Issuu on Google+

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Indek Berita

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A: Saya Akan Tuntut Balik Bila Orang Memfitnah Saya Halaman..2

Terindikasi Bebal dan “Kangkangi� Putusan MA

Joyo Winoto Akan Dituntut Hukum Halaman..4

Kajari Jaksel Yusup, SH, MH: Red Notice Terhadap Terpidana Van De Meent Gerrit Halaman..32

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 009

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

Senin, 21 Februari 2011


2

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Pemred Kantor Berita Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi:

Walikota Jaksel Syahrul Effendi Diminta Tindaklanjuti Surat Konfirmasi Media Untuk terciptanya keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta dalam menjalankan tugas dan peranan pers selaku kontrol sosial, wartawan harus membuat pemberitaan yang berimbang, dan supaya berimbang perlu dilakukan konfirmasi sebagai langkah menjalankan proses sebelum pemberitaan disebarluaskan melalui produk pers, alangkah baiknya kalau sebelum diberitakan harus dikonfirmasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tertulis. Syahrul Effendi (foto:ist)

Jakarta, Tabloid KB RBN Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi memberikan komentar terkait dengan surat konfirmasi yang telah dikirimkan kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi sebagai proses untuk pembuatan berita yang berimbang dan telah dikonfirmasi, karena yang dimaksud dengan berimbang adalah semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Selaku insan pers yang profesional

dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, wartawan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemberitan yang diterbitkan layak dikatakan berimbang dan tidak berniat buruk. “Memang‌.. merupakan hak seseorang untuk tidak bersedia memberikan komentar ataupun menjawab pertanyaan insan pers, namun demikian menulis berita juga merupakan hak insan pers, dengan syarat asalkan proses dan hasil

penulisan pers sesuai dengan koridor pers.� imbuhnya. Untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Walikota Jaksel, diminta Walikota Jaksel agar menindaklanjuti surat konfirmasi dari media, baik dengan secara tersurat dan atau secara tersirat maupun secara lisan. Selaku mitra yang baik, tidak ada salahnya saya kira untuk melakukan konfirmasi, agar pemberitaan berimbang, ujarnya. (Fanni Manurung/Bernhard Silaban)


3

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A:

Saya Akan Tuntut Balik Bila Orang Memfitnah Saya “Saya akan menuntut balik siapapun orangnya bila dia memfitnah saya dengan mengatakan saya terlibat gratifikasi pada saat penerbitan Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 149” ujar Ir. Iwan Nuzirwan kepada Tabloid KB RBN melalui telepon genggamnya saat diminta komentarnya terkait indikasi gratifikasi miliaran rupiah pada saat penerbitan sertifikat Nomor HGU 149.” Jakarta, Tabloid KB RBN Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dan sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor pada saat terbitnya sertifikat HGU 149 dan sekarang ini sudah pensiun dini, seperti pengakuannya kepada Tabloid KB RBN, “Setelah masa kerja saya sudah mencukupi, saya minta hak saya untuk pensiun” imbuh Iwan. Di lain sisi, Sumber Tabloid KB RBN yang kurang bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, “Dalam hal penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 pada tanggal 15 Juli 2006 berdasarkan SK Kepala BPN RI Joyo Winoto, PhD tanggal 1 Juli 2006, dimana tanah seluas 750 hektar dapat sertifikatnya terselesaikan dengan baik dalam masa kerja 14 hari, sungguh luar biasa kinerja Iwan NuzirwanAselaku Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor. Apa karena selain kasi juga merangkap plt kepala kantor pada saat itu, sehingga kinerjanya bisa cepat dan sistim kilat, sangat dipertanyakan. Diduga terjadi kisah dibalik kisah atas penerbitan sertifikat HGU No 146, 147, 148, 149, 150 dan 151 serta terindikasi gratifikasi, akibatnya sertifikat

dapat selesai dengan sebaik baiknya dan secepat mungkin” tandasnya. Ada rencana kita untuk melakukan tuntutan hukum terhadap Ir. Iwan Nuzirwan A dengan dasar dasar sebagai berikut: “Bahwa Ir. Iwan Nuzirwan A, adalah Pejabat Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, diduga orang yang sangat paham dan menguasai segala ketentuan tentang penerbitan sertifikat tanah, namun demi untuk mencari keuntungan sendiri atau orang lain, maka Ir. Iwan Nuzirwan A telah menghalalkan segala cara untuk dapat menerbitkan 6 sertifikat an. PT. Buana Estate pada tanggal 15-06-2006 atas dasar SK Kepala BPN RI No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 01-06-2006. (kilat) serta mendisposisikan 293.926 m2 kepada BPN yang kemudian dikenal masyarakyat setempat dengan nama Kavling BPN. Hal tersebut terindikasi dengan cara cara: A. Tidak melibatkan instansi terkait dan masyarakyat penggarap. B. Dengan sengaja menyerobot hak garapan rakyat yaitu tanpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat yang ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000,- demi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. C. Luas

