Page 1

CMYK

±

Geliat

±

± 16 Halaman l Edisi VIII/3 Juli - 9 Juli 2013

l

16 3 Juli 2013

±

±

6 l Perbaiki Nasib Sesama

Saatnya yang Muda Memimpin Lampung PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, bertekad membawa Lampung menjadi provinsi terbaik seSumatera. Pasangan ini diusung oleh koalisi 14 partai politik. Partai koalisi tersebut adalah Partai Demokrat, PKS, PKPB, PDK, dan Partai Buruh. Lalu, PMB, PKNU, PDS, PIS, PKP, PPPI, Republikan, PBB, dan PKDI. Ridho yang merupakan ketua DPD Partai Demokrat Lampung memperoleh dukungan penuh dari partai berlambang Mercy itu. Pencalonan mereka telah di­ sahkan dalam surat keputusan dengan Nomor 144/ SK/DPP.PD/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013, ditanda­ tangani Ketua Harian Syarifuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Menurut Ridho, keputusannya maju menjadi calon gubernur Lampung didasarkan pada niat memban­ gun Lampung dan menjadi yang terbaik se-Sumatera. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama memban­ gun Lampung. Partai koalisi juga perlu berperan aktif menyukseskan dirinya menjadi gubernur Lampung. Bachtiar berharap dapat mendukung Ridho untuk sukses dalam pemilihan gubernur. Bahkan, dia yakin pengalaman menjadi bupati Tulangbawang Barat cukup menjadi modal baginya untuk menjalankan roda pemer­ intahan dan meningkatkan pembangunan di Lampung. Bachtiar sebagai pendamping Ridho diyakini memiliki basis suara di beberapa kabupaten, uta­ manya di Kabupaten Tulangbawang Barat dan Lam­ pung Utara. (U10)

±

Target Menangkan Ridho-Bachtiar

Satu Putaran

GONJANG-GANJING penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung 2013 telah mencapai tahap paling krusial. Bukan lagi persoalan perahu partai politik karena pekan lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah menerima pendaftaran lima pasangan calon. Bukan juga tentang “perang dingin” antara KPU dan Pemprov karena kedua pihak terlihat sering berkoordinasi.

T

P

±

9 l Budiono Tak Pernah Mimpi Jadi Wapres

Tarik Ulur Anggaran Pilgub

ARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) me­ nargetkan pasangan Ridho FicardoBachtiar Basri menang satu putaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lam­ pung. Komitmen memenangkan pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri itu disampai­ kan Presiden PKS Anis Matta dalam silatur­ ahmi dengan ribuan kader dan simpatisan di Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Sabtu (30-6). Acara itu sekaligus sebagai rangkaian konsolidasi dan road show Anis Matta di 22 provinsi. “Meskipun yang diusung bukan kader, kalau sudah berkoalisi dengan PKS, kami akan bekerja keras memenangkannya,” kata Anis Matta. Menurut dia, PKS selalu menjunjung tinggi komitmen sehingga seluruh kader harus bekerja secara penuh untuk meme­ nangkan pasangan cagub dan cawagub yang diusung PKS. Hal itu dibuktikan den­ gan memenangkan banyak pemilukada. “Pemilukada Bandung contoh terakhirnya. Mudah-mudahan Lampung juga begitu,” ujar Anis, didampingi Sekjen PKS Taufik

±

T E R U J I T E P E R C AYA

CMYK

ahap paling krusial itu adalah tentang masalah anggaran. KPU Lampung mengajukan anggaran Rp195 miliar ke Pemprov untuk penyelenggaraan pilgub. Prediksi dana sebesar itu ditetapkan den­ gan asumsi jumlah pemilih 5,9 juta jiwa. Namun, setelah pendataan pemilih, ternyata jumlah pemilih membengkak men­ jadi 6,5 juta jiwa. Penambahan jumlah pemilih tersebut tak pelak akan menggelembungkan anggaran pilgub. Tetapi persoalan pokoknya bukan soal pe­ nambahan jumlah pemilih. Persoalan uta­ manya, Pemprov Lampung tidak punya cukup dana untuk membiayai hajat demokrasi lima tahunan itu. APBD Lampung 2013 mengalami defisit Rp361,6 miliar. Defisit terjadi karena tertundanya penglepasan lahan Way Dadi den­ gan nilai Rp337 miliar. Jika dirunut lagi ke belakang, penjualan lahan seluas 88,6 hektare itu tidak bisa direa­lisasikan karena DPRD Lampung belum mengesahkan perda yang mengatur penglepasan lahan Way Dadi. Rumit memang. Lambatnya keputus­ an politik di DPRD berimbas pada keuangan daerah dan dampak selanjutnya mengancam penyelenggaraan pilgub 2013.

Ridho. Sementara itu, Ridho Ficardo menyata­ kan siap bekerja sama dengan PKS untuk bersama-sama membangun Lampung. Menurut dia, komitmen itu menjadi salah satu poin penting bersama PKS. “Kami akan bersama PKS dan masyarakat Lam­ pung membangun provinsi ini agar lebih baik dan berkembang,” kata dia. Ridho menyampaikan hal itu dengan di­ dampingi calon wakilnya, Bachtiar Basri, Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak, dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad. Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi siap mengemban dua amanah tersebut, yakni memenangkan pilgub dan pemilihan legislatif. Menurut dia, setelah mendapat tausiah dari Anis Matta, seluruh kader termotivasi untuk terus bersosialisa­ si dan berbaur dengan masyarakat. “Sebagai kader, kami siap mengemban amanah partai. Kami akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar ang­ gota DPRD Lampung itu. (U10)

Biaya Verifikasi Persoalan semakin rumit karena setelah pendaftaran calon KPU harus melanjutkan dengan tahap verifikasi dukungan calon in­ dependen serta keabsahan dukungan empat pasangan calon dari 38 partai politik. Semua itu membutuhkan dana besar dan waktu yang tersedia semakin sempit. Sebagai catatan, sesuai jadwal dan tahapan pilgub, dalam tujuh pekan ke depan KPU su­

dah harus menetapkan pasangan calon, yakni pada 20 Agustus 2013. Belum lagi persiapan pengadaan dan distribusi logistik agar pilgub harus terselenggara sesuai jadwal pada 2 Ok­ tober 2013. Begitu ruwetnya menyelesaikan anggaran penyelenggaraan pilgub, Pemprov pernah mencoba melontarkan wacana “nyeleneh” dengan meminta saweran dari 14 kabupaten/ kota se-Lampung. Namun, usulan tersebut dinilai banyak orang sebagai gagasan naif. Ba­ gaimana mungkin hajat provinsi yang membi­ ayai pemerintahan kabupaten/kota. Andaipun terlaksana, saweran demokrasi tersebut juga rawan me­ ngundang gugatan. Lebih penting lagi, dari segi nominalnya jumlah yang akan terkumpul pun masih jauh dari kebutuhan. Semisal setiap ka­ bupaten/kota menyumbang Rp1 miliar, untuk 14 kabupat­ en/kota baru terkumpul Rp14 miliar, sementara kebutuhan sebelum re­ visi saja sudah Rp195 mil­ iar.

Negeri untuk mengupayakan dana talangan. Dana tersebut bisa dibayar kembali melalui APBD Perubahan yang akan disahkan pada September 2013 mendatang. Prosedurnya me­ mang cukup rumit dan harus ekstrahati-hati agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari. Namun, jika sejak awal semua dilakukan se­ cara transparan dan disepakati semua pihak, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa di­ lakukan jika niat awalnya benar-benar untuk kemajuan Provinsi Lampung. Cara lain yang bisa dilakukan, semisal de­ ngan menunda pengeluaran anggaran untuk pos-pos tertentu sesuai tingkat urgensinya. Ada beberapa program dan kegiatan yang bisa di­ tunda, tetapi ada juga yang sangat mendesak. Anggaran untuk program yang bisa ditunda dapat dialihkan untuk biaya penyelenggaraan pilgub. Langkah lain dengan melakukan efisiensi anggaran. Kedua cara terakhir yang berkaitan dengan APBD tentunya harus ada koordinasi yang manis antara Pemprov dan DPRD. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika sejak awal sudah didahului den­ gan niat baik.

±

(IDO/U1)

Pertaruhan Demokrasi Penyelenggaraan pilgub sejatinya menjadi pertaruhan nama baik dan pelaksanaan demokrasi di daerah. Akan memalukan jika sebuah daerah tidak becus memilih pemimpinnya sendiri. Masih ada cara lain untuk mengusahakan anggaran pilgub jika semua pihak yang berkompeten bersedia berdialog secara baik-baik. Pemprov bisa berkonsultasi ke Badan Peme­ riksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam n FERIAL

±

±

±


CMYK

±

Interupsi ±

Mereka begitu dihormati dan disegani. Menteri, pejabat negara, atau pejabat di ling­ kup pemerintahan daerah selalu hadir bila dipanggil rapat oleh legislator. Setiap rapat paripurna, sekretaris DPRD selalu menyebut satu per satu legislator dengan kata “yang ter­ hormat”, dan baru kemudian diikuti nama. Bila pejabat yang diundang tidak hadir, mer­ eka akan dicap melecehkan DPR/DPRD. Atau bila hadir, siap-siap saja dihujani kritik oleh se­ mua anggota Dewan. Bahkan, kadang ada yang sampai marah-marah den gan nada tinggi. Untuk penghasilan, jangan ditanya. Di ting­ kat DPR kabupaten/kota, gaji dan berbagai tunjungan per legislator bisa mencapai bela­ san juta. Ini belum lagi honor yang diterima ketika mengadakan rapat membahas pera­ turan daerah, membahas APBD, atau uang saku saat studi banding ke luar daerah. Dalam setahun, setiap anggota Dewan bisa studi banding ke luar kota minimal empat kali. Dengan perincian, kunjungan kerja se­ bagai anggota komisi, anggota badan, anggota panitia khusus. Dan yang paling rutin ada pelatihan dengan istilah peningkatan kapasi­ tas anggota DPRD, yang diadakan hingga enam kali dalam setahun. Anggaran studi banding dan peningkatan kapasitas wakil rakyat ini jumlahnya fantastis, lebih dari Rp1 miliar per tahun, dan selalu dianggarkan tiap tahun. Bandingkan dengan anggaran yang lebih menyentuh publik, misal­ nya penanggulangan angka kematian ibu dan bayi atau penanggulangan gizi buruk, yang jumlahnya kadang tidak sampai Rp100 juta. Fasilitas wakil rakyat, tidak sampai di situ saja. Per minggu, setiap legislator bisa berlangganan majalah tabloid, atau apa pun yang dianggap penting. Ini pun difasilitasi APBD. Berbagai fasilits yang memudahkan itu tetap saja tidak memiliki dampak yang luar biasa. Target pembahasan raper­ da selalu tidak tepat waktu. Dalam seta­ hun, raperda yang mampu diselesaikan Padli Ramdan Wartawan Lampung Post tidak sesuai

±

dengan harapan program legislasi. Belum lagi soal kehadiran, yang terkadang tidak pernah mau transparan disampaikan ke publik. Badan Kehormatan (BK) pun seakan diam dengan kon­ disi ini. Sepertinya BK juga memiliki jiwa korsa, seperti militer. Mereka tidak mau menyampai­ kan borok sesama kolega di DPRD. Dengan gambaran fasilitas yang meng­ giurkan itu, tidak sedikit orang yang ingin menjadi anggota Dewan. Namun, masih ada yang secara idealis mengungkapkan bahwa menjadi wakil rakyat adalah pengabdian atau melayani masyarakat. Berdasarkan data KPU Pusat, sebanyak 6.637 caleg dari 77 daerah pemilihan yang ada diajukan oleh parpol peserta pemilu. Jumlah itu mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yang hanya 6.577 bakal caleg. Sementara itu, di KPU Lampung, sebanyak 891 orang terdaftar dalam DCS. Melihat banyaknya politisi yang mendaftar menjadi caleg membuktikan bahwa legislator begitu diminati. Tidak perlu hadir full lima hari kerja atau berada delapan jam di kantor. Sesekali bisa keluar pada jam kerja untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). Di samping fasilitas yang menggiurkan itu, wakil rakyat adalah pejabat yang paling ban­ yak tersangkut kasus hukum atau ditangkap KPK. Di Lampung saja ada beberapa wakil rakyat yang tersangkut kasus hukum. Hanya integritaslah yang kemudian bisa menjauhkan perilaku culas anggota DPRD. Namun, dengan kaderisasi parpol yang tidak jelas dan latar belakang caleg yang asal-asalan, harapan akan integritas akan jauh panggang dari api. Keberadaan politisi sekaligus pemikir sudah sangat langka. Dari ratusan anggota DPRD kabupaten/kota di Lam­ pung, bisa dihitung dengan jari berapa orang yang pernah menulis untuk menuangkan pe­ mikirannya di media. Padahal dari tulisanlah bisa diukur bagaimana intelektualitas mereka dalam memehami persoalan kemudian meng­ gugatnya untuk menemukan jawaban. Saat ini legislator lebih senang bercuap-cuap di media tanpa menemukan inti persoalan. Guru besar Universitas Negeri Surabaya, Budi Darma, menilai bangsa ini sudah lebih banyak mendongeng dibandingkan menulis. “Semua berbicara dan bercerita terkungkung dengan kemegahan masa lalu. Saling tumpang tindih, sahut-menyahut hingga nyaris tidak menemu­ kan akar persoalan sesungguhnya.” Kita berharap akan muncul politikus yang tidak hanya suka “bernyanyi” di media, tapi juga lebih suka menyampaikan pemikiran dan ide-idenya lewat tulisan. Dengan tulisan, generasi selanjutnya akan melawan lupa untuk menentukan masa depan perpolitikan yang lebih dewasa dan cerdas. n

indeks : LAPORAN UTAMA Parpol Harus Berani . . .

4

GAGAS Problema Purba Parpol . . .

5

ORATOR Target ‘Hattrick’ Pilgub Pileg Pilpres . . .

8

Berlian Nilai Duet Birokrat-Politikus Ideal PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Berlian Tihang-Mukhlis Basri, siap memajukan Lampung. Pasangan ini di­ usung koalisi PDIP, PPP, PKB, PKPI, Partai Pelopor, PPI, dan PPPI. Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung itu menilai duet dengan Mukhlis Basri merupakan perpaduan yang serasi. Pen­ galaman menjadi birokrat ditambah pengalaman Mukhlis seba­ gai politikus diharapkan menjadi modal kuat dalam memajukan Lampung. “Dengan berilmu masyarakat bisa bahagia di dunia dan akhi­ rat. Karena itu, dukung pasangan Berilmu untuk Lampung leb­ ih sejahtera,” kata Berlian saat deklarasi pasangan Berilmu di lapangan Sawahbrebes, Bandar Lampung, Jumat (28-6). Mukhlis berharap masyarakat memberikan dukungan penuh sehingga dapat bersama-sama membangun Lampung. Bupati Lampung Barat ini memastikan Berlian Tihang adalah sosok calon gubernur yang profesional dan tidak akan korupsi. Pasal­ nya, selain pintar, Berlian merupakan birokrat yang juga pengu­ saha. Ketua DPC PDIP Lampung Barat ini yakin dia dan Berlian akan membawa Lampung lebih baik. (VER/U3)

PILAR Junjung Tinggi Kedaulatan Rakyat . . .

10

JEDA Politik Dalam Era Reformasi . . .

14

Geliat Duet Birokrat-Politisi . . .

15

T E R U J I T E P E R C AYA

Member of Media Group Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Heru Zulkarnain, Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Kristianto, Lukman Hakim, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Iyar Jarkasih, Ricky P Marly, Sony Elwina Asrap. LAMPOST.CO Redaktur: Amirudin Sormin. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Susilowati.

