Issuu on Google+

±

CMYK

±

±

16 Halaman l Edisi II/22-29 Mei 2013 8 l Sukseskan Tiga Agenda Politik

T E R U J I T E P E R C AYA

Publik Dipaksa Memilih

Caleg ‘Daur Ulang’

±

9 l Rakyat Lampung Sudah Pandai Memilih

M

ASYARAKAT kini di­ hadapkan untuk memi­ lih wakil mereka di lembaga legislatif dari calon anggota legislatif (caleg) “daur ulang”. Sebab, kini partai politik (parpol) menyuguh­ kan lebih dari 90% caleg petahana, mantan wakil rakyat di periode sebelumnya. Di DPRD Lampung, misalnya, hanya beberapa anggota legislatif yang tidak bertarung memperebut­ kan kursi di gedung itu lagi dengan berbagai alasan. Namun, mereka memilih untuk memperebutkan kursi wakil rakyat DPR di Senayan, Jakarta. Bahkan ada juga anggota DPRD yang parpolnya jelas tidak lolos, rela harus pindah ke par­ pol lainnya untuk berebut kursi kembali. Sejumlah parpol juga mengakui telah mengajukan kembali para anggota DPRD itu dalam berkas daf­ tar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum. Sekretaris DPD Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan dari 85 caleg yang didaftarkan ke KPU, 13 di antaranya adalah anggota Fraksi Demokrat yang sedang duduk di DPRD Lampung. “Dari 14 orang caleg Demokrat hanya satu yang tidak mendaftar, yaitu Marwan Cik Asan. Beliau akan maju sebagai caleg DPR, sedang­ kan 13 lainnya tetap berkiprah di provinsi,” kata Fajar. Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) menilai parpol tidak peduli pada kualitas parlemen dan membiar­ kan negara ini diatur orang-orang yang tidak kompeten. “Dampaknya ialah calon anggota legislatif yang tidak berkualitas,” kata pengamat UI, Cecep Hidayat, dalam suatu kesempatan. Menurutnya, mungkin juga karena adanya politik transak­ sional. “Terjadi kompromi, siapa yang dicalonkan ialah yang mem­ berikan kontribusi uang dan dekat dengan kekuasaan partai,” ujarnya. (CR-2/MI/U-1)

±


±

CMYK

±

Interupsi

l

2 22 Mei 2013

Manajemen Negara P OLITIK itu manajemen negara. Ia adalah sarana mengatur semua kekuatan personal dan entitas demi jalannya sebuah pemerintahan. Muaranya tentu saja kesejahteraan rakyat. Partai adalah media tempat persemaian ide dan ga­ gasan sekaligus dapur penghasil calon pemimpin. Di institusi inilah kader-ka­ dernya dilatih sedemikian rupa seh­ ingga siap menjadi pemimpin. Sejatinya politik dan pemilihan umum adalah wujud kontestasi peser­ tanya untuk mengambil hati dan mere­ but suara pemilih. Partai mana yang paling siap, dialah yang akan menang dan menjadi manajer negara. Partai itu pula yang akan mendistribusikan ka­ dernya dan mengartikulasikan segenap gagasan dan platformnya. Persoalannya ialah apakah semua kita meyakini bahwa politik itu manaje­ men negara? Jika kita meyakini itu, poli­ tik sebetulnya bisa menjadi jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Dengan politik inilah regulasi dihasilkan. Para legislator itulah yang mengarahkan negara ini pada visi besarnya: ke­ sejahteraan rakyat. Politik akan santun jika dimaknai se­ bagai upaya merekonstruksi pemerin­ tahan agar lebih baik dari kondisi seka­ rang. Dari era korupsi ke era yang ber­ sih. Dari era feodal ke arah demokrasi yang lebih sehat. Dari kemelaratan rakyat menuju negara sejahtera. Kontestasi di pemilu memang men­ jadi ajang pertarungan yang sesung­ guhnya. Di sinilah partai berupaya merebut banyak suara agar mereka bisa menempatkan wakilnya duduk di kursi manajemen negara. Publik ba­ rangkali tak terlalu peduli dengan apa ideologi sebuah partai. Sebab, makin ke sini, makin sedikit partai yang ideologis. Ideologinya rerata sama: uang. Publik boleh jadi menghiraukan ideologi sebuah partai. Yang mereka

±

indeks :

inginkan ialah apa yang akan diperbuat partai untuk mereka. Apa yang bisa diikhtiarkan partai buat negara yang lebih baik. Percuma berasas Islam atau nasional religius, jika kesempat­ an yang diberikan rakyat dilewatkan begitu saja. Maka, ketika pesta itu datang lima tahun berikutnya, publik menimbangnimbang, masihkah partai punya kans membuat negara ini lebih baik. Jadi, berlomba-lombalah partai dengan merebut hati rakyat, merebut simpati pemilih. Dan persiapkan kader yang layak untuk menjadi manajer-manajer negara. Isilah setiap ruang kosong di trias politica kita dengan orang yang punya kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Berlombalah dalam medium pemilu dengan lontaran gagasan yang genuine, orisinal, baru, dan segar: jangan seka­ dar melontarkan platform yang usang dan mustahil dikerjakan. Publik seka­ rang makin pintar memilih, sekaligus juga makin parsial dalam memilih. Mayoritas warga meyakini bahwa pilihan politik mereka bisa ditukar dengan lembaran rupiah. Ba­ rangkali mereka bosan dengan tampilan performa politikus kita yang begitu-begitu saja. Namun, sejatinya, publik juga mengidamkan kekuatan poli­ tik yang bisa menyambung nurani mereka di rumah ke gedung parlemen yang megah. Publik ber­ harap ada per­ spektif baru dalam ranah politik kita. Mereka mengi­ damkan itu. Karena politik itu adalah mana­ jemen negara. n

LAPORAN UTAMA Ramai-ramai Mempertahankan Kursi Empuknya

3

GAGAS Menghukum DPR Pembolos

5

PEREMPUAN Handi Mulyaningsih: Saatnya Perempuan Nomor Satu

6

PILAR PKB Tonggak Kebangakitan Kaum Nahdliyin

ANALISIS Hasil Pilgub dan Pemenangan Pemilu 2014

10

11

JEDA Proses Panjang Dimulainya pemilu 13 GELIAT Satgas PDI Siap Amankan Pilgub Lampung

15

Adian Saputra Wartawan Lampung Post

±

±


CMYK

±

±

Laporan Utama

±

l

3 22 Mei 2013

Ramai-Ramai Mempertahankan Kursi Empuknya

PEMILU 2014 menjadi incaran petahana anggota legislatif periode sebelumnya. Mereka beramai-ramai mempertahankan kursi empuknya di gedung wakil rakyat itu, berebut dengan calon anggota legislatif (caleg) baru.

