xavi, Iniesta dan Messi selalu menghadirkan ancaman dan hampir mustahil bagi lawannya untuk menang. Bagi saya, Barcelona favorit juara Liga Champions musim ini dan Liga Spanyol,” tambah eks pemain Real Madrid ini. n ary

Diarra Bertahan di Madrid KENDATI jarang dimainkan oleh pelatih Jose Mourinho, gelandang Lassana Diarra tak berniat pindah dari Real Madrid pada Januari ini. Ia ingin bertahan di klub itu sambil berjuang merebut posisi d a l a m t i m i n t i . P e m a i n asal Perancis ini jarang tampil musim ini karena kalah bersaing dengan Xabi Alonso dan Sami Khedira dalam perebutan posisi gelandang Los Blancos. Kondisi itu memunculkan isu kalau dia ingin hengkang pada musim dingin ini. Tetapi isu dibantah Lassana. Melalui agennya, ia menyatakan tak punya alasan untuk meninggalkan Bernabeu di tengah musim ini. “Saya bisa pastikan Lassana Diarra takkan meninggalkan Madrid pada musim dingin ini. Pelatih Jose Mourinho tak pernah mempertanyakan profesionalismenya saat berlatih ataupun bertanding,” ungkap agen John Williams kepada Marca. n ary

ENAM pemain Barcelona masuk ke dalam tim terbaik 2010 versi laman UEFA. Tim yang ‘ditangani’ pelatih Real Madrid Jose Mourinho itu dipilih oleh pengunjung di laman tersebut. Dilansir Goal.com, keenam pemain Barcelona yang masuk dalam tim tersebut adalah Gerard Pique, Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi dan David Villa. Secara keseluruhan, tim di dominasi pemain dari dua klub Spanyol itu. Hanya Inter dan Chelsea yang menembus dominasi Spanyol. Sedikitnya 400 ribu pengunjung yang mengikuti polling itu. Untuk posisi penjaga gawang, Iker Casillas menjadi favorit. Sedangkan Mourinho diplot sebagai pelatih, dan ban kapten diberikan kepada

Puyol. Untuk keenam kalinya Puyol masuk ke dalam tim inti versi laman UEFA, dan induk organisasi sepakbola Eropa tersebut akan memberikan cek sebesar €100 ribu yang akan disumbangkan ke kegiatan amal yang ditunjuk kapten Barcelona tersebut. n ary

Tim Terbaik 2010 versi UEFA.com Kiper: Iker Casillas (Real Madrid) Belakang: Maicon (Inter), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Ashley Cole (Chelsea) Tengah: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Xavi Hernandez (Barcelona), Wesley Sneijder (Inter) Andres Iniesta (Barcelona) Depan: Lionel Messi (Barcelona), David Villa (Barcelona) Pelatih: Jose Mourinho (Real Madrid)

Jakmania Tetap Dukung Persija J A K MANIA , k e l o m p o k suporter Persija Jakarta, tetap akan memberi dukungan kepada Macan Kemayoran meski berkompetisi di mana pun. Saat ini, Bambang Pamungkas dkk berkompetisi di Superliga Indonesia. Namun, Jakmania tak mempersoalkan bila Persija menyeberang ke Liga Primer Indonesia (LPI). Sebelumnya, Gubernur DKI Jaya Fauzi Bowo menginginkan Persija berkompetisi di LPI. Bila berkompetisi di LPI, Persija tidak akan menyedot dana dari APBD. Tak hanya itu. Kualitas Superliga dinilai sudah makin menurun. “Sebenarnya, Gubernur

Fauzi Bowo menginginkan Persija bermain di LPI. Namun, kami tetap akan mendukung Persija meski bermain di kompetisi mana pun,” kata sekretaris umum Jakmania Richard Achmad Supriyanto. “Jakmania sendiri masih bersikap mendua. Saat itu, Persija berkompetisi di ISL dan kami tetap memberi dukungan. Namun, kami memang masih dalam proses mengenai sikap Jakmania,” jelasnya. Jakmania juga tetap berkomitmen memberikan kritik terhadap PSSI. Terutama bila kebijakannya tidak sejalan dengan reformasi untuk perbaikan sepakbola nasional. n ary

14

EKONOMI EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

SINGKAT Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan S EMA R AN G – Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Tengah 2008-2013 yang disemangati dengan gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso yaitu, “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejatera”, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu pembangunan infrastruktur transportasi, baik darat maupun udara. Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai penjabaran misi ke-5 pembangunan Jawa Tengah, bertujuan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kehidupan dan meningkatkan kemudahan aksesibilitas ke Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pariwisata, investasi, perdagangan, industry dan berbagai kegiatan ekonomi makin berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat akan makin meningkat. Pengembangan infrastruktur transportasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu pembangunan Jalan Tol SemarangSolo. Saat ini sedang dalam penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Seksi I Semarang-Ungaran sepanjang 14,1 Km, dengan pencapaian pengerjaan paket I Tembalang-Gedawang selesai 100%. n tulus supangkat

Pembentukan Balai Rehabilitasi Sosial S EMA R AN G – T e r c a p a i n y a kesejahteraan sosial pada seluruh masyarakat merupakan cita-cita luhur kemerdekaan sebagaimana tertuang pada pembukaan UndangUndang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini taraf kesejah teraan sosial belum semua sesuai dengan yang diharapkan, sehingga peningkatan taraf kesejahteraan social harus diupayakan secara maksimal dan berkesinambungan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Sesuai dengan cita-cita tersebut, Gubernur Jawa Tengah dengan Peraturan Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, tanggal 1 November 2010, telah membentuk Balai Rehabilitas Sosial (BAREHSOS) sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menggantikan Panti Sosial (Panti Mardi Putra, Panti Asuhan, Panti Wredha, dan Tuna Laras). Selain itu, Panti Sosial yang sebelumnya Satuan Kerja (Satker) dengan Peraturan tersebut berubah menjadi Unit Rehabilitasi Sosial (UREHSOS) sebagai perangkat Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai. n tulus supangkat

Indonesia Butuh Banyak Wirausaha

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan pemerintah sangat menghargai apresiasi program Wirausaha Mandiri

mengingat Indonesia membutuhan banyak wirausaha yang memiliki semangat, manajemen dan keahlian. “Pemerintah telah membangun

iklim usaha yang kondusif. Yang dibutuhkan adalah wirausahawan yang dibentuk manajemen dan keahlian melalui inkubator,”kata Hatta Rajasa saat pembukaan Expo Wirausaha Mandiri di Jakarta. “Apa yang dilakukan Bank Mandiri adalah model inkubator paling baik yang bisa dikembangkan terus. Tidak hanya oleh Bank Mandiri, tetapi juga semakin banyak lagi yang mengembangkannya,”katanya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengungkapkan program Wirausaha Mandiri sangat layak untuk menjadi program unggulan karena diyakini mampu mengubah cara pandang mahasiswa tentang wirausaha. “Menjadikan sektor

UMKM sebagi sektor idaman untuk berkarya, meningkatkan kualitas dan jumlah pengusaha kecil,”katanya. “Ini tidak hanya merupakan kebanggaan bagi Bank Mandiri, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang memiliki generasi muda kreatif dan mandiri serta mempu berkontribusi pada masyarakat sekitarnya,”tambahnya. Dia optimis Wirausaha Mandiri yang kini memasuki tahun ke-5 ini akan semakin menginspirasi generasi muda harapan bangsa untuk menjadi subyek, tidak hanya sebagai obyek dari perubahan. “Apabila kita dapat menciptakan setidaknya 2 persen wirausaha dari total penduduk Indonesia, maka negara yang makmur akan terwujud,” kata Zulkifli. n soebardjo

Kemenhub Pantau Evaluasi Internal Mandala J A K A R T A - Kementerian Perhubungan masih menunggu dan akan terus memantau hasil evaluasi internal Mandala Airlines sebelum menentukan nasib operasional maskapai penerbangan itu. “Kita tunggu evaluasi internalnya dulu, sebelum benar-benar closed,” kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi ketika ditemui di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Freddy berharap evaluasi itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu satu sampai dua bulan. Menurut dia, Kementerian Perhubungan akan membantu

jika pihak Mandala memerlukan panduan dalam aspek regulasi. Dia menyatakan, pembicaraan tentang Mandala lebih banyak berada pada masalah keuangan. Aspek operasional, katanya, akan ditentukan kemudian setelah masalah keuangan dapat diselesaikan. Freddy menegaskan belum ada keputusan tentang pencabutan rute yang selama ini dipakai oleh Mandala. Dia tidak khawatir rute itu akan terbengkalai karena pasti banyak maskapai lain yang berminat untuk mengambil alih. Sebelumnya, dia menyatakan akan mencabut izin

operasi Mandala jika maskapai penerbangan itu tidak berhasil menarik investor baru dalam waktu 45 hari. Sementara itu, Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Mandala Airlines. Pengadilan Niaga juga menunjuk Hakim Pengawas Yulman dan pengurus Duma Hutapea dari kantor Law Firm Duma & Partners. Pengadilan memberikan waktu 45 hari untuk melakukan PKPU dengan menyusun

restrukturisasi yang akan diajukan. Majelis hakim juga mengungkapkan bahwa sidang permohonan PKPU ini akan dilanjutkan pada 2 Maret 2011 dengan memanggil semua pihak, termasuk para kreditur. Berdasarkan berkas permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, Mandala memiliki utang yang tercatat di berkas, yang jika dikonversi totalnya mencapai Rp800 miliar. Nilai utang tersebut berasal dari sekitar 271 kreditor yang merupakan perusahaan lokal maupun asing. n soebardjo

449 Ribu Tenaga Kerja Terserap Sepanjang 2010 JAKARTA - Upaya mengurangi jumlah pengang guran di ibu kota terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta, baik melalui kegiatan bursa kerja, menga dakan pelatihan kerja, kerja sama dengan berbagai pelaku usaha industri dan lain sebagainya. Terbukti, melalui kegiatan yang dilakukan Dinas Tena ga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Ja karta, di tahun 2010 lalu, berhasil menurunkan jumlah pengang guran hingga mencapai 77,15 persen. Pa dahal, dalam Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemprov DKI Ja karta ditargetkan mampu menurunkan jumlah pengangguran sebanyak satu persen per tahun. Jika pada awal tahun 2010 lalu, jumlah pengangguran di ibu kota tercatat sebanyak 582.850 orang, sesuai dengan

target yang ditetapkan dalam RPJMD berarti pemprov wajib menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 5.829 orang. Kenyataannya, pada akhir tahun 2010, pemprov ternyata berhasil menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 449.671 orang atau sebesar 77,15 persen. “Ini berarti kami mampu melampaui target

yang ditetapkan dalam RPJMD. Sepanjang tahun 2010 lalu kami berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 449 ribu orang atau berhasil menekan angka pengangguran hingga 77,15 persen,” ujar Deded Sukendar, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Kamis (20/1).