CMYK

l

15 3 Juli 2013

±

Alzier Mulai Tebar Janji SETELAH resmi mendaftar se­ bagai calon gubernur Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie lang­ sung bersosialisasi dengan tu­ run ke pasar tradisional. Ketua DPD I Golkar Lampung itu mulai melakukan safari politiknya se­ bagai cagub Lampung berpasan­ gan dengan Wali Kota Metro Lukman Hakim di Pekon Banjar­ manis, Kecamatan Gisting, Tang­ gamus, Senin, (1-7). Alzier didampingi pengurus DPD Golkar Lampung dan ang­ gota Fraksi Golkar DPRD Tangga­ mus. Acara itu dihadiri ratusan pendukungnya. Ia meminta doa restu kepada masyarakat Tanggamus atas pencalo­ nannya sebagai gubernur Lampung. Alzier juga bertekad akan memajukan Lampung menjadi lebih baik. Dia pun secara khusus memprioritaskan Tang­ gamus mengingat kabupaten itu meru­ pakan kampung halamannya. “Tanggamus ini kampung halaman saya. Jadi tidak pas kalau saya tidak minta doa restu kepada masyarakat sini,” kata Alzier. Cagub yang diusung Partai Golkar dan Hanura itu optimistis dapat memenang­ kan pilgub mendatang. Pasalnya, saat

ini masyarakat menginginkan peruba­ han dan membutuhkan pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang jelas. Setelah bersosialisasi di Gisting, Alzi­ er melanjutkan sosialisasinya di Pasar Talangpadang. Di tempat itu, tim pe­ menangannya membagi-bagikan kartu nama dan baju. Alzier juga sempat memborong dagangan milik pedagang di Pasar Talangpadang itu. “Saya prihatin melihat kondisi peda­ gang. Mereka harus punya wadah agar pedagang ini lebih sejahtera,” kata Alzi­ er. (CR2/WID/U3)

±

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Gunadi Langsung Turun ke 3 Kabupaten

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

CALON wakil gubernur Lampung, Gunadi Ibrahim, terus bergerilya untuk menyosialisasikan pencalo­ nannya. Pasangan cagub Amal­ syah Tarmizi itu mengumpulkan seratusan tokoh masyarakat Pe­ sawaran di kantor DPC Gerindra Pesawaran, Senin (1-7). Acara silaturahmi dengan para tokoh itu digunakan Ketua DPD Gerindra Lampung itu untuk menyosialisasikan program pem­ bangunannya jika terpilih seba­ gai gubernur Lampung periode 2014—2019. “Saya meminta restu dari sau­ dara-saudara untuk maju sebagai

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ­MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

±

±

±

Geliat

l

2 3 Juli 2013

‘Yth’ Anggota Dewan ANGGOTA legislatif atau wakil rakyat, begitu biasanya mereka dipanggil. Salah satu pilar demokrasi yang dipilih oleh suara rakyat dan mendapat mandat langsung dari publik untuk melakukan fungsi legislasi dan pengawasan atas kerja eksekutif.

±

±

calon gubernur Lampung,” kata Gunadi dalam sambutannya. Calon wakil gubernur yang berpasangan dengan mantan Danrem 043/Gatam Amalsyah Tarmizi itu juga berusaha meya­ kinkan masyarakat bahwa dia akan bertekad memajukan Lam­ pung menjadi lebih baik dari saat ini. Mulai dari memperbaiki in­ frastruktur, kualitas pendidi­ kan, kesehatan yang murah, dan membantu menyejahterakan para petani. “Itu tekad saya ber­ sama Pak Amalsyah. Mudah-mu­ dahan didukung oleh masyarakat

Pesawaran ini,” ujarnya. Setelah menyampaikan visi dan misinya di Pesawaran, Gu­ nadi Ibrahim melanjutkan sosial­ isasi di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Ia mengumpulkan seluruh pengurus dan kader Ger­ indra di dua kabupaten tersebut. Anggota DPR itu juga secara khusus menginstruksikan ke­ pada seluruh caleg dan kader partai itu untuk terjun di tengah masyarakat. “Kader Gerindra harus dekat dengan masyarakat dan bahu-membahu membantu menyelesaikan persoalan rakyat,” kata dia. (CR2/U3)

±

±


CMYK

±

Jeda

±

±

Laporan Utama

l

14 3 Juli 2013

l

3 3 Juli 2013

±

±

Politik dalam Era Reformasi

Polemik Dana Pilgub Tak Kunjung Usai

INDONESIA merupakan bangsa yang besar dan telah merdeka selama lebih dari 64 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami berbagai macam perubahan metode sistem pemerintahan. Mulai dari RIS, sistem parlementer hingga sistem demokrasi terpimpin.

P

erubahan sistem pemer­ intahan tersebut dianggap sebuah kewajaran karena Indonesia saat itu masih baru merdeka sehingga masih men­ cari sistem pemerintahan yang baik untuk diterapkan. Kemudian pada masa Orde Baru, pembangunan politik lebih mengarah kepada pe­ langgengan kekuasaan atau hege­ moni dari pihak penguasa. Hal tersebut ditandai dengan adanya fusi partai yang diterapkan pada Pemilu 1977. Artinya, Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai presiden dapat mengurangi anca­ man maupun tekanan dari pihak partai lain, selain dari Golkar yang menghalangi dia untuk terus men­ jadi presiden. Buktinya adalah Soe­ harto dapat menjabat sebagai presi­ den selama 32 tahun. Akhirnya pada krisis moneter yang dirasakan Indonesia sejak 1993, munculah sebuah wacana ten­ tang sukses yang dilontarkan oleh Amien Rais untuk menggulingkan rezim Soeharto. Puncaknya adalah pada Mei 1998, yaitu adanya tuntu­

±

tan untuk reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepemimpinan beserta kroninya yang dianggap te­ lah membuat Indonesia mencapai puncak krisis yang paling parah. Sampai pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri karena desakan dari parlemen dan mundurnya be­ berapa menteri dari kabinet waktu itu. Setelah turunnya Soeharto, kem­ bali tumbuh masalah baru. Presiden berikutnya, B.J. Habibie, mengumum­ kan untuk membuka kran demokra­ si selebar-lebarnya, yang artinya masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apa pun dalam halnya berbicara, bertindak dan melakukan kreativitas yang menunjang untuk di­ rinya sendiri, masyarakat serta bang­ sa dan negara. Meskipun sekarang demokrasi te­ lah dibuka secara luas sejalan den­ gan bergulirnya proses reformasi, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal. Distorsi atas aspirasi, ke­ pentingan, dan kekuasaan rakyat

ONGKOS demokrasi sangat besar. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp195 miliar. Berapa pun dana yang dibutuhkan untuk membiayai demokrasi, negara wajib menyiapkannya. Sungguh ironis bila pilgub batal hanya karena Pemerintah Provinsi Lampung jatuh miskin. Miskin karena APBD 2013 defisit Rp361,6 miliar.

masih sangat terasa dalam kehidu­ pan politik, baik dari elite politik, penyelenggara pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi tidak ber­ daya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan, sebab walaupun kebebasan yang berlebihan tersebut bersifat kontek­ stual dan polanya tidak melembaga, cenderung mengarah pola tindakan anarki. Demikian pula dengan potensi kemajemukan masyarakat Jawa Tengah yang di dalammya mengand­ ung benih konflik sosial dan SARA. Kasus-kasus pemilihan pimpinan daerah sampai pemilihan kepala desa memunculkan pertengkaran warga di berbagai daerah, menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan serta kesatuan masyarakat. Kon­ disi ini merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian dan ditin­ daklanjuti dengan cepat, tepat, serta menyentuh substansi permasalah­ annya. Tumbuh dan berkembangnya par­ tai politik dan organisasi massa yang berorientasi penonjolan agama, et­ nis, dan kecemburuan sosial meru­ pakan tantangan pula untuk mewu­ judkan sistem politik yang stabil transparan dan demokratis. Banyaknya kasus yang lebih mengedepankan kepentingan poli­ tik daripada penegakan supremasi hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan contoh betapa kerasnya usaha yang harus diperjuangkan dalam mempercepat proses penegakan demokrasi yang benar. (U2)

Saat ini ada tiga tahap yang mesti dilewati Komi­ si Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Pertama, pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan sejak 13 Juni—13 Agustus. Kedua, tahap peneli­ tian syarat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan partai, gabungan partai, maupun calon perseorangan. Tahapan ini mulai 29 Juni—9 Juli. Ketiga, tahapan proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan ke­ lengkapan administrasi pemungutan dan penghi­ tungan suara yang dimulai sejak 16 Juni—16 Agustus. Tiga tahapan itu membutuhkan dana sedikitnya Rp10 miliar. Namun, Pemprov Lampung hanya mampu me­ nyiapkan Rp4 miliar, itu pun baru bisa dicairkan setelah mendapatkan lampu hijau dari Badan Pe­ meriksa Keuangan Perwakilan Lampung. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono men­ erangkan pihaknya telah mengajukan permoho­ nan pendahuluan anggaran untuk tahapan Pilgub Lampung 2013. “Kami sudah menyurati Pemprov untuk meminta dana pada 10 Juni. Dicicil tidak apa-apa karena KPU sudah memerlukan anggaran itu,” kata Nanang, Jumat (14-6). Menurut Nanang, anggaran yang diajukan kepa­ da Pemerintah Provinsi hanya separuh anggaran dari total Rp195 miliar, yakni Rp97,5 miliar. Dia menguraikan dana dibutuhkan untuk veri­ fikasi dukungan calon independen maupun verifika­ si SK kepengu­ rusan pimpinan 38 partai politik di tingkat pusat, serta Rp24 miliar untuk anggaran logistik pilgub yang akan digu­ nakan pada Agus­ tus. “Dalam surat yang kami ajukan itu perinciannya sangat lengkap untuk penggunaan anggaran tiap tahapan,” ujar Nanang. Ia menambahkan anggaran tersebut sangat dibutuhkan KPU Lampung dan jajarannya. Pasalnya, saat ini petugas se­ dang memverifikasi dukungan KTP calon guber­ nur perseorangan. Menurut Nanang, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah, verifikasi terh­

adap SK kepengurusan partai politik dilakukan sebelum pendaftaran di KPU. Hal itu untuk meminimalisasi dukungan gan­ da partai politik terhadap beberapa calon guber­ nur dan calon wakil gubernur. “Aturan barunya begitu sehingga kami memverifikasi SK itu sebe­ lum parpol mendaftarkan calon gubernurnya ke KPU agar tidak ada lagi kasus dukungan ganda,” kata dia. Dia berharap Pemprov Lampung menyetujui anggaran yang diajukan oleh pihaknya. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan tahapan pilgub ber­ jalan lancar dan sesuai jadwal. “Kalau sudah ada separuh anggaran, KPU Lam­ pung dan jajarannya sedikit lebih tenang dalam melaksanakan tahapan. Mudah-mudahan surat pengajuan anggaran yang kami ajukan itu menda­ pat respons yang baik,” ujarnya. Permohonan KPU untuk mendahului anggaran bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Provinsi Lampung tidak sanggup memberi anggaran pen­ dahuluan ke KPU Lampung untuk pilgub. Hal itu dikatakan Gubernur Sjachroedin Z.P. menanggapi permintaan anggaran pendahuluan yang diminta KPU Lampung. Menurut dia, ang­ garan Pilgub Lampung tetap akan menggunakan APBD Perubahan yang akan dibahas pada Septem­ ber mendatang. “Prinsipnya saya setuju memberikan anggaran pilgub, tetapi dalam APBD Perubahan. Itu pun baru akan dibahas September nanti,” kata Sjach­ roedin, usai memberi pengarahan kader PDIP di Mahan Agung, Minggu (30-6). Sementara Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menjelaskan Pemprov belum memiliki anggaran langsung sebesar Rp145 miliar untuk pilgub putaran pertama. Anggaran baru dialokasi­ kan dalam APBD Perubahan 2013 dan sisanya di APBD 2014. “Kalau sekarang kan lagi defisit, saya kira berat untuk memberikan kepada KPU. Mungkin akan dimasukkan ke APBDP, kemudian sisanya bisa di 2014,” kata Berlian. Di sisi lain, DPRD Lampung hanya diam menung­ gu respons eksekutif. Mereka akan bergerak set­ elah adanya kesepakatan pembahasan dari Pem­ prov Lampung. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menga­ takan pembahasan anggaran tersebut baru akan dilakukan setelah ada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK). Namun, setelah diketahui adanya defisit anggaran, DPRD hingga kini belum juga berkoordinasi dengan Pemprov dan KPU. (CR2/U2)

±

±

±

±

CMYK

±

±


Laporan Utama

Parpol Harus Berani Coret Caleg Bermasalah UJI publik terhadap calon anggota legislatif belum dimanfaatkan masyarakat untuk memberi masukan ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, kalangan pengamat pesimistis masukan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh partai politik. Salah satu warga di Kecamatan Pesisir Tengah, Zubairi, mengaku pesimistis dengan KPU. Meskipun ada laporan dari warga terkait caleg, belum tentu mendapat respons dari KPU. “Itukan formalitas saja, apa benar jika warga lapor ada calon yang kurang baik dan enggak diterima warga, langsung direspons KPU. Jangan-jangan hanya menjadi celah untuk nakutin caleg saja. Biarkan saja, paling nanti enggak dipilih,” kata Zubairi kemarin. Rohimat, warga Kecamatan Balikbukit, mempertanyakan keseriusan para caleg untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat jika nanti terpilih. Para caleg hanya datang saat sosialisasi dengan bagi-bagi kalender dan mengumbar janji. “Kalau sudah jadi, lupa,” ujarnya. Sekretaris KPU Lampung Barat Maidar mengatakan hingga akhir uji publik tidak ada satu pun laporan terhadap rekam jejak

para

Jeda

l

4 3 Juli 2013

caleg. KPU akan mengirimkan surat kepada masing-masing parpol untuk segera melengkapi kekurangan berkas caleg. “Kekurangan berkas seperti surat pengunduran diri bagi caleg yang pindah partai atau caleg dari kalangan pejabat BUMN, BUMD, PNS, dan aparat desa,” kata Maidar kemarin. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPU Kabupaten Pringsewu menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang caleg. Ketua Panwaslu Pringsewu Afrizal menjelaskan sudah mendapatkan laporan dugaan pemalsuan ijazah dari KPU Pringsewu, Jumat (28-6). Panwaslu akan langsung menindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti-bukti awal. Menurut Afrizal, caleg yang diadukan masyarakat tersebut berasal dari dari daerah pemilihan II Kecamatan Gadingrejo. Caleg itu menamatkan pendidikan di SMA PGRI 1 Pringsewu. Saat ini sekolah itu sudah tidak ada. “Ini yang akan kami cross check kebenarannya,” kata dia. Dia menambahkan jika terbukti, pemalsuan ijazah tersebut masuk pelanggaran pidana. Panwaslu akan

menyerahkan persoalan ini ke Gakkumdu yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan. Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi meragukan partai politik peserta Pemilu 2014 akan merespons tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU. Menurutnya, indikasi ini bisa terjadi apabila tidak ada daya paksa dari KPU terhadap partai politik yang bersangkutan. “Saya ragu-ragu mereka (parpol) akan merespons kalau KPU tidak punya daya paksa. Jika itu dianggap masukan saja dan tidak menjadi bahan pertimbangan parpol, ya kami jadinya tidak bisa berharap banyak, kecuali parpol melihat keinginan rakyat,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Pihaknya berharap KPU bisa melakukan terobosan dengan melakukan keterbukaan kepada publik dengan mengumumkan laporan masyarakat tersebut. Namun, partai politik berjanji akan menindaklanjuti tanggapan masyarakat soal caleg yang masuk ke KPU. Jika terbukti bermasalah, caleg akan dicoret dan digantikan dengan yang baru. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan partainya bersedia untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Sudah pasti kami akan mengklarifikasinya pada caleg yang bersangkutan,” ujarnya, Minggu (30-6). Hal ini demi transparansi dan tanggung jawab Gerindra kepada masyarakat. Pihaknya juga berujar tidak segan-segan mencoret nama caleg yang terbukti bermasalah dan menggantikan nama caleg yang bersangkutan dari DCS. “Ya, demi transparansi dan tanggung jawab Gerindra kepada masyarakat,” kata dia. Senada dengan Partai Gerindra, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan begitu partai menerima laporan pengaduan masyarakat melalui KPU, ia memastikan PDIP akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat tersebut. (CK1/WID/CR2/U3)

l

13 3 Juli 2013

Pemilu 1999

Persiapan Singkat dan Diakui Internasional

P

EMILU 1999 atau satu tahun pascareformasi menjadi bagian sejarah yang tidak dapat dilupakan. Pemilu sesudah runtuhnya rezim Orde Baru ini tercatat sebagai pemilu dengan jumlah peserta terbanyak. Peserta pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni

pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa daerah tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Pelaksanaan Pemilu 1999 berlangsung pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto yang telah dilengserkan dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Atas desakan publik, pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Sebagai pemenangnya adalah PDIP yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74% dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44% sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi

dibandingkan Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61%, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71%, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibandingkan Pemilu 1997. Serta PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12%, mendapatkan 34 kursi. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35%), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (saat itu Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Meskipun Indonesia baru mengalami berbagai tragedi berdarah 1998. Di luar perkiraan, pemilu tahun 1999 bisa berjalan dengan damai dan demokratis. Bahkan persentase keikutsertaan masyarakat dalam memilih mencapai 96%. (U2)


Luber

Gagas

l

12 3 Juli 2013

Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah PENGELOLAAN belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44/2007. Pasal 6 (1) KPU provinsi menyusun rencana kebutuhan biaya pemilu gubernur dan wakil gubernur mencakup anggaran belanja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS. (2) Panwaslu provinsi menyusun rencana kebutuhan biaya panwaslu gubernur dan wakil gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan. (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan rencana kebutuhan biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh sekretaris daerah. Pasal 8 (1) Dalam hal pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama. (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan

KPPS/TPS, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pembayaran honorarium kepada KPU kabupaten/kota, sekretariat KPU kabupaten/kota, anggota Pokja KPU kabupaten/kota, PPK, sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih, Panwaslu kabupaten/kota, sekretariat Panwaslu kabupaten/ kota, anggota Pokja Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, sekretariat Panwaslu kecamatan, anggota Pokja Panwaslu kecamatan dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan di desa/kelurahan. (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pembayaran uang lembur kepada KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan di desa/kelurahan. (5) Perlengkapan KPPS/TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi bantalan dan alat pencoblos, tanda pengenal, lem, tali, spidol, bolpoin, pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, tanda khusus (tinta pemilukada) dan template penyandang cacat. (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pengangkutan dari kabupaten/kota ke kecamatan (PPK), dari kecamatan ke desa/kelurahan (PPS), dari desa/kelurahan ke KPPS (TPS) dan pengangkutan sebaliknya. (7) Pemutakhiran data pemi-

lih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi cetak formulir pemutakhiran data pemilih. (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perjalanan dinas yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, Panwaslu kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan. Pasal 8A (1) Provinsi dan kabupaten/ kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masingmasing pemerintah daerah. (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. (3) Beban kerja masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam keputusan gubernur. (4) Gubernur menetapkan standar honorarium dan/atau uang lembur penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Pasal 8B (1) Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemilihan gu-

bernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dapat membantu pendanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur. (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan pemilu bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 30 (1) Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. (2) Dalam hal daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. n

l

5 3 Juli 2013

Problem Purba Partai Politik PERSIAPAN menuju tahun kontestasi politik semakin hangat, bahkan cenderung memanas. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh partai-partai yang telah mengantongi tiket dan dinyatakan lolos oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

P

ersiapan itu di antaranya adalah dengan mem-blow up calon-calon anggota legislatif dari partai tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola rekrutmentasi dalam tubuh partai politik di Indonesia dewasa ini—bahkan mungkin dari dulu—melulu tak kunjung beres. Apa pasal? Jawabannya terletak pada kepragmatisan pengelola partai dalam memegangi ideologinya itu saja tidak lebih. Jikalau ideologi yang diusung sebuah partai itu bisa dipegang dengan teguh serta diterjemahkan dengan baik oleh para pelaku serta politisi pengelola partai politik, apa pun jenis ideologinya, agamis maupun nasionalis, bisa dipastikan tak akan pernah muncul kosa kata politisi karbitan dalam dunia perpolitikan kita. Politisi karbitan inilah yang meminjam istilahnya Sukardi Rinakit (2012) menjadi penyakit yang saat ini menjalari seluruh anatomi tubuh partai politik yang ada di Indonesia. Pola rekrutmentasi yang tak beres tentu tidak hanya berakhir pada kesalahan pemilihan calon-calon legislatif saja. Lebih dari itu, laju kesalahan akan semakin kencang yang pada titik kulminasinya akan melahirkan apa yang diistilahkan oleh Lawrance J. Peter (2007) dengan istilah polusi birokrasi, yakni sebuah polusi yang lahir dan berasal dari produkproduk kebijakan yang tidak ramah sama sekali, kebijakan yang jauh panggang dari api. Jika kita bongkar akar masalahnya, kita akan menemukan betapa benih penyakit ketidakberesan politik kita hari ini lahir dan berkembang dari dua sebab besar, satu ambiguitas ideologi dan yang kedua bobroknya pola rekrutmentasi. Ketaksaan Ideologi Ambiguitas ideologi, betapa pun

dewasa ini seakan menjadi benda yang sangat halus dan bisa menyusup dan memengaruhi sistem cara berpikir kita sehingga pada gilirannya kita dibuat tak berdaya olehnya karena tidak mampu lagi mengenalinya, bahkan sekadar untuk mengendusnya karena kelewat halus dan lumrahnya. Masalah ketaksaan ideologi ini dalam bahasa agama disebut dengan syubhat dalam terminologi Islam adalah ambiguitas status hukum, jika suatu benda memiliki status hukum yang samar-samar serta ambigu, barang tersebut dihukumi syubhat. Dalam konstelasi perpolitikan di negara kita, sampai saat ini kita masih dengan sangat mudah menemukan kesyubhatan serta ambiguitas ideologi partai-partai politik yang ada. Nasionalis yang diusung oleh Nasional Demokrat apakah sama dengan nasionalis yang digaungkan oleh Partai Demokrat, Gerindra, atau juga Golkar? Islamis yang diusung oleh PAN dan PKB apakah sama persis dengan Islamisnya PKS dan seterusnya?. Kesyubhatan atau ambiguitas ideologi partai inilah yang tampaknya membuka keran lebar-lebar bagi menjamurnya praktik kutu loncat kader partai. Para kader hampir tak ada yang benar-benar murni kader yang tangguh, militan, dan ideologis pada satu partai saja, semuanya politis. Namanya juga politis, tentu hukumnya tak ada teman dan musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, dan itu sungguh berbahaya mengingat ideologi jika ditunggangi kepentingan, kiamatlah kita. Kalaulah seorang kader partai dengan sangat teguh memegang prinsip serta ideologi yang diperjuangkan partai, loyalitasnya tak akan pernah bisa dipertanyakan

lagi. Pertimbangan ia masuk patai tentu karena merasa bahwa ideologi yang diusung oleh sebuah partai sama dengan ideologi yang dimilikinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, sebab itu ia memutuskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat melalui kendaraan partai tersebut. Dewasa ini yang terjadi di Indonesia terkait fenomena kader yang dengan berani menentang partainya jika mereka menganggap haluan serta ideologi garis perjuangan partai dirasa telah menyimpang masihlah sangat sedikit, bahkan dalam hitungan jari. Kasus Effendi Choiri dan juga Lily Hadijah Wahid yang di-PAW oleh partainya memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa idealisme tidak bisa ditukar dengan apa pun, dan ideologi seperti itulah idealnya yang harus dimiliki oleh seluruh anggota legislatif, terlebih oleh sebuah partai. Bobroknya Rekrutmentasi Masalah yang kedua adalah masalah ketidakjelasan rekrutmentasi, betapa pun masih segar dalam ingatan kita ketika MUI berencana membuat fatwa akan haramnya golput, keadaan tersebut menuai pro dan kontra sebagaimana lazimnya yang dialami oleh MUI tatkala akan memproduksi fatwa setiap kali. Mengapa golput sampai terjadi dan cenderung masyarakat yang disalahkan sebagai pemilih? Ini jelas pikiran yang salah dan terlalu mengada-ada. Jika kita dengan jernih berpikir logis, tentu yang pertama kali menabur kesalahan adalah partai politik yang tidak pernah dengan serius melakukan kaderisasi. Sudah menjadi rahasia umum partai politik terkesan lebih memilih jalur yang instan dalam merekrut kader. Jalan instan yang dimaksud ada-

Fariz Alniezar

Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta

lah dengan cara merekrut merekamereka yang dirasa mempunyai tingkat “elektabilitas� serta familiaritas yang tinggi di masyarakat, jenis manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang berprofesi sebagai publik figur, entah sebagai artis atau pekerja-pekerja media elektronik lainnya. Keadaan tersebut diperparah dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU yang tidak pernah memeriksa rekam jejak para kader yag dicalonkan oleh parpol untuk duduk di kursi Dewan nantinya. Pemeriksaan rekam jejak ini penting untuk mengantisipasi kader-kader karbitan yang tak mengerti betul ideologi yang diusung partai tersebut. Logikanya sederhana saja, bagaimana mungkin rakyat mau untuk disuruh memakan makanan jikalau yang disuguhkan adalah makanan beracun semua, pengalaman demi pengalaman terkait pemilihan umum memberikan pelajaran yang tidak sedikit bagi mereka bahwa siapa pun yang dipilih akan berujung pada kesengsaraan bagi mereka. Kalaulah misalnya KPU tidak berani untuk membuat regulasi untuk meneliti serta mempelajari rekam jejak para calon anggota legislatif, ada baiknya kita mengikuti saran konyol esais Putu Setia. Putu Setia mengatakan bahwa kita harus membuat semacam lembaga swasta yang madiri untuk menyeleksi, melakukan tindakan prevensi, serta mengumumkan pada publik bahwa caleg A tidak memenuhi kualifikasi dan jangan dipilih karena telah terbukti ia pernah melakukan korupsi. Wallahualam bissawab. n


CMYK

±

Perempuan

±

±

Jejak

l

6 3 Juli 2013

l

11 3 Juli 2013

±

±

Boediono

Politik untuk Perbaiki Nasib Sesama

Tak Pernah Mimpi Jadi Wapres

“S

DUDUK di kursi legislatif mulai diminati kaum perempuan. Alasannya, agar lebih mudah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tak sedikit yang rela mengorbankan posisi strategis sebelumnya demi duduk di parlemen. Hal itu dilakukan mantan Sekre­ taris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Siti Nurbaya Ba­ kar. Menurutnya, berpolitik meru­ pakan panggilan untuk memper­ baiki nasib sesamanya. “Saya berhenti pegawai neg­ eri sipil (PNS) di posisi tertinggi, kemudian  saya dari BUMN juga. Kalau melihat itu (jabatan sebe­ lumnya), berarti saya berada di zona aman. Tapi ada hal-hal yang membuat saya terpanggil (berpoli­ tik), ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki,” kata Ketua DPP Par­ tai Nasdem ini, Senin (1-7). Ia mengatakan fungsi eksekutif hanya sebatas pada pelaksana. Se­ mentara legislasi (kebijakan) men­ jadi hak legislatif. “Saya pernah menjadi Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI. Ternyata  tidak banyak juga yang bisa saya kerja­ kan,” kata dia. Sementara itu, terutama me­ nyangkut legislasi dan anggaran banyak yang harus diperbai­ ki. Terutama dalam rangka keber­ pihakan kepada daerah. “Karena saya kan orang daerah.  Saya men­ gawali karier saya pun sebagai seorang pegawai pemda. Setelah bertahun-tahun mengabdi,  saya melihat ada yang tidak pas dan harus segera didongkrak,” ujar Siti Nurbaya. Lantas apakah dengan berpoli­ tik bisa memperjuangkannya? Siti Nurbaya menuturkan berdasar­ kan  penelitian internasional, di antara perempuan yang berperan di legislatif dan eksekutif,  yang lebih berpengaruh besar justru di legislatif. Sebab, kalau perempuan

±

di legislatif, banyak isu-isu kelu­ arga, anak-anak, dan perempuan yang didorong. Terkait kuota perempuan, Siti Nurbaya mengatakan ada dua sisi, yakni afirmasi kebijakan  untuk kandidat dan hasil. Kandidat dan hasil merupakan hal yang berbe­ da. “Kalau di negara-negara ter­ tentu seperti Swedia, Jerman dan beberapa negara di Eropa, ada yang kandidatnya tertentu, tapi pas hasilnya lebih besar. Ada neg­ ara yang perempuan di legislat­ ifnya hampir  55 persen, padahal kandidatnya 30 persen,” kata dia. Di sisi nilai perjuangan, menu­ rut dia, masih banyak yang harus diperjuangkan dalam lima  tahun ke depan. Seperti masalah kek­ erasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan  pada perempuan, keadilan buat anak, perempuan dalam publik, keadi­ lan buat perempuan, pemerataan kerja, pendidikan dan kesehatan. “Jadi perempuan itu bukan han­ ya isu domestik (isu rumah tangga) ya, tapi pendidikan dan kesehatan secara umum. Bahkan untuk ling­ kungan pun perempuan bisa lebih sensitif mungkin  lebih strategis didekati dari perempuan,” kata dia. Siti Nurbaya menjelaskan Par­ tai Nasdem merupakan partai baru  yang memiliki metode dan strategi berpartai yang baik. “Ada cara-cara mempersiapkan diri  menjadi partai peserta pemi­ lu dan pemenang, dan bukan asal menang aja, melainkan benarbenar ada  yang diperjuangkan,” ujarnya. (CR11/U2)

WAKIL Presiden Boediono buka kartu. Mantan Gubernur Bank Indonesia ke-13 itu nyatanya semasa kecil tak pernah bermimpi menjadi wakil presiden. Siti Nurbaya Bakar BIODATA

Siti Nurbaya Bakar

Kelahiran : Jakarta, 28 Agustus 1956 Pendidikan: SD Muhammadiyah III Matraman, Jakarta, (1968) SMPN 50 Jakarta (1971) SMAN 8 Jakarta (1974) S-1 di IPB (1979) S-2 di International Institute for Aerospace Survey and Earth  Sciences (ITC), Enschede, Belanda (1988)  S-3 di IPB (berkolaborasi dengan Siegen University, Jerman) (1998). Riwayat jabatan:   1. Penyuluh pertanian spesialis Pemerintah Provinsi Lampung   (1979-1981) 2. Bappeda Lampung (1981-1998) 3. Depdagri atau kini Kemdagri (1998-2005) 4. Sekretaris Jenderal DPD (2006-2013) 5. Anggota Dewan Komisaris PT PUSRI (2010-2015). Riwayat organisasi sosial: 1. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ikatan  Alumni Lemhannas (2010-2015) 2. Dewan Penasihat Himpunan Alumni IPB (2010-2015),  3. Ketua Steering Committee Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Jawa Pos Group (2007-sekarang)     4. Anggota Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) (1992-sekarang) 5. Anggota Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN) (1992-sekarang)

aya tidak pernah ber­ mimpi jadi wakil presi­ den,” kata orang nomor dua di Indonesia itu, Sabtu (29-6). Boediono menuturkan semasa kecil dirinya termasuk anak yang malas ke sekolah. Ia mengaku baru serius belajar saat kuliah di Austra­ lia pada 1960-an. Tapi bukan be­ rarti ia mengajak pelajar Indonesia untuk malas-malasan. Sebaliknya, untuk  mencapai tujuan, setiap pelajar harus fokus belajar. “Hobi saya, tiap sore main bola, layangan, dan ngangon kambing,” ujar Boediono. Dia mengharapkan anak muda tak bermimpi terlalu tinggi. Dia khawatir mimpi-mimpi yang  ter­ lalu tinggi dan sekaligus terlalu banyak justru malah membuyar­ kan tugas-tugas yang ada di depan mata. “Jangan mimpi terlalu jauh kalau membuat konsentrasi Anda berkurang dalam  memecahkan masalah yang ada di depan mata,” kata Boediono. Ia melan­ jutkan pe­ sannya, kalau tu­ gas-tugas yang ada di

depan bisa diselesaikan dengan baik, selanjutnya pintu-pintu “tugas” lain akan terbuka. Mis­ alnya  pekerjaan yang lebih baik akan menanti. “Kalau ingin sukses, laksanakan tugas di depan  Anda. Itu dulu,” kata Boediono.  Di sisi lain, Boediono menilai tak hanya iklim perekonomian global yang perlu diwaspadai,  tetapi juga situasi politik yang berkembang di Tanah Air. Menurutnya, sistem politik akan  memengaruhi ekono­ mi. Krisis Eropa dan Amerika Ser­ ikat yang terjadi sekarang ini tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga sistem politik.  “Sistem politik yang gamang un­ tuk mengambil keputusan karena konsitusinya tidak bisa mengarah­ kan untuk mengambil kebijakan yang mendasar yang berpengaruh pada ekonomi,” ujarnya.  Ia mengatakan sistem poli­ tik yang sudah mapan, seperti Eropa dan Amerika Serikat saja bisa  mengalami under stress. Hal tersebut juga bisa terjadi di negara berkembang  seperti Indonesia. “Bayangkan sistem politik dan demokrasinya yang masih dalam tahap konsolidasi,” katanya.  Apalagi, pada 2013 dan 2014 di Indonesia akan menjadi tahun politik karena bakal  terdapat ban­ yak kegiatan politik. Di satu sisi, menurut Boediono, hal itu bagus untuk  membangun kedewasaan berdemokrasi. Tetapi, suhu politik itu, harus dilakukan dalam ramburambu dan ketenangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terh­ adap sektor lainnya. Dia menegaskan perlu ada pem­ benahan di berbagai institusi, teru­ tama politik, agar kemajuan  bang­ sa lebih cepat dicapai. Menurutnya, lingkungan dalam institusi yang tidak sehat akan  menghambat kemajuan negara. “Untuk menjamin proses kema­ juan bangsa yang berkelanjutan, menurut para ahli, mutlak per­ lu  diciptakan lingkungan yang se­

±

hat, institusi yang sehat, sejak dari awal, bukan menunggu nanti. Jadi benarlah ungkapan yang mengata­ kan: Get the institutions right!” kata Boediono. Institusi politik, menurut dia, merupakan institusi yang perlu segera dibenahi dan  ditata kar­ ena memberikan aturan main di negara. Namun, ia meminta agar masyarakat yang  menatanya. “Tu­ gas penataan dan pembenahan institusi politik ini terlalu penting untuk dilepas  sepenuhnya kepada para politisi. Setiap warga negara yang peduli masa depan bang­ sa  berkewajiban untuk ikut me­ mikirkan dan mengawalnya.” Ia menambahkan institusi politik yang prokemajuan ditandai den­ gan demokrasi yang berjalan baik. “Demokrasi substantif, bukan seka­ dar demokrasi prosedural.” (MI/U2)

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Pilar

±

±

Perempuan

l

10 3 Juli 2013

l

7 3 Juli 2013

±

±

Perempuan Rentan Jadi Korban Politik Uang

Partai Amanat Nasional

Junjung Tinggi Kedaulatan Rakyat

±

Ketua

Hatta Rajasa Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan Didirikan 23 Agustus 1998 Kantor pusat Jakarta Ideologi Pancasila Situs web www.pan.or.id