Partai Hanura Lampung, misalnya, tiga anggota fraksinya maju kembali, yakni Nurhasanah, Jupriusm, dan Riswansyah Djahrie masuk daftar calon sementara (DCS) yang diserahkan partai itu ke kantor KPU Lampung, Minggu (21-4). Ketua DPD Hanura Lampung Albertus Haryono mengatakan 85 orang caleg yang didaftarkan ke KPU Lampung. Tiga di antaranya anggota fraksi yang sekarang duduk di DPRD Lampung, termasuk Ju­

Partai

Demokrat Golkar PDIP PKS PAN PPP PKB Gerindra Hanura

prius yang diisukan sempat berpolemik dengan Albertus. “Tidak ada perpecahan. Juprius juga kami daftarkan sebagai caleg Hanura di daerah pemilihan Lampung Selatan. Bahkan, dia dapat nomor urut satu,” kata dia. Kemudian di Partai Demokrat, juga begi­ tu. Menurut Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad, 14 petahananya maju kembali. “Sebanyak 13 orang maju untuk DPRD Lampung kem­ bali, satu orang untuk DPR,” kata Fajrun usai mendaftarkan DCS partainya. Di Kota Metro, caleg petahana juga masih mendominasi. Dari 25 anggota DPRD, diketahui terdapat 21 anggota kembali mencalonkan diri. Sementara lima anggota yang partainya tidak lolos, tiga orang “meloncat” masuk DCS melalui parpol lain. Ketua KPU Kota Metro Rahmatul Um­ mah mengatakan ke-21 anggota DPRD Kota Metro maju lagi pada Pemilu 2014. “Khusus untuk ke tiga anggota Dewan itu sebagai caleg dari partai lain, telah menandatangani form BB-5, yang berarti ketiga caleg itu sudah menyertakan surat keterangan mengundurkan diri yang tidak bisa ditarik kembali,” kata dia.

Anggota DPR

148 orang 106 orang 94 orang 57 orang 46 orang 38 orang 28 orang 26 orang 17 orang

Muka Lama

Prioritas Partai politik (parpol) ternyata memang mengundang kembali para petahana un­ tuk mendaftarkan diri mereka dalam DCS. “Incumbent (petahana, red) mendapatkan prioritas. Ya, tentu tidak semuanya nomor urut satu, tapi pasti menjadi prioritas,” ujar Ketua Satgas Penyusunan Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) Partai Demokrat Suaidi Marasabessy. Prioritas muka lama juga diusung Golkar. “Dari 106 anggota F-PG, yang tidak men­ calonkan kembali hanya 14 orang. Jadi, ada 96 orang yang kembali berta­rung,” kata Wasekjen Golkar Nurul Arifin. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Ha­ nura Yuddy Chrisnandi mengatakan dari 17 anggota DPR dari partainya, 16 kembali bertarung. “Incumbent prioritas. Penem­ patan nomor urutnya tergantung kondisi di daerah pemilihan,” kata Yuddy. Di lain hal, alasan PKS mengajukan muka-muka lama ialah pengusulan kem­ bali oleh konstituen mereka. Total calon petahana yang akan ber­ tarung, baik yang sudah mendaftarkan diri maupun yang belum, minus PDIP, sebanyak 426 orang. Mereka akan mem­ perebutkan 560 kursi DPR untuk periode 2014-2019. (u-I)

Total DCS

133 orang 92 orang data tak ada 57 orang 42 orang 35 orang 26 orang 25 orang 16 orang

560 560 560 492 560 560 560 560 560

orang orang orang orang orang orang orang orang orang

Sumber: DCS Minus PBB + PKPI

±

±


CMYK

±

±

Laporan Utama

±

l

4 22 Mei 2013

Caleg ‘Rongsok’ Bikin Kinerja Parlemen Memburuk

DOMINASI muka lama pada daftar caleg sementara yang diajukan partai politik (parpol) bisa berujung pada semakin buruknya produk legislasi yang proprakyat. Parlemen pasca-Pemilu 2014 diprediksi akan berkinerja sama dan mungkin lebih buruk daripada saat ini.

B

eberapa bakal calon anggota legislatif (caleg) yang didaftar­ kan parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah muka lama yang sering bolos. Beberapa di antaranya bahkan telah disebut-sebut kasusnya telah masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Memang sulit untuk bisa mengatakan kinerja parlemen ke depan membaik. Kita semua tahu, beberapa dari caleg muka lama tidak bekerja, sering bolos, dan berperilaku buruk,” kata Koordina­ tor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kualitas anggota DPR periode 2009-2014 bahkan lebih rendah jika dibandingkan anggota DPR periode sebelumnya. DPR periode sekarang

dinilai lebih hedonis dengan gaya hidup mewah dan jauh dari rakyat. Bila parpol tetap memberikan ruang bagi anggota DPR muka lama yang beberapa di antaranya sudah diketahui publik buruk, tidak bisa dijamin DPR ke de­ pan akan berubah menjadi lebih baik. “Parpol mengabaikan aspek kualitas,” kata dia. Pengamat politik, Hanta Yudha, me­ nilai kinerja DPR usai Pemilu 2014 tidak akan ada perbaikan bila muka lama terus dipertahankan. Sebab, parlemen saat ini dihuni oleh anggota DPR yang memiliki kinerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran jauh dari target dan tidak optimal. Mempertahankan muka lama sama dengan membiarkan DPR tetap buruk. “Citra parlemen saat ini buruk de­

ngan serangkaian fungsinya yang tidak optimal dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika muka lama dipertahankan, saya pesimistis DPR membaik,” kata Hanya Yudha di Jakarta. Menurutnya, banyaknya muka lama yang kembali mencalonkan diri meru­ pakan potret macetnya parpol men­ ciptakan regenerasi. Selain itu juga merupakan indikasi bahwa parpol tidak peduli pada kualitas parlemen dan mem­ biarkan negara ini diatur oleh orang yang tidak berkompeten. Hanta mengatakan munculnya muka lama yang jelas-jelas tidak berkinerja baik di DPR memperlihatkan buruknya proses rekrutmen internal caleg. Mun­ culnya muka lama yang mendominasi adalah bentuk kegagalan seleksi oleh parpol. “Ini potret hancurnya regenerasi par­ pol. Dan tidak jelas indikator rekrutmen parpol.” Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri

±

mengatakan caleg muka lama memang sulit untuk memberi warna baru bagi parlemen. “Kinerja DPR hasil Pemilu 2014 tidak banyak berubah. Mayoritas anggota DPR kini yang telah dideteksi kualitasnya, kembali mencalonkan diri menjadi caleg,” katanya. Apalagi tugas parlemen Pasca-Pemilu 2014 tidak mudah. Kinerja kader par­ pol di parlemen sangat buruk dari sisi pencapaian target legislasi. Jika caleg yang sekarang tidak sigap dan sekadar memenuhi aspek keterwakilan suara, kinerja DPR, termasuk fungsi legislasi, hanya akan mengulang kegagalan. Dari sisi kuantitas legislasi 2012, DPR baru menyetujui pengesahan sekitar 30 undang-undang. Namun, mayoritas, yakni 20 UU, merupakan UU kumulatif terbuka seperti perjanjian atau ratifikasi internasional, UU tentang Anggaran, dan UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (12 UU). Dari target 69 RUU yang tergolong pri­ oritas atau masuk Program Legislasi Na­ sional (Prolegnas) 2012, hanya 10 yang bisa direalisasikan. (MI/U-1)

±


CMYK

±

±

Gagas

±

l

5 22 Mei 2013

Menghukum

DPR Pembolos SUNGGUH memprihatinkan sekali melihat perilaku wakil rakyat di parlemen. Di tengah rendahnya kinerja dalam memproduksi undang-undang, para wakil rakyat menampilkan teladan yang buruk dengan rajin membolos rapat. Inggar Saputra Peneliti Institute For Sustainable Reform (Insure)