tanah sesuai SK No. 9 tersebut adalah 6.578.315 m2 yaitu sebahagian dari eks HGU No.1 yang sesuai ketentuan seharusnya dijadikan hanya satu sertifikat an. PT. Buana Estate dan harus diukur ke lokasi karena luas berubah, akan tetapi tanpa diukur ke lokasi langsung saja dipecah-pecah menjadi 6 buah Sertifikat a.n. PT. Buana Estate yaitu : HGU No. 146 seluas 637.940 meter persegi, HGU No. 147 seluas 74.650 meter persegi, HGU No. 148 seluas 375.110 meter persegi, HGU No. 149 seluas 4486.975 meter persegi, HGU No. 150 seluas 428.570 meter persegi, HGU No. 151 seluas 575070 meter persegi. Jumlah seluruhnya 6284389 meter persegi. Sedang sisanya 293.926 m2 bukan an. PT. Buana Estate, akan tetapi dikenal dengan sebutan Kavling BPN. Dalam hal penerbitan HGU seluas 750 hektar dan dapat selesai sekitar dua minggu, patut dipertanyakan, “Emangnya…tanah tersebut tidak perlu diukur dulu, dan apa kapasitas plt kepala kantor untuk menerbitkan sertifikat seluas 750 hektar. Aneh bin kilat namanya pembuatan sertifikat tersebut. Marilah kita berbenah bangsa ini…..” imbuhnya. (Fanni Manurung/STR)


4

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Terindikasi Bebal dan “Kangkangi” Putusan MA

Joyo Winoto Akan Dituntut Hukum

Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD terindikasi bebal dan “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait dengan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK Nomor 9/HGU/2006 untuk menjalankan putusan hukum, Joyo Winoto akan dilaporkan dan akan dituntut sesuai hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, kalau Joyo Winoto masih tetap bersikukuh untuk tidak bersedia membatalkan SK Nomor 9. Jakarta, Tabloid KB RBN Hal tersebut disampaikan sumber Tabloid KB RBN di Jakarta Minggu lalu memberikan komentar terkait Surat Pembatalan SK No 9 yang sampai berita ini diturunkan masih dipertanyakan keberadaannya, tapi selaku kepala badan Joyo Winoto terkesan membiarkan surat tersebut berada di mejanya tanpa ditanda tangan, yang tidak tahu sampai kapan dinanti untuk ditanda tangan. Sumber juga mengatakan akan

melakukan tuntutan hukum kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto dengan konsep tuntutan: A. Joyo Winoto, PhD selaku kepada BPN RI dimana di atas tanah tersebut ada hak garap rakyat sesuai surat pendaftaran RI, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasannya, dengan menggunakan tanah negara tanah dari Kadaster pada tahun 1961-1962. Diduga melanggar KUHP pasal 424.

HGU No. 1 seluas 705,05 Ha an. PT. Buana Estate telah dinyatakan berakhir sejak tgl 31-12-2002 sesuai surat Keterangan Pendaftaran tanah Kabupaten Bogor No. 46-250 tgl 2312-2002, dan menjelaskan tanah kembali menjadi tanah negara dan sengketa. Bupati yang berwenang atas tanah negara sengketa tersebut, telah membuat rekomendasi atas kesepakatan Pemerintah Daerah Bogor, Instansi terkait, Camat, Lurah, dan PT. Buana Estate yaitu surat No. 593.4/ 135. Penum tgl 13-07-2004 perihal Rekomendasi. Dengan rincian: 450.055 Ha dapat diperpanjang HGU No. 1 Kepada PT. Buana Estate dan sisanya 250 Ha untuk kepentingan Rakyat dan Pemda setempat. Akan tetapi tanpa Permohonan baru dan ijin lokasi baru, maka Kepala BPN Joyo Winoto, PhD langsung saja menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 01-06-2006 perihal Perpanjangan eks HGU No. 1 Bersambung Ke Hal 5


