Page 1

1 Tabloid Berita Mingguan EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

EDISI 249 TAHUN VI, 13 - 19 Desember 2010

http://www.tabloidsensor.co.cc

Rp.4.000 (Luar Kota Rp 5.000)

Masih Juga Prudential Life Ada Jaksa Nakal Langgar Hak Cipta Tersangka KPK Jadi Bupati


2

BERANDA EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

TUTUP KEPALA

RAGAM

Kutinggalkan Jejak Kutinggalkan jejak, ditahun yang baru berlalu. Mencoba melangkah, menembus waktuku.. Semasih kumampu.. Telusuri jalan nan panjang, yang pasti kan ada akhirnya.. Ada yang senantiasa, menggebu.. merentak.. bergolak didada.. Mencoba dengan segenap daya yang bisa, tuk wujudkan sebuah cita-cita.. Tak boleh ada kata putus asa. Tak mungkin buat kita surut semula. Nan lalu tak kan pernah kembali. nan akan di depan tak lama menanti.. Raihlah asamu.. Gapailah citamu.. Segenap mampumu.. Selamat tahun baru.. **** Tahun tlah di lalui dengan menghadirkan berbagai cerita.. cerita indah.. cerita bahagia.. cerita kesedihan.. dan cerita - cerita kehidupan yang lain.. Kini tahun kan berganti, berganti dengan tahun yang baru.. harapan baru.. mimpi baru.. cerita baru.. dan mungkin kehidupan yang baru.. Apa yang telah kita lalui di tahun ini.. mungkin akan menjadi kenangan.. kenangan indah.. atau pun kenangan pahit.. akan slalu tersimpan dalam ingatan kita.. Di tahun yang baru nanti.. kta harus berusaha untuk lebih baik dalam segala hal, berbaiki yang rusak.. menambahi semua kekurangan.. merubah kesalahan untuk lebih benar.. untuk kehidupan yang lebih baik.. Kita memulai lembaran baru.. mengisi cerita baru.. mimpi untuk jadi nyata.. dan harapan untuk terkabulkan.. Selamat Tahun Baru 2011

PEMBERITAHUAN

Sehubungan libur nasional menyambut Hari R aya Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, penerbitan Tabloid Sensor Edisi 250 mengalami penundaan sampai periode 10- 16 Januari 2011. Demikianlah, mohon maklum.

INDEKS Hakim Asnun Terbukti Terima Suap

Hal 06

Gayus mengaku saat menjadi terdakwa di PN Tangerang sering dihubungi Hakim Asnun melalui telepon dan pesan singkat.

Pembuat Ekstasi dan Sabu Dituntut Mati

Hal 10

Pajak Warteg tak Signifikan

Hal 14

Tak Miliki Standar Kebakaran, Hal Gedung Bakal Disegel Kejati Jateng Selamatkan Rp4,5 M Kasus Hukum Olah Raga Pendidikan Nasional

16

Hal 23 06 10 13 15 16

PENERBIT : CV. TABLOID SENSOR Akta Notaris ISWANDONO POERWODINOTO, SH Nomor 31 Tanggal 12 Januari 2009 SIUP : Nomor 3.201/1.824.51 Komisaris Utama : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH Pimpinan Umum : Johny Sulu Pimpinan Redaksi : Mas Yoyok BP Redaktur Pelaksana : Ary Hidayat Redaktur : Mumu Najmudin, Simon Leo Siahaan, Sofyan Hadi, Naba Silitonga Lawyer : Drs. Rivai Zakaria S. Yahya SH, Syahrir Siregar SH, Christian P. Tambunan SH, Jimmy Pangau SH Staf Redaksi : Elfaber Hutapea, Mahadir Ramadhon, Jemmy Holderman, John Effendi, Freddy Tuela, Heri Susanto, Jhony Marlen Siahaan, Soebardjo S. Muljono, Indra Sukma, Delwandra Gani, Rahmat, Ahmad Hariri, Sanjaya H. Siahaan, Armenius Barus, Vanlif Tompinit, Murtirina, SH, Jerry Pati, Effendi Siahaan, Johny Siregar, Kusmana Eka, Tommy Albertus Manajer Keuangan : Edward Pangau Administrasi: Michael Sirkulasi Jimmy Maukar, Agus Ma’mur, Asep Awaludin PERWAKILAN/BIRO: Jawa Barat : Borman Timbert Tobing, Sonny Partomuan N., Endang Rukmana, Ida Farida Bekasi: Deddy Suryadi, H. Hambali, Donny Pakpahan, M. Nur Bogor : H. Lazuardi A Depok : Joko Warihnyo, Juni Amir Sukabumi : Jaya T, Bobie PN, Irwan D Indramayu: Duliman, Sony S, Imam Santo, Eka Ferdiana Majalengka : yessy pande iroot Cirebon : Tri Van Royen BA, Sutawijaya Karawang : Asgan Abdulgani Tasikmalaya : H.Madjid. RW, Sabihin BANTEN : Amal Jamaludin, Bumi Sunyoto Tangerang : H. Samlani, Agus Solihin, Noro Tangsel : Muhadi LH, Endang Bidawati Serang : Nuraeni Semarang: Tulus Supangkat, Hardjanto MS Kedu/Banyumas : Tri Winarto, Miftahulalim, Ridwan Abdul Wahab Wonosobo: Dwi Kusmanahadi RW Temanggung : Teguh Lima Sudarlin Sidoarjo : Wachid Yulianto Pekalongan : hadi sulistiyono Tegal: R. Arnest ST, Ernawati, Dyah Setyawati Pontianak: Syafri Murni, Budi Gautama Pekanbaru : A Z Akbar Luis (Koordinator),Tedy Makmur, Didi Rinaldo, Elfiadi Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jalan Pegangsaan Barat No 32 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telepon. 021 31931366, 3154587, 70642551 Fax. 021 3154586 Email : redaksi_sensor@yahoo.co.id No. Rekening Bank Mandiri KCP Cik Ditiro I No. 1220005252534 a/n CV. Tabloid Sensor Harga Iklan : Display: Hitam Putih/BW:Rp 5.000,-mmk, Warna/FC:Rp.7.000,-mmk,Duka Cita/keluarga:Rp.4.000,-/mmk, iklan Baris : Rp.10.000,-/baris (min 5 baris maks 10 baris). Wartawan Tabloid SENSOR dibekali Surat Tugas atau Kartu Pers serta namanya tertera dalam box redaksi. Diluar nama yang tertera diatas bukan menjadi tanggungjawab redaksi.


3

FORUM EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

INFO POLISI

NAMA

TELEPON

Mabes Polri Yanmas KPPP Pelabuhan Polda Metro Jaya Ka Polda Metro Jaya Ka Dit Serse Metro Jaya Ka Dit Sabhara Metro Jaya Ka Sat Sabhara Dan Sat Brimobda Wadansat Brimobda Gegana Kadit Lantas Kasat Patroli Jalan Raya Kadispen Mabes Polri Kadispen Polda Metro Jaya Kadit Intel PAMPOL Kasat INTELKRIM

021-721-8000 021-492 -600 021-523-4000 021-570-9261 021-570-3037 021-570-8011 021-570-8035 021-384-9020 021-344-6674 021-872 -7167 021-570-8013 021-8370-4162 021-739 -8025 021-570 -9250 021-570-8007 021-570-9252

Tabloid Mingguan

Mengucapkan : Selamat & Sukses kepada

Emilwan Ridwan, SH Telah menempatkan tugas baru sebagai Kasie Pratut pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya bertugas, menjabat sebagai Kasie Pidum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Jakarta, 10 Desember 2010


LAPORAN UTAMA

4

EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

MENEPUKSUAPTERPECIKMAHFUD kemarin Mahfud MD melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya percobaan penyuapan itu. “Saya datang sendiri ke sini supaya memiliki prioritas sebagai sikap tanggungjawab dan konsistensi saya yang mengatakan bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum,” katanya. MK, kata mahfud, melaporkan 3 orang yang diduga mengetahui adanya percobaan penyuapan terhadap hakim konstitusi. Ketiga orang yang terlapor itu adalah JR Saragih (Bupati Simalungun), Refly Harun, dan Maheswara Prabandono.

Mahfud MD mengungkap Panitera Mahmud diberi sertifikat tanah, namun ditarik kembali karena ternyata kliennya kalah.

K

etua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tampaknya ingin menempatkan diri sebagai orang yang konsisten dengan ucapannya. Itu sebab, setelah tim investigasi yang dibentuknya tidak menemukan adanya tindak korupsi, dia langsung melakukan manuver baru dengan mengungkap fakta baru tentang kasus percobaan penyuapan hakim konstitusi. Bahkan, Mahfud membeberkan semua pihak-pihak yang terlibat, termasuk seorang panitera pengganti yang menerima suap bernama Mahfud. Mahfud yang panitera ini mendapat duit suap dari calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud ketika berperkara di MK. Nah, pengacara Dirwan adalah Refly Harun. Duit suap itu diterima beberapa kali. Mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta hingga terkumpul Rp 58 juta. Mahfud bahkan diberi sertifikat tanah, namun ditarik kembali karena ternyata Mahmud kalah. “Si Mahfud ini menerima sertifikat tanah bahwa kalau menang ini nanti menjadi milik dia. Ternyata sesudah vonis, kalah. Karena memang panitera

tidak punya akses ke hakim. Jangkan panitera pengganti, Panitera saja tidak boleh ikutikutan menentukan. “ katanya. Dijelaskan Mahfud pula, kasus seperti ini sering terjadi di MK. Karena tidak punya akses dengan hakim, makanya banyak orangorang seperti Dirwan Mahfud yang dimanfaatkan. “Banyak kasus seperti itu. Tiap hari saya tulis juga di sini, tukang parkir dibayar, tukang pendaftaran di bayar, ada orang berseragam di bayar Rp 15 juta,” katanya. Selain panitera, Mahfud MD juga menyebut Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Jopinus Ramli Saragih yang mengatakan kepada Refly hendak menyuap hakim konstitusi. Refly adalah pengacara Jopinus. Mahfud MD menuturkan, Refly awalnya hendak menagih success fee alias biaya pemenangan perkara sebesar Rp 3 miliar. Namun, Jopinus minta korting Rp 1 miliar. Sebab, kata Mahfud MD, Jopinus mengatakan hendak menyerahkan Rp 1 miliar ke hakim konstitusi. ’’Ini ada unsur pidananya. Yakni percobaan penyuapan. Hakim yang hendak disuap akan melapor ke KPK,’’ kata Mahfud MD.

Upaya Jopinus menyuap salah seorang hakim MK tidak mainmain. Bahkan, kata Mahfud MD, dia menyuruh sopirnya yang bernama Purwanto untuk menyerahkan duit suap sebesar Rp 1 miliar itu. ’’Tapi Purwanto mengaku tidak tahu menahu ketika dikonfirmasi,’’ kata Mahfud MD. Menyusul manuver itu, Jumat

Mahfud Membantah Langkah Mahfud MD ternyata dijabani Mahfud, panitera pengganti MK, yang disebutsebut mendapat suap dari calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud ketika berperkara di MK. Malah, Mahfud meminta diperiksa KPK terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi dalam uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Kami minta agar Pak Mahfud ini diperiksa KPK karena menyangkut gratifikasi terhadap penyelenggara negara,” kata kuasa hukum Mahfud, Andi Asrul. Menurut Andi, kedatangannya ke kantor KPK hari ini untuk melaporkan bahwa memang telah terjadi penerimaan atau percobaan suap terhadap kliennya oleh mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan klarifikasi atas penyataan Ketua MK Mahfud MD. Andi menjelaskan bahwa kliennya tidak menerima uang sebesar Rp58 miliar. Kliennya hanya menerima uang sebesar Rp35 juta dan sebuah sertifikat tanah di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Agustus 2009. Namun uang dan sertifikat itu telah dikembalikan. Andi juga menambahkan kliennya melaporkan hal ini ke KPK, setelah Ketua MK menyatakan akan menindaklanjuti laporan tim investigasi. “Kami mendahului untuk menyerahkan masalah ini diperiksa KPK,” pungkasnya. Menanggapi reaksi anak buahnya itu, Mahfud MD menyambut baik. Hanya saja, dia menilai jumlah uang yang diterima panitera MK itu relatif kecil. “Itu terlalu sepelelah, uang-uang Rp35 juta. Itu kan eceran, tukang parkir, bayar, lalu mengaku kenal hakim. Di tempat pendaftaran, bayar, mengaku kenal juga dengan hakim. Yang hakim ini, yang miliaran-miliaran itu tadi yang kami laporkan (ke KPK),” ujarnya. Sementara itu, Wakil Pimpinan KPK M Jasin menyatakan, apa yang dilaporkan Ketua MK Mahfud MD tentang percobaan penyuapan bisa saja berubah. “Kalau dia melaporkan percobaan. Tapi kan setelah kajian kan belum tentu juga. Kita lihat dulu. Jadi kita tidak mendahului,” ujarnya. n sofyan hadi

Antara KPK dan Polisi

K

etua MK Mahfud MD punya alasan tersendiri untuk tidak melaporkan percobaan penyuapan hakim konstitusi ke Polri. Menurutnya, hal ini untuk menghindari timbulnya anggapan bahwa pihaknya melakukan kriminalisasi. “Kalau saya laporkan Refly ke polisi, nanti orang akan katakan, oh ini karena dituduh korupsi, lalu yang melaporkan dipidanakan,” katanya. Dengan lapor ke KPK, lanjut Mahfud, maka para hakim konstitusi juga akan diperiksa sehingga kasus bisa diungkap hingga tuntas. Mahfud juga tidak mau dirinya maupun hakim MK lainnya antikritik. Meski demikian, Mahfud tetap mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke Polri. “Kami sedang pertimbangkan untuk itu,” ujar dia.

Kata Mahfud, hal yang terpenting adalah dengan melapor ke KPK maka MK sudah menunjukkan itikad baik untuk menuntaskan persoalan ini. Sedangkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar menambahkan, pihaknya melaporkan percobaan penyuapan ke KPK karena ada pihak yang mengetahui upaya itu yakni calon Bupati Simalungun yang sedang berperkara di MK, JR Saragih, dan dua pengacaranya, Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Menurut Akil, pemberian itu berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban hakim sehingga termasuk kategori percobaan penyuapan yang menjadi domain KPK. Akil berharap, dengan laporan ini maka KPK dapat mengungkap kasus secara transparan hingga tuntas. “Mudah-mudahan bisa membuat terang posisi uang ke mana, ke siapa, pemberian

berhubungan dengan kasus apa,” jelasnya. Sementara Wakil Pimpinan KPK M.Jasin berjanji pihaknya akan menindak kasus ini, dengan terlebih dahulu dianalisis PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) sebelumnya. “Yang diberikan itu salah satunya adalah hasil tim investigasi. Tapi ada satu hal yang perlu dicermati, bahwa tim investigasi belum sempat menanyakan JR Saragih, karena pada waktu itu dia di Batam. Selain itu, dokumen lain juga belum kita teliti. Yang jelas, ini baru kita terima laporan, dan nanti direktur PIPM yang akan mengkaji, meneliti itu. Seperti apa kasusnya nanti, apa bisa naik penyelidikan atau tidak, tergantung kelengkapan informasi yang kita terima,” jelas Jasin. n sofyan hadi


5

LAPORAN UTAMA EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

HakimAkil,ArsyaddanAnaknya

Hakim Konstitusi Akil Mochtar menantang: kalau memang bisa dibuktikansaya bersedia masuk penjara.

A

kil Mochtar menjadi salah satu hakim konstitusi yang disebut-sebut terlibat dalam skandal suap. Namun, bekas anggota dewan perwakilan rakyat ini tak tinggal diam. Bahkan, sejak terbentuknya tim investigasi, dia sudah ancang-ancang untuk melakukan semacam serangan balik. “Dalam konteks ini, ada dua kemungkinan. Saya ingin katakan, apakah mereka yang masuk penjara, atau saya yang masuk penjara. Hanya dua kemungkinan. Kalau memang bisa dibuktikan bahwa saya terima suap, saya bersedia masuk penjara,” ujar Akil, Jumat pekan lalu. Menyusul dukungan dari Ketua MK Mahfud MD, Akil kemudian mengadukan Bupati Simalungun JR Saragih dan pengacaranya, Refly Harun, ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan percobaan penyuapan. Sebelumnya, Akil mengung­kapkan kekecewaannya terhadap cara kerja Tim Investigasi, yang ternyata belum meminta keterangan kepada JR Saragih. Refly, kata Akil pula, mengambil fee success-nya ke rumah JR Saragih pada 22 September 2010. Artinya, itu sebelum putusan kasus Pilkada Simalungun dibacakan hakim MK. Mestinya, kata Akil, saat itu Refly langsung melaporkan adanya upaya penyuapan. Mengenai pelaporan pencemaran nama baik dengan

terlapor Refly, Akil mengaku tidak merencanakannya. “Kurang tinggi hukumannya, tidak usahlah. Kalau suap akan jadi delik korupsi,” ujarnya. Selain Akil, hakim konstitusi, Arsyad Sanusi juga siap mengundurkan diri apabila anaknya yang bernama Nesyawati terlibat dalam kasus suap perkara di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. “Saya bilang sama pak Mahfud MD, kalau betul anak saya terlibat, saya mengundurkan diri,” ujar Arsyad. Menurut Arsyad, saat mengetahui kabar anaknya terlibat, ia merasa dihina, sakit dan difitnah. Bahkan hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung tersebut mengaku tidak bisa tidur begitu tahu kabar putrinya itu. “Saya merasa sakit, terhina. Difitnah keluarga saya. Setelah saya baca, saya nggak bisa tidur,” jelasnya. Nesyawati, lanjut Arsyad murni hanya untuk membantu dan tidak sama sekali terlibat penyuapan. “Untuk kepentingan saya dan keluarga saya, bagaimanapun juga saya korban fitnah,” tandasnya. Sebelumnya, Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi mengakui anaknya yang bernama Nesyawati pernah bertemu dengan mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud. Pertemuan tersebut dilakukan hanya untuk membantu Dirwan apakah bisa berperkara di MK.

Sedangkan Ketua MK Mahfud MD menyebut bahwa pernyataannya untuk mundur pun jadi tidak berlaku. Soalnya, jika berdasarkan pada kasuskasus yang diopinikan oleh Refly Harun, itu tidak ada kaitannya dengan hakim MK. Sementara, jika berdasarkan keluhan dari peserta pertemuan, yang mengaku ada yang habis 10-12 miliar untuk bersengketa

di MK, menurutnya itu tak bisa ditindaklanjuti karena pada saat pertemuan itu ada banyak orang. Selain itu, kata Mahfud pula, untuk kasus memenangkan perkara pemilihan Gubernur Papua, itu tidak terbukti sama sekali. “Itu tidak benar, karena pada saat itu tidak ada pemilihan Gubernur di Papua,” kata Mahfud.

Sementara mengenai pernyataan Refly yang mengaku melihat uang dolar AS senilai Rp 1 miliar untuk diserahkan ke hakim MK, menurutnya itu merupakan kasus yang ditangani oleh Refly Harun sendiri. “Setelah diselidiki, yang menyerahkan uang supirnya (Purwanto). Tapi saksi Purwanto mengaku tidak tahu-menahu,” ujar Mahfud. n sofyan hadi

Ada Orang Parpol Juga Loh!

N

esyawati adalah anak dari hakim konstitusi, Arsyad Sanusi, Namanya mencuat, karena membantu mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud berperkara di Mahkamah Konstitusi. Menurut Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, putrinya tersebut mengenal Dirwan Mahmud dari adik iparnya bernama Zaimar. Sementara Zaimar mengenal Dirwan Mahmud dari dua orang yang mengaku dari partai politik, mereka adalah Arif dari Partai Demokrat dan Edo dari Partai Golkar. “Nesya punya tim karena dia penasihat hukum, lawyer dari Peradi. Tatkala yang datang ini menurut Nesya kemarin telepon dari China, diperkenalkan melalui om nya, yang namanya Zaimar. Zaimar ini kenal Arif, Arif itu dari Partai Demokrat, kemudian bersama Edo dari Golkar. Inilah yang mempertemukan. Mula-mula Arif ini, ini menurut

keterangan Nesya,” jelas Arsyad. Nesyawati kemudian bermaksud bertemu dengan Zaimar di apartemennya. Tetapi entah kenapa om dari Nesyawati tersebut tiba-tiba mengajak dua temannya, Arif, Edo dan Dirwan Mahmud. Nasib anak dan ayahnya itu akan berubah setelah tim internal yang terdiri dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Sekretaris Jenderal, Djanedjri M Gaffar dan beberapa hakim konstitusi, bekerja mulai Senin ini, Sebelumnya. Muhammad Asrun, kuasa hukum panitera Mahfud, dalam surat permohonan majelis kehormatan hakim yang diberikan ke MK menyebut dua nama anggota keluarga salah satu hakim MK. Keduanya adalah Nesyawati dan Zaimar. Nesyawati adalah anak dari hakim MK Arsyad Sanusi, sedangkan Zaimar merupakan adik ipar hakim MK yang berasal dari Mahkamah Agung. Menurut Asrun, Mahfud

diperkenalkan dengan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud oleh Nesyawati dan Zaimar. Kala itu mereka bermaksud meminta keluarnya fatwa dari Mahkamah Agung agar Dirwan Mahmud langsung ditetapkan sebagai Bupati. Dirwan Mahmud merupakan calon Bupati Bengkulu Selatan dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Partai Persatuan Pembangunan yang kemenangannya digugat ke MK oleh pasangan Reskan EffendyRohidin. Dalam putusannya, MK memutuskan untuk membatalkan kemenangan Dirwan Mahmud, lantaran Dirwan terbukti memberikan keterangan palsu yang membantah bahwa ia pernah terlibat kasus pembunuhan dan pernah dihukum 10 tahun penjara. Refly Harun merupakan pengacara dari Dirwan Mahmud. n sofyan hadi


6

KASUS EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

Hakim AsnunTerbuktiTerima Suap Gayus mengaku saat menjadi terdakwa di PN Tangerang sering dihubungi Hakim Asnun melalui telepon dan pesan singkat.