B

erdasarkan data absensi Badan Kehor­ matan DPR dalam sidang paripurna DPR setelah masa reses, sebanyak 233 dari 560 anggota DPR tidak hadir. Jumlah itu menyebar di sejumlah parpol, antara lain Par­ tai Demokrat (100), Golkar (63), PDIP (43), PKS (39). PAN (26), PPP (18), PKB (12), Gerindra (16), dan Hanura (10). Tak kalah menyedihkan, dalam setiap fraksi cukup banyak anggota DPR yang tingkat ke­ hadirannya di bawah 50%. Selain itu, terdapat beberapa nama anggota DPR yang dalam satu kali masa sidang tingkat kehadirannya nol persen. Kondisi diperburuk, selama empat kali masa sidang tahun 2012, para pimpinan DPR juga rajin membolos. Fakta ini menunjukkan betapa rendahnya keseriusan parlemen untuk hadir dalam ra­ pat yang membahas legislasi yang berdampak kepada masyarakat luas. Akibat kebiasaan membolos itu, terlihat cukup signifikan dalam beberapa bulan belakangan ini. Salah satunya, target konstitusi DPR sebanyak 70 RUU sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Proleg­ nas) 2013 diprediksi sulit tercapai. Saat ini, dari 70 RUU yang masuk Prolegnas 2013, sebanyak 31 RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat pertama, 2 RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 25 RUU dalam pembahasan tahap akhir, 5 RUU sedang disiapkan oleh DPR, dan 7 RUU masih dalam tahap disiapkan pemerintah. Dalam pandangan penulis, ada dua penyebab anggota DPR rajin bolos dalam sidang di parle­ men. Pertama, tidak seriusnya fraksi dan partai politik (parpol) dalam mengevaluasi kinerja anggotanya. Padahal, Pasal 80 Ayat (2) UU MD3

dan Pasal 18 Ayat (6) Tata Tertib DPR menye­ butkan fraksi parpol di DPR berkewajiban me­ nyampaikan kepada publik paling sedikit satu kali dalam satu tahun sidang. Namun, selama ini parpol maupun fraksi tak pernah menyam­ paikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai evaluasi kinerja anggotanya. Kedua, adanya tahun politik yang me­ nyebabkan anggota DPR sibuk berkampanye ke daerah pemilihan (DP) agar terpilih kem­ bali. Apalagi, hampir sebagian besar parpol mencalonkan kembali anggota DPR 2009— 2014 untuk kembali bertarung dalam pemilu mendatang. Kondisi itu membuat mereka terjebak prag­ matisme, lebih sibuk mengurus parpol dan pen­ calonan dirinya. Akibatnya persoalan legislasi dan rakyat terbengkalai sehingga semakin memperburuk cit­ ra DPR di mata rakyat Indonesia. Merespons itu, sudah selayaknya rakyat lebih cerdas dalam memilih anggota DPR. Dibukanya absensi ang­ gota DPR men­ j a d i ke s e mp at­ an rakyat untuk melihat rekam jejak para caleg yang akan berta­ rung dalam Pemilu 2014. Momentum ini juga menjadi

±

ajang rakyat mengontrol dan menilai kinerja para wakil rakyat. Diharapkan, rakyat mampu memberikan sanksi sosial dengan tidak memi­ lih kembali anggota DPR pembolos. Dalam konteks parlemen, dibutuhkan sanksi lebih tegas atas maraknya anggota DPR pembolos ini. Badan Kehormatan DPR harus mampu bertindak cepat untuk merevisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu yang mendesak direvisi adalah sanksi untuk anggota DPR pembolos. Hal ini diperlukan agar tercipta kesadaran dan efek jera sehingga membuat mereka lebih serius dalam mengurus persoalan rakyat. Sanksi sendiri dapat berbentuk teguran, denda uang sampai pada tingkat pemecatan kepada anggota DPR pembolos. n

±


CMYK

±

±

Perempuan

±

l

6 22 Mei 2013

Saatnya Perempuan Nomor Satu Perjuangan perempuan dalam menuntut haknya sebagai warga negara yang sempurna telah menempuh waktu yang panjang, seperti jarak tempuh perjuangan perempuan di masa R.A. Kartini, Siti Nurbaya, hingga era Marsinah, seorang buruh perempuan yang pemberani melawan penindasan yang dialami kelompoknya.

P

erjuangan Marsinah seharusnya meng­ ilhami dan memotivasi banyak perempuan, termasuk yang sekarang ini menjadi calon anggota legislatif untuk bisa memasuki ruang DPR, DPD, provinsi, dan kabupaten/kota. “Sejarah perempuan dalam politik itu sebenarnya sudah lama. Sekarang ini tinggal menunggu perem­ puan-perempuan tangguh untuk melanjutkan per­ juangan mereka,” kata satu-satunya komisioner KPU Lampung perempuan, Handi Mulyaningsih. Menurut Handi, Undang-Undang No. 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengatur bahwa pendaftaran bakal calon yang diajukan partai politik di setiap daerah pemilihan memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, Pasal 56 Ayat (2) menye­ butkan setiap tiga bakal calon terdapat sekurangkurangnya satu orang perempuan bakal calon. Ketentuan keterwakilan perempuan 30% tersebut disikapi beragam, baik oleh masyarakat, perempuan, maupun laki-laki yang akan menjadi calon anggota legislatif maupun partai politik. Ada yang menilai bahwa ketentuan ini membatasi hak politik perem­ puan, ada yang menyatakan sebagai bentuk affirmative action, menyulitkan partai politik dalam menyusun daftar calon di setiap DP, dan sebagainya. Tetapi, hasil verifikasi administratif KPU Lampung menunjukkan bahwa daftar bakal calon anggota DPRD Lampung yang diserahkan semua parpol ke KPU Lampung me­ menuhi syarat minimal 30% perempuan. “Ini berarti parpol sudah menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam kaderisasi parpol, baik sebagai pendulang suara maupun benar-benar ingin memanfaatkan peranan perempuan dalam legislatif,” ujar Ketua Pokja Pencalonan Pilgub Lampung itu. Namun, kata Handi, persoalannya adalah bagaimana perempuan-perempuan calon anggota legislatif dapat mengatasi hambatan lain yang menghadang upayanya dalam mencapai kursi legislatif. Banyak kajian yang menyebutkan perempuan menghadapi hambatan kultural, seperti adanya persepsi masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang menganggap wanita sebagai pelengkap kaum lelaki, bukan sebagai mitra yang sejajar dalam menghadapi persoalan. Ada anggapan persoalan masyarakat dan negara dapat diatasi hanya oleh laki-laki tanpa menggali as­ pirasi dan kebutuhan khusus perempuan. Perempuan itu hanya cocok berperan di dalam rumah tangga dan apabila berperan di luar rumah tangga, dituntut menyelesaikan persoalan rumah tangga juga.