5 Sambungan Hal 4 kepada PT. Buana Estate seluas 657.8315 m2 dan kemudian dijadikan 6 buah sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate, dengan luas seluruhnya 628.4389 m2 dan sisanya 293926m2 dikenal rakyat setempat dengan Kavling BPN, satu diantaranya sertifikat No. 149 tgl 15-06-2006 seluas 448.6975 m2 dimana didalamnya ada tanah rakyat 211,75 Ha. Karena Prosedur dan persyaratan penerbitan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 01-06-2006 dan sertifikat a.l. No. 149 yang terbit atas SK tersebut cacat hukum, maka SK BPN No. 9/HGU/ BPN/2006 tgl 01-06-2006 dan sertifikat No. 149 telah dibatalkan MA sesuai putusannya No. 482K/TUN/ 2007tgl 20-02-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan sudah menolak PK yang diajukan oleh Kepala BPN dkk, sesuai putusan MA No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Patut diduga Joyo Winoto, PhD dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan hak tanah garapan rakyat kepada Joyo Winoto,PhD atau kepada orang lain dengan cara terindikasi melanggar KUHP pasal 378 dan atau pasal penyerobotan. Joyo Winoto, PhD menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 0106-2006 dengan ketentuan tersebut DIKTUM KETIGA a: bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai pernyataan PT. Buana Estate tgl 03-08-2004, akan tetapi tanpa melakukan atas dasar SK BPN No. 9 tersebut, langsung saja diterbitkan 6 buah sertifikat atas nama PT. Buana Estate, salah satu diantaranya No. 149 dimana di dalamnya ada tanah garapan rakyat 211,75 Ha, imbuh sumber. Sesuai DIKTUM KETUJUH Skep BPN No. 9 tersebut menyebut-

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011 kan DIKTUM KETIGA a SK BPN No. 9 tersebut tidak dilaksanakan, maka SK BPN No. 9 tersebut batal dengan sendirinya. Akan tetapi Joyowinoto,PhD telah melakukan rangkaian kebohongan karena tidak membatalkan Skep No. 9 tersebut walaupun tidak melaksanakan DIKTUM KETIGA a Skep BPN No. 9 tersebut, yaitu tidak membayar ganti rugi kepada masyarakat dan juga mencabut/ membatalkan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 03-08-2004 pada tgl 24-08-2006. Bahwa Joyowinoto,PhD melakukan skenario tipu muslihat dengan cara, atas dasar SK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 01-06-2006, langsung saja diterbitkan HGU No. 149 tgl 15-06-2006 atas nama PT. Buana Estate. Sehingga sejak tgl 15-06-2006 maka tanah rakyat 211,75 Ha menjadi sah milik PT. Buana Estate. Setelah sah milik PT. Buana Estate barulah diselesaikan penguasaan penggarapan rakyat dengan cara kurang manusiawi, yaitu, pada tgl 05-07-2007 malam hari, datanglah segerombolan oknum ke lokasi tanah garapan Rakyat dengan alasan latihan malam. Pada tgl 06-02-2007 rakyat melihat di kebunnya ada bibit pohon coklat, pohon mahoni dan plang nama PT. Buana Estate. Rakyat spontan mencabut sehingga atas laporan PT. Buana Estate maka Polisi menangkap rakyat 6 orang dan dihukum masuk Penjara sesuai Putusan Pidana PN. Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/2007/ PN Cbn tgl 12-06-2007. Masing-masing dihukum antara 9 bulan s/d 1 tahun 3 bulan penjara dengan alasan merusak tanaman diatas tanah PT. Buana Estate sesuai dengan adanya sertifikat HGU No. 149 tgl 15-06-2006 atas nama PT. Buana Estate pada hal kebun rakyat itu sudah ada sejak Âą tahun 1960 sampai dengan saat ini dan sebelumnya tidak pernah ada gangguan apapun. Oleh Joyo Winoto, PhD, Putusan Pidana No. 207 dan 208 tersebut adalah merupakan bukti penyelesaian penguasaan/Penggarapan rakyat dan sudah sesuai ketentuan perundangan