T

idak ada yang mengira jika perjalanan karir Muhtadi Asnun sebagai hakim harus berakhir tragis. Terdakwa kasus suap Gayus Tambunan ini divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Asnun terbukti menyalahi jabatannya sebagai pegawai negeri sipil saat menjabat hakim di Pengadilan Tinggi Tangerang dalam memproses kasus Gayus. “Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi dan vonis selama 2 tahun penjara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar diganti masa tahanan satu bulan penjara,” ujar hakim ketua Thamrin Tarigan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (9/12). Saat divonis, Asnun terlihat tegang. Asnun yang mengenakan batik coklat dan celana coklat itu duduk tegak di kursi. Usai membacakan putusannya hakim bertanya pada Asnun apakah menerima putusan tersebut. Asnun menjawab akan pikirpikir. “Kami pikir-pikir dan minta waktu 7 hari untuk mempertimbangkan,” kata pria berkumis itu. Menurut hakim, hukuman Asnun yang akan diberikan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah dijalani. Asnun juga wajib membayar biaya perkara Rp 5.000. Hal-hal yang memberatkan Asnun yakni terdakwa menerima sejumlah uang dari Gayus. Sikap itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan merendahkan martabat para penegak hukum. Hal yang meringankan Asnun yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa juga telah berjasa dalam pengabdiannya selama menjabat sebagai penegak hukum. Hukuman Asnun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Jaksa menilai, Asnun melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima uang US$ 40.000 saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Kala itu Gayus

divonis bebas Sebelumnya, terdakwa Gayus dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12), mengungkapkan, sebelum diberi uang sebesar US$40 ribu, Asnun Muhtadi mengaku sempat meminta maaf kepada Gayus. “Belum saya sampaikan, Asnun minta maaf, Mas saya mohon maaf, saya sudah konsultasi ke istri dan mertua saya mau umroh tidak layak untuk menerima uang dari saudara,” kata Gayus. Di persidangan, Gayus mengaku saat menjadi terdakwa di PN Tangerang, dirinya sering dihubungi melalui telepon dan pesan singkat. “Saya pernah ditelepon dan di SMS duluan,” kata Gayus. Kemudian pada 9 Maret 2010, Gayus mengingat Asnun m e n g h u b u n g in y a . S e l e p a s Maghrib, ia diminta untuk bertemu di kantor Asnun. Dalam percakapannya, Asnun mengatakan agar Gayus tolong diperhatikan hakim-hakim. Kemudian menurut penafsiran Gayus, istilah diperhatikan sama dengan dengan meminta uang. “Penafsiran saya Asnun minta uang, lalu saya tanya berapa kira-kira? Pak Asnun menjawab, yang mas kira-kira saja pantasnya berapa? Kalau US$20 ribu gimana? US$10 ribu buat bapak, US$10 ribu buat hakim anggota, tapi dia diam saja,” ucap Gayus menirukan percakapan dirinya dengan Asnun saat itu. Gayus berkisah lagi, pada tanggal 12 Maret 2010, hakim Asnun mengirim pesan pendek lagi, meminta agar anaknya minta dibelikan mobil Honda Jazz “Tolong kopi saya ditambah 10.000 kilo,” kata Asnun. “Jawaban saya iya pak,” kata Gayus. Gayus menjawab bahwa ia tidak bisa menolak. Lalu SMS terakhir dari Asnun, lanjut Gayus, sekitar pukul 6.00 WIB, Asnun mengatakan agar kopi atau istilah uang segera diberikan sebelum jam 10.00 pagi. “Nanti semua permintaan bapak saya penuhi semua. Saya jawab ok pak,” tambah dia. Namun sebelum kopi (uang) diberikan ke rumah Asnun, hakim itu kemudian meralat langsung meminta maaf kepada Gayus, karena meminta kepada terdakwa merupakan

pelanggaran. Gayus mengaku tidak membawa uang saat datang ke rumah Asnun. “Lalu di kantong saudara bawa apa?,” tanya Albertina. “Ada HP,” jawab Gayus. Mantan Jampidum Sementara itu Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera melakukan klarifikasi kepada mantan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kamal Sofyan terkait dengan pengakuan terdakwa kasus korupsi Gayus Halomoan Tambunan. “Makanya kita klarifikasi sekarang, ini kan akan kita tindaklanjuti, ini kan baru saya yang minta ambil tindakan. Ini diperintahkan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, di Kejaksaan Agung. Klarifikasi terhadap keduanya adalah terkait pengakuan Gayus yang telah memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada keduanya. Uang itu diberikan melalui pengacaranya Hoposan Hutagalung. Pengakuan Gayus itu disampaikan saat diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Babul mengaku berdasarkan penelusuran awal ada ketidaksesuaian antara pengakuan Gayus dan masa jabatan Ritonga menjadi wakil jaksa agung. “Setelah dicek di Pidum (Pidana Umum) SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) Gayus kita terima di Kejaksaan

Agung di Pidum pada 7 September 2009. Saya cek juga di atas tadi, kapan Pak Ritonga dilantik sebagai wakil jaksa agung, saya cek tadi di atas, Pak Ritongan dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung pada 12 Agustus 2009,” papar Babul. Untuk diketahui, Kamal merupakan Jampidum saat penyidikan kasus Gayus berlangsung. Pada pemeriksaan Jamwas terdahulu Jamwas telah menjatuhkan saksi adminstratif kepada Kamal berupa teguran tertulis. Dengan begitu, total ada 12 jaksa yang menerima sanksi sesuai PP No. 30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri menyusul jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang yang lebih dahulu menerima hukuman dicopot dari jabatan strukturalnya. ’’Mereka ini yang terbukti melakukan pelanggaran PP No. 30/1980,’’ kata Hamzah di ruang kerjanya. Bedanya, jika dua jaksa senior itu menerima sanksi yang masuk kategori berat, sepuluh jaksa lainnya hanya mendapat sanksi ringan dan sedang. Hamzah menerangkan, penjatuhan sanksi itu disesuaikan dengan derajat kesalahan masing-masing jaksa. Satu dari sepuluh jaksa itu merupakan pejabat eselon I Kejaksaan, yakni Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kamal Sofyan. Dia mendapat sanksi teguran tertulis. Meski hanya sanksi tertulis, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja), itu berpengaruh pada penundaan karirnya. ’’Masa berlakunya enam bulan,’’ kata Hamzah. Kesalahan Kamal terletak pada rencana penuntutan (rentut) yang memberikan tuntutan untuk Gayus hukuman pidana satu

tahun dengan masa percobaan satu tahun. Bukankah dia orang yang bertanggung jawab dalam rentut itu? ’’Kita menilai dia lalai, tidak cermat, hanya melihat ini perkara penggelapan. Mestinya dia baca ada dakwaan money laundering (pencucian uang),’’ urai mantan kepala Kejati Sulsel itu. Hamzah menerangkan, awalnya Kamal tidak mengetahui SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari Mabes Polri. Saat sampai tahap rentut, dia juga mengetahui hanya perkara penggelapan. Kamal berdalih saat itu baru pulang dari luar negeri, sementara surat di meja sudah bertumpuk-tumpuk. ’’Tapi, apa dengan (alasan) seperti itu dia tidak salah? Ini bukan cari-cari kesalahan, tapi memang sesuai PP No. 30, tidak bekerja tertib, seharusnya surat dibaca keseluruhan,’’ jelasnya. Selain Kamal Sofyan, mereka yang mendapat sanksi adalah mantan Direktur Penuntutan pada JAM Pidum Pohan Lashpy, Wakajati Banten Nofarida, dan Aspidum Kejati Banten Dita Purwitaningsih. Kemudian, mantan kepala Kejari Tangerang Suyono dan Kasipidum Kejari Tangerang M. Irfan Jaya. Jaksa peneliti (P-16) dan jaksa sidang (P-16A) juga tidak luput dari hukuman. Mereka adalah Nazran Azis, Eka Kurnia Sukmasari, Ika Safitri Salim, dan Fadil Regan. Fadil bahkan mendapat hukuman berbeda, yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama satu tahun. Itu merupakan hukuman terberat kedua setelah Cirus yang dicopot dari jabatan struktural. n sofyan hadi


7

KASUS EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

Masih Juga Ada Jaksa Nakal Selain pencopotan jabatan struktural, Jaksa Agung tidak ragu untuk menyerahkan aparat jaksa nakal kepada pihak kepolisian.

B

elum sebulan menyandang jabatan Jaksa Agung, Basrief Arief nyatanya harus merelakan tiga kepala Kejaksaan Ne g e r i ( K a j a r i ) t u r u n d a r i jabatannya. Mereka adalah Kajari Majalengka Jawa Barat, Kajari Arga Makmur Bengkulu, dan kajari Gunung Sugih Lampung. “Pencopotan tiga Kajari itu contoh perbaikan instansi kejaksaan dari dalam tubuh kejaksaan sendiri,” ujarnya, Jumat (10/12). Pemberian sanksi yang lebih tegas merupakan upaya untuk menindak jaksa-jaksa nakal. Selain pencopotan jabatan struktural, ia pun tidak ragu untuk menyerahkan aparat jaksa nakal kepada pihak kepolisian. “Kalau ada indikasi ke pidana dan itu pidana umum, kita serahkan kepada penyidik polisi,” imbuhnya. Menurutnya Basrief, adanya jaksa-jaksa nakal di tubuh kejaksaan disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, banyak jaksa yang tidak menggunakan hati nuraninya dalam melakukan tugasnya. “Kemungkinan hati nuraninya tidak pernah berbicara di sana. Kalau hati nuraninya berbicara, apalai dengan nilai-nilai religi yang dia pakai, maka hal-hal seperti (jaksa nakal) itu tidak akan ada,” jelas Basrief. Penyebab kedua adanya oknum-oknum jaksa yang melakukan penyelewengan dalam pekerjaannya juga menurut Basrief kemungkinan disebabkan karena kurangnya tingkat pendapatan para jaksa. Karena itulah, Basrief menyebutukan pihaknya sedang mengusahakan agar remunerasi di kejaksaan dapat segera terlaksana. “Bisa saja ini mendasari yang mungkinn tidak cukup. Makanya itu kita pun mengejar agar remunerasi segera diturunkan,” imbuhnya. Meski demikian, Basrief pun tidak dapat menjamin jika remunerasi tersebut sudah terlaksana maka tidak akan ada lagi jaksa-jaksa nakal di tubuh kejakasaan. Karena itulah, selain remunerasi, moral para jaksa pun harus diangkat kembali. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menegaskan mulai tahun depan pihaknya telah

dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum jaksa yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini akan dipertegas dengan penandatanganan Peraturan Jaksa Agung (Perja) peningkatan fungsi Jamwas oleh Jaksa Agung Basrief Arief. “Saya sosialisasikan ke raker. Nanti setelah pemahaman sudah sama, baru kita minta Jaksa Agung untuk tanda tangan. Paling Januari lah,” kata Marwan. Menurutnya, saat ini draf Perja itu telah diteliti oleh tim, baru kemudian akan disosialisasikan kepada Kepala Kejaksaan.”Sekarang sudah bisa. Kan sudah diteliti oleh litbang,” ujarnya. Kewenangan Jamwas ini akan memangkas kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menindak oknum jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana. Pasalnya dalam Perja itu, Jamwas dimungkinkan untuk melakukan pemidanaan terhadap jaksa nakal. “Kalau diserahkan ke pidsus dia belajar lagi.Kalau kita kan menguasai jadi lebih cepat. Itu loh pertimbangannya. Begitu juga kalau kita menemukan indikasi penyuapan, pemerasan. Karena kita sudah tahu modus operandi, kenapa kita serahkan ke sana,” papar Marwan. Sejauh ini, Kejaksaan telah memecat 30 jaksa bermasalah karena terlibat berbagai tindak pidana maupun pelanggaran berat. Jumlah ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2009 yang hanya 18 jaksa. Jumlah jaksa nakal itu kemungkinan bertambah sebab tahun 2010 belum selesai. Selain pemecatan, selama periode Januari sampai 8 Desember 2010 telah mencopot 40 jaksa dari jabatannya. Sebaliknya bagi jaksa ber­ prestasi, penghargaan juga akan diberikan. Jaksa Agung Basrief Arief bahkan berjanji akan mengeluarkan aturan baru untuk memberikan kesetaraan, atau bahkan penghargaan terhadap jaksa yang diperbantukan di lembaga hukum lain seperti KPK. Sampai sekarang sebanyak 35 jaksa diperbantukan sebagai penyidik dan penuntut di KPK.

Sesuai UU KPK, mereka hanya bisa bertugas selama 4 tahun dan bisa diperpanjang lagi 4 tahun. Setelah itu mereka bisa memilih kembali ke kejaksaan atau menjadi pegawai tetap KPK. Kajari Nakal Mengenai tiga Kajari yang dicopot, Jamwas Marwan mengatakan, masalahnya berbeda-beda. Disebutkan, Kajari Majalengka Alviand Deswaldy dicopt lantaran ketahuan kawin siri tanpa ijin sang istri. “Kelapa Kejaksaan Negeri Majalengka melakukan kawin siri tanpa ijin istrinya. Kawin

siri saja dicopot,” ujarnya Sedangkan Kajari Arga Makmur, Bengkulu, Maizan Jafrie, dicopot karena tidak melaksanakan pengawasan ketat. “Ada bantuan dari Pemda yang agak dipaksakan, yakni membeli mobil dinas tapi ada tekanan-tekanan di Pemda, walaupun sifatnya bantuan,” terang Marwan. Sementara Kajari i Gunung Sugih, Lampung, Djamin Susanto, dicopot karema erjerat kasus dugaan pemerasan. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap bekas Bupati Lampung Tengah dan 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sejauh ini jaksa pengawas

tak mendapat bukti Djamin menerima duit hingga Rp 1,5 miliar dari para pejabat Lampung Tengah. “Ini buktinya rada susah didapat. Sebab, transaksinya langsung dan saksinya juga jaksa yang diduga terlibat memeras,” ujar Marwan. Meski begitu, dengan bukti pesan pendek dan surat-surat panggilan, sanksi untuk Djamin sudah pasti. Vonis untuk jaksa sontoloyo ini akan diumumkan jika Djamin sudah mengajukan keberatan dan bantahan atas tuduhan terhadapnya. “Sanksinya jelas, dia bakal dicopot,” kata Marwan. n sofyan hadi, simon leosi

Tentang Jaksa Cirus

J

aksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy menyatakan keberatan jika jaksa senior Cirus Sinaga tidak dijerat hukum pidana. Soalnya, Cirus terbukti turut serta membantu tindak pidana dalam kasus dugaan pemalsuan surat rencana penuntutan (rentut) perkara korupsi Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. “Jadi, kalau dikatakan Cirus tidak dapat dijerat dengan membantu atau turut serta, saya keberatan. Dari mana lagi Haposan mendapatkan rentut itu?” tegas Marwan Effendy.

Marwan mengungkapkan, dirinya sudah memberikan petunjuk kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk segera menjerat Cirus. “Sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri, saya sudah memberi petunjuk kepada Pak Jampidum untuk memberikan petunjuk kepada polisi seperti itu,” katanya. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan Jamwas ditemukan indikasi kuat bahwa pemalsuan dokumen penuntutan itu dilakukan bekas pengacara Gayus, Hoposan Hutagalung, dengan bantuan Cirus Sinaga dan

jaksa Fadil Regan. “Dari mana Haposan mendapatkan itu. Tidak mungkin dari angkasa, dari iblis, pasti dari Cirus karena terakhir yang menerima itu dari Fadil ke Cirus,” ungkapnya. Jaksa Agung Basrief Arief mengaku akan menonaktifkan jaksa Cirus Sinaga dan Fadil Regan. “Nanti lihat dulu hasil penyidikan yang disampaikan pada kita. Saya pelajari. Ya,kalau perlu, kita nonaktifkan keduanya,” tegas Basrief Arief. Menurut dia, kasus yang melibatkan jaksa senior itu sedang dalam proses penyidikan di Mabes Polri. n sofyan hadi


8

KASUS EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

Tersangka KPK Jadi Bupati

Kenyataan itu terjadi karena masyarakat kekurangan informasi bahwa calon yang mereka pilih adalah tersangka korupsi.

A

neh tapi nyata. Tapi, inilah yang terjadi atas dua tersangka korupsi yang ternyata terpilih menjadi kepala daerah. Dia adalah Jeferson Rumaja yang terpilih menjadi Wali Kota Tomohon periode 2010-2015 dan Yusak Yeluwo yang kembali terpilih menjadi Bupati Boven Digul. Sebenarnya, Jeferson menjadi tersangka sejak Juli 2010. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD 2006-2008 Kota Tomohon. KPK menduga dana APBD tersebut digunakan Jefferson untuk bantuan sosial yang diduga fiktif. Sebagian juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat dari tindakannya itu, negara diduga dirugikan Rp19,8 miliar. Sementara itu, Yusak Yaluwo juga diduga telah

menyelewengkan anggaran Kabupaten Boven Digul, Papua, saat menjabat sebagai bupati. Atas perbuatan terdakwa, keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel diduga mengalami kerugian sebesar Rp66,77 miliar. Menurut Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, kenyataan itu terjadi karena masyarakat kekurangan informasi bahwa calon yang mereka pilih adalah tersangka korupsi. Wakil Ketua KPK, M Jasin, menambahkan, akibat dari minimnya informasi itu dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan pemilukada. “Mereka yang terpilih itu kan nantinya pasti tidak bisa dilantik akibat ditahan,” ujar Jasin. Sekalipun bikin masalah baru, tapi yang jelas berkas perkara korupsi APBD Kota Tomohon atas nama tersangka

Jefferson Rumajar alias Epe, telah dilimpahkan KPK dari penyidikan ke penuntutan. Dengan demikian, tak lama lagi Eppe yang kembali terpilih pada Pemilihan Walikota Tomohon itu akan segera diadili. “Berkas atas nama tersangka JR (Jefferson Rumajar) sudah lengkap dan hari ini telah dilimpahkan ke penuntutan (P21),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. Setelah pelimpahan ini, lanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK punya waktu maksimal 14 hari menyusun dakwaan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “14 hari itu maksimal ya. Bisa saja sebelum 14 hari, dakwaannya sudah beres bisa langsung dilimpahkan ke PN Jakpus (tempat PN Tipikor),” cetusnya. Berkaitan dengan pelantikan Epe, Johan mengatakan, KPK pada 6 Desember lalu telah menjawab surat dari Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang perihal permohon ke KPK agar bisa melantik

Eppe di Tomohon. Adapun isi surat balasan dari KPK, Eppe tidak diperkenankan pulang ke Tomohon untuk dilantik. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto juga telah melakukan pertemuan dengan Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam pembicaraan tersebut, Mendagri mengusulkan agar Epe dilantik di Kemendagri. Sebab, jika dilantik di Rutan Cipinang tidak memungkinkan karena harus disahkan dalam sidang paripurna istimewa DPRD. “Tapi dalam pembahasan itu, belum ada keputusan apaapa. Apakah di Kemendagri atau di tempat lain. KPK masih berpegang pada surat awal bahwa pelantikan di Rutan Cipinang,” tuturnya. Jika Mendagri maupun gubernur Sulut ingin Epe dilantik di kantor Kemendagri, lanjutnya, maka keduanya harus mengajukan surat permohonan lagi ke KPK. Pimpinan KPK pasti akan membahasnya dan memberikan jawaban secara resmi pula. “Nah sampai hari ini, KPK belum menerima usulan dari Mendagri atau gubernur. Jadi belum ada keputusan apakah Jefferson dilantik di Kemendagri atau Rutan,” imbuh Johan. Sementara itu dua pimpinan KPK Muhammad Jasin dan Haryono Umar menegaskan, KPK tidak akan mengizinkan Epe ke luar rutan. “KPK mengusulkan Jefferson dilantik di Rutan Cipinang saja. Kalau Mendagri berpendapat lain, sah-sah saja dan silakan mengajukan surat permohonan ke KPK untuk pelantikannya di Kemendagri. Tapi apakah KPK akan mengizinkan atau tidak, itu perlu pembahasan lagi,” jelas Jasin. Boven Digul Sementara itu, Bupati Boven Digul, Yusak Yaluwo, pada November lalu telah divonis empat tahun enam bulan penjara. Yusak dinilai terbukti menyelewengkan dana APBD Kabupaten Boven Digul, Papua, tahun anggaran 2006 dan 2007. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim, Hendri Agusten, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman penjara, hakim juga mewajibkan Yusak membayar denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Yusak juga diharuskan

mengganti kerugian negara Rp45,7 miliar, jika tidak dibayar maka hukumannya ditambah dua tahun penjara. Yusak terbukti menikmati dana dari pos mata anggaran Stabilitas Daerah, anggaran Bantuan Sosial, anggaran Operasional Kepala Daerah, dan dana Sekretariat Daerah APBD Boven Digul. Selain itu, Yusak juga terbukti melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan kapal tanker LCT 180 atau kapal Wambon pada September 2005. Pengadaan kapal tersebut ditujukan untuk pengangkutan minyak di kabupaten Boven Digoel. Hakim menilai Yusak melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tidak semua hakim setuju dengan putusan itu. Andi Bachtiar, anggota majelis hakim, mengajukan dissenting opinion. Menurut dia, Yusak memiliki kewenangan sebagai bupati dalam memimpin daerahnya. Mengenai pengadaan kapal, Andi Bachtiar juga menilai Yusak memiliki kewenangan dalam melakukan pengadaan. “Penyalahgunaan yang terjadi adalah karena terdakwa tidak mengangkat pimpro sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Keppres Pengadaan Barang dan Jasa,” jelasnya. Selain itu, Andi juga menilai, selama persidangan Yusak tidak terbuki mengambil dana APBD untuk kepentingan diri sendiri. “Untuk itu pidana penjara yang sesuai adalah dua tahun enam bulan,” ujarnya. Menanggapi vonis ini, baik Yusak maupun jaksa belum mengajukan upaya banding. Mereka masih pikir-pikir untuk menindaklanjuti putusan hakim. Pengacara terdakwa, Marthen Pongrekun, menilai pengadaan kapal tersebut sangat mendesak. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan kliennya hanyalah permasalahan administrasi. “Ini kita pahami karena SDM di sana sangat rendah,” ujarnya. Mengenai rencana pelantikan kliennya yang terpilih kembali menjadi Bupati Boven Digul, Marthen mengaku sudah mengajukan permohonan agar Yusak dapat segera dilantik. “Kami sudah mengajukan permohonan yang kedua supaya diizinkan dilantik di Jakarta, tapi sampai sekarang belum dijawab,” ujarnya. n sofyan hadi


9

KASUS EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

Prudential Life Jiplak Modul Prudential digugat ganti kerugian sebesar 1,190 juta dollar AS dan meminta dihukum membuat pengumuman minta maaf di dua media nasional.