Tuntutan ini tentu saja membebani perempuan dan tidak sejalan dengan banyaknya stereotip lainnya, seperti perempuan itu makhluk yang lemah, tidak pantas keluar malam hari apalagi pulang pagi, tidak boleh bepergian dan berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, bersuara rendah, dan sebagainya. Akibatnya, muncul keragu-raguan perempuan untuk terjun ke dunia politik, bahkan sebagian perempuan berpendapat politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Pandangan tersebut barangkali membuat perempuan tidak mau memasuki dunia politik. Selain ada hambatan sosial seperti adanya para­ digma sosial yang menganggap wanita sebagai kaum nomor dua setelah laki-laki dengan bargaining yang lemah, juga ada hambatan ekonomi, pada umumnya wanita secara ekonomi bergantung pada laki-laki, baik suami ataupun orang tua. Selain itu, keterbatasan pendidikan yang mem­ batasi profesionalisme wanita dan termasuk terjun ke dunia politik. Apalagi berbagai kasus yang menimpa perempuan anggota De­ wan, misalnya makin mengucilkan peran wanita. Apabila partisipasi perempuan dalam politik adalah keharus­ an untuk menyelesaikan per­ soalan masyarakat, harus ada political will oleh semua pihak untuk mengatakan menjadi anggota legislatif bukan persoalan kekuasaan semata, melainkan untuk kemaslahatan. Namun, karena reali­ tasnya politik adalah arts, untuk memperoleh dan mempertahankan kekua­ saan, perempuan harus pintar berstrategi tanpa terjatuh dalam prak­ tik transaksional yang membuat perempuan berkontribusi dalam melanggengkan praktik KKN. “Sudah saatnya politisi perempuan men­ jadi nomor satu. Bravo politisi perempuan!” ujar Handi. (FATHUL MUIN/U-1)

±

Nama

Handi Mulyaningsih Lahir Kudus, 16 Desember 1963 Alamat Jalan P. Damar No. 234, Way Kandis, Bandar Lampung Suami Hertanto Anak: 1. Tantra Ikhlas Nalendro 2. Tantri Liris Nariswari 3. Tantri Andaru Wari 4. Tantra Adi Prasetyo Pendidikan: SDN Kajeksan Kudus, 1969—975 SMPN 1 Kudus, 1975—1978 SMAN 1 Kudus, 1978—1982 Jurusan Pemerintah Undip, 1982—1987 Magister Sosiologi UGM, 1994—1997

±


±

CMYK

±

Perempuan

±

l

7 22 Mei 2013

Jangan Artikan Sempit

Kesetaraan Gender

Nenden Tresnanursari

K

etua Bidang Perempuan DPW PKS Lampung Linda Wuni men­ jelaskan emansipasi wanita atau kesetaraan gender tidak boleh diartikan secara sempit sehingga ketika perem­ puan menekuni dunia politik tidak boleh meninggalkan kodratnya seba­ gai kaum hawa, baik sebagai is­ tri maupun ibu terhadap anakanak di rumah. “Berpolitik o ke . M e m b a ­ ngun keluarga yang harmonis juga tidak boleh ditinggalkan,” kata dia pada satu kesempatan. Untuk itu, perempuan jangan pernah takut aktif di partai politik, termasuk juga menjadi calon anggota legislatif. Asalkan tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap kehidupan keluarga. “Komitmen membagi waktu ini penting.

KESETARAAN gender tidak dapat hanya diartikan secara sempit, terkait karier perempuan di luar rumah. Sebab, perlu keseimbangan antara kariernya sebagai istri serta ibu dan karier sosialnya.

Linda Wuni

Jangan sampai keluarga kita menjadi korban karena waktunya banyak di­ gunakan untuk politik,” ujar alumnus Fakultas Pertanian Unila itu. Politik adalah salah satu sarana mem­ perbaiki kondisi bangsa dan daerah sehingga harus tetap ada orang yang fokus di dalamnya, sedangkan keluarga adalah negara kecil di masyarakat se­ hingga keduanya harus tetap mendapat porsi yang seimbang. Hal senada diungkapkan akademisi Universitas Lampung, Ari Darmastuti. Ketua Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu mengingatkan perem­ puan hendaknya terus memperbaiki diri terus-menerus dengan mengisi hidup dengan positif. Jadikan perempuan itu benar-benar tiang keluarga, jangan sam­ pai hanya menjadi slogan kosong. “Karena hidup itu pendek, ukurlah ke­ mampuan kita dan lakukan semaksimal mungkin,” kata dia. Dari kepentingan perempuan untuk ikut

±

Ari Darmastuti

berpolitik praktis, menurut anggota DPRD Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari, hal itu menjadi keharusan. Sebab, lebih dari setengah jumlah penduduk di Indone­ sia adalah perempuan. “Kini bukan saat­ nya lagi politik sekadar menjadi peluang bagi perempuan Indonesia, melainkan keharusan,” katanya. Alumnus Fakultas Pertanian Unila ini menjelaskan jika tidak ada perempuan yang duduk dalam parlemen, tidak akan ada kebijakan pemerintah yang respon­ sif pada masalah gender dan perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan minimal 30% perempuan dalam parlemen supaya kepentingan perempuan sebagai warga negara dapat diperjuangkan. Namun, perempuan yang ingin masuk politik harus membekali dirinya dengan ilmu dasar seperti ilmu agama. “Agama akan membingkai perilaku hidup kita, agar saat menjabat kita tetap berjalan di jalan yang baik, tidak mudah tergoda de­ ngan apa pun,” ujar dia. (CR-2/CR-7/U-1)

±


±

CMYK

±

Orator

±

l

8 22 Mei 2013

Sukseskan Tiga Agenda Politik PARTAI Golongan Karya (Golkar) Lampung sedang membidik tiga agenda besar dalam dua tahun ini (2013—2014). Partai berlambang pohon beringin itu ingin menyukseskan tiga misi itu dengan kerja keras dan profesionalitas. Tiga agenda besar yang ingin disukseskan partai itu adalah Pilgub Lampung, Pemilu Legislatif, dan Pemi­ lu Presiden. Menyukseskan agenda lima tahunan itu men­ jadi cita-cita yang ingin diraih oleh Golkar Lampung dengan kepemimpinan M. Alzier Di­ anis Thabranie. “Golkar dalam kepemimpi­ nan saya ini ingin menyukses­ kan tiga agenda itu. Tugas itu adalah amanah dari DPP yang harus saya tunaikan dengan baik,” kata Ketua DPD I Golkar Lampung M. Alzier Dianis Thabranie. Program pertama yang harus dia sukseskan adalah memenangkan Pemilihan Gubernur Lampung. Kedua adalah membawa Golkar menang di Lampung dengan 30% lebih dan memenangkan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai presiden periode 2014—2019. Namun, politisi kawakan itu mengategorikan meme­ nangkan Pemilu Legislatif dan Pilpres sebagai agenda besar dan menjadi tugas se­ luruh kader Golkar di Lam­ pung. Sedangkan pilgub, dia menganggap sebagai agenda biasa dan pemanasan menje­ lang pemilu. “Saya anggap pilgub ini agenda biasa sehingga tidak perlu diperebutkan dengan cara-cara yang tidak sehat. Kita ini punya Allah sehingga tugas kita adalah tawakal, selanjutnya kita serahkan kepada-Nya,” kata calon gu­ bernur yang memiliki jargon “Selamatkan Lampung” itu.