yang berlaku karena diterbitkan oleh penegak hukum yaitu berupa Putusan Pengadilan No. 207 dan 208 tersebut. Tipu muslihat tersebut sesuai rencana kemudian Joyo Winoto,PhD menjadikan Putusan Pengadilan No. 207 dan 208 sebagai bukti baru (Novum) pada PK yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi sudah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl 16-09-2007. Joyowinoto, PhD dengan sengaja tidak patuh terhadap hukum, walaupun terbukti dihukum bahkan sudah diumumkan oleh Panitera PTUN Jkt melalui media cetak tgl 01-03-2010 akan tetapi Joyo Winoto,PhD tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung No. 482/K/TUN/2008 tgl 20-02-2007 yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, sehingga Joyo Winoto, PhD seharusnya dihukum. Sesuai UU RI No. 51 tahun 2009 pasal 116 ayat (4) dengan uraian sebagai berikut: Ketua PTUN Jkt telah memerintahkan Joyowinoto,PhD selaku Kepala BPN sesuai suratnya No. W2.TUN 1. 146/HK.06/VII/2009 tgl 09-07-2009. Untuk melaksanakan Putusan MA No. 482/TUN/2007 tgl 20-02-2008 akan tetapi sampai saat ini tidak dilaksanakan. Panitera PTUN Jkt telah mengumumkan di media cetak pada tgl 0103-2010, Bahwa Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN telah dihukum sesuai putusan MA No. 482/TUN/2007 tgl 20-02-2008 untuk diketahui masyarakat luas akan tetapi bagi Joyo Winoto, PhD pengumuman tersebut tidak masalah. Ketua PTUN Jkt telah mengirim surat No. W2.TUN 1.57/HK.06/III/ 2010 tgl 24-03-2010 kepada Presiden RI supaya memerintahkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN untuk melaksanakan putusan MA No. 482 tersebut dan kepada Ketua DPR supaya mengawasi pelaksanaan putusan MA No. 482 tersebut. Itupun bagi Joyo Winoto,PhD tidak masalah, sepertinya Presiden RI dan Bersambung Ke Hal 6


6 Sambungan Hal 5 Ketua DPR-RI tidak berani untuk menegur Joyo Winoto,PhD agar patuh terhadap hukum atau karena belum sempat menegur, sangat dipertanyakan, imbuhnya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan suratnya No. 600.3348 tgl 14-12-2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi JABAR telah memohon Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 482/K/ TUN/2007 tgl 20-02-2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam hal ini telah patuh hukum, tetapi pemimpinnya Joyo Winoto,PhD tidak patuh hukum. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi JABAR kepada Kepala BPN dengan suratnya No. 663/19-32/II/ 2010 tgl 17-02-2010 yang memohon Pelaksanaan Putusan PTUN No. 482 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan penjelesan, Bahwa surat keputusan Kepala BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 0106-2006 dan sertifikat HGU no. 149/H atas nama PT. Buana Estate sudah memenuhi syarat Yuridis untuk dapat dibatalkan. Pendapat stafnya tersebut diabaikan saja. Pejabat terkait tingkat Deputi maupun tingkat Direktur di BPN RI juga sudah patuh hukum, karena telah berkali-kali mereka mengajukan konsep surat pembatalan SK No. 9 tersebut, akan tetapi sampai saat ini Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN belum menandatanganinya. Padahal yang mengkonsep surat tersebut adalah pakar dan penegak hukum yang sudah berpengalaman luas dan pangkat yang jauh lebih tinggi dari Joyo Winoto,PhD. “Bahwa Joyo Winoto, PhD selaku Pembantu Presiden RI telah dengan sengaja merusak nama baik Bapak Presiden DR. Susilo Bambang Yudhoyono dengan alasan: Bahwa Bapak Presiden RI selalu menekankan agar hukum ditegakkan di Negara RI tercinta dan menjelaskan supaya diambil

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011 tindakan kepada yang tidak patuh hukum. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku pembantu Presiden tidak mengindahkan perintah Bapak Presiden RI demi untuk kepentingan pribadi atau orang lain ataupun karena takut kepada Probosoetodjo Komisaris PT. Buana Estate sesuai pengakuannya dihadapan saya bersama Ruhut Sitompul, SH dan Bapak Bambang Eko selaku Deputi II BPN RI” kata Sumber. Dalam hal Probosutedjo, Sumber juga menambahkan, “Patut diduga Probosoetedjo menyogok Gustaaf Hendrik Mantik selaku Panglima KODAM V JAYA sebesar Rp. 368.550.000, supaya Gustaaf Hendrik Mantik menyalah gunakan jabatan dengan cara patut diduga membuat Perjanjian yang diduga asli tapi palsu” tegasnya. Para penghadap (Gustaaf Hendrik Mantik dengan Probosoetodjo) menerangkan di Notaris sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fotocopy surat No. 1364/Kepad/P/1967 tgl 25-111967 yang diduga palsu/cacat hukum telah di buat Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH No. 39 tgl 18-061976. Surat No. 1364 tersebut adalah surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Kabupaten Bogor kepada KODAM V JAYA mendapat ijin menggarap perkebunan Ciderati yang mana Perkebunan dimaksud adalah Erfpacht NV Handel en cultuur Matschappy yang masih berlaku hingga tgl 23-09-1980 seluas 813 Ha dengan syarat KODAM V JAYA supaya membayar ganti rugi garapan rakyat kepada Rakyat. Hal tersebut patut diduga cacat hukum, karena memang surat No. 1364 tersebut tidak pernah ada bukti aslinya sejak dahulu. Dan lagi pula tidak ada wewenang Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria memberi ijin menggarap tanah milik sah orang lain kepada KODAM V JAYA. Menurut pengakuan Gustaaf Hendrik Mantik dan Probosoetodjo di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH untuk dituangkan didalam akta No. 39 tgl 18-06-1976 adalah sebagai berikut

