Page 1

CMYK

±

±

± 16 Halaman l Edisi V/12 Juni - 18 Juni 2013

Geliat

l

16 12 Juni 2013 8 l Bangun Kepercayaam Rakyat

±

4 Partai Berpotensi Kehilangan Kursi di Sejumlah DP

T E R U J I T E P E R C AYA

CAPDI Kumpulkan Parpol Sedunia

±

9 l Caleg Bermoral Dipilih Rakyat

Uji Halal Dana Parpol R

UMAH tangga partai politik (parpol) bisa dipastikan butuh anggaran untuk men­ jalankannya, sehingga se­ tiap parpol mencari format untuk mendapatkan donasi, mulai dari iuran anggota, bantuan pemerintah, ataupun donasi lain yang tidak mengikat. Sebab, dalam setiap gerakan par­ pol, dukungan dana dan akomodasi lainnya sangat diperlukan agar ter­ lihat benar-benar sebuah organisasi mandiri yang mampu menjadi subjek makro dalam berdemokrasi, sehingga rakyat tertarik untuk menjadi kader, simpatisan, atau sekadar berbinar matanya saat parpol itu berkunjung. Namun, sebagai lembaga publik, parpol juga diharuskan mempunyai anggaran yang “halal”. Maksudnya, dana yang masuk jelas asalnya dan ada batas maksimal untuk setiap pendonor. Jangan sampai ada uang setan hasil dari segala penyimpangan dan pelang­ garan hukum, yang membuat jalannya parpol dan seluruh turunannya—calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakilnya, serta pengurus—ikut menyimpang kemudian. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi menegaskan par­ tai politik (parpol) berkewajiban menginformasikan kegiatan maupun pengelolaan keuangan partai. Hal itu dilakukan untuk mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik. Pasalnya, aktivitas politikus menggunakan dana yang juga bersumber dari rakyat. “Partai harus bisa menjelaskan pengelolaan keuangannya. Jadi, harus transparan dari mana asal dana dan bakal untuk apa,” kata Juniardi, Selasa (26-3). Dalam mengawasi dana parpol serta turunannya itu, KPU harus meng­ gandeng sejumlah institusi seperti Komisi Informasi Publik (KIP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Tran­ saksi Keuangan (PPATK). Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU bisa saja menggandeng KPK dan PPATK terkait pelaporan dana kampa­ nye. “Kami akan pelajari dulu untuk melihat apa memang KPU punya ke­ wenangan itu,” ujarnya. (VER/MI/U-1)

J

AKARTA—KPU mengumumkan hanya calon anggota legislatif dari delapan partai politik yang bisa bertarung di seluruh daerah pemilihan (DP) Pemi­ lu 2014. Sementara empat parpol lainnya terpaksa tidak bisa bertarung di sejumlah DP akibat tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar caleg sementara (DCS) yang diserahkan. “Ke-8 parpol itu memenuhi persyaratan administratif yang diminta KPU untuk memenuhi kriteria caleg dan keterwakilan perempuan,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati usai penyampaian hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Pemilu 2014 di Jakarta, Senin (10-6). Hadir dalam pengumuman itu sejumlah perwakilan parpol peserta Pemilu 2014. Adapun parpol yang calegnya bisa bertarung di seluruh DP, yaitu NasDem, PKB, Demokrat, PDIP, Golkar, Hanura, PBB, dan PKS. Ida mengakui sebelumnya mayoritas parpol yang DCS memenuhi syarat tersebut sempat mengalami masalah pada tahap pertama seleksi DCS. “Namun, mereka ke­ mudian memenuhi tuntutan persyaratan seperti yang tercantum dalam peraturan KPU,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan keempat parpol lain yang tidak bertarung di seluruh DP itu, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gerindra tidak memenuhi syarat di DP Jabar 9, PPP di Jabar 2 dan Jateng 3, PAN di Sumatera Barat 1. Terakhir, PKPI kekurangan perempuan di Jabar 5 dan 6 serta NTT 1. “Terhadap tidak terpenuhinya keterwaki­ lan perempuan 30% Pasal 7 huruf b menya­ takan beberapa parpol tidak memenuhi syarat bacaleg pada suatu DP,” kata Husni. Peraturan KPU No. 7/2013 menyebutkan parpol yang tak memenuhi syarat ini bakal diberi sanksi yaitu seluruh caleg di DP yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perem­ puan dinyatakan gugur dan tak bisa maju dalam Pemilu 2014. (MI/U-1)

±

MAKASSAR—Indonesia dipercaya men­ jadi motor Centrist Asia Pasific Democrats Internasional (CAPDI) dengan terpilihnya mantan Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua umum organisasi itu untuk empat tahun ke depan. Dia terpilih secara akla­ masi pada konferensi di Makassar hari terakhir, akhir Mei lalu. Berpedoman pada Deklarasi Makassar yang baru diluncurkan saat itu, CAPDI akan bergerak menyebarkan perdamaian dunia, salah satunya dengan memper­ temukan partai-partai antarnegara.

Menurut pendiri CAPDI, mantan Presi­ den Filipina Jose de Venecia Jr., partai politik memegang peranan penting da­ lam penyaluran suara masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, CAPDI juga akan membuat pertemuan-pertemuan yang mengundang partai-partai lintas negara untuk berdiskusi dan memublikasikan isi Deklarasi Makassar. “Sembilan bu­ lan mendatang, kami akan membuat pertemuan yang dihadiri partai politik Amerika Latin dengan partai politik di Afrika,” kata Venecia. (MI/U-1)

Lemhannas Uji Capres lewat Dialog Kebangsaan JAKARTA—Lembaga Ket­ ahanan Nasional (Lemhan­ nas) akan memfokuskan diri dan menyiapkan para calon pemimpin, terutama dari ka­ langan partai politik. Seleksi calon presiden dilakukan melalui dialog kebangsaan. “Pada tahun ini dan ta­ hun depan Lemhannas me­ mang akan memfokuskan diri untuk melakukan kajian dinamika politik, salah sa­ tunya pemilihan capres,” kata Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, seusai memperingati HUT ke -48 Lemhannas, di Jakarta, akhir Mei lalu.

Konsep dia­ log kebangsaan yang akan di­ gagas dengan mempertemu­ kan semua calon pimpinan nasional dan memberi ruang untuk berde ­ bat. Tak hanya itu, Lemhannas juga akan membekali mereka dengan buku-buku yang sudah dis­ usun mengenai kepemimpi­ nan. “Kami juga akan uji mer­ eka mengenai pengetahuan umum seperti peta kekuatan

dunia, bagaimana dunia me­ lihat Papua, perkembangan Laut China Selatan, atau isu lainnya. Calon pimpinan na­ sional harus tahu itu kalau tak ingin tenggelam. Pokoknya akan kami adakan debat poli­ tik,” ujar Budi. (MI/U-1)

±

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Interupsi

±

±

Geliat

l

2 12 Juni 2013

l

15 12 Juni 2013

±

±

Sjachroedin Z.P. Digagas Jadi Calon Presiden

indeks :

Politik (dan) Uang POLITIK dan uang, tidak akan dapat dipisahkan. Kesuksesan ber­ politik bergantung pada banyaknya dana yang dikeluarkan. Tidak dapat dimungkiri, banyak calon anggota legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah yang gagal karena tidak ditopang dengan pendanaan yang besar. Niat tulus membangun daerah harus kandas dengan hambatan keuangan. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya tidak akan berjalan baik tanpa uang. Pernyataan itu agaknya relevan dengan kondisi politik Indone­ sia, khususnya Lampung saat ini. Meskipun terdapat opini bahwa masyarakat telah pandai memilih, kenyataannya pilihan ditetapkan setelah adanya kesepakatan harga. “Ah, buat apa memilih caleg atau calon gubernur, enggak ada yang bisa dipercaya. Lebih baik golput (golongan putih), tetapi kalau berani kasih Rp200 ribu, ya bisalah kami dukung,” ujar seorang sahabat di suatu sore. Ironis memang. Namun, lagi-lagi karena uang. Keputusan yang di­ ambil tidak lagi berdasarkan baik-tidaknya keputusan itu bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. Tidak hanya masyarakat yang dapat disalahkan atas hal ini. Ses­ eorang, baik politikus murni ataupun politikus dadakan, yang sejak awal berniat menjadi pejabat politik harus bermodal melimpah. Minimal untuk biaya pemasangan media promosi yang bahkan tidak menghiraukan kerusakan lingkungan. Partai politik pun kini tidak ubahnya bisnis yang menggiurkan. Ak­ tor politik yang mampu memainkan perannya dengan baik tentu akan menarik investor lebih banyak untuk kelangsungan par­ tainya. Partai politik membutuhkan dana untuk keperluan logistik partai, seperti biaya kampanye pemilu atau kongres partai. Bahkan, bisa saja untuk kepentingan pribadi politikus di dalamnya, sementara investor tidak memberikan sumber dayanya kepada partai secara cuma-cuma. Kekuasaan menjadi tujuan utama sang investor. Jadi, jangan heran jika pemimpin di negeri ini berupaya kuat meraup keuntungan untuk mengembalikan modal. Hingga saat ini, banyak partai politik yang belum mampu mengatur keuangan dengan baik. Hal itu selaras dengan yang pernah diucap­ kan Marcus Alonzo Hanna, mantan senator Amerika Serikat, “There are two things that are important in politics, the first is money and I can’t remember what the second one is. (Terdapat dua hal penting dalam politik, yang pertama uang dan saya lupa apa yang kedua).” Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu pula di perpolitikan nusantara. Politik (dan) uang dua hal yang sulit dipisahkan bahkan jika berkolaborasi justru makin Vera Aglisa menenggelamkan bangsa ini. n Wartawan Lampung Post

±

LAPORAN UTAMA Transparansi Jadi Poin...

4

GAGAS Menguji Kehalalan . . .

5

PEREMPUAN Partisipasi Perempuan . . .

6

PILAR Membangun Indonesia dari Desa

LUBER Sumber Keuangan Partai . . .

CMYK

±

Mukhlis Daftar ke PDI Perjuangan

14

BUPATI Lampung Barat Mukhlis Basri resmi men­ calonkan diri sebagai calon gubernur Lampung. Pekan lalu, dia mendaftar ke Sekretariat DPD PDIP Lampung. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengaku memilih momen hari lahir Bung Karno karena dia sangat mengidolakan Presiden Pertama RI itu. Meskipun mengambil formulir calon gubernur, ia mengatakan masih akan mengikuti perintah partai. “Semua nanti keputusannya saya serahkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum, baik nomor satu maupun no­ mor dua saya siap menjalankan. Bahkan, jika tidak direkomendasikan saya juga legawa,” ujar dia. Salah satu yang menuntunnya men­ calonkan diri adalah ingin mewujudkan janji mendiang Ketua Dewan Penasihat PDI Perjuangan M. Taufiq Kiemas yang ingin membangun pelabuhan Krui, termasuk juga ingin membangun Lampung sekaligus membesarkan partai yang menjadi kewajiban setiap kader. “Saya kader ideologis, jadi ba­ gaimana kata partai,” kata Mukhlis, pada setiap kesempatan. (CR-2/U-1)

T E R U J I T E P E R C AYA

Member of Media Group Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Heru Zulkarnain, Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Kristianto, Lukman Hakim, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Iyar Jarkasih, Ricky P Marly, Sony Elwina Asrap.

Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Susilowati.

±

10

12

JEDA Pemilu Penuh Rekayasa dan Intrik

LAMPOST.CO Redaktur: Amirudin Sormin. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

±

PERSATUAN Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Lampung mengajukan Gubernur Lam­ pung Sjachroedin Z.P. sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Pengalaman memimpin daerah purnawirawan komisaris jenderal di Polri ini dinilai layak dan mampu menjadi calon presiden. Hal itu sekaligus menanggapi adanya wacana regenerasi yang terjadi di tubuh PDIP. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengindikasikan PDIP akan mencalonkan figur lain di luar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden mendatang. Ketua PWRI Lampung Muhammad Nur Al­ fian mengatakan pihaknya telah mengajukan pencalonan Sjachroedin kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, DPD PDIP Lampung, dan kepada Gubernur Lampung. Pengajuan Sjachroedin sudah melalui keputusan bersama anggota dan pengurus PWRI. “Ini tidak politis, tapi murni keputusan PWRI untuk mengusungnya sebagai calon presiden. Kami berharap PDIP mencalonkan Sjachro­ edin sebagai calon,” kata dia, saat dihubungi beberapa waktu lalu. (VER/U-1)

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ­MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

±

Zainal Abidin Mendaftar di KPU Lampura PASANGAN Zainal Abidin-An­ shori Djausal (Z dan A) maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (pemilukada) sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lam­ pung Utara 2014—2019. Kesiapan itu dinyatakan set­ elah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampura menyatakan pasangan itu lolos secara admin­ istrasi usai menyampaikan ber­ kas pendaftaran, merujuk Pera­ turan KPU No. 9/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer­ ah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk maju dalam bursa pemilukada, pasangan yang bersangkutan mesti didukung minimal 15% dari total suara pemilih di daerah atau didu­ kung parpol atau gabungan parpol yang mempunyai tujuh kursi di legislatif. Pasangan Z dan A didukung tujuh partai politik koalisi pen­ gusung, yakni PDIP, Gerindra, PAN, PBR, PBB, PKPB, dan PPI,

dengan total jumlah kursi di DPRD mencapai 21 kursi dan itu melebihi dari persyaratan administrasi minimal yang ditetapkan KPU. Zainal Abidin dan Anshori Djausal beserta tujuh pengurus dari partai koalisi pendukung mengungkapkan rasa syu­ kurnya. “Dengan jargon ‘Lan­ jutkan’ kami siap maju sebagai cabup dan cawabup Lampura,” ujar Zainal. (YUD/U-1)

±

±


CMYK

±

Jeda

±

±

Laporan Utama

l

14 12 Juni 2013

l

3 12 Juni 2013

±

±

Keuangan Parpol Biang Korupsi

Strategi Lembaga Pengawas untuk Kemenangan Rezim Orde Baru

±

SETELAH sekian banyak protes atas kecurangan yang dilakukan Golkar, akhirnya pada Pemilu 1982 muncullah gagasan memperbaiki undangundang yang bertujuan meningkatkan kualitas.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepani­ tiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas menga­ wasi pelaksanaan pemilu. Rencana pelibatan partai dalam kepani­ tiaan pemilu dan pembentukan Panwaslak Pemilu itu diterima DPR yang kemudian diformat ke dalam UU No. 2/1980 tentang Perubahan UU No. 15/1969 tentang Pemi­ lihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/1975. Undang-undang perubahan kedua atas undang-undang pemilu Orde Baru ini diteken oleh Presiden Soeharto pada 20 Maret 1980, atau dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 1982. Pasal 1 UU 2/1980 itu menyebutkan bahwa di dalam panitia pemilihan Indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat I, panitia pemilihan daerah tingkat II, dan panitia pemungutan suara diikutsertakan unsur partai politik dan Golongan Karya sebagai anggota. Artinya, di dalam PPI, PPD I, PPD II, dan

Perolehan Suara Pemilu 1982 % 64,34 27,78 7,88 364

Kursi % (1977) 242 62,11 + 2,23 94 29,29 - 1,51 24 8,60 - 0,72 100,00 Sumber: www.wikipedia.org

formalitas, yang tidak berpengaruh terhadap inde ­ pendensi dan kerja ob­ jektif panitia pemilu. Apalagi LPU yang menjadi penentu semua hasil pemilu tetap dipegang Menteri Dalam Negeri dan jajarannya.