Dijelaskan Deded, dari jumlah sebanyak 449.671 tenaga kerja yang terserap, sebanyak 1.826 terserap ke sektor formal seperti, perbankan, perusahaan garmen, restoran, sektor pariwisata dan retail. Jum lah itu terdiri dari lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau kejuruan sebanyak 65 persen serta 35 persen lainnya merupakan lulusan diploma dan sarjana. Para tenaga kerja ini, di katakan Deded, terserap me lalui kegiatan yang diseleng garakan Disnakertrans DKI Jakarta seperti, pameran ke tenagakerjaan di Pekan Raya Jakarta, job fair di Dhanapala, penyelenggaraan job fair di lima wilayah DKI Jakarta serta melalui penyerapan yang dilakukan perusahaan dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta. n armenius barus

15

PENDIDIKAN EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

SINGKAT Penyaluran Dana BOS Harus Diwaspadai

SEMARANG - Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP yang jumlahnya sangat besar, harus benar–benar diwaspadai. Pengawasan harus dilaksanakan dengan sebaik– baiknya, sehingga penggunaannya untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Jangan sampai, Kepala Sekolah terlena dengan dana yang cukup besar dan menggunakannya untuk kepentingan di luar kepentingan proses belajar mengajar. “Guna kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, mekanisme penyaluran dana BOS harus benar – benar tepat waktu. Juga dalam penggunaannya,“ jelas Ketua PD PGRI Jateng, Drs Soebagyo Brotosedjati, MPd. Kaitannya dengan pemanfaatan dana BOS, lebih lanjut dikatakan tidak akan bisa sama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Pasalnya, keadaan sekolah memang berlainan. Ada sekolah yang masih menggunakan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jadi, kalau pemanfaatan dana BOS ada pembatasan penggunaan untuk membayar upah bagi GTT maupun PTT, hanya sebesar 20 persen, tentunya tidak akan cukup dan juga menambah beban sekolah. n hardjanto ms

Jimly Dirikan Sekolah Hukum dan Pemerintahan JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mendirikan Sekolah Hukum dan Pemerintah yang bernama Jimly School Law and Government. Sekolah hukum dan pemerintahan swasta pertama di Indonesia itu diperkenalkan melalui acara Workshop “Revisi Undang-Undang Partai Politik”. “Sekolah ini seperti Lemhannas, tapi versi swastanya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, di sela-sela acara workhop itu di Jakarta, pekan lalu. Pembangunan sekolah hukum dan pemerintahan ini, menurut Jimly, merupakan prakarsa dari mantan mahasiswanya, seperti Andi Muhammad Asrun, Rofiqul Umam, dan Zainal Arifin Hoesien. Maksud didirikannya sekolah itu, lanjutnya, untuk menyediakan agenda bagi para politisi yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik yang sudah ataupun yang hendak menjadi calon agar dapat mengikuti “scores training” mengenai hukum dan pemerintahan. “Kan tidak semua yang jadi wakil rakyat, pejabat olitik, atau yang berminat mengerti hukum dan pemerintahan. Karena kalau merekasudah sibuk sulit untuk belajar, sekarang ini untuk pendidikan singkat, nanti kita pikirkan sarjana,” ujar Jimly. Menurut dia, memang tidak cukup tiga bulan, satu bulan, atau satu minggu untuk belajar, tapi nanti bisa dibuat berdasarkan tema. n sofyan hadi

Indonesia Kekurangan Guru SURABAYA - Penggagas “Gerakan Indonesia Mengajar” Anies Baswedan PhD menya takan Indonesia saat ini mengalami kekurangan guru hingga 34 persen, baik di kota, di desa, maupun daerah terpencil. “Kekurangan guru di kota mencapai 21 persen, kekurangan guru di desa mencapai 37 persen, dan kekurangan guru di daerah terpencil mencapai 66 persen. Kalau rata-rata, seluruh Indonesia kurang 34 persen,” katanya di Surabaya, baru-baru ini. Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menge mukakan hal itu saat melakukan sosialisasi “Gerakan Indonesia Mengajar” di

Gedung Rektorat ITS Surabaya dan di Gedung Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Menurut dia, Indonesia sebenarnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, karena jumlah penduduk melek huruf pada tahun 1945 hanya lima persen, sedangkan tahun 2010 sudah mencapai 92 persen, padahal di India masih ada 40 persen warganya yang belum melek huruf. “Itu kemajuan yang luar biasa, tapi kita nggak merasa mengalami hal itu, karena sekarang kita banyak bicara kegagalan. Tahun 1945, masyarakat kita optimistis dalam keterbatasan fasilitas, tapi sekarang kita pesimistis saat fasilitas cukup banyak,” katanya.

Namun, katanya, kemajuan Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai tingkat “advance” (mampu menyelesaikan masalah) yakni satu persen. “Kalau penduduk Taiwan, Korea, Singapura, dan Hong Kong mencapai 30-45 persen yang `advance`, meski jumlah satu persen bagi penduduk Indonesia itu cukup besar, karena jumlah penduduknya 220 juta lebih,” katanya. Ia mengatakan rendahnya kualitas penduduk Indonesia dibandingkan negara lain itu terlihat dari jumlah penduduk SD yang melanjutkan hingga perguruan tinggi yakni penduduk

yang menempuh pendidikan tingkat SD mencapai 4,6 juta, tapi hanya 6,5 persen yang sempat kuliah. “Jadi, ada tiga jutaan yang hilang, karena itu kami mengundang sarjana yang terdidik untuk mau mengajar kepada bangsanya yang tertinggal akibat minimnya fasilitas dan keterbatasan lainnya,” katanya. Hal itu, katanya, penting, karena guru merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia, sebab sebagus apapun program atau kurikulum pendidikan yang dicanangkan pemerintah, maka hal itu tidak ada artinya bila tidak ada guru yang berkualitas. n sofyan hadi

Holidah Siap Memajukan SDN Sudimara 4 Ciledug

T AN G E R AN G – D i n a s Pendidikan Dasar Kota Tangerang yang didukung oleh UPTD masing-masing Kecamatan, pada awal tahun 2011 ini tengah merotasi dan melakukan promosi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri (Kepsek SDN), yang intinya

agar SDN yang dipimpinnya nantinya agar dapat lebih baik. Salah satu Kepsek SDN yang mengalami proses tersebut adalah Holidah, S.Pd, yang kini memimpin kepala SDN Sudimara 4 yang mengantikan posisi Kepsek SDN terdahulu yakni Bunyamin S.Pd. Sebelum memimpin Kepala SDN Sudimara 4 Ciledug, Holidah memimpin SDN Paninggilan 2, dan berkat tangan dinginnya SDN Paningilan 4 telah banyak mengalami kemajuan serta menorehkan prestasiprestasi dari anak didiknya yang sangat membanggakan. Saat Tabloid Sensor jumpai diruangannya, Holidah mengatakan dirinya dilantik menjadi Kepsek SDN Sudimara 4 sejak tanggal

06 Januari 2011 dan siap memajukan SDN Sudimara 4 Ciledug menjadi SDN yang membanggakan dan berprestasi dalam mendidik siswanya. Ditanya mengapa dirinya memilih profesi guru sebagai pilihan hidupnya yang telah digelutinya selama 32 tahun, dirinya pun menuturkan bahwa pilihan hidupnya menjadi seorang guru karena profesi guru bukanlah sembarang profesi yang setiap orang dapat menjadi seorang guru. Menurutnya, menjadi seorang guru itu adalah harus seseorang yang memiliki dedikasi tinggi, bertanggung jawab serta berjiwa professional dan mencintai anak-anak. ”Jadi apabila jika seseorang yang tidak berkompeten dapat menjadi seorang guru maka nantinya

dikhawatirkan kelak akan terjadi salah didik terhadap anak didiknya,” ujarnya. Holidah pun berpendapat bahwa perilaku suri tauladan bagi seorang guru bukan hanya diperlihatkan disekolah saja namun juga harus diterapkan didalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas, karena baginya para guru teladan tersebut akan menjadi tokoh serta dapat dijadikan contoh.dan dirinya pun kini mengharapkan agar guru-guru di SDN Sudimara 4 Ciledug, yang kini dipimpinnya ini kelak akan menjadi suri tauladan dan menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan khususnya dalam bidang pendidikan serta menunjukan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. n bumi sunyoto

Pansus BOS/BOP DPRD Keluarkan 12 Rekomendasi

JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) Akuntabilitas Keuangan DPRD DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan 12 rekomendasi terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP), di enam SMP induk dan SDN 12 Rawamangun,

Jakarta Timur. Rekomendasi dikeluarkan setelah pansus melakukan penyelidikan selama satu setengah bulan, terhitung sejak 1 Desember 2010 lalu. Ketua Pansus Akuntabilitas Keuangan DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan rekomendasi tersebut akan

diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan pekan depan. “Kami akan menyerahkan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, nantinya pimpinan akan menyerahkannya kepada pihak eksekutif untuk segera ditindaklanjuti,” kata Inggard, usai rapat pansus di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (19/1). Pansus ini, kata Inggard, telah menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang menyebutkan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan BOS, BOP, dan block grant RSBI sehingga ada dugaan kerugian negara hingga Rp 5,7 miliar. Ketujuh sekolah tersebut yakni SMPN 30, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 28, SMPN 67, dan SDN 12 Rawamangun. Keduabelas rekomendasi tersebut antara lain, Gubernur DKI Jakarta harus memberikan

peringatan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI atas terjadinya penyimpangan penggunaan dana BPS dan BOP. Sebab, penyimpangan ini terjadi akibat tidak optimalnya pengawasan, pengendalian dan kurang transparannya penggunaan dana BOS dan BOP. Rekomendasi kedua, Gubernur DKI Jakarta menginstruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI agar dalam membuat petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan sekolah harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.“Kami juga meminta gubernur membantu penegak hukum dalam proses hukum pro justisia yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan atas penyimpangan penggunaan dana BOS, BOP, block grant RSBI, serta bantuan masyarakat,” ujarnya. n armenius barus

16

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

INFO Normalisasi Kali Gubuk Genteng Lamban JAKARTA - Untuk meminimalisir terjadinya genangan baik di lingkungan pemukiman maupun ruas jalan, Pemprov DKI Jakarta gencar melakukan normalisasi kali yang melintasi wilayahnya. Sayangnya, program normalisasi sejumlah kali itu dinilai warga berjalan lamban dan tak kunjung rampung. Seperti normalisasi kali Gubuk Genteng di wilayah RW 04, Kelurahan Semperbarat, Kecamatan Cilincing. Normalisasi kali itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2009 lalu, dan sempat terh e n ti d i t a h u n 2 0 1 0 la lu . Namun, hingga kini normalisasi kali tersebut tak kunjung rampung. Alhasil, warga pun merasa khawatir jika pemukimannya akan terendam banjir akibat proyek normalisasi yang tak kunjung rampung tersebut. Untuk itu, warga pun mendesak kepada Sudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara agar segera menuntaskan pengerjaan proyek normalisasi tersebut. Menanggapi keluhan warganya, Lurah Semperbarat, Kelik Sutanto mengatakan, keluhan warga sudah disampaikan ke Sudin PU Air Jakarta Utara. “Proyek ini wewenang Sudin PU Air. Kami pun sudah menyampaikan keinginan warga. Semoga normalisasi pun cepat dirampungkan,” katanya. n jerry pati

Tiga Sumur Industri di Sudirman Bermasalah JAKARTA - Untuk mengetahui penggunaan sumur air tanah oleh kalangan industri, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta terus melakukan pemeriksaan. Sebanyak enam industri yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan BPLHD bertujuan mencegah penggunaan air tanah secara ilegal untuk keperluan kalangan industri. “Kami memeriksa enam industri yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman,” ujar Ridwan Panjaitan, Kepala Bidang Penengakan Hukum, BPLHD DKI Jakarta, Rabu (19/1). Diungkapkan Ridwan, dari delapan sumur yang dimiliki ketiga industri tadi, tiga di antaranya kedapatan bermasalah. Tiga sumur itu diketahui mengalami kerusakan pada meterannya serta masa berlaku Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA)-nya telah habis. “Sebelum melakukan penye gelan, kami terlebih dahulu memberikan peringatan. Jika nanti tidak juga diindahkan, pasti kami segel. Kami tidak main-main dengan hal ini,” tegas Ridwan. n armenius barus

8.428 Bus tidak Layak Jalan JAKARTA - Dari total bus di Jakarta sebanyak 11.091 unit, ada 8.428 bus dinyatakan tidak layak jalan karena belum pernah melakukan uji kir selama beroperasi di Ibu Kota. Artinya, hanya ada sekitar 24 persen atau 2.663 unit yang aktif melakukan uji kir secara periodik. Berdasar data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, hasil operasi layak jalan angkutan umum sepanjang 2010, yaitu Oktober hingga Desember, kendaraan yang diperiksa sebanyak 1.642 bus. Dari total tersebut, yang dikandangkan sebanyak 320 bus dan yang terkena tilang sebanyak 333 bus. Sedangkan selama 2011, per 11 Januari, kendaraan yang telah diperiksa dalam operasi layak jalan angkutan umum

mencapai 157 bus. Hasilnya, sebanyak 35 bus dikandangkan dan 10 bus terkena tilang. Kasie Pelayanan Pusat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub DKI, Lukman Iskandar, mengatakan, total kendaraan yang diperiksa dalam operasi kelayakan jalan angkutan umum selama Oktober 2010 hingga 11 Januari 2011 mencapai 1.799 bus. Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak 355 bus dikandangkan dan 343 terkena tilang. Lukman mengatakan, operasi kelayakan jalan pada bus-bus yang beroperasi di Jakarta meliputi pemeriksaan kir, kondisi fisik bus, air conditioner, rem, serta kelengkapan surat administrasi, seperti surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sejak dilakukan operasi

tersebut, terjadi kenaikan jumlah bus yang melakukan uji kir secara periodik, yaitu sekitar 25 persen, atau 325 bus. Artinya, total bus yang melakukan uji kir pada 2010 meningkat, mencapai 1.625 bus. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bus yang melakukan uji kir di 2009 yang mencapai 1.300 bus. Dia mengungkapkan, rekapitulasi kendaraan bermotor yang diuji berkala di wilayah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2011 di lima Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dishub mencapai 500.425 kendaraan. Jumlah itu terdiri atas 29.083 kendaraan yang baru melakukan uji kir dan 471.342 yang melakukan uji kir berkala. Rinciannya, UPT PKB Pulogadung ada sebanyak