S

epak terjang PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) sebagai perusahaan asuransi jiwa sejak tahun 1995 sudah terbuktikan dengan 7 kantor pemasaran yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam dan 196 kantor keagenan (termasuk di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Batam, dan Medan). Bahkan, kini Prudential Indonesia didukung oleh lebih dari 91.000 jaringan tenaga pemasaran yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan melayani lebih dari 940.000 nasabah. Tak cuma itu, Prudential berhasil meraih premi senilai Rp 1,9 triliun di kuartal ketiga 2010. Ini diperoleh l dari premi baru, nilainya Rp 936,3 miliar dan pendapatan dari premi syariah Rp 254,6 miliar. Itu sebab, di akhir September 2010, jumlah nasabah Prudential mencapai 846.975 nasabah. Namun, kehebatan Prudential harus tercoreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, sebuah perusahaan konsultan motivasi asal Amerika Serikat, The Institute for Motivational Living Inc menggugatnya. Perusahaan ini keberatan dengan adanya modul perusahaan asuransi itu bertajuk “Mengenai Tipe & Karakter Manusia Melalui: DISC Profile (what, why, how) yang dinilai secara subtansial dan khas sama dengan hasil ciptaanya yakni dengan judul

Understanding Your Personality Style Power Point and Person to Person. “Meski bentuk dan isinya telah diubah sedemikian rupa namun secara subtansial dan khas merupakan ciptaan kami,” kata Heru Muzaki, kuasa hukum The Institute for Motivational Living. Heru menjelaskan bahwa materi ciptaan, sudah dibuat The Institute for Motivational Living sejak tahun 2000. Bahkan hak cipta atas materi ciptaan Understanding Your Personality Style Power Point and Person to Person itu sudah terdaftar dan mendapatkan sertifikatnya di negeri Paman Sam. Dalam gugatannya, The Institute for Motivational Living mengklaim tidak mendapatkan manfaat yang sebenarnya dari hasil materi ciptaannya. Makanya, The Institute for Motivational Living menuntut ganti rugi baik materiil maupun materiil sebesar US$1,190 juta kepada Prudential. Selain itu, Motivational Living mengklaim telah menciptakan materi modul tersebut sejak tahun 2000 dan telah mendaftarkan ciptaannya tersebut di Amerika Serikat serta mendapatkan sertifikat. “Materi itu telah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia yang telah diterjemahkan pada tahun 2003,” jelas Heru, Motivational Living mendapat informasi bahwa materinya ternyata digunakan oleh PruSalesAcademy Prudential.

Lebih dari itu, modul ciptaannya digunakan Prudential untuk kegiatan yang bersifat komersil yakni sebagai materi pelatihan mencari klien dalam memasarkan

Lebih Dekat dengan Prudential

B

erdiri sejak tahun 1995, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indo­ nesia) merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong yang mengelola dana mencapai £42,4 miliar (USD 67,8 miliar) per 31 Desember 2009. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis

lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Prudential plc adalah sebuah grup jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan jasa keuangan ritel dan pengelolaan dana di pasar-pasar terpilih: Inggris Raya, Amerika Serikat, Asia dan Eropa. Di Inggris, Prudential adalah penyedia jasa asuransi jiwa dan dana pensiun terkemuka yang menawarkan berbagai produk keuangan ritel. Prudential telah menyediakan

jasa asuransi jiwa di Inggris selama lebih dari 160 tahun dan memiliki produk dana jangka panjang terbesar di Inggris selama lebih dari satu abad. Per 31 December 2009 mengelola dana lebih dari £290 miliar (US$ 468,3 miliar). Di Asia, Prudential adalah perusahaan asuransi jiwa terkemuka dari Eropa yang memiliki jaringan bisnis yang tersebar di 12 negara: Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam. n simon leosi

polis asuransi. Para agen bahkan diperkenankan oleh Prudential untuk memperbanyak modul tersebut secara gratis. Keberatan IML lainnya adalah tidak dicantumkannya nama IML pada modul yang digunakan Prudential. Tindakan Prudential dinilai telah menghilangkan hak eksklusif IML sebagai pemegang hak cipta. Akibat perbuatan Prudential, Motivational Living menjadi rugi. Itu sebab, Motivational Living melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta, yang tuntutannya antara lain menuntut ganti kerugian sebesar 1,190 juta dollar AS dan meminta Prudential dihukum membuat pengumuman di dua media nasional. Minta Damai Namun, sampai persidangang berjalan pada Kamis (9/12) dengan majelis hakim yang diketuai Nirwana, ternyata

Prudential mencoba menawarkan perdamaian. Kuasa hukum Prudential, Adolf M Panggabean mengatakan saat ini pihaknya sedang memformulasikan draf perdamaian yang akan ditawarkan kepada penggugat. Untuk itu, Adolf meminta waktu dua minggu kepada majelis. Ketua majelis hakim Nirwana me ngabulkan pe rmint aan pihak Prudential. Menurut Nirwana, jika dalam waktu dua minggu tidak tercapai perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban tergugat. Merespon tawaran damai itu, kuasa hukum IML, Heru Muzaki mengatakan pihaknya akan menunggu draf perdamaian yang disusun oleh pihak Prudential. “Memang benar upaya damai sedang dalam proses pembicaraan antara klien kami dan Prudential, kami juga sedang menunggu hasilnya,” tutur Heru. n simon leosi


10

HUKUM EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

VARIA Berkas Korupsi Gubernur Bengkulu JAKARTA - Berkas kasus dugaan korupsi tersangka Agusrin M Najamudin diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/12). Agusrin adalah Gubernur Bengkulu. Agusrin dituding melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 21,3 Miliar. “Hari ini Kepala Kejati Bengkulu datang sendiri ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk menyerahkan berkas Agusrin,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M. Amari, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/12). Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Masrudin Nainggolan mengatakan, pihaknya telah menerima berkas perkara dugaan korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin Najmudin. “Berkas Agusrin sudah masuk tadi. Butuh tujuh hari untuk memeriksa kelengkapan berkas dan penetapan jadwal,” ujar Masrudin saat dihubungi wartawan. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan Gubernur Bengkulu sebagai tersangka dalam kasus dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-BPHTB) senilai Rp21,3 miliar. n simon leosi

Sidang Perdana Revaldo Ditunda JAKARTA - Sidang perdana kasus pemilikan sabu-sabu seberat 50 gram dengan terdakwa Revaldo, terpaksa ditunda karena berbenturan dengan sidang pembunuhan yang melibat sejumlah ormas di Cengkareng, Jakarta Barat. “Kita khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, demi kepentingan pengamanan, Revaldo harus mengalah,” kata Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, David P Duarsa, Rabu (8/12). David menyatakan, pembatalan ini tidak ada kaitannya dengan rumor yang menyebutkan kalau Revaldo diistimewakan. “Semua narapidana di sini sama. Masalahnya, kita menjaga halhal yang tidak diinginkan saja,” tukasnya. Kuasa hukum Revaldo, Durapati Sinulingga, membenarkan bahwa sidang perdana kliennya ditunda. Namun dirinya menurutnya, tidak mengerti dengan pasti soal (alasan) penundaan tersebut. Sebab, informasi pemberitahuannya sangat mendadak. “Intinya, sidang ditunda. Alasan jelasnya, silakan tanya ke jaksanya. Saya saja baru dikasih tahu. Kalau nggak, saya nggak mungkin di sini (PN Jakbar, Red),” tegasnya pula. n sofyan hadi

Pembuat Ekstasi dan Sabu Dituntut Mati JAKARTA - Empat kawan sindikat pembuat ekstasi dan sabu-sabu di Jakarta Utara dituntut hukuman mati. Mereka adalah Tjong Yoppy Mintarjo alias Yopi, Andi Lala bin Hamdani, Apip Wahyudi alias Yasin dan Madhari bin Narsam. Tuntutan itu sendiri dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (15/12). Menurut jaksa Bambang Harijadi di depan persidangan. Mengungkapkan saat mereka ditangkap Kamis, 15 April silam di perumahan Pluit Timur Blok U Selatan No 64, Kecamatan Penjaringan, Jakut. Di salah satu kamar terdakwa ditemukan narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dalam beberapa plastik klip trasparan berada dalam lemari pakaian. “Selain itu juga ditemukan sabu-sabu yang dibungkus plastik dari dalam laci meja. Namun berat pastinya tidak tahu, ditemukan juga satu set alat hisap (bong) serta satu unit telepon

seluler,” kata Bambang. Dalam satu hari lanjut jaksa, para terdakwa bisa menghasilkan lima ratus hingga seribu butir ‘pil gedek’. Bahan baku untuk proses pembuatan inek dan sabu-sabu itu sendiri didapat dari Budianto Wijaya alias Asun. Asun sendiri kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Sedangkan Andi Lala, Yasin dan Madhari merupakan karyawan Yopi. Andi Lala, Yasin dan Madhari mendapatkan upah sebesar Rp 1 juta per bulan melalui Yopi. “Saya bekerja mulai jam 08.00 wib hingga 16.00 wib” kata salah satu terdakwa. Ke empat terdakwa dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) ju 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yo p i s e n d i r i m e m p e r o l e h keterampilan membuat ekstasi dari Asun. Sementara rumah yang dijadikan sebagai ‘pabrik’ ekstasi dikontrak oleh Yopi. Kemudian Asun mengambil sendiri sabu dan pil gedek yang siap edar. Dengan

terlebih dahulu menggunakan kurir bernama Acoy dan Joki. Uniknya Andi Lala, yasin dan Madhari sosok Asun hanya Yopi yang mengetahuinya. “Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Ta n p a h a k m e l a k u k a n

permukafaktan jahat memproduksi narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram. Menjatuhkan pidana terhadap Yopi, Andi Lala, Yasin dan Madhari dengan pidana mati,” kata Bmbang di depan ketua majelis hakim pimpinan Maridin, SH. n sofyan hadi

Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ditolak JAKARTA - Eksepsi terdakwa H Sumardi, warga Jalan Lagoa Gg 1 No 11/6 RT 008/001, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, melalui penasehat hukumnya ditolak majelis hakim, dalam putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Menurut Majelis Hakim yang diketuai Suharto SH bahwa eksepsi penasehat hukum terdakwa telah masuk dalam materi perkara, sehingga majelis berpendapat perkara penipuan dan pemalsuan surat nikah yang merugikan pelapor H Jumariah akan dilajutkan dalam pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi Septiyanto, terdakwa dijerat

pasal 378 dan 263 KUHP. Menurut Majelis Hakim Suharto, dakwaan JPU telah sesuai prosedur hukum sebagaimana disebutkan dalan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Perbuatan terdakwa dilakukan pada 21 Mei 2007 di Kali Baru RT 009/007, Cilincing, Jakarta Utara. Perbuatan tersebut bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan korban. Korban yang keseharianya bekerja sebagai pemasok ikan segar di sejumlah rumah makan di Jakarta, dari perkenalan tersebut Jumariah jatuh hati terhadap terdakwa yang merupakan salah satu pelanggannya. Terdakwa mengatakan, akan menikahi korban dan akan menjaga keutuhan rumah tangga. Korban pun percaya

dan menyerahkan uang sebesar Rp1 juta untuk pengurusan buku nikah dan emas sebanyak 50 gram. Hingga akhirnya terdakwa menentukan waktu dan tempat pernikahan yaitu dirumah saksi Taid selaku ketua RT 009/007 Kel Kali Baru. Pada saat itu, korban menanyakan kepada terdakwa kenapa pernikahanya malam hari dan tidak dirumah. Lalu dijawab oleh terdakwa, “Penghulunya tidak bisa datang ke rumah, jadi kita saja yang datang. Kan sama saja, ngapain harus nunggu besok, sekarang saja”. Akhirnya korban menurut saja apa kata terdakwa. Pernikahan tersebut berlangsung sekitar 20 menit, dilanjutkan dengan terdakwa

menyuruh korban menanda tangani beberapa surat tanpa tahu apa isi dari surat tersebut. Setelah pernikahan berlangsung, terdakwa minta modal sebesar Rp100 juta kepada korban. Namun, betapa kagetnya korban ketika memergoki terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain. Karena curiga dengan keabsahan pernikahanya, korban mengecek ke KUA Grogol Petamburan, ternyata buku nikah denan nomor seri A I : 395/105/2007 atas nama terdakwa dan korban tidak terdaftar di KUA tersebut. Bukan itu saja, selama serumah dengan terdakwa, korban tidak pernah diberi nafkah. n sanjaya siahaan

Artis Sinetron Divonis Jalani Rehabilitasi J A K A R TA - M a j e l i s H a k i m Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang diketuai Karel Tuppu SH, MH memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa Remmy Kristiadi, artis sinetron yang juga seorang produser di sebuah production house yang terlibat mengkonsumsi shabushabu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim hanya mewajibkan terdakwa Remmy Kristiadi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi BNN Lido Kabupaten Bogor. Putusan yang diberikan Majelis Hakim ini berbeda pendapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibnu Su’ud dari Kejaksaan Negeri (Kejari)

Jakarta Timur, yang sebelumnya menuntut terdakwa Remmy Kristiadi selama empat tahun penjara dan dipersalahkan telah melanggar pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat Netto 0,0480 Gram.

Sementara pada sidang terpisah (Split), Lukman Hakim kerabatnya di vonis oleh Majelis Hakim selama satu tahun dan enam bulan penjara, tidak wajib rehabilitasi seperti terdakwa Remmy Kristiadi. Remmy di tangkap pada tanggal 19 April 2010 oleh tim Serse Narkoba Polsek Metro Jatinegara di rumah kerabatanya Ismail di bilangan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, saat sedang mengkonsumsi shabushabu bersama temannya Lukman Hakim. Menurut dakwaan Jaksa, pada tanggal 18 Juni 2010, melalui HP Remmy menghubungi Lukman untuk dicarikan shabu shabu dan dipakai bersama sama dirumah Ismail. Lukman pun mencari shabushabunya dengan menghubungi

Ny. Yoke melalui HP. Walaupun Ny. Yoke sedang berada di Denpasar, Bali, tapi Lukman berhasil membujuk Yoke untuk mengusahakan bagaimanapun caranya. Yoke kemudian menelepon pembantu rumah tangganya bernama Lia, dan menyuruh Lia mengambil sebuah amplop putih kecil yang ada di laci meja rias di kamar tidur Yoke di rumahnya bilangan Manggarai. Lia pun mengerjakan perintah sang majikan. Akhirnya Lia juga ikut dijebloskan ke penjara oleh Polsek Metro Jatinegara, sekalipun Lia berdalih tidak tahu apa isi amplop yang ia serahkan pada Lukman. Remmy selama ditahanan Polisi dan proses persidangan menolak untuk didampingi pengacara. n indra sukma


11

HUKUM EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

VARIA Tingkatkan Penanganan Kasus Korupsi

J A K A R TA - D a l a m m e m p e r i n g a t i hari anti korupsi sedunia yang digelar Kamis (9/12), Kejaksaan Negeri Jakarta Utara memaparkan akan meningkatkan pengusutan dan penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah hukum Jakarta Utara. Kepala Kejari Jakut Adil Wahyu kepada wartawan diruang Aula Kejaksaan J l . E n g g a n o N o . 1 , Ta n j u n g P r i o k , mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, bulan ini ada dua kasus korupsi yang merupakan target utama yang harus diselesaikan. Dugaan korupsi dari pagu anggaran Rp9 miliar tahun anggaran 2009 terjadi di Suku Dinas Kebudayaan Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Utara, saat ini telah selesai dilakukan penyelidikan (Lit) di Seksi Intelijen, dan telah di tingkatkan ke penyidikan (Dik) pidana khusus yang akan ditangani Kasi Pidsus. Kejari yang didampingi Kasi Pidsus, Intelijen dan Kasi Datun ini menambahkan, pihaknya telah merekomendasikan agar penyidik Pidsus melakukan pengembangan pemeriksaan dan penyidikan atas kasus korupsi pengurukan landasan pacu Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam kasus ini, Kejaksaan telah menyerat tiga orang terdakwa, masing masing Yulianto selaku bendaharawan Pemerintahan Kabupaten Kep Seribu, Hasudungan pemenang tender, dan Ricardo Noor selaku konsultan. Mereka telah divonis terbukti bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. n sanjaya siahaan

86 Hakim Terbukti Melanggar Kode Etik JAKARTA - Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung (MA) telah memberikan sanksi kepada 86 hakim yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku. Sementara seluruh pegawai yang diberi sanksi totalnya berjumlah 172 orang, termasuk 86 hakim itu. “Ada 172 seluruh pegawai MA yang sudah diberi tindakan indisipliner, 86 di antaranya adalah hakim,” ujar Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa, di Gedung Sekretariat MA Jakarta, Rabu (8/12). Sesuai laporan yang dikeluarkan Badan Pengawasan MA, hingga Oktober 2010, MA telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada pegawai MA. Seperti CPNS (1), PNS (24), jurusita/jurusita pengganti (15), pejabat struktural (2), panitera pengganti (15), panitera muda (9), wakil sekretaris (4), wakil panitera (3), panitera/sekretaris (13), dan hakim (86). Keseluruhannya aparat peradilan yang telah dikenai sanksi lantaran melakukan perbuatan tercela berjumlah 172 orang. Persentase penjatuhan disiplin terbanyak diduduki oleh hakim dengan 86 orang hakim atau 52 persen. Harifin menjelaskan, dari 86 orang hakim yang diberi penindakan, 5 orang di antaranya sudah diusulkan akan dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. “Pemecatan karena persoalan menerima suap, mengadili keluarganya sendiri, berselingkuh dan sudah diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diberhentikan,” bebernya. n simon leosi

TigaTerdakwaTeroris Aceh Dituntut 12Tahun JAKARTA - Tiga terdakwa teroris Tanzim Alqaeda Serambi Aceh dituntut 12 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (9/12). Ketiganya adalah Chairul Fuadi Bin Sanusi, Andi Marlan Syahputra, dan Iswarman alias Ismail Bin M Yusuf. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa kurungan pidana penjara selama 12 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum Nana Maulana membacakan tuntutan untuk terdakwa Chairul Fuadi dan Andi

Marlan Syahputra. Menurut jaksa, keduanya terbukti melanggar Pasal 15 junto Pasal 6 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jaksa Nana mengatakan, hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni terdakwa dianggap meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. “Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa masih muda dan belum pernah diuhum sebelumnya,” ujar dua dalam sidang yang dipimpin hakim Mutarto, Martinus Bala, dan Encep Yuliadi. Dalam sidang berbeda,

terdakwa Iswarman alias Ismail Bin M Yusuf juga dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun. Sama seperti Chairul Fuadi dan Andi Marlan, Iswarman dianggap terbukti melanggar Pasal 15 junto Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jaksa Penuntut Umum Mohammad Nasir mengatakan, barang bukti yang digunakan untuk terdakwa Iswarman antara lain berupa satu buah granat, tiga butir proyektil peluru, dan satu unit sepeda motor RX King bernomor polisi BL 6800 QA. Menanggapi tuntutan jaksa penuntut, pengacara ketiga

terdakwa, Muhajjir Rapele dan Aulia Rahman, sama-sama akan mengajukan pledoi. Majelis hakim yang dipimpin Mirdin Alamsyah, Musarif Aini, dan Moestofa menunda sidang pada Senin 13 Desember mendatang. n sofyan hadi

Terdakwa Penggelapan Dilaporkan ke Polisi JAKARTA - Belum lagi putus perkara penggelapan yang didakwaan kepada Olga Koan Merry atas laporan suaminya, kini Olga kembali dilaporkan oleh Yohanis suaminya atas tuduhan perselingkuhan. Sesuai laporan Yohanis ke Polres Bogor pada 2 Desember 2010 sesuai laporan No.LP/ B/4761/XII/2010/RES BOGOR. Dalam loporan tersebut dinyatakan bahwa Yohanis melaporkan adanya dugaan pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Olga dengan seorang laki-laki WP. Perbuatan tersebut dilakukan pada sekitar Mei 2009. Keduanya telah tinggal serumah di Desa Barengkok

RT 01/01 Kec Leuwiliang, Kab Bogor, sementara Olga masih berstatus istri dari Yohanis. Perkara penggelapan kini masih diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda masih menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Suharto terungkap bahwa terdakwa telah menggelapkan mobil Honda Jazz dan dua buah sertifikat rumah milik saksi korban yang notabene masih suami terdakwa. Perkara tersebut bermula dari ketidak adanya kecocokan antara korban dan terdakwa, sehingga keduanya sepakat untuk bercerai. Demi menjaga agar tidak terjadi pertengkaran,

maka korban memilih untuk pergi dari rumah. Pada saat korban tidak berada di rumah, terdakwa menjual satu unit mobil Honda jazz, dan satu unit motor. Pada saat korban kembali ke rumah mendapati rumah dalam keadaan kosong dan diketahui bahwa mobil miliknya telah dijual berikut dua buah sertikat rumah, masing-masing di Bekasi dan Koja, Jakarta Utara, juga telah dibawa oleh terdakwa. Ketika terdakwa ditanya, menjawab tidak tau, dan ketika diminta terdakwa tidak memberikan. Karena kesal, maka terdakwa dilaporkan ke Polres Jakarta Utara. Kepada wartawan, korban mengaku sangat

kesal dengan ulah istrinya tersebut. Istri yang selama ini sangat disayangi, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bukan uang saja yang dihabiskan, terdakwa juga telah berselingkuh dan tinggal serumah dengan laki-laki lain di daerah Bogor. Demi Laki-laki tersebut, terdakwa juga telah merubah keimanannya. Terdakwa yang tadinya beragama Kristen dan bernama Olga Koan Merry Tatangindatu berubah menjadi Olga Koan Merry. Agamanyapun berubah menjadi Islam. Untuk itu, korban sangat berharap kepada aparat hukum yang menangani perkara tersebut agar memutuskan yang seadil– adilnya. n sanjaya siahaan