Berisi Pejabat Panwaslak Pemilu itu pun ternyata tidak efektif karena berisi pejabat atau unsur dari pemerintahan yang jelas-jelas mendukung Golkar. Seperti disebutkan pada UU No. 2/1980, Pasal 1 (4b) yakni pada panitia pemi­

lihan Indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat I, panitia pemilihan daerah tingkat II, dan panitia pemungutan suara dibentuk panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum, yaitu panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum pusat. Unsur dari masing-masing tingkat penga­ was itu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pemer­ intah serta beberapa orang anggota yang diambilkan dari unsur pemerintah, PPP, PDI, Golkar, dan ABRI, sehingga kedudukan dalam struktur kepanitiaan pemilu tidak jelas. Di satu pihak, Panwaslak Pemilu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi di lain pihak Panwaslak Pemilu harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Arti­ nya, Panwaslak Pemilu adalah subordinat dari panitia pelaksana pemilu. Dalam peraturan pemerintah itu disebut­ kan bahwa ketua Panwaslak Pemilu Pusat adalah Jaksa Agung dengan lima wakil ketua merangkap anggota, masing-masing adalah pejabat dari Departemen Dalam Negeri, ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Begitu seter­ usnya pada tingkat bawah, komposisinya mengacu Panwaslak Pemilu pusat. Dengan susunan dan struktur organisasi seperti itu, keberadaan pengawas pemilu yang semula diniatkan untuk mengontrol pelaksanaan pemilu agar kualitas pemilu lebih baik tidak mungkin diwujudkan. Sebab, (sama dengan PPI, PPD I, PPD II, dan PPS) Panwaslak Pemilu Pusat, Panwaslak Pemilu Daerah I, Panwaslak Pemilu Daerah II, dan Panwaslak Pemilu Kecamatan juga di­ dominasi oleh aparat pemerintah yang tidak lain adalah para pendukung Golkar. (U-1)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan ketidaktranspar­ anan pengelolaan keuangan partai menjadi biang terjadinya korupsi politik. Ketika biaya politik ataupun potensi politik uang besar, sedangkan pen­ gelolaan keuangan partai tertutup, korupsi politik akan mudah dilakukan. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai di Indonesia lemah sehingga masuk dan keluarnya uang di partai politik sulit untuk dimonitor dan ditelusuri. Lebih mem­ buat rumit, kebanyakan transaksi ke partai politik dilakukan dengan tunai, tidak melalui perbankan. Salah satu yang menjadi penting dan urgen. “Sistem akuntabilitas di partai lemah. Itulah prob­ lem hulunya, kenapa korupsi politik marak terjadi. Sebab, dengan akuntabilitas lemah, potensi meny­ alahgunakan kekuasaan besar di sektor hilirnya. Kar­ ena income yang masuk ke partai kebanyakan tidak tercatat dalam transaksi perbankan,” ujarnya. Bambang memaparkan ada beberapa cara untuk memasukkan uang ke partai politik, salah satu mo­ dusnya menjual kewenangan, berdasarkan otoritas, misalkan kewenangan izin usaha atau apa pun yang bisa berhubungan dengan partai yang tentunya dengan pola transaksi masih tunai. “Kemudian, sumbangan dari kader partai, tetapi ada orang dari luar ingin jadi kader partai harus bayar mahar yang mahal dan tunai,” kata dia. Hal senada dikatakan pengamat politik UGM, Ari Dwipaya­ na. Menurutnya, pelapo­ ran dana politik perlu didukung publik. Pasalnya, selama ini korupsi politik justru dimulai dari dana kam­ panye yang dikeluarkan caleg. “Sering caleglah yang mengelu­ arkan dana unlimited (tidak terba­ tas),” kata dia, ketika dihubungi. Menurut dia, selama ini laporan keuangan dana kampanye yang dike­ luarkan parpol dan kenyataannya saat kampanye sangat jauh berbeda. Hal ini terjadi karena pendanaan kampanye parpol justru didanai secara pribadi. “Jadi, jangan heran kasus seperti man­ tan presiden PKS bakal terjadi di partai lain. Laporan keuangan parpolnya bagus, kegiatan kampanye akan dibiayai kader korup yang mencari rente,” ujar dia.

2014

No. Partai Suara DPR 1. Golkar 48.334.724 2. PPP 20.871.880 3. PDI 5.919.702 Jumlah 75.126.306 100,00

PPS yang selama ini didominasi aparat pemerintah, seperti gubernur, bupati/wali kota, camat beserta jajarannya, dimasuk­ kan juga unsur peserta pemilu, yang terdiri dari wakil-wakil dari Golkar, PPP, dan PDI. Namun, kehadiran wakil-wakil PPP dan PDI di kepanitiaan pemilu sesungguhnya tidak berarti apa-apa, sebab jumlah mereka san­ gat tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah aparat pemerintah yang notabene adalah pendukung Golkar. Jadi, keterlibatan partai dalam kepanitiaan pemilu ini sifatnya hanya

UJI “halal” donasi ke partai politik (parpol) memang perlu dilakukan karena parpol merupakan organisasi “suci” yang menghantarkan bangsa menjadi kuat. Jangan sampai kesucian parpol itu dikotori dengan mendonasikan uang hasil kejahatan. Untuk itu, butuh transparansi pengelolaan keuangan parpol.

Sanksi Sebagai sanksi atas kecurangan pengelolaan dana politik, diwacanakan dengan pembubaran

±

±

CMYK

±

parpol yang menjadi pelaku. Sebab, memasuki era reformasi, pembubaran partai politik masih bisa terjadi dan menjadi kewenangan Mahkamah Kon­ stitusi (MK). Hal itu dinyatakan pengamat Hukum Tata Negara Unila, M. Iwan Satriawan, sesuai dengan bunyi Pasal 24C UUD 1945. Mengenai pembubaran partai politik juga tidak semudah di era-era sebelumnya. Jika memang partai politik kegiatannya berten­ tangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif berupa pembekuan sementara parpol. Dasar hukumnya adalah Pasal 40 Ayat (2) UU No. 2/2008 yang diubah dengan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik. Selanjutnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaima­ na diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jika mengacu pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011, sanksi yang diberikan adalah pidana bagi peroran­ gan atau pengurus partai, bukan pembekuan atau pembubaran partai yang bersangkutan. Padahal, realita yang ada, partai politik sudah bergeser fungsinya tidak lagi sebagai sarana komu­ nikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik, tetapi sebagai corporate crime (tindak pidana yang bersifat organisatoris). Ada beberapa parameter yang dapat dijadikan landasan hukumnya. Pertama, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurus dipastikan tidak akan dilakukan dengan sendiri, pasti berje­ maah, baik itu dengan sesama pengurus partai, pihak ketiga, maupun dengan pengurus lintas partai. Kedua, hasil kejahatan korupsi sedikit banyak akan dimasukkan kas partai sebagai upaya mendu­ kung kegiatan partai. Hal ini tampak pada laporan keuangan partai yang menyatakan sumber dana didapatkan dari sumbangan kader maupun pengu­ rus partai atau pihak ketiga. Fenomena ini cukup menarik, khususnya bagi MK sebagai lembaga yang berwenang dalam memutus­ kan pembubaran partai politik. Dengan semangatnya untuk menegakkan keadi­ lan substantif daripada keadilan yang prosedural, sudah saatnya bagi MK untuk melakukan terobosan hukum dengan membubarkan partai politik yang di­ jadikan sebagai corporate crime oleh para kader dan pengurusnya demi menyelamatkan uang negara. Harapannya, dengan adanya partai politik yang dibubarkan oleh MK karena dijadikan ajang korupsi oleh para kader dan pengurusnya, akan menjadi shock therapy bagi pengurus partai yang lain untuk tidak melakukan kegiatan serupa. Sebab, jika hanya sanksi pidana bagi perorangan seperti yang telah dilakukan oleh KPK, tidak akan menghentikan praktik serupa karena akan terus dilakukan dengan hanya berganti orang. (CR-2/U-1)

±

±

±


Laporan Utama

l

4 12 Juni 2013

Transparansi Jadi Poin Tunjukkan Kualitas Parpol PARTAI politik dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan partai. Penggunaan dana milik rakyat yang terarah dan sesuai peruntukan menjadi wujud tingginya kualitas demokrasi di daerah setempat. Dalam hal ini, transparansi menjadi poin penting menunjukkan kualitas suatu parpol. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniari mengatakan parpol belum memberikan pendidikan politik yang baik. Informasi laporan keuangan parpol merupakan informasi terbuka berdasarkan UU KIP Pasal 15 Huruf g, Pasal 37 UU No. 2/2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 38 UU Partai Politik. Dalam aturan itu dinyatakan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui

masyarakat. Dia menguraikan hingga saat ini pihaknya mendapatkan informasi banyaknya parpol yang belum menerapkan transparansi keuangan. “Dalam perjalanannya acap ada kewajiban yang terlupakan, tetapi kritikan itu berarti dorongan agar parpol bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat,” ujar Juniardi. Dalam pengelolaan dana parpol itu, juga perlu ada pembatasan dalam mengalokasikan dana kampanye, termasuk kampanye pemilihan kepala daerah. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, adanya pembatasan biaya kampanye bisa men-

gurangi banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. “Prinsipnya, saya setuju (pembatasan dana kampanye). Ini salah satu alternatif,” kata dia. Namun, kata Gamawan, perlu dilakukan kajian teknis untuk melakukan pembatasan dana kampanye tersebut. Bukan hal yang mudah untuk mengontrol pembatasan dana kampanye tersebut. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK untuk mengawasi dana kampanye calon legislatif (caleg) maupun partai politik. Kerja sama dilakukan dalam pencegahan penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama masa kampanye. Wajib Lapor Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan setiap calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 wajib melaporkan rekening dana kampanyenya. Keterbukaan keuangan peserta pemilu menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan partai politik dan caleg. “Kami sepakat juga untuk meminta para caleg melaporkan keuangan, pembukuan dana kampanye, dan rekeningnya,” kata dia. Ia menjelaskan mekanisme pelaporan dana kampanye caleg dilakukan melalui dua jalur. Pertama,

laporan keuangan disampaikan melalui partai politik pengusung. “Parpol akan diminta memuat penggunaan dana kampanye yang dikelola calegnya dalam laporan kampanye parpol,” ujar dia. Cara kedua, caleg diminta langsung melakukan pelaporan dana kampanye kepada KPU. Laporan diserahkan ke KPU atau KPU di tingkat daerah, bergantung pada tingkatan pencalonannya. Hal ini dilakukan saat mendaftar menjadi caleg di KPU atau KPUD. “Jadi, selain menyerahkan daftar riwayat hidup, seorang caleg juga harus menyerahkan nomor rekeningnya,” kata dia. Cenderung Bohong Memang, biaya kampanye calon legislatif bervariasi, dengan biaya termurah di bawah Rp1 miliar. Namun, banyak politikus berbohong mengenai biaya kampanye untuk menarik empati masyarakat. Wakil Ketua DPR Pramono Anung bahkan meminta media massa tak langsung percaya karena biasanya pengeluaran untuk kampanye direndahkan. “Kalau kita tanya berapa yang kamu keluarkan, dia selalu mengatakan, misal dia keluar Rp5 miliar, dia bilangnya keluar Rp1,5 miliar—Rp2 miliar. Pengeluarannya direndahkan,” kata Pramono Anung, pada satu kesempatan diskusi. Dari puluhan informan, ujar Pramono, hampir seluruhnya menyebut biaya politik yang lebih rendah dibandingkan kenyataan. Namun, ia hanya percaya terhadap dana kampanye politikus Partai Golkar Tantowi Yahya. “Kalau Tantowi, benar dia hanya keluar Rp800 juta. Saya bisa menjelaskan kalau dia,” ujar Pramono. (MI/VER/CR-2/U-1)

Jeda

l

13 12 Juni 2013

Pemilu Penuh Rekayasa dan Intrik PEMUNGUTAN suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada 4 Mei 1982. Pada pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971. Bisa dibilang, sejak Pemilu 1977, pemilu selalu dimenangkan Golkar dengan dukungan pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI. Untuk menghilangkan kesan tidak netralnya aparat, dibuatlah rekayasa dan intrik sehingga Golkar terlihat wajar saat me-

nang. Salah satunya tragedi lapangan Banteng. Pada mulanya kampanye masih berjalan tenang, massa Golkar yang menguningkan lapangan Banteng masih menunggu kedatangan juru kampanye Golkar, Ali Murtopo. Namun, situasi berubah seketika pada saat massa beratribut PPP melintasi Lapangan Banteng. Saling cela antara massa Golkar dengan massa PPP pun makin menjadi-jadi. Batu-batu beterbangan. Massa pendukung Golkar berhamburan ke jalan, mengejar massa PPP. Mereka segera terlibat dalam baku hantam. Insiden itu secara cepat meluas ke beberapa titik di Jakarta. Saat kejadian itu, seorang saksi mata, Bathi Mulyono, berada di dalam kerumunan massa PPP. “Saya ada di sana, pakai baju kuning di luar, kaus hijau di dalam,” ujar dia. Bathi adalah ketua Yayasan Fajar Menyingsing, satu organisasi yang menampung mantan narapidana di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini didirikan atas restu Gubernur Jawa Tengah saat itu, Soepardjo Roestam. Bathi juga aktif di dalam kepengurusan DPP Golkar Jawa Tengah. Beberapa hari sebelum kampanye di Lapangan Banteng itu dimulai, dia menerima order untuk memprovokasi insiden itu. “Kami sudah mendapatkan petunjuk untuk operasi di Jakarta, perintah itu datang dari number one melalui jaringan

saya,” ujar Bathi. Number one yang dimaksud Bathi adalah Ali Murtopo, petinggi di era Orde Baru yang terkenal dengan operasi-operasi klandestinnya. Operasi itu memang berhasil. Paling tidak ada korban jiwa yang jatuh dan banyak aktivis yang ditangkap. Ali Sadikin dan K.H. Yusuf Hasyim dituduh berada di balik penyerangan aktivis PPP terhadap massa pendukung Golkar. “Padahal, yang menyulut kejadian itu ya kami juga,” kata Bathi. Rekayasa insiden itu tidak lain ditujukan untuk meraih simpati massa pada Golkar yang pada pemilu 1977, untuk beberapa wilayah, berhasil dikalahkan oleh PPP. Insiden itu juga disebut-sebut untuk menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Rekayasa kerusuhan Lapangan Banteng itu tampak dari keterlambatan Ali Sadikin untuk datang ke Lapangan Banteng, tempat di mana dia akan berbicara sebagai juru kampanye Golkar. Ali kemudian turut memberikan keterangan pers yang dilakukannya bersama-sama Pangkobkamtib Soedomo, di hadapan petinggi media massa dan pejabat negara. Dalam konferensi pers itu Soedomo mengatakan jika kerusuhan itu dipicu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah melewati masa kampanye yang penuh ketegangan, akhirnya hari pencoblosan diselenggarakan serentak pada 4 Mei 1982. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya di era Orde Baru, Golkar meraup suara terbanyak di tingkat nasional, tetapi kembali gagal mendapatkan posisi pertama di Aceh. Lagi-lagi, drama pemilihan presiden berlangsung seperti biasanya, rakyat masih percaya pada Soeharto untuk kembali dipercaya menjadi presiden. (U-1)


Luber

Gagas

l

12 12 Juni 2013

Sumber Keuangan Partai Politik yang Halal SESUAI UU No. 2/2011 tentang Perubahan atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, sumber keuangan partai diatur pada Pasal 34. (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari a. iuran anggota, b. sumbangan yang sah menurut hukum, c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa. (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. (3b) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, c. pengaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian Pasal 34a (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada partai politik paling lambat satu bulan setelah diaudit.

