Page 1

Indek Berita

Terkait Tanah Kuningan Barat

JOYO WINOTO DIDUGA “TERIMA UPETI” Baca Hal 8

Joyo Winoto, PhD Selayaknya “Diadili”

Baca Hal 11

Edisi: 004

Gratis

Senin, 8 Nopember 2010


2

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

“Momentum Pers” Untuk Efisiensi

Sirkulasi KB RBN dengan Prinsip Transformator Ditulis: Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News,Laspen Sianturi

Secara mendasar prinsip ekonomi murni adalah modal sekecil kecilnya namun dapat menghasilkan untung sebesar besarnya. Apalagi dengan efisiensi maksimal atau dapat

mencapai angka 75 persen sampai dengan 95 persen. Dalam hal sirkulasi koran dengan pengiriman titipan kilat (tiki) ke daerah di wilayah Indonesia, ongkos pengiriman koran sangat besar costnya. Contohnya ke Irian Jaya dapat mencapai 30 ribu sampai 48 ribu perkoran. KB RBN menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat atau publik

dengan beberapa produk pers, yaitu: surat kabar, tabloid dan media online yang dapat diakses baca di http:// i s s u u . c o m / rakyatbicaranews dengan target pembaca secara umum dan pemberitaan dari dan kepada berbagai lapisan masyarakat, demi terciptanya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia tercinta. Dalam mencapai titik seimbang secara ekonomi dan secara perhitungan produksi, biasanya suatu media memerlukan waktu dalam mencapai kestabilan titik seimbang secara perusahaan.

Dalam membuat efisiensi tingkat tinggi, Kantor Berita RBN menggunakan cara sirkulasi produk media dengan prinsip transformator, yaitu dengan mengirimkan sirkulasi dengan pinjam jalur pengiriman dunia maya dan diprin out menjadi benda nyata yaitu tabloib Kantor Berita Rakyat Bicara News. Pengirimannya dapat cepat, hemat dan efisiensi tingkat tinggi. Sama dengan prinsip Trafo (Transformator) dalam menjalankan transmisi jarak jauh dan tegangan tinggi dengan cara step up dan step down.

Penerbit: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, Romario Barus KOORDINATOR LIPUTAN : Rapolo Eldona T REDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI : Anggiat Sitorus, SE, Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Romario B, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto, Sahat Sinaga. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : - MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri Ekaputra MANAGER IKLAN : Sahat Tumanggor ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto. PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/ TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet di Mana Saja DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI


3

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Kisah Dibalik Kisah RS Aminah:

Infus Bayi di Kepala Akhirnya “Beristirahat� Anak Gadis “Salah Diagnosa� Akhirnya Meninggal Dunia Juga Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pelayan kemanusian serta pelaku ekonomi yang juga harus membuat keseimbangan bisnis dan pelayan kemanusiaan, seyogianya sebuah rumah sakit setelah melakukan pengobatan kepada pasien seharusnya mendapatkan keuntungan perusahaan supaya keseimbangan secara ekonomi dapat tercapai dan karyawannya juga dapat digaji dengan baik, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dari sisi karyawan rumah sakit. Tetapi dari sisi pasien yang berobat ke rumah sakit juga memiliki harapan dapat sembuh dari penyakitnya, walaupun harus membayar mahal ke rumah sakit, sesuai dengan konsekuensinya antara pihak pertama

selaku rumah sakit dan pihak kedua selaku pasien yang berobat ke rumah sakit, yang masing masing memiliki hak dan kewajiban secara sendiri sendiri ataupun secara bersama sama. Namun demikian, kisah dibalik kisah mantan pasien di Rumah Sakit (RS) Aminah diragukan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Pasalnya, setelah berobat ke RS Aminah bukannya penyakitnya sembuh, melainkan pasiennya berakhir dengan kematian. Kematian adalah suratan tangan yang tidak dapat ditolak kalau sudah ajalnya. Apa pasien tersebut meninggal dunia disebabkan terindikasi malpraktek sehingga menjadi ajalnya sangat dipertanyakan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu turun

tangan untuk lakukan pengkajian dan penelitian keberadaan RS Aminah. Apa kelayakan RS Aminah masih layak tetap menjalankan operasional selaku rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat sebagai rumah sakit swasta. Perijinannya perlu dikaji, ditelaah serta diteliti karena terindikasi kurang profesional. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, RS Aminah disinyalir melakukan malpraktek dan kualitas dokternya juga kurang manusiawi serta kurang profesional. Seperti penuturan salah seorang keluarga mantan pasien RS Aminah yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, dan mantan pasien tersebut telah dijemput dari dunia fana Bersambung Ke Hal 4


4

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 3 ini pada Minggu (31/10) di Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sumber adalah salah seorang rakyat kecil warga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanya diekspose di Jakarta Minggu lalu, mengatakan, Bagaimana tanggung jawab moral RS Aminah terhadap almahumah putri saya? Sudah senang ya….? Malangnya nasibku berobat ke RS Aminah, tandasnya. Pada pemberitaan sebelumnya,

berawal dari berobat ke RS Aminah, ibu mantan pasien menuturkan isi hatinya, “Sangat terpukul perasaan ini melihat keadaan putri saya saat itu. Sungguh menyedihkan, bahkan saya katakan sungguh mengerikan melihat jiwa dan raganya. Kondisi tersebut terjadi setelah menjalani perawatan dan pengobatan selama sembilan hari di Rumah Sakit Aminah. Putriku bukannya menjadi sembuh, malahan menjadi tambah parah dan muncul penyakit baru setelah berobat di RS Aminah. Kala itu fisik serta raut wajah

anak saya terlihat menyedihkan, sekaligus menyeramkan. Disebabkan terjadi pembekakan di sekitar leher dan wajah. Beberapa hari dia tidak bisa makan dan minum, dan pandangannya hampa bagai setengah mati setengah hidup. Kami sekeluarga sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus dia alami. Raganya seolah mau berangkat ke dunia lain dan seperti tidak memiliki jiwa lagi. Hal tersebut disinyalir akibat setelah berobat ke RS Aminah. Bersambung Ke Hal 5