Kejati DKI Jakarta Sidik 30 Kasus Korupsi JAKARTA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta bersama jajarannya berusaha keras meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, setiap aparat dipacu untuk bekerja keras dan berpola hidup sederhana. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Soedibyo menegaskan hal itu kepada wartawan di Kejati DKI Jakarta seusai apel Hari Korupsi se-Dunia di Kejati DKI, pekan lalu. Bukti atau hasil dari upaya keras memperbaiki kinerja tersebut, menurut Soedibyo, sudah dapat dilihat pada 2010 ini. Jika pada 2009 Kejati DKI Jakarta hanya melakukan 15 penyidikan dan 23 penuntutan, maka

pada 2010 melonjak menjadi 30 penyidikan dan 38 penuntutan. “Pada 2011 saya optimistis hasil kinerja kami akan lebih baik lagi, baik kualitas maupun kwantitasnya. Bagaimanapun sulitnya tantangan yang harus dihadapi, saya percaya semuanya akan tertanggulangi jika jajaran kami kompak

seperti saat ini,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa baik penyelidik maupun penyidik Kejati DKI Jakarta akan diupayakan menuntaskan setiap kasus dugaan korupsi yang ditangani. “Saya berharap jangan sampai ada, apalagi menumpuk, hutang kami dalam penanganan korupsi. Setiap kasus

dugaan korupsi harus selalu bertindak lanjut dan ditangani sampai tuntas,” jelasnya. Soedibyo juga menjanjikan bahwa pihaknya tidak hanya berupaya memenjarakan pelaku tindak kejahatan korupsi. Tetapi berupaya pula menyelamatkan uang negara yang “dirampok” para koruptor. Sepanjang 2010, ia menyebut tidak kurang dari Rp 8,9 miliar lebih uang negara diselamatkan. Yang tengah digarap atau sedang ditaksir-taksir nilai barang bukti hasil kejahatan para koruptor diperkirakan mencapai Rp 1 triliun pula. “Itu berupa beberapa rumah, perkebunan dan kapal pesiar,” ungkapnya. n sofyan hadi


12

FIGUR EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

Catharina Suryowati

Perlu Dukungan

Alexandra Gottardo

Jaga Pola Makan

Alexandra Gottardo secara teratur menjaga pola makan, demi menjaga bentuk tubuh a g a r te ta p la n gs in g an sehat. Pacar Samuel Zylgwyn ini juga mengaku tidak suka dengan diet yang instan yang memiliki dampak kurang baik pada akhirnya. “Pagi makan roti gandum pakai ayam minum jus. Siang makan nasi merah sama sayur, malam karbohidratnya PENATAAN kota, khususnya dari aspek keindahan, yang selama ini dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta belum mencapai hasil memuaskan. Hal tersebut, salah satunya dikarenakan kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu, dukungan ini ke depan harus terus ditingkatkan. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Catharina Suryowati, berharap pihak terkait dalam hal ini pakar, pengamat dan pelaku penataan kota memberikan dukungan. Bentuknya bisa

bermacam-macam, salah satunya berupa masukan dalam hal penataan kota. Dengan begitu upaya penataan kota akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi. “Kita berharap mendapat masukan, sehingga keinginan kita menciptakan kota Jakarta yang harmonis, hijau, indah, nyaman dan tertata bisa terwujud,” kata Catharina, saat seminar dengan tema “Adipura Sebagai Upaya Menata Kota Tanpa Mengurangi Fungsi dan Keindahan Kota” di Hotel Niko, Jakarta, Kamis (9/12).

Dikatakan Catharina, berbagai polemik tentang bagaimana penataan kota yang baik, disebabkan kurangnya komunikasi antar pihak-pihak ini. Akhirya terbentuklah persepsi yang berbeda, dalam hal kiat-kiat menata kota. “Melalui seminar ini, segala polemik itu kita harapkan bisa berakhir,” ujarnya. Seminar yang diikuti 300 peserta tersebut, dihadiri perwakilan sejumlah instansi seperti Sudin PU Jalan dan PU Tata Air, BPLHD, serta camat dan lurah se-DKI Jakarta. n armenius barus

Aura Kasih

Masih Belum Mau Nikah MESKI terbilang sudah mapan, baik secara ekonomi maupun usia, penyanyi Aura Kasih mengaku belum akan menikah pada 2011 mendatang. Katanya, masih ingin mengembangkan karir, selain menikah di usianya saat ini terbilang masih terlalu muda. “Kalau married kemudaan kali yah, masih jauh, tapi kalau ada cowoknya yang baik dan cocok why not? Untuk karir pengen sesuatu yang baru dari segi musik dan jenisnya,” ujar Aura Kasih saat ditemui di acara Indigo Award di JHCC, Senayan,

Jakarta, Rabu (8/12) malam. Sementara banyak penyanyi muda yang bermunculan ternyata tidak membuat Aura Kasih takut untuk terus berkarir. Justru menurut akan menjadi motivasi untuk berkompetisi secara positif. “Aku nggak bilang saingan, terlalu banyak band dan penyanyi yang keluar jadi orang agak bagaimana, tapi kita harus ada kerja keras agar album naik lagi,” ujarnya. Lalu, bagaimana dengan pencitraan kembali seorang Aura Kasih yang baru.

Maklum, dia dituding telah mangkir saat jadwal manggung di sebuah kota di Sulawesi Selatan tahun lalu. Bahkan pihak panitia menuntutnya ganti

rugi sebesar Rp2 Miliar. “Pokoknya kesalahan jangan diulang dua kali, kalau sampai dua kali itu secara sengaja,” ujarnya. n ary

dikurangin, minum susu yang low fat saja. Tapi diet yang bagus itu nggak instan. Saya bisa saja dalam sebulan turun lima kilo dengan diet gila. Tapi nanti kalau travelling lagi itu naiknya gila,” ungkapnya saat ditemui di acara pembukaan The Body & Face Lab, Mall Gandaria City, Jakarta, Kamis (2/12). Alexandra juga tidak pernah dan tidak suka dengan treatment yang menggunakan obat berbahan kimia. Semua bahan diramu dari alam, dengan memanfaatkan pijatan dan panas sauna. “Tempat kecantikan saya nggak mau pakai yang memasukan kimia seperti suntik atau obat pencahar. Di The Body & Face Lab itu tidak memakai kimia, badan kita dipanasin seperti sauna, dipijat pakai kayak slimming oil, memang butuh waktu tapi bagus,” urainya. n ary

Titi Kamal

Seriusi Bisnis Properti

MESKI sibuk di dunia menyanyi dan akting, Titi Kamal seriusi bisnis property. Semula dirinya membeli dan membangun rumah, yang kemudian dijadikan lahan bisnis, lantaran menguntungkan saat dijual kembali. “Sebenarnya sudah dari beberapa tahun lalu (bangun rumahnya, red) dan belum selesai, tapi sekarang sudah selesai. Memang dari bulan kemarin pindahpindah tempat, saya mau terjun ke property. Beli, bangun, jual. Begitu seterusnya karena ke depan jadi bisnis baru,” ungkap Titi Kamal, baru-

baru ini. Sejak saat itu, jual beli rumah menjadi bisnis baru Titi Kamal, dengan dibantu sua­ minya Christian Sugiono tepatnya sudah beberapa bulan lalu bisnis itu dimulai. “Saya punya kecintaan bangun rumah, mendekor, mendesain juga dan saya pikir belum mengerjakan bisnis lain, ya sudah,” tegasnya. Para rekan sesama artis, menjadi sasaran pasar rumah Titi Kamal. Bahkan seorang artis tengah dalam proses negoisasi, meski dengan perantara seorang agen makelar. n ary


13

olah raga EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

PREDIKSI LIGA SPANYOL 13/12 - Ath. Bilbao vs Espanyol 0 : 1/2 13/12 - Hercules vs Malaga 0 : 1/4 13/12 - Mallorca vs Santander 0 : 3/4 13/12 - S Gijon vs Levante 0 : 1/2 13/12 - Zaragoza vs RMadrid 1 1/2 : 0 13/12 - Barcelona vs Sociedad 0 : 2 3/4 14/12 - Valencia vs Osasuna 0 : 1 1/4

Wenger: Arsenal tak Takut Barcelona MANAJER Arsenal, Arsene Wenger, mengatakan timnya tak gentar menghadapi lawan mana pun, termasuk Barcelona, pada babak perdelapanfinal Liga Champions yang akan berlangsung Ferbruari 2011. Menurut dia, Arsenal memiliki tim yang tangguh yang siap mengalahkan siapa pun. Arsenal lolos ke babak perdela­ panfinal setelah mengalahkan Partizan Belagrade 3-1 dalam pertandingan terakhir penyisihan Grup H, Kamis (9/12) dinihari WIB. Mereka lolos sebagai runner-up grup mendampingi Shakhtar Donetsk. Sebagai runner-up, Arsenal akan bertemu tim-tim juara dari grup lain di babak 16 besar nanti. Sesuai peraturan UEFA, tim-tim dari satu negara dan satu grup tidak akan bertemu di babak perdelapanfinal, maka dalam pengundian untuk babak perdelapanfinal nanti, Arsenal kemungkinan akan bertemu Real Madrid (juara Grup G), Barcelona (juara Grup D), Bayern Munich (juara Grup E) dan Schalke (juara Grup B). n ary

Milan Hanya Butuh Satu Striker Baru

AC Milan hanya mencari satu striker baru pada bursa transfer Januari mendatang untuk mengisi posisi lowong yang ditinggalkan Pippo Inzaghi. Belum disebutkan siapa striker yang mereka incar. Inzaghi dipastikan absen sampai dengan akhir musim menyusul cedera lutut parah yang dialaminya. Mengingat usianya yang sudah 36 tahun, besar kemungkinan Pippo akan pensiun tahun depan. Selain kehilangan Inzaghi, Milan juga masih menunggu kembalinya Alexandre Pato yang saat ini masih didera cedera. Absennya kedua pemain ini membuat Milan kini hanya memiliki tiga striker siap pakai, yakni Zlatan Ibrahimovic, Robinho dan Ronaldinho. Untuk mengisi kekosongan di lini depan itu, kata wakil presiden Milan Adriano Galliani, pihaknya akan mendatangkan satu striker baru bursa transfer Januari mendatang. “Kemungkinan besar kami akan intensif cari satu striker lagi pada Januari nanti. Sebenarnya kami punya lima striker berkelas dunia, tapi kini tinggal tiga, karena dua sedang cedera. Kami berharap Pato bisa segera kembali,” ungkap Galliani. n ary

Berhati-hatilah Benitez! MENJELANG putaran Piala Dunia antarklub yang akan dimulai minggu depan, Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, mewanti-wanti pelatih Rafael Benitez untuk tampil bagus atau pelatih Spanyol itu mungkin akan terlibat dalam masalah. Sejak dilatih Benitez, performa Inter baik di liga lokal Serie A atau di Liga Champions memang menurun, apa lagi jika dibandingkan dengan musim sebelumnya ketika Inter berhasil meraih tiga gelar sekaligus. Musim ini Inter hanya bisa bertengger di posisi lima klasemen sementara Serie A, tertinggal 10 poin dari rival sekota AC Milan yang memuncaki klasemen. Sementara meski telah lolos ke

putara 16 besar Liga Champions sebagai runner up grup A, Inter baru saja dibantai dengan skor 3-0 oleh Werder Bremen. “Saya tidak mau membuat masalah sebelum atau selama

Piala Dunia Antarklub, tetapi kita akan lihat setelahnya,” ancam Moratti seperti dikutip Fifa.com. “Benitez harus punya karakter karena kalau tidak kami tidak akan bisa memenangkan kompetisi seperti Piala Dunia Antarklub,” ia menegaskan lagi. “Secara psikologis saya merasa gusar karena kekalahan dari Bremen tetapi saya tidak mengatakan apa-apa kepada para pemain. Ketika kalah Anda merasa dikhianati, tetapi saya tidak merasa para pemain melakukannya dengan sengaja. Menurut saya kami hanya tidak punya karakter untuk mengatasi rintanganrintangan itu,” tukas Moratti. Musim lalu, ketika

memenangkan Scudetto, Copa Italia, dan Liga Champions, Inter dibawah asuhan Jose Mourinho tampil dengan karakter yang kuat. Kini Moratti berharap yang sama dari Benitez. Dalam turnamen antara juara-juara dari seluruh belahan dunia itu Inter akan berhadapan dengan TP Mazembe Englebert dari Afrika, Club de Futbol Pachuca dari zona Amerika Utara dan Tengah, Hekarin United FC dari zona Oseania, dan Sport Club International dari Amerika Selatan. Sementara untuk wakil dari Asia masih harus menunggu hasil pertandingan antara Al-Wahda Sports Club dengan Seongnam Ilhwa Chunma FC. n ary

Indonesia Waspadai Kebangkitan Filipina ASISTEN pelatih timnas sepak bola Indonesia, Wolfgang Pikal, mengatakan akan mewaspadai kebangkitan Filipina yang akan menjadi calon lawan Firman Utina dan kawan-kawan di semifinal Piala AFF 2010 pada Kamis (16/12). “Semangat baru yang dimiliki Filipina saat ini berlipat. Itu patut diwaspadai. Terbukti Filipina juga mampu mengalahkan juara bertahan Piala AFF (Vietnam) di penyisihan,” katanya.

Filipina lolos ke semifinal Piala AFF 2010 setelah mampu menahan imbang Myanmar di Thien Truong, Nam Dinh, Vietnam, Rabu malam. Dengan hasil lima poin maka anak asuh Simon Mc Menemy itu menjadi runner-up grup B. Sedangkan juara grup diraih oleh tuan rumah Vietnam setelah di pertandingan babak penyisihan terakhir mengalahkan Singapura dengan skor tipis 1-0. Di babak semifinal Vietnam akan menghadapi Malaysia yang merupakan runner-

up grup B. Pikal mengatakan Filipina pada awalnya kurang diperhitungkan pada Piala AFF tahun ini. Namun demikian, berbekal pemain yang memiliki dwi kewarganegaraan, Filipina menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. “Pada pertandingan semifinal pertama kita harus tandang ke sana (Filipina). Yang jelas kita harus waspada,” katanya. Pertandingan semifinal pertama sesuai dengan

jadwal dilakukan 16 Desember mendatang di kandang lawan. Setelah itu pertandingan kedua akan digelar Gelora Bung Karno Jakarta pada 19 Desember. Ia menjelaskan selain diperkuat pemain dwi kewarganegaraan yang selama ini bermain di Eropa, calon lawan juga memiliki permainan yang cukup bagus terutama dalam tendangan pojok dan eksekusi bola-bola mati. Filipina bahkan mampu menciptakan gol kecuali saat menjamu Myanmar. n ary

The Dragon Mau Menjamu Gamboa SETELAH mempertahankan gelar dunia kelas bulu WBA, Chris John langsung membidik pertarungan selanjutnya. Chris ingin menantang Yuriorkis Gamboa di Jakarta. Chris menyatakan keinginannya bertarung di Indonesia dalam upaya pertarungan wajib melawan Yuriorkis Gamboa dari Kuba bulan Februari mendatang. Keinginan itu disampaikan Chris sai mempertahankan gelar juara dengan membukukan kemenangan angka mutlak atas penantang peringkat 15 dari Argentina, Fernando Saucedo, di Lapangan Tenis Tertutup Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (5/11) malam lalu. “Rencana pertarungan selanjutnya melawan Gamboa sepenuhnya saya serahkan kepada manajer saya. Namun demikian, saya ingin pertarungan dapat dilaksanakan di Indonesia,” tutur Chris dalam konferensi pers seusai mengalahkan

Saucedo kepada Antara. Gamboa juara dunia International Boxing Federation (IBF) diperkirakan menjadi lawan paling tanggung Chrisjohn selama kariernya di ring tinju profesional. Petinju kelahiran Guantanamo 23 Desember 1981 itu telah malang-melintang di ring tinju amatir sebelum menjadi petinju profesional. Prestasi puncaknya di ring tinju amatir yaitu meraih medali emas Olimpiade Athena 2004 dan juara Kejuaraan Dunia

Tinju Amatir 2006. Sepanjang karier tinju profesionalnya, Gamboa membukukan rekor 19 kali menang (15 kali dengan KO) dan sama sekali belum pernah kalah. Dalam pertarungan terakhirnya 11 September lalu di Las Vegas, Nevada, AS, dia menang angka mutlak atas petinju tangguh Meksiko, Orlando Salido. Berdasarkan daftar peringkat terakhir kelas bulu WBA, juara kelas

ini dinyatakan lowong. Chris disebut sebagai super champion. Sementara itu Gamboa disebut sebagai juara unifikasi WBA dan IBF setelah menang angka atas Salido, September lalu. Chris telah diperintahkan oleh WBA untuk menghadapi Gamboa dalam pertarungan wajib berikutnya bulan Februari mendatang. Pertarungan wajib tersebut seharusnya dilaksanakan bulan September lalu. Namun karena Chris cedera tulang rusuk, maka pertarungan itu tidak batal dilaksanakan. Menanggapi keinginan Chris agar dapat tampil di Indonesia itu, promotor Raja Sapta Oktohari menyatakan akan mengupayakannya. “Kita lihat nanti dan saya akan mengupayakan pertandingan Chrisjohn berikutnya tetap di Indonesia. Saya merasa puas dengan hasil penyelenggaraan pertarungan kali ini,” tutur Raja Sapta Oktohari. n ary


14

ekonomi EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

SINGKAT Kawasan Hutan bagi Sektor Lain SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah memiliki hutan dan konservasi perairan seluas lebih kurang 757,250 ha yang terdiri dari 126,530 ha kawasan konservasi, 84,430 ha kawasan hutan lindung, 546,290 ha kawasan hutan produksi. Karena beragam alasan dan kepentingan, kawasan hutan banyak diakses dan diminati oleh pihak di luar kehutanan, misalnya untuk kepentingan pembangunan, penelitian, eksplorasi pertambangan, dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan Pinjam Pakai Kawasan HUtan (PPKH) dan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) bagi sektor lain. PPKH adalah penggunaan sebagian kawasan hutan oleh pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan, dan fungsi hutan. PPKH diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/ Menhut-II/2008 dan PP No. 24/2010. PPKH hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan kepentingan umum terbatas. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan instalasi air. n tulus supangkat

375 SIUP Gratis Diterbitkan

JAKARTA - Upaya Pemprov DKI memberdayakan pengusaha kecil terus dilakukan dengan cara memfasilitasi mereka dengan menerbitkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) secara gratis. Tercatat, sepanjang 2010 ini sebanyak 375 SIUP telah diterbitkan di Jakarta Selatan dalam rangkaian kegiatan One Day Service di lima pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Kelima pusat perbelanjaan itu meliputi, Blok M Square, Points Square, Cilandak Town Square, Kalibata Mall, dan ITC Fatmawati. “Terkahir kita lakukan di ITC Fatmawati dengan menyebar 50 formulir,” kata Doddy S Gesso, Kepa la S u k u Din a s K o p e ra s i Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan, Rabu (8/12). Doddy mengaku dari sejumlah tempat digelarnya pelayanan SIUP gratis, di pusat perbelanjaan Blok M Square yang paling mendapatkan respons cukup tinggi. Saat itu, pihaknya berhasil menyebar hingga 150 formulir. Sementara untuk pelayanan di Points Square sebanyak 50 formulir, Cilandak Town Square sebanyak 50 formulir, Kalibata Mall sebanyak 75 formulir, dan ITC Fatmawati sebanyak 50 formulir. n delwandra

Pajak Warteg tak Signifikan

JAKARTA – Selama kurang lebih dua tahun sejak sistem pajak online diterapkan, baru sebanyak 240 wajib pajak yang ikut serta. Sementara target penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan pada 2010 sebesar Rp 1,7 triliun. Penerimaan ini masih bisa digenjot hingga mencapai Rp 5 trliun. Oleh karena itu, rencana Pemprov DKI menarik pajak

Warteg sebesar Rp 50 miliar, jelas tidak signifikan dibandingkan potensi kehilangan pajak dari hotel, restoran, dan tempat hiburan lantaran tidak jalannya sistem pajak online. “Potensi penerimaan pajak hotel dan hiburan akan mencapai tiga kali lipat apabila sistem online dijalankan,” ujar anggota DPD DKI Jakarta, Djan Faridz, Rabu (8/12). Menurut Djan, pihaknya

bukan tidak setuju atas penerapan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang mengatakan bahwa bagi usaha warteg yang memiliki penghasilan Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 10 persen bagi pengunjung rumah makan tersebut. Namun yang perlu dikaji, siapa yang menjadi konsumen warteg. Janganlah berbicara tentang keadilan, Apabila kebijakan yang diambil justru menyengsarakan rakyat. Memang, bukan pedagang yang akan membayar pajak 10 persen tersebut melainkan si pembeli. “Namun, kita tahu konsumen warteg sebanyak 95 persen adalah rakyat kecil yang mempunyai penghasilan rendah. Seharusnya, tambah Djan, Pemprov DKI menyadari masih banyak potensi penerimaan

yang sampai sekarang belum digali maksimal seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Penerimaan dari sektor inilah yang harus diintensifkan bukan malah sebaliknya urusan pajak warteg yang jelas tidak terlalu signifikan penerimaannya. Sementara itu, Hj. Kurniasih Mufdiyati, anggota komisi C DPRD DKI menjelaskan bahwa sesungguhnya perda pajak restoran tak ada perubahan, kecuali nilai pendapatan dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. “Semua given dari UndangUndang. Kemudian kita tidak menyebutkan sama sekali kata warteg di perda. Perda ini berlaku umum, implementasi perda tersebut akan ada peraturan berikutnya melalui Pergub. Kalau memang akan ada penyikapan khusus, maka bisa dimasukkan ke Pergub. Misalnya, ada keringanan untuk jenis restoran tertentu,” jelasnya. n armenius barus