±

±

KELAHIRAN Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (Mara), salah satu organ gera­ kan reformasi pada era pemerintahan Soehar­ to. Beberapa organisasi yang  tergabung pada Mara ialah PPSK Yog­ yakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasasi­ kan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional. Antara lain  Amien Rais, Faisal Basri, Hatta Rajasa, Goenawan Mo­ hammad, Rizal Ramli, Albert Hasi­ buan, Toety Heraty, Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya. Sebelumnya, pada pertemuan tanggal 5—6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemu­ dian berubah nama menjadi Par­ tai Amanat Nasional (PAN).  PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan  material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif untuk terwu­ judnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadi­ lan dalam mengelola sumber  daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan seba­ gai warga bangsa. PAN mempunyai asas “Akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. PAN ialah partai politik yang

menjadikan agama se­ bagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia. Sekaligus kemajemukan  dalam memperjuang­ kan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indo­ nesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri, dan bermartabat.  Berdasarkan sifatnya, PAN ada­ lah partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki  dan perempuan yang berasal dari ber­ bagai pemikiran, latar belakang et­ nis maupun agama, dan mandiri. PAN memiliki visi sebagai partai politik terdepan dalam mewujud­ kan masyarakat madani yang  adil dan makmur. Pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang  demokratis dan berdaulat, serta diridai Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa. Dalam  perjalanannya, partai ini mewujudkan kader yang berkuali­ tas. Mewujudkan PAN sebagai partai  yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul, serta budaya bangsa yang luhur. Lalu mewujudkan Indonesia baru  yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan In­ donesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indo­ nesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia dan memajukan kese­ jahteraan umum, serta mencerdas­ kan kehidupan bangsa.  Mewujudkan negara Indonesia

CMYK

P

erempuan sering men­ jadi sasaran bagi-bagi uang atau sembako saat menjelang pemilu maupun pemilukada. Kondisi ekonomi yang sulit dan pema­ haman yang kurang membuat banyak mereka  terayu mem­ berikan hak pilih berharga. Hal itu dikemukakan Ketua Badan Eksekutif Nasional  Solidaritas Perempuan Risma Umar. “Salah satu yang menjadi kelompok yang rentan dalam hal  ini adalah perempuan. Karena tidak memiliki begitu banyak akses ruang yang sama dengan warga kelas sosial lain­ nya dalam menentukan hak politiknya. Terutama ketika pemilihan  kepala daerah dan legislatif, ” ujar Risma Umar di UNJ, Senin (17-6). Situasi itu, kata Risma, sangat berpengaruh dan berhubun­ gan di mana informasi atau  pendidikan yang diperoleh oleh kelompok marginal dan perempuan. Keterbatasan itu termasuk  ketidaktahuan kena­ pa mereka harus memilih dan visi-misi dari calon yang akan mereka pilih. ”Karena keterbatasan itu, sering dalam banyak kasus dan fakta di lapangan, mereka men­ jadi korban mobilisasi partai untuk kepentingan dukungan politik partai,” ujar Risma. Sementara itu, Ketua Pokja Sosialisasi KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos beralasan  ham­

yang bersatu, berdaulat, bermarta­ bat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde­ kaan, perdamaian abadi dan kea­ dilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis perjuangan partai ialah partai dan  pemenangan pemilu; perkaderan yang andal; partai yang dicintai rakyat; membangun organ­ isasi PAN yang modern. Pada Kongres PAN III di Batam, 8—10 Januari 2010, M. Hatta Raja­ sa terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PAN dan Amien Rais sebagai Ketua MPP DPP  PAN untuk periode 2010—2015. Dalam kepengurusan yang baru, prinsip pengelolaan partai yang  dipegang adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang buruk, serta selalu mencari cara  untuk selalu lebih baik. PAN bertekad memenangkan Pemilu 2014 dengan target dobel digit adalah hasil yang harus  dica­ pai pada kepengurusan kali ini, ten­ tunya dengan kerja keras bersama. Pada kepengurusan  DPP PAN peri­ ode 2010—2015 dengan struktur kepengurusan, yaitu Badan Pembi­ naan Organisasi dan  Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Ba­ dan Perempuan, Badan Kebijakkan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu. (U2)

HASIL penelitian selama tiga kali pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) terakhir menunjukkan praktik money politics (politik uang) masih tinggi. Perempuan dan kaum marginal masih rawan menjadi korban politik uang, rentan terhadap mobilisasi, dan cenderung hanya menjadi pemilih tradisional. batan yang dialami oleh KPU adalah banyaknya masyarakat yang merasa apatis dengan ke­ jadian dan kondisi politik saat ini. Selain itu, masalah sosial dan budaya juga menjadi  ken­ dala. “Kejadian politik yang saat ini terjadi membuat masyarakat menjadi apatis dengan poli­ tik,  dan menarik diri mereka untuk mengenal lebih jauh apa itu politik. Padahal, politik adalah satu-satunya cara untuk memilih wakil mereka, baik di legislatif maupun presidensi­ al,” kata dia. Partai politik mempunyai tanggung jawab untuk mem­ berikan pendidikan politik  se­ cara jelas kepada masyarakat, sesuai aturan yang terdapat pada undang-undang. Semen­ tara  KPU memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi pemilih. “Padahal pendidikan yang  diberikan kepada perem­ puan akan berdampak pada satu keluarga, bahkan hing­ ga satu generasi,  dibanding dengan pendidikan kepada laki-laki. KPU secara prinsip telah memberikan akses  sel­ uas-luasnya kepada laki-laki, perempuan, dan masyarakat karena memang KPU berke­ pentingan  untuk meningkat­ kan tingkat partisipasi pemilih. Namun, ini menjadi tugas ber­ sama, bukan hanya KPU. Teru­ tama partai politik,” kata Betty.

Hak politik perempuan saat ini dinilai masih belum adil. Ketua Kongres Aliansi Ser­ ikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut pemer­ intah seolah-olah memberikan hak  politik yang sama kepada perempuan. Tapi, di sisi lain sering mengorbankan mayori­ tas  perempuan yang hanya di­ jadikan haknya untuk memilih, sementara hak mereka untuk dipilih sangat kecil. “Inilah yang menyebabkan buruh sulit memberikan hak suaranya  ketika pemilu. Kare­ na mereka terbentur jam kerja dan alasan lain.   Jadi, mereka sementara ini hanya menjadi alat  politik dan tidak memi­ liki ruang. Ini menyebabkan perempuan tidak memeduli­ kan hak politiknya karena mer­ eka melihat ini hanya soal hak memilih, sementara akses mer­ eka terbatasi,” ujar Nining. Nining juga membantah jika KPU telah memberikan sosial­ isasi tentang bagaimana perem­ puan  berperan dalam politik, bagaimana sosialisasi kebijakan yang ada kepada kaum buruh atau  pekerja.  “Saya belum per­ nah mendengar ada sosialisasi dari KPU kepada anggota saya tentang sosialisasi peran perem­ puan dalam politik. Jika pun ada, saya harap jangan hanya kebijakan di atas kertas, dan ke­ mudian tidak memberikan ru­ ang kepada perempuan untuk dipilih,” kata dia. (ANT/U2)

± Betty Epsilon Idroos

Nining Elitos

Risma Umar

±

±

±


CMYK

±

Orator

±

±

Orator

l

8 3 Juli 2013

l

9 3 Juli 2013

±

±

Target ‘Hattrick’ Pilgub, Pemilu, dan Pilpres P

ARTAI Amanat Nasional (PAN) bisa dikatakan cukup stabil dan kondusif menjelang Pemilu 2014. Hampir tidak ada berita miring soal internal atau kader partai ber­ lambang matahari ini. Sementara beberapa partai besar lain dihujani dengan berita-berita negatif terkait konflik internal atau kader yang terjerat kasus korupsi atau pidana yang lain. Situasi yang cukup baik di dalam tu­ buh partai ini menjadi modal yang ba­ gus untuk mencapai target perolehan suara pada pemilu tahun depan. PAN menargetkan perolehan suara dua digit pada pemilu mendatang atau di atas 10%. Itu pun berlaku untuk pen­ gurus PAN di Lampung. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PAN di Lampung hanya 7,2%, dengan perolehan dua kursi di DPR dan tujuh kursi di DPRD Lampung. Pengurus DPW PAN Lampung optimistis untuk mencapai target perolehan nasional. Pada Pemilu 2014, PAN menargetkan empat kursi di DPR dan 12 kursi di DPRD Lampung. Wakil Ketua DPW PAN Lampung Ah­ mad Bastari mengatakan perolehan suara PAN di Lampung pada Pemilu 2009 memang hanya 7,2%. Namun, ada lima kabupaten/kota yang perole­ han suaranya sudah lebih dari 10%, yaitu Lampung Barat, Lampung Sela­ tan, Metro, dan Pringsewu. Artinya, sudah sesuai target nasional. “Artinya, PAN Lampung akan menggenjot perolehan suara di sembi­ lan kabupaten lainnya supaya jumlah perolehan suara seprovinsi bisa men­ capai lebih dari 10%,” kata caleg DPRD Lampung daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan ini. Rasa optimistis PAN tersebut tidak lepas dari kondisi internal partai yang relatif stabil menjelang pemilu. Citra

±

partai di masyarakat pun relatif baik sehingga usaha yang dilakukan fokus pada peningkatan perolehan jumlah suara. PAN relatif menjadi partai yang dinilai cukup bersih karena hampir tidak ada kader yang tersangkut ka­ sus korupsi atau perbuatan tercela lain yang merusak nama baik par­ tai. Nama baik partai yang bersih dan citra yang baik di mata masyarakat akan menjadi modal bagi semua calon anggota legislatif untuk menarik sim­ pati masyarakat. Partai yang bersih ini bisa menjadi media bagi caleg untuk lebih mendekatkan diri dan berbuat lebih nyata ke masyarakat. Menurutnya, setiap caleg sudah me­ nandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap partai dan rakyat. Jika ada caleg terpilih yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa yang merugikan nama baik partai akan diberi sanksi tegas. San­ ski yang diberikan hingga pencopotan dari kursi legislatif dan dari partai. Sanksi tersebut diberikan untuk mem­ bersihkan nama baik partai. Caleg PAN berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, birokrat, pendidik, ulama, dan kalan­ gan profesional. Para caleg memiliki standar pendidikan minimal strata satu (S-1). Partai pun menekankan kepada se­ mua caleg untuk memiliki integritas, kualitas yang baik, dan punya visi un­ tuk masyarakat. PAN Lampung tidak hanya mem­ bidik kemenangan Pemilu 2014, tetapi juga akan mengantarkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi presiden. Perolehan suara di atas 10% akan menjadi modal untuk bisa men­ gajukan ketua umum menjadi calon presiden. Bastari menjelaskan PAN Lampung

Menanti Kiprah Periode Kedua BEBERAPA legislator mencalonkan kembali pada Pemilu 2014. Ada yang tetap berkiprah di tingkat lokal atau maju ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka minimal sudah punya pengalaman selama lima tahun. Seperti apa kiprah selanjtunya di periode kedua ini?

N

AHMAD BASTARI akan membidik tiga BIODATA agenda besar yang sama-sama harus dis­ Ahmad Bastari Kelahiran : Tanjung Raja, 27 Februari 1963 ukseskan dan dime­ Pendidikan : nangkan. Untuk tahap SDN III Trimurjo pemanasan adalah SMP Muhammadiyah Metro Pemilihan Gubernur SMA Muhammadiyah Metro Lampung 2013, yang Administrasi Negara Universitas Tulangbawang Magister Manajemen Universitas Saburai akan menjadi bahan Pengalaman Organisasi dan Partai: ujian untuk meme­ - Anggota PWI Lampung nangkan Pemilu 2014 - Persatuan Radio Swasta dan melapangkan jalan - Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung (2000—2010) meraih kesuksesan - Wakil Ketua DPW PAN Lampung (2010—2015) Pekerjaan: pemilihan presiden. - Ketua Komisi III DPRD Lampung Jauh sebelum pemilu - Pemimpin Redaksi Media Konstruksi LPJK Lampung lima tahunan digelar, PAN sudah muncul den­ gan berbagai kegiatan di masyarakat. Melalui program PAN Merakyat, berbagai kegiatan digelar untuk menarik simpati masyarakat. Tidak hanya melalui partai, beberapa organisasi sayap, seperti barisan muda dan kelompok perempuan, juga terus menjalankan program. Program yang sudah berjalan ada­ lah ambulans gratis di setiap kabupat­ en/kota. PAN menyiapkan ambulans yang bisa dipakai masyarakat secara cuma-cuma. Misalnya untuk mem­ bawa pasien rujukan ke luar kota atau luar provinsi. PAN juga menggelar pelatihan kewirausahaan bagi semua kalangan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif. “Partai juga mengadakan bakti sosial jika diperlukan. Atau membuka posko bantuan bila terjadi bencana alam,” kata Bastari. n

Dedi Afrizal

ur Syamsi, ketua DPC Partai Persatuan Pem­ bangunan Kota Bandar Lampung, mengaku kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legis­ latif karena mendapat perintah dari partai yang sudah memb­ esarkannya. “Saya duduk di legislatif dan maju lagi sebagai caleg karena mendapat perintah dari partai. Kalau tidak mendapat perintah itu, saya tidak mau nyaleg lagi,” kata dia. Syamsi menjadi anggota DPRD Bandar Lampung periode 2009—2014. Dia mengatakan leg­ islator mengemban tugas yang berat karena dituntut mampu menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Tapis Berseri. “Membutuhkan en­ ergi ekstra untuk bisa selalu bisa memberikan kontribusi dan mem­ beri manfaat kepada masyarakat, khususnya menjalankan tiga fungsi pokok yang diamanah­ kan undang-undang,” ujar Ketua Gerakan Pemuda Kak­ bah DPW PPP Lampung tersebut. Syamsi berjanji dirinya dan PPP akan selalu konsisten men­ jadi penyambung lidah rakyat, meski dia menegaskan tugas membangun daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemer­ intah Kota dan DPRD, tetapi juga masyarakat. Anggota DPRD Bandar Lam­

pung Yasser Achmad juga kem­ bali mencalonkan diri untuk periode kedua. Dia mengaku masih terus berkutat di dunia politik. “Saya akan tetap maju di dunia politik selama masih bisa membantu orang,” ka­ tanya. Berawal dari coba-coba me­ nekuni politik pada 2007, leg­ islator muda itu kini mantap berkarya di politik. Meskipun di satu sisi dia yang mengawali karier politiknya pada organisa­ si sayap Perhimpunan Kebang­ saan (PK) pada 2007 mengakui dunia politik kejam, menurut­ nya, dinamika politik sangat pragmatis. Pengusaha minyak ini meng­ harapkan paradigma masyarakat akan keberadaan politikus harus diubah, khususnya mengenai pandangan negatif bahwa politi­ kus hanya mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, keberadaan politi­ kus berpengaruh atas pelaksan­ aan pembangunan daerah. Saya sangat berharap masyarakat tidak menilai politikus hanya menghambur-hamburkan uang. Jangan dilihat dari sisi negatif saja, masyarakat juga harus menilai dari sisi positif, tentang apa yang sudah diperbuat oleh anggota Dewan. Jabatan yang sudah nyaman pun rela ditinggalkan demi memperjuangkan keinginan masyarakat di lembaga legislatif. Dedi Afrizal, misalnya. Poli­ tisi PDIP ini rela mundur sebagai

Yasser Achmad PNS karena ingin memperjuang­ kan nasib perawat di tingkat leg­ islatif. “Profesi saya dulu sebagai PNS perawat di rumah sakit, tetapi sekarang berkiprah di politik karena ingin memperjuangkan nasib perawat,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung itu. Sekretaris DPD PDIP Lam­ pung itu menambahkan niatnya memperjuangkan nasib perawat di legislatif sebagian sudah tere­ alisasi. Dia telah mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Praktik Perawat di masyarakat menjadi peraturan daerah. Selain berusaha memperjuang­ kan nasib perawat, Ketua KNPI Tulangbawang ini juga akan memperjuangkan anggaran pro­ rakyat kecil, mulai dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan ins­ frastruktur. (VER/CR2/U3)