Justru, kata Alzier, yang menjadi agenda besar yang harus kerja keras dan dime­ nangkan partainya adalah Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014. Kader pohon beringin dari semua tingkatan harus bahu-membahu memenang­ kan agenda nasional itu de­ ngan cara-cara yang santun dan bermartabat. Putra mantan Wali Kota Ban­ dar Lampung Tabranie Daud itu tidak ingin proses pemilihan calon wakil rakyat diwarnai kecurangan. Baik oleh penye­ lenggara pemilu, partai politik, calon anggota legislatif, dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk strategi memenangkan Golkar da­ lam Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang, Golkar memerintah seluruh kader untuk terjun ke masyarakat. Mulai dari menyerap aspirasi, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. “Prinsip Golkar adalah ‘Ber­ juang’, beras, baju, dan uang. Tidak ada salahnya jika para kader dermawan kepada masyarakat miskin,” ujar mantan Ketua PDIP Lampung Selatan itu. Menurut Alzier, DPD Gol­ kar Lampung juga meme­ rintahkan kepada seluruh anggota fraksi, baik di DPRD Lampung maupun di DPRD 14 kabupaten/kota, untuk memaksimalkan kinerjanya di sisa masa jabatan. Hal itu agar masyarakat merasakan manfaatnya sehingga nanti­ nya bisa memilih Golkar da­ lam pemilu. “Instruksi DPD tentang Per­ da Kota Baru alhamdulillah sudah ada hasilnya. Begitu juga dengan caleg Golkar di semua daerah kinerjanya harus maksimal,” kata man­ tan Ketua Kadin Lampung itu. (FATHUL MUIN/U-1)

M. Alzier Dianis Thabranie Lahir Yogyakarta, 8 November 1957 Agama Islam Pekerjaan Wiraswata Istri Imelda Liana Sari Anak Tujuh

Pendidikan: - SDN 2 Tanjungkarang - SMP Cikini Jakartta - MTs Al Munawwir - Univesitas Timbul Nusantara, Jakarta

±

Organisasi: - Ketua Kadin Lampung - Ketua DPD I Partai Golkar Lampung - Ketua Umum Pusat Koperasi Unit Desa Saburai Lampung - Ketua Dewan Penasihat Depidar SOKSI Lampung

±


±

CMYK

±

Orator

±

l

9 15 Mei 2013

Rakyat Lampung Sudah Pandai Memilih PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung optimistis merebut dukungan sebagian besar masyarakat Lampung. Apalagi, masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai telah pandai memilih calon wakil rakyat maupun pemimpin negeri yang prokesejahteraan rakyat.

B

egitu pernyataan optimistis Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin Z.P. yang ya­ kin masyarakat kini telah paham de­ngan tipikal poli­ tikus yang membela ke­ pentingan rakyat. Apalagi akses informasi me­ngenai kinerja calon anggota legislatif, calon gubernur-wakil gubernur, hingga calon presiden telah terbuka luas. Masyarakat secara gamblang telah mengetahui latar belakang dan ki­ nerja calon. Hal itu tentu akan menjadi tantangan politikus Indonesia untuk merebut suara. Meskipun demikian, Sjachroedin yakin kader PDIP tidak hanya di ting­ kat nasional, tetapi juga di Lampung memiliki kualitas terbaik. “Saat ini terserah rakyat, kalau caleg jelek pasti tidak akan dipilih,” kata Sjachroedin yang juga Gubernur Lampung ditemui di Kantor Gubernur, Jumat (17-5). Purnawirawan jenderal polisi bin­ tang tiga itu juga yakin kader PDIP akan tetap menjadi unggulan dan andalan dalam setiap pemilihan umum. Pasalnya, masyarakat telah mengenal bahkan mengetahui track record masing-masing kader. Meski dia tidak menutup kemungkinan, jika terdapat caleg PDIP yang menyimpang dari aturan. Untuk itu, dia membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengevaluasi dan memberikan kritik tentang caleg itu. Dia juga memastikan meski dia men­ jabat gubernur Lampung, kader PDIP tidak dapat merusak tatanan pemerin­ tahan Provinsi Lampung. “Orang PDIP tidak bisa masuk kantor dinas. Mana ada yang berani mengacak-acak meski sebagian besar bupati ataupun wali kota di Lampung merupakan kepala daerah yang diusung PDIP,” kata dia. Dia juga berharap, kader PDIP berlaku sportif dan mengutamakan perdamaian. Pasalnya, lagi-lagi dia yakin rakyat Lampung telah pintar memilih calon yang benar-benar ingin bekerja untuk masyarakat. Bu­ kan untuk mengejar kepentingan pribadi. “Sebanyak 43,27% masyarakat Lampung memilih saya dan Pak Joko pada Pemilu 2008. Rakyat Lampung

±

senang dengan kepemimpinan saya,” ujarnya. Mengenai calon gubernur yang akan melanjutkan tugasnya, Sjachroedin enggan berkomentar banyak. Tetapi dia memastikan tidak akan mengusul­ kan anaknya menjadi gubernur Lam­ pung. “Saya belum tahu, biar rakyat memilih. Tapi anak saya belum bisa, saya yakin jika kerja mereka bagus saat ini tinggal menunggu saja.” Di sisi lain, dia juga menyesalkan jika beberapa kepala daerah yang baru terpilih di kabupaten/kota se-Lampung telah memiliki ambisi besar menjadi gubernur. Menurutnya, kepala dae­ rah itu harus membuktikan kepada masyarakat pendukungnya pemba­ ngunan yang tuntas. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan ha­ ruslah tercapai. (VERA AGLISA/U-1)

Sjachroedin Z.P. Lahir Agama Alamat Istri Anak

: Tanjungkarang, 7 Februari 1947 : Islam : Lamban Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jl. Dokter Susilo, Telukbetung, Bandar Lampung : Trully Trisno Prawoto Atmojo : 1. Rycko Menoza S.Z.P. 2. Aryodhia Febriansa S.Z.P. 3. Handitya Narapati S.Z.P 4. Nadya Rasya S.Z.P

Pendidikan: - Akabri Kepolisian Thn. 1970 - PTIK Angkatan XIII - Sespimpol - Sesko ABRI Angkatan VIII - Lemhanas KSA VII - Kursus Lalu Lintas di Jepang - Kursus Intelijen di Taiwan Karier - Dansat Lantas Polda Sumbagsel (1981–1983) - Kapolres Lampung Selatan dan Bandar Lampung (1984–1988) - Sesdit Lantas Polda Jabar (1989-1990) - Wakapolwiltabes Bandung Polda Jabar (1990–1991) - Kapoltabes Palembang Polda Sumbagsel (1991 – 1992) - Direktur Samapta Polda Metro Jaya (1992–1993) - Kapolwil Bogor Polda Jabar (1994-1996) - Wakapolda Sumsel (1996–1997) - Ketua Inkoppol/Primkoppol (1997) - Inspektur Pembinaan Itjen Polri (1998) - Sahli Kapolri Bidang Manajemen (1998) - Direktur Samapta Babinkam Polri (1998) - Kapolda Sumatera Selatan ( Januari–Desember 2000) - Kapolda Jawa Barat (Desember 2000–Juni 2001) - Deputi Kapolri Bidang Operasional (Juni 2001–April 2002) - Gubernur Lampung (2 Juni 2004-1 Juni 2009 dan 2 Juni 2009-sekarang)

±


CMYK

±

Pilar

±

±

l

10 22 Mei 2013

Tonggak Kebangkitan Kaum Nahdliyin

Ketua

Muhaimin Iskandar

PARTAI Kebangkitan Bangsa berdiri saat reformasi politik di Indonesia dimulai pada 1998. Partai itu didirikan Tim Lajnah beserta tim dari NU yang menggelar semacam konferensi besar di Bandung, mengundang seluruh PW NU se-Indonesia.