77.003 kendaraan yang diuji kir, terdiri dari 29.093 baru dan 47.920 uji kir berkala. UPT Cilincing ada sebanyak 66.020 kendaraan yang diuji kir periodik, UPT PKB Ujung Menteng ada sebanyak 133.866 kendaraan diuji KIR secara periodik, UPT PKB Jagakarsa ada sebanyak 91.643 kendaraan diuji kir secara periodik, dan UPT PKB Kali Angke ada 131.893 kendaraan yang diuji kir secara berkala. Ia mengaku sudah melakukan perbaikan di sektor pengujian kendaraan bermotor. Pihaknya juga melakukan pembenahan pelayanan di UPT PKB Ujung Menteng. “UPT PKB ini akan menjadi proyek percontohan peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor,” ungkapnya. n armenius barus

Pengelolaan Keuangan DKI Perlu Dibenahi JAKARTA - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 di duga disebabkan sistem pengelolaan keuangan DKI yang belum maksimal. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan bahwa jika sistemnya tak berubah, Jakarta tidak akan maju. “Setidaknya harus ada tiga hal yang dibenahi,” katanya. Pertama, dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) atau dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrembang), semua pokok pemikiran dari komponen masyarakat, eksekutif, dan legislatif harus dibahas

secara berurutan. “Jadi, tak ada pembahasan di ujung tahun dan di situ di-scaning program mana yang menjadi prioritas,” katanya, pekan lalu. Kedua, diperlukan lembaga independen yang mengawasi pembahasan dan pelaksanaan APBD yang disahkan. Lembaga itu ditempatkan sebagai tangan kanan presiden untuk mengawasi keuangan dan pembangunan. Selama itu, tugas dan fungsi tersebut dipegang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sayangnya, peran BPKP ini terkadang tak optimal. Sebab, BPKP terkesan baru bekerja untuk mengawasi keuangan dan pembangunan pada saat pelaksanaan. Seharusnya,

lanjut Prijanto, sejak tahap perencanaan, mereka sudah harus dilibatkan. Ketiga, penyusunan RAPBD harus dibicarakan secara terbuka dan transparan. “Tidak ada yang tertutup, pembicaraan harus jelas. Kalau orang luar tidak bisa masuk, siarkan dengan monitor,” katanya. Menurutnya, proses penyusunan RAPBD di negara lain tak jauh berbeda, seperti di Amerika Serikat ataupun Australia. Namun, yang membedakan hanya satu, yaitu di sana pembahasannya benar-benar terbuka dan masyarakat bisa melihat. “Kalau dibicarakan secara terbuka, orang lain akan melihat. Selain itu, orang akan malu jika

membicarakan hal yang tidak realistis dan tidak prioritas dalam pembahasan,” ujarnya. Selain itu, cara ini juga dianggap bisa memperkecil Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (silpa). Penyebabnya, ujar Prijanto, salah satunya karena di ujung pembahasan bahkan pelaksanaan ada Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Sukri Bey, beralasan, adanya sisa anggaran dari APBD 2010 ini disebabkan tiga faktor, yakni penghematan atas pelaksanaan lelang, penambahan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan. n armenius barus

Satpol PP Jakarta Selatan Unjuk Kekuatan JAKARTA - Sebanyak 750 personel Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan (Satpol PP Jaksel), mengikuti apel siaga kelengkapan personel dan peralatan serta kendaraan dinas di halaman kantor walikota setempat, Rabu (19/1). Personel Satpol PP ini merupakan gabungan dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan serta tingkat kota. Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Syamsudin Noor, mengatakan sarana dan prasarana bagi anggota Satpol PP sangat penting. Karena tugas Satpol PP di lapangan merupakan tugas yang berat, sehingga harus dilengkapi dengan peralatan memadai. “Sejauh ini semua peralatan yang diperlukan sudah lengkap dan memadai,” kata Syamsudin, saat memimpin apel.

Kelengkapan perlatan yang diperiksa diantaranya baju anti huru hara, mobil dinas, pengejut listrik, perahu karet, gas air mata, pistol jaring, dan tenda. Selain itu, Syamsudin juga memeriksa

kelengkapan pribadi anggota Satpol PP, salah satunya SIM. Saat pemeriksaan SIM itulah, salah satu anggota Satpol PP kedapatan memiliki SIM yang telah habis masa berlakukanya sejak 2010 silam.

Belakangan diketahui pemilik SIM tersebut bernama Agus Riyanto. Agus merupakan anggota Satpol PP dari Kecamatan Kebayoranlama. “Harus segera diurus, sebagai penegak aturan jangan melanggar aturan yang ada,” tegas Syamsudin, memperingatkan Agus. Syamsudin juga meminta kepada pimpinan unit terkait untuk menindaklanjutinya. “Mereka adalah penegak aturan, jika mereka tidak tertib dan tidak mematuhi aturan adalah hal yang janggal,” ucapnya. Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Jakarta Selatan juga mendapatkan delapan kendaraan dinas operasional pengganti yang terbakar pada insiden 15 April 2010 silam. n delwandra

17

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

SEPUTAR Gedung Baru untuk Dinas Kota Depok DEPOK — Sebagian Dinas Kota Depok masih belum memiliki bangunan sendiri. Sejumlah dinas masih harus mengontrak gedung di beberapa tempat di Kota Depok. Saat ini, kata Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Nasrun, pemerintah kota akan membangun gedung baru untuk menampung dinasdinas yang belum memiliki kantor di balai kota. Dia mengatakan, kurang lebih sepuluh dinas yang belum memiliki gedung sendiri di Balai Kota Depok. Namun, ia menyatakan sudah mengusahakan dengan membangun gedung baru. “Gedung itu akan dibuat delapan lantai sehingga semua dinas dapat dipindahkan ke situ,” ujarnya. Pemerintah telah melakukan pembebasan lahan dan saat ini pem bangunan masih dalam tahap pema sangan fondasi. Dana yang dibutuh kan untuk pembangunan gedung baru ini diperkirakan Rp22 miliar. n joko warihnyo

Bantuan Pendidikan Keagamaan

CI R EB O N – P e m k a b C i r e b o n berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mendukung prog ram/kegiatan pendidikan kea gamaan secara koordinatif, baik dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal. Bupati Cirebon Dedi Supardi mengungkapkan hal itu, ketika memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kea gamaan 2010 di Asrama Haji Watubelah, belum lama ini. Bantuan keagamaan tersebut dialokasikan sebesar Rp 6,2 miliar untuk Raudiatul Athfal (RA), Pondok Pesantren (Ponpes), TPQ/TKQ, Di niyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Beasiswa DTA, Uang Kesejahteraan Guru DTA, Uang Kesejahteraan Guru TPQ/TKQ dan Uang Kesejahteraan Guru RA. “Penerima bantuan diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar memiliki nilai manfaat yang besar bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan,” harap Bupati Cirebon. Sementara itu, Rechecking diharapkan dapat mendorong semangat seluruh komponen masyarakat, terutama yang berperan dalam pengelolaan UP2K PKK demi kelancaran program pemerintah. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati H Ason Sukasa SmHK, saat menerima Tim Recheking UP2K PKK Tingkat Prov. Jabar 2010 di Desa Jatiseeng Kec. Ciledug. “Recheking merupakan p r o g r a m dan kegiatan pembangunan, sehingga menjadi barometer untuk memantau sejauh mana program tersebut dapat terlaksana dengan baik,” kata H Ason. n tri van royen

Demam Perceraian di Kota Depok DEPOK - Angka perceraian terus saja meningkat. Menurut data yang disampaikan Pengadilan Agama Kota Depok, perceraian yang terjadi pada 2010 di Depok mencapai 40 persen. Dengan kata lain, dari tiga ribu pasangan yang menikah dan tercatat di kantor Kementerian Agama Kota Depok di tahun 2010, ada 1.200 pasang di antaranya bercerai. Jumlah ini merupakan perceraian yang sudah selesai diproses. Dadang, salah seorang staf di Pengadilan Agama Kota Depok, mengatakan bahwa penggugat kebanyakan berasal dari pihak wanita atau istri. “Ada beberapa faktor yang memengaruhi perceraian ini,” katanya. Yang paling umum, ungkapnya, adalah ketidakcocokkan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi pun cukup berpengaruh. “Mungkin suami tidak memberi nafkah

atau semacam itu. Gugatan yang dilaporkan juga karena suami berselingkuh atau suka memukul di rumah,” ujarnya. Selain itu, lingkungan pun dapat menjadi pemicu perceraian. Setelah penggugat mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama, mereka diminta kembali memikirkan keputusan perceraian ini. “Pengadilan mengusahakan agar mereka kembali rujuk sebelum proses sidang selanjutnya,” ujar Dadang. Kalau memang dalam proses mediasi mereka dapat rujuk kembali, gugatan dapat dicabut. “Hal itu akan mempermudah pekerjaan Pengadilan Agama,” paparnya. Kepala Seksi Bimas Islam dan Perjalanan Haji Kemenag Kota Depok, HU Supriyatna, mengaku prihatin dengan kondisi

seperti ini. Ia mengaku banyak pasangan yang mengeluh karena kondisi rumah tangga mereka. Kementerian Agama berupaya sekeras mungkin memberikan nasihat kepada pasangan yang bermasalah ini agar kembali rujuk. Sebelum mereka menikah, ungkapnya, mereka diberi bimbingan, nasihat keagamaan, dan konsultasi di KUA. Ini gunanya agar mereka menghargai pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan penting. “Jangan sampai nanti setelah mereka menikah, satu-dua bulan kemudian mengeluh dan ingin bercerai. Ini namanya tidak menghargai pernikahan itu sendiri,” katanya. Ia berharap agar ada kesadaran dalam diri masingmasing yang akan menikah, untuk memperbaiki diri dan

memperkuat iman. “Kita harus menjaga benteng pertahanan kita agar tidak lemah. Pernikahan itu merupakan ibadah dan pahalanya besar. Jangan sampai pernikahan menjadi dosa untuk kita,” katanya. Sementara itu, dibandingkan 2009, jumlah pernikahan di Kota Depok menurun drastis pada 2010. Di 2010, kantor Kementerian Agama Kota Depok hanya menerima sekitar tiga ribu pasang saja. Sedangkan, pada 2009 tercatat sekitar 11 ribu orang yang menikah pada tahun tersebut. Supriyatna mengatakan, orang-orang menganggap 2009 merupakan tahun yang spesial, jadi banyak yang memilih untuk menikah pada tahun tersebut. Sedangkan pada 2010, orang kebanyakan menikah pada 1010-2010. n joko warihnyo

Nasib Pedagang Pasar Pondok Gede Belum Jelas

BEKASI - Selama enam hari, puluhan pedagang Pasar Pondok Gede berdemo di depan pintu masuk Kantor Wali Kota Bekasi. Namun, belum ada keputusan dari pihak pemkot atas tuntutan mereka yang meminta kompensasi atas sisa waktu Hak Guna Pakai (HGP). “Kita belum mengeluarkan kebijakan untuk tuntutan pedagang Pasar Pondok Gede karena mereka meminta kompensasi dari APBD,” ujar Asisten Daerah II Kota Bekasi, Zaki Oetomo, Selasa (18/1). Puluhan pedagang masih memenuhi pelataran pintu

masuk Kantor Wali Kota Bekasi. Mereka memasang spanduk berisi tuntutan dan sebuah tenda di jalur menuju pintu masuk kantor. Kompensasi tersebut, lanjut Zaki, tidak bisa dipenuhi pemkot karena tidak tersedia anggaran dalam APBD. Sedangkan pengembang juga menolak memberi kompensasi. Lantaran hal itu, Zaki mengatakan, pihaknya masih akan merapatkan dengan muspida untuk menentukan kebijakan tersebut. “Senin (17/1), kami sudah rapat dengan muspida, tapi belum memutuskan kebijakan. Kita akan rapat lagi dengan muspida,” ujarnya.

Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Pondok Gede, Maman Kaswan, mengatakan pihaknya menolak tawaran penambahan lima tahun HGP yang sebelumnya ditawarkan pemkot. Menurut dia, meski mendapat tambahan HGP, pedagang tidak bisa menebus harga kios/toko yang ditawarkan pengembang. “Kalau melanjutkan HGP, kami tidak mampu karena pedagang diharuskan membeli kios/toko dengan harga baru Rp 38-40 juta per meter persegi,” ujarnya. Diakuinya, pengembang juga sempat menawarkan harga kios/ toko di atrium dengan harga

pertengahan antara harga lama dan baru. Namun, tawaran itu juga dinilai masih memberatkan pedagang. “Kita mau HGP sisa tujuh tahun itu diuangkan saja, karena kami tidak bisa menebus harga toko/kios,” ujarnya. Maman mengatakan, pedagang juga tidak bisa masuk ke posisi kios/toko yang semula mereka tempati. Hal ini lantaran kios/toko tersebut telah diambil pedagang baru. “Kita sudah menuntut sejak tujuh tahun lalu untuk menempati posisi kios/toko di tempat semula, tapi tidak ada tanggapan dari pemkot,” terangnya. n deddy suryadi

Perbaikan Jalan Rusak di Bekasi Tersendat BEKASI - Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi belum dapat memastikan kapan perbaikan sejumlah jalan rusak akan dilakukan. Hal ini lantaran belum ada kepastian kapan turunnya anggaran mengingat molornya pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi 2011. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Agus Sofyan, pihaknya mengajukan plafon anggaran untuk 2011 sebesar Rp 203 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan rusak termasuk drainase. “Kita belum tahu akan turun berapa, tetapi tahun kemarin dari pengajuan Rp 250 miliar, ternyata yang turun hanya separuhnya,” ungkapnya, pekan lalu. Sekitar 60 persen dari anggaran perbaikan jalan

tersebut rencananya akan digunakan untuk penanganan jalan lingkungan. “Sisanya akan digunakan untuk perbaikan jalanjalan kota,” ujarnya. Anggaran tersebut juga digunakan untuk memperbaiki jalan rusak yang belum diperbaiki pada 2010 lalu. Agus mengaku jumlah jalan rusak sudah mulai menurun.

Namun, kondisi jalan yang pada 2010 masih relatif baik berangsur-angsur rusak. “Jalan Pekayon hingga Pondok Gede yang merupakan akses ke perbatasan kota, tahun kemarin masih stabil, tetapi tahun ini sudah mulai rusak,” ungkapnya. Sejumlah titik di jalur Tambun-Cimuning, ujarnya, juga mengalami kerusakan. Untuk menambah anggaran

perbaikan jalan, lanjutnya, Dinas Bina Marga juga sudah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalihkan dana pembangunan sisi Jalan Kalimalang untuk program perbaikan jalan lain. Namun, pengusulan pengalihan dana Rp 16 miliar tersebut tidak disetujui. “Pemprov akan tetap membangun sisi Jalan Kalimalang,” ujarnya. Pengalihan dana tersebut, ungkapnya, lantaran sisi Jalan Kalimalang sudah tidak bisa dibangun jalan. Pasalnya, pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di sekitar jalan tersebut. “Sebagian tiang pancangnya sekarang sudah dibangun, kalau untuk membangun jalan lagi, sudah tidak memungkinkan,” ujarnya. n deddy suryadi

18

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

INFO Tim Penilai PHBS Propinsi Banten Nilai FKTS TANGERANG - Tim penilai Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Propinsi Banten Hj. Ani didampingi Hj. Ayu dari Dinas Kesehatan (Dinkes) beserta rombongan turun langsung kekelurahankelurahan untuk menilai keterkaitan program Kota Tangerang Sehat. Salah satunya Forum Kota Tangerang Sehat(FKTS) RW.04 Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Cileduk Kota Tangerang. Sainah Liadi ketua Penggerak PKK Kelurahan Paninggilan Utara kepada Tim penilai Propinsi Banten memaparkan kegiatan yang sudah di lakukan RW 04 dalam men sosialisasikan 10 indikator pro gram PHBS kepada masyarakat. FKTS RW 04 juga menyuguhkan atraksi menarik yang diperagakan cara mencuci tangan yang baik dan benar oleh beberapa murid PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan selanjutnya tim penilai PHBS Propinsi Banten juga melihat stand-stand makanan sehat yang menyehatkan dan stand kesehatan yang telah dilakukan para kader Posyandu Nanas RW. 04. Lurah Paninggilan Utara Muhammad Liadi S.Sos berharap agar tim peni lai harus obyektif melihat dan memberi nilai dalam PHBS. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik itu RT/RW, alim ulama serta tokoh masyarakat dalam peran sertanya mensukseskan program Pemkot Tangerang menjadi sebuah Kota yang Sehat dan ber akhlakulkarimah. n bumi sunyoto

Sekolah Budi Mulia Ukir Prestasi

TANGERANG - Sedikitnya empat prestasi diraih oleh siswa-siswi Sekolah Budi Mulia berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Cileduk, Kota Tangerang ini pada penghujung tahun 2010. Torehan ukiran prestasi itu pertama adalah juara favorit lomba Fotografi Universitas Trisakti oleh tim Fotografi SMA Budi Mulia, juara 2 tingkat Kota Tangerang, juara 1 Turnamen Futsal se-Jabodetabek, dan siswa SMK Budi Mulia Annisa Maulina berhasil menyabet juara 3 kejuaraan Pencak Silat Bupati Cup Tangerang. Wajar kalau Sekolah ini dibawah naungan Yayayasan Pendidikan Budi Mulia yang menyelenggarakan tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK menuai banyak prestasi diraih peserta didiknya. Sekolah Budi Mulia juga mempunyai komitmen untuk menyelengarakan pendidikan yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan. Karena sekolah yang efektif menurut Direktur ekskutif Yayasan Pendidikan Budia Mulia (YPBM), Suryadi, akan mewujudkan suasana sekolah dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. n bumi sunyoto

53.767 Buruh di Jabar Merana BANDUNG - Sedikitnya 53.767 buruh tekstil dan garmen di Jawa Barat diberikan upah di bawah upah minimum kabupaten/ kota (UMK). Hal ini menyusul disetujuinya 50 perusahaan yang meminta penangguhan UMK 2011 oleh gubernur. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Mustofa Djamaludin, peru sahaan yang menangguhkan UMK di 12 kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Sukabumi, Kota Bandung, Bogor, Bekasi, dan Karawang. ”Awalnya, sekitar 60 lebih perusahaan yang mengajukan penangguhan ini. Setelah kami analisa ternyata hanya 50% yang masuk kualifikasi dan disetujui,” ujar Mustofa kemarin.

Dia mengatakan, 50 perusahaan yang mendapatkan penangguhan UMK ini hanya sebagian kecil dari 25.000 perusahaan di Jabar dengan total tenaga kerja sebanyak 2,3 juta orang. Pekerja yang yang masih ditangguhkan itu, rata-rata diberikan upah sebesar Rp750.000Rp1.311.000 plus 15% tambahan dari UMK yang diterima. Dari 50 perusahaan itu tidak semuanya menangguhkan UMK selama 12 bulan, ada yang hanya 4 bulan, 6 bulan, hingga 9 bulan. Sementara yang mengajukan penangguhan selama 12 bulan hanya 32% dari total perusahaan yang mengajukan penangguhan. ”Namun, kesadaran perusahaan dan buruh terhadap UMK

lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” tandasnya. Mustofa mengungkapkan, sebelum ajuan penangguhan itu disetujui, pihaknya telah membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut. Misalnya, komitmen perusahaan terhadap waktu penangguhan. Jika perusahaan tidak mematuhi perjanjian itu akan diberi sanksi sesuai aturan berlaku. ”Alasan penangguhan di antaranya rendahnya kapasitas pasar, melemahnya bahan baku khususnya tekstil, belum maksimalnya utilitas produksi, serta kondisi pro duktivitas sehingga biaya produksi membengkak,” beber nya. Menurut dia, proses penang guhan UMK tidak mudah. Be berapa persyaratan yang harus

dipenuhi yakni perusahaan harus memperlihatkan neraca keuangan selama dua tahun dan penentuan penangguhan UMK harus berdasarkan kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja di perusahaan tersebut yang mewakili karyawan. Ketua Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSKSPSI) Jabar Roy Jinto meminta Pemprov Jabar tidak mudah memberikan izin terhadap pengusaha yang mengajukan penangguhan upah, terutama yang mengajukan selama satu tahun penuh. ”Saya berharap ke depan tidak ada lagi perusahaan yang mengajukan penangguhan upah secara berturut-turut setiap tahunnya,” ujarnya. n sonny pn

Kecamatan Larangan Siap Tingkatkan Mutu Pelayanan Prima

TANGERANG - Kecamatan Larangan yang secara admininistratif wilayah merupakan hasil pemekaran da ri Kecamatan Ciledug menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 23 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kecamatan Larangan pun memiliki luas wilayah sebesar 9,397 km2 atau sekitar 5 % dari luas wilayah Kota Tangerang. Kecamatan Larangan yang terdiri atas 8 (delapan) kelurahan ini seiring dengan motto yang selama ini telah dicanangkan yakni “Anda datang kami layani, kepuasan anda tujuan kami”, maka Kecamatan Larangan yang dipimpin oeh Muyadi S.Sos beserta

jajarannya ditahun 2011 ini siap meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakatnya. Menurut Mulyadi bahwa ditahun 2011 ini sudah saatnya sebagai aparatur pemerintahan yang juga pelayan masyarakat dalam segi pelayanan prima jangan sampai tertinggal dengan instansi swasta,ujarnya. “Apabila masyarakat dilayani dengan baik tanpa tebang pilih, nanti kedepannya masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik dan akan muncul rasa kepercayaan terhadap aparatur pemerintah”ujarnya. Bahkan Mulyadi dalam setiap apel pun selalu menekankan terhadap jajarannya agar jangan tebang pilih dalam melayani masyarakat agar mutu

pelayanan prima ini meningkat dan juga agar tidak ada persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap kecamatan yang dipimpinnya. Mulyadi juga menambahkan, selama ini visi dari kecamatan Larangan yakni, “Terdepan dalam pelayanan prima menuju masyarakat Larangan yang berakhlakul karimah” yang selama ini telah digaungkan, dan dirinya pun yakin ditahun 2011 ini jajarannya siap meningkatkan pelayanan dan mampu bekerja dengan baik serta dapat membuktikan kepada masyarakat larangan bahwa visi dari kecamatan Larangan ini bukan hanya slogan belaka. Ditanya program-program apa yang akan dilakukan

Kecamatan Larangan yang dipimpinnya, Mulyadi mengatakan, sama seperti tahun yang lalu, yakni menjalankan program-program yang telah dibuat oleh Pemkot Tangerang, serta mensosialisasikan dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dicanangkan, dan Mulyadi pun mengharapkan peran serta masyarakat tentang perda-perda tersebut yang nantinya berjalan lancar . “Saya mengharapkan agar mayarakat Larangan agar berperan aktif dalam mentaati perda-perda yang dibuat Pemkot Tangerang, tanpa adanya peran aktif dan sinergisitas dari masyarakat maka roda pemerintahan yang telah berjalan tidak akan berkesinambungan, ”ujarnya. n bumi sunyoto

Gedung Baru Larangan Utara Siap Tingkatkan Pelayanan TANGERANG – Kelurahan Larangan Utara yang terdapat diwilayah Kecamatan Larangan secara administrastif merupakan blok Tengah dan merupakan sebagai blok dengan fungsi utama komersial yakni untuk perdagangan dan jasa. Kelurahan Larangan Utara pun memang diarahkan untuk pengembangan kawasan komersial, yakni di sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto dan saat ini Kelurahan Larangan Utara telah memiliki gedung yang baru dan walaupun belum diresmikan oleh walikota Tangerang Wahidin Halim, namun penempatan gedung baru Kelurahan Larangan Utara kini telah mendapatkan respon yang positif dari warganya. Menurut Lurah Larangan Utara, Mansyur Maulana

yang juga putra asli Larangan kepada Tabloid Sensor menjelaskan bahwa sebelum menempati gedung baru ini, Kelurahan Larangan Utara yang ditempatinya sebelumnya menyewa ditempat warga, yang tentunya harus mengeluarkan dana tambahan dan tempatnya pun tidak sebesar gedung baru yang ditempati sekarang ini. Dengan menempati gedung baru ini, dirinya pun siap memberikan sumbangsih yang besar terhadap warganya bahkan dirinya pun siap dikritik oleh warganya, karena menurutnya kritikan merupakan sesuatu yang dapat membangun kinerja kerja dirinya dan jajarannya serta kelurahan yang dipimpinnya dapat menjadi yang terdepan dalam melayani warganya dan diharapkan kepada jajarannya

agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya. “Sebagai pamong memang sudah diwajibkan untuk melayani masyarakat dan sudah harus siap menerima kritikan dari masyarakat agar dapat mengevaulasi apa saja yang telah dilakukan

untuk masyarakat,” ujarnya. Menurut salah seorang warga Gang H.Unus, Murnah mengatakan, dengan menempati gedung baru ini diharapkan lurah beserta stafnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Larangan Utara. n bumi sunyoto