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut. (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b yang diterima partai politik berasal dari: a. perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART, b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun anggaran, c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik. Pasal 39 (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran partai politik, b. laporan neraca, c. laporan arus kas.

l

5 12 Juni 2013

Menguji Kehalalan Dana Kampanye Partai Politik

K

EMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari 2013 menyebutkan bahwa sejak dihelat pemilihan kepala daerah (pemilukada) pada 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia terjerat hukum. Tindak pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD. Sebanyak 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum. Berdasar surat izin pemeriksaan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir 2012, sebanyak 137 (35,49%) orang diperiksa kepolisian dan 294 orang (64,51%) diperiksa kejaksaan. Dari 431 kasus, sebanyak 83,76% terjerat kasus korupsi dan lainnya kasus pidana, pemerasan, dan perzinahan. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terseret kasus hukum lebih besar lagi, mencapai 2.545 orang. Namun, hingga kini aparat kepolisian dan kejaksaan baru memeriksa 994 orang saja. Dari 2.545 anggota Dewan, terdapat 1.050 orang (40,07%) teridentifikasi kasusnya adalah korupsi. Dengan kata lain, selama delapan tahun terakhir, setidaknya 2.976 anggota Dewan terjerat kasus hukum yang didominasi kasus korupsi (www.republika.co.id, 28 Februari 2013). Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data pada semester II tahun 2012, sebanyak 69,7% anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. Lebih dari 10% di antaranya adalah ketua komisi. Dari 35 modus yang digunakan, modus paling dominan adalah transaksi tunai yang terdiri dari penarikan tunai sebanyak 15,59% dan setoran tunai sebanyak 12,66% (www.detik.com, 7 Januari 2013). Dua data tersebut, sudah cukup membuat masyarakat tercengang dan mempertanyakan asal dana kampanye partai politik (parpol) atau anggota legislatif. Karena tidak sedikit pula, di antara berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengindikasikan dana korupsi yang mengalir ke parpol.

Mengenai sumbangan, kemudian dijabarkan dalam Pasal 35 bahwa sumbangan yang diterima partai politik berasal dari perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART. Kemudian, perseorangan bukan anggota parpol paling banyak senilai Rp1 miliar/orang dalam waktu satu tahun anggaran, juga dari perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp7,5 miliar/perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

Celah Batas kehalalan dana kampanye kemudian didasarkan atas kedua pasal tersebut. Berbagai celah undang-undang masih memungkinkan masuknya dana tidak halal, misalnya dengan menggunakan nama orang lain sebagai penyumbang, atau menyumbang langsung pada kegiatan kampanye. Kedua, pemilu legislatif dengan sistem suara terbanyak memberikan kesempatan seluasluasnya kepada calon anggota legislatif (caleg) untuk melakukan kampanye di daerah pemilihan (DP)-nya. Dana pribadi caleg ini juga tidak melalui mekanisme pelaporan maupun pencatatan dalam laporan keuangan parpol. Padahal, kampanye caleg secara langsung merupakan kampanye untuk parpol dari mana caleg berasal. Ketiga, tidak adanya format yang seragam antara laporan keuangan di pengurus pusat dengan di daerah atau struktur parpol yang paling kecil. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sistem yang masih belum memadai untuk diterapkan di daerah. Namun, dengan pemberlakuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan parpol sebagai badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, memberikan informasi publik, serta membangun sistem pelayanan informasi dan dokumentasi. Sebagaimana disebutkan dalam UU KIP, badan publik adalah lembaga eksekutif, leg-

islatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seJuniardi Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung luruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Transparansi dana parpol diatur dalam UU KIP maupun UU Parpol. Pasal 15 huruf (d) UU KIP menyebutkan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam undangundang ini adalah (d) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/ atau APBD. Aturan yang dapat menguji kehalalan dana kampanye parpol sangat minim, bahkan tidak mampu mencegah terjadinya masuknya dana-dana siluman maupun sebagai salah satu modus pencucian uang. Namun, perlu diingat bahwa menjamurnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol. Hal inilah yang seharusnya menjadikan transparansi sebagai kata kunci yang ampuh dalam mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi akan berdampak secara langsung terhadap pencitraan dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebagai lip service. Umumkan kepada masyarakat melalui website, sumbangan-sumbangan perseorangan, perusahan, badan usaha, dan sebagainya seperti layaknya penerimaan sumbangan dana-dana sosial dan kemanusiaan. Biarkan masyarakat mengetahui secara detail darimana saja asal dana parpol, berapa jumlahnya, dan untuk apa saja penggunaanya. Lakukan ini sebagai kebijakan nasional, dari tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) hingga anak ranting. Transparansi, tidak akan merugi. Berani? n


CMYK

±

Perempuan

±

±

Jejak

l

6 12 Juni 2013

l

11 12 Juni 2013

±

±

M. Taufiq Kiemas

Partisipasi Perempuan Terkendala Dana PENDANAAN menjadi satu penghalang suksesnya karier politik perempuan. Padahal, dengan keuletan menjadi kader partai politik, perempuan tidak akan mengeluarkan dana besar untuk maju menjadi politisi andalan. BIODATA

±

Nama

Elly Wahyuni Lahir Bandar Lampung, 25 Juni 1962 Ayah Ibu Anak

Ketua Perempuan Indonesia Raya Lampung Elly Wahyuni mengatakan rendahnya partisi­ pasi perempuan dalam politik dis­ ebabkan beberapa hal. Utamanya karena perempuan tidak berani menanggung risiko, khususnya pembiayaan yang besar. Menurut Wakil Ketua DPD Par­ tai Gerindra Lampung itu, perem­ puan tentu akan berpikir ulang untuk terjun ke politik karena jika gagal, dana yang dikeluarkan akan hilang. “Seandainya gagal, sangat berat terjun ke politik, khususnya saat pencalegan. Perempuan, apalagi ibu rumah tangga, agak berpikir untuk mengambil risiko karena seorang ibu akan lebih me­ mikirkan kebutuhan keluarga,” kata dia kepada Lampung Post pekan lalu. Selain itu, hambatan lain ialah kodrat perempuan yang tentu akan meng­ abdi kepada s u a m i dan ke ­ luarga. “May­ ori­

: Soegiarto : Hj. Karsiyah : 1. Elisa Putri 2. Gita Kurniawan Putra 3. M. Shandi Putra 4. Nurul Putri

Organisasi l Pernah aktif di lembaga pers mahasiswa Unila Teknokra l Ketua Kohati HMI Lampung l Dewan Penasihat FKPPI l Ketua Perempuan Indonesia Raya Partai Gerindra Lampung l Wakil Ketua III Gerindra Lampung l Korwil DP III Gerindra Provinsi Lampung Pesarawan, Pringsewu, Metro l Sebelum bergabung di Gerindra telah lebih dulu bergabung di PPP dan PBR

tas laki-laki di Indo­ nesia menginginkan istri hanya menjadi ibu

Putra Pulau Pisang itu Amanatkan Kebangkitan Empat Pilar Bangsa

rumah tangga. Itu juga menjadi hambatan.” Padahal, Elly mengakui dari segi kemampuan, perempuan yang terjun ke politik tidak kalah dengan politisi laki-laki. Politisi perempuan dapat memberikan warna dalam menyuarakan suara rakyat. Untuk itu, Korwil Daerah Pemilihan III Gerindra Provinsi Lampung itu berharap perem­ puan Lampung dapat berkiprah di politik. Menurut dia, untuk sukses berpolitik, perempuan memang harus melihat risiko dengan mem­ pertimbangkan secara matang. “Jangan berpolitik maju-mundur. Sebenarnya kalau perempuan menjadi kader, tentu akan dipri­ oritaskan oleh partai. Kader kan tidak harus pakai uang, yang pent­ ing rajin dan mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran,” kata Dewan Penasihat FKPPI Lampung ini. Mantan Ketua Korps HMI Wati (Kohati) HMI Lampung itu opti­ mistis politisi perempuan dapat maju. Dia menilai saat ini mayori­ tas perempuan Indonesia, khusus­ nya Lampung, telah mandiri. Hal itu ditandai dengan mun­ culnya banyak generasi muda perempuan yang aktif, apalagi saat ini kemampuan itu didu­ kung penuh oleh ke­ luarga. Dia juga memas­ tikan keberadaan perempuan dalam dunia politik sangat penting. Perempuan yang memang diberi perasaan yang lebih peka akan mengakomodasi ke­ pentingan masyarakat lebih luas. Untuk Lampung, ujar dia, politisi perempuan telah berhasil menginisiasi program penyediaan ruang menyusui di beberapa pusat keramaian. (VERA AGLISA/U-1)

P

ETANG itu mendung me­ naungi seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga rumah di Jalan Teuku Umar No. 27, Menteng, Jakarta Pusat, yang juga kediaman Presiden ke-5 RI Megawatri Soekarnoputri. Ya, Sabtu (7-6) sekitar pukul 19.05 waktu Singapura, suami Megawati, yang juga Ketua Majelis Per­ musyawaratan Rakyat (MPR), Muham­ mad Taufiq Kiemas, telah berpulang. Di seluruh penjuru nusantara, banyak orang bercerita kesannya terhadap Dewan Penasihat DPP PDI Perjuangan itu. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Taufiq Kiemas sebagai rekonsiliator yang mengabdikan di­ rinya untuk bangsa dan negara. “Kami kehilangan putra terbaik bangsa, politisi terkemuka, tokoh penegak demokrasi, rekonsiliator, dan seorang negarawan,” ujar Presi­ den saat bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Minggu (9-6). Taufiq dimakamkan bersebelahan dengan pusara kedua orang tuanya, Tjik Agoes Kiemas dan Hamzatoen Roesda Kiemas. Presiden menjelaskan almarhum

yang dilahirkan di Jakarta sepanjang hayatnya diabdikan untuk kepentin­ gan bangsa dan negara. Ia mencatat selama mengemban amanah sebagai anggota DPR, Taufiq telah menun­ jukkan konsistensi, ketegaran, dan ketekunan dalam melakukan per­ juangan politik yang diyakini. “Kami juga mengetahui kegigihan al­ marhum menyosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak pernah surut, bahkan saat kondisi kesehatannya mulai menurun. Beliau ingin bangsa ini bersatu men­ egakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar dia. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Menurut dia, Taufiq Kiemas adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki perekat karena dapat menyatukan para pemimpin. Busyro mengaku terkesan den­ gan sosok Taufiq yang egaliter dan mempunyai regenerasi yang kuat. “Dia orangnya cool, semangat dalam regenerasinya dan kuat. Perekat karena waktu kami dulu di KY me­ rintis pertemuan lembaga negera, Presiden, MPR, DPR, BPK, dan KY,” kata dia, kemarin.

Berdarah Lampung Leluhur mendiang Ketua MPR Tau­ fiq Kiemas berasal dari Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Karena itu­ lah ia selalu mendorong dan meman­ tau pembangunan di Lampung. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan nenek Taufiq Kiemas berasal dari Pulau Pisang di Pesisir Barat. Setelah itu, mereka pindah ke Sumatera Selatan. “Kalau bertemu saya, Pak Taufiq selalu menanyakan kabar tentang Pulau Pisang dan kondisi Lampung,” kata Mukhlis Basri. Mukhlis menuturkan Taufiq ban­ yak memberi kontribusi kepada Lampung, salah satunya pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari kabu­ paten induk Lampung Barat. “Beliau mendorong Komisi II DPR untuk segera menyelesaikan Undang-Un­ dang Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat,” ujarnya. Dia menambahkan satu rencana besar Taufiq Kiemas yang belum ter­ wujud adalah pembangunan pelabu­ han Krui. Rencana tersebut hingga kini tertunda karena situasi politik belum memungkinkan. “Beliau ber­ janji besok kalau PDI Perjuangan menang, pembangunan pelabuhan

±

Krui harus segera dimulai. Hal inilah yang menuntun saya untuk mewujud­ kan janji beliau,” ujar calon gubernur Lampung yang mendaftar melalui PDI Perjuangan itu. (CK-1/HEN/IDO/U-1)

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Pilar

±

±

Perempuan

l

10 12 Juni 2013

l

7 12 Juni 2013

±

±

Membangun Indonesia dari Desa SIAPA yang tidak kenal Partai Golkar. Sejak berdiri menjadi Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar), partai ini menjadi pemenang setiap kali pemilihan umum (pemilu) hingga era reformasi datang.