Kontraktor tak Bergairah Melakukan Eksplorasi JAKARTA - Kontraktor disektor migas tidak bergairah melakukan eksplorasi di Indonesia, terlihat dari jumlah dokumen yang dikembalikan ke pemerintah. Dari 36 dokumen migas yang diambil pra kontraktor, hanya tiga dokumen saja yang dikembalikan kepada pemerintah untuk disetujui dan ditandatangani. “Hal ini mungkin dokumen migas yang disediakan pemerintah itu dianggap oleh Kontraktor kurang lengkap, sehingga mereka tidak bergairah

melaksanakan eksplorasi di negeri kita.,” tutur Direktur Jendral Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, disela-sela acara Pengumuman Pemenang Lelang Migas Tahap-I, pekan lalu di Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini, katanya lebih lanjut, kami akan melengkapi dokumen tersebut, seperti pemetaan lokasi migas, . wilayah kerja migas, eksplorasi, dan sebagainya. Dengan lengkapnya isi dokumen tersebut kami berharap para kontraktor bergairah lagi untuk

melaksanakan eksplorasi. Menyinggung tentang Lelang Migas Tahap-I itu dikatakam tiga kontraktor memenangkan tender melalui Lelang tersebut yaitu Konsorsium Ephindo Oil & Gas Holding Inc dengan wilayah kerja Sokang, Konsorsium Lundin & Gas BV, Salanamander Energy (Ind) Ltd dengan wilayah kerja South Sokang, dan Konsorsium Murphy Overseas Ventures Inc yang mendapat wilayah kerja Wokang. Dalam hal ini tiga kontraktor

itu telah memberikan komitmen pasti eksplorasi yaitu untuk tiga tahun masa eksplorasi berupa studi geologi dan geofisika dengan dana sebesar US$ 1,45 juta, survey seismic 2D sepanjang 3.200 km sebesar 4,5 juta dolar AS, survei seismic 3D sepanjang 1.100 km diperkirakan menelan dana sebanyak US$ 14,75 juta. Selain itu juga akan melakukan pemboran sumur eksplorasi dengan perkiraan dana sebesar US 7 juta. Dengan demikian dana yang akan diperlukan total sebesar 27,7 juta. n soebardjo

Kualitas Pariwisata DKI Harus Ditingkatkan JAKARTA - Kualitas industri pariwisata di DKI Jakarta perlu terus ditingkatkan. Hal ini untuk mengimbangi kemajuan pariwisata dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pelaku industri pariwisata harus bekerja keras. Karena hanya dengan cara itulah, industri wisata di DKI bisa bersaing. “Standar pariwisata tiap tahun terus meningkat dan ada persaingan dengan negara lain,” kata Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, saat Penganugerahan Adikarya Wisata Jakarta Tourism Award 2010 di Ball Room Hotel Rizt Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/12). Dikatakan Fauzi, Pemprov DKI tidak hanya memberikan penghargaan, namun juga

berupaya memotivasi dan mendorong industri pariwisata untuk lebih aktif serta meningkatkan kinerjanya. “Saya Mengimbau kepada semua yang terkait agar bekerjasama dengan Pemprov untuk meningkatkan kualitas dan promosi pariwisata,” ujarnya. Kepala Dinas Pariwisata

DKI Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kualitas Adikarya Wisata agar dapat menjadi flatform kompetisi dan manajemen perubahan bagi kepariwisataan Jakarta. “Adikarya Wisata ini diharapkan menjadi kultur baru pembinaan industri pariwisata di Jakarta secara sistemik dan berkelanjutan,” tuturnya. Sementara itu, dalam Adikarya Wisata 2010 ini sebanyak empat sub kategori tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Hal tersebut dikarenakan selama satu tahun tahap penilaian para nominasi tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga

dinyatakan tidak ada yang pantas dianggap sebagai pemenang oleh dewan juri. Adikarya 2010 ini sendiri diikuti oleh 88 nominasi yang memperebutkan 10 kategori dengan 20 sub kategori. Keempat sub kategori yang tidak ada pemenangnya adalah sub kategori akomodasi non bintang, sub ketegori akomodasi bintang 1 dan 2, sub kategori mice dan impresariat PEO/PCO, serta sub kategori media elektronik. Sementara industri pariwisata yang keluar sebagai pemenang, antara lain untuk kategori akomodasi sub kategori hotel bintang 3 dan 4 diraih oleh Saripan Pasific serta sub kategori bintang 5 diarih oleh Shangri La. n armenius barus


15

PENDIDIKAN EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

SINGKAT Uji Kompetensi Kepsek SEMARANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang bakal melakukan uji kompetensi bagi kepala sekolah mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Hal ini sesuai Permendiknas No 28/2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah. Kepala Disdik Kota Semarang Akhmat Zaenuri mengatakan, dalam Permendiknas tersebut mutasi kepala sekolah menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Setelah dipelajari dan berkonsultasi, pengertiannya bukan setiap pemutasian jabatan yang melakukan Kemendiknas, kabupaten/kota bisa melakukan itu asal melalui ketentuan, yakni dengan uji kompetensi. Yang menguji adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kemendiknas di tiap provinsi. ”Pengertiannya tidak seekstrem bunyi Permendiknas. Kemendiknas memang berwenang memutasi, tetapi prosedurnya tiap kepala sekolah harus lolos kompetensi yang dilakukan tim dari LPMP. Uji kompetensi itu melihat kelaikan guru untuk menjabat kepala sekolah. Jangan sampai kami salah menempatkan atau menugaskan guru menjadi kepala sekolah,” kata dia seusai mendampingi Walikota Soemarmo HS yang mengambil sumpah/janji jabatan eselon III dan IV serta guru yang diberi tugas kepala sekolah. n hardjanto ms

Formula Baru UN Akomodasi Publik JAKARTA - Meski rincian formula baru ujian nasional (UN) belum disampaikan secara lengkap oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, hal itu dinilai sebagai langkah positif. Formula baru UN juga dianggap sebagai langkah yang patut diapresiasi. “Formula baru UN merupakan langkah yang bagus. Artinya, Kemendiknas mau menyerap aspirasi dan keresahan yang berkembang di masyarakat,” kata anggota Komisi X DPR Hanif Dakhiri, Kamis (9/12). Dia juga menganggap, formula baru tersebut merupakan bentuk terakomodasinya tuntutan publik terhadap pelaksanaan UN selama ini. Namun demikian, dia berharap agar formula baru tidak terlalu berbeda. “Formula itu harus dipastikan tidak lari dari apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat tidak ingin UN dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan dan sekolah diberi peran untuk menentukan kelulusan,” kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu. Menurutnya, dalam pelaksanaan UN selama ini peran sekolah seperti dihilangkan dan tidak dianggap. Sementara itu, anggota Komisi X dari Partai Persatuan Pembangunan Hisyam Alie menegaskan, apa pun bentuk formula baru UN, tidak boleh memveto kelulusan. n delwandra

GuruSubyekPembentukKarakterBangsa SEMARANG- Masyarakat perlu sepakat, negara akan maju jika pemimpin dan rakyatnya punya nasionalisme dan karakter bangsa yang kuat. Untuk membentuk bangsa seperti itu, yang menjadi subjek adalah guru. Hal itu disampaikan Panglima Kodam IV Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistyono saat menjadi pembicara dalam Seminar Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan di LPMP Jateng, Kamis (9/12). Dia menuturkan, untuk membentuk karakter siswa, tidak dapat lepas dari peran guru. Dalam prosesnya sekolah

adalah lingkungan strategis untuk memberi pengaruh pendidikan karakter, di mana guru menjadi filter. ’’Jika murid berperilaku baik hingga akhirnya sukses, itu juga berkat jasa guru. Contohnya diri saya, sebab bisa jadi Pangdam itu juga karena guru. Maka dari itu, masih terbayang dalam benak saya wajah mereka,’’ tuturnya sambil bercanda. Seminar yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi ini diikuti para guru dari dari kabupaten/kota seJawa Tengah, juga dihadiri panelis lainnya yaitu Gubernur Bibit Waluyo, Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr H AT Soegito SH MM, dan dimoderatori Dekan Fakultas

Hukum Unnes Sartono Sahlan. Cinta Tanah Air Langgeng mengemukakan, pembentukan karakter sesuai perspektif keamanan dan ketahanan negara perlu diterapkan rasa cinta Tanah Air, karena dengan rasa cinta, ada keinginan untuk dekat, melindungi, dan menjaga. ’’Jika selama ini sifat dan kinerja kita dianggap kurang dibandingkan bangsa lain, kita harus segera bergerak maju supaya jelas mau dibawa ke mana karakter bangsa kita,’’ ungkapnya. Dengan demikian, untuk membina nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan, TNI akan siap

mendukung, menemani, membantu, dan memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda. ’’Namun, jangan lalu berpikir pendidikan karakter yang diberikan TNI kepada siswa adalah pendidikan militer yang bersifat kekerasan. Sebab, pendidikan militer mengarah kepada kedisiplinan siswa,’’ katanya. Sementara Guru Besar Unnes Prof Dr H AT Soegito SH MM mengatakan, untuk memberikan pendidikan karakter kepada generasi muda, bangsa ini harus menghadapi tantangan, baik secara internal maupun eksternal. n tulus supangkat

Rehab SDN Pinangranti 10 Gunakan Material Bekas JAKARTA - Proses reha­ bilitasi gedung SDN 10 Pagi, Pinangranti, Makasar, Jakarta Timur, ditengarai menggunakan material bekas. Kondisi ini, tentu saja membuat orangtua murid khawatir, karena daya tahan bangunan hasil rehab itu tidak akan bertahan lama sehingga akan membahayakan peserta didik. Penggunaan material bekas terlihat pada konstruksi atap bangunan yang hanya menggunakan kayu bekas. Padahal di lokasi yang

sama, yakni gedung SDN 09 Pinangranti menggunakan kuda-kuda baja ringan. Kini pelaksanaan rehab yang dikerjakan oleh PT Citra Marum Perkasa sudah 90 persen rampung. Kejanggalan lain juga terlihat pada papan lisplang dan kaso yang ternyata juga menngunakan barang lama. Bahkan, rangka plafon sebagiannya juga terlihat bekas dan atapnya bergelombang. “Lihat saja lisplangnya sudah pada berlubang, karena menggunakan papan bekas. Daun pintunya juga

menggunakan kayu yang kualitasnya sangat rendah,” ujar Rohadi (nama samaran, red), salah satu orangtua murid, Kamis (9/12). Terkait hal itu, seorang pekerja proyek mengaku tidak tahu-menahu soal pemasangan material bekas tersebut. Termasuk kuda-kuda yang dipasang hanya dengan menggunakan kayu, tidak seperti di gedung sebelahnya yang menggunakan baja ringan. “Saya hanya pekerja biasa, jadi tugasnya ya hanya memasang,” katanya. Kasudin Pendidikan Dasar

(Dikdas) Jakarta Timur, Zainal Abidin, mengatakan, akan melihat RAB (rancangan anggaran biaya) sekolah itu terlebih dulu. Sebab, tidak menutup kemungkinan material bekas masih dapat digunakan sepanjang masih bagus kondisinya. “Nanti kita lihat RAB-nya dulu, karena penggunaan material bekas ini sebenarnya masih diperbolehkan. Kalau dalam RAB ternyata membolehkan penggunaan material bekas maka tentunya tidak perlu dipersoalkan,” jawabnya. n armenius barus

1.500 Guru SD Melek Teknologi Informasi

JAKARTA - Untuk me­ ningkatkan kualitas tenaga pendidik di DKI Jakarta, sebanyak 1.500 guru SD dari 750 SD di enam wilayah DKI Jakarta diberi pelatihan teknologi informasi. Pelatihan dibagi dalam dua gelombang, tahap pertama diikuti 300 guru SD dari 150 SD pada 11-21 Desember 2010. Sedangkan pada tahap kedua diikuti 1.200 guru SD dari 600 SD di tahun 2011.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, mengatakan kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan guru-guru SD di bidang IT. “Materi yang akan diberikan meliputi document spreed sheet dan presentasi menggunakan IBM lotus simphony, internet, sistem aplikasi pendidikan dan soft skill serta kepemimpinan toleransi dan kerja sama,” kata Taufik saat penandatanganan

perjanjian kerja sama antara Disdik DKI Jakarta dengan IBM IT Teachers Training di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (8/12). Dia memaparkan pelak­ sanaan kegiatan mulai pukul 09.00-17.00 di Inti College, Jakarta Barat. Tahap pertama akan dilatih 300 guru SD dibagi dua kelompok dengan 150 sekolah, masing-masing sekolah mengirimkan 2 orang guru untuk dilatih dalam program ini. “Kami gembira dapat menjadi bagian dari inisiatif ini dan mendorong sumber daya pengajaran yang berkualitas kepada semua guru yang berpartisipasi dalam program ini,” ujarnya. Sebab, dengan kombinasi teknologi yang inovatif dan konten pendidikan akan meredefinisikan cara guru-guru lebih menguasai profesi mereka, meningkatkan cara pengajaran mereka dan membantu para anak didik meraih standar yang lebih tinggi.

Tidak hanya itu, program ini mendukung program electronic education communication yang saat ini sedang dibangun Dinas Pendidikan DKI. Country Manager Marketing IBM Indonesia, Hartini Harris, menegaskan, alasasan pemilihan guru SD daripada guru SMP dan SMA, karena guru yang mengajar di SMP dan SMA cenderung sudah memiliki keterampilan dan kemampuan di bidang IT yang cukup mapan. Sedangkan guru SD harus lebih ditingkatkan lagi, karena pembelajaran di bidang IT di SD baru saja dimulai. Hartini mengungkapkan sejak 2002-2009, IBM juga telah memberikan bantuan berupa hardware komputer kepada 2.500 guru dari 2.000 sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA. “Mulai tahun ini dan seterusnya, kami akan berikan bantuan peningkatan kualitas guru di bidang IT melalui pelatihan gratis,” tandasnya. n armenius barus


16

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

INFO 125 Warga Sungaibambu Nikmati Dana PEMK JAKARTA - Sebanyak 125 warga Kelurahan Sungaibambu, Kecamatan Tanjungpriok, Jakarta Utara, kini bisa memperbaiki taraf perekonomian mereka berkat digulirkannya dana pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan (PEMK). Dana sebesar Rp 462 juta itu dibagi dalam dua tahap dan diperuntukkan bagi 25 kelompok koperasi jasa keuangan (KJK). Ketua Dekel Sungaibambu, Zamrud Paudi, mengatakan pencairan dana PEMK tahap pertama telah dilakukan pada 2 Desember 2010 sebesar Rp344 juta yang dibagikan untuk 18 kelompok atau 90 orang. Sedangkan untuk tahap kedua akan diberikan pada 10 Desember 2010 sebesar Rp118 juta untuk 7 kelompok atau 35 orang. Menurutnya, tiap kelompok terdiri dari 5 orang pedagang. Mereka mendapatkan dana bervariasi, mulai Rp10 juta hingga Rp25 juta per kelompok. “Dana itu untuk mengembangkan usaha mereka,” kata Zamrud, Kamis (9/12). Pihaknya berharap warga dapat mengembangkan usahanya dan dapat membayar cicilan tepat waktu. Pencairan dana PEMK ini disambut antusias warga sekitar. n jerry pati

Maksimalkan Bantuan untuk Perbaiki Lingkungan JAKARTA - Dengan memanfaatkan kucuran dana dari berbagai pihak termasuk dari Pemprov DKI Jakarta, RW 07 Mentengatas, Setiabudi, Jakarta Selatan terus mengembangkan berupaya mengembangkan wilayahnya agar menjadi lebih baik. Tak hanya itu, warga pun diajak berpartisipasi untuk mengubah lingkungan melalui berbagai kegiatan positif. Ketua RW 07, Mentengatas, Abe Suryono, mengaku, meski daerahnya masih termasuk dalam kategori kumuh dan miskin (kumis), namun ia dan warga lainnya tidak lantas menjadi terpuruk. Justru dengan kondisi seperti yang saat ini dirasakan, warga tergugah untuk memperbaiki wilayahnya. “Keluhan kepada pemerintah itu pasti ada, tetapi kita tidak boleh terus mengeluh. Kita harus bangkit dengan kondisi seperti ini dan memperbaikinya,” ujar Abe Suryono, di sela-sela kegiatan tatap muka yang diselenggarakan Dinasi Komunikasi Informatika dan Kehumasan DKI Jakarta, Kamis (9/12). Menurutnya, berbagai keluhan yang ada harus diselesaikan satu per satu. Ia selalu menyemangati warganya agar tidak merengek kepada pemerintah saja tanpa melakukan sesuatu. “Stop menangis dan merengek. Kita harus berusaha dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tambahnya. n delwandra

Etnis Betawi‘Serang’Igo Ilham JAKARTA - Pernyataan Igo Ilham, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI tentang “Orang Betawi berhutang budi kepada Belanda, karena berkat Belanda maka ada bangsa Betawi”, mendapat reaksi keras dari tokoh-tokoh suku Ibukota. Forum Kajian Budaya Betawi (FKBB) pimpinan Mathar Moehamad, langsung menggelar pengadilan publik Arbitrase untuk menyatakan sikap atas statemen politisi PKS tersebut, dengan mengundang semua tokoh dari etnis Betawi di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/12).

Dalam acara itu hadir tokoh Betawi seperti Aji Ridwan Saidi yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, juga Irwan Syafei, Beki Mardani, dan tokoh Ormas Betawi serta di dukung oleh aktivis penegak NKRI serta mahasiswa. Sidang menyimpulkan bahwa etnis Betawi menyatakan sikap, pernyataan Igo sebagai penghinaan dan penistaan kepada etnis Betawi, dan mengecam atas ketidak hadiran Igo untuk mengklarifikasi dalam acara tersebut. Menurut Ridwan Saidi, selain Igo, PKS juga harus mengklarifikasi pernyataan

kontroversial yang dilakukan oleh kadernya tersebut. “Jika tidak, etnis Betawi menganggap PKS mengajak permusuhan dengan etnis Betawi dan kita siap menghadapinya,” tegas Ridwan. Sedangkan Mathar Moehamad, Ketua FKBB mengecam keras Igo dan partainya atas kejadian tersebut. “Tidak adanya itikad baik dari Igo mencerminkan juga atas sikap partainya, dan PKS tidak pantas ada di bumi Betawi,“ kata Mathar. Sedangkan Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin ketika dihubungi

melalui telepon selulernya, tidak di angkat. Begitu juga lewat SMS yang dikirim, tidak dijawab. n armenius barus

Waspadai Titik Kemacetan Jakarta J A K A R T A - Armada bus TransJakarta koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) dan koridor X (Cililitan-Tanjung Priok) rencananya akan dioperasikan pada akhir Desember 2010. Namun, sejumlah titik kemacetan harus diwaspadai dan dicarikan solusinya saat dua koridor busway itu beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, setiap persilangan jalan merupakan titik rawan. Contohnya di persilangan Semanggi, terutama lajur yang mendekati pintu tol Semanggi 1. Apalagi, saat jam sibuk, antrean kendaraan hingga mencapai jembatan Semanggi. “Harus

dicarikan solusinya. Kita akan bekerja sama dengan Polda Metro untuk menanganinya,” katanya. Gubernur, Kamis (9/12), melakukan pengecekan akhir ke sejumlah titik halte TransJakarta koridor IX dan koridor X. Kunjungan Fauzi ini dimaksudkan untuk melakukan peninjauan pemeliharaan dan kelengkapan terhadap halte di dua koridor tersebut. Halte yang ditinjau hanya beberapa, di antaranya Halte Polda Metro, Halte Semanggi, dan Halte Dukuh Atas 2. Ia menaiki bus TransJakarta di Halte Dukuh Atas 1 hingga Halte Bendungan Hilir koridor

I Blok M-Kota. Selama kurang dari 10 menit perjalanan, Fauzi memilih untuk berdiri di dalam bus. “Kalau di Halte Dukuh Atas 2, keluhannya kotor. Sedangkan, di Dukuh Atas 1 keluhannya copet,” kata Fauzi mengulangi jawaban warga yang ditanya. Setelah itu, Fauzi menga­ takan, semua sarana dan prasarana dua koridor busway sudah siap dioperasikan. Pemenang tender operasional pun sudah ditetapkan. “Banyak yang bilang: gubernur ngimpi aja. Sekarang, kenyataannya, semua sudah siap untuk dioperasikan,” katanya. Belum ada tanggal pasti kapan dua koridor ini akan beroperasi.

“Tinggal tunggu tanggal mainnya saja,” ujar Fauzi. Ia berharap, pengoperasian ini bisa memberikan tingkat kenyamanan pada masyarakat. Terlebih lagi dua koridor yang panjang ini. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Udar Pristono, membenarkan adanya sejumlah titik kemacetan. “Jumlahnya mungkin puluhan. Saya belum menghitung secara detail,” katanya. Ia menjelaskan, ada tiga potensi permasalahan teknis menyangkut buka-tutup pintu tol, geometrik jalan yang perlu penyempurnaan, illegal crossing, dan aktivitas di median jalan. n armenius barus

Tak Miliki Standar Kebakaran, Gedung Bakal Disegel JAKARTA - Tindakan tegas bakal diambil Pemprov DKI Jakarta dalam upayanya mencegah peristiwa kebakaran yang hingga saat ini masih menjadi ancaman serius bagi warga Jakarta. Salah satunya yakni, dengan melakukan segel terhadap gedung-gedung bertingkat yang hingga saat ini belum memenuhi standar kelaikan dalam mengantisipasi kebakaran. Sebab, hingga kini tercatat, dari 1.400 gedung bertingkat di DKI Jakarta, sebanyak 40 persen di antaranya belum memenuhi standar penanggulangan kebakaran. Kepala Dinas Pema­d am Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI Jakarta, Paimin Napitupulu mengatakan, se l a m a i n i pemilik gedung bertingkat banyak yang mengabaikan standar keselamatan dari

bahaya kebakaran. “Saat ini kami hanya memberikan sanksi berupa teguran kepada setiap pemilik gedung yang belum memenuhi standar. Karena itu, ke depan kami akan berikan sanksi penyegelan terhadap gedung yang kedapatan belum memenuhi standar,” tegas Paimin Napitupulu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi

Pemadam Kebakaran Indonesia (APKI) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/12). Paimin yang juga Ketua Umum APKI menjelaskan, sanksi segel diberikan guna memberikan efek jera kepada setiap pemilik gedung. Sejatinya setiap gedung bertingkat wajib memiliki fasilitas seperti hidran, tangga darurat, dan tabung pemadam api.