19

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

GEMA Polsek Cileduk Razia Anak Punk

TANGERANG - Petugas Polsek Cileduk merazia keberadaan anak-anak punk yang dinilai telah membuat resah pengguna jalan lantaran meminta uang secara paksa. Kapolsek Cileduk Komisaris Polisi Tukiman menjelaskan, razia dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat karena keberadaannya sudah sangat meresahkan dengan mengamen sambil meminta uang secara paksa kepada penumpang didalam angkot sekitar kawasan Borobudur dekat Flayover, Cileduk. Tukiman mengatakan kepada wartawan, dari hasil razia tersebut telah mengamankan dua remaja punk yang kerap nongkrong dan ngamen didepan Ramayana jalan raya Cileduk. “Dua anak punk yang kita amankan karena melakukan pemalakan diangkot dan meresahkan penumpang. Kedua anak jalanan ini yaitu AN dan D, dan menurut pengakuan mereka berasal dari Palembang,” jelasnya. Setelah diamankan anak punk tersebut didata diri. Dari hasil pemeriksaan ternyata keberadaan anak punk yang ada sebagian besar bukan warga Cileduk. Dalam razia yang digelar Selasa (18/1), sebagianbesaranakpunktersebutternyata merupakan anak usia sekolah yang datang berkelompok untuk mengamen. Sayangnya anak bergaya rambut jambul ini sering meresahkan warga. Tukiman juga menjelaskan pihaknya seringkali menerima pengaduan dari masyarakat akan aksi anak-anak jalanan ini. “Untuk itu Kita juga akan memberi pengarahan dan pembinaan kepada mereka dan menyita semua astribut yang membahayakan,” ungkap Kapolsek Cileduk Komisaris Polisi Tukiman. n amal jamaludin

Upah Minimum Tangsel Rp1.290.000/Bulan PAMULANG - Perubahan atas keputusan Gubernur (KEPGUB) Banten nomor 561/ Kep.680-Huk/2010 tentang penetapan upah minimum Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Propinsi Banten tahun 2011, bahwa dengan keputusan tersebut telah ditetapkan upah minimum agar terwujudnya hubungan industrial yang lebih harmonis. Hal ini memperhatikan berdasarkan Rekomendasi Walikota Tangsel nomor 561/4272-DSKT/2010 Tangsel tertanggal 22 Nopember 2010 perihal penetapan upah minimum kota (UMK) TAHUN 2011 dan pada tanggal 21 Desember 2010 usulan tersebut direvisi kembali, guna ditetapkan bahwa keputusan Gubernur Banten nomor 561/Kep-680-Huk/2010 menetapkan upah minimum Tangsel Provinsi Banten Tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000 (perbulan) dan keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2011. Keputusan Gubernur Banten ini juga ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua DPRD Provinsi Banten, Walikota Tangsel. n endang bidawati

Dana SUS Gedebage Bisa Dialihkan BANDUNG – Jajaran DPRD Jawa Barat berencana mengalihkan suntikan dana Stadion Utama Sepak Bola (SUS) Gedebage ke program prioritas lain jika megaproyek tersebut terus mengalami kemunduran dari target yang ditetapkan. “Anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar sangat terbatas. Banyak programprogram lain yang membutuhkan bantuan, misalkan infrastruktur jalan atau lainnya. Kami kan mengalokasikan dana itu sesuai kebutuhan dengan asas adil dan merata. Kalau memang program SUS Gedebage itu sulit, kami bisa alihkan,” tegas Sekretaris Komisi D DPRD Jabar Zulkifly Chaniago. Zulkifly menjelaskan,saat rombongan Komisi D melakukan kunjungan ke lokasi proyek SUS Gedebage belum lama ini, banyak yang mempertanyakan kemajuan

pembangunan program unggulan tersebut, “kok begini”. Bahkan, pihaknya mengaku mendapat informasi bahwa pembangunan baru terealisasi sekitar 10%. Bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp50 miliar untuk 2010 juga tidak terserap sama sekali. “Kalau alasannya faktor cuaca,itu pasti kan ada prosedurnya. Ini mah uang sudah ada Rp50 miliar, sama sekali tidak digunakan,” ungkapnya. Menurut Zulkifly, jika pengalihan dana SUS Gedebage tersebut jadi dilakukan, hal itu tidak menyalahi perjanjian kerja sama antara Pemprov Jabar dan Pemerintah Kota Bandung. “Kan dalam MoU juga ada poin-poin tertentu. Pada prinsipnya provinsi pasti mem-backup selama proyek itu dikerjakan secara serius. Ini kan ada keterlambatan, nah di balik keterlambatan itulah yang

akan kami evaluasi,” paparnya. Zulkifly pun meminta Pemkot Bandung atau pihak terkait lain tidak salah tafsir mengartikan masukan DPRD dalam keterlambatan proyek SUS Gedebage. Hal ini bisa menjadi motivasi sekaligus pecut untuk bekerja lebih baik. Pihaknya tetap meminta keseriusan Pemkot Bandung dalam melaksanakan proyek ini. “Jika ada terobosanterobosan, saya kira proyek ini bisa mengejar target. Tolong jangan dibawa ke arah politis, karena kami (DPRD Jabar) hanya menjalankan fungsi pengawasan,” tandasnya. Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dede Mariana menilai rencana pengalihan dana SUS Gedebage ke program lain hanya akan menambah permasalahan

semakin kompleks. “Pemprov Jabar bisa digugat oleh pengusaha (pengembang) kalau begitu. Kalau pun DPRD itu mengawasi, awasi policynya, jangan masuk ke hal-hal yang teknis. Sekarang DPRD yang melihat ke lapangan (proyek SUS Gedebage) itu ngerti gak soal konstruksi atau hal-hal teknis. Mereka kanharus denger paparan dari orang lain,” ungkap Dede. Menurut Dede, sejak awal antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung tidak saling percaya dalam merumuskan pendanaan SUS Gedebage. Ini terlihat ketika perhitungan semula pembiayaan proyek sebesar Rp200 miliar. Pemprov Jabar pun meminta Pemkot Bandung membuat detail engieering system (DED) agar diketahui berapa jumlah pastinya. n sonny pn

Bupati Karawang Lantik Dirut PD Petrogas Persada KARAWANG - Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara, MH melantik Rahmat Priyatna sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Petrogas Persada. Pelantikan yang berlangsung di Plaza Pemda Karawang tersebut, dipadukan dengan pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional Tingkat Kabupaten Karawang, pekan lalu. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menga takan, Kabupaten Karawang selain dikenal sebagai daerah pertanian dan industri juga memiliki potensi migas yang

tersebar di beberapa wilayah, baik di darat maupun lepas pantai. “Dimana berdasarkan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Minyak Bumi dan Gas,daerah penghasil migas diberi kesem patan seluas-seluasnya melalui badan usaha daerah untuk melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir,” ujarnya. Lebih lanjut Bupati menga takan, kegiatan usaha tersebut dilakukan sesuai dengan skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis badan usaha daerah yang bersangkutan. “Dengan

ditetapkannya direktur utama perusahaan daerah petrogas yang definitif, diharapkan dapat menggali potensi minyak, sehingga dapat mem berikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Karawang,” imbuhnya. Di sisi lain, Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang mengucapkan “Selamat” kepada direktur utama perusahaan daerah petrogas persada karawang, karena pengangkatan sebagai direksi perusahaan daerah telah melalui tahapan uji

kepatuhan dan kelayakan yang mengacu kepada ketentuan. “Pemerintah dae rah selaku pemilik perusahaan mengharapkan memperoleh direksi yang profesional dan memiliki integritas dalam membangun daerah,” ujarnya. Kepala Bagian Pereko nomian Setda Kab. Karawang, Abdul Aziz menam bahkan, pengangkatan dan pelantikan Dirut PD Petrogas Persada mengacu pada Perda No. 12 Tahun 2003 tentang pendirian PD Petrogas Persada. n asgan abg

Sekolah Gratis Dipangkas Hingga Rp20 Miliar

BANDUNG – Meski anggaran pendidikan tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp1,2 triliun, namun Pemerintah Kota Bandung memangkas dana sekolah gratis hingga Rp20 miliar. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi menyebutkan, hampir 85% anggaran pendidikan tahun ini digunakan untuk gaji guru, sedangkan sisanya pembelanjaan langsung. Namun,

untuk pembelanjaan langsung terjadi deviasi di antaranya anggaran sekolah gratis yang tahun sebelumnya mencapai Rp93 miliar turun menjadi Rp72 miliar. “Kami berharap deviasi itu tidak berpengaruh pada menurunnya kuota siswa yang berhak mendapatkan fasilitas sekolah gratis,” ujar Edi usai rapat penyaluran bantuan operasional siswa (BOS) di Dinas

Pendidikan Kota Bandung. Selain sekolah gratis, deviasi juga terjadi pada anggaran insfrastruktur sekolah dari yang sebelumnya mencapai Rp9 miliar berkurang menjadi Rp8,3 miliar. “Namun, saya harap jika melihat anggaran untuk pendidikan jangan hanya dari nilai totalnya saja, tetapi harus terperinci karena di satu sisi ada penurunan anggaran, tetapi banyak juga pos lain yang mengalami kenaikan,”ujar Edi. Pihaknya menargetkan 2013 nanti, persoalan insfrastruktur sekolah bisa diselesaikan. Agar bisa menunjang kegiatan belajar mengajar, Edi tidak menginginkan masih ada sekolah dengan infrastruktur tidak memadai. “Saat ini, Kota Bandung masih memiliki dua sekolah dasar (SD) yang berstandar SD inpres, yang bangunannyamasihmenggunakan ram kawat. Diharapkan nantinya sudah tidak ada lagi bangunan yang seperti itu,” ungkap Edi.

Terkait dana BOS, Edi mengatakan, anggarannya mencapai lebih dari Rp153 miliar dalam APBD 2011. Namun dalam mekanismenya terjadi perubahan, di mana penyaluran BOS dari yang sebelumnya tidak melalui APBD kota/kabupaten menjadi melalui APBD kota/ kabupaten. Karena itu, diperlukan sinkronisasi penganggaran dengan kalender pendidikan. “ Sinkronisasi diperlukan agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahrojimeyakinkanmeskianggaran sekolah gratis berkurang, namun hal itu tidak akan mengurangi kuota siswa yang mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk menutupi kekurangan anggaran, pihaknya bisa saja mengambil dari pos dana alokasi khusus (DAK) yang tahun ini nilainya meningkat hingga Rp49 miliar. n farida

20

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

TERAS Realisasi Raskin Bulog Cirebon

CIREBON – Kasubdivre Bulog Cirebon, Rusdianto mengungkapkan, realisasi penyaluran raskin diwilayah kerjanya sama dengan rencana, termasuk OPK CBP (Raskin 13). Bahkan, 2009 dan 2010 total mencapai 99,27 % dengan realisasi tertinggi sebanyak 69.130.84-0 Kg (100%). “OPK CBP Raskin 13 sebanyak 6.099.780 Kg di Subdivre Bulog Cirebon meliputi Kab. Cirebon 34.075.140 Kg, Kota Cirebon 2.390.880 Kg, Majalengka 18.431.740 dan Kuningan 14.233.080 Kg,” kata Rusdianto. Menurutnya, perolehan raskin Subdivre Bulog Cirebon terbilang cukup banyak dilingkup Divre Bulog Jabar. “Subdivre Bulog Cianjur paling banyak kuantitasnya, yakni 129.188.950 Kg, Subdivre Ciamis 88.718.580 Kg, Subdivre Bandung 76.182.270 Kg, Subdivre Karawang 56.975.670 Kg dan Subdivre Subang 33.842.070 Kg,” jelasnya. Rusdianto menerangkan, Divre Bulog Jabar memiliki total rencana pendistribusian raskin sekitar 482.890.780 Kg dengan realisasi mencapai 475.528.834 Kg dan realisasi OPK CBP (Raskin 13) sebanyak 24.513.840 Kg. n tri van royen

Pemkab dan DPRD Setujui RAPBD 2011 KARAWANG - Setelah melalui pembahasan intensif selama beberapa waktu, Pemerintah Kabupaten Karawang dan DPRD akhirnya menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2011. Penandatanganan persetujuan tersebut dilakukan oleh Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara dan para unsur pimpinan DPRD Kab. Karawang pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (18/1). Dalam Raperda APBD tersebut, Pendapatan Daerah Kab. Karawang untuk tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp. 1,680 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 201,4 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 1,127 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 352,3 miliar. Sedangkan untuk Belanja Daerah pada tahun 2001 dialokasikan sebesar Rp 1,94 triliun, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,047 triliun, dan Belanja Langsung sebesar Rp 892,9 miliar. Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut menjelaskan, lebijakan belanja daerah pada tahun 2011 diorientasikan pada pencapaian prinsip-prinsip dasar pembangunan yang akan dicapai dengan mengupayakan pada peningkatan kualitas pelayanan sosial. n asgan abg