±

Kini, setelah berubah nama menjadi partai, Golkar pun bersiap menang dengan tekad mengubah paradigma pembangunan yang semua dimulai dari kota, ke depan dari desa. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan konsentrasi pem­ bangunan nasional yang selama ini berpusat di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan harus mulai diubah. “Pem­ bangunan nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa itu men­ gakibatkan disparitas pembangunan antarwilayah dan antardaerah, sehing­ ga diperlukan pendekatan pembangu­ nan baru, yakni membangun Indonesia dari desa,” kata Aburizal pada salah satu orasinya. Pembangunan Indonesia dari desa di segala aspek itu harus dilipatgandakan dari sebelumnya agar kesejahteraan masyarakat perdesaan bisa segera ter­

wujud. Apalagi, berdasar data Badan Pusat Statistisk (BPS) pada September 2012, jumlah penduduk miskin di In­ donesia mencapai 28,594 juta jiwa atau sekitar 11,66%. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebanyak 18,086 juta tinggal di perdesaan. “Penduduk di daerah perdesaan itu tidak berdaya mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak, akibatnya in­ deks pembangunan manusia Indonesia tercatat masih rendah,” kata dia. Dalam upaya meningkatkan per­ ekonomian masyarakat perdesaan, fungsi dan peran koperasi unit desa (KUD) perlu dikembalikan, baik sebagai lembaga perkreditan, penyedia dan penyalur sarana produksi pertanian, lembaga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta kegiatan ekonomi perdesaan lainnya. GBHN Pada kesempatan lain, Aburizal juga memaparkan visi negara kesejahteraan 2045. “Partai Golkar saat ini sedang mempersiapkan cetak biru pembangu­ nan nasional yang disebut visi negara kesejahteraan 2045. Visi ini diharapkan dapat menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru yang sudah dihapus,” ujar dia. Ia mengakui cetak biru tersebut masih perlu didiskusikan secara ilmiah dan terbuka guna memperoleh berbagai pemikiran dan kritik sebagai masukan dalam rangka memberikan bobot yang makin tinggi dan berkualitas. Aburizal menjelaskan visi negara kesejahteraan 2045 akan dijalankan secara berta­ hap, yakni pada dasawarsa pertama (2015—2025), kedua (2025—2035), dan dasawarsa ketiga (2035—2045). Dasawarsa pertama tersebut sangat menentukan karena merupakan arah dan tahapan pembangunan selanjutnya bagi bangsa Indonesia dalam meletak­ kan fondasi menuju negara maju. Pada dasawarsa kedua, target yang ingin dicapai adalah mempercepat pem­ bangunan di segala bidang memasuki negara maju sehingga Indonesia sudah siap menjadi negara maju. Sementara dasawarsa ketiga, target yang akan di­ capai adalah memantapkan Indonesia sebagai negara maju. (U-1)

Suara Terbanyak Hambat Karier Politik Perempuan

Ani Sucipto

Ketua

Aburizal Bakrie (sejak 2009) Sekretaris Jenderal

Idrus Marham Berdiri 20 Oktober 1964 Kantor Pusat DKI Jakarta

Airin Rachmi Diany

IdeologiPancasila Situs Web

http://www.golkar.or.id

Siti Nurbaya

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ani Sucipto, menyayangkan metode pemilu masih dengan suara terbanyak, padahal ban­ yak perempuan calon anggota legislatif (caleg) rata-rata tidak memiliki basis sosial karena kurangnya kesempatan mereka di ruangruang publik. Bahkan, di sejumlah pemi­ lukada, isu penolakan perempuan sebagai pemimpin kembali terangkat di masyarakat. Penyebabnya basis sosial yang tidak dikuasai caleg perempuan. “Masyarakat masih be­ lum sepenuhnya men­ erima perempuan sebagai pemimpin, kecuali sudah d i k e n a l s e b e l u m n ya . Masalah ini juga dapat kami temukan di daerah lain, seperti Aceh dan Pap­ ua,” kata dia. Dari sana, perlu resep untuk meraih kemenan­ gan perempuan dalam ajang politik praktis. Sep­ erti yang dikatakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, perlu sejumlah persiapan bagi caleg-caleg perempuan. “Gali ilmu, gali potensi kita, dan belajar hal-hal yang positif dari para penda­ hulu, seperti mantan Presi­ den Indonesia Megawati Soekarnoputri atau mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher,” ujar dia. Namun, soal kesiapan perempuan calon legislatif tidak bisa lepas dari partai masingmasing, yaitu banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan. Bukan be­ rarti tidak ada calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan dan budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah ses­ uatu yang mudah untuk dilawan. “Regulasi sudah bagus, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwaki­ lan perempuan,” ujar dia. Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan yaitu dengan

MENJELANG Pemilu 2014, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Masalah perempuan dan politik ini tentu tidak lepas dari perkembangan sistem politik dan partai yang ada di Indonesia.

mengambil caleg perempuan yang sudah populer, seperti artis atau perempuan pen­ gusaha. Suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik. Atau perempuan yang tidak populer hanya dijadi­ kan sebagai pemanis, tidak sungguh-sungguh menempatkan mereka di wilayah strategis. “Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut sepatu (paling belakang) atau di daerah pemilihan yang gersang, yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan,” ujar dia. Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai Nas­ Dem Siti Nurbaya dalam sebuah wawancara menjawab tentang apa persoalan dan apa yang perlu disiapkan untuk menguatkan kap­ asitas perempuan di partai. Ia melakukan per­ bandingan dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun dan dalam prosesnya mereka meny­ iapkan peningkatan kualitas perempuan. “Di sini terlalu instan sehingga perempuan hanya dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai,” kata dia. Padahal, ada kenyataan bahwa partai poli­ tik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di negara Swedia, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru, parpol mem­ persiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali. “Harus diiringi dengan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik untuk men­ ingkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan,” kata mantan Sekjen DPD itu. Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Me­ suji Haryati Candralela. Menurut dia, perem­ puan bisa terlibat langsung dalam pembangu­ nan, misalnya di Mesuji, minimal memiliki dua atau tiga kepala dinas perempuan. Begitu juga di legislatif, minimal 20% anggota Dewannya perempuan. “Lalu, misalnya kepala kampung, camat, dan seterusnya, sehingga ibu itu tidak menjadi sosok terstigma lemah. Namun, me­ mang memiliki kemampuan berkarya yang sama dengan laki-laki,” kata dia. Ada sisi positif perempuan masuk dunia politik. Sebab, keterlibatan perempuan dalam politik dapat menentukan naiknya derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik. (U-1)

±

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Orator

±

±

Orator

l

8 12 Juni 2013

l

9 12 Juni 2013

±

±

Bangun Kepercayaan Rakyat

Caleg Bermoral

lewat Bakti Nyata

yang Dipilih Rakyat

BERBAGAI pemberitaan negatif soal Partai Demokrat sedikit banyak akan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Masifnya warta soal kasus korupsi beberapa kader menyebabkan perolehan suara partai pemenang pemilu itu berdasarkan hasil survei anjlok.

N

BIODATA

±

Ridho Ficardho Kelahiran: Bandar Lampung, 20 Juli 1980 Pendidikan: SDN 1 Gunungsugih, Lampung Tengah SMP Satya Dharma, Lampung Tengah SMA Alkautsar Bandar Lampung Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Pascasarjana Universitas Indonesia Prgram Doktor Ilmu Politik UI (belum selesai) Pengalaman Organisasi dan Politik: Dewan Perwakilan Mahasiswa UI Dewan Kerja Pramuka Kwarda Lampung Dewan Kerja Kwartir Nasional Pramuka Pengurus DPP Partai Demokrat (2006) Ketua DPD Demokrat Lampung (2010—sekarang)

amun, dengan bakti nyata yang diperlihat­ kan oleh pengurus dan simpatisan Partai Demokrat kepada rakyat, perlahan-lahan mampu menaikkan citra partai. Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Ridho Fichardo menjelaskan pemberitaan kasus korupsi yang banyak melibatkan kader partai memang membuat keper­ cayaan masayarakat turun. Apalagi pemberitaan tersebut begitu besar dan terjadi menje­ lang Pemilu. Namun, semua kader dan simpatisan meyakini bahwa dengan bakti nyata kepada masyarakat, keper­ cayaan tersebut bisa kembali diraih. Semua pengurus partai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan banyak melaku­ kan kegiatan-kegiatan yang benyak menyentuh rakyat. Melalui kegiatan so­ sial, seperti pasar murah, masyarakat akan melihat komitmen dan kepedulian partai. Menurut Ridho, dengan kerja nyata yang dilakukan langsung dan menyentuh masayarakat, partai pun akan kembali dili­ hat dan dipercayai. Meskipun pemberitaan negatif terus bermunculan, masyarakatlah yang langsung merasakan kerja partai. “Warga pun lebih merasa­ kan kenyataan dari hasil kerja yang sudah partai lakukan, terlepas dari pemberitaan (negatif) yang terus bermunculan,” kata Ridho. Berdasarkan hasil survei yang dilangsungkan pada Desember 2012—April 2013 di beberapa ka­ bupaten di Lampung, persentase perolehan suara PD meningkat. Awalnya hanya 15%, kemudian naik menjadi 18%. Meskipun ini hanya sampel dari beberapa daerah di kabupaten, menunjukkan mulai kembalinya ke­ percayaan masyarakat terhadap partai berlambang bintang Mercy ini. Menurut Ridho, kenaikan 3% tersebut cukup signifikan yang artinya kepercayaan masyarakat kepada partai perlahan-lahan mulai membaik.

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung menargetkan meraih satu kursi dalam setiap daerah pemilihan (DP), termasuk untuk kursi di DPR. Pemilu sebelumnya tahun 2009, PPP sama sekali belum memiliki wakil di DPR tingkat pusat.

Survei yang dilakukan oleh LSI ini menunjukkan bahwa dengan bakti nyata yang dilakukan partai kepada masyarakat, kepercayaan itu bisa didapat­ kan kembali. DPD Demokrat Lampung menargetkan untuk mempertahankan perolehan suara Pemilu 2009 lalu. Pada pemilu sebelumnya, Demokrat Lampung mendapat perolehan suara tertinggi dibandingkan partai lain. Lewat kerja bakti dan kerja keras yang dilakua­ kan pengurus di semua jajaran, Ridho optimistis bisa mengulang kesuksesan Pemilu 2009. Menurutnya, target perolehan suara mengacu pada capaian yang dibuat oleh DPP. Perolahan suara Demokrat di Lampung diharapkan bisa mencapai, bahkan melebihi rata-rata nasional. Kemenangan pada pemilu legislatif akan menentukan dalam memantapkan kemenangan pemilihan presiden. Selain bakti nyata kepada masyarakat, pemenan­ gan pemilu juga dilakukan dengan memajukan calon anggota legislatif (caleg) terbaik yang bisa merebut hati masyarakat. Caleg Demokrat terdiri dari para kader dan beberapa tokoh. “Penetapan caleg sudah dilakukan melalui pem­ bahasan yang panjang dan melalui scoring, supaya calon yang maju adalah pilihan terbaik untuk me­ menangkan pemilu,” ujar Ridho. Dia pun menekankan kepada semua kader dan caleg untuk memperkuat gerakan dan konsolidasi hingga tingkat yang paling bawah. Semua pengu­ rus partai dan kader untuk berperan aktif dalam memenangkan pemilu serta memperkuat struktur partai sehingga makin padu dan menyatu dalam menghadapi pemilu. Partai juga, kata dia, mengarahkan kepada semua caleg untuk bekerja sama dalam memenangkan pemilihan di daerah pemilihan masing-masing. Caleg pusat bisa membangun kerja sama dengan caleg tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kerja sama ini diserahkan kepada masing-masing caleg sesuai keinginan masing-masing. Lewat pola ini, diharapkan bisa menambah kesolidan dan kesiapan calon dalam meraih suara yang pada akhirnya partai pun mendapat kursi yang cukup signifikan di lembaga legislatif. (PADLI RAMDAN/U-1)

G

una meningkatkan perolehan kursi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hing­ ga pusat, PPP akan mencoba menerapkan strategi kerja sama antarcaleg. Semua caleg harus saling mendukung untuk menaikkan perolehan su­ ara sehingga target kursi per-DP bisa terpenuhi. Ketua DPW PPP Lampung M.C. Iman Santoso mengatakan caleg DPR akan bekerja sama dengan caleg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk saling membantu meningkatkan perolehan suara. “Misalnya satu caleg DPR bekerja sama dengan caleg lain sesuai DP yang lebih kecil untuk samasama memenangkan perolehan suara. Kerja sama dalam bentuk menyiapkan tim sukses, saksi pada saat pemilihan, termasuk pendanaan untuk kampe­ nye,” kata Iman, saat dihubungi pekan lalu. Kerja sama dan kaderisasi berbasis calon ini diatur oleh DPW. DPW yang menetapkan calegcaleg yang saling bekerja sama membantu dalam menaikkan perolehan suara di DP. “Dengan pola kaderisasi ini, target perolehan kursi bisa tercapai. Syukur-syukur bisa lebih,” ujar dia. Menurutnya, partai menekankan akan penting­ nya perolehan kursi. Dengan sistem suara terban­ yak, siapa pun bisa berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif. Partai tidak melihat siapa calon yang terpilih, yang lebih dipertimbangkan adalah adanya partai mendapat kursi di DPRD pusat hingga daerah. Masyarakat yang memilih dalam pemilu, kata Iman, tidak hanya melihat partai yang mengusung, tetapi lebih pada figur yang menjadi caleg. Ini men­ jadi tantangan partai Islam. Umat Islam pun belum tentu memilih partai yang berasaskan Islam, tapi juga melihat figur yang diusung oleh partai. PPP sebagai partai Islam menyadari tantangan tersebut dan berbenah diri dengan menyalonkan

para figur-figur terbaik menjadi caleg di pusat hingga di kabupaten/kota. Selama ini anggota legislatif dari PPP me­ mang jauh dari pemberitaan miring, seperti kebanyakan anggota Dewan dari partai lain yang banyak tersandung kasus narkoba, korupsi, bahkan skandal wanita, termasuk figur yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Iman menegaskan semua caleg PPP men­ jalankan aturan Islam dengan baik, terutama dalam hal ibadah-ibadah wajib yang dianjur­ kan dalam Islam. Misalnya, terkait salat dan puasa. Lewat ajaran agama yang dilakukan itu, diharapkan para caleg bisa terus men­ jaga sikap dan perilaku saat menjadi wakil rakyat. “Enggak benar kalau anggota PPP tidak salat dan menjalankan puasa. Laporkan ke saya kalau memang melihat. Nanti akan kami tindak lanjuti,” kata dia. PPP sebagai rumah umat Islam dan menjadi alat perjuangan untuk membela kepentingan dan kes­ ejahteraan masyarakat yang mayoritas umat Islam. Pengurus dan simpatisan partai akan mengemba­ likan kepercayaan umat Islam kepada partai ber­ lambang Kakbah ini. Masyarakat dan umat Islam khususnya harus kembali percaya dengan partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini. Iman pun mengingatkan kembali slogan partai “Islam agamaku, Kakbah kiblatku, dan PPP pili­ hanku”. Jadi, orang yang merasa beragama Islam dan Kakbah sebagai kiblat salatnya sudah seharus­ nya memilih partai PPP. Jika banyak perwakilan PPP yang duduk di kursi legislatif, peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijamin tidak akan merugikan umat Islam. Lembaga legislatif penting sebagai wadah yang membuat segala macam aturan bagi masyarakat. “Pemilu legislatif lebih strategis karena pada ajang lima tahunan ini akan dipilih orang-orang yang nantinya mendapat kepercayaan untuk mem­ buat semua aturan yang berlaku di Indonesia. Pera­ turan yang dibuat harus berpihak dan membela ke­ pentingan masyarakat Islam dan warga Indonesia pada umumnya,” ujar dia. (PADLI RAMDAN/U-1)

± M.C. Iman Santoso Kelahiran: Tanjungkarang, 56 tahun Pendidikan: n SDN 9 Tanjungkarang n SMPN 2 Tanjungkarang n SMAN 2 Tanjungkarang n Fakultas Hukum Unila (S-1) n Magister Hukum UBL Pengalaman Organisasi dan Karier Politik: - Ketua Perhimpunan Pelajar Islam (PPI) Lampung - Ketua Persaudaraan Muslimim Indonesia Lampung - Bergabung PPP (1977) - Anggota DPRD Lampung - Wakil Ketua DPW PPP Lampung - Ketua DPW PPP (2011—2016)

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Orator

±

±

Orator

l

8 12 Juni 2013

l

9 12 Juni 2013

±

±

Bangun Kepercayaan Rakyat

Caleg Bermoral

lewat Bakti Nyata

yang Dipilih Rakyat

BERBAGAI pemberitaan negatif soal Partai Demokrat sedikit banyak akan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Masifnya warta soal kasus korupsi beberapa kader menyebabkan perolehan suara partai pemenang pemilu itu berdasarkan hasil survei anjlok.