Pemberian saksi itu, diungkapkan Paimin, mengacu pada UU No 28 Tahun 2002 dan PP No 36 Tahun 2005 tentang Standar Kelaikan Bangunan di Jakarta serta Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran di wilayah DKI Jakarta. Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Timbul Pudjianto mengungkapkan, saat ini di Indonesia diperlukan adanya sebuah lembaga atau tempat pendidikan untuk melatih SDM baru yang akan bertugas sebagai petugas pemadam kebakaran. “Diharapkan akademi pemadam kebakaran itu dapat melatih SDM sebagai tenaga yang handal dan terampil dalam menanggulangi kebakaran,” kata Timbul. n armenius barus


17

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

SEPUTAR 33 Penyeberang Ditangkap Satpol PP DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Rabu (8/12), menangkap 33 penyeberang jalan sembarangan. Kepala Satpol PP Kota Depok, Sariyo Sabani, menegaskan, para pejalan kaki yang menyeberang sembarangan telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum. Penangkapan para pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, lanjutnya, merupakan terapi kejut untuk meminimalisasi adanya masyarakat yang menyeberang tidak pada tempatnya. “Penangkapan ini dapat menjadi shock theraphy bagi para pejalan kaki. Karena, menyeberang jalan sembarangan dapat membahayakan jiwa,” kata Sariyo. Mengenai minimnya jembatan penyeberangan dan zebra cross di Kota Depok, ia berkelit itu bukan tupoksi (tugas pokok fungsi) lemba g a n y a . Ia m e n e g a s k a n , pihaknya hanya melakukan tugas untuk menangkap orang yang telah melanggar peraturan. Selain 33 penyeberang jalan sembarangan, Satpol PP Depok juga menangkap 28 pelanggar ketertiban umum lainnya yang terdiri atas enam orang pengamen jalanan dan sisanya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan. n joko warihnyo

Bambang Widjojanto Bela Pedagang DEPOK - Bambang Widjojanto, praktisi hukum dan mantan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didaulat menjadi kuasa hukum para pedagang Pasar Kemiri Muka dalam sengketa kepemilikan lahan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Depok M Ghufron menyatakan, pihaknya telah mengajukan Bambang Widjojanto untuk menjadi kuasa hukum dengan memberikan semua berkas yang diperlukan kepada aktivis hukum itu. Berkas-berkas tersebut berupa perjanjian antara PT Petamburan Jaya Raya dengan Pemkab Bogor, putusan sela Pengadilan Tinggi (PT) Bandung serta kronologi sengketa. Sebelumnya, Bambang Widjojanto menunjukkan dukungan kepada para pedagang Pasar Kemiri Muka. “Bambang Widjajanto juga warga Depok. Penunjukannya sebagai kuasa hukum kami menunjukkan keseriusan kami menggugat balik PT Petamburan Jaya Raya dan Pemkot Depok,” kata Gufron, baru-baru ini. Menurutnya, sengketa kepemilikan lahan Pasar Kemiri melibatkan Pemkot Depok dengan PT Petamburan Jaya, dengan para pedagang sebagai korbannya. n joko warihnyo

Pemilukada Tangsel Diulang J A K A R T A - Pemilulkada Tangerang Selatan akan diulang. Mahkamah Konsitusi menganulir kemenangan pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie, dalam putusannya, Jumat (10/12). “Hasil Pilkada 17 November 2010, harus dinyatakan tidak sah menurut hukum,” kata Ketua MK, Mahfud MD, dalam sidang. Ia lantas memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam di seluruh TPS. Pilkada ulang, tambah Mahfud, tetap diikuti oleh seluruh keempat kandidat calon wali kota dan wakil wali kota. Menurut MK, berdasarkan laporan pemohon Arsid dan

Andreas Taulany, memang ditemukan keterlibatan atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. Keterlibatan itu merujuk pada sikap PNS yang dibuktikan tidak netral, sesuai pernyataan saksi di persidangan. Serta bukti adanya politik uang berupa pemberian bingkisan pada calon pemilih untuk mengarahkan memilih ke calon wali kota dan wakil wali kota tertentu. “Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Mahfud lagi.

MK memutuskan bahwa pemungutan suara ulang pemilukada Tangsel harus dilakukan oleh KPUD Kota Tangsel dalam waktu 90 hari. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dipimpin langsung oleh Machfud MD dan beranggotakan 9 hakim MK. Dalam persidangan itu, sembilan hakim anggota secara bergantian menyebutkan beberapa gugatan sengketa Pemilukada Kota Tangsel setebal 276 halaman. Masalah ketidaknetralan PNS dan pejabat tinggi Pemkot Tangsel menjadi faktor yang membuat MK mengabulkan gugatan para pemohon

tersebut. Diantaranya adalah keterlibatan Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangsel, Ahadi, yang mendukung Airin. Ahadi mengeluarkan memo Airin Fans Club (AIFAC) pada 21 Januari 2010 kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Tangsel mendukung Airin menjadi walikota Tangsel. Meski Pemilukada Kota Tangsel digelar 13 November 2010, tapi surat yang dikeluarkan Ahadi sebelum Pemilukada pada 21 Januari 2010 itu menjadi bukti bahwa pejabat Tangsel melakukan kampanye terstruktur, sistematis dan masif mendukung Airin. n sofyan hadi

88 Rumah Mewah tanpa IMB Akan Dibongkar DEPOK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok berencana membongkar 88 rumah mewah tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) di Sawangan dan Cimanggis. Kepala Satpol PP Depok, Sariyo Sabani, mengatakan eksekusi akan dilakukan sebelum akhir Desember 2010. “Sebanyak 88 rumah itu bagian dari 4.000 rumah mewah di Kota Depok yang belum memiliki IMB,” kata Sariyo, Rabu (7/12). Menurut Sariyo, Satpol PP telah mengirim surat

teguran tiga kali, tapi pemilik rumah tidak merespons. Ia yakin rencana ini akan membuat pemilik rumah mewah mengurus IMB-nya. Ribuan rumah mewah tanpa IMB tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kota Depok. Namun, penertiban sepanjang Desember 2010 akan difokuskan di Sawangan dan Cimanggis. Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya, mengingatkan Satpol PP dan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman ( D i s t a r k i m ) tidak tebang pilih. Ia mengingatkan penertiban rumah mewah tanpa IMB juga merugikan karena mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Ia juga mengimbau Pemkot Depok untuk mempermudah proses pembuatan IMB. Menurut dia, saat ini proses pembuatan IMB terkesan sulit sehingga membuat pemilik rumah berdalih tak mau mengurusnya. “Jika

waktu dan biaya pembuatan IMB jelas, investor pun akan berdatangan,” katanya. Sementara itu, eksekusi terhadap salah satu rumah di Gandul, Limo, Depok, bukan karena tak memiliki IMB, tapi pemiliknya berutang. Sufa, pemilik rumah itu, dikeluarkan dari rumahnya di Jl Raya Gandul RT 022/06 secara paksa, Rabu (7/12). PN Depok dan Satpol PP melakukan eksekusi atas permohonan Ng Cai An, pemenang perkara perdata. n joko warihnyo

Peranan Media Harus Benar-benar Independen BEKASI - Pada massa Orde Baru, kebebasan sebuah media massa sangat dikekang atau bahkan cenderung dikebiri penguasa. Hal ini sangat berbeda dengan keberadaan media massa saat ini. Me­dia massa dengan bebas mempublikasikan segala informasi, tanpa ditutupi sedikit pun sehingga semua permasalahan yang ada dapat dikonsumsi masyarakat luas. Hal ini dibahas saat diskusi Journalisme warga dan media sosial, sebagai alat kontrol kebijakan publik, yang selenggarakan Aliansi journalis Independent (AJI) di salah satu rumah makan di Bekasi Selatan, baru-baru ini. Hadir sebagai pembicara, redaksi media Independent, Iman D Nugroho, Pimred Radar Bekasi Faturahman S Kanday, serta Kabag Humas Pemerintah Kota Bekasi Endang Sukardi. “Fungsi media sebagai alat kontrol sosial adalah untuk mengimbangi informasi

yang didapat. Untuk itu peranan media harus benarbenar independen, artinya media tersebut bersikap netral,” ungkap Faturohman S Kanday. Untuk saat ini, hati-hati bagi para pejabat publik yang pelit memberikan informasi kepada para wartawan, karena dapat diperkarakan ke meja hijau. Pasalnya itu akan melanggar Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008, dengan tidak memberikan informasi

atas dasar permintaan. “Jika ada pejabat yang tidak mau memberikan informasi kepada rekan-rekan wartawan maka bisa diperkarakan. Tapi kan ada aturannya, dalam situasi seperti apa dan informasi jenis apa yang diminta,” ujar Endang Suharyadi. Saat ini Pemkot Bekasi sedang merancang untuk membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di seluruh SKPD. Dalam waktu dekat, kata Endang, Humas akan

mengadakan sosialisasi UU KIP tersebut agar ada pemahaman yang sama antara pejabat publik dan wartawan. Pasalnya kerap terjadi kesalahpahaman antara pejabat publik dan wartawan terkait dengan kebutuhan informasi dan pemberitaan. “Dengan adanya PPID ini diharapkan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh wartawan bisa didapat dari dinas atau SKPD ber­ sangkutan,” kata dia. Bukan hanya wartawan, masyarakat nantinya juga punya hak untuk mengakses informasi kebijakan daerah. Namun untuk masyarakat, kata Endang, harus membuat surat dengan melampirkan data pribadi seperti fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk). “Tidak semua informasi bisa diberikan, ada juga informasi yang sifatnya rahasia, nanti kita akan sosialisasikan jenis informasi apa saja yang boleh dan tidak bisa diakses,” pungkasnya. n deddy suryadi


18

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

INFO Dewan Desak Pejabat Pensiun Tidak Diperpanjang BEKASI - Mutasi yang kabarnya segera dilakukan Pemkot Bekasi pekan ini mulai mendapatkan perhatian hampir seluruh fraksi di DPRD Kota Bekasi. Terlebih wacana beberapa pejabat eselon II yang akan diperpanjang masa pensiunnya. Menurut informasi, ada dua hingga tiga pejabat yang dikabarkan akan kembali diperpanjang masa pensiunnya. Mereka adalah Kodrato, Kepala Dinas Pendidikan, Najiri Kepala DPPKAD, dan Achmad Zulnaini, Kepala BPPT. Bahkan, Kodrato dipastikan akan kembali memimpin Dinas Pendidikan yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, terkait penerimaan siswa baru sistem online. Secara prinsif dewan mendukung adanya mutasi sebagai salah satu rotasi dalam birokrasi pemerintahan, akan tetapi dengan mempertahankan pejabat yang sudah pensiun adalah sebuah hal yang harus dipikirkan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad, sebagai langkah penyegaran dan pembaharuan di birokrasi Pemkot Bekasi. Pihaknya sangat setuju adanya mutasi sebagai langkah pem­ baharuan lebih baik lagi terhadap kinerja SKPD di Pemkot Bekasi. Serta mengisi kekosongan yang saat ini terjadi di beberapa SKPD. n deddy suryadi

KPK Didesak Periksa Ketua Banggar BEKASI - Dugaan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meloloskan anggaran yang telah diplot eksekutif dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010 disoal beberapa komponen masyarakat. Sejumlah LSM dan mahasiswa Kota Bekasi meminta dan mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa pimpinan dewan dan anggota DPRD (Banggar). Divisi invetigasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Yanto Kamto mengatakan, bungkamnya sejumlah anggota dewan dan pimpinan dewan terkait fee 2 persen tersebut membuat pertanyaan besar masyarakat atas kinerja dewan. “Semakin menguatkan kami atas adanya dugaan tersebut,” ujar pria bertubuh besar ini. Menurutnya, kabar dugaan anggota dewan menerima suap dari eksekutif tersebut berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. “Artinya sangat kecil kemungkinannya kabar tersebut hanya sebatas isu. Kami pun mendesak KPK agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dewan dan anggotanya,” tegasnya seraya menambahkan, siap demo untuk mempertanyakan kinerja dewan. n deddy suryadi

Asda I Tangsel Bermental Preman PAMULANG - Arogansi dan pelecehan yang dilakukan pejabat pemerintahan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya kembali terjadi. Kejadian pelecehan tersebut dialami oleh Tabloid Sensor pada Rabu (8/12), saat hendak melakukan konfirmasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyangkut permasalahan Lurah Pakujaya yang telah mengambil paksa Sapi Kurban yang diberikan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Kedatangan Tabloid Sensor menyambangi kantor bagian Kesejahteraan Sosial Pemkot Tangsel diterima oleh H. Ahadi selaku Asda I Tangsel. Saat itu, Ahadi pun berujar bahwa Kabag Kesos tidak ada ditempat. Padahal, Kabag Kesos Durahman ada diruangannya. Dengan sikap arogannya bak seorang preman, Ahadi dengan lantang mengatakan, “Ada apa anda kesini!”. Dijelaskan bahwa

kedatangan Tabloid Sensor ingin melakukan konfirmasi, dan kedatangan Tabloid Sensor pun sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam penerimaan tamu yang diberlakukan Pemkot Tangsel, yang secara wajib dengan mengisi buku tamu di kantor depan penerimaan tamu. Tak hanya itu, kendati proses dilakukan dengan sopan serta santun, dengan mohon izin kepada Ahadi, namun yang terjadi sikap arogan Ahadi dengan melempar dan membanting Tabloid Sensor yang diberikan oleh wartawan Tabloid Sensor tanpa sebelumnya membaca isi dari berita yang akan dikonfirmasi. “Ini ada unsur politik pihak lurah dengan DKM,” tegas Ahadi sambil menantang sambil berdiri dan menggebrak meja sembari mengatakan dengan nada keras dan layaknya preman, “Ini kantor saya! Anda tamu disini, jadi mau Anda apa? Keluar dari kantor saya!”.

Diduga sikap arogannya layaknya preman tersebut terkait dengan salah satu kandidat calon Walikota yang Ahadi dukung dalam Pemilukada Tangsel yang baru digelar kemarin ini, masih dalam proses gugatan oleh kandidat lainnya di Makhamah Konstitusi (MK). Padahal, Undang-Undang dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral tidak boleh memihak kepada siapa pun juga, namun PNS tetap mempunyai hak pilih. Namun saat kejadian arogan dan pelecehan oleh Ahadi terhadap wartawan Tabloid Sensor, tidak membuat gentar dan tetap bersikukuh tetap bertahan walaupun dilerai oleh dua orang tamu didalam ruangan tersebut. Sikap Ahadi sebagai Abdi Negara yang seharusnya bertindak sebagai pelayanan masyarakat dengan melayani masyarakat, tetapi sikap arogansinya dengan melecehkan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, merupakan sebuah tindakan yang sudah

mencoreng Pemkot Tangsel. Diharapkan kepada Pjs Walikota Tangsel Drs. H. Eutik Suharta untuk segera menyikapi serta segera menonaktifkan Ahadi dari jabatannya sebagai Asda I, dan Pemkot Tangsel pun layak memberikan penghargaan kepada Ahadi sebagai “Pejabat bermental Preman”. Dan, apabila Walikota Tangsel tidak menyikapi dan memproses permasalahan ini, sama halnya Walikota Tangsel memelihara pejabat yang bermental preman dan nantinya akan merusak citra Pemkot Tangsel. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesos) Pemkot Tangsel, Durahman, saat dutemui diruang kerjanya mengatakan bahwa seharusnya sebagai seorang pejabat dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memang bersinergi dan bertukar informasi dengan media, karena media membantu berkembangnya pemerintahan. n noro, bumi s, endang b

Kecamatan Karang Tengah Siap Mempertahankan Piala Adipura TANGERANG – Kecamatan Karang Tengah yang berada di wilayah Kota Tangerang, Propinsi Banten, sangat antusias dan sangat berkomitmen dalam mempertahankan Piala Adipura, suatu penghargaan yang menjadikan sebagai kota terbersih dalam skala nasional yang telah diraih Kota Tangerang pada tahun 2010 ini. Untuk mempertahankan piala Adipura yang telah 15 tahun lepas dari Kota Tangerang

tersebut, Kecamatan Karang Tengah dibawah pimpinan Camat Drs. Herman Suwarman M.Si terus bahu membahu bekerjasama bersama warganya dan didukung oleh berbagai elemen, di antaranya pihak swasta pun ikut turut serta berperan aktif dalam hal mempertahankan Piala Adipura ini. Pihak swasta yang tu­ rut serta dalam hal mem­ pertahankan Piala Adipura agar Kota Tangerang terpilih

kembali menjadi kota terbersih dalam skala nasional tersebut yakni pengembang Perumahan Metro Permata, PT Mesindo Agung Nusantara dan Rumah Sakit Karang Tengah Medika (RS-KTM) yang turut peduli terhadap lingkungan untuk mempertahankan Piala Adipura tersebut. Kepedulian yang ditunjukan kedua pihak swasta tersebut, di antaranya memberi sumbangan pot tanaman hias yang telah

dipasang disepanjang tepian jalan utama Karang Tengah. Menurut Herman Su­ warman, pihaknya juga telah mengimbau agar masyarakat peduli, khususnya pihak swasta yang berada di wilayah kecamatan Karang Tengah untuk dapat bersinergi, dan diharapkan mendukung berbagai kegiatan yang te­lah dicanangkan dan diprogramkan oleh Walikota Tangerang H. Wahidin Halim n noro

Kelurahan Paninggilan Selatan Sukseskan FKTS TANGERANG - Seiring dengan terbentuknya Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) yang telah dicanangkan oleh Walikota Tangerang H. Wahidin Halim setelah meraih Piala Adipura tahun 2010, untuk mempertahankannya walikota ingin mewujudkan Kota Tangerang menjadi kota yang sehat, serta menjadikan warganya sehat. Apa yang diingini walikota, Forum Kota Tangerang Sehat Kelurahan Paninggilan Selatan siap mensukseskan program dari walikota dan mempertahankan Piala Adipura. Ketua Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) Kelurahan Paninggilan Selatan,

H.Hamid Mulyani, ST kepada Tabloid Sensor mengatakan bahwa sebagai warga kota Tangerang, sudah sepantasnya mendukung program-program dari walikota. “Karena dengan banyaknya prestasi yang telah diperoleh Kota Tangerang ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan,”ujarnya. Abdul Hamid sangat mendukung program FKTS yang telah terbentuk ini, karena menurutnya akan menjadikan masyarakat Kota Tangerang sehat. Masyarakat pun harus turut berperan aktif menjaga lingkungannya, karena segala hal yang telah diupayakan oleh Pemerintah

Kota (Pemkot) Tangerang tidak akan terwujud jika masyarakat tidak ikut serta. “Apabila masyarakat ikut bersinergi dengan pemkot dalam mewujudkan Kota

Tangerang yang sehat, itu merupakan sebuah manivestasi dan visi misi Kota Tangerang yang berakhlakul karimah akan terwujud,” ujarnya. n bumi sunyoto, noro


19

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

GEMA Dinkes Tidak Punya Data Warga Miskin

MAJALENGKA - Berapa sesungguhnya angka pasti data penduduk miskin di Kabupaten Majalengka yang bisa terakomodir layanan kesehatan secara gratis. Apalagi sejak tahun 2010 pemerintah daerah Majalengka tidak lagi menganggarkan dana Jamkesda yang mengakomodir layanan kesehatan secara cum-cuma bagi masyarakat miskin. Demikian sebagaimana dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Majalengka, dr. Asep Suandi kepada wartawan, Kamis (9/12). Asep mengatakan, pihaknya tidak memiliki data valid berapa penduduk miskin yang bisa diakomodir melalui layanan kesehatan Jamksesmas, atau bantuan gubernur. “Kalau data tersebut ada kita akan bisa menyiapkan besarnya anggaran berapa masyarakat yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah, selama data tersebut tidak ada maka akan terus mengambang, “ ujarnya. Tahun 2010 ini, warga miskin yang mendapatkan dana Jamkesmas sebanyak 382.420, masing-masing per orang sebesar Rp6000, ditambah bantuan gubernur 9.500 orang, sementara masyarakat miskin terus bertambah. “Data warga miskin tersebut masih menggunakan data dari BPS, sementara kenyataan dilapangan masih banyak warga miskin yang belum terlayani, “ tuturnya. n yessy pande iroot

Tiga Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi di Majalengka MAJALENGKA - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember, sejumlah pelajar, siswa, santri dan mahasiswa di Kabupaten Majalengka, Kamis (9/12) menggelar berbagai aksi. Sedikitnya ada tiga aksi dalam memperingati gari anti korupsi tersebut. Aksi pertama dilakukan oleh ratusan santri/siswa Pondok Pesantren Al-Mizan, Ciborelang, Jatiwangi di Jalan Raya CirebonBandung. Dalam aksinya ratusan siswa/ santri Al-Mizan menyerukan agar pemerintah bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan pungutan liar (pungli). Selain membentangkan spanduk dalam aksi ini, mereka juga membawa foto Gayus sebagai bentuk dukungan agar Gayus mengungkap kasus mafia pajak dan para koruptor. Aksi kedua dilakukan oleh puluhan pengurus GMNI Majalengka di kawasan Kadipaten, sambil membawa atribut dan bendera mereka membagi-bagikan selebaran serta pertunjukan teatrikal. Dalam tuntutannya mahasiswa PMII menuntut agar seluruh praktek KKN di Indonesia khususnya di Majalengka harus diusut tunta. n yessy pande iroot

Anggaran Humas Jadi Bancakan CIREBON – Meski Kasubbag Pemberitaan Idat M Nasih S.Sos mengatakan bahwa Kabag Humas yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdahulu H Wawan Setiawan S.Sos sudah mengembalikan uang negara, namun kelalaian dalam pengeluaran APBD TA 2007 Rp73 juta sebagaimana versi auditor BPK Joni Setiawan SE MBA Ak belum sepenuhnya dijadikan cermin. Buktinya, Anggaran Humas TA 2010 khususnya untuk iklan cenderung dijadikan ‘ATM’ bagi kalangan tertentu yang berpotensi penghamburan keuangan daerah dan mengembangbiakan kecemburuan sosial antar media/wartawan. Bahkan, usulan Kasubbag Pemberitaan Idat tentang

pengganti iklan Hari Raya Idul Fitri 1431 H untuk Tabloid Sensor kelihatannya sebatas pemanis bibir, beralibi anggaran sudah ludes dan bisanya iklan untuk Tahun Baru 2011 kendati masih ada beberapa moment selama Desember 2010. Buntutnya, bakal menggugah kejelian aparat penegak hukum untuk mensterilkan indikasi virus korupsi dilingkup Bagian Humas Setda Kab. Cirebon. Mantan Kasi Pidsus Kejari Sumber yang sekarang bertugas di Kejaksaan Agung, Pieter Sahanaya SH menegaskan, “Korupsi itu tidak peduli APBN atau APBD, yang penting ada aturan hukum yang dilanggar dan merugikan keuangan negara”. Kabag Humas Setda Kab.