P

ada 23 Juli 1998 (29 Rabiul Awal 1419 Hijriah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi). Sejak didirikan hingga kini, partai itu mencirikan partainya kaum nahdliyin. Sebagai peserta Pemilu 2014, PKB mendapat­ kan nomor urut 2. Setelah lama perjalanannya, PKB kini dipimpin Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum. PKB juga telah menyatakan calon presiden yang didukung adalah “Raja Dangdut” Rhoma Irama. Muhaimin Iskandar mengajak seluruh kadernya kompak untuk meraih kemenangan di Pemilu 2014. Sebab, kemenangan mereka

menjadi tonggak kebangkitan kaum nahdliyin. “Dengan memenangi pemilu, PKB akan lebih mudah memperjuangkan aspirasi Nahdlatul Ulama (NU),” kata Muhaimin dalam suatu kesempatan. Muhaimin mengatakan selama ini kiprah dan perjuangan NU untuk Indonesia tidak mendapat penghargaan yang seimbang dari pemerintah. Karena itu, kini saatnya PKB bisa benar-benar menjadi wadah tunggal untuk menyalurkan aspirasi kaum nahdli­ yin. “NU harus bangkit merebut kemenangan dan berkuasa. Kemenangan PKB sebagai satusatunya saluran politik warga nadhliyin, harus diperjuangkan,” ujar Muhaimin di acara yang juga dihadiri Sekretaris Dewan Syura DPP PKB

±

Sekretaris Jenderal Imam Nachrawi Bendahara Umum Bachrudin Nasori Ideologi Pancasila Kantor Pusat Jl. Raden Saleh 1 No. 9, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Situs web http://www.dpp.pkb.or.id/

Andi Muawiyah Ramly dan Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi itu. Dia mengatakan agar PKB menang, maka para calon anggota legislatif (caleg) yang akan diusung harus rajin mendekati warga. Caleg PKB, lanjutnya, juga tak perlu ragu me­ nemui pada pengurus NU di daerah masingmasing. PKB punya tanggung jawab untuk membang­ kitkan kaum nahdliyin dan rakyat Indonesia lainnya. “Kemenangan PKB pada Pemilu 2014 nanti, akan menjadi momentum kebangkitan NU dan bangsa Indonesia. Mari kita rapatkan barisan, rapatkan kekuatan, dan terus mening­ katkan usaha dan kerja keras kita, tetapi tetap harus dibentengi doa dan kekuatan selawat,” katanya. (MI/U-1)

±


CMYK

±

±

Analisis

±

l

11 22 Mei 2013

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 PROVINSI LAMPUNG No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

PARTAI POLITIK 2 HANURA PKPB PPPI PPRN GERINDRA BARNAS PKPI PKS PAN PPIB KEDAULATAN PPD PKB PPI PNI MARHAENISME PDP PKP PMB PPDI PDK PRN PELOPOR GOLKAR PPP PDS PNBKI PBB PDIP PBR PATRIOT DEMOKRAT PKDI PIS PKNU MERDEKA PPNUI PSI BURUH

Jumlah

* * * * *

*

* * *

* *

LAMPUNG I BANDAR LAMPUNG 3 15,194 6,149 1,768 3,150 13,486 1,631 1,968 40,727 23,479 1,552 1,576 844 9,712 1,486 2,869 1,533 984 1,959 666 3,064 1,228 423 45,148 10,008 5,948 7,132 2,521 32,419 5,541 1,259 90,934 2,436 907 6,228 889 508 389 855

348,570

LAMPUNG II LAMPUNG PESAWARAN SELATAN 4 5 19,195 7,953 8,265 5,840 5,821 13,816 2,911 5,243 36,513 44,991 954 3,715 813 14,243 1,405 908 1,464 1,367 758 961 11,634 1,058 703 43,311 11,078 1,485 10,768 6,097 60,788 6,161 1,105 78,010 1,987 2,624 4,906 483 420 1,902 785

2,274 7,715 2,275 978 19,377 11,561 761 1,423 410 8,062 1,140 1,623 1,376 1,491 735 365 4,567 573 266 20,735 12,144 671 3,423 3,750 28,815 6,738 567 29,912 764 1,748 2,691 256 307 1,640 490

408,648

195,416

LAMPUNG III LAMPUNG TANGGAMUS BARAT 6 7 6,761 19,310 6,583 13,314 2,155 3,550 2,727 5,637 4,549 20,436 2,520 2,786 4,195 5,355 16,439 31,534 17,127 53,601 1,975 1,645 844 3,548 2,789 2,330 9,510 13,790 869 896 5,353 1,836 585 4,110 712 1,253 2,118 1,638 365 761 1,057 3,807 744 2,454 1,172 1,732 15,371 49,375 5,652 18,680 351 1,807 540 1,320 5,214 5,371 34,103 60,361 5,224 11,718 1,153 2,669 34,712 64,204

LAMPUNG IV LAMPUNG METRO TIMUR 8 9 21,212 2,334 15,529 1,894 2,648 125 6,847 724 16,523 1,485 2,784 362 8,298 634 34,352 5,942 26,462 3,752 676 46 1,518 83 432 100 27,022 3,294 990 138 4,970 135 2,578 393 6,100 354 540 128 3,689 1,277 3,671 55,266 10,143 2,723 1,978 5,074 82,604 5,848 1,863 84,473 606 4,624 14,814

517 281 268 7,972 3,204 685 1,043 831 6,839 1,008 126 14,885 309 905 1,525 68 73

62,462

2,874 1,492 830 215

1,621 10,504 439 454

310

373

517 459

199,190

424,219

459,110

LAMPUNG V LAMPUNG TENGAH 10 18,283 10,087 3,209 4,139 29,480 2,430 3,721 54,199 28,223 2,003 4,955

LAMPUNG VI LAMPUNG WAY UTARA KANAN 11 12 13,587 12,818 9,252 9,806 4,835 1,381 3,607 2,194 17,835 10,755 3,249 886 5,034 3,436 26,156 11,474 16,134 7,542 898 1,409 1,761 2,370 990 263 14,400 11,303 2,494 1,740 2,600 2,644 1,273 2,374 1,714 489 1,576 366 1,344 503 4,894 1,840 575 1,863 2,542 3,819 32,677 23,653 6,383 10,534

LAMPUNG VII TULANG BAWANG 13 19,287 18,662

JUMLAH SUARA SAH

837 10,991 28,230 9,248 1,747 53,824

2,997 5,131 21,852 7,603 493 29,187

1,590 1,116

213 661

5,943 16,333 2,769 1,415 2,327 346 759 2,937 23,385 796 3,651 62,736 18,019 1,621 3,871 6,283 58,707 5,185 2,018 47,596 571 981 2,499

519 1,442

431 369 210

110 120 183

778 800

14 155,934 105,381 19,671 41,384 159,736 25,763 42,135 302,835 248,546 21,664 21,793 14,914 161,045 17,102 27,986 21,144 16,127 11,239 7,902 59,622 11,771 21,851 447,137 116,763 16,654 34,913 56,265 499,423 74,986 15,231 655,377 7,548 19,637 61,570 2,897 2,964 7,225 4,538

566,805

284,403

194,012

396,938

3,538,673

33,376 3,175 4,733 3,131 1,317 662 1,168 922 3,604 90,893 10,918 1,363 1,004 5,002 84,705 10,712 2,231 127,640 875 1,550 15,134

4,264 23,656 3,929 3,273 26,122 15,674 9,745

PERSENTASE SUARA SAH

15

4,41% 2,98% 0,56% 1,17% 4,51% 0,73% 1,19% 8,56% 7,02% 0,61% 0,62% 0,42% 4,55% 0,48% 0,79% 0,60% 0,46% 0,32% 0,22% 1,68% 0,33% 0,62% 12,64% 3,30% 0,47% 0,99% 1,59% 14,11% 2,12% 0,43% 18,52% 0,21% 0,55% 1,74% 0,08% 0,08% 0,20% 0,13% 100 %

Keterangan * = Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Lampung

Hasil Pilgub dan Pemenangan Pemilu 2014 LUPAKAN dulu kinerja partai politik di tingkat nasional. Persaingan parpol di Lampung dalam Pemilu 2014 bakal berlangsung ketat, baik sesama internal kader maupun antarparpol.