Apakah Anda Membutuhkan Bantuan? Untuk: · Peliputan Acara Khusus · Penulisan Biografi/Otobiografi · Penulisan Buku

Hubungi Kami Kantor Berita Rakyat Bicara News 021 94705665 081288817424

Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

Selamat Hari Pahlawan Susilo Bambang Yudhoyono

10 November 2010

Presiden Republik Indonesia (Ist) 10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kompol Iryanto Suandi Kapolsek

Said Ali, SH Plh Camat

Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan

Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Udin Syawaluddin Lurah

Drs. Saodji Ismail, M.Si Lurah


5

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 4 Kisah menyedihkan ini berawal ketika kondisi putri saya tidak enak badan, langsung saya bawa ke RS Aminah di Kreo Cileduk Raya Tangerang. Setelah tes darah dan urin, dokter menyarankan tindakan rawat inap. Selanjutnya hasil diagnosa dokter demam berdarah. Namun hari kedua perawatan, dokter setelah melakukan diagnosa menyatakan penyakit pasienya ada penyakit baru lagi, yaitu types. Selaku rakyat kecil yang awam masalah medis dan kedokteran, saya manut saja apa kata dokter. Namun hal terpenting buat saya adalah bagaimana putri saya cepat sembuh, tuturnya. Selama sembilan hari masa perawatan, dua puluh tujuh kali lengan anak saya disuntik oleh dokter, dengan perincian tiga kali disuntik dalam sehari. Dokter mengatakan, “Obatobat tersebut disuntikkan untuk

menurunkan demam, lalu untuk obat infeksi lambung serta anti biotik.” Tindakan ini menyebabkan “lebam” kebiru-biruan sepanjang lengan bekas jarum suntik. Dalam masa perawatan di RS Aminah, timbul bercak-bercak merah disertai pembengkakan pada wajah terutama pada bagian bibir, sangat terlihat pembekakan dengan jelas. Sewaktu ditanyakan, Dokter menjelaskan, bercak-bercak serta pembengkakan tersebut diakibatkan “panas dalam” dan merupakan efek dari infeksi lambung. Dalam kondisi sedih dan sesak, saya selalu berdoa kepada Allah agar anak saya cepat sembuh, sehat dan segera pulang kerumah. Karena menurut Dokter, jika trombositnya sudah diatas lima puluh, anak saya boleh saja dibawa pulang dan dirawat di rumah, tutur dokter kepada saya kala itu. Saya merasa bersyukur karena

trombosit putri saya sudah diatas lima puluh, namun ada ganjalan dihati melihat pembengkan pada sekujur wajah dan sudah merembet ke leher anak saya. Karena situasi dan kondisi, serta penjelasan dokter mengenai ganjalan tadi, yaitu hanya efek dari infeksi lambung, dengan perasaan bersyukur kami mengambil keputusan untuk pulang ke rumah sesuai dengan penjelasan dokter. Namun, entah pengobatan model apa yang dilakukan dokter RS Aminah kepada anak saya, bukannya semakin sehat tetapi sebaliknya. Berselang dua hari setelah pulang dari rumah sakit, saya membawa dia kembali ke RS Aminah untuk kontrol. “Masa Allah…………….., setelah tes sample darah, dokter mengatakan putri saya terdiagnosa Anemia Plastik, padahal dokter yang menangani dari mulai masuk rumah sakit ini, sampai saat kembali kontrol ke rumah sakit adalah Bersambung Ke Hal 6

Seksi P2B Kecamatan Kebayoran Lama

Seksi P2B Kecamatan Pesanggrahan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

Selamat Hari Pahlawan Susilo Bambang Yudhoyono

10 November 2010

Presiden Republik Indonesia (Ist) 10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ir. Indra Sikandar Kepala Seksi

Vancasius Gunawan, ST, M.Si Kepala Seksi

SDN 06 Pesanggrahan Kota Administrasi Jaksel

SMPN 177 Pesanggrahan Kota Administrasi Jaksel

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Drs. Agus Kepala Sekolah

Drs. Tadjudin Kepala Sekolah


6

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 5 dokter yang sama juga. Luar biasa dan benar-benar luar biasa karena dalam waktu sebelas hari, dokter RS Aminah berhasi menemukan tiga penyakit yang berbeda pada tubuh putriku. Dan lebih aneh lagi, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama meskipun dokter menemukan penyakit yang berbeda, keluhnya. Saat dalam perawatan saya di rumah, anak saya tidak bisa makan dan minum, bibir serta lehernya semakin membesar aneh, dan sangat susah tidur. Bila diajak ngomong, eh‌.. malah air mata yang menetes di pipinya, sambil menatap kosong kepada keluarga atau kerabat tetangga yang berusaha mengajaknya untuk berbicara. Kondisi putriku masih kacau balau, dan tatapan matanya kosong Pandangannya hampa dan wajahnya sendu menyeramkan, serta tidak dapat terlukiskan seberapa perihnya hati