Cirebon, Drs H Harry Safari MM masih diam seribu bahasa menyangkut alokasi anggaran untuk media, baik langganan koran maupun jatah iklan berikut dasar hukumnya.

Sementara Ketua DPRD H Tasiya Soemadi Al Gotas belum bisa ditanya karena sakit, begitu juga dengan Sekwan H Supadi. n tri van royen, sutawijaya

Operasi Beras Bulog Primadona Masyarakat CIREBON – Kenaikan harga beras dipasaran belakang ini, mengundang keprihatinan pemerintah melalui Perum Bulog untuk melakukan Operasi Pasar Beras Murah. Tak ketinggalan gebrakan Subdivre Bulog Wilayah III Cirebon, ternyata mendapat respon positif terutama bagi sejumlah pedagang beras diberbagai penjuru pasar. “Kenaikan harga beras dipicu musim paceklik dan perubahan iklim yang tidak menentu. Harga beras dipasaran Rp 6.400/Kg, sementara kami melaksanakan Operasi Pasar Beras Murah Rp

6.100/Kg dengan kuantitas 5 Kg di Pasar Pagi, Pasar Kanoman, Pasar Kramat dan Pasar Jagasutra, Kota Cirebon,” ujar Wakasubdivre Bulog Cirebon, Muchlis diruang kerjanya, Rabu (8/12). Kebijakan itu mengacu dari Surat Menteri Perdagangan No.1721/M/DAG/SD/XI/2010 tanggal 19 November 2010 dan Peraturan Walikota (Perwali) Cirebon. Menurutnya, tak kurang dari 30 pedagang justru berharap adanya peningkatan kuantitas beras baik dalam kemasan maupun jumlahnya. “Para pedagang minta dari

Wakasubdivre Bulog Cirebon, Muchlis yang 5 Kg ditambah 10 Kg atau 15 Kg. Begitu juga beberapa kios minta dari 2 kwintal menjadi 5 kwintal hingga 1 ton.

Kami pun terus berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon guna mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap beras murah,” katanya. Ia menambahkan, Operasi Pasar Beras Murah akan terus dilaksanakan sampai harga beras bisa ditahan atau kecenderungan menurun. Bahkan, Kab. Cirebon, Majalengka dan Kuningan juga akan mendapat giliran. “Kami melaksanakan kegiatan tersebut sebagai implementasi ibadah kemanusiaan melalui tupoksi Perum Bulog,” jelas Muchlis. n tri van royen, sutawijaya

SCBDP Bukan Warisan Nenek Moyang

Kepala Bappeda Cholisin dan Sekretaris Dang Isa Juwarsa CIREBON – Meski Kepala Bappeda Kab. Cirebon Cholisin lantang menegaskan terpaksa terima SCBDP, namun sebenarnya duit hibah yang digelontorkan berasal dari utang Pemerintah Indonesia ke Bank Pembangunan Asia (ADB) totalnya SDR 31.945.000. “Ketika saya masuk yach

enak aja, SCBDP sudah jalan. Tapi, mending mengelola APBD biar kecil ketimbang hibah APBN besar yang tidak enjoy karena tetap menuntut pertanggungjawaban,” ucap Cholisin enteng didampingi Sekretaris Bappeda, Dang Isa Juwarsa. PP No.57/2005 dan Peraturan

Menteri Keuangan No.25/ PMK.10/2006 menerangkan, pemerintah daerah yang Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)nya rendah layak menerima hibah, termasuk Kab. Cirebon cuma 0,0917 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.174/ PMK.07/2009. Cholisin enggan angkat bicara soal pengumuman dan pemasangan iklan lelang SCBDP di koran nasional, fakta integritas serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) versi Panitia Pengadaan Jasa Konsultan sebagaimana diatur Keppres No.80/2003 juga Pedoman Penggunaan Konsultan oleh ADB dan Peminjam. Bahkan, alasan penetapan PT Raya Konsul sebagai pemenang tender, SK Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pimbagpro

dan manfaat SCBDP untuk masyarakat, pejabat eselon II, III serta IV. “Pemberitaan membuat saya harus lebih berhati-hati dan jangan sampai ada SCBDP malah menambah dosa. Saya nanti akan mengundang Tabloid Sensor pada 30 November–3 Desember 2010 untuk lebih lengkap lagi melihat kegiatan diklat proyek tersebut,” tutur Cholisin, tapi faktanya nol besar. Padahal, BPKP Perwakilan DKI Jakarta II menjelaskan bahwa untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan SCBDP, antara lain dengan membandingkan antara Hasil Survey Audit Kinerja dan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan, melibatkan masyarakat umum serta dunia usaha. n tri van royen, sutawijaya


20

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

TERAS Jaksa Penuntut Umum Ajukan Kasasi

INDRAMAYU - Terdakwa Sudiarto Cs, warga Desa Cangkering Kecamatan Centigi Kabupaten Indramayu Jabar, yang dituduh melakukan penganiayaan dengan perkara No.329/ Pid.B / 2010, dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Bima, SH. Putusan Majelis Hakim PN Indramayu yang diketuai Robet Sihaan SH, MH, pekan lalu, membuat keluarga korban, warga Desa Centigi kecewa. Padahal, pada sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Bima SH dari Kejaksaan Negeri Indramayu menutut terdakwa Sudiarto Cs dengan 8 bulan penjara potong masa tahanan. Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa Sudiarto Cs yang melakukan pengeroyokan atau perkelahian kampung, melanggar Pasal 170 KHUP jo Pasal 55 KHUP. Namun dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan tidak cukup bukti. Maka hakim membebaskan terdakwa dari segala tuduhan. Kepada Tabloid Sensor, Jaksa Penuntut Umum Bima SH, akan melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI Jakarta, atas keputusan hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Sebagai Jaksa merasa kecewa dengan hakim Pengadilan Negeri Indramayu. Sampai kini, salinan putusan hakim belum diterima oleh Jaksa penuntut umum. n soni s

Kejari Singaparna Tangani 12 Kasus Korupsi TASIKMALAYA - Sebanyak 12 kasus korupsi sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaparna. “Dari 12 kasus tersebut, tujuh kasus di antaranya sudah memasuki tahapan pemberkasan,” kata Kepala Kejari Singaparna Hermansyah, SH.usai memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia di halamam Kantor Kejaksaan Singaparna, Kamis pekan lalu. Ketika ditanya Tabloid Sensor kasus korupsi apa saja yang sedang ditangani, Kajari tidak berkomentar dan hanya menjawab sedang menangani 12 kasus korupsi. Namun Kajari akan berusaha meningkatkan pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari APBD dan APBN, untuk mencegah niat para oknum untuk melakukan kejahatan. Sumber lain di Kejaksaan Singaparna menyebutkan, dari 12 kasus korupsi diantaranya ada dilingkungan Disdik dan Dinas PU. Kedua instansi tersebut sedang dilakukan penyelidikan. Dilingkungan Disdik, menurut sumber yang enggan disebut namanya, menyangkut dana DAK dan dana BOS buku, juga termasuk dana blok grent. Sementara di lingkungan Dinas PU menyangkut dana yang bersumber dari DAU dan APBN. n sabihin

Waspadai Bencana Alam! TASIKMALAYA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan minta, Bupati dan Walikota di Jawa Barat untuk mewaspadai terjadinya bencana alam, baik bencana longsor maupun banjir. Karena itu, kepada masyarakat yang bermukim dilereng gunung dan bantaran sungai harus waspada terhadap bencana longsor dan banjir yang dengan tiba tiba akan menerjang permukiman. Jawa Barat menurut Gubernur, berdasarkan rekomomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM (Energi dan Sumberdaya Mineral), di Jawa Barat terdapat banyak titik rawan bencana, karena Jabar memiliki geografi pegunungan. Karenanya Heryawan memperingatkan kepada para

Bupati dan Walikota harus terjun ke daerah-daerah untuk mengetahui titik rawan becana, baik pergerakan tanah maupun luapan sungai,termasuk infrastruktur. “Daerah yang sangat rawan dan berpotensi terjadinya bencana alam akibat pergerakan tanah berada di Jabar Selatan dan Tengah, yaitu Tasikmalaya, Garut Cianjur, Sumedang, Sukabumi dan Kabupaten Bandung,” kata Gubernur. Sementara di Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan data di Satkorlak PBA Kabupaten Tasikmalaya, dari 39 Kecamatan di antaranya 13 Kecamatan dikatagorikan daerahrawan bencana longsor. Yaitu, Kecamatan Salalu, Bojonggambir, Taraju, Puspahiang, Cineam,

Karangjaya, Salopa, Cikatomas, Pancatengah, Kadipaten, Sodonghilir, dan Cibalong. Daerah–daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor yang sebagian besar permukiman penduduknya dibawah lereng gununung. Karena itu, Kabag Humas Pemda Tasikmalaya Drs. Saeful mengimbau kepada masyarakat yang bermukim dibawah lereng gunung harus waspada, karena hujan deras di daerah Tasikmalaya setiap hari turun yang bisa mengakibatkan melorotnya tanah longsor. Seperti terjadi di daerah perbatasan TasikmalayaGarut, terjadi bencana longsor yang mengakibatkan putusnya perhubungan ke arah Garut. Daerah Tasikmalaya Selatan,

menurut Kabag Humas, secara geologi tanahnya labil dan mengandung kapur, apabila turun hujan diatas normal mudah longsor. Berdasarkan pengamatan Tabloid Sensor dilapangan, daerah Tasikmalaya Selatan banyak gunung yang gundul, akibat ulah masyarakat yang bermukim dilereng gunung menebang pepohonan untuk kebutuhan bangunan dan kayu bakar. Hutan yang gundul di daerah Tasik Selatan, menurut data di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), hampir mencapai 185 ribu hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Hingga saat ini gunung-gunung yang gundul belum dilakukan rebeosasi karena terbentur masalah anggaran. n h madjid rw

Kampanye Jangan Saling Menjelekkan TASIKMALAYA – Kampanye Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tinggal beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 23 Desember 2010. Para tim kampanye, relawan dari masing-masing calon terus menggenjot tenaga mendatangi berbagai daerah. Pengamat Pemilukada Asep Maiman, SH mengatakan, kampanye jangan saling menjelek-jelekkan antara sesama calon, tapi kampanye harus dengan cara etika sehingga mendapat dukungan dari rakyat. Pemilukada merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih salah seorang pimpnan

sesuai dengan nuraninya. Karena itu, kedaulatan rakyat jang dijegal, apalagi dengan cara–cara yang tidak terpuji dengan menjelek-jelekkan calon bupati lain. Asep Maiman menyatakan, berdasarkan laporan dari daerah adanya kampanye black campaign (kampanye hitam) yang dilakukan para pendukung salah satu calon dengan merekrut pegawai negeri sipil dan para kepala desa. Cara yang dilakukan para pendukung calon bupati tersebut, terjadi di daerah Tasik Selatan dengan mengumpulkan para pegawai negeri dan para kepala desa atau setidaknya

melalui Kepala Dinas dan Ketua Asosiasi Kepala Desa. Sementara KH. Mahfud Saolihudin, menilai cara cara yang dilakukan para tim sukses apalagi dengan memfitnah dan menjejali salah seorang calon bupati bahkan mengimbas kepada keluarga, sama sekali tidak mencerminkan etika Islami. Rakyat Tasikmalaya menurut Saolihudin, bukan lagi rakyat di jaman orde baru dipaksa dan digiring untuk mendukung salah satau calon yang diusung partai. Masyarakat diera roformasi sekarang ini akan lebih memilih figur salah satu calon. Sementara Drs.H.Tatang

tokoh masyarakat Sukaresik mengomentari perkataan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Tasikmaya Drs.H.Abdul Kodir yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil dan pejabat dalam Pemilukada harus neteral tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon bupati. Perkataan Sekda menurut Tatang hanya sekenario saja. “Padahal, dibalik itu banyak laporan bahwa orang orang birokrat malah digiring untuk kemanangan salah satu. Bukankah perkataan Pak Sekda itu seperti peribahasa sunda ‘Ilmu Ajug’,” kata H. Tatang. n h madjid rw

Masyarakat Minta Mobil Dinas Ditertibkan TASIKMALAYA - Masyarakat minta Bagian Umum Pemda Tasikmalaya untuk mentertibkan mobil mobil dinas (Mobnas) para pejabat menjelang kampanye tanggal 23 Desember 2010. Mobnas, biasanya digunakan para pejabat pada masa kampanye dengan mengganti nomor dinas (merah) dengan nomor pereman (hitam). Hal itu sengaja dimanipulasi para pejabat untuk menghilangkan jejak sorotan masyarakat. Apalagi pejabat tersebut menjadi tim sukses salah satu calon bupati secara terselubung. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Tabloid Sensor, Mobnas para pejabat mempunyai dua STNK dan dua nomor mobil.Yaitu STNK Mobnas,

dan satu lagi STNK ‘preman’. Begitu juga nomor polisi yang satu nomor dinas yang satu lagi nomor ‘preman’. Dengan dua nomor polisi tersebut, para pejabat bebas menggunakan kendaraan untuk kepentingan keluarga, apalagi menjelang kampanye Pemilukada mendatang. Para pejabat menggunakan nomor pereman pada massa kampanye

untuk mengelabui masyarakat agar terhindar dari hal–hal yang tidak diharapkan. Biasanya situasi politik dalam massa kampanye memanas. Bahkan sering terjadi kerusuhan antara bobotoh (pendukung) salah satu calon dengan bobotoh lain. Kabag Umum Pemda Tasikmalaya Drs.Yana mengatakan, mobil-mobil

dinas baik yang digunakan eselon dua atau tiga termasuk para Kabid dan Kasi, tidak boleh digunakan kepentingan keluarga apalagi digunakan kampanye Pemilukada. “Apalagi nomor mobil diganti dengan nomor preman. Karena itu kami akan koordinasi dengan Polres,” jelasnya. Ditambahkan Yana, penggunaan nomor Mobnas dengan nomor preman, ada ketentuan tersendiri dan bersifat temporer, bagi pejabat tertentu. Seperti Bupati/Walikota dan Wakilnya, Sekda, Kajari dan Ketua Pengadilan, serta Ketua DPRD. “Penggunaan nomor preman itupun disesuai dengan situasi dan kondisi,” ungkap Kabag Umum. n h madjid rw


21

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

kILAS Pertamina RU VI Gelar ‘Balongan Festival 2010’ INDRAMAYU - Hari ulang tahun Pertamina yang ke 53 dilaksanakan Kamis (9/12) lalu di area out door Gelanggang Olahraga (GOR) Bumi Patra Indramyu. Acara sekaligus memperingati Hari Serikat Pekerja pertamina Balongan Bersatu (SPPBB) ke 6. Pada HUT ke-53 kali ini, Pertamina menyelenggarakan ‘Balongan Festival 2010’. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh perwakilan dari General Manager RU-VI Balongan, dan pemukulan gong oleh manager SR Pertamina pusat, serta dihadiri seluruh petinggi Pertamina termasuk Muspida dan Muspika. Beragam stand diperlihatkan seperti Kid Games, pameran produk otomotif, HSE, perbankan, home industry, kuliner, pentas budaya daerah, Jams Session, safety riding, parade VW/Moge, aeromodeling, pentas musik, dance, lomba nyanyi, jalan santai, fun bike, festival band, dan masih banyak lagi. Ketua Umum SPPBB Samsudin saat dihubungi Tabloid Sensor mengatakan, bagi serikat pekerja dengan adanya hari ulang tahun Pertamina ke 53 ini, bukan saja memperingatinya, tetapi yang paling penting mengambil hikmah, sehingga keduanya saling menunjang kebutuhan. n eka ferdiana

Faktor Keadilan Memicu Aksi Demo INDRAMAYU - Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Alamak) Indramayu, Kamis (9/12) lalu menggelar aksi demo dengan mendatangi kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam aksinya, Alamak menuntut supremasi hukum yang dinilai masih adanya diskriminasi hukum, terutama faktor keadilan yang menjadi sorotan terutama beberapa kasus korupsi. Sutrisno, Koordinator Umum Alamak, mengimbau kepada seluruh jajaran penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, jangan sekali-kali terjadi diskriminasi hukum dalam menangani perkara. Realita yang ada, khususnya di Indramayu, ada beberapa kasus korupsi yang tidak jelas. “Disinyalir adanya diskriminasi hukum. Seperti, kasus Pengadaan Komputer di Dinas Pendidikan, kasus makan minum, kasus Break Water Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), yang sampai saat ini diduga di petieskan. Mandeknya perkara tersebut, Alamak menuding para institusi hukum ada main mata. Sebab, hampir satu atau dua tahun kasus tersebut tidak dilimpahkan untuk menggapai kepastian hukum. Ironisnya, ketiga kasus yang disebutkan muncul terlebih dahulu ketimbang kasus dugaan korupsi KAF, PLTU. n imam santoso, eka ferdiana

GantiRugiSesuaiSKGubernur INDRAMAYU - Panitia Pembebasan Tanah (P2T) akan sosialisasikan Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan kewengannya No.593.05/Kep1416-Pem.UM/2010 tentang engukuhan keputusan P2T terkait adanya berapa bidang yang belum terbayarkan oleh tim pengadaan tanah (TPT) dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga dengan Kementrian Kehutanan RI. Pembangunan Jalan Tol Cikampek–Palimanan sepanjang 116 lm hingga kini belum dilakukan pekerjaan fisik, mengingat masih belum adanya Keputusan Gubernur tentang harga tanah, terutama yang menyangkut hak milik masyarakat khususnya warga Kabupaten Indramayu. Luas tanah yang akan digunakan

jalan Tol Cikampek–Palimanan sekitar 141 hektar, terdiri milik Perhutani sekitar 128 hektar, milik masyarakat Kabupaten Indramayu sekitar 13,8 hektar. Dari jumlah luas tanah milik warga seluas 13,8 hektar, hingga kini oleh P2T baru dibayar 77%, jika dikalkulasikan nilai uang sebesar Rp3.431.110.445, sedangkan 23 % tanah milik masyarakat Indramayu masih belum dibayar. Hal ini dikarenakan ketidakcocokan penentuan harga tersebut. Oleh karenanya, P2T mengajukan atas keberatan masyarakat tersebut ke Gubenur Jabar, dengan tujuan meminta pertimbangan atas penolakan harga itu. Ketua P2T Cecep Suryana (Sekretaris Daerah) di

dampingi Kabag Pertanahan Maman Kostaman SH, kepada wartawan menjelaskan, terkait masih belum rampungnya pembebasan tanah milik warga Indramayu yang luasnya 13,8 hektar, ada beberapa bidang tanah yang masih belum dibayar, di antaranya di kecamatan Gantar dan Terisi, terdiri 6 bidang tanah di desa Bantar waru, yang dimiliki 4 orang pemegang hak. Desa Sanca 20 bidang dengan kepemilikan 25 orang, desa Cikawung 1.bidang tanah pemilik 1 orang. Menurut Sekda, jumlah ganti rugi tanah yang akan digunakan jalan tol Cikampek– Palimanan khususnya tanah yang melintasi Kabupaten Indramayu oleh Tim TPT sebasar Rp5 miliar lebih, sedangkan yang sudah dibayar

Rp3.431.110.445. Bagi warga yang semula menolak atas ganti rugi tersebut, menurut P2T, akan dilakukan sosialisasi atas keputusan Gubernur Jabar yang telah menetapkan harga berdasarkan hasil Lembaga penilai. Bagi masyarakat setelah dilakukan sosialisasi atas keputusan Gubernur, masih tetap tidak mau menerima, maka uang ganti rugi akan diserahkan ke Pengadilan. Artinya, dikonsinyasikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 1961. “Sebab, jika menunggu keputusan warga untuk menerima ganti rugi, maka akan menghambat pelaksanaan pembangunan jalan tol, dan itupun beberapa prosedur akan di tempuh oleh P2T,” jelasnya. n duliman

PN Indramayu Belum Lakukan Eksekusi INDRAMAYU - Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.87.K/Pdt.2009 tanggal 14 September 2009, terkait perkara perdata antara Sunara selaku kuwu Desa Jaya Mulya Kecamatan Kroya sebagai Penggugat/Terbanding melawan Kumpul Kuwu Temiyangsari, kecamatan Kroya, kabupaten Indramayu dan rekan, dalam putusan MA RI penggugat/terbanding dinyatakan sebagai pemenang, namun hingga kini PN Indramayu belum melakukan eksekusi, kendati surat penetapan eksekusi

telah diedarkan kepada para pihak. Amar putusan MA yang menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk sebagian, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, menyatakan sebagai hukum bahwa tanah seluas 573.430 m2 yang dijadikan objek sengketa adalah merupakan tanah bengkok dan titisara Desa Jayamulya. Kemudian, memerintahlan tergugat II sampai tergugat XXXXIII dan atau siapa saja yang memiliki dan menguasai secara fisik

atas tanah seluas 573.430 m2 untuk memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat (Sunara, mantan kuwu Desa Jaya Mulya) dengan tanpa sarat seketika. Penggugat sangat menyayangkan atas putusan MA, Pengadilan Negeri Indramayu hingga saat ini belum melaksanakan eksekusi atas putusan tersebut. Padahal PN Indramayu telah membuat surat pemberitahuan pelaksanaan putusan (eksekusi) No.06/ Pdt.eks/2009 PN.Im (perkara No.34/Pdt.G/2007PN.Im),

pada surat pemberitahuan ditetapkan akan dilaksanakan eksekusi tanggal 23 Nopember 2009 jam 10.00 WIB. Namun para penggugat merasa terkejut ketika PN Indramayu yang semula membuat surat pemberitahuan Eksekusi, justru malah membatalkan pelaksanaan eksekusi, sebagai mana surat penetapan No.06/Pdt. Eks/2009/PN.Im dengan menetapkan mengabulkan permohonan dari Suhana bin Koman Sutawijaya dalam hal ini sebagai pelawan. n duliman

Menkes Tinjau Puskesmas Cigalontang TASIKMALAYA - Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH mengatakan, Pemerintah akan membangun Puskesmas di Indonesia dengan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2011. “Selain pembangunan Puskesmas, Pemerintah akan membangun juga Jaminan Persalinan Ibu (Jampersal) di Puskesmas dan Rumah Sakit,” kata Menkes ketika meresmikan Puskesmas DPT. Cigalontang Tasikmalaya sumbangan dari pemersa TV One, pekan lalu. Puskesmas Cigalontang yang hancur akibat gempa tahun lalu dibangun TV One dengan menghabiskan dana Rp1,2 miliar. Peresmian disaksikan Gubernur Jawa

Barat H. Ahmad Heryawan, Bupati Tasikmalaya H. Tatang FH serta undangan lainnya.