T

iga parpol dengan aku­ mulasi tujuh kursi DPRD Lampung dipastikan ter­ eleminasi, yakni Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Sementara tiga parpol yang masih eksis memasang tokoh berpengaruh yang memiliki nilai jual di masyarakat. Ketiga tokoh itu, yakni Ketua DPD Golkar Lam­ pung M. Alzier Dianis Thabranie, Ketua DPD PDI Perjuangan Lam­ pung Sjachroedin Z.P., dan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung Abdurrachman Sarbini. Dalam beberapa survei tahun ini, elektabilitas Golkar melejit di nomor satu meninggalkan parpol mapan lainnya. Golkar Lampung yang dalam Pemilu 2009 menem­ pati peringkat ketiga pastilah tidak menyia-nyiakan dan akan tetap me­ melihara keunggulan tersebut. Alzi­ er yang unggul dalam pengalaman

organisasi dan memiliki jaringan kuat akan merawat kepercayaan publik sebaik-baiknya, termasuk menggelontorkan biaya politik un­ tuk mencapai kemenangan. Namun, PDIP tidak akan tinggal diam, ada Gubernur Sjachroedin Z.P. di sana. Pengalaman meme­ nangi beberapa pemilukada di kabupaten/kota tentu akan dite­ rapkan pula dalam Pemilu 2014. Terlebih, sejumlah kepala dae­ rah di Lampung tercatat sebagai ketua partai banteng gemuk itu, antara lain Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Bupati Way Kanan Bustami Zainuddin, dan Bu­ pati Lampung Utara Zainal Abidin. Meskipun birokrasi diwajibkan bebas dari politik praktis, dalam praktik dibanyak tempat posisi kepala daerah sangat berperan menangguk suara dalam pemilu. Demikian pula PAN di bawah Mance akan berusaha menaikkan peringkat dari kelas menengah ke

partai papan atas. Mantan Bupati Tulangbawang itu tentu tidak in­ gin partainya dalam posisi stagnan dari pemilu ke pemilu lainnya. Infrastruktur politik, jaringan, ketokohan, dan anggaran ketiga tokoh tersebut dengan dibantu dari masing-masing calon legislatif akan menjadikan persaingan di Pemilu 2014 makin ketat. Akan tetapi, Demokrat seba­ gai partai penguasa juga akan menjaga posisi di peringkat ter­ atas. Di bawah kepemimpinan Ri­ dho Ficardo, Demokrat Lampung memiliki semangat dan kreativitas anak muda yang tidak dimiliki partai lain. Pendatang Baru Di partai lain, Gerindra Lampung juga terus berbenah. Dibanding­ kan partai lain, dinamika internal Gerindra tampak lebih adem dan tanpa gejolak. Suasana kondusif itu sangat mendukung konsoli­ dasi internal partai dan rekrutmen

±

kader baru. Selain itu, Gerindra bakal menangguk dampak ikutan dari naiknya popularitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Untuk partai lain, Partai Keadil­ an Sejahtera (PKS), Partai Kebang­ kitan Bangsa (PKB), Partai Per­ satuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga tidak akan berpangku tangan. Termasuk di antaranya partai pendatang baru, NasDem, yang dalam beberapa survei mampu menembus partai menengah. Munculnya NasDem sebagai partai pendatang baru cukup feno­menal. Hanya dalam waktu beberapa bulan, pengurus par­ tai tersebut mampu membentuk jaringan hingga ke seluruh kabu­ paten/kota. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan NasDem tidak sekadar hanya meramaikan, tetapi benar-benar sebagai partai yang patut diperhitungkan. (D. WIDODO)

±


±

CMYK

Luber

±

±

l

12 22 Mei 2013

Dasar Hukum dan Asas Pemilu 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); PKPU No. 7/2013 tentang Tahapan Pemilu, yang mecantumkan pula asas pemilu pada Pasal 2 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berpedoman pada asas penyelenggara pemilu: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas. Pasal 3 Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundangundangan.

±

±


±

CMYK

±

Jeda

±

l

13 22 Mei 2013

Pemilu Pertama Indonesia Pilih DPR dan Konstituante PEMILIHAN umum (pemilu) pertama kali digelar di Indonesia, tepat 10 tahun setelah merdeka. Bukan berarti pada 10 tahun pertama itu Indonesia benar-benar tidak demokratis.

S

ebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presi­ den Mohammad Hatta 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih ang­ gota DPR dan MPR akan diselenggarakan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepu­ luh tahun kemudian, tentu bukan tanpa sebab. Namun, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota De­ wan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemi­ lu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan un­ tuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Yang tidak kalah pentingnya, pe­ nyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelengga­ rakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan

±

secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan ­a sing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Tidak terlaksananya pemilu pertama pada Januari 1946 seperti yang diamanat­ kan oleh Maklumat 3 November 1945, pa­ling tidak disebabkan dua hal, yakni be­ lum siapnya pemerintah baru, termasuk penyusunan perangkat UU Pemilu, juga belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antarkekuatan poli­ tik yang ada pada waktu itu. (U-1)

PARTAI YANG MENDAPAT KURSI PEMILU 1955 1.Partai Nasional Indonesia (PNI) 2.Masyumi 3.Nahdlatul Ulama (NU) 4.Partai Komunis Indonesia (PKI) 5.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 6.Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 7.Partai Katolik 8.Partai Sosialis Indonesia (PSI) 9.Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia(IPKI) 10.Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 11.Partai Rakyat Nasional (PRN) 12.Partai Buruh 13.Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 14.Partai Rakyat Indonesia (PRI) 15.Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 16.Murba 17.Baperki 18.Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro 19.Grinda 20.Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 21.Persatuan Daya (PD) 22.PIR Hazairin 23.Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 24.AKUI 25.Persatuan Rakyat Desa (PRD) 26.Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 27.Angkatan Comunis Muda (Acoma) 28.R.Soedjono Prawirisoedarso Sumber: www.wikipedia.or.id

±


CMYK

±

Jeda

±

±

l

14 22 Mei 2013

Proses Panjang Dimulainya Pemilu PENYELENGGARAAN pemilu di Indonesia melalui proses yang panjang, dengan banyak bahasan di tengah perjuangan mengusir penjajah pada periode Agresi Militer I dan II. Pada masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, Indonesia bukan tidak berniat menyelenggarakan pemilu.