saya melihat dia dalam penderitaan yang sangat berat, setelah menjalani tindakan perawatan dan pengobatan oleh dokter Rumah Sakit Aminah. Semoga Allah menyembuhkan jiwa dan raganya. Hanya itu pengharapan kami sekeluarga. Tetapi, yang terjadi hanya kehendak TYME. Anak saya sudah beristirahat dengan tenang, dan dalam hal ini saya tidak dapat menerima keadaan ini. RS Aminah harus bertanggung jawab secara hukum, imbuhnya. Dokter RS Aminah Pasang Infus di Kepala Bayi Pada situasi dan kondisi yang lain, dan sudah ditulis dalam pemberitaan edisi sebelumnya, RS Aminah diduga kuat melakukan tindakan malpraktek terhadap seorang pasien balita sakit berusia satu bulan. Setelah berobat di RS Aminah, bukannya makin sembuh, malahan menimbulkan benjolan pada kepala bayi, yang akhirnya berakhir

dengan kematian bayi. Benjolan terjadi disinyalir akibat cairan infus yang tidak dapat masuk ke dalam urat pembuluh nadi, dan akibatnya terjadi pengumpalan cairan di satu titik di sekitar kepala bayi. Pengambilan keputusan untuk melakukan infus di kepala terindikasi keputusan yang kurang layak, mengingat umur pasien masih bayi satu bulan. Disebabkan krisis kepercayaan terhadap RS Aminah, bayi dibawa berobat ke rumah sakit lain yaitu RSUD Fatmawati. Tapi tidak berselang lama, balita itupun meninggalkan dunia fana ini. Meskipun hal tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan terkesan lamban untuk segera menurunkan timnya ke lapangan dalam rangka melakukan survei ke RS Aminah. Apakah RS Aminah masih layak beroperasional dan apa Bersambung Ke Hal 7

Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Ir. Heriyanto, SH Kasudin Joyo Winoto (Ist)


7

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 6 perijinannya sudah sesuai dengan aturan standar, dipertanyakan keberadaannya. Kalau perlu dan terbukti tidak layak lagi untuk beroperasional sebaiknya RS Aminah ditutup saja. Agar jangan menimbulkan korban berikutnya, disebabkan kualitas RS Aminah terindikasi amburadul, sebaiknya Menteri Kesehatan cabut perijinan RS Aminah. Di lain sisi, Dinas Kesehatan Kota Tangerang memberikan tanggapan pada hari Sabtu, 14 Agustus 2010 lalu, melalui websitenya, mengatakan “Dinas Kesehatan Kota Tangerang sudah mendapatkan berita serupa melalui fax dari Depkes dan telah kami tindaklanjuti berita tersebut dengan:1.Memanggil manajemen RS. Aminah yang dihadiri oleh: Direktur Operasional, Manajer Pelayanan Medik, dan Humas RS. Aminah. 2. Manajemen RS. Aminah sudah melakukan klarifikasi dengan

Benjolan terjadi disinyalir akibat cairan infus yang tidak dapat masuk ke dalam urat pembuluh nadi, dan akibatnya terjadi pengumpalan cairan di satu titik di sekitar kepala bayi.

membawa bukti bukti berupa: Kronologis Kasus, Resume Medis bayi Jesslyn, Surat Penolakan tindakan Kedokteran, Surat Pulang atas

permintaan sendiri, Surat Kuasa a.n. Tn. Rapolo Turnip, dan berkas - berkas lainnya yang terkait. 3. RS. Aminah sudah melakukan klarifikasi ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medias Kementerian Kesehatan RI. 4. Dinas Kesehatan sudah datang untuk Visit ke Rumah Sakit tersebut.” Ketika hal tersebut kembali dikonfirmasi ke RS Aminah Minggu lalu, Penanggungjawab RS Aminah, Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B. yang juga Penanggungjawab RS Prikasih ini tidak bersedia memberikan komentar. Tetapi pada konfirmasi sebelumnya Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B mengatakan, “Hal tersebut sudah ada hak jawabnya. Nanti kita ketemu lagi” ujar Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B kepada Kantor Berita RBN. Tetapi apa yang dimaksud dengan hak jawab tersebut dipertanyakan, disebabkan Redaksi atau wartawan RBN belum pernah merasa mendapatkan surat hak jawab dari RS Aminah terkait pemberitaan. (TIM)

Sudin Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Drs. Heri Bambang Ernanto, MM Kasudin Joyo Winoto (Ist)


8

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Terkait Tanah Kuningan Barat

JOYO WINOTO DIDUGA “TERIMA UPETI� Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat negara yang menjabat di bawah jajaran Presiden selaku eksekutif harus menjaga nama baik Presiden RI SBY. Namun hal tersebut terindikasi bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Joyo Winoto,PhD karena sebagai pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum

oknum yang menggerogoti uang negara, sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto

selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian Negara tersebut dan Joyo Winoto diduga terima upeti agar permasalah tanah Kuningan Barat tercipta status quo sedemikian rupa. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Gubernur BI, Darmin Nasution diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan dapat mengembalikan uang negara tersebut kembali ke negara, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersambung Ke Hal 9

Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Susilo BambangBencana Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist) Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Subejo Kasudin Joyo Winoto (Ist)


9

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 8 Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab. Joyo Winoto disinyalir menutupnutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau

untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk menegakkan kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan

nomor surat W7Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LDBPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi Bersambung Ke Hal 10

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA)

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Irjen Pol (Purn) Hadiman Ketua Umum Joyo Winoto (Ist)


10

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 9 satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abuabu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai

“debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta. Di lain sisi,

Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jaksel Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010

Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas Bersambung Ke Hal 11

Sudin P2B Jakarta Barat Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist) 10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Drs. Syamsudin Tonde Camat

Ir. Marbin Hutajulu Kasudin

Seksi P2B Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Seksi P2B Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ir. Usman Lubis Kasi

Drs. Sarmula Silalahi Kasi


11

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 10 BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia dikonfirmasi. (Tim RED 08)

Rakyat Bicara dan Bicara Rakyat

Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI Terindikasi Bobrok dan “Sarat Korupsi”

Joyo Winoto, PhD Selayaknya “Diadili” Jakarta, Kantor Berita RBN Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menurunkan timnya untuk turun ke lapangan dalam melakukan cek dan recek terkait dengan laporan Joyo Winoto selaku kepala badan, apakah Joyo Winoto menjalankan fungsinya dengan benar selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau hanya memberikan laporan terindikasi palsu alias

laporan asal bapak senang. Hal tersebut disebabkan Joyo Winoto, PhD, Kepala Badan Pertanahan Nasional

(BPN) RI terindikasi menipu Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono Bersambung Ke Hal 12

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Ir. A. Bambang Wisanggeni Kasudin


12

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 11 (SBY) saat membuat laporannya selaku Kepala BPN RI kepada SBY dalam dalam rangka menyambut HUT Agraria belum lama ini. Joyo Winoto seharusnya ditangkap bila terbukti melanggar hukum setelah dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan oleh instansi terkait sehubungan dengan semaraknya permasalahan tanah di Tanah Air Indonesia yang diduga sengaja dibuat status quo sedemikian rupa, disebabkan keberadaan status quo legalitas tanah disinyalir menguntungkan Joyo Winoto secara pribadi serta terindikasi gratifikasi miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan salah seorang rakyat, narasumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, SBY

diminta untuk reformasi pejabat BPN RI khususnya terhadap Joyo Winoto selaku kepala badan. Bila ijin penyelidikan diperlukan disebabkan Joyo Winoto adalah pejabat negara setingkat menteri, SBY diharapkan memberikan ijin penyelidikannya, supaya masa depan institusi BPN dapat terselamatkan serta semakin profesional selaku dalam menerbitkan sertifikasi legalitas pertanahan. Sebagai bahan masukan terhadap SBY, alangkah lebih baik bila Kepala BPN RI berasal dari pejabat karir BPN, disebabkan tugas pokok dan fungsinya kepala badan selaku pengambilan keputusan tertinggi dalam menerbitkan surat keputusan tentang legalitas tanah membutuhkan pengalaman yang luas selain pendidikan akademiknya yang bagus. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diminta untuk lakukan pengkajian terhadap syarat syarat kepala BPN RI

agar syaratnya berasal dari pejabat karir BPN, ujarnya. Sebagai contoh, Kapolri berasal dari pejabat karir kepolisian dari tingkat bawah. Dimulai dengan memimpin dari tingkat Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya menjadi Kapolri. Sama juga dengan institusi kejaksaan. Jaksa Agung berawal dari jaksa karir yang diawali dengan pejabat sebagi Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu institusi, pengalaman sangat menentukan keberhasilan pemimpinnya. Tidak lucu kalau kebijakan atau surat keputusan seorang pejabat negara digugat “melulu� dan walaupun putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalam menjalankan putusan hukum tersebut, pejabatnya tidak bersedia menjalankan isi putusan serta terindikasi dibuat staBersambung Ke Hal 13

Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Barat

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Drs. Amir Sagala Kasudin Joyo Winoto (Ist)


13

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 12 tus quo (digantung) sedemikian rupan tanpa memandang dan menyadari dampak dari status quo tersebut. “SBY adalah Presiden pilihan rakyat. Kami cinta Presiden SBY, selamatlah kiranya Bapak Presiden RI yang bijaksana memimpin negara kami tercinta. Namun demikian, betapa sedih dan geram hati dan pikiran kami terhadap pola pikir maupun kebijakan Joyo Winoto PhD selaku kepala badan setelah kami mendengar penjelasan dari salah seorang staf Joyo Winoto yang mengharapkan Joyo Winoto, PhD diganti dengan orang yang tepat memimpin BPN RI.� imbuhnya. Menurut stafnya, Joyo Winoto, PhD tega menipu Presiden RI, SBY yaitu membuat laporan terindikasi palsu dengan mengorbankan Rakyat Indonesia serta masa depan institusi pertanahan. Dalam kepemimpinannya Joyo Winoto terkesan arogan dan

memimpin seperti sistim kerajaan. Sering melakukan mutasi terhadap pejabat jajarannya bila menurutnya kurang loyal. Pada hal bawahannya bukan karena kurang loyal tetapi Joyo Winoto yang kurang memahami sistem dan diduga sering menerbitkan surat keputusan (SK) sembarangan serta terindikasi memperkaya diri sendiri dari penerbitan SK. Akibatnya SK yang diterbitkan merugikan pihak lain dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Joyo Winoto selaku kepala badan sangat jarang meninjau kembali SK yang sudah diterbitkan, Bila SK sudah terlanjur terbit, jalan satu satunya adalah menggugat ke PTUN. Disinyalir Joyo memiliki kebobrokan lainnya, yaitu: memelihara perkara/sengketa tanah supaya jangan sampai ada penyelesaiannya demi keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain, menjadikan pejabat BPN

kurang berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak berkarya maksimal, membiarkan staf tidak disiplin kerja dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk data dan fakta yang lebih akurat, ada baiknya Presiden SBY diharapkan untuk memanggil staf ahli dan atau deputi deputi Jajaran BPN RI demi terciptanya pembenahan jajaran BPN, tandasnya. Khusus mengenai pengalaman kami terhadap Joyo Winoto,PhD saat pengurusan tanah kami sangat menyedihkan dan hampir menyerah karena kepemimpinan Joyo sangat unik dan dapat dikatakan aneh. Joyo tidak bersedia menerima tamu masyarakat biasa seperti kami menghadap, padahal beliau adalah pejabat public dan diduga kebal hukum karena merasa dekat dengan Presiden SBY. Bila dilihat dari style dan gaya kepemimpinannya, BPN RI seperti Bersambung Ke Hal 14