: A. Bahwa KODAM V JAYA telah membebaskan tanah eks perkebunan Ciderati (milik NV Handel en cultuur Matschappy “Tjideratie”) dari masyarakat seluas 632Ha tanpa ada barang bukti hanya pengakuan tanpa saksi. B. Bahwa KODAM V JAYA akan membebaskan lagi tanah Perkebunan Ciderati milik NV Handel en cultuur Matschappy “Tjideratie” dari Rakyat seluas 131 Ha. C.Menjual tanah yang sudah dibebaskan dan yang belum dibebaskan seluas 737 Ha dengan harga Rp. 365.500.000,- adalah cacat hukum apabila KODAM V JAYA (alat Negara) menjual kepada PT. Buana Estate atas tanah yang baru akan dibeli KODAM V JAYA dari Rakyat. D. Pada saat pembuatan akta No. 39 tersebut, KODAM V JAYA juga menyerahkan tanah garapan KODAM V JAYA kepada Negara dengan syarat apabila tanah dimaksud tidak berhasil dijadikan Sertifikat PT. Buana Estate, maka penyerahan tanah ke Negara tersebut dianggap tidak pernah dilakukan oleh KODAM V JAYA. Agar diketahui bahwa bila KODAM V JAYA membayar ganti rugi Rakyat, harus melalu Tim Sembilan dan bila melepas tanah harus melalui Tin Interdep. E. KODAM V JAYA akan mengurus dan menjamin Sertifikat tanah atas nama PT. Buana Estate untuk membebaskan tanah-tanah yang lain untuk kepentingan PT. Buana Estate. Adalah suatu hal yang menyimpang dari wewenang KODAM V JAYA. F. Jadi sangat patut diduga bahwa akta Notaris No. 39 tersebut adalah Asli tetapi Palsu dan harus dipertanggungjawabkan oleh PT. Buana Estate/ Probosoetodjo, karena akta tersebut telah dijadikan oleh Probosoetodjo sebagai alat/sarana untuk menyerobot tanah orang lain/masyarakyat. Kepada DPR RI, melalui media ini sumber mengharapkan uluran tangan Ketua DPR RI untuk memohon pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai surat Ketua PTUN Jakarta Bersambung Ke Hal 7


7

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

RSIA Mutiara Bunda Terindikasi Berfungsi “Kantor Penggadaian” Dr. Toniman K. Sp.A Selayaknya “Pensiun” Tangerang, Tabloid KB RBN Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, karena tubuh dan jiwa memiliki hubungan yang sinkron. Selaku dokter yang tugasnya melayani orang berobat karena sakit, tujuan pasien adalah menjadi sembuh. Namun salah seorang dokter yang bertugas praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mutiara Bunda, Dr. Toniman K. Sp.A termasuk manusia yang memiliki kerja keras dan semangat juang tinggi, disebabkan walaupun usianya sudah termasuk dalam masa pensiun, namun tetap masih berpraktek di RSIA Mutiara Bunda. Apakah usia untuk menjadi dokter praktek di rumah sakit tidak dibatasi, perlu pengkajian yang baik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti pantauan Tabloid KB RBN terhadap RSIA Mutiara Bunda yang berlokasi di Jalan DR Cipto Mangunkusumo No 3 (Jl Haji Mencong) Sudimara Timur Ciledug Tangerang, terkait untuk konfirmasi dengan RSIA Mutiara Bunda yang terindikasi berfungsi “Kantor Penggadaian”, Dr. Toniman K. Sp.A memberikan komentar, “Saya mau menjawab surat konfimasi anda, bila anda membawa narasumber anda ke RSIA ini. Salah itu…. orang tua pasien karena datang melapor kepada wartawan, seharusnya dia lapor ke RSIA Mutiara Bunda. Bapak orang tua pasien atau saudaranya?” ujar Toniman menjawab konfirmasi, tapi Dr.