N

BIODATA

±

Ridho Ficardho Kelahiran: Bandar Lampung, 20 Juli 1980 Pendidikan: SDN 1 Gunungsugih, Lampung Tengah SMP Satya Dharma, Lampung Tengah SMA Alkautsar Bandar Lampung Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Pascasarjana Universitas Indonesia Prgram Doktor Ilmu Politik UI (belum selesai) Pengalaman Organisasi dan Politik: Dewan Perwakilan Mahasiswa UI Dewan Kerja Pramuka Kwarda Lampung Dewan Kerja Kwartir Nasional Pramuka Pengurus DPP Partai Demokrat (2006) Ketua DPD Demokrat Lampung (2010—sekarang)

amun, dengan bakti nyata yang diperlihat­ kan oleh pengurus dan simpatisan Partai Demokrat kepada rakyat, perlahan-lahan mampu menaikkan citra partai. Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Ridho Fichardo menjelaskan pemberitaan kasus korupsi yang banyak melibatkan kader partai memang membuat keper­ cayaan masayarakat turun. Apalagi pemberitaan tersebut begitu besar dan terjadi menje­ lang Pemilu. Namun, semua kader dan simpatisan meyakini bahwa dengan bakti nyata kepada masyarakat, keper­ cayaan tersebut bisa kembali diraih. Semua pengurus partai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan banyak melaku­ kan kegiatan-kegiatan yang benyak menyentuh rakyat. Melalui kegiatan so­ sial, seperti pasar murah, masyarakat akan melihat komitmen dan kepedulian partai. Menurut Ridho, dengan kerja nyata yang dilakukan langsung dan menyentuh masayarakat, partai pun akan kembali dili­ hat dan dipercayai. Meskipun pemberitaan negatif terus bermunculan, masyarakatlah yang langsung merasakan kerja partai. “Warga pun lebih merasa­ kan kenyataan dari hasil kerja yang sudah partai lakukan, terlepas dari pemberitaan (negatif) yang terus bermunculan,” kata Ridho. Berdasarkan hasil survei yang dilangsungkan pada Desember 2012—April 2013 di beberapa ka­ bupaten di Lampung, persentase perolehan suara PD meningkat. Awalnya hanya 15%, kemudian naik menjadi 18%. Meskipun ini hanya sampel dari beberapa daerah di kabupaten, menunjukkan mulai kembalinya ke­ percayaan masyarakat terhadap partai berlambang bintang Mercy ini. Menurut Ridho, kenaikan 3% tersebut cukup signifikan yang artinya kepercayaan masyarakat kepada partai perlahan-lahan mulai membaik.

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung menargetkan meraih satu kursi dalam setiap daerah pemilihan (DP), termasuk untuk kursi di DPR. Pemilu sebelumnya tahun 2009, PPP sama sekali belum memiliki wakil di DPR tingkat pusat.

Survei yang dilakukan oleh LSI ini menunjukkan bahwa dengan bakti nyata yang dilakukan partai kepada masyarakat, kepercayaan itu bisa didapat­ kan kembali. DPD Demokrat Lampung menargetkan untuk mempertahankan perolehan suara Pemilu 2009 lalu. Pada pemilu sebelumnya, Demokrat Lampung mendapat perolehan suara tertinggi dibandingkan partai lain. Lewat kerja bakti dan kerja keras yang dilakua­ kan pengurus di semua jajaran, Ridho optimistis bisa mengulang kesuksesan Pemilu 2009. Menurutnya, target perolehan suara mengacu pada capaian yang dibuat oleh DPP. Perolahan suara Demokrat di Lampung diharapkan bisa mencapai, bahkan melebihi rata-rata nasional. Kemenangan pada pemilu legislatif akan menentukan dalam memantapkan kemenangan pemilihan presiden. Selain bakti nyata kepada masyarakat, pemenan­ gan pemilu juga dilakukan dengan memajukan calon anggota legislatif (caleg) terbaik yang bisa merebut hati masyarakat. Caleg Demokrat terdiri dari para kader dan beberapa tokoh. “Penetapan caleg sudah dilakukan melalui pem­ bahasan yang panjang dan melalui scoring, supaya calon yang maju adalah pilihan terbaik untuk me­ menangkan pemilu,” ujar Ridho. Dia pun menekankan kepada semua kader dan caleg untuk memperkuat gerakan dan konsolidasi hingga tingkat yang paling bawah. Semua pengu­ rus partai dan kader untuk berperan aktif dalam memenangkan pemilu serta memperkuat struktur partai sehingga makin padu dan menyatu dalam menghadapi pemilu. Partai juga, kata dia, mengarahkan kepada semua caleg untuk bekerja sama dalam memenangkan pemilihan di daerah pemilihan masing-masing. Caleg pusat bisa membangun kerja sama dengan caleg tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Kerja sama ini diserahkan kepada masing-masing caleg sesuai keinginan masing-masing. Lewat pola ini, diharapkan bisa menambah kesolidan dan kesiapan calon dalam meraih suara yang pada akhirnya partai pun mendapat kursi yang cukup signifikan di lembaga legislatif. (PADLI RAMDAN/U-1)

G

una meningkatkan perolehan kursi mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hing­ ga pusat, PPP akan mencoba menerapkan strategi kerja sama antarcaleg. Semua caleg harus saling mendukung untuk menaikkan perolehan su­ ara sehingga target kursi per-DP bisa terpenuhi. Ketua DPW PPP Lampung M.C. Iman Santoso mengatakan caleg DPR akan bekerja sama dengan caleg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk saling membantu meningkatkan perolehan suara. “Misalnya satu caleg DPR bekerja sama dengan caleg lain sesuai DP yang lebih kecil untuk samasama memenangkan perolehan suara. Kerja sama dalam bentuk menyiapkan tim sukses, saksi pada saat pemilihan, termasuk pendanaan untuk kampe­ nye,” kata Iman, saat dihubungi pekan lalu. Kerja sama dan kaderisasi berbasis calon ini diatur oleh DPW. DPW yang menetapkan calegcaleg yang saling bekerja sama membantu dalam menaikkan perolehan suara di DP. “Dengan pola kaderisasi ini, target perolehan kursi bisa tercapai. Syukur-syukur bisa lebih,” ujar dia. Menurutnya, partai menekankan akan penting­ nya perolehan kursi. Dengan sistem suara terban­ yak, siapa pun bisa berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif. Partai tidak melihat siapa calon yang terpilih, yang lebih dipertimbangkan adalah adanya partai mendapat kursi di DPRD pusat hingga daerah. Masyarakat yang memilih dalam pemilu, kata Iman, tidak hanya melihat partai yang mengusung, tetapi lebih pada figur yang menjadi caleg. Ini men­ jadi tantangan partai Islam. Umat Islam pun belum tentu memilih partai yang berasaskan Islam, tapi juga melihat figur yang diusung oleh partai. PPP sebagai partai Islam menyadari tantangan tersebut dan berbenah diri dengan menyalonkan

para figur-figur terbaik menjadi caleg di pusat hingga di kabupaten/kota. Selama ini anggota legislatif dari PPP me­ mang jauh dari pemberitaan miring, seperti kebanyakan anggota Dewan dari partai lain yang banyak tersandung kasus narkoba, korupsi, bahkan skandal wanita, termasuk figur yang konsisten antara perkataan dan perbuatan. Iman menegaskan semua caleg PPP men­ jalankan aturan Islam dengan baik, terutama dalam hal ibadah-ibadah wajib yang dianjur­ kan dalam Islam. Misalnya, terkait salat dan puasa. Lewat ajaran agama yang dilakukan itu, diharapkan para caleg bisa terus men­ jaga sikap dan perilaku saat menjadi wakil rakyat. “Enggak benar kalau anggota PPP tidak salat dan menjalankan puasa. Laporkan ke saya kalau memang melihat. Nanti akan kami tindak lanjuti,” kata dia. PPP sebagai rumah umat Islam dan menjadi alat perjuangan untuk membela kepentingan dan kes­ ejahteraan masyarakat yang mayoritas umat Islam. Pengurus dan simpatisan partai akan mengemba­ likan kepercayaan umat Islam kepada partai ber­ lambang Kakbah ini. Masyarakat dan umat Islam khususnya harus kembali percaya dengan partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini. Iman pun mengingatkan kembali slogan partai “Islam agamaku, Kakbah kiblatku, dan PPP pili­ hanku”. Jadi, orang yang merasa beragama Islam dan Kakbah sebagai kiblat salatnya sudah seharus­ nya memilih partai PPP. Jika banyak perwakilan PPP yang duduk di kursi legislatif, peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijamin tidak akan merugikan umat Islam. Lembaga legislatif penting sebagai wadah yang membuat segala macam aturan bagi masyarakat. “Pemilu legislatif lebih strategis karena pada ajang lima tahunan ini akan dipilih orang-orang yang nantinya mendapat kepercayaan untuk mem­ buat semua aturan yang berlaku di Indonesia. Pera­ turan yang dibuat harus berpihak dan membela ke­ pentingan masyarakat Islam dan warga Indonesia pada umumnya,” ujar dia. (PADLI RAMDAN/U-1)

± M.C. Iman Santoso Kelahiran: Tanjungkarang, 56 tahun Pendidikan: n SDN 9 Tanjungkarang n SMPN 2 Tanjungkarang n SMAN 2 Tanjungkarang n Fakultas Hukum Unila (S-1) n Magister Hukum UBL Pengalaman Organisasi dan Karier Politik: - Ketua Perhimpunan Pelajar Islam (PPI) Lampung - Ketua Persaudaraan Muslimim Indonesia Lampung - Bergabung PPP (1977) - Anggota DPRD Lampung - Wakil Ketua DPW PPP Lampung - Ketua DPW PPP (2011—2016)

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Pilar

±

±

Perempuan

l

10 12 Juni 2013

l

7 12 Juni 2013

±

±

Membangun Indonesia dari Desa SIAPA yang tidak kenal Partai Golkar. Sejak berdiri menjadi Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar), partai ini menjadi pemenang setiap kali pemilihan umum (pemilu) hingga era reformasi datang.

±

Kini, setelah berubah nama menjadi partai, Golkar pun bersiap menang dengan tekad mengubah paradigma pembangunan yang semua dimulai dari kota, ke depan dari desa. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan konsentrasi pem­ bangunan nasional yang selama ini berpusat di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan harus mulai diubah. “Pem­ bangunan nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa itu men­ gakibatkan disparitas pembangunan antarwilayah dan antardaerah, sehing­ ga diperlukan pendekatan pembangu­ nan baru, yakni membangun Indonesia dari desa,” kata Aburizal pada salah satu orasinya. Pembangunan Indonesia dari desa di segala aspek itu harus dilipatgandakan dari sebelumnya agar kesejahteraan masyarakat perdesaan bisa segera ter­

wujud. Apalagi, berdasar data Badan Pusat Statistisk (BPS) pada September 2012, jumlah penduduk miskin di In­ donesia mencapai 28,594 juta jiwa atau sekitar 11,66%. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, sebanyak 18,086 juta tinggal di perdesaan. “Penduduk di daerah perdesaan itu tidak berdaya mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak, akibatnya in­ deks pembangunan manusia Indonesia tercatat masih rendah,” kata dia. Dalam upaya meningkatkan per­ ekonomian masyarakat perdesaan, fungsi dan peran koperasi unit desa (KUD) perlu dikembalikan, baik sebagai lembaga perkreditan, penyedia dan penyalur sarana produksi pertanian, lembaga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta kegiatan ekonomi perdesaan lainnya. GBHN Pada kesempatan lain, Aburizal juga memaparkan visi negara kesejahteraan 2045. “Partai Golkar saat ini sedang mempersiapkan cetak biru pembangu­ nan nasional yang disebut visi negara kesejahteraan 2045. Visi ini diharapkan dapat menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru yang sudah dihapus,” ujar dia. Ia mengakui cetak biru tersebut masih perlu didiskusikan secara ilmiah dan terbuka guna memperoleh berbagai pemikiran dan kritik sebagai masukan dalam rangka memberikan bobot yang makin tinggi dan berkualitas. Aburizal menjelaskan visi negara kesejahteraan 2045 akan dijalankan secara berta­ hap, yakni pada dasawarsa pertama (2015—2025), kedua (2025—2035), dan dasawarsa ketiga (2035—2045). Dasawarsa pertama tersebut sangat menentukan karena merupakan arah dan tahapan pembangunan selanjutnya bagi bangsa Indonesia dalam meletak­ kan fondasi menuju negara maju. Pada dasawarsa kedua, target yang ingin dicapai adalah mempercepat pem­ bangunan di segala bidang memasuki negara maju sehingga Indonesia sudah siap menjadi negara maju. Sementara dasawarsa ketiga, target yang akan di­ capai adalah memantapkan Indonesia sebagai negara maju. (U-1)

Suara Terbanyak Hambat Karier Politik Perempuan

Ani Sucipto

Ketua

Aburizal Bakrie (sejak 2009) Sekretaris Jenderal

Idrus Marham Berdiri 20 Oktober 1964 Kantor Pusat DKI Jakarta

Airin Rachmi Diany

IdeologiPancasila Situs Web

http://www.golkar.or.id

Siti Nurbaya

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ani Sucipto, menyayangkan metode pemilu masih dengan suara terbanyak, padahal ban­ yak perempuan calon anggota legislatif (caleg) rata-rata tidak memiliki basis sosial karena kurangnya kesempatan mereka di ruangruang publik. Bahkan, di sejumlah pemi­ lukada, isu penolakan perempuan sebagai pemimpin kembali terangkat di masyarakat. Penyebabnya basis sosial yang tidak dikuasai caleg perempuan. “Masyarakat masih be­ lum sepenuhnya men­ erima perempuan sebagai pemimpin, kecuali sudah d i k e n a l s e b e l u m n ya . Masalah ini juga dapat kami temukan di daerah lain, seperti Aceh dan Pap­ ua,” kata dia. Dari sana, perlu resep untuk meraih kemenan­ gan perempuan dalam ajang politik praktis. Sep­ erti yang dikatakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, perlu sejumlah persiapan bagi caleg-caleg perempuan. “Gali ilmu, gali potensi kita, dan belajar hal-hal yang positif dari para penda­ hulu, seperti mantan Presi­ den Indonesia Megawati Soekarnoputri atau mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher,” ujar dia. Namun, soal kesiapan perempuan calon legislatif tidak bisa lepas dari partai masingmasing, yaitu banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan. Bukan be­ rarti tidak ada calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan dan budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah ses­ uatu yang mudah untuk dilawan. “Regulasi sudah bagus, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwaki­ lan perempuan,” ujar dia. Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan yaitu dengan

MENJELANG Pemilu 2014, isu keterwakilan perempuan di partai politik kembali menjadi topik perbincangan. Masalah perempuan dan politik ini tentu tidak lepas dari perkembangan sistem politik dan partai yang ada di Indonesia.