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Teddy L. Sutisna, SE, MM Kasudin Joyo Winoto (Ist)


14 Sambungan Hal 13 milik Joyo sendiri dan terindikasi arogan dalam pengambilan keputusan, baik terkait SK kepada eksternal dan terlebih didalam internal. Segala sesuatu urusan di BPN harus beruirusan langsung dengan Joyo Winoto selaku kepala badan. Joyowinoto PhD telah menerbitkan sertifikat tanah PT Genta Prana menjadi HGU No. 149 atas nama. PT Buana Estate, tanpa sepengetahuan PT Genta Prana dan tanpa ganti rugi. Joyo adalah orang yang tidak sportif, tidak bersedia memperbaiki kesalahan yang dibuat sendiri, walaupun sudah terbukti salah. Disebabkan Joyowinoto, PhD tidak taat hukum maka Ketua PTUN Jakarta telah membuat surat perintah eksekusi kepada Kepala BPN-RI dan

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun Kepala Kantor Pertanahan Bogor maupun Kepala Kanwil BPN Jabar sudah melaksanakan putusan MA tersebut. Tetapi Joyowinotop PhD tidak berniat menyelesaikan walaupun Deputi V BPN sudah mengajukan konsep untuk ditandatangani. Juga Panitera PTUN Jakarta telah mengumumkan di Koran, supaya diketahui masyarakat luas, namun Joyo Winoto terkesan sepele dan menganggap putusan PTUN tersebut seperti putusan “anak anak” dan tidak perlu dilaksanakan. Ketua PTUN Jakarta juga sudah membuat surat ke Ketua DPR-RI, dan surat yang sama kepada Presiden RI dengan nomor W2.TUN1.57/HK06/

III/2010 tanggal 24-03-2010 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi semuanya hal tersebut tidak dipedulikan dan Joyo Winoto diduga “cuek-bebek” . Adapun surat perlindungan hokum yang dikirimkan ke Presiden RI, saat dikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal 4 Oktober 2010 lalu masih berada di meja Donny, Biro Hukum Sekretariat Negara (Setneg). Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat selesai diproses sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Presiden SBY melalui Setneg diminta untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar. (Tim RED)

Drs. H. Mahmud:

Kami Bangga Atas Prestasi Putri Marfin Dayanti Kota Tangerang, Kantor Berita RBN “Kami bangga atas prestasi Putri Marfin Dayanti mendapatkan juara 1 umum kegiatan perlombaan Matematika dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2010 lalu, yang bertemakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan diadakan oleh pihak Global-Q pada hari Minggu, 24 Oktober 2010 lalu” Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SDN Kunciran 7, Drs. H. Mahmud dan diampingi oleh wali kelas VI, Romelih S.Pd kepada Kantor Berita RBN di Tangerang baru baru ini. “Selaku Kepala Sekolah SDN Kunciran 7 dan Wali Kelas VI, kami

sangat bangga sekali jika ada salah satu siswanya yang memiliki prestasi yang dicapai murid, karena pohon dikenal dari buahnya. Kita berhasil atau tidak dalam mendidik adalah dengan prestasi murid kita. Bila muridnya berhasil, berarti gurunya dapat dikatakan berhasil. Tetapi bila muridnya gagal, maka gurunya juga dapat dikatakan gagal dalam mendidik” imbuh Drs. H. Mahmud. Perlombaan Matematika yang

diadakan oleh pihak Global-Q dimenangkan oleh murid kelas VI SDN Kunciran 7 bernama Putri Marfin Dayanti. Direktur Utama Global-Q, Ir. H. Irzam Kasan dan Kepala Cabang, Edi Supardi S.Pd memberikan respon terhadap terhadap juaranya Putri Marfin Dayanti. Dalam kesempatan tersebut, Global-Q juga mengajak dan memotivasi siswa siswi peserta lomba untuk berprestasi. (SAHAD)


15

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Penantian Masyarakat Bogor Terhadap SBY

TOLONGLAH RAKYAT SUSAH DAN TERJOLIMI INI Jakarta, Kantor Berita RBN “Tolonglah kami rakyat yang susah dan terjolimi ini Pak Presiden. Hanya itu doa kami kepada TYME terkait permasalahan tanah yang sedang kami lami” Hal itu merupakan harapan masyarakat Bogor dan menanti uluran tangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar permasalahan tanah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kami menyampaikan karena merasa telah terjolimi bertahun tahun dan tidak ada tempat mengadu bagi rakyat kecil seperti kami ini, kecuali kepada Presiden tercinta, Presiden pilihan rakyat SBY. Joyo Winoto adalah orang dekat SBY yang dipercaya mengurusi bidang pertanahan Bumi Indonesia, namun Joyo selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terkesan kurang profesional dalam menangani dan menyelesaikan delik pertanahan yang terjadi. Kebijakan SBY untuk hal ini sangat kami nantikan dalam bentuk realisasi nyata. Satu-satunya tempat mengadukan nasib adalah SBY, karena Joyo Winoto, PhD “tidak mungkin” melawan kalau diperintah Presiden. Joyo Winoto diangkat menjadi kepala badan untuk membantu Presiden dengan menjaga nama naik dan nama besar SBY. Di lain sisi sumber lain yang juga namanya tidak bersedia untuk ditulis, mengatakan, sebagai seorang warga negara Indonesia yang ingin supremasi hukum ditegakkan di Bumi Pertiwi In-