Sambungan Hal 6 yang ditujukan kepada Presiden RI No. W2.TUN 1. 57/HK.06/III/2010 tgl 24-03-2010. Adapun maksud kami adalah, kiranya Ketua DPR-RI kiranya dapat berkenan mengingatkan Kepala BPN-RI Bapak Joyo Winoto,PhD supaya melaksanakan surat Ketua Pengadilan Tata

RSIA Mutiara Bunda, dengan insert Dr. Toniman K. Sp.A serta Penambahan Bangunan di belakang rumah sakit yang terindikasi belum memiliki SIMB

Toniman K. Sp.A kelihatan seperti “kurang stabil”, apakah kurang stabil karena sedang kurang sehat atau karena terlalu capek praktek, menimbulkan pertanyaan. Bicaranya terindikasi “agak ngawur” Hal tersebut berawal dari seorang pasien yang berinisial NA (8 bl) yang dirawat selama tiga hari di RSIA Mutiara Bunda. Karena sudah diperbolehkan pulang maka orangtuanya membawa anaknya itu pulang dan dirawat di rumah, ujar orang tua pasien kepada Tabloid KB RBN di Jakarta sabtu (19/ 2) sekitar pukul 16:00.

Seperti penuturan orangtuanya; “Rumah sakit itu perlu pembinaan dari Kementerian Kesehatan agar semakin profesional, karena etika pelayanannya kurang bagus dan diduga terjadi aneh bin ajaib. Tidak perlu DP untuk masuk, tapi ketika pasien mau pulang, harus lunas atau menjaminkan barang atau benda seperti KTP dan BPKP” Merasa tidak puas dengan sistim administrasi rumah sakit yang harus meninggalkan jaminan, bila pembayaran masih kurang bayar, orang tua pa-

Usaha Negara No. W2.TUN1.146/ HK.06/VII/2009 tgl. 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Seluruh pejabat terkait di BPN dan jajarannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kakanwil BPN Jabar, sudah selesai memproses serta memohon kepada Kepala BPN agar putusan Mahkamah Agung No. 482K/

TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kami memohon dengan hormat dan sangat mengharapkan bantuan Ketua DPR-RI, sehingga Kepala BPN Joyo Winoto, PhD dapat melaksanakan putusan MA No. 482K tersebut yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. (str/rapolo/fanni manurung)

Bersambung Ke Hal 11


8

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


9

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


10

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


11

Sambungan Hal 7 sien bersedia menjadi nara sumber medai, demi terciptanya pelayanan RSIA yang profesional dan manusiawi. Namun apa yang dibayangkan dan dikhawatirkan si orangtua pasien tersebut terjadi juga. Karena bermasalah dengan pembayaran biaya pengobatan rumah sakit, pihak rumah sakit menghimbau agar dilakukan penyitaan berupa BPKB Motor, apabila pasien kekurangan biaya sebagai jaminan. Yang mana biaya pengobatan dan rumah sakit seluruhnya berkisar 2,281 juta rupiah dan sudah dibayar 2 juta rupiah. Keterbukaan orangtua pasien terhadap pihak rumah sakit terkait uang yang dibawa hanya 2 juta rupiah dapat dimaklumi, karena awalnya memang pihak rumah sakit sebelumnya memberikan info taksasi biaya pem-

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

bayaran rumah sakit berkisar 1,8 juta rupiah, sehari sebelum anaknya dibawa pulang. Ketika mengetahui bahwa biayanya ternyata 2,281 juta rupiah, adalah hal wajar jika orangtua pasien kaget karena kekurangan bayar. Kemudian atas kebijakan rumah sakit, KTP asli orangtua pasien disita, karena melihat kondisi orangtua pasien kurang bayar. Tapi karena hanya memberikan fotokopi KTP saja, maka pihak rumah sakit tidak terima dan sempat terjadi keributan antara pihak rumah sakit dan orangtua pasien. Menurut orangtua si pasien ketika dikonfirmasi oleh wartawan RBN, bahwa KTP orangtua pasien tersebut sangat diperlukan beliau, tapi pihak rumah sakit memaksa agar memberikan KTP asli karena sudah merupakan

prosedur. Itulah penyebab terjadi keributan antara pihak rumah sakit dengan orangtua pasien di ruang administrasi. Akhirnya pihak rumah sakit mengijinkan agar orangtua tersebut membawa anaknya pulang ke rumahnya dengan pembayaran uang dua juta rupiah dan berjanji agar keesokan harinya sisanya sekitar dua ratus ribu rupiah segera dibayarkan. Ketika sudah dibayar 2 juta rupiah, pihak rumah sakit tidak bersedia menyerahkan struk rincian pembayaran dan kekurangan biaya terhadap biaya rumah sakit dari pengobatan pasien tersebut. Sehingga orangtua pasien merasa janggal, “Koq‌.. saya hanya menerima kwitansi tanda terima saja, saya khawatir biayanya berubah lagi?â€?, demikian keBersambung Ke Hal 19