±

Nur Syamsi

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Orator

±

±

Orator

l

8 3 Juli 2013

l

9 3 Juli 2013

±

±

Target ‘Hattrick’ Pilgub, Pemilu, dan Pilpres P

ARTAI Amanat Nasional (PAN) bisa dikatakan cukup stabil dan kondusif menjelang Pemilu 2014. Hampir tidak ada berita miring soal internal atau kader partai ber­ lambang matahari ini. Sementara beberapa partai besar lain dihujani dengan berita-berita negatif terkait konflik internal atau kader yang terjerat kasus korupsi atau pidana yang lain. Situasi yang cukup baik di dalam tu­ buh partai ini menjadi modal yang ba­ gus untuk mencapai target perolehan suara pada pemilu tahun depan. PAN menargetkan perolehan suara dua digit pada pemilu mendatang atau di atas 10%. Itu pun berlaku untuk pen­ gurus PAN di Lampung. Pada Pemilu 2009, perolehan suara PAN di Lampung hanya 7,2%, dengan perolehan dua kursi di DPR dan tujuh kursi di DPRD Lampung. Pengurus DPW PAN Lampung optimistis untuk mencapai target perolehan nasional. Pada Pemilu 2014, PAN menargetkan empat kursi di DPR dan 12 kursi di DPRD Lampung. Wakil Ketua DPW PAN Lampung Ah­ mad Bastari mengatakan perolehan suara PAN di Lampung pada Pemilu 2009 memang hanya 7,2%. Namun, ada lima kabupaten/kota yang perole­ han suaranya sudah lebih dari 10%, yaitu Lampung Barat, Lampung Sela­ tan, Metro, dan Pringsewu. Artinya, sudah sesuai target nasional. “Artinya, PAN Lampung akan menggenjot perolehan suara di sembi­ lan kabupaten lainnya supaya jumlah perolehan suara seprovinsi bisa men­ capai lebih dari 10%,” kata caleg DPRD Lampung daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan ini. Rasa optimistis PAN tersebut tidak lepas dari kondisi internal partai yang relatif stabil menjelang pemilu. Citra

±

partai di masyarakat pun relatif baik sehingga usaha yang dilakukan fokus pada peningkatan perolehan jumlah suara. PAN relatif menjadi partai yang dinilai cukup bersih karena hampir tidak ada kader yang tersangkut ka­ sus korupsi atau perbuatan tercela lain yang merusak nama baik par­ tai. Nama baik partai yang bersih dan citra yang baik di mata masyarakat akan menjadi modal bagi semua calon anggota legislatif untuk menarik sim­ pati masyarakat. Partai yang bersih ini bisa menjadi media bagi caleg untuk lebih mendekatkan diri dan berbuat lebih nyata ke masyarakat. Menurutnya, setiap caleg sudah me­ nandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap partai dan rakyat. Jika ada caleg terpilih yang kemudian menjadi tersangka atau terdakwa yang merugikan nama baik partai akan diberi sanksi tegas. San­ ski yang diberikan hingga pencopotan dari kursi legislatif dan dari partai. Sanksi tersebut diberikan untuk mem­ bersihkan nama baik partai. Caleg PAN berasal dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, birokrat, pendidik, ulama, dan kalan­ gan profesional. Para caleg memiliki standar pendidikan minimal strata satu (S-1). Partai pun menekankan kepada se­ mua caleg untuk memiliki integritas, kualitas yang baik, dan punya visi un­ tuk masyarakat. PAN Lampung tidak hanya mem­ bidik kemenangan Pemilu 2014, tetapi juga akan mengantarkan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi presiden. Perolehan suara di atas 10% akan menjadi modal untuk bisa men­ gajukan ketua umum menjadi calon presiden. Bastari menjelaskan PAN Lampung

Menanti Kiprah Periode Kedua BEBERAPA legislator mencalonkan kembali pada Pemilu 2014. Ada yang tetap berkiprah di tingkat lokal atau maju ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka minimal sudah punya pengalaman selama lima tahun. Seperti apa kiprah selanjtunya di periode kedua ini?

N

AHMAD BASTARI akan membidik tiga BIODATA agenda besar yang sama-sama harus dis­ Ahmad Bastari Kelahiran : Tanjung Raja, 27 Februari 1963 ukseskan dan dime­ Pendidikan : nangkan. Untuk tahap SDN III Trimurjo pemanasan adalah SMP Muhammadiyah Metro Pemilihan Gubernur SMA Muhammadiyah Metro Lampung 2013, yang Administrasi Negara Universitas Tulangbawang Magister Manajemen Universitas Saburai akan menjadi bahan Pengalaman Organisasi dan Partai: ujian untuk meme­ - Anggota PWI Lampung nangkan Pemilu 2014 - Persatuan Radio Swasta dan melapangkan jalan - Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung (2000—2010) meraih kesuksesan - Wakil Ketua DPW PAN Lampung (2010—2015) Pekerjaan: pemilihan presiden. - Ketua Komisi III DPRD Lampung Jauh sebelum pemilu - Pemimpin Redaksi Media Konstruksi LPJK Lampung lima tahunan digelar, PAN sudah muncul den­ gan berbagai kegiatan di masyarakat. Melalui program PAN Merakyat, berbagai kegiatan digelar untuk menarik simpati masyarakat. Tidak hanya melalui partai, beberapa organisasi sayap, seperti barisan muda dan kelompok perempuan, juga terus menjalankan program. Program yang sudah berjalan ada­ lah ambulans gratis di setiap kabupat­ en/kota. PAN menyiapkan ambulans yang bisa dipakai masyarakat secara cuma-cuma. Misalnya untuk mem­ bawa pasien rujukan ke luar kota atau luar provinsi. PAN juga menggelar pelatihan kewirausahaan bagi semua kalangan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif. “Partai juga mengadakan bakti sosial jika diperlukan. Atau membuka posko bantuan bila terjadi bencana alam,” kata Bastari. n

Dedi Afrizal

ur Syamsi, ketua DPC Partai Persatuan Pem­ bangunan Kota Bandar Lampung, mengaku kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legis­ latif karena mendapat perintah dari partai yang sudah memb­ esarkannya. “Saya duduk di legislatif dan maju lagi sebagai caleg karena mendapat perintah dari partai. Kalau tidak mendapat perintah itu, saya tidak mau nyaleg lagi,” kata dia. Syamsi menjadi anggota DPRD Bandar Lampung periode 2009—2014. Dia mengatakan leg­ islator mengemban tugas yang berat karena dituntut mampu menyelesaikan persoalan yang ada di Kota Tapis Berseri. “Membutuhkan en­ ergi ekstra untuk bisa selalu bisa memberikan kontribusi dan mem­ beri manfaat kepada masyarakat, khususnya menjalankan tiga fungsi pokok yang diamanah­ kan undang-undang,” ujar Ketua Gerakan Pemuda Kak­ bah DPW PPP Lampung tersebut. Syamsi berjanji dirinya dan PPP akan selalu konsisten men­ jadi penyambung lidah rakyat, meski dia menegaskan tugas membangun daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemer­ intah Kota dan DPRD, tetapi juga masyarakat. Anggota DPRD Bandar Lam­

pung Yasser Achmad juga kem­ bali mencalonkan diri untuk periode kedua. Dia mengaku masih terus berkutat di dunia politik. “Saya akan tetap maju di dunia politik selama masih bisa membantu orang,” ka­ tanya. Berawal dari coba-coba me­ nekuni politik pada 2007, leg­ islator muda itu kini mantap berkarya di politik. Meskipun di satu sisi dia yang mengawali karier politiknya pada organisa­ si sayap Perhimpunan Kebang­ saan (PK) pada 2007 mengakui dunia politik kejam, menurut­ nya, dinamika politik sangat pragmatis. Pengusaha minyak ini meng­ harapkan paradigma masyarakat akan keberadaan politikus harus diubah, khususnya mengenai pandangan negatif bahwa politi­ kus hanya mencari keuntungan pribadi. Sebaliknya, keberadaan politi­ kus berpengaruh atas pelaksan­ aan pembangunan daerah. Saya sangat berharap masyarakat tidak menilai politikus hanya menghambur-hamburkan uang. Jangan dilihat dari sisi negatif saja, masyarakat juga harus menilai dari sisi positif, tentang apa yang sudah diperbuat oleh anggota Dewan. Jabatan yang sudah nyaman pun rela ditinggalkan demi memperjuangkan keinginan masyarakat di lembaga legislatif. Dedi Afrizal, misalnya. Poli­ tisi PDIP ini rela mundur sebagai

Yasser Achmad PNS karena ingin memperjuang­ kan nasib perawat di tingkat leg­ islatif. “Profesi saya dulu sebagai PNS perawat di rumah sakit, tetapi sekarang berkiprah di politik karena ingin memperjuangkan nasib perawat,” kata anggota Komisi II DPRD Lampung itu. Sekretaris DPD PDIP Lam­ pung itu menambahkan niatnya memperjuangkan nasib perawat di legislatif sebagian sudah tere­ alisasi. Dia telah mengusulkan rancangan Peraturan Daerah tentang Praktik Perawat di masyarakat menjadi peraturan daerah. Selain berusaha memperjuang­ kan nasib perawat, Ketua KNPI Tulangbawang ini juga akan memperjuangkan anggaran pro­ rakyat kecil, mulai dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan ins­ frastruktur. (VER/CR2/U3)

±

Nur Syamsi

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Pilar

±

±

Perempuan

l

10 3 Juli 2013

l

7 3 Juli 2013

±

±

Perempuan Rentan Jadi Korban Politik Uang

Partai Amanat Nasional

Junjung Tinggi Kedaulatan Rakyat

±

Ketua

Hatta Rajasa Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan Didirikan 23 Agustus 1998 Kantor pusat Jakarta Ideologi Pancasila Situs web www.pan.or.id

±

±

KELAHIRAN Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (Mara), salah satu organ gera­ kan reformasi pada era pemerintahan Soehar­ to. Beberapa organisasi yang  tergabung pada Mara ialah PPSK Yog­ yakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasasi­ kan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional. Antara lain  Amien Rais, Faisal Basri, Hatta Rajasa, Goenawan Mo­ hammad, Rizal Ramli, Albert Hasi­ buan, Toety Heraty, Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya. Sebelumnya, pada pertemuan tanggal 5—6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemu­ dian berubah nama menjadi Par­ tai Amanat Nasional (PAN).  PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan  material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif untuk terwu­ judnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadi­ lan dalam mengelola sumber  daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan seba­ gai warga bangsa. PAN mempunyai asas “Akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam”. PAN ialah partai politik yang

menjadikan agama se­ bagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia. Sekaligus kemajemukan  dalam memperjuang­ kan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indo­ nesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri, dan bermartabat.  Berdasarkan sifatnya, PAN ada­ lah partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki  dan perempuan yang berasal dari ber­ bagai pemikiran, latar belakang et­ nis maupun agama, dan mandiri. PAN memiliki visi sebagai partai politik terdepan dalam mewujud­ kan masyarakat madani yang  adil dan makmur. Pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang  demokratis dan berdaulat, serta diridai Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa. Dalam  perjalanannya, partai ini mewujudkan kader yang berkuali­ tas. Mewujudkan PAN sebagai partai  yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul, serta budaya bangsa yang luhur. Lalu mewujudkan Indonesia baru  yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan In­ donesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indo­ nesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia dan memajukan kese­ jahteraan umum, serta mencerdas­ kan kehidupan bangsa.  Mewujudkan negara Indonesia

CMYK

P

erempuan sering men­ jadi sasaran bagi-bagi uang atau sembako saat menjelang pemilu maupun pemilukada. Kondisi ekonomi yang sulit dan pema­ haman yang kurang membuat banyak mereka  terayu mem­ berikan hak pilih berharga. Hal itu dikemukakan Ketua Badan Eksekutif Nasional  Solidaritas Perempuan Risma Umar. “Salah satu yang menjadi kelompok yang rentan dalam hal  ini adalah perempuan. Karena tidak memiliki begitu banyak akses ruang yang sama dengan warga kelas sosial lain­ nya dalam menentukan hak politiknya. Terutama ketika pemilihan  kepala daerah dan legislatif, ” ujar Risma Umar di UNJ, Senin (17-6). Situasi itu, kata Risma, sangat berpengaruh dan berhubun­ gan di mana informasi atau  pendidikan yang diperoleh oleh kelompok marginal dan perempuan. Keterbatasan itu termasuk  ketidaktahuan kena­ pa mereka harus memilih dan visi-misi dari calon yang akan mereka pilih. ”Karena keterbatasan itu, sering dalam banyak kasus dan fakta di lapangan, mereka men­ jadi korban mobilisasi partai untuk kepentingan dukungan politik partai,” ujar Risma. Sementara itu, Ketua Pokja Sosialisasi KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos beralasan  ham­

yang bersatu, berdaulat, bermarta­ bat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde­ kaan, perdamaian abadi dan kea­ dilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis perjuangan partai ialah partai dan  pemenangan pemilu; perkaderan yang andal; partai yang dicintai rakyat; membangun organ­ isasi PAN yang modern. Pada Kongres PAN III di Batam, 8—10 Januari 2010, M. Hatta Raja­ sa terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PAN dan Amien Rais sebagai Ketua MPP DPP  PAN untuk periode 2010—2015. Dalam kepengurusan yang baru, prinsip pengelolaan partai yang  dipegang adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang buruk, serta selalu mencari cara  untuk selalu lebih baik. PAN bertekad memenangkan Pemilu 2014 dengan target dobel digit adalah hasil yang harus  dica­ pai pada kepengurusan kali ini, ten­ tunya dengan kerja keras bersama. Pada kepengurusan  DPP PAN peri­ ode 2010—2015 dengan struktur kepengurusan, yaitu Badan Pembi­ naan Organisasi dan  Keanggotaan, Badan Komunikasi Politik, Badan Litbang, Badan Advokasi, Badan Perkaderan, Badan Luar Negeri, Ba­ dan Perempuan, Badan Kebijakkan Publik, Bakokal, Badan Ekonomi dan Bappilu. (U2)

HASIL penelitian selama tiga kali pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) terakhir menunjukkan praktik money politics (politik uang) masih tinggi. Perempuan dan kaum marginal masih rawan menjadi korban politik uang, rentan terhadap mobilisasi, dan cenderung hanya menjadi pemilih tradisional. batan yang dialami oleh KPU adalah banyaknya masyarakat yang merasa apatis dengan ke­ jadian dan kondisi politik saat ini. Selain itu, masalah sosial dan budaya juga menjadi  ken­ dala. “Kejadian politik yang saat ini terjadi membuat masyarakat menjadi apatis dengan poli­ tik,  dan menarik diri mereka untuk mengenal lebih jauh apa itu politik. Padahal, politik adalah satu-satunya cara untuk memilih wakil mereka, baik di legislatif maupun presidensi­ al,” kata dia. Partai politik mempunyai tanggung jawab untuk mem­ berikan pendidikan politik  se­ cara jelas kepada masyarakat, sesuai aturan yang terdapat pada undang-undang. Semen­ tara  KPU memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi pemilih. “Padahal pendidikan yang  diberikan kepada perem­ puan akan berdampak pada satu keluarga, bahkan hing­ ga satu generasi,  dibanding dengan pendidikan kepada laki-laki. KPU secara prinsip telah memberikan akses  sel­ uas-luasnya kepada laki-laki, perempuan, dan masyarakat karena memang KPU berke­ pentingan  untuk meningkat­ kan tingkat partisipasi pemilih. Namun, ini menjadi tugas ber­ sama, bukan hanya KPU. Teru­ tama partai politik,” kata Betty.