donesia, dan terciptanya pemerintahan yang bersih pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saya sangat mengharapkan kebijakan SBY untuk mengkaji keberadaan Joyo Winoto, Ph.D sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, apa masih layak untuk dipertahankan atau tidak. Sumber juga memaparkan, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI seharusnya menghormati putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan

hukum yang tetap, tetapi ironisnya Joyo Winoto belum bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bila Joyo Winoto mau evaluasi terhadap Surat Keputusan (SK) yang sudah terlanjur diterbitkannya, dan memahami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Bersambung Ke Hal 16


16 Sambungan Hal 15

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permasalahan pertanahan Hambalang dapat selesai dengan baik, dan tidak terus berperkara secara perdata di Pengadilan Negeri Cibinong dan sampai saat ini masih dalam proses berperkara. “Di dalam U n d a n g - u n d a n g Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 tersurat dengan jelas, yaitu, “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.” serunya. “Kepemimpinan Joyo Winoto sangat mengecewakan hati, Masa….Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD “takut” kepada Komisaris PT Buana Estate, Probosutedjo, sehingga Joyo tidak bersedia membatalkan Surat Keputusan (SK) No. 9/HGU/BPN/ 2006 yang ditanda tanganinya sendiri, seperti perkataannya saat diklarifikasi, ya….. takutlah, beliau masih besar pengaruhnya” “Dalam kiasan saja sudah dikatakan, berani karena benar, takut karena salah. Apa ada yang salah? Karena perkataan takut, sangatlah kurang lazim disampaikan seorang pejabat BPN yang seharusnya sangat dihormati oleh Warga Negara Indonesia, karena tugasnya menegakkan kebenaran sesuai dengan fungsinya sebagai adminitrasi pertanahan. Dalam hal ini perlu pengkajian yang dalam dari SBY” imbuhnya. Tapi, kalau orang nomor satu di BPN RI diduga takut melaksanakan putusan hukum yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA), apa maksud

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010 dan tujuannya itu? Bisa berdampak kurang baik terhadap jajarannya. Bagaimana nantinya negeri ini bila pejabat takut kepada masyarakat padahal dalam penegakan hukum. Apa tidak bosan berperkara atau memang hobbinya berperkara, sehingga putusan hukum sepertinya tidak perlu dijalankan oleh Joyo Winoto, orang nomor wahid di badan setingkat kementerian tersebut. Marilah kita berbenah untuk bangsa ini, ujarnya. Dengan lugas Sumber juga mengatakan, “Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate menjadi sumber malapetaka terhadap warga Desa Hambalang, karena sejak penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tahun 1977, warga belum pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah garapannya. Adapun, HGU No.1 masa berlakunya sampai tahun 2002, tetapi diperpanjang dengan menerbitkan SK No.9/HGU/2006 tahun 2006 lalu. Berdasarkan SK No. 9, Kantor Pertanahan Bogor menerbitkan enam sertifikat cacat hukum dalam masa kerja 11 hari yaitu: SHGU No. 149/ Hambalang, SHGU No. 150/Tangkil, SHGU No. 151/Tangkil, SHGU No. 146/Sukahati, SHGU No. 147/ Sukahati, SHGU No. 148/Sukahati, tanpa melakukan pengukuran fisik di lapangan, dan tanpa permohonan baru. Menurut Sumber, pada awalnya penggarapan tanah diberikan kepada Kodam V Jaya. Tetapi, Kodam V Jaya hanya sebatas mendapat ijin menggarap, tetapi dalam keyataannya, eks perkebunan tersebut digarap oleh masyarakat dan bukan oleh Kodam V Jaya. Sikap Kodam V Jaya yang tidak menggarap atau tidak memanfaatkan lahan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 UUPA yang menegaskan, “Hak atas tanah adalah berfungsi sosial” Oleh karena itu, adalah wajar apabila para penggarap mendapat ganti rugi, karena mereka yang selama ini yang menguasai dan mengelola lahan. Pembayaran ganti rugi oleh PT Genta Prana terhadap para penggarap

dilakukan atas dasar itikad baik yang diketahui oleh Kepala Desa Hambalang serta Camat Citeureup. PT Buana Estate diduga memanipulasi data, karena waktu itu nuasa konspirasi antara Probo Soetedjo (berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Buana Estate) adalah kerabat penguasa orde baru (Soeharto) sehingga mudah sekali untuk konspirasi dengan pejabat terkait. Dimaksudkan manipulasi di sini antara lain, bahwa tanah garapan masyarakat belum pernah dibayar ganti rugi, tetapi SK Mendagri No.1/ HGU/DA/77 tanggal 25 Januari 1977 telah diterbitkan tanpa meneliti kebenaran dokumen. Sesuai dengan Risalah Pemeriksa Tanah “B” No. 540-07-KWBPNPAN “B” tanggal 24-12-2004, “Tanah yang dimanfaatkan PT Buana Estate sesuai peruntukannya hanya seluas kurang lebih 203 Ha. Sedangkan sisanya seluas kurang lebih 502 Ha, tidak pernah dijamah tapi berupa tanah kosong, tegalan, semak belukar dan rumput” Sedangkan dalam Risalah Panitia B pada bagian C tentang kepentingan Bersambung Ke Hal 17 orang lain dan kepentingan umum dalam butir (6) dijelaskan, “Lahan yang digarap masyarakat seluas 262,61 Ha dengan rincian Desa Hambalang seluas 211,75 Ha, Desa Tangkil Bupati Bogor seluas 250 Ha. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan, bahwa fakta antara PT Buana Estate dan para penggarap tidak pernah ada kerja sama, dan lahan tersebut sudah digarap sejak jauh sebelum terbitnya HGU No.1/ Hambalang Tahun 1977. Dimana masyarakat setempat (para penggarap) tidak mengetahui apabila PT Buana Estate adalah pemegang HGU atas lahan tersebut, karena jauh sebelumnya sudah digarap masyarakat. Pemasangan plang atas nama PT Buana Estate tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim tanah tersebut adalah hak milik PT Buana Estate. Bersambung Ke Hal 17