12

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


13

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


14

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


15

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan? Hubungi kami di:

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

021 - 94705665


16

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


17

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


18

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


19

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Sambungan Hal 11 luh orangtua pasien ketika dikonfirmasi oleh wartawan RBN. Sewaktu hal tersebut disampaikan oleh wartawan RBN ke Manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda, Dokter Toniman K Sp.A berkomentar; “Tidak banyak rumah sakit seperti rumah sakit kita. Kalau mau berobat kemari tidak harus memberikan DP atau uang muka. Inilah salah satu buktinya, banyak orang yang datang kemari. Masalah ini sudah biasa kami hadapi ketika pasien akan pulang selalu terbentur oleh biaya perawatan atau perobatan. Jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan, kalau tidak saya akan menuntut pasien tersebut dan sekalian media anda juga akan saya tuntut jika membesar-besarkan masalah ini. Kami sudah melayani dan berbuat yang baik kepada anak dari

orangtua pasien itu, kenapa harus mengadu kepada pers? Saya tidak akan menerima pasien itu lagi kalau mereka mau berobat rumah sakit ini, langsung akan saya rujuk ke rumah sakit lain. Banyak bidan-bidan merujuk yang ringan-ringan dalam artian uang receh ke rumah sakit saya. Giliran yang berat-berat yang uangnya besar dirujuk ke tempat lain. Cukup…. Saya tidak akan memberikan komentar lagi.” Ironis memang jika ditelusuri, kalau masuk ke Rumah Sakit Mutiara Bunda memang gampang dan mudah karena tanpa DP atau uang muka. Tapi giliran keluar? Seperti komentar dari beberapa narasumber yang tak mau namanya dipublikasikan yang pernah berobat ke RSIA Mutiara Bunda; “Memang gampang berobat ke rumah sakit itu, tapi pulangnya …. harus siap sita jami-

nan apa yang bisa disita. Bisa KTP, Bisa BPKB, Surat Tanah. Intinya .… mau berobat harus ada uang dimana pun rumah sakitnya, tidak ada yang murah.” Terkait dengan pembangunan penambahan ruang inap rumah sakit yang saat ini sedang berlangsung, Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari penambahan bangunan dipertanyakan, karena belum memiliki plang ijin SIMB. Dalam hal ini Walikota Pemkot Tangerang diminta turun tangan untuk pengawasan perijinan perijinan RSIA Mutiara Bunda, termasuk SIMB, peruntukan dan perijinan lain yang berkaitan dengan usaha rumah sakit, demi terciptanya pelayanan yang profesional dan peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan. (Mng/Fanni/Bernhard/Adr)


20

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


21

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


22

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


23

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


24

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


25

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


26

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


27

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011


28

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Akses Baca berita aktual kami Kantor Berita Rakyat Bicara News Media Online-Tabloid-Surat Kabar 1. Media Online www.rakyatbicaranews.com 2. Tabloid Online http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc 3. Surat Kabar Online http://issuu.com/rakyatbicaranews


29

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Membatalkan Surat Pembatalan HGB 170 Terindikasi Pidana Joyo Winoto, PhD “Jerumuskan” Bawahan Kepala badan selaku pejabat pemerintah yang seharusnya menjaga kekayaan negara dan dapat mengantisipasi kerugian negara agar terciptanya pemerintahan yang bersih merupakan sikap positip dan perlu dipertahankan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia. Jakarta, Tabloid KB RBN Namun demikian, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD memiliki nasib baik dan beruntung karena masih tetap dipertahankan Presiden SBY menjabat kepala badan walaupun kinerjanya disinyalir “bobrok”. Hal itu dikatakan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang tidak bersedia dituliskan namanya dalam berita di Jakarta Minggu lalu. Walaupun Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian negara sekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo. Dan lebih aneh lagi Joyo Winoto perintahkan Deputi V BPN RI, Drs Aryanto Sutadi, MSi untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertana-

han DKI Jakarta yaitu DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, MH, MSi dimana maksud dan tujuan pembatalan tersebut sangat dipertanyakan. Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung. Kalau sertifikat PT Indah Bumi Bosowa diterbitkan, otomatis keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa yang jatuh tempo pada tahun 2012 mendatang menjadi “teka teki”. Pasalnya, jaminan utang hanya kertas putihan yang kurang lebih satu kilogram. Bila kertas berharga tersebut ditimbang dan dijual hanya laku sekitar Rp. 1.000,- padahal utang pokok Rp. 400 M serta bunga sekitar Rp. 100 M. Bila legalitas tanah Kuningan Barat menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan status quo membuat celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk memperkaya diri sendiri. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untuk turun tangan. Joyo Winoto selaku pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, dan seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara

mafia pertanahan demi memperkaya diri sendiri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian negara tersebut. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar. Joyo Winoto disinyalir menutupnutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. BagaiBersambung Ke Hal 30