mengambil caleg perempuan yang sudah populer, seperti artis atau perempuan pen­ gusaha. Suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik. Atau perempuan yang tidak populer hanya dijadi­ kan sebagai pemanis, tidak sungguh-sungguh menempatkan mereka di wilayah strategis. “Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut sepatu (paling belakang) atau di daerah pemilihan yang gersang, yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan,” ujar dia. Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai Nas­ Dem Siti Nurbaya dalam sebuah wawancara menjawab tentang apa persoalan dan apa yang perlu disiapkan untuk menguatkan kap­ asitas perempuan di partai. Ia melakukan per­ bandingan dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun dan dalam prosesnya mereka meny­ iapkan peningkatan kualitas perempuan. “Di sini terlalu instan sehingga perempuan hanya dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai,” kata dia. Padahal, ada kenyataan bahwa partai poli­ tik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di negara Swedia, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru, parpol mem­ persiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali. “Harus diiringi dengan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik untuk men­ ingkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan,” kata mantan Sekjen DPD itu. Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Me­ suji Haryati Candralela. Menurut dia, perem­ puan bisa terlibat langsung dalam pembangu­ nan, misalnya di Mesuji, minimal memiliki dua atau tiga kepala dinas perempuan. Begitu juga di legislatif, minimal 20% anggota Dewannya perempuan. “Lalu, misalnya kepala kampung, camat, dan seterusnya, sehingga ibu itu tidak menjadi sosok terstigma lemah. Namun, me­ mang memiliki kemampuan berkarya yang sama dengan laki-laki,” kata dia. Ada sisi positif perempuan masuk dunia politik. Sebab, keterlibatan perempuan dalam politik dapat menentukan naiknya derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik. (U-1)

±

±

±

±

CMYK

±

±


CMYK

±

Perempuan

±

±

Jejak

l

6 12 Juni 2013

l

11 12 Juni 2013

±

±

M. Taufiq Kiemas

Partisipasi Perempuan Terkendala Dana PENDANAAN menjadi satu penghalang suksesnya karier politik perempuan. Padahal, dengan keuletan menjadi kader partai politik, perempuan tidak akan mengeluarkan dana besar untuk maju menjadi politisi andalan. BIODATA

±

Nama

Elly Wahyuni Lahir Bandar Lampung, 25 Juni 1962 Ayah Ibu Anak

Ketua Perempuan Indonesia Raya Lampung Elly Wahyuni mengatakan rendahnya partisi­ pasi perempuan dalam politik dis­ ebabkan beberapa hal. Utamanya karena perempuan tidak berani menanggung risiko, khususnya pembiayaan yang besar. Menurut Wakil Ketua DPD Par­ tai Gerindra Lampung itu, perem­ puan tentu akan berpikir ulang untuk terjun ke politik karena jika gagal, dana yang dikeluarkan akan hilang. “Seandainya gagal, sangat berat terjun ke politik, khususnya saat pencalegan. Perempuan, apalagi ibu rumah tangga, agak berpikir untuk mengambil risiko karena seorang ibu akan lebih me­ mikirkan kebutuhan keluarga,” kata dia kepada Lampung Post pekan lalu. Selain itu, hambatan lain ialah kodrat perempuan yang tentu akan meng­ abdi kepada s u a m i dan ke ­ luarga. “May­ ori­

: Soegiarto : Hj. Karsiyah : 1. Elisa Putri 2. Gita Kurniawan Putra 3. M. Shandi Putra 4. Nurul Putri

Organisasi l Pernah aktif di lembaga pers mahasiswa Unila Teknokra l Ketua Kohati HMI Lampung l Dewan Penasihat FKPPI l Ketua Perempuan Indonesia Raya Partai Gerindra Lampung l Wakil Ketua III Gerindra Lampung l Korwil DP III Gerindra Provinsi Lampung Pesarawan, Pringsewu, Metro l Sebelum bergabung di Gerindra telah lebih dulu bergabung di PPP dan PBR

tas laki-laki di Indo­ nesia menginginkan istri hanya menjadi ibu

Putra Pulau Pisang itu Amanatkan Kebangkitan Empat Pilar Bangsa

rumah tangga. Itu juga menjadi hambatan.” Padahal, Elly mengakui dari segi kemampuan, perempuan yang terjun ke politik tidak kalah dengan politisi laki-laki. Politisi perempuan dapat memberikan warna dalam menyuarakan suara rakyat. Untuk itu, Korwil Daerah Pemilihan III Gerindra Provinsi Lampung itu berharap perem­ puan Lampung dapat berkiprah di politik. Menurut dia, untuk sukses berpolitik, perempuan memang harus melihat risiko dengan mem­ pertimbangkan secara matang. “Jangan berpolitik maju-mundur. Sebenarnya kalau perempuan menjadi kader, tentu akan dipri­ oritaskan oleh partai. Kader kan tidak harus pakai uang, yang pent­ ing rajin dan mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran,” kata Dewan Penasihat FKPPI Lampung ini. Mantan Ketua Korps HMI Wati (Kohati) HMI Lampung itu opti­ mistis politisi perempuan dapat maju. Dia menilai saat ini mayori­ tas perempuan Indonesia, khusus­ nya Lampung, telah mandiri. Hal itu ditandai dengan mun­ culnya banyak generasi muda perempuan yang aktif, apalagi saat ini kemampuan itu didu­ kung penuh oleh ke­ luarga. Dia juga memas­ tikan keberadaan perempuan dalam dunia politik sangat penting. Perempuan yang memang diberi perasaan yang lebih peka akan mengakomodasi ke­ pentingan masyarakat lebih luas. Untuk Lampung, ujar dia, politisi perempuan telah berhasil menginisiasi program penyediaan ruang menyusui di beberapa pusat keramaian. (VERA AGLISA/U-1)

P

ETANG itu mendung me­ naungi seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga rumah di Jalan Teuku Umar No. 27, Menteng, Jakarta Pusat, yang juga kediaman Presiden ke-5 RI Megawatri Soekarnoputri. Ya, Sabtu (7-6) sekitar pukul 19.05 waktu Singapura, suami Megawati, yang juga Ketua Majelis Per­ musyawaratan Rakyat (MPR), Muham­ mad Taufiq Kiemas, telah berpulang. Di seluruh penjuru nusantara, banyak orang bercerita kesannya terhadap Dewan Penasihat DPP PDI Perjuangan itu. Salah satunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Taufiq Kiemas sebagai rekonsiliator yang mengabdikan di­ rinya untuk bangsa dan negara. “Kami kehilangan putra terbaik bangsa, politisi terkemuka, tokoh penegak demokrasi, rekonsiliator, dan seorang negarawan,” ujar Presi­ den saat bertindak sebagai inspektur upacara pemakaman Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Minggu (9-6). Taufiq dimakamkan bersebelahan dengan pusara kedua orang tuanya, Tjik Agoes Kiemas dan Hamzatoen Roesda Kiemas. Presiden menjelaskan almarhum

yang dilahirkan di Jakarta sepanjang hayatnya diabdikan untuk kepentin­ gan bangsa dan negara. Ia mencatat selama mengemban amanah sebagai anggota DPR, Taufiq telah menun­ jukkan konsistensi, ketegaran, dan ketekunan dalam melakukan per­ juangan politik yang diyakini. “Kami juga mengetahui kegigihan al­ marhum menyosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tidak pernah surut, bahkan saat kondisi kesehatannya mulai menurun. Beliau ingin bangsa ini bersatu men­ egakkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar dia. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas. Menurut dia, Taufiq Kiemas adalah sosok seorang pemimpin yang memiliki perekat karena dapat menyatukan para pemimpin. Busyro mengaku terkesan den­ gan sosok Taufiq yang egaliter dan mempunyai regenerasi yang kuat. “Dia orangnya cool, semangat dalam regenerasinya dan kuat. Perekat karena waktu kami dulu di KY me­ rintis pertemuan lembaga negera, Presiden, MPR, DPR, BPK, dan KY,” kata dia, kemarin.

Berdarah Lampung Leluhur mendiang Ketua MPR Tau­ fiq Kiemas berasal dari Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Karena itu­ lah ia selalu mendorong dan meman­ tau pembangunan di Lampung. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan nenek Taufiq Kiemas berasal dari Pulau Pisang di Pesisir Barat. Setelah itu, mereka pindah ke Sumatera Selatan. “Kalau bertemu saya, Pak Taufiq selalu menanyakan kabar tentang Pulau Pisang dan kondisi Lampung,” kata Mukhlis Basri. Mukhlis menuturkan Taufiq ban­ yak memberi kontribusi kepada Lampung, salah satunya pemekaran Kabupaten Pesisir Barat dari kabu­ paten induk Lampung Barat. “Beliau mendorong Komisi II DPR untuk segera menyelesaikan Undang-Un­ dang Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat,” ujarnya. Dia menambahkan satu rencana besar Taufiq Kiemas yang belum ter­ wujud adalah pembangunan pelabu­ han Krui. Rencana tersebut hingga kini tertunda karena situasi politik belum memungkinkan. “Beliau ber­ janji besok kalau PDI Perjuangan menang, pembangunan pelabuhan

±

Krui harus segera dimulai. Hal inilah yang menuntun saya untuk mewujud­ kan janji beliau,” ujar calon gubernur Lampung yang mendaftar melalui PDI Perjuangan itu. (CK-1/HEN/IDO/U-1)

±

±

±

CMYK

±

±


Luber

Gagas

l

12 12 Juni 2013

Sumber Keuangan Partai Politik yang Halal SESUAI UU No. 2/2011 tentang Perubahan atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, sumber keuangan partai diatur pada Pasal 34. (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari a. iuran anggota, b. sumbangan yang sah menurut hukum, c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa. (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. (3b) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, c. pengaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. (4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian Pasal 34a (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada partai politik paling lambat satu bulan setelah diaudit.

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut. (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b yang diterima partai politik berasal dari: a. perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART, b. perseorangan bukan anggota partai politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu satu tahun anggaran, c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian partai politik. Pasal 39 (1) Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran partai politik, b. laporan neraca, c. laporan arus kas.

l

5 12 Juni 2013

Menguji Kehalalan Dana Kampanye Partai Politik

K

EMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari 2013 menyebutkan bahwa sejak dihelat pemilihan kepala daerah (pemilukada) pada 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia terjerat hukum. Tindak pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD. Sebanyak 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum. Berdasar surat izin pemeriksaan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir 2012, sebanyak 137 (35,49%) orang diperiksa kepolisian dan 294 orang (64,51%) diperiksa kejaksaan. Dari 431 kasus, sebanyak 83,76% terjerat kasus korupsi dan lainnya kasus pidana, pemerasan, dan perzinahan. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terseret kasus hukum lebih besar lagi, mencapai 2.545 orang. Namun, hingga kini aparat kepolisian dan kejaksaan baru memeriksa 994 orang saja. Dari 2.545 anggota Dewan, terdapat 1.050 orang (40,07%) teridentifikasi kasusnya adalah korupsi. Dengan kata lain, selama delapan tahun terakhir, setidaknya 2.976 anggota Dewan terjerat kasus hukum yang didominasi kasus korupsi (www.republika.co.id, 28 Februari 2013). Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data pada semester II tahun 2012, sebanyak 69,7% anggota legislatif terindikasi tindak pidana korupsi. Lebih dari 10% di antaranya adalah ketua komisi. Dari 35 modus yang digunakan, modus paling dominan adalah transaksi tunai yang terdiri dari penarikan tunai sebanyak 15,59% dan setoran tunai sebanyak 12,66% (www.detik.com, 7 Januari 2013). Dua data tersebut, sudah cukup membuat masyarakat tercengang dan mempertanyakan asal dana kampanye partai politik (parpol) atau anggota legislatif. Karena tidak sedikit pula, di antara berbagai kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengindikasikan dana korupsi yang mengalir ke parpol.

Mengenai sumbangan, kemudian dijabarkan dalam Pasal 35 bahwa sumbangan yang diterima partai politik berasal dari perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART. Kemudian, perseorangan bukan anggota parpol paling banyak senilai Rp1 miliar/orang dalam waktu satu tahun anggaran, juga dari perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp7,5 miliar/perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

Celah Batas kehalalan dana kampanye kemudian didasarkan atas kedua pasal tersebut. Berbagai celah undang-undang masih memungkinkan masuknya dana tidak halal, misalnya dengan menggunakan nama orang lain sebagai penyumbang, atau menyumbang langsung pada kegiatan kampanye. Kedua, pemilu legislatif dengan sistem suara terbanyak memberikan kesempatan seluasluasnya kepada calon anggota legislatif (caleg) untuk melakukan kampanye di daerah pemilihan (DP)-nya. Dana pribadi caleg ini juga tidak melalui mekanisme pelaporan maupun pencatatan dalam laporan keuangan parpol. Padahal, kampanye caleg secara langsung merupakan kampanye untuk parpol dari mana caleg berasal. Ketiga, tidak adanya format yang seragam antara laporan keuangan di pengurus pusat dengan di daerah atau struktur parpol yang paling kecil. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sistem yang masih belum memadai untuk diterapkan di daerah. Namun, dengan pemberlakuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan parpol sebagai badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, memberikan informasi publik, serta membangun sistem pelayanan informasi dan dokumentasi. Sebagaimana disebutkan dalam UU KIP, badan publik adalah lembaga eksekutif, leg-

islatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seJuniardi Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung luruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Transparansi dana parpol diatur dalam UU KIP maupun UU Parpol. Pasal 15 huruf (d) UU KIP menyebutkan informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam undangundang ini adalah (d) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/ atau APBD. Aturan yang dapat menguji kehalalan dana kampanye parpol sangat minim, bahkan tidak mampu mencegah terjadinya masuknya dana-dana siluman maupun sebagai salah satu modus pencucian uang. Namun, perlu diingat bahwa menjamurnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol. Hal inilah yang seharusnya menjadikan transparansi sebagai kata kunci yang ampuh dalam mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi akan berdampak secara langsung terhadap pencitraan dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebagai lip service. Umumkan kepada masyarakat melalui website, sumbangan-sumbangan perseorangan, perusahan, badan usaha, dan sebagainya seperti layaknya penerimaan sumbangan dana-dana sosial dan kemanusiaan. Biarkan masyarakat mengetahui secara detail darimana saja asal dana parpol, berapa jumlahnya, dan untuk apa saja penggunaanya. Lakukan ini sebagai kebijakan nasional, dari tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) hingga anak ranting. Transparansi, tidak akan merugi. Berani? n