Hak politik perempuan saat ini dinilai masih belum adil. Ketua Kongres Aliansi Ser­ ikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebut pemer­ intah seolah-olah memberikan hak  politik yang sama kepada perempuan. Tapi, di sisi lain sering mengorbankan mayori­ tas  perempuan yang hanya di­ jadikan haknya untuk memilih, sementara hak mereka untuk dipilih sangat kecil. “Inilah yang menyebabkan buruh sulit memberikan hak suaranya  ketika pemilu. Kare­ na mereka terbentur jam kerja dan alasan lain.   Jadi, mereka sementara ini hanya menjadi alat  politik dan tidak memi­ liki ruang. Ini menyebabkan perempuan tidak memeduli­ kan hak politiknya karena mer­ eka melihat ini hanya soal hak memilih, sementara akses mer­ eka terbatasi,” ujar Nining. Nining juga membantah jika KPU telah memberikan sosial­ isasi tentang bagaimana perem­ puan  berperan dalam politik, bagaimana sosialisasi kebijakan yang ada kepada kaum buruh atau  pekerja.  “Saya belum per­ nah mendengar ada sosialisasi dari KPU kepada anggota saya tentang sosialisasi peran perem­ puan dalam politik. Jika pun ada, saya harap jangan hanya kebijakan di atas kertas, dan ke­ mudian tidak memberikan ru­ ang kepada perempuan untuk dipilih,” kata dia. (ANT/U2)

± Betty Epsilon Idroos

Nining Elitos

Risma Umar

±

±

±


CMYK

±

Perempuan

±

±

Jejak

l

6 3 Juli 2013

l

11 3 Juli 2013

±

±

Boediono

Politik untuk Perbaiki Nasib Sesama

Tak Pernah Mimpi Jadi Wapres

“S

DUDUK di kursi legislatif mulai diminati kaum perempuan. Alasannya, agar lebih mudah memperjuangkan hak-hak perempuan. Tak sedikit yang rela mengorbankan posisi strategis sebelumnya demi duduk di parlemen. Hal itu dilakukan mantan Sekre­ taris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Siti Nurbaya Ba­ kar. Menurutnya, berpolitik meru­ pakan panggilan untuk memper­ baiki nasib sesamanya. “Saya berhenti pegawai neg­ eri sipil (PNS) di posisi tertinggi, kemudian  saya dari BUMN juga. Kalau melihat itu (jabatan sebe­ lumnya), berarti saya berada di zona aman. Tapi ada hal-hal yang membuat saya terpanggil (berpoli­ tik), ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki,” kata Ketua DPP Par­ tai Nasdem ini, Senin (1-7). Ia mengatakan fungsi eksekutif hanya sebatas pada pelaksana. Se­ mentara legislasi (kebijakan) men­ jadi hak legislatif. “Saya pernah menjadi Sekjen Depdagri dan Sekjen DPD RI. Ternyata  tidak banyak juga yang bisa saya kerja­ kan,” kata dia. Sementara itu, terutama me­ nyangkut legislasi dan anggaran banyak yang harus diperbai­ ki. Terutama dalam rangka keber­ pihakan kepada daerah. “Karena saya kan orang daerah.  Saya men­ gawali karier saya pun sebagai seorang pegawai pemda. Setelah bertahun-tahun mengabdi,  saya melihat ada yang tidak pas dan harus segera didongkrak,” ujar Siti Nurbaya. Lantas apakah dengan berpoli­ tik bisa memperjuangkannya? Siti Nurbaya menuturkan berdasar­ kan  penelitian internasional, di antara perempuan yang berperan di legislatif dan eksekutif,  yang lebih berpengaruh besar justru di legislatif. Sebab, kalau perempuan

±

di legislatif, banyak isu-isu kelu­ arga, anak-anak, dan perempuan yang didorong. Terkait kuota perempuan, Siti Nurbaya mengatakan ada dua sisi, yakni afirmasi kebijakan  untuk kandidat dan hasil. Kandidat dan hasil merupakan hal yang berbe­ da. “Kalau di negara-negara ter­ tentu seperti Swedia, Jerman dan beberapa negara di Eropa, ada yang kandidatnya tertentu, tapi pas hasilnya lebih besar. Ada neg­ ara yang perempuan di legislat­ ifnya hampir  55 persen, padahal kandidatnya 30 persen,” kata dia. Di sisi nilai perjuangan, menu­ rut dia, masih banyak yang harus diperjuangkan dalam lima  tahun ke depan. Seperti masalah kek­ erasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan  pada perempuan, keadilan buat anak, perempuan dalam publik, keadi­ lan buat perempuan, pemerataan kerja, pendidikan dan kesehatan. “Jadi perempuan itu bukan han­ ya isu domestik (isu rumah tangga) ya, tapi pendidikan dan kesehatan secara umum. Bahkan untuk ling­ kungan pun perempuan bisa lebih sensitif mungkin  lebih strategis didekati dari perempuan,” kata dia. Siti Nurbaya menjelaskan Par­ tai Nasdem merupakan partai baru  yang memiliki metode dan strategi berpartai yang baik. “Ada cara-cara mempersiapkan diri  menjadi partai peserta pemi­ lu dan pemenang, dan bukan asal menang aja, melainkan benarbenar ada  yang diperjuangkan,” ujarnya. (CR11/U2)

WAKIL Presiden Boediono buka kartu. Mantan Gubernur Bank Indonesia ke-13 itu nyatanya semasa kecil tak pernah bermimpi menjadi wakil presiden. Siti Nurbaya Bakar BIODATA

Siti Nurbaya Bakar

Kelahiran : Jakarta, 28 Agustus 1956 Pendidikan: SD Muhammadiyah III Matraman, Jakarta, (1968) SMPN 50 Jakarta (1971) SMAN 8 Jakarta (1974) S-1 di IPB (1979) S-2 di International Institute for Aerospace Survey and Earth  Sciences (ITC), Enschede, Belanda (1988)  S-3 di IPB (berkolaborasi dengan Siegen University, Jerman) (1998). Riwayat jabatan:   1. Penyuluh pertanian spesialis Pemerintah Provinsi Lampung   (1979-1981) 2. Bappeda Lampung (1981-1998) 3. Depdagri atau kini Kemdagri (1998-2005) 4. Sekretaris Jenderal DPD (2006-2013) 5. Anggota Dewan Komisaris PT PUSRI (2010-2015). Riwayat organisasi sosial: 1. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Ikatan  Alumni Lemhannas (2010-2015) 2. Dewan Penasihat Himpunan Alumni IPB (2010-2015),  3. Ketua Steering Committee Institut Reformasi Birokrasi (IRB) Jawa Pos Group (2007-sekarang)     4. Anggota Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) (1992-sekarang) 5. Anggota Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN) (1992-sekarang)

aya tidak pernah ber­ mimpi jadi wakil presi­ den,” kata orang nomor dua di Indonesia itu, Sabtu (29-6). Boediono menuturkan semasa kecil dirinya termasuk anak yang malas ke sekolah. Ia mengaku baru serius belajar saat kuliah di Austra­ lia pada 1960-an. Tapi bukan be­ rarti ia mengajak pelajar Indonesia untuk malas-malasan. Sebaliknya, untuk  mencapai tujuan, setiap pelajar harus fokus belajar. “Hobi saya, tiap sore main bola, layangan, dan ngangon kambing,” ujar Boediono. Dia mengharapkan anak muda tak bermimpi terlalu tinggi. Dia khawatir mimpi-mimpi yang  ter­ lalu tinggi dan sekaligus terlalu banyak justru malah membuyar­ kan tugas-tugas yang ada di depan mata. “Jangan mimpi terlalu jauh kalau membuat konsentrasi Anda berkurang dalam  memecahkan masalah yang ada di depan mata,” kata Boediono. Ia melan­ jutkan pe­ sannya, kalau tu­ gas-tugas yang ada di

depan bisa diselesaikan dengan baik, selanjutnya pintu-pintu “tugas” lain akan terbuka. Mis­ alnya  pekerjaan yang lebih baik akan menanti. “Kalau ingin sukses, laksanakan tugas di depan  Anda. Itu dulu,” kata Boediono.  Di sisi lain, Boediono menilai tak hanya iklim perekonomian global yang perlu diwaspadai,  tetapi juga situasi politik yang berkembang di Tanah Air. Menurutnya, sistem politik akan  memengaruhi ekono­ mi. Krisis Eropa dan Amerika Ser­ ikat yang terjadi sekarang ini tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga sistem politik.  “Sistem politik yang gamang un­ tuk mengambil keputusan karena konsitusinya tidak bisa mengarah­ kan untuk mengambil kebijakan yang mendasar yang berpengaruh pada ekonomi,” ujarnya.  Ia mengatakan sistem poli­ tik yang sudah mapan, seperti Eropa dan Amerika Serikat saja bisa  mengalami under stress. Hal tersebut juga bisa terjadi di negara berkembang  seperti Indonesia. “Bayangkan sistem politik dan demokrasinya yang masih dalam tahap konsolidasi,” katanya.  Apalagi, pada 2013 dan 2014 di Indonesia akan menjadi tahun politik karena bakal  terdapat ban­ yak kegiatan politik. Di satu sisi, menurut Boediono, hal itu bagus untuk  membangun kedewasaan berdemokrasi. Tetapi, suhu politik itu, harus dilakukan dalam ramburambu dan ketenangan sehingga tidak berpengaruh signifikan terh­ adap sektor lainnya. Dia menegaskan perlu ada pem­ benahan di berbagai institusi, teru­ tama politik, agar kemajuan  bang­ sa lebih cepat dicapai. Menurutnya, lingkungan dalam institusi yang tidak sehat akan  menghambat kemajuan negara. “Untuk menjamin proses kema­ juan bangsa yang berkelanjutan, menurut para ahli, mutlak per­ lu  diciptakan lingkungan yang se­

±

hat, institusi yang sehat, sejak dari awal, bukan menunggu nanti. Jadi benarlah ungkapan yang mengata­ kan: Get the institutions right!” kata Boediono. Institusi politik, menurut dia, merupakan institusi yang perlu segera dibenahi dan  ditata kar­ ena memberikan aturan main di negara. Namun, ia meminta agar masyarakat yang  menatanya. “Tu­ gas penataan dan pembenahan institusi politik ini terlalu penting untuk dilepas  sepenuhnya kepada para politisi. Setiap warga negara yang peduli masa depan bang­ sa  berkewajiban untuk ikut me­ mikirkan dan mengawalnya.” Ia menambahkan institusi politik yang prokemajuan ditandai den­ gan demokrasi yang berjalan baik. “Demokrasi substantif, bukan seka­ dar demokrasi prosedural.” (MI/U2)

±

±

±

CMYK

±

±


Luber

Gagas

l

12 3 Juli 2013

Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah PENGELOLAAN belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44/2007. Pasal 6 (1) KPU provinsi menyusun rencana kebutuhan biaya pemilu gubernur dan wakil gubernur mencakup anggaran belanja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS. (2) Panwaslu provinsi menyusun rencana kebutuhan biaya panwaslu gubernur dan wakil gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan. (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan rencana kebutuhan biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan oleh sekretaris daerah. Pasal 8 (1) Dalam hal pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama. (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan

KPPS/TPS, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pembayaran honorarium kepada KPU kabupaten/kota, sekretariat KPU kabupaten/kota, anggota Pokja KPU kabupaten/kota, PPK, sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih, Panwaslu kabupaten/kota, sekretariat Panwaslu kabupaten/ kota, anggota Pokja Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, sekretariat Panwaslu kecamatan, anggota Pokja Panwaslu kecamatan dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan di desa/kelurahan. (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pembayaran uang lembur kepada KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, petugas pemutakhiran data pemilih, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan petugas Pengawas Pemilu Lapangan di desa/kelurahan. (5) Perlengkapan KPPS/TPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi bantalan dan alat pencoblos, tanda pengenal, lem, tali, spidol, bolpoin, pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, tanda khusus (tinta pemilukada) dan template penyandang cacat. (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pengangkutan dari kabupaten/kota ke kecamatan (PPK), dari kecamatan ke desa/kelurahan (PPS), dari desa/kelurahan ke KPPS (TPS) dan pengangkutan sebaliknya. (7) Pemutakhiran data pemi-

lih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi cetak formulir pemutakhiran data pemilih. (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi perjalanan dinas yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, Panwaslu kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan. Pasal 8A (1) Provinsi dan kabupaten/ kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masingmasing pemerintah daerah. (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. (3) Beban kerja masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam keputusan gubernur. (4) Gubernur menetapkan standar honorarium dan/atau uang lembur penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Pasal 8B (1) Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemilihan gu-

bernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dapat membantu pendanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur. (2) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan pemilu bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Pasal 30 (1) Bagi daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan peraturan kepala daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. (2) Dalam hal daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. n

l

5 3 Juli 2013

Problem Purba Partai Politik PERSIAPAN menuju tahun kontestasi politik semakin hangat, bahkan cenderung memanas. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh partai-partai yang telah mengantongi tiket dan dinyatakan lolos oleh KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

P

ersiapan itu di antaranya adalah dengan mem-blow up calon-calon anggota legislatif dari partai tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pola rekrutmentasi dalam tubuh partai politik di Indonesia dewasa ini—bahkan mungkin dari dulu—melulu tak kunjung beres. Apa pasal? Jawabannya terletak pada kepragmatisan pengelola partai dalam memegangi ideologinya itu saja tidak lebih. Jikalau ideologi yang diusung sebuah partai itu bisa dipegang dengan teguh serta diterjemahkan dengan baik oleh para pelaku serta politisi pengelola partai politik, apa pun jenis ideologinya, agamis maupun nasionalis, bisa dipastikan tak akan pernah muncul kosa kata politisi karbitan dalam dunia perpolitikan kita. Politisi karbitan inilah yang meminjam istilahnya Sukardi Rinakit (2012) menjadi penyakit yang saat ini menjalari seluruh anatomi tubuh partai politik yang ada di Indonesia. Pola rekrutmentasi yang tak beres tentu tidak hanya berakhir pada kesalahan pemilihan calon-calon legislatif saja. Lebih dari itu, laju kesalahan akan semakin kencang yang pada titik kulminasinya akan melahirkan apa yang diistilahkan oleh Lawrance J. Peter (2007) dengan istilah polusi birokrasi, yakni sebuah polusi yang lahir dan berasal dari produkproduk kebijakan yang tidak ramah sama sekali, kebijakan yang jauh panggang dari api. Jika kita bongkar akar masalahnya, kita akan menemukan betapa benih penyakit ketidakberesan politik kita hari ini lahir dan berkembang dari dua sebab besar, satu ambiguitas ideologi dan yang kedua bobroknya pola rekrutmentasi. Ketaksaan Ideologi Ambiguitas ideologi, betapa pun

dewasa ini seakan menjadi benda yang sangat halus dan bisa menyusup dan memengaruhi sistem cara berpikir kita sehingga pada gilirannya kita dibuat tak berdaya olehnya karena tidak mampu lagi mengenalinya, bahkan sekadar untuk mengendusnya karena kelewat halus dan lumrahnya. Masalah ketaksaan ideologi ini dalam bahasa agama disebut dengan syubhat dalam terminologi Islam adalah ambiguitas status hukum, jika suatu benda memiliki status hukum yang samar-samar serta ambigu, barang tersebut dihukumi syubhat. Dalam konstelasi perpolitikan di negara kita, sampai saat ini kita masih dengan sangat mudah menemukan kesyubhatan serta ambiguitas ideologi partai-partai politik yang ada. Nasionalis yang diusung oleh Nasional Demokrat apakah sama dengan nasionalis yang digaungkan oleh Partai Demokrat, Gerindra, atau juga Golkar? Islamis yang diusung oleh PAN dan PKB apakah sama persis dengan Islamisnya PKS dan seterusnya?. Kesyubhatan atau ambiguitas ideologi partai inilah yang tampaknya membuka keran lebar-lebar bagi menjamurnya praktik kutu loncat kader partai. Para kader hampir tak ada yang benar-benar murni kader yang tangguh, militan, dan ideologis pada satu partai saja, semuanya politis. Namanya juga politis, tentu hukumnya tak ada teman dan musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, dan itu sungguh berbahaya mengingat ideologi jika ditunggangi kepentingan, kiamatlah kita. Kalaulah seorang kader partai dengan sangat teguh memegang prinsip serta ideologi yang diperjuangkan partai, loyalitasnya tak akan pernah bisa dipertanyakan

lagi. Pertimbangan ia masuk patai tentu karena merasa bahwa ideologi yang diusung oleh sebuah partai sama dengan ideologi yang dimilikinya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, sebab itu ia memutuskan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat melalui kendaraan partai tersebut. Dewasa ini yang terjadi di Indonesia terkait fenomena kader yang dengan berani menentang partainya jika mereka menganggap haluan serta ideologi garis perjuangan partai dirasa telah menyimpang masihlah sangat sedikit, bahkan dalam hitungan jari. Kasus Effendi Choiri dan juga Lily Hadijah Wahid yang di-PAW oleh partainya memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa idealisme tidak bisa ditukar dengan apa pun, dan ideologi seperti itulah idealnya yang harus dimiliki oleh seluruh anggota legislatif, terlebih oleh sebuah partai. Bobroknya Rekrutmentasi Masalah yang kedua adalah masalah ketidakjelasan rekrutmentasi, betapa pun masih segar dalam ingatan kita ketika MUI berencana membuat fatwa akan haramnya golput, keadaan tersebut menuai pro dan kontra sebagaimana lazimnya yang dialami oleh MUI tatkala akan memproduksi fatwa setiap kali. Mengapa golput sampai terjadi dan cenderung masyarakat yang disalahkan sebagai pemilih? Ini jelas pikiran yang salah dan terlalu mengada-ada. Jika kita dengan jernih berpikir logis, tentu yang pertama kali menabur kesalahan adalah partai politik yang tidak pernah dengan serius melakukan kaderisasi. Sudah menjadi rahasia umum partai politik terkesan lebih memilih jalur yang instan dalam merekrut kader. Jalan instan yang dimaksud ada-

Fariz Alniezar

Peneliti di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta

lah dengan cara merekrut merekamereka yang dirasa mempunyai tingkat “elektabilitas� serta familiaritas yang tinggi di masyarakat, jenis manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang berprofesi sebagai publik figur, entah sebagai artis atau pekerja-pekerja media elektronik lainnya. Keadaan tersebut diperparah dengan regulasi yang ditetapkan oleh KPU yang tidak pernah memeriksa rekam jejak para kader yag dicalonkan oleh parpol untuk duduk di kursi Dewan nantinya. Pemeriksaan rekam jejak ini penting untuk mengantisipasi kader-kader karbitan yang tak mengerti betul ideologi yang diusung partai tersebut. Logikanya sederhana saja, bagaimana mungkin rakyat mau untuk disuruh memakan makanan jikalau yang disuguhkan adalah makanan beracun semua, pengalaman demi pengalaman terkait pemilihan umum memberikan pelajaran yang tidak sedikit bagi mereka bahwa siapa pun yang dipilih akan berujung pada kesengsaraan bagi mereka. Kalaulah misalnya KPU tidak berani untuk membuat regulasi untuk meneliti serta mempelajari rekam jejak para calon anggota legislatif, ada baiknya kita mengikuti saran konyol esais Putu Setia. Putu Setia mengatakan bahwa kita harus membuat semacam lembaga swasta yang madiri untuk menyeleksi, melakukan tindakan prevensi, serta mengumumkan pada publik bahwa caleg A tidak memenuhi kualifikasi dan jangan dipilih karena telah terbukti ia pernah melakukan korupsi. Wallahualam bissawab. n