Mutasi PNS Kental Nuansa Politik TASIKMALAYA - Sorotan miring dan tajam,tentang mutasi, rotasi dan promosi pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemda Kabupaten Tasikmalaya, mengundang tanda tanya dikalangan pemuka masyarakat,diduga terjadi tebang pilih. Mutasi, rotasi dan promosi yang dilakukan Pemda Tasikmalaya setiap tahun hampir dua kali terjadi. Akibatnya berdampak terhadap program kerja yang tidak terselesaikan istilahnya ‘mentah lagi mentah lagi’. Seperti halnya pengangkatan pegawai negeri sipil menjelang dan sesudah Pemilukada. Pengangkatan pegawai baik yang dirotasi,mutasi dan promosi sangat kental dengan nuansa politik. “Pengangkatan pegawai menjelang Pemilukada, diduga

bernota bene agar mereka yang diangkat mendukung calon bupati dan wakilnya. Sementara para pegawai yang dimutasi baik eselon dua maupun tiga karena dianggap tidak loyal terhadap atasan dan ajakan politik jangan mengharap mereka akan menduduki jabatan baru,” kata Maeman SH, pengamat pegawai negeri. Sementara yang beruntung bagi pegawai yang prestasi kerjanya baik dan loyal terhadap atasan serta loyal terhadap ajakan politik. Seperti halnya menjelang Pemilukada sekitar 300 orang lebih diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan paling banyak dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Seperi halnya ratusan pegawai dilingkungan Setda Kabupaten Tasikmalaya terkena rotasi, mutasi dan promosi

setelah Pemilukada, Senin tanggal 17 Januari 2011. Sebanyak 113 orang pegawai eselon II, III dan IV mendadak dipanggil untuk dilantik Bupati Tatang FH yang akan habis masa jabatannya Maret 2011. Nampaknya Bupati Tatang sebelum berakhir berhenti meninggalkan Pendopo 8 Maret mendatang tidak mau menyisakan utang program kerjanya bagi para pegawai selama 10 tahun menjabat Bupati. Dalam pelantikan tersebut ada 8 pejabat eselon II yang dilantik. Di antaranya Drh. Budi Utama yang semula Asda II dan Drs. H. Yadi Yuliadi MM ditarik menjadi Staf Ahli Bupati Sementara Kadishub Drs.Adang Karyawan dipromosi menjadi Asda II dan Drs.Cece Suryaman yang semula Staf Ahli dipromosi menjadi

Asda III. Sedangkan Drs.Nana Rumkana Kepala Kantor Litbang dilantik menjadi Kadistarkim dan dr. H. Tanto Rachmanto Sekdiskes diangkat menjadi Kadiskes. Paling beruntung bagi H. Oyeng M, Camat Mangunreja naik jabatan diangkat menjadi Kadishub. Sementara Penilik UPTD Bantarkalong naik jabatan jadi Ka UPTD Disdik Sariwangi. Lain halnya dengan mutasi dilingkungan Kimpraswil dari mulai Kepala Dinas, Sekretrais dan Kabid serta Kasi nyaris bersih. Kadis Kimpraswil H. Is. Hidayat dimutasi jadi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Sementara Sekda Tasikmalaya, H. Abdul Kodir menyatakan, mutasi, rotasi dan promosi tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. n h madjid rw

Sekolah yang Menyelewengkan Dana BOS Harus Dihukum TASIKMALAYA - Dengan adanya informasi pencairan dana Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M.Nuh akhir pekan bulan Januari, tahun ini pemerintah akan menyalurkan dana BOS mencapai Rp16,8 triliun Dibalik pencairan dana BOS, masyarakat minta mengawasinya. Sebab tidak mustahil ada oknum Kepala Sekolah yang menyelewengkan dana BOS, seperti tahun tahun sebelumnya. “Karena itu masyarakat minta kepada pihak berwajib, bagi Kepala

Sekolah dan Komite Sekolah yang menyelewengkan dana BOS, dihukum seberat-beratnya, karena mengkorup uang Negara,” kata Drs.Agus Gunawan pesiunan guru SMP Tasikmalaya. Menurut Agus, setiap ada bantuan BOS,oknum Kepala Sekolah bekerjasama dengan Komite selalu menyelewengkan dana BOS diluar ketentuan pemerintah.Bahkan banyak oknum Kepala Sekolah yang mendadak menjadi kaya beli mobil dan bangun rumah. Untuk menghilangkan jejak penyelewengan uang negara, pihak Kepala Sekolah

bekerjasama dengan Komite memungut lagi uang dari para orang tua murid dengan dalih untuk keperluan itu dan ini. Selain itu, jatah siswa darti BOS yang seharusnya diberikan kepada siswa ternyata tidak, diduga uang tersebut digunakan kepentingan pribadi.Sedangkan siswa masih dibebanni membeli seragam,buku pelajaran dan peralatan sekolah lainnya. Penyaluran dana BOS dari pemerintah bertujuan untuk mendukung program belajar mengajar di sekolah,khususnya jenjang pendidikan dasar dan pencairan dana BOS

akan disalurkan melalui rekening Kepala Sekolah. Penyaluran dana BOS tahun 2011 dibagi dua jenjang yaitu SD dan SMP di wilayah Kota dan jenjang SD-SMP di wilayah Kabupaten. Untuk jenjang SD di wilayah Kota masing masing siswa akan menerima Rp580 ribu per tahun. Sedangkan untuk SD yang terletak di Kabupaten masing masing siswa menerimaRp397 ribu per tahun. Sementara untuk jenjang SMP di wilayah Kota masing masing siswa menerima Rp710 ribu per tahun. n h madjid rw, sabihin

Tujuh Saksi Pasangan Calon Bupati Tolak Berita Acara TASIKMALAYA - Sidang Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 Januari 2011 yang digelar KPUD dibaikot tujuh pasangan Bupati dengan menolak menandatangani berita acara (BA). Ironisnya,sebelum penetapan rekapitulasi penghitungan suara diumumkan oleh Ketua KPUD, Deden Nurul Hidayat, para saksi pasangan calon bupati keluar meninggalkan ruang sidang gedung DPRD dan langsung pulang. Dari delapan pasangan calon bupati hanya satu yang menandatangani BA yakni saksi dari pasangan nomor urut 6 H.Uu Ruzhanululum-H. Ade Sugianti (Huda) yang disusung partai PPP dan PDIP dengan perolehan suara 32 persen lebih. Sementara tujuh saksi calon bupati lainnya

menolak penandatangan BA yakni pasangan calon bupati nomor urut 2 yang diusung partai Golkar,H. Subarna–Hj. Dede T. Widarsih (Sahadat) pasangan calon bupati nomor urut 8 yang disusung partai PKB dan PKS, HE Hidayat (Wakil Bupati)–H.Asep Ahmad Djaelani mantan Sekda (Haji). Pasangan lainnya yang menolak mendatangani BA yakni nomor urut 4 yang

diusung Partai Demokrat,H. Acahmad Saleh-H.Ucu Asep Dani (Adan), pasangan nomor urut 5 dari calon perseorangan, H.Harmaen–H.Tahman Iding (Hatta), pasangan nomor urut 1 perseorangan, H.Endang Khusaeni-H.Suparman dan pasangan nomor urut 3 perseorangan,H.Endang Hidayat–Ahmad Djuhana. Ketujuh pasangan calon bupati yang menolak

mendatangani BA menyatakan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ( MK) karena Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya penuh kecurangan sejak dilaksanakannya tahapan tahapan Pemilukada. Selain itu, ada keterlibatan birokrasi untuk memenangkan salah satu calon bupati dan wakil serta adanya penggiringan pegawai negeri sipil (PNS). “Oleh sebab itu kami dari tujuh calon bupati sepakat untuk mengajukan gugatan ke MK,karena bukan pada tempatnya kami mengajukan gugatan ke KPUD,” jelasnya. Pasangan nomor urut 8, H.E.Hidayat-H.Asep Djaekani yang diusung partai PKB dan PKS sudah melayangkan gugatan ke MK pada tanggal 19 Januari 2011. Gugatan nomor urut 8 ini, meyakinkan ada kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati pada Pemilukada. n h madjid rw

21

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

kILAS Rutilahu ‘Dompleng’ Bermuara Politis CIREBON – Kendati Kementerian Sosial (Kemsos) Republik Indonesia menekankan pentingnya pertang gungjawaban penggunaan dana bantuan 2010, namun kenyataannya tak sedikit kepala desa yang bertindak sekarep dewek hingga mencuatkan teka-teki hukum. Sebut saja Desa Bojongkulon Kec. Susukan Kab. Cirebon, Kuwu H Makmur mendapat bantuan rehab rumah tidak layak huni (rutilahu) 7 unit Rp 70 juta berpola dibagi desa lain atau sistem dompleng. “Saya dapat rehab rutilahu dengan cara dompleng dari Desa Kedongdong 4 unit Rp 40 juta dan Desa Susukan 3 unit Rp 30 juta. Kami tidak tahumenahu tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan tersebut, karena ada di dua desa tersebut,” kata Kuwu Bojongkulon, H Makmur. Kemsos menegaskan, penerima bantuan wajib menyampaikan LPJ keuangan dan kegiatan RSRTLH ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (Dit. PFM) melalui Dinsos Kab/Kota tembusan ke Dinsos Prov dengan melampirkan kwitansi pengeluaran serta surat pernyataan selesainya pe kerjaan diketahui kepala desa/lurah. Kuwu Kedongdong Mulya menga ku menerima rutilahu 6 unit Rp 60 juta. “Saya berjanji nanti memberikan data tentang LPJ dan foto-foto rumah baik sebelum maupun sesudah direhab,” ucap Mulya. n adhe hamdan, sutawijaya

SMK Negeri 1 Widasari Diresmikan INDRAMAYU – Pekan lalu, SMK Negeri 1 Widasari yang bertempat di Desa Ujung Pendok, kecamatan Widasari memiliki gedung baru. Peresmian dilakukan oleh Akmar S.Ag selaku kepala sekolah. Acara syukuran yang dihadiri oleh seluruh komite sekolah, guru, wali murid serta Jajang Sudrajat selaku Camat Widasari didampingi H. Tisna, Kepala Desa Ujung Pendok itu berjalan lancar. Di sela-sela akhir acara, Akmar kepada Tabloid Sensor mengatakan, sangat bersyukur sekali telah berdirinya gedung yang didanai pemerintah sebanyak tiga lokal kelas, dan empat lokal kelas yang disumbang dari swadaya wali murid yang sangat berantusias sekali membantu pembangunan sekolah ini. Kini, kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak lagi menumpang sementara di sekolah dasar yang sudah tidak terpakai karena rutinitas KBM sudah bisa dilaksanakan di gedung sendiri. Sekolah kejuruan yang mempunyai empat pelajaran inti yaitu otomotif, perbankan, perhotelan dan multimedia ini masih mengharapkan bantuan dari pemerintah.n eka ferdiana

Warga Desa Brondong Tertipu INDRAMAYU - Warga desa Brondong Kecamatan Pasekan merasa tertipu oleh ulah Daklan (Punuk) yang meminta tanda tangan warga agar tahun depan mendapatkan kembali program PNPM. Namun oleh Dulbari tanda tangan tersebut disalahgunakan untuk melaporkan Ketua TPK ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan tuduhan mark up sebesar Rp90 juta. Dengan demikian warga merasa dibohongi, maka dalam waktu dekat sejumlah warga akan melaporkan Dulbari dan Daklan ke Polres Indramayu. Menurut beberapa warga yang dihubungi Tabloid Sensor mengatakan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM) Mandiri tahun 2010 di Desa Brondong telah

berjalan sesuai aturan serta kwalitas bangunan cukup baik , justru ketua TPK , Wiyat banyak membantu atas kelangsungan pembangunan di desa Brondong. Hingga sekarang dari pihak Konsultan dan UPK tingkat kecamatan tidak pernah mengkomplain atas kinerja Ketua TPK baik dari segi penggunaan keuangan maupun dari segi fisik. Akan tetapi, niat baik dari Wiyat untuk menjalankan tugasnya dianggap mark up dana tersebut bahkan telah di laporkan ke Kejaksaan dengan bermodalkan membohongi warga dengan cara meminta tanda tangan, alasannya untuk program PNPM tahun depan. Namun setelah diketahui atas kelicikan Dulbari dan Daklan,

warga merasa tidak terima karena tanda tangan warga yang diminta oleh Daklan digunakan Dulbari untuk bahan laporan ke Kejaksaan. Padahal, warga sama sekali tidak ada niat membuat dan atau membubuhkan tanda tangan untuk laporan ke Kejaksaan. Bahkan, bukan saja ketua yang diperiksa oleh Kejaksaan, termasuk bendahara TPK (Onah) ikut diperiksa atas tuduhan mark up sebesar Rp90 juta. Kondisi ini menurut warga, Dulbari dan Dasklan telah membohongi warga, maka jangan salahkan warga kalau masalah ini sampai ke ranah hukum. Wiyat ketua TPK saat di temui di kediamannya menjelaskan, jumlah dana PNPM di Desa Brondong sebesar Rp283 juta

itu di alokasikan ke tembok penahan tanah (TPT) blok Bondol sepanjang 1,25 meter dianggarkan Rp167 juta, rabat beton di blok karang baru sepanjang 305 meter sebesar Rp58 juta, BOP Rp14 juta, BOP UPK 2%, BOP TPK 3%, juga di alokasikan ke simpan pinjam perempuan (SPP) Rp46 juta ditambah pajak-pajak yang harus ditanggung. Bahkan ada anggaran yang tak terduga seperti pembuatan TPT yang semula telah dikerjakan, tapi akibat bencana hujan yang tidak pernah berhenti maka TPT tersebut harus diperbaiki dan membuang air terlebih dahulu, jelas memakan waktu yang cukup lama, dan anggaran jadi membengkak. n eka ferdiana