A

da indikasi kuat pemerintah punya keinginan politik untuk menye­ lenggarakan pemilu. Misalnya, dibentuknya UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1949 tentang Pemilu. Dalam UU No. 12/1949 diamanatkan bahwa pemi­ lihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini di­ dasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemi­ lihannya langsung, dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian, pada paruh kedua 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi perdana menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan

pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu, Indonesia kem­ bali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh enam bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilan­ jutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjo­ sandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena Pasal 57 UUDS 1950 me­ nyatakan anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun, pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan Undang-Undang Pemilu tersebut. Se­ lanjutnya, UU ini baru selesai dibahas

±

oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Oleh sebab itu, lahirlah UU No. 7 Ta­ hun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12/1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berha­ sil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-ne­ gara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. (U-1)

±


±

CMYK

±

Geliat Partai

±

l

15 22 Mei 2013

Satgas PDIP Siap Amankan Pilgub Lampung JAKARTA—Koordinator Satgas khusus PDIP Cakra Buana Lampung Herman H.N. mengatakan ribuan anggotanya siap mengamankan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. “Mereka siap mengana­ mkan TPS-TPS dan ikut serta membantu aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun AD, untuk mengamankan masyarakat Lampung,” ujar Herman H.N., usai peresmian sekretariat satgas khusus PDIP Cakra Buana di Jakarta. Menurut Herman, yang juga wali kota Bandar Lampung ini, satgas tersebut tidak hanya bertugas mengamankan pemilu, tetapi secara lebih luas mem­ bantu mengamankan masyarakat serta membantu kondisi darurat, seperti keba­ karan, longsor, dan bencana alam lain­ nya. Persiapan pelantikan Satgas Cakra Buana Lampung saat ini berlangsung secara bertahap. “Bertahap, kan buat seragam saja 3.000-an. Kami kan ingin ramai dan serentak dilantik semua,” kata dia. (HES/U-1)

Hanura Daerah Tidak Target Kursi

Milad PKS dan Sosialisasi Nomor Urut BANDAR LAMPUNG—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lam­ pung merayakan milad ke-15, awal April lalu. Hari ulang tahun itu diisi dengan sejum­ lah kegiatan dalam rangka menyongsong Pemilu Legislatif 2014.

Di Bandar Lampung, ribuan kader PKS melakukan aksi freeze mob atau aksi mas­ sal membeku/diam 30 menit dengan berbagai gaya menyo­ sialisasikan logo PKS, nomor urut, serta tagline PKS. Aksi itu dilakukan di Bundaran Tugu Adipura dan sejumlah jalan protokol lainnya. Di Lampung Utara, 3.000 kader dan simpatisan serta masyarakat mengikuti jalan se­ hat PKS dengan start di Stadion Sukung, Kotabumi. Sementara di Kabupaten Pesawaran, ratu­ san kader dan masyarakat ber­ sepeda santai dengan hiasan atribut PKS. “PKS sudah berusia 15 tahun. Dengan usia itu, kami ingin bersama-sama rakyat melaku­ kan kegiatan di seluruh pelo­ sok daerah,” kata Ketua DPW PKS Lampung Gufron di Tugu Adipura. (CR-2/YUD/U-1)

±

BANDAR LAMPUNG—Partai Hanura di kabupaten/kota se-Lampung tidak menargetkan kursi dalam Pemilu 2014. Seperti di Way Kanan, Ketua DPC Partai Hanura Yozi Rizal tidak menargetkan kemenangan dan bera­ pa jumlah kursi yang diperoleh untuk periode 2014—2019. “Misi partai ada­ lah untuk mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik agar masyarakat tidak salah dalam memilih,” kata Yozi Rizal, beberapa waktu lalu. Yozi Rizal mengatakan untuk pemilu periode yang akan datang jumlah kursi yang akan diduduki sebanyak 40 kursi, Hanura hanya mengusung 36 bakal calon legislatif (caleg) dari jumlah kursi yang disediakan. “Sedangkan un­ tuk kemenangan periode sebelumnya partai kami ini mendapatkan sebanyak lima kursi,” ujar dia. (CK-5/U-1)

±


±

CMYK

±

Geliat Politik

±

l

16 22 Mei 2013

Gunadi Siapkan 1,2 Juta KTP KETUA DPD Partai Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim sudah memastikan maju dalam pilgub mendatang. Selain lewat parpol, anggota DPR itu juga sudah menyiapkan 1,2 juta dukungan KTP untuk maju dari jalur perseorangan (in­ dependen). “Saya sudah mendapat rekomendasi dari Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dari Gerindra. Tetapi, jika

kurang, saya juga siap maju dari jalur perse­ orangan,” kata dia, beberapa waktu lalu. Menurut Gunadi, langkah tersebut sebagai antisipasi jika tidak mendapat dukungan perahu partai politik lainnya. Mengingat, Ge­ rindra hanya memiliki enam kursi sehingga membutuhkan separuh kursi lagi untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. (CR-2/U-1)

Mukhlis Klaim Raih Tambahan Perahu CALON gubernur (cagub) Mukhlis Basri yang juga bupati Lampung Barat terang-terangan mengaku siap menjadi calon gubernur Lampung. Bahkan, selain akan menggunakan perahu PDIP, dia memastikan akan mendapat tambahan perahu partai lain. Mukhlis Basri mengatakan dirinya sedang menjajaki koalisi partai politik lain untuk mengusungnya sebagai calon gubernur Lampung periode mendatang. Bahkan, dia memastikan penjajakan dengan sejumlah partai selain PDIP telah sampai pada tahap

finalisasi koalisi. “Selain perahu PDIP, saya juga menjajaki partai lain. Alhamdulillah, responsnya cukup baik dan sepakat untuk membangun Lampung bersama-sama,” kata Mukhlis, awal Mei lalu. Namun, Mukhlis belum mau menyebutkan partai politik yang telah dijajakinya dan parpol yang sudah menyatakan siap berkoalisi. Menurut dia, pada waktunya dia akan menginformasikan kepada publik partai yang akan mengusungnya sebagai calon gubernur Lampung. (CK-1/U-1)

Herman Pastikan lewat Jalur Partai SALAH satu calon gubernur (cagub) Lampung Herman H.N. memastikan akan maju melalui jalur perahu atau partai. Namun, cagub yang juga wali kota Ban­ dar Lampung itu belum menjelaskan secara gamblang partai apa yang akan mengusungnya. “Nanti saya akan maju lewat partai, bukan independen. Kalau untuk partai, ya enggak jauh-jauhlah dari warna baju ini,” kata Her­ man, usai acara bedah rumah di Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling,

beberapa waktu lalu, sembari menun­ juk pakaian seseorang yang mengena­ kan baju merah dan hitam. Berkaitan dengan wakil gubernur nantinya yang akan mendampinginya, Herman H.N. pun belum memberikan kejelasan yang pasti. “Ya, nanti kami lihat dululah, mana yang terbaik nanti akan kami pilih. Untuk saat ini belum saya tentukan, nanti akan saya pilih (calon wakil) yang terbaik,” ujar dia. (MG5/U-1)

Berlian Cari Tambahan Dukungan Parpol CALON gubernur Lampung Berlian Tihang masih mencari dukungan partai politik (parpol) untuk maju dalam pemilihan gubernur. Hingga kini dia mengaku fokus menjajaki empat parpol. Berlian mengatakan hanya akan maju dari jalur parpol, bukan independen. Empat parpol tersebut, yaitu PDIP, PPP, PKB, dan PKPI. “Insya Allah empat parpol itu memiliki semangat yang sama untuk

membangun Lampung. Para pimpinan parpolnya sudah saya temui dan responsnya bagus,” ujar cagub berjargon “Teruskan dan Tingkatkan” itu. Berlian yakin akan memperoleh dukungan parpol untuk membangunan Lampung. Sebab, mencalonkan diri mela­ lui parpol akan menimbulkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan. “Kalau tidak bersinergi, pembangunan terhambat. Masyarakat yang rugi,” kata dia. (VER/U-1)

±

±


Voting Edisi II, 22 Mei - 29 Mei 2013