Laporan Utama

l

4 12 Juni 2013

Transparansi Jadi Poin Tunjukkan Kualitas Parpol PARTAI politik dituntut transparan dalam pengelolaan keuangan partai. Penggunaan dana milik rakyat yang terarah dan sesuai peruntukan menjadi wujud tingginya kualitas demokrasi di daerah setempat. Dalam hal ini, transparansi menjadi poin penting menunjukkan kualitas suatu parpol. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniari mengatakan parpol belum memberikan pendidikan politik yang baik. Informasi laporan keuangan parpol merupakan informasi terbuka berdasarkan UU KIP Pasal 15 Huruf g, Pasal 37 UU No. 2/2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Pasal 38 UU Partai Politik. Dalam aturan itu dinyatakan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui

masyarakat. Dia menguraikan hingga saat ini pihaknya mendapatkan informasi banyaknya parpol yang belum menerapkan transparansi keuangan. “Dalam perjalanannya acap ada kewajiban yang terlupakan, tetapi kritikan itu berarti dorongan agar parpol bisa berbuat yang terbaik untuk rakyat,” ujar Juniardi. Dalam pengelolaan dana parpol itu, juga perlu ada pembatasan dalam mengalokasikan dana kampanye, termasuk kampanye pemilihan kepala daerah. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi, adanya pembatasan biaya kampanye bisa men-

gurangi banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. “Prinsipnya, saya setuju (pembatasan dana kampanye). Ini salah satu alternatif,” kata dia. Namun, kata Gamawan, perlu dilakukan kajian teknis untuk melakukan pembatasan dana kampanye tersebut. Bukan hal yang mudah untuk mengontrol pembatasan dana kampanye tersebut. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK untuk mengawasi dana kampanye calon legislatif (caleg) maupun partai politik. Kerja sama dilakukan dalam pencegahan penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama masa kampanye. Wajib Lapor Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan setiap calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 wajib melaporkan rekening dana kampanyenya. Keterbukaan keuangan peserta pemilu menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan partai politik dan caleg. “Kami sepakat juga untuk meminta para caleg melaporkan keuangan, pembukuan dana kampanye, dan rekeningnya,” kata dia. Ia menjelaskan mekanisme pelaporan dana kampanye caleg dilakukan melalui dua jalur. Pertama,

laporan keuangan disampaikan melalui partai politik pengusung. “Parpol akan diminta memuat penggunaan dana kampanye yang dikelola calegnya dalam laporan kampanye parpol,” ujar dia. Cara kedua, caleg diminta langsung melakukan pelaporan dana kampanye kepada KPU. Laporan diserahkan ke KPU atau KPU di tingkat daerah, bergantung pada tingkatan pencalonannya. Hal ini dilakukan saat mendaftar menjadi caleg di KPU atau KPUD. “Jadi, selain menyerahkan daftar riwayat hidup, seorang caleg juga harus menyerahkan nomor rekeningnya,” kata dia. Cenderung Bohong Memang, biaya kampanye calon legislatif bervariasi, dengan biaya termurah di bawah Rp1 miliar. Namun, banyak politikus berbohong mengenai biaya kampanye untuk menarik empati masyarakat. Wakil Ketua DPR Pramono Anung bahkan meminta media massa tak langsung percaya karena biasanya pengeluaran untuk kampanye direndahkan. “Kalau kita tanya berapa yang kamu keluarkan, dia selalu mengatakan, misal dia keluar Rp5 miliar, dia bilangnya keluar Rp1,5 miliar—Rp2 miliar. Pengeluarannya direndahkan,” kata Pramono Anung, pada satu kesempatan diskusi. Dari puluhan informan, ujar Pramono, hampir seluruhnya menyebut biaya politik yang lebih rendah dibandingkan kenyataan. Namun, ia hanya percaya terhadap dana kampanye politikus Partai Golkar Tantowi Yahya. “Kalau Tantowi, benar dia hanya keluar Rp800 juta. Saya bisa menjelaskan kalau dia,” ujar Pramono. (MI/VER/CR-2/U-1)

Jeda

l

13 12 Juni 2013

Pemilu Penuh Rekayasa dan Intrik PEMUNGUTAN suara Pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak pada 4 Mei 1982. Pada pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971. Bisa dibilang, sejak Pemilu 1977, pemilu selalu dimenangkan Golkar dengan dukungan pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI. Untuk menghilangkan kesan tidak netralnya aparat, dibuatlah rekayasa dan intrik sehingga Golkar terlihat wajar saat me-

nang. Salah satunya tragedi lapangan Banteng. Pada mulanya kampanye masih berjalan tenang, massa Golkar yang menguningkan lapangan Banteng masih menunggu kedatangan juru kampanye Golkar, Ali Murtopo. Namun, situasi berubah seketika pada saat massa beratribut PPP melintasi Lapangan Banteng. Saling cela antara massa Golkar dengan massa PPP pun makin menjadi-jadi. Batu-batu beterbangan. Massa pendukung Golkar berhamburan ke jalan, mengejar massa PPP. Mereka segera terlibat dalam baku hantam. Insiden itu secara cepat meluas ke beberapa titik di Jakarta. Saat kejadian itu, seorang saksi mata, Bathi Mulyono, berada di dalam kerumunan massa PPP. “Saya ada di sana, pakai baju kuning di luar, kaus hijau di dalam,” ujar dia. Bathi adalah ketua Yayasan Fajar Menyingsing, satu organisasi yang menampung mantan narapidana di wilayah Jawa Tengah. Organisasi ini didirikan atas restu Gubernur Jawa Tengah saat itu, Soepardjo Roestam. Bathi juga aktif di dalam kepengurusan DPP Golkar Jawa Tengah. Beberapa hari sebelum kampanye di Lapangan Banteng itu dimulai, dia menerima order untuk memprovokasi insiden itu. “Kami sudah mendapatkan petunjuk untuk operasi di Jakarta, perintah itu datang dari number one melalui jaringan

saya,” ujar Bathi. Number one yang dimaksud Bathi adalah Ali Murtopo, petinggi di era Orde Baru yang terkenal dengan operasi-operasi klandestinnya. Operasi itu memang berhasil. Paling tidak ada korban jiwa yang jatuh dan banyak aktivis yang ditangkap. Ali Sadikin dan K.H. Yusuf Hasyim dituduh berada di balik penyerangan aktivis PPP terhadap massa pendukung Golkar. “Padahal, yang menyulut kejadian itu ya kami juga,” kata Bathi. Rekayasa insiden itu tidak lain ditujukan untuk meraih simpati massa pada Golkar yang pada pemilu 1977, untuk beberapa wilayah, berhasil dikalahkan oleh PPP. Insiden itu juga disebut-sebut untuk menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan mencalonkan diri sebagai presiden. Rekayasa kerusuhan Lapangan Banteng itu tampak dari keterlambatan Ali Sadikin untuk datang ke Lapangan Banteng, tempat di mana dia akan berbicara sebagai juru kampanye Golkar. Ali kemudian turut memberikan keterangan pers yang dilakukannya bersama-sama Pangkobkamtib Soedomo, di hadapan petinggi media massa dan pejabat negara. Dalam konferensi pers itu Soedomo mengatakan jika kerusuhan itu dipicu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah melewati masa kampanye yang penuh ketegangan, akhirnya hari pencoblosan diselenggarakan serentak pada 4 Mei 1982. Seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya di era Orde Baru, Golkar meraup suara terbanyak di tingkat nasional, tetapi kembali gagal mendapatkan posisi pertama di Aceh. Lagi-lagi, drama pemilihan presiden berlangsung seperti biasanya, rakyat masih percaya pada Soeharto untuk kembali dipercaya menjadi presiden. (U-1)


CMYK

±

Jeda

±

±

Laporan Utama

l

14 12 Juni 2013

l

3 12 Juni 2013

±

±

Keuangan Parpol Biang Korupsi

Strategi Lembaga Pengawas untuk Kemenangan Rezim Orde Baru

±

SETELAH sekian banyak protes atas kecurangan yang dilakukan Golkar, akhirnya pada Pemilu 1982 muncullah gagasan memperbaiki undangundang yang bertujuan meningkatkan kualitas.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepani­ tiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas menga­ wasi pelaksanaan pemilu. Rencana pelibatan partai dalam kepani­ tiaan pemilu dan pembentukan Panwaslak Pemilu itu diterima DPR yang kemudian diformat ke dalam UU No. 2/1980 tentang Perubahan UU No. 15/1969 tentang Pemi­ lihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/1975. Undang-undang perubahan kedua atas undang-undang pemilu Orde Baru ini diteken oleh Presiden Soeharto pada 20 Maret 1980, atau dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu 1982. Pasal 1 UU 2/1980 itu menyebutkan bahwa di dalam panitia pemilihan Indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat I, panitia pemilihan daerah tingkat II, dan panitia pemungutan suara diikutsertakan unsur partai politik dan Golongan Karya sebagai anggota. Artinya, di dalam PPI, PPD I, PPD II, dan

Perolehan Suara Pemilu 1982 % 64,34 27,78 7,88 364

Kursi % (1977) 242 62,11 + 2,23 94 29,29 - 1,51 24 8,60 - 0,72 100,00 Sumber: www.wikipedia.org

formalitas, yang tidak berpengaruh terhadap inde ­ pendensi dan kerja ob­ jektif panitia pemilu. Apalagi LPU yang menjadi penentu semua hasil pemilu tetap dipegang Menteri Dalam Negeri dan jajarannya.

Berisi Pejabat Panwaslak Pemilu itu pun ternyata tidak efektif karena berisi pejabat atau unsur dari pemerintahan yang jelas-jelas mendukung Golkar. Seperti disebutkan pada UU No. 2/1980, Pasal 1 (4b) yakni pada panitia pemi­

lihan Indonesia, panitia pemilihan daerah tingkat I, panitia pemilihan daerah tingkat II, dan panitia pemungutan suara dibentuk panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum, yaitu panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum pusat. Unsur dari masing-masing tingkat penga­ was itu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang wakil ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pemer­ intah serta beberapa orang anggota yang diambilkan dari unsur pemerintah, PPP, PDI, Golkar, dan ABRI, sehingga kedudukan dalam struktur kepanitiaan pemilu tidak jelas. Di satu pihak, Panwaslak Pemilu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, tetapi di lain pihak Panwaslak Pemilu harus bertanggung jawab kepada ketua panitia pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Arti­ nya, Panwaslak Pemilu adalah subordinat dari panitia pelaksana pemilu. Dalam peraturan pemerintah itu disebut­ kan bahwa ketua Panwaslak Pemilu Pusat adalah Jaksa Agung dengan lima wakil ketua merangkap anggota, masing-masing adalah pejabat dari Departemen Dalam Negeri, ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Begitu seter­ usnya pada tingkat bawah, komposisinya mengacu Panwaslak Pemilu pusat. Dengan susunan dan struktur organisasi seperti itu, keberadaan pengawas pemilu yang semula diniatkan untuk mengontrol pelaksanaan pemilu agar kualitas pemilu lebih baik tidak mungkin diwujudkan. Sebab, (sama dengan PPI, PPD I, PPD II, dan PPS) Panwaslak Pemilu Pusat, Panwaslak Pemilu Daerah I, Panwaslak Pemilu Daerah II, dan Panwaslak Pemilu Kecamatan juga di­ dominasi oleh aparat pemerintah yang tidak lain adalah para pendukung Golkar. (U-1)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menegaskan ketidaktranspar­ anan pengelolaan keuangan partai menjadi biang terjadinya korupsi politik. Ketika biaya politik ataupun potensi politik uang besar, sedangkan pen­ gelolaan keuangan partai tertutup, korupsi politik akan mudah dilakukan. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan partai di Indonesia lemah sehingga masuk dan keluarnya uang di partai politik sulit untuk dimonitor dan ditelusuri. Lebih mem­ buat rumit, kebanyakan transaksi ke partai politik dilakukan dengan tunai, tidak melalui perbankan. Salah satu yang menjadi penting dan urgen. “Sistem akuntabilitas di partai lemah. Itulah prob­ lem hulunya, kenapa korupsi politik marak terjadi. Sebab, dengan akuntabilitas lemah, potensi meny­ alahgunakan kekuasaan besar di sektor hilirnya. Kar­ ena income yang masuk ke partai kebanyakan tidak tercatat dalam transaksi perbankan,” ujarnya. Bambang memaparkan ada beberapa cara untuk memasukkan uang ke partai politik, salah satu mo­ dusnya menjual kewenangan, berdasarkan otoritas, misalkan kewenangan izin usaha atau apa pun yang bisa berhubungan dengan partai yang tentunya dengan pola transaksi masih tunai. “Kemudian, sumbangan dari kader partai, tetapi ada orang dari luar ingin jadi kader partai harus bayar mahar yang mahal dan tunai,” kata dia. Hal senada dikatakan pengamat politik UGM, Ari Dwipaya­ na. Menurutnya, pelapo­ ran dana politik perlu didukung publik. Pasalnya, selama ini korupsi politik justru dimulai dari dana kam­ panye yang dikeluarkan caleg. “Sering caleglah yang mengelu­ arkan dana unlimited (tidak terba­ tas),” kata dia, ketika dihubungi. Menurut dia, selama ini laporan keuangan dana kampanye yang dike­ luarkan parpol dan kenyataannya saat kampanye sangat jauh berbeda. Hal ini terjadi karena pendanaan kampanye parpol justru didanai secara pribadi. “Jadi, jangan heran kasus seperti man­ tan presiden PKS bakal terjadi di partai lain. Laporan keuangan parpolnya bagus, kegiatan kampanye akan dibiayai kader korup yang mencari rente,” ujar dia.

2014

No. Partai Suara DPR 1. Golkar 48.334.724 2. PPP 20.871.880 3. PDI 5.919.702 Jumlah 75.126.306 100,00

PPS yang selama ini didominasi aparat pemerintah, seperti gubernur, bupati/wali kota, camat beserta jajarannya, dimasuk­ kan juga unsur peserta pemilu, yang terdiri dari wakil-wakil dari Golkar, PPP, dan PDI. Namun, kehadiran wakil-wakil PPP dan PDI di kepanitiaan pemilu sesungguhnya tidak berarti apa-apa, sebab jumlah mereka san­ gat tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah aparat pemerintah yang notabene adalah pendukung Golkar. Jadi, keterlibatan partai dalam kepanitiaan pemilu ini sifatnya hanya

UJI “halal” donasi ke partai politik (parpol) memang perlu dilakukan karena parpol merupakan organisasi “suci” yang menghantarkan bangsa menjadi kuat. Jangan sampai kesucian parpol itu dikotori dengan mendonasikan uang hasil kejahatan. Untuk itu, butuh transparansi pengelolaan keuangan parpol.