Satu Juta Tanda untuk Mantan Bupati Indramayu INDRAMAYU - Heboh setelah mantan Bupati Indramayu, H. Irianto MS Syafiuddin yang akrab dipanggil Yance sejak tanggal 13 Desember 2010 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, sejumlah masyarakat Indramayu membubuhkan tanda tangan pada kain putih ukuran 1,5 x 80 meter, sebagai bentuk dukungan moral terhadap mantan bupati Indramayu. Hal ini membuat advokat atau pengacara mulai angkat bicara. Dukungan moral untuk mantan Bupati Indramayu yang sejak tanggal 13 Desember 2010 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh

Kejagung RI, sebagaimana prin out Direktur Penyidikan Kejagung No.205/F.D/S.2/2010, terus mengalir. Inisiatif ‘Wong Dermayu’ (orang Indramayu) dari berbagai unsur masyarakat sudah beberapa hari ini terus mengalir, mulai dari birokrat, petani, pedagang dan sebagainya dengan bertuliskan, “ Pak Yance telah didholimi dengan tuduhan korupsi kasus PLTU. Pak Yance tidak bersalah dan tidak makan uang dari PLTU, Kami siap dukung Pak Yance“. Menurut salah seorang masyarakat saat dihubungi Tabloid Sensor mengatakan, pemberian tanda tangan pada kain putih yang

disediakan, merupakan wujud keprihatinan terhadap mantan bupati yang katanya telah dijadikan tersangka. Padahal menurut warga, selama ini Bupati Yance sangat dekat dan bermasyarakat dengan rakyat. “Maka ketika mendengar hal itu kami sebagai rakyat hanya bisa memberikan dukungan moril saja,” jelasnya. Advokat Mambruri Yamin, SH kepadaTabloidSensor menjelaskan, dengan mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan moral terhadap mantan Bupati Indramayu, masyarakat beranggapan kalau mantan bupati tidak bersalah, sedangkan versi

Kejagung RI telah menetapkan mantan bupati sebagai tersangka. Menurutnya, pengumpulan tanda tangan yang dituangkan pada kain putih itu sah-sah saja dan itu hanya sekadar dukungan moril. Sebab, pada hakekatnya tidak akan bisa mempengaruhi proses hukum , apalagi sudah ditetapkan sabagi tersangka. “Sangat setuju jika hukum tersebut berjalan dengan sendirinya tanpa ada politisasi, tinggal melihat apakah terbukti menurut hukum atau sebaliknya. Disamping itu, kita wajib menganut pada azas praduga tak bersalah,” tegasnya. n duliman

Korban Nafsu Bejat Tuntut Pelaku Dikeluarkan dari PNS INDRAMAYU - Tuti (19) korban nafsu birahi oknum guru SD berinitial Her di kecamatan Lelea hingga korban hamil dan melahirkan anak perempuan yang kini telah berusia lima tahun, terus menuntut keadilan. Sampai saat ini, pelaku, tidak bertanggung jawab, karena itu korban menuntut agar Her dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Sejak duduk di bangku SD, Tuti disayang oleh Her yang identik gurunya, dan istrinya. Bahkan, tidur pun harus ikut di rumah guru tersebut hingga lulus sekolah Dasar (SD). Namun saying, niat baik dari Her berubah ketika Tuti lulus SD. Rupanya Her memperhatikan tubuh anak yang semula disuruh membantu dirumahnya, akibatnya setanpun masuk ke jiwa Her. Maka, Tuti pun dipaksa untuk melayani nafsu bejad yang disertai ancaman. “Kalau tidak

mau, ijasah SD tidak akan di kasih,“ tegas Tuti menirukan ancaman Her. Perbuatan bejat itu dilakukan Her saat istrinya tak berada di rumah. Menurut pengakuan Tuti kepada Tabloid Sensor, hasil hubungan gelap dengan Her pernah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, namun masih

belum ada tindakan yang berarti. “Sengaja aib ini kami buka karena sudah cukup lama memendam rasa malu yang tiada ujungnya, disamping itu bertujuan agar anak yang dilahirkan hasil hubungan gelap punya status jelas. Apalagi usia anak sudah 5 tahun, tentunya butuh pendidikan,” jelasnya.

Disamping status anak, juga tanggung jawab nafkah seharihari. Sebab, apapun bentuknya, anak tersebut darah daging mereka. Hati sangat sedih ketika melihat nasib anak yang sampai sekarang masih belum jelas statusnya, terutama mendapat perhatian dan atau pengakuan dari Her. “Sebab sering kali meminta pertanggung jawaban kepada Her ke rumahnya, namun yang keluar justru istrinya, bahkan kami sering diperlakukan tidak manusiawi,” katanya. Untuk itu kepada Dinas Pendidikan kabupaten Indramayu, kiranya segera menindak sifat guru yang tidak terpuji, harusnya guru tersebut wajib ditiru tindak tanduknya oleh semua murid. Selain mengadukan nasibnya ke Dinas Pendidikan, termasuk ke Badan Kepegawaian Daerah, pihaknya juga akan membuat laporan tertulis kepada bupati. n soni s

22

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

TERAS Reformasi Birokrasi Bukan Isapan Jempol CI R EB O N – P e j a b a t P e m k a b Cirebon wajib melaksanakan reformasi birokrasi, bahkan patut terbuka kepada masyarakat dan wartawan sebagaimana amanah UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bupati Cirebon Dedi Supardi mengungkapkan hal itu, saat memimpin pengambilan sumpah dan melantik Sekda Drs H Zaenal Abidin Rusamsi MM menggantikan Drs H Nur Riyaman Novianto MM belum lama ini. Sekda Kab. Cirebon, ZA Rusamsi yang akrab disapa Joni mengatakan, “Reformasi Birokrasi bukanlah sekedar lip service (pemanis bibir), melainkan amanah bagi segenap PNS/Aparatur demi terwujudnya peningkatan mutu pelayanan publik”. Acara tersebut selain dihadiri Kepala OPD dan Camat se-Kab. Cirebon, juga Ketua DPRD H Tasiya Gotas, Kepala BPKP Wilayah III Cirebon Drs H Ano Sutrisno, Kapolres AKBP H Edi Mardiyanto SIK, Dandim 0620 Letkol (Arh) Jama’ah, Kaden C Brimob AKBP Asep Saefudin SIK, Kasubdivre Bulog Rusdianto dan lainnya. Namun demikian, dalam prakteknya tak sedikit pejabat Pemkab Cirebon cenderung menganggap seruan Bupati Dedi dan Sekda Joni mungkin sekedar teori diatas kertas. n sutawijaya

Kuwu Galagamba Diduga ‘Nyambi’ Notaris CI R EB O N – K u w u G a l a g a m b a Kec. Ciwaringin, Jaenudin disebut-sebut sejumlah pihak berperan sebagai tokoh dibalik terbitnya akta jual beli 2010 atas tanah aset Desa Klangenan Kec. Klangenan seluas 4 Ha bernilai ratusan juta rupiah. Dodi selaku salah seorang pembeli menuturkan, Kuwu Klangenan Jahari BcHk menjual tanah aset Desa Klangenan yang berlokasi disekitar Desa Galagamba seluas lebih kurang 4 Ha. “P e r a n t a r a penjualan tanah aset Desa Klangenan adalah H Madamin, sementara Kuwu Galagamba Jaenudin berperan sebagai pembuat akte tanah,” kata Dodi yang juga suami dari Kuwu Gempol, Jamilah. Ia mengaku membeli tanah aset Desa Klangenan seluas kurang lebih dari 2 - 3 Ha. Sedangkan pembeli lainnya, Suranda dari Desa Gintung Lor Kec. Susukan seluas 0,5 Ha dan Sunarto dari Desa Beringin Kec. Ciwaringin seluas 1/4 bau. Kuwu Galagamba Jaenudin terlihat masih mempelajari Surat Sensor Cirebon tanggal 21 Januari 2011. Sementara Sekdes Galagamba, Hadi Amin bilang, “Saya tidak tahu-menahu tentang persoalan tersebut, sebab yang proaktif menangani proses jual beli tanah itu adalah Kuwu Jaenudin dan Kuwu Jahari”. n maedi, ratina

Hotel Prodeo Tunggu Tersangka Subagyo CIREBON – Meski berstatus tersangka, namun Subagyo justru melakukan manuver dan tidak menghormati kerja keras Unit I Sat Reskrim Polres Cirebon. Kontan, Pemimpin Perusahaan (Pimprus) Sinar Pagi, Hasyim Abdurahman mengaku siap menjenguk sekaligus membawakan ransum jika Subagyo sudah berstatus sebagai warga ba ru di Rumah Tahanan Cirebon alias terpidana. Setelah sebelumnya anaknya Subagyo, Bambang Setiawan kasak-kusuk ke Kejari Sumber dan Tardi dari Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) mengintimidasi keluarga korban, tapi syukurnya mentah ditengah jalan. Kini, tersangka Subagyo harus ditenteng Walim dari Inti Jaya untuk minta maaf berbuntut pencabutan Laporan Polisi (LP) Rp 1 juta.

“Saya mengaku bersalah dan minta maaf, bahkan siap memberikan uang Rp 1 juta mentok sebagai biaya ganti visum serta rontgen. Kalau setuju, maka saya bertanggung jawab dalam urusan biaya pencabutan LP di Polres Cirebon,” kata Subagyo seenaknya disaksikan Walim dan M Gunawan dari Seputar Nusantara, Senin (17/1) lalu. Korban TR menegaskan, “Jangankan sejuta, semiliar pun saya tidak mau mencabut LP. Subagyo menyakiti tubuh saya, sehingga dilaporkan ke polisi atas perbuatannya dan bukan kewartawanannya. Saya bosan diteror oleh Subagyo cs, tapi suami saya siap mati untuk membela istrinya dan yakin Allah SWT mengabulkan do’a kami yang teraniaya”. Menurut Gunawan, kendati sudah jelas-jelas salah, tapi

Subagyo kelihatannya terpaksa saat minta maaf kepada korban, bahkan manuvernya cukup berbahaya. “Buktinya, Subagyo cs sempat mempolitisir kasus tersebut saat pertemuan dengan sekitar 50 wartawan dan LSM di Rumah Makan Kampung Daun di Kenanga, Sumber, Sabtu 15 Januari 2011 mulai jam 10.00 WIB,” jelas Gunawan. Kasat Reskrim AKP Johanson

SIK melalui KBO Iptu Yusuf mengaku, pihaknya dalam waktu dekat akan menerbitkan SPDP. “Subagyo sebenarnya selain tersangka 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, juga bisa saja terindikasi penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan,” tandas Jaksa Teuku Azhari SH. n adhe, maedi, ratina

Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Meningkat

SEMARANG – Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada bulan Desember 2010 mencapai posisi 103,12 atau meningkat 3,09 dibanding Desember 2009 sebesar 100,03. NTP Jawa Tengah ini juga lebih tinggi disbanding dengan posisi NTP nasional (102,89), NTP Jawa Barat (101,46) dan Jawa Timur (98,87). Tingginya NTP menunjukan bahwa petani Jawa Tengah semakin sejahtera, karena NTP yang diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap harga dibayar petani (IB) merupakan salah satu indicator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani. NTP juga

menggambarkan nilai tukar produk pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi petani, biaya produksi dan pembentukan barang modal, yang berarti semakin tinggi NTP berarti semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani. Pada bulan Desember 2010 indeks harga yang diterima petani (IT) Jawa Tengah naik 0,77% disbanding bulan Nopember, yaitu dari 131,63 menjadi 132,64. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada IT sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) dari posisi 151,68 menjadi 154,55, disusulIT sub perikanan dari posisi 139,34 menjadi 141,41, IT sub sektor tanaman pangan dari

posisi126,24 menjadi 127,49, dan IT sub sektor hortikultura dari 130,24 menjadi 131,14. Khusus untuk IT sub sektor perikanan indeksnya mengalami penurunan dari 144,54 menjadi 142,90. Di sisi lain, indeks harga yang dibayar petani (IB) yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan kelompok Biaya Produksi dan pembentukan Brang Modal (BPPBM) mengalami peningkatan dari posisi 127,59 menjadi 128,63. Kenaikan ini disebabkan naiknya semua kelompok konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Pada kelompok BPPBM kenaikan disebabkan karena kenaikan semua kelompok pengeluaran, yaitu bibit

mengalami kenaikan indeks harga harga0,25%,obat-obatandanpupuk baik 0,16%, sewa lahan, pajak dan lainnya naik 0,14%, transportasi naik 0,04%, penambahan barang modal naik 0,43% dan upah buruh tani mengalami kenaikan sebesar 017%. Dengan disemangati gerakan Bali Ndeso Mbangun Deso, berbagai kegiatan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diantaranya penyediaan dan pengembangan benih unggul, pupuk, alat mesin pertanian dan sarana irigasi serta transportasi diharapkan pada tahun 2011 NTP Jawa Tengah terus meningkat. n tulus supangkat