Setiap Puskesmas di Indonesia akan mendapatkan sesuai hasil penghitungan dari Badan Litbang. Namun,

dana pembangunanya tidak sama antara puskesmas perkotaan dengan puskesmas pedesaan, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan fasilitas lainnya. M e nkes minta kepada pengelola Puskesmas Cigaalontang, dengan berdirinya Puskesmas sumbangan TV One, diharapkan lebih meningkatkan etos kerja dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,selain bangunan yang megah ini dipelihara. “Pemerintah juga mengucapkan terimakasih kepada pemirsa yang telah memberikan sumbangan melalui TV One, sehingga sumbangan dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat,” kata Menkes. n h madjid rw


22

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

TERAS Produk Berlabel SNI Baru 20% BANDUNG – Pencapaian penggunaan dan penerapan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) hingga akhir tahun, baru mencapai 20%.Penerapan SNI mayoritas pada produk makanan dan minuman. ”Jika dipersentasikan, penerapan SNI baru mencapai 20% dari 6.743 jenis produk. Produk yang sudah menerapkan SNI ini mayoritas pada produk makanan dan minuman ditambah alat elektronik. Kami terus menyosialisasikan agar produk industri terus meningkat,” ujar Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSNI) Dewi Odjar Ratna Komala. Dia menjelaskan, produk yang kini belum banyak ber-SNI adalah produk software komputer dan elektronik, pesawat, serta produk home industry. Menurutnya, kesadaran para pengusaha dan masyarakat masih rendah akan pentingnya SNI. ”Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No54/ 2010 sudah mengatur segala bentuk pembelian yang menggunakan anggaran negara harus ber-SNI,” tegasnya. Aturan ini tidak notabene berla­ku pada pembelanjaan APBN, na­mun penggunaan APBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga harus diterapkan. Pihaknya terus menyosialisasikan produk berSNI ke setiap pemerintahan daerah. Dewi mengatakan, peran masyarakat dalam penggunaan SNI sangat berpengaruh terhadap kesadaran p en g u s a h a u n t u k m e m p e r o l e h standardisasi produksi. n farida

Koalisi Partai Tolak Calon Bupati Wanita KAJEN - Deklarasi Koalisi Partai Politik (Koalisi Rakyat Bersatu) yang dikemas sebagai bentuk kekuatan partai politik dengan tujuan mengawal Pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten Pekalongan 2011 mendatang, adalah merupakan kekuatan gabungan empat partai politik, yakni Partai Hanura, Partai Gerindra, PPP dan PK NU. Acara digelar di kediaman Ketua Partai Gerindra, H Tohirin di Desa Sidodadi Kecamatan Tirto, pekan lalu. Budi Santoso, Ketua DC Partai Hanura Kabupaten Pekalongan dalam sambutan Deklarasi mengatakan bahwa dengan pendeklarasian koalisi rakyat bersatu adalah merupakan satu kesepakatan dari empat partai politik yang memiliki harapan kedepan dalam membangun masyarakat kabupaten Pekalongan. Budi juga menegaskan, untuk tidak menganggap sepele terhadap kantong-kantong partai kecil lainnya, karena meskipun kecil akan bisa memberikan andil dalam perolehan suara. Untuk itu, Budi berharap bisa menggandeng partai-partai kecil. Pada kesempatan yang sama ketua PK NU Kyai Samsudin dalam sambutan deklarasi menyambut baik adanya kesepakatan tersebut. PK NU juga akan melakukan dukungan politik dalam mengusung calon bupati dan wakil bupati. n hadi sulistiyono

Wakil Ketua DPRD Diperiksa Kejaksaan KAJEN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2009-2014 Khilmi Firdaus, Rabu (8/12) lalu dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi APBD 2001-2003, di mana Khilmi merupakan salah satu tersangka dari kasus tersebut. Selain Khilmi, Kejari juga memanggil tiga tersangka lainnya, yakni Syafrudin Huna, Mustain Huda, dan Cokro Wahyudi. Keempat tersangka tersebut adalah anggota Dewan periode 1999-2004, salah satu di antaranya, yakni Khilmi Firdaus saat ini masih aktif sebagai wakil rakyat menjabat sebagai Wakil Ketua DRPD

Kabupaten Pekalongan. Mereka diperiksa kejaksaan karena diduga telah melakukan penyelewengan APBD 20012003, penggunaan anggaran itu diduga tidak sesuai peruntukannya. Kejaksaan akan kembali memanggil keempat tersangka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan pada 13 dan 15 Desember 2010. ”Rabu lalu kami sudah memeriksa keempat tersangka di mana mereka (tersangka) didampingi pengacara, pemeriksaan akan kami lanjutkan pada Senin (13/12) dan Rabu (15/12),” kata Kajari Pekalongan, Betty Suryawati SH, usai memimpin upacara peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia, Kamis

(9/12). Dikatakannya, beberapa item dari APBD yang diduga telah diselewengkan oleh keempat tersangka di antaranya adalah anggaran pemeliharaan rumah dinas, dana telefon, listrik, air dan lainnya. Di mana para tersangka merupakan panitia anggaran dari penyusunan APBD waktu itu, yang penggunaannya diduga tidak sesuai peruntukannya, sehingga kerugian negara berdasarkan audit dari Badan Pengawasan dan Pemeriksan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 2.587.511.000. ”Saya berharap kasus ini cepet selesai,” ujar Betty. Kades Dadirejo Selaian menangani kasus dugaan

korupsi APDB 2001-2003, Kejari Kabupaten Pekalongan saat ini juga sedang menangani sejumlah kasus tindak pidana korupsi, seperti korupsi Jembatan Gantung di Desa Dadirejo yang kadesnya, yakni Sugeng Supriyadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. ”Kami juga tengah menangai kasus korupsi bantuan sapi di Desa Kalilembu, tersangkanya sudah ditetapkan, yakni Kades Kalilembu Mudiono, dan kasus di Desa Siwalan tentang alih fungsi lahan desa. Adapun tersangkanya adalah Kades Siwalan Mudiono. Semua kasus itu masih tahap penyidikan,” papar dia. n hadi sulistiyono

Empat Kades Terima Penghargaan Ketahanan Pangan BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memberikan penghargaan kepada 76 tokoh masyarakat yang dinilai berjasa dalam mendukung program Ketahanan Pangan dan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) tingkat provinsi dan tingkat nasional. Penghargaan dibagi dalam dua kategori, yakni 58 orang untuk penghargaan ketahanan pangan dan 18 orang untuk P2BN tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada kepala daerah, kepala desa,

kelompok tani, lembaga atau institusi, petugas penyuluh lapangan, pelaku bisnis, dan perorangan di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (9/12). Untuk penghargaan ketahanan pangan diberikan kepada empat kepala daerah, yakni Bupati Indramayu, Walikota Bandung,Walikota Cimahi, dan Bupati Ciamis. Penghargaan serupa juga diberikan kepada empat kepala desa (Kades), yakni Kades Sukamukti-Pamarican, Kabupaten Ciamis; Kades Cimahi, Kabupaten Kuningan; Kades Cinangerang-Pamulihan,

Kabupaten Sumedang; dan Kades Sukamulih-Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Heryawan menyampaikan apresiasi setinggitingginya atas kerja keras dan prestasi yang diukir mereka yang secara konsisten membangun ketahanan pangan di Jabar. Atas peran mereka, kata Heryawan, secara umum Provinsi Jabar berhasil mengukir prestasi sebagai kawasan yang berhasil meningkatkan produksi beras di atas rata-rata nasional. ”Kerja keras semua pihak menjadikan Jabar sebagai lumbung beras nasional sekaligus

produsen tertinggi nasional. Semua itu harus dipertahankan secara berkelanjutan,” tegas Heryawan. Heryawan meminta kepada semua pihak untuk lebih inovatif dalam mendukung program ketahanan pangan tersebut. ”Dengan sejumlah penghargaan yang diterima, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi, tentunya akan mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Masyarakat Jawa Barat haruslah menjadi pelopor ketersediaan pangan nasional,” jelasnya. n farida

Rob, 200 Hektar Pertanian tak Ditanami PEKALONGAN - Walikota Pekalongan dr HM Basyir Ahmad menegaskan, bencana rob yang melanda wilayah kerjanya boleh dikatakan cukup parah. Pasalnya, lebih kurang 200 hektare lahan pertanian kini tidak bisa ditanami. Akibatnya, para petani tidak bisa menjalankan aktivitasnya di sawah. ”Bukan hanya itu, sekitar 50 persen petani tambak tak bisa menabuh benih karena lahannya tergenang air rob,” paparnya. Imbas dari bencana rob lainnya, pemilik UKM batik kesulitan menjemur hasil produksi. Biasanya setelah proses produksi, untuk mengeringkan kain batik, mereka menjemur di sekitar lingkungan rumah. Namun karena lokasi penjemuran tergenang air rob, akibatnya tak bisa mengeringkan, sehingga mengganggu produksi pengusaha batik. Lebih lanjut dijelaskan,

untuk menanggulangi bencana rob di wilayah kerjanya, Pemkot Pekalongan sudah mengeluarkan biaya cukup banyak. Seperti membuat tanggul buatan di daerah Bandengan yang menghabiskan biaya sebesar Rp 135 juta. Kemudian menggelarkan anggaran sebesar Rp 400 juta yang dipakai untuk keperluan dapur umum, dan kepentingan masyarakat yang menjadi korban rob. ”Meski demikian,

rob masih saja terjadi di Kota Pekalongan, terutama di daerah yang berdekatan dengan laut,” tandasnya. Pemerintah Pusat Basyir mengakui, kalau hanya mengandakan dana dari APBD, penanggulangan rob tersebut tidak bakal terselesaikan. Untuk itu, perlu campur tangan dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan bencana tahun yang melanda wilayah kerjanya. Dalam hal

ini, pihaknya akan meminta bantuan sebesar Rp 200 miliar, yang nantinya dipakai untuk membangun semacam tanggul atau pembatas air berupa tembok dan batu-batuan yang dipasang di pinggir pantai. Misalnya air laut meluap, maka luapannya tidak sampai ke daratan, terutama ke permukiman penduduk. Meski sudah dibangun, butuh campur tangan masyarakat untuk mengantisipasi supaya daerahnya tidak kemasukan air rob. Selain membangun pembatas air, Pemkot berencana membangun bendungan atau polder untuk menampung air. Polder itu nantinya ditempatkan di tiga lokasi, yakni di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, dan Degayu. Adapun fungsi bendungan itu untuk menampung air, khususnya air hujan. n hadi sulistiyono


23

NASIONAL EDISI 249 TAHUN VI, 13 Desember 2010 - 9 Januari 2011

singkat Jateng Belum Nikmati Blok Cepu

SEMARANG - Keberadaan Blok Cepu sampai sejauh ini menyimpan segudang persoalan bagi Kabupaten Blora dan Provinsi Jateng. Masalah muncul karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Cq Ditjen Migas, menetapkan dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Migas adalah lokasi mulut sumur minyak dan gas bumi. Problemnya, sekarang ini eksploitasi minyak bumi baru dilaksanakan di sumur Banyuurip, yang masuk wilayah Bojonegoro, Jatim. Sementara untuk sumur minyak dan gas bumi di Blora baru memasuki tahap eksplorasi dan belum diketahui kapan akan dimulai eksploitasinya. Hal tersebut mengakibatkan dalam waktu dekat Blora maupun Jateng belum dapat berharap banyak dari eksploitasi Blok Cepu tersebut, padahal sudah mengeluarkan dana perimbangan. Menurut Ir Budi Santoso, pendiri/ pembina Budi Santoso Foundation (BSF), dari eksploitasi terhadap mulut sumur yang ada di Bojonegoro tersebut, pada akhirnya akan menyedot minyak dan gas bumi yang ada di kawasan Blora. n tulus supangkat

Ungkap Kasus Premanisme hingga Narkoba SEMARANG - Selama 100 hari hari program revitalisasi Polri, Polda Jateng telah melakukan serangkaian operasi tindak kejahatan cipta kondisi. Operasi tersebut dimaksudkan menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setidaknya ada tiga langkah dalam revitalisasi tersebut, yakni penguatan institusi, terobosan kreatif, dan peningkatan integritas. “Program-program yang menjadi prioritas di antaranya pengungkapan kasus menonjol, meningkatkan pemberantasan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara, penguatan kemampuan Densus 88 Antiteror, pembenahan kerja reserse, dan implementasi struktur organisasi Polri yang baru” kata Kapolda Jateng Irjen Edward saat jumpa pers di Gedung Borbudur Mapolda, Rabu (8/12). Untuk penuntasan kasus menonjol, Kapolda meminta jajarannya tegas dan cepat mengungkap kasus kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Di antaranya kejahatan jalanan, premanisme, judi, narkoba, peredaran senjata tajam dan senjata api, perdagangan manusia, dan pembalakan liar. Dalam operasi penyakit masyarakat (pekat), jajaran Polda telah mengungkap 272 kasus premanisme dengan tersangka 410 orang, pemerasan dan penodongan 141 kasus dan 297 tersangka. n tulus supangkat

Kejati Jateng Selamatkan Rp4,5 M SEMARANG – Genderang perang terhadap korupsi terus ditabuh. Namun, masih sedikit yang selesai diproses hukum. Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng baru bisa menyelamatkan Rp4,5 miliar uang negara dari tangan koruptor. Kepala Kejati (Kajati) Jateng Widyopramono mengatakan, selama kurun waktu Januari–November 2010, kejaksaan di seluruh Jawa Tengah telah memproses 186 perkara tindak pidana korupsi. Sayangnya, dari kerugian negara senilai Rp94,3 miliar, kejaksaan baru bisa menyelamatkan hasil korupsi Rp4,5 miliar atau 4,7%.

Menurut Kajati, Kejari Batang menduduki peringkat teratas untuk penanganan perkara korupsi selama 2010 ini, yakni 17 perkara yang sudah masuk penyidikan dan 10 perkara masuk penuntutan. Peringkat kedua adalah Kejari Temanggung, dengan penanganan korupsi sebanyak 13 perkara dan 8 perkara masuk penuntutan. Kemudian disusul Kejari Cilacap (10 penyidikan dan 4 penuntutan), Kejari Banjarnegara (8 penyidikan dan 6 penuntutan). Adapun Kejari Semarang menduduki peringkat lima (7 perkara penyidikan dan 6 penuntutan). Kejati Jateng ada sembilan perkara korupsi yang sudah masuk tahap

penyidikan. ”Di antaranya kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) dan dugaan korupsi pengadaan tanah jalan tol Semarang– Solo,” bebernya. Sementara untuk Kejari yang masih dianggap tidak signifikan dalam menangani kasus korupsi adalah Kejari Demak, Wonogiri, dan Kudus. ”Kami berharap akan semakin banyak kasus korupsi yang bisa ditangani kejaksaan, sebagai bentuk komitmen kami dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi,” tandasnya. Secara terpisah, Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan bahwa pihaknya masih menyangsikan keseriusan jajaran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Sampai saat masih banyak kasus yang ditangani kejaksaan tetapi mangkrak yang ditangani kejaksaan. ”Sampai saat ini kami masih menyangsikan keseriusan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi,” ungkapnya. Dari data yang diperoleh KP2KKN, dari sejumlah kasus yang ditangani kejaksaan di Jawa Tengah, ada 27 kasus yang macet. Kasus tersebut didominasi oleh korupsi pengadaan barang dan jasa yakni 13 kasus. n tulus supangkat

Pemprov Terus Berupaya Lestarikan Hutan SEMARANG – Hutan memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan, baik fungsi sebagai paru-paru dunia, penyangga kelestarian sumber daya air, sumber daya ekonomi, maupun berbagai fungsi yang lain. Di Jawa Tengah pada tahun 2010 luas kawasan yang berfungsi sebagai hutan mencapai 1.170.230.79 ha atau sekitar 35,96% dari luas wilayah provinsi Jawa Tengah. Hutan tersebut terdiri atas hutan Negara seluas 647.133 ha dan hutan rakyat 412.980,69 ha.

Agar fungsi, luas dan kondisi hutan tersebut terjaga kelestariannya, pemerintah provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya antara lain melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan meliputi kegiatan fasilitas bantuan bibit, pembenihan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan, rehabilitasi dan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kegiatan pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan. Program lain yang dilakukan

yaitu melaksanakan program Pembinaan dan Penertiban INdustri Hutan meliputi kegiatan pengembangan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan dan restrukturisasi industri kehutanan, kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan. Dilaksanakan pula program pemanfaatan Hasil Hutan yang meliputi kegiatan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan pemanfaatan hutan, serta kegiatan pengembangan jasa lingkungan hutan.

Program di bidang kehu­ tanan yang juga dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu program per­ lindungan dan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian peman­ faatan flora dan fauna, pe­n ingkatan peran serta masyarakat di bidang konservasi, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lain dengan melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). n tulus supangkat

Kasus Perkosaan di Semarang Tertinggi SEMARANG – Jumlah kasus perkosaan di Kota Semarang menduduki peringkat pertama di Jawa Tengah. Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah mencatat selama 2010 ini ada 33 kasus perkosaan di Kota Semarang. Sementara Kabupaten Boyolali menduduki peringkat kedua dengan 15 kasus dan Kabupaten Wonogiri sebanyak 12 kasus perkosaan. Staf Informasi dan Komunikasi LRc-KJHAM Irene Koernia Arifajar mengungkapkan, jumlah kasus perkosaan di Jawa Tengah mencapai 202 kasus dengan jumlah korban 229 orang dan melibatkan 301 pelaku. “Korban perkosaan ini didominasi usia anak-anak antara 6–18 tahun. Totalnya ada 187 kasus,” kata Irene Koernia Arifajar. Mengenai pelaku, tercatat ada 129 kasus yang dilakukan orang dengan rentang usia

antara 19–30 tahun. Modus yang dilakukan pelaku, yakni membujuk korban melalui ponsel agar mau diajak bertemu. Umumnya, sebelum pemerkosaan, diawali dengan pesta minuman keras. Menurut Irene, penanganan kasus perkosaan di Jawa Tengah saat ini sudah ada perbaikan, terutama dalam hal penuntutan karena dari 202 kasus tersebut, 21 kasus

di antaranya sudah diputus dengan hukuman terendah 3,5 tahun penjara dan paling lama hukuman seumur hidup. Meski begitu, Irene menilai perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih kurang, terutama dalam melindungi hak asasi para korban. “Seperti anggaran untuk penanganan korban masih terhitung minim dan juga belum maksimalnya

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di kabupaten/kota yang difasilitasi oleh pemprov. Dan satu lagi, dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, baru Kota Surakarta yang sudah memiliki peraturan daerah menghapus kekerasan. Yang lain baru surat edaran bupati atau walikota,” ungkapnya. Irene mengemukakan, perempuan sebagai korban bukan hanya menderita secara fisik dan seksual, melainkan juga mengalami penderitaan psikologis. Penderitaan fisik yang terjadi antara lain seperti luka, cacat permanen, hingga kematian. Sementara penderitaan seksual seperti kehamilan di luar nikah yang tidak dikehendaki, trauma seksual, tertular penyakit IMS dan HIV/AIDS. Penderitaan psikologis yang dialami korban, seperti trauma, stres, bahkan mengalami gangguan kejiwaan. n tulus supangkat


24 EDISI 249 TAHUN VI, EDISI 249 TAHUN VI,2010 13 Desember 13 Desember - 9 Januari2010 2011- 9 Januari 2011

Kirab Pusaka 1 Suro

Setiap malam 1 Suro, Kraton Kasunanan Surakarta menggelar kirab pusaka. Tak hanya pusaka, kerbau bule keturunan Kyai Slamet juga disertakan dalam kegiatan itu. Pusaka pertama dikirab keluar dari Kraton Surakarta. n

24

ePeper Tabloid Sensor  

Informasi Hukum dan Kriminal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you