Sanksi Sebagai sanksi atas kecurangan pengelolaan dana politik, diwacanakan dengan pembubaran

±

±

CMYK

±

parpol yang menjadi pelaku. Sebab, memasuki era reformasi, pembubaran partai politik masih bisa terjadi dan menjadi kewenangan Mahkamah Kon­ stitusi (MK). Hal itu dinyatakan pengamat Hukum Tata Negara Unila, M. Iwan Satriawan, sesuai dengan bunyi Pasal 24C UUD 1945. Mengenai pembubaran partai politik juga tidak semudah di era-era sebelumnya. Jika memang partai politik kegiatannya berten­ tangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif berupa pembekuan sementara parpol. Dasar hukumnya adalah Pasal 40 Ayat (2) UU No. 2/2008 yang diubah dengan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik. Selanjutnya dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaima­ na diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jika mengacu pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011, sanksi yang diberikan adalah pidana bagi peroran­ gan atau pengurus partai, bukan pembekuan atau pembubaran partai yang bersangkutan. Padahal, realita yang ada, partai politik sudah bergeser fungsinya tidak lagi sebagai sarana komu­ nikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik, tetapi sebagai corporate crime (tindak pidana yang bersifat organisatoris). Ada beberapa parameter yang dapat dijadikan landasan hukumnya. Pertama, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kader atau pengurus dipastikan tidak akan dilakukan dengan sendiri, pasti berje­ maah, baik itu dengan sesama pengurus partai, pihak ketiga, maupun dengan pengurus lintas partai. Kedua, hasil kejahatan korupsi sedikit banyak akan dimasukkan kas partai sebagai upaya mendu­ kung kegiatan partai. Hal ini tampak pada laporan keuangan partai yang menyatakan sumber dana didapatkan dari sumbangan kader maupun pengu­ rus partai atau pihak ketiga. Fenomena ini cukup menarik, khususnya bagi MK sebagai lembaga yang berwenang dalam memutus­ kan pembubaran partai politik. Dengan semangatnya untuk menegakkan keadi­ lan substantif daripada keadilan yang prosedural, sudah saatnya bagi MK untuk melakukan terobosan hukum dengan membubarkan partai politik yang di­ jadikan sebagai corporate crime oleh para kader dan pengurusnya demi menyelamatkan uang negara. Harapannya, dengan adanya partai politik yang dibubarkan oleh MK karena dijadikan ajang korupsi oleh para kader dan pengurusnya, akan menjadi shock therapy bagi pengurus partai yang lain untuk tidak melakukan kegiatan serupa. Sebab, jika hanya sanksi pidana bagi perorangan seperti yang telah dilakukan oleh KPK, tidak akan menghentikan praktik serupa karena akan terus dilakukan dengan hanya berganti orang. (CR-2/U-1)

±

±

±


CMYK

±

Interupsi

±

±

Geliat

l

2 12 Juni 2013

l

15 12 Juni 2013

±

±

Sjachroedin Z.P. Digagas Jadi Calon Presiden

indeks :

Politik (dan) Uang POLITIK dan uang, tidak akan dapat dipisahkan. Kesuksesan ber­ politik bergantung pada banyaknya dana yang dikeluarkan. Tidak dapat dimungkiri, banyak calon anggota legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah yang gagal karena tidak ditopang dengan pendanaan yang besar. Niat tulus membangun daerah harus kandas dengan hambatan keuangan. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya tidak akan berjalan baik tanpa uang. Pernyataan itu agaknya relevan dengan kondisi politik Indone­ sia, khususnya Lampung saat ini. Meskipun terdapat opini bahwa masyarakat telah pandai memilih, kenyataannya pilihan ditetapkan setelah adanya kesepakatan harga. “Ah, buat apa memilih caleg atau calon gubernur, enggak ada yang bisa dipercaya. Lebih baik golput (golongan putih), tetapi kalau berani kasih Rp200 ribu, ya bisalah kami dukung,” ujar seorang sahabat di suatu sore. Ironis memang. Namun, lagi-lagi karena uang. Keputusan yang di­ ambil tidak lagi berdasarkan baik-tidaknya keputusan itu bagi orang lain, tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. Tidak hanya masyarakat yang dapat disalahkan atas hal ini. Ses­ eorang, baik politikus murni ataupun politikus dadakan, yang sejak awal berniat menjadi pejabat politik harus bermodal melimpah. Minimal untuk biaya pemasangan media promosi yang bahkan tidak menghiraukan kerusakan lingkungan. Partai politik pun kini tidak ubahnya bisnis yang menggiurkan. Ak­ tor politik yang mampu memainkan perannya dengan baik tentu akan menarik investor lebih banyak untuk kelangsungan par­ tainya. Partai politik membutuhkan dana untuk keperluan logistik partai, seperti biaya kampanye pemilu atau kongres partai. Bahkan, bisa saja untuk kepentingan pribadi politikus di dalamnya, sementara investor tidak memberikan sumber dayanya kepada partai secara cuma-cuma. Kekuasaan menjadi tujuan utama sang investor. Jadi, jangan heran jika pemimpin di negeri ini berupaya kuat meraup keuntungan untuk mengembalikan modal. Hingga saat ini, banyak partai politik yang belum mampu mengatur keuangan dengan baik. Hal itu selaras dengan yang pernah diucap­ kan Marcus Alonzo Hanna, mantan senator Amerika Serikat, “There are two things that are important in politics, the first is money and I can’t remember what the second one is. (Terdapat dua hal penting dalam politik, yang pertama uang dan saya lupa apa yang kedua).” Tiada yang sempurna di dunia ini, begitu pula di perpolitikan nusantara. Politik (dan) uang dua hal yang sulit dipisahkan bahkan jika berkolaborasi justru makin Vera Aglisa menenggelamkan bangsa ini. n Wartawan Lampung Post

±

LAPORAN UTAMA Transparansi Jadi Poin...

4

GAGAS Menguji Kehalalan . . .

5

PEREMPUAN Partisipasi Perempuan . . .

6

PILAR Membangun Indonesia dari Desa

LUBER Sumber Keuangan Partai . . .

CMYK

±

Mukhlis Daftar ke PDI Perjuangan

14

BUPATI Lampung Barat Mukhlis Basri resmi men­ calonkan diri sebagai calon gubernur Lampung. Pekan lalu, dia mendaftar ke Sekretariat DPD PDIP Lampung. Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengaku memilih momen hari lahir Bung Karno karena dia sangat mengidolakan Presiden Pertama RI itu. Meskipun mengambil formulir calon gubernur, ia mengatakan masih akan mengikuti perintah partai. “Semua nanti keputusannya saya serahkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum, baik nomor satu maupun no­ mor dua saya siap menjalankan. Bahkan, jika tidak direkomendasikan saya juga legawa,” ujar dia. Salah satu yang menuntunnya men­ calonkan diri adalah ingin mewujudkan janji mendiang Ketua Dewan Penasihat PDI Perjuangan M. Taufiq Kiemas yang ingin membangun pelabuhan Krui, termasuk juga ingin membangun Lampung sekaligus membesarkan partai yang menjadi kewajiban setiap kader. “Saya kader ideologis, jadi ba­ gaimana kata partai,” kata Mukhlis, pada setiap kesempatan. (CR-2/U-1)

T E R U J I T E P E R C AYA

Member of Media Group Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Heru Zulkarnain, Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Kristianto, Lukman Hakim, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Iyar Jarkasih, Ricky P Marly, Sony Elwina Asrap.

Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Susilowati.

±

10

12

JEDA Pemilu Penuh Rekayasa dan Intrik

LAMPOST.CO Redaktur: Amirudin Sormin. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

±

PERSATUAN Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Lampung mengajukan Gubernur Lam­ pung Sjachroedin Z.P. sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Pengalaman memimpin daerah purnawirawan komisaris jenderal di Polri ini dinilai layak dan mampu menjadi calon presiden. Hal itu sekaligus menanggapi adanya wacana regenerasi yang terjadi di tubuh PDIP. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengindikasikan PDIP akan mencalonkan figur lain di luar Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden mendatang. Ketua PWRI Lampung Muhammad Nur Al­ fian mengatakan pihaknya telah mengajukan pencalonan Sjachroedin kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, DPD PDIP Lampung, dan kepada Gubernur Lampung. Pengajuan Sjachroedin sudah melalui keputusan bersama anggota dan pengurus PWRI. “Ini tidak politis, tapi murni keputusan PWRI untuk mengusungnya sebagai calon presiden. Kami berharap PDIP mencalonkan Sjachro­ edin sebagai calon,” kata dia, saat dihubungi beberapa waktu lalu. (VER/U-1)

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU ­MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

±

Zainal Abidin Mendaftar di KPU Lampura PASANGAN Zainal Abidin-An­ shori Djausal (Z dan A) maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (pemilukada) sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lam­ pung Utara 2014—2019. Kesiapan itu dinyatakan set­ elah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampura menyatakan pasangan itu lolos secara admin­ istrasi usai menyampaikan ber­ kas pendaftaran, merujuk Pera­ turan KPU No. 9/2012 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daer­ ah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk maju dalam bursa pemilukada, pasangan yang bersangkutan mesti didukung minimal 15% dari total suara pemilih di daerah atau didu­ kung parpol atau gabungan parpol yang mempunyai tujuh kursi di legislatif. Pasangan Z dan A didukung tujuh partai politik koalisi pen­ gusung, yakni PDIP, Gerindra, PAN, PBR, PBB, PKPB, dan PPI,

dengan total jumlah kursi di DPRD mencapai 21 kursi dan itu melebihi dari persyaratan administrasi minimal yang ditetapkan KPU. Zainal Abidin dan Anshori Djausal beserta tujuh pengurus dari partai koalisi pendukung mengungkapkan rasa syu­ kurnya. “Dengan jargon ‘Lan­ jutkan’ kami siap maju sebagai cabup dan cawabup Lampura,” ujar Zainal. (YUD/U-1)

±

±


CMYK

±

±

± 16 Halaman l Edisi V/12 Juni - 18 Juni 2013

Geliat

l

16 12 Juni 2013 8 l Bangun Kepercayaam Rakyat

±

4 Partai Berpotensi Kehilangan Kursi di Sejumlah DP

T E R U J I T E P E R C AYA

CAPDI Kumpulkan Parpol Sedunia

±

9 l Caleg Bermoral Dipilih Rakyat

Uji Halal Dana Parpol R

UMAH tangga partai politik (parpol) bisa dipastikan butuh anggaran untuk men­ jalankannya, sehingga se­ tiap parpol mencari format untuk mendapatkan donasi, mulai dari iuran anggota, bantuan pemerintah, ataupun donasi lain yang tidak mengikat. Sebab, dalam setiap gerakan par­ pol, dukungan dana dan akomodasi lainnya sangat diperlukan agar ter­ lihat benar-benar sebuah organisasi mandiri yang mampu menjadi subjek makro dalam berdemokrasi, sehingga rakyat tertarik untuk menjadi kader, simpatisan, atau sekadar berbinar matanya saat parpol itu berkunjung. Namun, sebagai lembaga publik, parpol juga diharuskan mempunyai anggaran yang “halal”. Maksudnya, dana yang masuk jelas asalnya dan ada batas maksimal untuk setiap pendonor. Jangan sampai ada uang setan hasil dari segala penyimpangan dan pelang­ garan hukum, yang membuat jalannya parpol dan seluruh turunannya—calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakilnya, serta pengurus—ikut menyimpang kemudian. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi menegaskan par­ tai politik (parpol) berkewajiban menginformasikan kegiatan maupun pengelolaan keuangan partai. Hal itu dilakukan untuk mencapai kualitas demokrasi yang lebih baik. Pasalnya, aktivitas politikus menggunakan dana yang juga bersumber dari rakyat. “Partai harus bisa menjelaskan pengelolaan keuangannya. Jadi, harus transparan dari mana asal dana dan bakal untuk apa,” kata Juniardi, Selasa (26-3). Dalam mengawasi dana parpol serta turunannya itu, KPU harus meng­ gandeng sejumlah institusi seperti Komisi Informasi Publik (KIP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Tran­ saksi Keuangan (PPATK). Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan KPU bisa saja menggandeng KPK dan PPATK terkait pelaporan dana kampa­ nye. “Kami akan pelajari dulu untuk melihat apa memang KPU punya ke­ wenangan itu,” ujarnya. (VER/MI/U-1)

J

AKARTA—KPU mengumumkan hanya calon anggota legislatif dari delapan partai politik yang bisa bertarung di seluruh daerah pemilihan (DP) Pemi­ lu 2014. Sementara empat parpol lainnya terpaksa tidak bisa bertarung di sejumlah DP akibat tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar caleg sementara (DCS) yang diserahkan. “Ke-8 parpol itu memenuhi persyaratan administratif yang diminta KPU untuk memenuhi kriteria caleg dan keterwakilan perempuan,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati usai penyampaian hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR Pemilu 2014 di Jakarta, Senin (10-6). Hadir dalam pengumuman itu sejumlah perwakilan parpol peserta Pemilu 2014. Adapun parpol yang calegnya bisa bertarung di seluruh DP, yaitu NasDem, PKB, Demokrat, PDIP, Golkar, Hanura, PBB, dan PKS. Ida mengakui sebelumnya mayoritas parpol yang DCS memenuhi syarat tersebut sempat mengalami masalah pada tahap pertama seleksi DCS. “Namun, mereka ke­ mudian memenuhi tuntutan persyaratan seperti yang tercantum dalam peraturan KPU,” ujarnya. Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan keempat parpol lain yang tidak bertarung di seluruh DP itu, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PP), Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gerindra tidak memenuhi syarat di DP Jabar 9, PPP di Jabar 2 dan Jateng 3, PAN di Sumatera Barat 1. Terakhir, PKPI kekurangan perempuan di Jabar 5 dan 6 serta NTT 1. “Terhadap tidak terpenuhinya keterwaki­ lan perempuan 30% Pasal 7 huruf b menya­ takan beberapa parpol tidak memenuhi syarat bacaleg pada suatu DP,” kata Husni. Peraturan KPU No. 7/2013 menyebutkan parpol yang tak memenuhi syarat ini bakal diberi sanksi yaitu seluruh caleg di DP yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perem­ puan dinyatakan gugur dan tak bisa maju dalam Pemilu 2014. (MI/U-1)

±

MAKASSAR—Indonesia dipercaya men­ jadi motor Centrist Asia Pasific Democrats Internasional (CAPDI) dengan terpilihnya mantan Presiden Jusuf Kalla sebagai ketua umum organisasi itu untuk empat tahun ke depan. Dia terpilih secara akla­ masi pada konferensi di Makassar hari terakhir, akhir Mei lalu. Berpedoman pada Deklarasi Makassar yang baru diluncurkan saat itu, CAPDI akan bergerak menyebarkan perdamaian dunia, salah satunya dengan memper­ temukan partai-partai antarnegara.

Menurut pendiri CAPDI, mantan Presi­ den Filipina Jose de Venecia Jr., partai politik memegang peranan penting da­ lam penyaluran suara masyarakat yang efektif. Oleh karena itu, CAPDI juga akan membuat pertemuan-pertemuan yang mengundang partai-partai lintas negara untuk berdiskusi dan memublikasikan isi Deklarasi Makassar. “Sembilan bu­ lan mendatang, kami akan membuat pertemuan yang dihadiri partai politik Amerika Latin dengan partai politik di Afrika,” kata Venecia. (MI/U-1)

Lemhannas Uji Capres lewat Dialog Kebangsaan JAKARTA—Lembaga Ket­ ahanan Nasional (Lemhan­ nas) akan memfokuskan diri dan menyiapkan para calon pemimpin, terutama dari ka­ langan partai politik. Seleksi calon presiden dilakukan melalui dialog kebangsaan. “Pada tahun ini dan ta­ hun depan Lemhannas me­ mang akan memfokuskan diri untuk melakukan kajian dinamika politik, salah sa­ tunya pemilihan capres,” kata Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji, seusai memperingati HUT ke -48 Lemhannas, di Jakarta, akhir Mei lalu.

Konsep dia­ log kebangsaan yang akan di­ gagas dengan mempertemu­ kan semua calon pimpinan nasional dan memberi ruang untuk berde ­ bat. Tak hanya itu, Lemhannas juga akan membekali mereka dengan buku-buku yang sudah dis­ usun mengenai kepemimpi­ nan. “Kami juga akan uji mer­ eka mengenai pengetahuan umum seperti peta kekuatan

dunia, bagaimana dunia me­ lihat Papua, perkembangan Laut China Selatan, atau isu lainnya. Calon pimpinan na­ sional harus tahu itu kalau tak ingin tenggelam. Pokoknya akan kami adakan debat poli­ tik,” ujar Budi. (MI/U-1)

±

±

±

±

CMYK

±

±

Voting Edisi V, 12 Juni - 18 Juni 2013  

Voting Edisi V, 12 Juni - 18 Juni 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you