30 Sambungan Hal 29 mana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10. 0432829. VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hu tang PT BMI di Badan Penyehatan Per bankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut.

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011 Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi,

SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.10902-PTL-2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170. Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar. (Ican/Rapolo/STR)

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran


31

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Rakernas BPN RI 2011

Tertutup Untuk Publik Serta Terindikasi Pemborosan Uang Negara Jakarta, KB RBN Rapat kerja nasional (RAKERNAS) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI yang dilaksanakan setiap tahunnya, untuk tahun 2011 tertutup untuk pullik dan atau wartawan. Seperti pantauan Tabloid KB RBN, Rakernas tersebut hanya

untuk kepentingan internal BPN, dan Rakernas tersebut terindikasi pemborosan uang negara tanpa ada manfaat yang nyata kepada masyarakat. Penuturan nara sumber yang tidak berkenan namanya diekspos mengatakan, rapat kerja nasional Badan Pertanahan Nasional Tahun

2011 baru baru ini sifatnya hanya pengarahan kepada Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) dan Kepala Kantor tingkat kota/kabupaten seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu dipublikasikan kepada pihak manapun di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional, tandas sumber. (Rapolo)

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI


32

Edisi: 009 Senin, 21 Februari 2011

Kajari Jaksel, Yusup, SH, MH:

Red Notice Terhadap Terpidana Van De Meent Gerrit Untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel), Yusup, SH, MH menyatakan bahwa terhadap terpidana Van De Meent Gerrit sudah dinyatakan statusnya “Red Notice”. Jakarta, Tabloid KB RBN Hal itu disampaikan Kajari Jaksel, Yusup, SH, MH kepada Tabloid KB RBN di Jakarta Minggu lalu terkait status terpidana Van De Meent Gerrit yang sebelumnya statusnya sudah DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam suratnya kepada SES NCB Interpol Indonesia tanggal 24 Januari 2011 lalu, mengatakan, “Menindaklanjuti informasi dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Nomor : W7/Fd.UM.01.01.5129 tertanggal 21 Desember 2010, maka dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut : Bahwa Terpidana VAN DE MEENT GERRIT berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 554 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Oktober 2009, yang amar putusannya sebagai berikut, Menyatakan Terdakwa VAN DE MEENT GERRIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut” Namun demikian, “Menyatakan terdakwa VAN DE MEENT GERRIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik

orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menjatuhkan kepada Terdakwa VAN DE MEENT GERRIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun (tiga) bulan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) alat yang dapat digelembungkan di lingkungan yang sulit. (dikembalikan kepada terdakwa). Sertifikat Asli merek HABITAT dikembalikan kepada PT. Hot Hed International SA dan membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini terbesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan MA RI tersebut/eksekusi terhadap Terpidana VAN DE MEENT GERRIT, maka kami mohon bantuan saudara untuk dapat menerbitkan Red Notice terhadap Terpidana tersebut pada

kesempatan pertama karena yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 11 Oktober 2010. “Bahwa untuk kelengkapan datanya kami lampirkan fotokopi: Surat dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Surat Keputusan Pencekalan atas nama VAN DE MEENT GERRIT, Surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama VAN DE MEENT GERRIT. Surat Daftar Pencarian Orang atas nama VAN DE MEENT GERRIT. Putusan MA RI Nomor : 554/K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Oktober 2009” katanya. Sesuai dengan pantauan Tabloid KB RBN dalam kasus larinya Gerrit ke luar negeri, padahal statusnya dicekal, menimbulkan pertanyaan, “Bagaimana caranya Gerrit lari ke luar negeri? Dan paspornya kira kira harga berapa itu ya…..? Dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Imigrasi DKI Jakarta bersama Dirjen Imigrasi diminta turun tangan dan dapat memberikan solusi terkait delik tersebut, serta bersedia memberikan informasi demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. (Bernhard/STR)


Tabloid RBN Edisi 009