17 Sambungan Hal 16 Pemasang plang dilakukan pada tanggal 5 Pebruauri 2006 dan waktu malam hari. Itupun dibantu oleh oknum TNI Bataliyon 315 Gunung Batu. Kemudian, plang tersebut dicabut oleh masyarakat setempat dan para penggarap pada tanggal 7 Pebruauri 2006, karena plang dipancang di kebun garapan mereka. Besok harinya plang nama tersebut sudah ada di Polres Bogor. Hal tersebut dibuat menjadi dasar penangkapan warga masyarakat, antara lain menangkap H. Sukandi pada tanggal 1 Maret 2006. Dengan ditahannya Komisaris PT Genta Prana, H. Sukandi memiliki dampak, yaitu, H. Sukandi tidak dapat menghadiri sidang lapangan atau pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2006 oleh Majelis Hukum PTUN Jakarta. Penangkapan tersebut menimbulkan trauma psikologis/

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010 ketakutan terhadap para penggarap, akibatnya para penggarap bersembunyi. Para penggarap tidak menghadiri dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Majelis Hakim ketika dilaksanakannya sidang lapangan. Masyarakat sekitar tidak mendukung pemberian HGU kepada PT Buana Estate. Terbukti dari adanya tuntutan warga masyarakat Desa Hambalang yang ditanda tangani 31 orang perwakilan, sesuai surat tertanggal 17 Pebruari 2006, yang intinya memohon agar tanah eks HGU No. 1 dikembalikan kepada negara dan didistribusikan kepada masyarakat. “HGU sudah habis masa berlakunya tahun 2002, permohonan perpanjangannya sudah ditolak BPN pada tahun 2002 kemudian diperpanjang lagi oleh BPN pada tahun 2006, tanpa permohonan hak baru dan ijin lokasi baru� “Dalam hal ini, Undang-undang sangat jelas melarang perpanjangan

HGU tersebut antara lain: Undangundang No 5 Tahun 1960, Undangundang No 28 tahun 2004, Peraturan Pemerintahan No 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN No 9 tahun 1999� “Pada tanggal 5 Pebruauri 2007 segerombolan orang bersama oknum TNI datang ke kebun para penggarap di Desa Hambalang, dan malam harinya menanam pohon mahoni setinggi 1,5 m sebanyak 33 batang, pohon coklat setinggi 40 cm sebanyak 270 batang, dan plang nama 18 plang. Keesokan harinya, para penggarap kaget kebunnya dirusak dengan tanaman-tanaman baru, spontan tanaman tersebut dicabut masyarakat. Tidak sampai 24 jam, tanaman tersebut sudah berada di Polres Cibinong. Atas permintaan PT Buana Estate, masyarakat ditangkap 6 orang dan Bersambung Ke Hal 18

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja). (2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.


18

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 17 diproses sampai masuk penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan, sesuai dengan putusan Pidana Pengadilan Negri Cibinong No. 207 dan 208/Pid/ 2007/ Pn Cbn masing-masing tanggal 12 Juni 2007. Satu orang dari 6 orang tersebut bernama Emar bin Caub, tulang rusuknya patah 2 buah dan telah meninggal dunia karena infeksi serta tidak diobati sampai sembuh. Mereka mencabut banding perkaranya karena dipaksa mencabut oleh oknum” katanya. Adapun mengenai kompensasi yang pernah ditawarkan pada waktu itu kepada Probosoetedjo sebesar Tiga puluh tiga milyar rupiah, adalah dalam

rangka perdamaian sehubungan dengan adanya permintaan dari staf bagian hukum PT Buana Estate, yaitu H. Anim dan I Wayan meminta uang damai sebesar Rp. 20.000 per m2 atau totalnya sebesar Rp. 44 Miliar. PT Genta Prana tidak menyetujuinya karena ada pesan aneh, yaitu “Jangan ngomong kepada siapa siapa. Akhirnya PT Genta Prana tidak setuju karena tidak boleh ngomong kepada siapa siapa. Seperti ada yang dirahasiakan dan cara-caranya juga seperti cara maling” “ Memang........PT Genta Prana berjanji akan memberikan kerohiman kepada masyarakat sebesar Dua puluh dua miliar rupiah kepada masyarakat penggarap, walaupun

masyarakat sudah pernah diberi ganti rugi oleh H. Sukandi, tetapi masyarakat akan tetap diberikan ganti rugi lagi, karena tanah tersebut sampai sekarang, dengan sepengetahuan dan izin H . Penggarap masih terus menggarap lahan tersebut dan merawat tanah tersebut. Jadi wajarlah harus diberi lagi semacam bagi rejeki. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” tandasnya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar, dan surat konfirmasi yang dikirimkan dipertanyakan keberadaanya, apa masih di meja Kepala BPN RI atau sudah di “tong sampah” . (Tim RED 08)