Laporan Utama

Parpol Harus Berani Coret Caleg Bermasalah UJI publik terhadap calon anggota legislatif belum dimanfaatkan masyarakat untuk memberi masukan ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, kalangan pengamat pesimistis masukan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh partai politik. Salah satu warga di Kecamatan Pesisir Tengah, Zubairi, mengaku pesimistis dengan KPU. Meskipun ada laporan dari warga terkait caleg, belum tentu mendapat respons dari KPU. “Itukan formalitas saja, apa benar jika warga lapor ada calon yang kurang baik dan enggak diterima warga, langsung direspons KPU. Jangan-jangan hanya menjadi celah untuk nakutin caleg saja. Biarkan saja, paling nanti enggak dipilih,” kata Zubairi kemarin. Rohimat, warga Kecamatan Balikbukit, mempertanyakan keseriusan para caleg untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat jika nanti terpilih. Para caleg hanya datang saat sosialisasi dengan bagi-bagi kalender dan mengumbar janji. “Kalau sudah jadi, lupa,” ujarnya. Sekretaris KPU Lampung Barat Maidar mengatakan hingga akhir uji publik tidak ada satu pun laporan terhadap rekam jejak

para

Jeda

l

4 3 Juli 2013

caleg. KPU akan mengirimkan surat kepada masing-masing parpol untuk segera melengkapi kekurangan berkas caleg. “Kekurangan berkas seperti surat pengunduran diri bagi caleg yang pindah partai atau caleg dari kalangan pejabat BUMN, BUMD, PNS, dan aparat desa,” kata Maidar kemarin. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPU Kabupaten Pringsewu menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah seorang caleg. Ketua Panwaslu Pringsewu Afrizal menjelaskan sudah mendapatkan laporan dugaan pemalsuan ijazah dari KPU Pringsewu, Jumat (28-6). Panwaslu akan langsung menindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti-bukti awal. Menurut Afrizal, caleg yang diadukan masyarakat tersebut berasal dari dari daerah pemilihan II Kecamatan Gadingrejo. Caleg itu menamatkan pendidikan di SMA PGRI 1 Pringsewu. Saat ini sekolah itu sudah tidak ada. “Ini yang akan kami cross check kebenarannya,” kata dia. Dia menambahkan jika terbukti, pemalsuan ijazah tersebut masuk pelanggaran pidana. Panwaslu akan

menyerahkan persoalan ini ke Gakkumdu yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian dan kejaksaan. Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi meragukan partai politik peserta Pemilu 2014 akan merespons tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU. Menurutnya, indikasi ini bisa terjadi apabila tidak ada daya paksa dari KPU terhadap partai politik yang bersangkutan. “Saya ragu-ragu mereka (parpol) akan merespons kalau KPU tidak punya daya paksa. Jika itu dianggap masukan saja dan tidak menjadi bahan pertimbangan parpol, ya kami jadinya tidak bisa berharap banyak, kecuali parpol melihat keinginan rakyat,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin. Pihaknya berharap KPU bisa melakukan terobosan dengan melakukan keterbukaan kepada publik dengan mengumumkan laporan masyarakat tersebut. Namun, partai politik berjanji akan menindaklanjuti tanggapan masyarakat soal caleg yang masuk ke KPU. Jika terbukti bermasalah, caleg akan dicoret dan digantikan dengan yang baru. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan partainya bersedia untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Sudah pasti kami akan mengklarifikasinya pada caleg yang bersangkutan,” ujarnya, Minggu (30-6). Hal ini demi transparansi dan tanggung jawab Gerindra kepada masyarakat. Pihaknya juga berujar tidak segan-segan mencoret nama caleg yang terbukti bermasalah dan menggantikan nama caleg yang bersangkutan dari DCS. “Ya, demi transparansi dan tanggung jawab Gerindra kepada masyarakat,” kata dia. Senada dengan Partai Gerindra, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan begitu partai menerima laporan pengaduan masyarakat melalui KPU, ia memastikan PDIP akan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat tersebut. (CK1/WID/CR2/U3)

l

13 3 Juli 2013

Pemilu 1999

Persiapan Singkat dan Diakui Internasional

P

EMILU 1999 atau satu tahun pascareformasi menjadi bagian sejarah yang tidak dapat dilupakan. Pemilu sesudah runtuhnya rezim Orde Baru ini tercatat sebagai pemilu dengan jumlah peserta terbanyak. Peserta pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni

pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa daerah tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Pelaksanaan Pemilu 1999 berlangsung pada masa Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto yang telah dilengserkan dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Atas desakan publik, pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Sebagai pemenangnya adalah PDIP yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74% dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44% sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi

dibandingkan Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61%, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71%, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibandingkan Pemilu 1997. Serta PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12%, mendapatkan 34 kursi. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35%), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (saat itu Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Meskipun Indonesia baru mengalami berbagai tragedi berdarah 1998. Di luar perkiraan, pemilu tahun 1999 bisa berjalan dengan damai dan demokratis. Bahkan persentase keikutsertaan masyarakat dalam memilih mencapai 96%. (U2)


CMYK

±

Jeda

±

±

Laporan Utama

l

14 3 Juli 2013

l

3 3 Juli 2013

±

±

Politik dalam Era Reformasi

Polemik Dana Pilgub Tak Kunjung Usai

INDONESIA merupakan bangsa yang besar dan telah merdeka selama lebih dari 64 tahun. Dalam perjalanannya, Indonesia mengalami berbagai macam perubahan metode sistem pemerintahan. Mulai dari RIS, sistem parlementer hingga sistem demokrasi terpimpin.

P

erubahan sistem pemer­ intahan tersebut dianggap sebuah kewajaran karena Indonesia saat itu masih baru merdeka sehingga masih men­ cari sistem pemerintahan yang baik untuk diterapkan. Kemudian pada masa Orde Baru, pembangunan politik lebih mengarah kepada pe­ langgengan kekuasaan atau hege­ moni dari pihak penguasa. Hal tersebut ditandai dengan adanya fusi partai yang diterapkan pada Pemilu 1977. Artinya, Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai presiden dapat mengurangi anca­ man maupun tekanan dari pihak partai lain, selain dari Golkar yang menghalangi dia untuk terus men­ jadi presiden. Buktinya adalah Soe­ harto dapat menjabat sebagai presi­ den selama 32 tahun. Akhirnya pada krisis moneter yang dirasakan Indonesia sejak 1993, munculah sebuah wacana ten­ tang sukses yang dilontarkan oleh Amien Rais untuk menggulingkan rezim Soeharto. Puncaknya adalah pada Mei 1998, yaitu adanya tuntu­

±

tan untuk reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepemimpinan beserta kroninya yang dianggap te­ lah membuat Indonesia mencapai puncak krisis yang paling parah. Sampai pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri karena desakan dari parlemen dan mundurnya be­ berapa menteri dari kabinet waktu itu. Setelah turunnya Soeharto, kem­ bali tumbuh masalah baru. Presiden berikutnya, B.J. Habibie, mengumum­ kan untuk membuka kran demokra­ si selebar-lebarnya, yang artinya masyarakat Indonesia bebas untuk melakukan apa pun dalam halnya berbicara, bertindak dan melakukan kreativitas yang menunjang untuk di­ rinya sendiri, masyarakat serta bang­ sa dan negara. Meskipun sekarang demokrasi te­ lah dibuka secara luas sejalan den­ gan bergulirnya proses reformasi, perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal. Distorsi atas aspirasi, ke­ pentingan, dan kekuasaan rakyat

ONGKOS demokrasi sangat besar. Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung setidaknya membutuhkan dana sekitar Rp195 miliar. Berapa pun dana yang dibutuhkan untuk membiayai demokrasi, negara wajib menyiapkannya. Sungguh ironis bila pilgub batal hanya karena Pemerintah Provinsi Lampung jatuh miskin. Miskin karena APBD 2013 defisit Rp361,6 miliar.

masih sangat terasa dalam kehidu­ pan politik, baik dari elite politik, penyelenggara pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi tidak ber­ daya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan, sebab walaupun kebebasan yang berlebihan tersebut bersifat kontek­ stual dan polanya tidak melembaga, cenderung mengarah pola tindakan anarki. Demikian pula dengan potensi kemajemukan masyarakat Jawa Tengah yang di dalammya mengand­ ung benih konflik sosial dan SARA. Kasus-kasus pemilihan pimpinan daerah sampai pemilihan kepala desa memunculkan pertengkaran warga di berbagai daerah, menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan serta kesatuan masyarakat. Kon­ disi ini merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian dan ditin­ daklanjuti dengan cepat, tepat, serta menyentuh substansi permasalah­ annya. Tumbuh dan berkembangnya par­ tai politik dan organisasi massa yang berorientasi penonjolan agama, et­ nis, dan kecemburuan sosial meru­ pakan tantangan pula untuk mewu­ judkan sistem politik yang stabil transparan dan demokratis. Banyaknya kasus yang lebih mengedepankan kepentingan poli­ tik daripada penegakan supremasi hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan contoh betapa kerasnya usaha yang harus diperjuangkan dalam mempercepat proses penegakan demokrasi yang benar. (U2)

Saat ini ada tiga tahap yang mesti dilewati Komi­ si Pemilihan Umum (KPU) Lampung. Pertama, pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan sejak 13 Juni—13 Agustus. Kedua, tahap peneli­ tian syarat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan partai, gabungan partai, maupun calon perseorangan. Tahapan ini mulai 29 Juni—9 Juli. Ketiga, tahapan proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan ke­ lengkapan administrasi pemungutan dan penghi­ tungan suara yang dimulai sejak 16 Juni—16 Agustus. Tiga tahapan itu membutuhkan dana sedikitnya Rp10 miliar. Namun, Pemprov Lampung hanya mampu me­ nyiapkan Rp4 miliar, itu pun baru bisa dicairkan setelah mendapatkan lampu hijau dari Badan Pe­ meriksa Keuangan Perwakilan Lampung. Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono men­ erangkan pihaknya telah mengajukan permoho­ nan pendahuluan anggaran untuk tahapan Pilgub Lampung 2013. “Kami sudah menyurati Pemprov untuk meminta dana pada 10 Juni. Dicicil tidak apa-apa karena KPU sudah memerlukan anggaran itu,” kata Nanang, Jumat (14-6). Menurut Nanang, anggaran yang diajukan kepa­ da Pemerintah Provinsi hanya separuh anggaran dari total Rp195 miliar, yakni Rp97,5 miliar. Dia menguraikan dana dibutuhkan untuk veri­ fikasi dukungan calon independen maupun verifika­ si SK kepengu­ rusan pimpinan 38 partai politik di tingkat pusat, serta Rp24 miliar untuk anggaran logistik pilgub yang akan digu­ nakan pada Agus­ tus. “Dalam surat yang kami ajukan itu perinciannya sangat lengkap untuk penggunaan anggaran tiap tahapan,” ujar Nanang. Ia menambahkan anggaran tersebut sangat dibutuhkan KPU Lampung dan jajarannya. Pasalnya, saat ini petugas se­ dang memverifikasi dukungan KTP calon guber­ nur perseorangan. Menurut Nanang, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah, verifikasi terh­

adap SK kepengurusan partai politik dilakukan sebelum pendaftaran di KPU. Hal itu untuk meminimalisasi dukungan gan­ da partai politik terhadap beberapa calon guber­ nur dan calon wakil gubernur. “Aturan barunya begitu sehingga kami memverifikasi SK itu sebe­ lum parpol mendaftarkan calon gubernurnya ke KPU agar tidak ada lagi kasus dukungan ganda,” kata dia. Dia berharap Pemprov Lampung menyetujui anggaran yang diajukan oleh pihaknya. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan tahapan pilgub ber­ jalan lancar dan sesuai jadwal. “Kalau sudah ada separuh anggaran, KPU Lam­ pung dan jajarannya sedikit lebih tenang dalam melaksanakan tahapan. Mudah-mudahan surat pengajuan anggaran yang kami ajukan itu menda­ pat respons yang baik,” ujarnya. Permohonan KPU untuk mendahului anggaran bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Provinsi Lampung tidak sanggup memberi anggaran pen­ dahuluan ke KPU Lampung untuk pilgub. Hal itu dikatakan Gubernur Sjachroedin Z.P. menanggapi permintaan anggaran pendahuluan yang diminta KPU Lampung. Menurut dia, ang­ garan Pilgub Lampung tetap akan menggunakan APBD Perubahan yang akan dibahas pada Septem­ ber mendatang. “Prinsipnya saya setuju memberikan anggaran pilgub, tetapi dalam APBD Perubahan. Itu pun baru akan dibahas September nanti,” kata Sjach­ roedin, usai memberi pengarahan kader PDIP di Mahan Agung, Minggu (30-6). Sementara Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang menjelaskan Pemprov belum memiliki anggaran langsung sebesar Rp145 miliar untuk pilgub putaran pertama. Anggaran baru dialokasi­ kan dalam APBD Perubahan 2013 dan sisanya di APBD 2014. “Kalau sekarang kan lagi defisit, saya kira berat untuk memberikan kepada KPU. Mungkin akan dimasukkan ke APBDP, kemudian sisanya bisa di 2014,” kata Berlian. Di sisi lain, DPRD Lampung hanya diam menung­ gu respons eksekutif. Mereka akan bergerak set­ elah adanya kesepakatan pembahasan dari Pem­ prov Lampung. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan menga­ takan pembahasan anggaran tersebut baru akan dilakukan setelah ada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK). Namun, setelah diketahui adanya defisit anggaran, DPRD hingga kini belum juga berkoordinasi dengan Pemprov dan KPU. (CR2/U2)

±

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Interupsi ±

Mereka begitu dihormati dan disegani. Menteri, pejabat negara, atau pejabat di ling­ kup pemerintahan daerah selalu hadir bila dipanggil rapat oleh legislator. Setiap rapat paripurna, sekretaris DPRD selalu menyebut satu per satu legislator dengan kata “yang ter­ hormat”, dan baru kemudian diikuti nama. Bila pejabat yang diundang tidak hadir, mer­ eka akan dicap melecehkan DPR/DPRD. Atau bila hadir, siap-siap saja dihujani kritik oleh se­ mua anggota Dewan. Bahkan, kadang ada yang sampai marah-marah den gan nada tinggi. Untuk penghasilan, jangan ditanya. Di ting­ kat DPR kabupaten/kota, gaji dan berbagai tunjungan per legislator bisa mencapai bela­ san juta. Ini belum lagi honor yang diterima ketika mengadakan rapat membahas pera­ turan daerah, membahas APBD, atau uang saku saat studi banding ke luar daerah. Dalam setahun, setiap anggota Dewan bisa studi banding ke luar kota minimal empat kali. Dengan perincian, kunjungan kerja se­ bagai anggota komisi, anggota badan, anggota panitia khusus. Dan yang paling rutin ada pelatihan dengan istilah peningkatan kapasi­ tas anggota DPRD, yang diadakan hingga enam kali dalam setahun. Anggaran studi banding dan peningkatan kapasitas wakil rakyat ini jumlahnya fantastis, lebih dari Rp1 miliar per tahun, dan selalu dianggarkan tiap tahun. Bandingkan dengan anggaran yang lebih menyentuh publik, misal­ nya penanggulangan angka kematian ibu dan bayi atau penanggulangan gizi buruk, yang jumlahnya kadang tidak sampai Rp100 juta. Fasilitas wakil rakyat, tidak sampai di situ saja. Per minggu, setiap legislator bisa berlangganan majalah tabloid, atau apa pun yang dianggap penting. Ini pun difasilitasi APBD. Berbagai fasilits yang memudahkan itu tetap saja tidak memiliki dampak yang luar biasa. Target pembahasan raper­ da selalu tidak tepat waktu. Dalam seta­ hun, raperda yang mampu diselesaikan Padli Ramdan Wartawan Lampung Post tidak sesuai

±

dengan harapan program legislasi. Belum lagi soal kehadiran, yang terkadang tidak pernah mau transparan disampaikan ke publik. Badan Kehormatan (BK) pun seakan diam dengan kon­ disi ini. Sepertinya BK juga memiliki jiwa korsa, seperti militer. Mereka tidak mau menyampai­ kan borok sesama kolega di DPRD. Dengan gambaran fasilitas yang meng­ giurkan itu, tidak sedikit orang yang ingin menjadi anggota Dewan. Namun, masih ada yang secara idealis mengungkapkan bahwa menjadi wakil rakyat adalah pengabdian atau melayani masyarakat. Berdasarkan data KPU Pusat, sebanyak 6.637 caleg dari 77 daerah pemilihan yang ada diajukan oleh parpol peserta pemilu. Jumlah itu mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yang hanya 6.577 bakal caleg. Sementara itu, di KPU Lampung, sebanyak 891 orang terdaftar dalam DCS. Melihat banyaknya politisi yang mendaftar menjadi caleg membuktikan bahwa legislator begitu diminati. Tidak perlu hadir full lima hari kerja atau berada delapan jam di kantor. Sesekali bisa keluar pada jam kerja untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak). Di samping fasilitas yang menggiurkan itu, wakil rakyat adalah pejabat yang paling ban­ yak tersangkut kasus hukum atau ditangkap KPK. Di Lampung saja ada beberapa wakil rakyat yang tersangkut kasus hukum. Hanya integritaslah yang kemudian bisa menjauhkan perilaku culas anggota DPRD. Namun, dengan kaderisasi parpol yang tidak jelas dan latar belakang caleg yang asal-asalan, harapan akan integritas akan jauh panggang dari api. Keberadaan politisi sekaligus pemikir sudah sangat langka. Dari ratusan anggota DPRD kabupaten/kota di Lam­ pung, bisa dihitung dengan jari berapa orang yang pernah menulis untuk menuangkan pe­ mikirannya di media. Padahal dari tulisanlah bisa diukur bagaimana intelektualitas mereka dalam memehami persoalan kemudian meng­ gugatnya untuk menemukan jawaban. Saat ini legislator lebih senang bercuap-cuap di media tanpa menemukan inti persoalan. Guru besar Universitas Negeri Surabaya, Budi Darma, menilai bangsa ini sudah lebih banyak mendongeng dibandingkan menulis. “Semua berbicara dan bercerita terkungkung dengan kemegahan masa lalu. Saling tumpang tindih, sahut-menyahut hingga nyaris tidak menemu­ kan akar persoalan sesungguhnya.” Kita berharap akan muncul politikus yang tidak hanya suka “bernyanyi” di media, tapi juga lebih suka menyampaikan pemikiran dan ide-idenya lewat tulisan. Dengan tulisan, generasi selanjutnya akan melawan lupa untuk menentukan masa depan perpolitikan yang lebih dewasa dan cerdas. n

indeks : LAPORAN UTAMA Parpol Harus Berani . . .