Silaturahmi PP IPPK dengan PD Jateng SEMARANG - Suasana kantor Paguyuban Pengelola Dana Setia Kawan Jajaran Pendidikan Jawa Tengah, ketika itu benar– benar semarak, saling peluk dan salaman sepertinya tidak henti– hentinya. Betapa tidak, mereka yang berkumpul, dulunya sama–sama mengabdi di jajaran pendidikan, sehingga jalinan komunikasi berjalan dengan indah. Tak jarang, ditengah–tengah silaturahmi antara jajaran pengurus IPPK Pusat dengan jajaran Pengurus Daerah IPPK Jateng, yang berlangsung pecan lalu, terdengar sapaan, “Putune saiki piro (cucunya sekarang berapa )”, dan sebagainya. Yang jelas, pertemuan benar–benar akrab. Maklum, sudah bertahun– tahun tidak pernah ketemu. Silaturahmi antara pengurus Pusat

IPPK dengan Pengurus Daerah IPPK Jateng, dapat dirasakaan dan disaksikan keindahannya. Ketua PD IPPK Jateng Dr Sudharto MA dalam kesempatan tersebut menyampaikan pertemuan yang terjadi di antara sesama pensiunan jajaran pendidikan, yang dulu semasa

aktif sama–sama mengabdi di jajaran pendidikan, benar– benar luar biasa. Peristiwa hari itu, bisa terjadi hanya karena sama–sama terikat dalam satu wadah pensiunan pendidikan dan kebudayaan atau IPPK. Silaturahmi seperti ini, katanya, tidak akan terjadi ketika

masih berdinas, karena semuanya terhalang dengan struktur jabatan. Kalau sekarang, karena tidak terikat lagi dengan struktur jabatan, hubungan menjadi lebih bersifat kemanusiaan. Kesejatian hubungan kemanusiaan ini, hendaknya kita teruskan, di mana saja dengan siapa saja. “Saya berharap, melalui IPPK, kesejatian hubungan kemanusiaan antara sesama pensiunan jajaran pendidikan, hendaknya tetap dapat kita lestarikan. Jangan sebaliknya, merasa terbebani kalau masuk IPPK,“ kata Sudharto. Ketua PP IPPK Suwoyo, S,Adi juga menyatakan rasa gembiranya ketemu lagi dengan sesame sobat dari jajaran pendidikan dan kebudayaan dalam suasana akrab, sehat dengan wajah berseri–seri. n tulus supangkat

23

NASIONAL EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011

singkat Revitalisasi GSIB di Jawa Tengah

SEMARANG – Gerakan Sayang Ibu (GSI) dicanangkan pemerintah tahun 1996 dan direvitalisasi menajdi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) pada tahun 2006. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan, yang diharapkan berdampak pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan dan nifas, serta Angka Kematian Bayi (AKB). Di Jawa Tengah GSIB dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya, GSIB mempunyai dua komponen kegiatan yaitu Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi (KSIB) dan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB). Kegiatan GSIB diawali dari membangun kesadaran masyarakat untuk memahami tentang permasalahan dan kebutuhan seorang ibu hamil, melahirkan dan nifas, dan yang lebih penting lagi bahwa isu dan masalah kesehatan ibu dan bayi harus masuk dalam dokumen perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa sampai ke tingkat Provinsi. n tulus supangkat

Minapolitan di Jawa Tengah Berkembang Baik SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki potensi perikanan budidaya yang besar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sumber daya alam potensi tersebut terdiri atas lahan budidaya di perairan tawar, payau dan laut seluas 293.000 Ha dan pantai sepanjang 828,8 Km, sedang dari aspek sumber daya manusia po tensi tersebut adalah masyarakat pembudidaya yang memiliki kemam puan untuk m e n g e m b a n g k a n perikanan budidaya. Gunak mengembangkan potensi perikanan budidaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota antara lain mengembangkan Kawasan Minapolitan, yaitu pengembangan wilayah dengan ke giatan perikanan sebagai kegiatan utama untuk mening katkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan dengan prinsip untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keung gulan kompetitif pada produk daerah, dan pengembangan usaha yang efektif, efisien dan ber daya saing. n tulus supangkat

Gerald Puji Tindakan Pemprov Jateng SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jateng memperoleh Penghargaan International Criminal Investigative Trai ning Assistance Program (ICITAP) untuk Indonesia atas penggunaan Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat (SSMKD) saat penanggulangan bencana le tusan Gunung Merapi 2010. Penghargaan ICITAP diserah kan Direktur ICITAP Indonesia Gerald H Heueet kepada Sekda Jateng Hadi Prabowo, di aula lantai 2 Kantor Gubernur Jateng, baru-baru ini. Hadir Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng Jarot Nugroho beserta anggota Tim Pengarah BPBD

Jateng Drs Sri Mulyadi MM, Ir M Edi Waluyo, Emmy Rochayati SH, Herman Suryosardjono SH, dan Budiharjo SH. Gerald memuji tindakan penanganan Pemerintah Provinsi saat tanggap darurat bencana erupsi Merapi. Ia menjelaskan, sebelum bencana Merapi, ICITAP telah men-training sistem tanggap darurat bencana di Indonesia, salah satunya di Jateng. Setelah beberapa waktu dilaksanakan pelatihan, terjadi bencana erupsi Gunung Merapi. ”Kami melihat tindakan Pemprov Jateng sangat sesuai standar internasional, efektif serta cepat, dan kami belum

pernah melihat tindakan seperti itu di daerah lain di Indonesia. Dari penilaian yang dilakukan terhadap standar pelayanan terhadap masyarakat, utamanya korban bencana, Pemprov dinilai layak mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini merupakan kali pertama di Indonesia,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Hadi Prabowo menjelaskan, penye lenggaraan penang gulangan bencana merupakan suatu siklus secara menyeluruh mulai kondisi prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Jateng, adalah sejak berlakunya

UU 24/2007, paradigma penanggulangan bencana telah mengalami perubahan dari tanggap darurat ke pengurangan risiko bencana. Fokus utama paradigma pengurangan risiko bencana adalah saat prabencana. ”BPBD Jateng merupakan BPBD pertama di Indonesia. Badan ini bekerjasama dengan ICITAP Indonesia telah memfasilitasi pelatihan SSMKD tahun 2010. Di Jateng, telah terbentuk 28 BPBD kabupaten/kota, sehingga Pemprov masih perlu mendorong 7 daerah lagi agar membentuk BPBD daerah,” jelasnya. n tulus supangkat

Penilai Usaha Perkebunan di Jawa Tengah S EMA R AN G – Guna mengetahui kinerja usaha perkebunan di Jawa Tengah, setiap tiga tahun sekali Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan. Pelaksanaan penilaian tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/ Permentan/OT/140/2/2009. Penilai dimaksud untuk mengetahui kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan yang berlaku, mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja, serta

mendorong usaha perkebunan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pem binaan usaha perkebunan. Hasil penilaian usaha per kebunan akan menjadi dasar guna menetapkan kelas kebun, yang ditentukan berdasarkan nilai 8 sub system yaitu legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, social, ekonomi wilayah, lingkungan, dan pelaporan. Menurut Permentan Nomor: 07/Permentan/ OT/140/2/2009, perkebunan dikategorikan sebagai kelas I (baik

sekali) apabila mencapai nilai 80-100, kelas II (baik) dengan nilai 60-79, kelas III (sedang) den gan nilai 40-59, kelas IV (kurang) dengan nilai 20-39, dan kelas V (kurang sekali) dengan nilai 0-19. Kebun yang dinilai harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sudah beroperasi (bukan kebun baru), memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), bersedia untuk dinilai dan membuat Surat Pernyataan di atas materai tentang kesediaan untuk dinilai, serta telah melunasi pembayaran retribusi dan registrasi sebagaimana diatur Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perkebunan. Hasil penilaian

ditandatangani oleh petugas yang telah memiliki legalitas penilaian dan sertifikat dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penilaian Usaha perkebunan digunakan pula untuk bahan pertimbangan yang mutlak menentukan dalam proses penyelesaian pengurusan per panjangan/pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU), ter kait dengan pemberian Cons tatering Rapport oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, rekomendasi Bupati, rekomendaso Gubernur, serta Keputusan Sidang Panitia B pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. n tulus supangkat

Ketahanan Pangan Jateng Semakin Mantap SEMARANG - Berdasarkan data Angka Ramalan (ARAM) III, berbagai produksi bahan pangan di Jateng tahun 2010 akan melebihi kebutuhan masyarakat di wilayah sendiri atau surplus. Produksi beras mengalami surplus sebantak 2,9 juta ton, jangung surplus 2,8 juta ton, dan ubi kayu surplus sebanyak 3 juta ton lebih. Surplus beras terjadi karena produksi beras di Jateng mencapai 5,6 juta ton lebih, sementara kebutuhan masyarakat wilayah sebanyak 2,7 juta ton. Selain itu produksi daging di Jateng juga mengalami surplus sebanyak 100 ribu ton lebih, telur surplus 18 ribu ton lebih, dan susu surplus sebanyak 38 ribu ton lebih. Dengan kondisi tersebut maka pada tahun 2010 ketahanan pangan provinsi Jateng dalam kondisi mantap. Artinya, selain

mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah sendiri, produksi pangan Jateng juga menyuplai kebutuhan pangan untuk daerah lain dan sekaligus menjadi penyangga pangan nasional. Atas keberhasilan tersebut pada tanggal 3 Desember

2010 Gubernur Jateng H. Bibit Waluyo telah menerima penghargaan Ketahanan Pangan atas Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI. Mantapnya ketahanan pangan di Jawa Tengah juga terlihat dari persediaan beras di Perum Bulog dan masyarakat sampai bulan

Nopember 2010 persediaan gabah/beras di Perum Bulog Divre Jawa Tengah sebanyak 52.072 ton setara beras, terdapat di Sub Divre Semarang 2.376 ton, Pati, 15.564 ton, Surakarta 19.914 ton, Banyumas 10.344 ton, Kedu 3.003 ton, dan Pekalongan sebanyak 871 ton. Sedang persediaan di masyarakat sebanyak 851.710 ton, terdapat di petani 63,41%, di penggilingan 21,61%, di pedagang 11,04% dan konsumen sebanyak 3,94%. Persediaan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai dengan bulan Februari 2011. ditambah dengan adanya panen yang terjadi pada bulan Desember 2010 dan panen raya pada bulan Januari-Maret 2011 diperkirakan persediaan gabah/pangan di Jawa Tengah akan bertambah banyak. n tulus supangkat

24 EDISI 249 TAHUN VI, EDISI 251 VI, 2011 24 - 30 Januari 2011 14 - TAHUN 30 Januari

KPN Kediri Sugeng Riyono MANTAN Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sugeng Riyono, menjabat Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kediri, Jawa Timur. Serah Terima Jabatan KPN Kediri dari Erry Mustianto kepada Sugeng Riyono dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, H. Muhammad Arief, pada Jumat (14/01/2011). Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB, dihadiri mantan KPN Jakarta Pusat, Andriani Nurdin dan KPN Surabaya, Heru Pramono. Selain KPN Surabaya yang hadir, KPN Jakarta Barat Lexsy Mamonto dan KPN Palopo Zulfahmi serta, KPN Cibadak juga hadir. Malam harinya, acara perkenalan di pendopo Kediri bersama Bupati Kediri beserta jajarannya. Pada kesempatan itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, Koordinatoriat Pengadilan & Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memberikan kenang-kenangan. Pemberian kenangkenangan oleh Koordinator Wartawan, Simon Leo Siahaan didampingi pengurus dan anggota. Selamat & Sukses ya pak. n simon leosi

24


epaper tabloidsensor