4

GAGAS Problema Purba Parpol . . .

5

ORATOR Target ‘Hattrick’ Pilgub Pileg Pilpres . . .

8

Berlian Nilai Duet Birokrat-Politikus Ideal PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, Berlian Tihang-Mukhlis Basri, siap memajukan Lampung. Pasangan ini di­ usung koalisi PDIP, PPP, PKB, PKPI, Partai Pelopor, PPI, dan PPPI. Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung itu menilai duet dengan Mukhlis Basri merupakan perpaduan yang serasi. Pen­ galaman menjadi birokrat ditambah pengalaman Mukhlis seba­ gai politikus diharapkan menjadi modal kuat dalam memajukan Lampung. “Dengan berilmu masyarakat bisa bahagia di dunia dan akhi­ rat. Karena itu, dukung pasangan Berilmu untuk Lampung leb­ ih sejahtera,” kata Berlian saat deklarasi pasangan Berilmu di lapangan Sawahbrebes, Bandar Lampung, Jumat (28-6). Mukhlis berharap masyarakat memberikan dukungan penuh sehingga dapat bersama-sama membangun Lampung. Bupati Lampung Barat ini memastikan Berlian Tihang adalah sosok calon gubernur yang profesional dan tidak akan korupsi. Pasal­ nya, selain pintar, Berlian merupakan birokrat yang juga pengu­ saha. Ketua DPC PDIP Lampung Barat ini yakin dia dan Berlian akan membawa Lampung lebih baik. (VER/U3)

PILAR Junjung Tinggi Kedaulatan Rakyat . . .

10

JEDA Politik Dalam Era Reformasi . . .

14

Geliat Duet Birokrat-Politisi . . .

15

T E R U J I T E P E R C AYA

Member of Media Group Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Heru Zulkarnain, Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Kristianto, Lukman Hakim, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Iyar Jarkasih, Ricky P Marly, Sony Elwina Asrap. LAMPOST.CO Redaktur: Amirudin Sormin. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Susilowati.

CMYK

l

15 3 Juli 2013

±

Alzier Mulai Tebar Janji SETELAH resmi mendaftar se­ bagai calon gubernur Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie lang­ sung bersosialisasi dengan tu­ run ke pasar tradisional. Ketua DPD I Golkar Lampung itu mulai melakukan safari politiknya se­ bagai cagub Lampung berpasan­ gan dengan Wali Kota Metro Lukman Hakim di Pekon Banjar­ manis, Kecamatan Gisting, Tang­ gamus, Senin, (1-7). Alzier didampingi pengurus DPD Golkar Lampung dan ang­ gota Fraksi Golkar DPRD Tangga­ mus. Acara itu dihadiri ratusan pendukungnya. Ia meminta doa restu kepada masyarakat Tanggamus atas pencalo­ nannya sebagai gubernur Lampung. Alzier juga bertekad akan memajukan Lampung menjadi lebih baik. Dia pun secara khusus memprioritaskan Tang­ gamus mengingat kabupaten itu meru­ pakan kampung halamannya. “Tanggamus ini kampung halaman saya. Jadi tidak pas kalau saya tidak minta doa restu kepada masyarakat sini,” kata Alzier. Cagub yang diusung Partai Golkar dan Hanura itu optimistis dapat memenang­ kan pilgub mendatang. Pasalnya, saat

ini masyarakat menginginkan peruba­ han dan membutuhkan pemimpin yang memiliki visi pembangunan yang jelas. Setelah bersosialisasi di Gisting, Alzi­ er melanjutkan sosialisasinya di Pasar Talangpadang. Di tempat itu, tim pe­ menangannya membagi-bagikan kartu nama dan baju. Alzier juga sempat memborong dagangan milik pedagang di Pasar Talangpadang itu. “Saya prihatin melihat kondisi peda­ gang. Mereka harus punya wadah agar pedagang ini lebih sejahtera,” kata Alzi­ er. (CR2/WID/U3)

±

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono.

Gunadi Langsung Turun ke 3 Kabupaten

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com.

CALON wakil gubernur Lampung, Gunadi Ibrahim, terus bergerilya untuk menyosialisasikan pencalo­ nannya. Pasangan cagub Amal­ syah Tarmizi itu mengumpulkan seratusan tokoh masyarakat Pe­ sawaran di kantor DPC Gerindra Pesawaran, Senin (1-7). Acara silaturahmi dengan para tokoh itu digunakan Ketua DPD Gerindra Lampung itu untuk menyosialisasikan program pem­ bangunannya jika terpilih seba­ gai gubernur Lampung periode 2014—2019. “Saya meminta restu dari sau­ dara-saudara untuk maju sebagai

Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ­MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

±

±

±

Geliat

l

2 3 Juli 2013

‘Yth’ Anggota Dewan ANGGOTA legislatif atau wakil rakyat, begitu biasanya mereka dipanggil. Salah satu pilar demokrasi yang dipilih oleh suara rakyat dan mendapat mandat langsung dari publik untuk melakukan fungsi legislasi dan pengawasan atas kerja eksekutif.

±

±

calon gubernur Lampung,” kata Gunadi dalam sambutannya. Calon wakil gubernur yang berpasangan dengan mantan Danrem 043/Gatam Amalsyah Tarmizi itu juga berusaha meya­ kinkan masyarakat bahwa dia akan bertekad memajukan Lam­ pung menjadi lebih baik dari saat ini. Mulai dari memperbaiki in­ frastruktur, kualitas pendidi­ kan, kesehatan yang murah, dan membantu menyejahterakan para petani. “Itu tekad saya ber­ sama Pak Amalsyah. Mudah-mu­ dahan didukung oleh masyarakat

Pesawaran ini,” ujarnya. Setelah menyampaikan visi dan misinya di Pesawaran, Gu­ nadi Ibrahim melanjutkan sosial­ isasi di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Ia mengumpulkan seluruh pengurus dan kader Ger­ indra di dua kabupaten tersebut. Anggota DPR itu juga secara khusus menginstruksikan ke­ pada seluruh caleg dan kader partai itu untuk terjun di tengah masyarakat. “Kader Gerindra harus dekat dengan masyarakat dan bahu-membahu membantu menyelesaikan persoalan rakyat,” kata dia. (CR2/U3)

±

±


CMYK

±

Geliat

±

± 16 Halaman l Edisi VIII/3 Juli - 9 Juli 2013

l

16 3 Juli 2013

±

±

6 l Perbaiki Nasib Sesama

Saatnya yang Muda Memimpin Lampung PASANGAN calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, bertekad membawa Lampung menjadi provinsi terbaik seSumatera. Pasangan ini diusung oleh koalisi 14 partai politik. Partai koalisi tersebut adalah Partai Demokrat, PKS, PKPB, PDK, dan Partai Buruh. Lalu, PMB, PKNU, PDS, PIS, PKP, PPPI, Republikan, PBB, dan PKDI. Ridho yang merupakan ketua DPD Partai Demokrat Lampung memperoleh dukungan penuh dari partai berlambang Mercy itu. Pencalonan mereka telah di­ sahkan dalam surat keputusan dengan Nomor 144/ SK/DPP.PD/VI/2013, tertanggal 28 Juni 2013, ditanda­ tangani Ketua Harian Syarifuddin Hasan dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono. Menurut Ridho, keputusannya maju menjadi calon gubernur Lampung didasarkan pada niat memban­ gun Lampung dan menjadi yang terbaik se-Sumatera. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama memban­ gun Lampung. Partai koalisi juga perlu berperan aktif menyukseskan dirinya menjadi gubernur Lampung. Bachtiar berharap dapat mendukung Ridho untuk sukses dalam pemilihan gubernur. Bahkan, dia yakin pengalaman menjadi bupati Tulangbawang Barat cukup menjadi modal baginya untuk menjalankan roda pemer­ intahan dan meningkatkan pembangunan di Lampung. Bachtiar sebagai pendamping Ridho diyakini memiliki basis suara di beberapa kabupaten, uta­ manya di Kabupaten Tulangbawang Barat dan Lam­ pung Utara. (U10)

±

Target Menangkan Ridho-Bachtiar

Satu Putaran

GONJANG-GANJING penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung 2013 telah mencapai tahap paling krusial. Bukan lagi persoalan perahu partai politik karena pekan lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung telah menerima pendaftaran lima pasangan calon. Bukan juga tentang “perang dingin” antara KPU dan Pemprov karena kedua pihak terlihat sering berkoordinasi.

T

P

±

9 l Budiono Tak Pernah Mimpi Jadi Wapres

Tarik Ulur Anggaran Pilgub

ARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) me­ nargetkan pasangan Ridho FicardoBachtiar Basri menang satu putaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lam­ pung. Komitmen memenangkan pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri itu disampai­ kan Presiden PKS Anis Matta dalam silatur­ ahmi dengan ribuan kader dan simpatisan di Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Sabtu (30-6). Acara itu sekaligus sebagai rangkaian konsolidasi dan road show Anis Matta di 22 provinsi. “Meskipun yang diusung bukan kader, kalau sudah berkoalisi dengan PKS, kami akan bekerja keras memenangkannya,” kata Anis Matta. Menurut dia, PKS selalu menjunjung tinggi komitmen sehingga seluruh kader harus bekerja secara penuh untuk meme­ nangkan pasangan cagub dan cawagub yang diusung PKS. Hal itu dibuktikan den­ gan memenangkan banyak pemilukada. “Pemilukada Bandung contoh terakhirnya. Mudah-mudahan Lampung juga begitu,” ujar Anis, didampingi Sekjen PKS Taufik

±

T E R U J I T E P E R C AYA

CMYK

ahap paling krusial itu adalah tentang masalah anggaran. KPU Lampung mengajukan anggaran Rp195 miliar ke Pemprov untuk penyelenggaraan pilgub. Prediksi dana sebesar itu ditetapkan den­ gan asumsi jumlah pemilih 5,9 juta jiwa. Namun, setelah pendataan pemilih, ternyata jumlah pemilih membengkak men­ jadi 6,5 juta jiwa. Penambahan jumlah pemilih tersebut tak pelak akan menggelembungkan anggaran pilgub. Tetapi persoalan pokoknya bukan soal pe­ nambahan jumlah pemilih. Persoalan uta­ manya, Pemprov Lampung tidak punya cukup dana untuk membiayai hajat demokrasi lima tahunan itu. APBD Lampung 2013 mengalami defisit Rp361,6 miliar. Defisit terjadi karena tertundanya penglepasan lahan Way Dadi den­ gan nilai Rp337 miliar. Jika dirunut lagi ke belakang, penjualan lahan seluas 88,6 hektare itu tidak bisa direa­lisasikan karena DPRD Lampung belum mengesahkan perda yang mengatur penglepasan lahan Way Dadi. Rumit memang. Lambatnya keputus­ an politik di DPRD berimbas pada keuangan daerah dan dampak selanjutnya mengancam penyelenggaraan pilgub 2013.

Ridho. Sementara itu, Ridho Ficardo menyata­ kan siap bekerja sama dengan PKS untuk bersama-sama membangun Lampung. Menurut dia, komitmen itu menjadi salah satu poin penting bersama PKS. “Kami akan bersama PKS dan masyarakat Lam­ pung membangun provinsi ini agar lebih baik dan berkembang,” kata dia. Ridho menyampaikan hal itu dengan di­ dampingi calon wakilnya, Bachtiar Basri, Bupati Tulangbawang Hanan A. Rozak, dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad. Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi siap mengemban dua amanah tersebut, yakni memenangkan pilgub dan pemilihan legislatif. Menurut dia, setelah mendapat tausiah dari Anis Matta, seluruh kader termotivasi untuk terus bersosialisa­ si dan berbaur dengan masyarakat. “Sebagai kader, kami siap mengemban amanah partai. Kami akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar ang­ gota DPRD Lampung itu. (U10)

Biaya Verifikasi Persoalan semakin rumit karena setelah pendaftaran calon KPU harus melanjutkan dengan tahap verifikasi dukungan calon in­ dependen serta keabsahan dukungan empat pasangan calon dari 38 partai politik. Semua itu membutuhkan dana besar dan waktu yang tersedia semakin sempit. Sebagai catatan, sesuai jadwal dan tahapan pilgub, dalam tujuh pekan ke depan KPU su­

dah harus menetapkan pasangan calon, yakni pada 20 Agustus 2013. Belum lagi persiapan pengadaan dan distribusi logistik agar pilgub harus terselenggara sesuai jadwal pada 2 Ok­ tober 2013. Begitu ruwetnya menyelesaikan anggaran penyelenggaraan pilgub, Pemprov pernah mencoba melontarkan wacana “nyeleneh” dengan meminta saweran dari 14 kabupaten/ kota se-Lampung. Namun, usulan tersebut dinilai banyak orang sebagai gagasan naif. Ba­ gaimana mungkin hajat provinsi yang membi­ ayai pemerintahan kabupaten/kota. Andaipun terlaksana, saweran demokrasi tersebut juga rawan me­ ngundang gugatan. Lebih penting lagi, dari segi nominalnya jumlah yang akan terkumpul pun masih jauh dari kebutuhan. Semisal setiap ka­ bupaten/kota menyumbang Rp1 miliar, untuk 14 kabupat­ en/kota baru terkumpul Rp14 miliar, sementara kebutuhan sebelum re­ visi saja sudah Rp195 mil­ iar.

Negeri untuk mengupayakan dana talangan. Dana tersebut bisa dibayar kembali melalui APBD Perubahan yang akan disahkan pada September 2013 mendatang. Prosedurnya me­ mang cukup rumit dan harus ekstrahati-hati agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari. Namun, jika sejak awal semua dilakukan se­ cara transparan dan disepakati semua pihak, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa di­ lakukan jika niat awalnya benar-benar untuk kemajuan Provinsi Lampung. Cara lain yang bisa dilakukan, semisal de­ ngan menunda pengeluaran anggaran untuk pos-pos tertentu sesuai tingkat urgensinya. Ada beberapa program dan kegiatan yang bisa di­ tunda, tetapi ada juga yang sangat mendesak. Anggaran untuk program yang bisa ditunda dapat dialihkan untuk biaya penyelenggaraan pilgub. Langkah lain dengan melakukan efisiensi anggaran. Kedua cara terakhir yang berkaitan dengan APBD tentunya harus ada koordinasi yang manis antara Pemprov dan DPRD. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika sejak awal sudah didahului den­ gan niat baik.

±

(IDO/U1)

Pertaruhan Demokrasi Penyelenggaraan pilgub sejatinya menjadi pertaruhan nama baik dan pelaksanaan demokrasi di daerah. Akan memalukan jika sebuah daerah tidak becus memilih pemimpinnya sendiri. Masih ada cara lain untuk mengusahakan anggaran pilgub jika semua pihak yang berkompeten bersedia berdialog secara baik-baik. Pemprov bisa berkonsultasi ke Badan Peme­ riksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam n FERIAL

±

±

±

Voting Edisi VIII, 03 Juli - 09 Juli 2013  

Voting Edisi VIII, 03 Juli - 09 Juli 2013