RAKYAT BERSATU OUTSOURCHING

Hubungi: RAKYAT BERSATU OUTSOURCHING Jl. Ciledug Raya No. 17 Jakarta Selatan Telp. 021 94705665 021 7365703

Menyalurkan Tenaga Kerja di Wilayah Nusantara Indonesia 1. Guru Privat Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang dan Bahasa Jerman 2. Teknisi Mesin dan Listrik 3. Lulusan STM Semua Jurusan Usia Maksimal 30 Tahun (Pengalaman/Nonpengalaman) 4. Mandor Kerja Sipil 5. Baby Sister 6. Supir 7. Pembantu Rumah Tangga

Lulusan STM semua jurusan langsung bekerja secepatnya


19

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Mantan Dirjen Pajak Terindikasi “Korupsi” dan Seharusnya Bertanggung Jawab Jakarta, Kantor Berita RBN Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi ikut serta dalam melindungi mafia pajak dan seharusnya bertanggung jawab atas indikasi kebobrokan perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tindak tegas mantan Dirjen Pajak terindikasi terlibat korupsi dan diduga melindungi koruptor pajak serta mafia pajak, demi terwujudnya penagihan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Upaya pembenahan eksklusif oleh Presiden RI, SBY baru-baru ini pada sektor pajak, sehingga pengemplang pajak dan penunggak pajak ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku, merupakan kebijakan yang sangat bijak dan merupakan prestasi luar biasa. Hal itu terbukti dengan terbongkarnya mafia perpajakan, Gayus Tambunan beserta kronikroninya dan sebagian pelaku sudah divonis di Pengadilan Jakarta Selatan belum lama ini. Rupa-rupanya, SBY akhirnya menyadari, bahwa sektor perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia harus segera dibenahi, demi terwujudnya masyarakyat adil dan makmur, karena sektor pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar, sehingga sumber keuangan ini perlu diawasi dan dijaga dengan benar, agar lumbung keuangan negara tersebut aman terkendali dari “tikus pengerat uang negara” Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang enggan namanya diekpos di Jakarta Minggu lalu.

Namun demikian, apa “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perlu pengembangan secara meluas. Apa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, pejabat Dirjen Pajak saat kejadian tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi meninggalkan “borok warisan”, yang perlu penelitian, penyelidikan sampai penyidikan, apa ada harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak dengan negara. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beserta Mabes Polri, sangat menentukan demi terciptanya pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya. Tetapi dalam hal pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke

bawah sebagian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gartifikasi terkait dengan indikasi borok warisan mantan Dirjen Pajak, yaitu Hadi Poernomo yang sekarang menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). Bila diulas kembali tahun 2006 silam, ketika Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution dan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPK RI, Anwar Nasution menemukan kebuntuan pada saat audit dengan Pasal 16 Tahun 2000. “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua Dirjen Pajak terindikasi terlibat juga dengan mafia pajak. Tapi, demi terciptanya pembenahan bangsa terkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penyidikan bersinergis antara KPK, BPK, Kejagung RI dan Mabes Polri. Namun bila dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpajakan yang menjadi lumbung negara dapat terselamatkan, apalagi bila didukung dengan ketegasan Presiden RI” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenarbenarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, karena negeri ini juga diwariskan kepada anak cucu maupun cicitnya, Bersambung Ke Hal 20


20 Sambungan Hal 19 saya yakin, krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu” “Hidup pahlawan pajak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penunggak Pajak, Bersihkan petugas pajak yang korupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........Pak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden kami, Presiden pilihan rakyat” tandasnya mengakhiri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedia identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah kita kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “in put” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata, efisiensi penagihan pajak yang terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yang diduga bermasalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kendala yang dihadapi penagih/penyidik pajak dalam menagih tunggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dalam menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undang-undang perpajakan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi jawaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih jauh sumber juga mengatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak, indikasi tindak pidana korupsi, Mabes Polri diminta untuk penyelidikan terhadap indikasi korupsi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak. Apakah “Penagihan Paksa” dan “Pelelangan” sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya dan sudah

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010 maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Pajak. Hal tersebut perlu penyelidikan sampai penyidikan” tandasnya. Sewaktu hal tersebut ditelusuri insan pers, dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, disebabkan adanya temuan “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menolak memberikan konfirmasi tentang penunggak pajak, demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Dalam isi suratnya No. S-1894/ PJ.02/2007, Darmin Nasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat, langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak

saat itu. Dalam konferensi pers dua tahun lalu di gedung ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya, yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas mengatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers, rupanya menjadi sekedar “penantian” alias tak terjawab Ketika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution, terkait tunggakan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah, dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, sampai berita ini diturunkan, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak, yang dikirimkan pada tanggal yang sama, juga memiliki nasib yang sama, yakni, M. Tjiptarjo juga belum bersedia memberikan tanggapan. Ironisnya, setiap keberadaan surat konfirmasi tersebut dipertanyakan ke Ditjen Pajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Gubernur BI, Darmin Nasution, ketiga pejabatnya tidak bersedia memberikan komentar terkait perpajakan tersebut. Pengalaman Melakukan Konfirmasi ke Pasaraya Tosersajaya Saat indikasi tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya yang berdomisili di Jl. Iskandarsyah II No. 2, yaitu tunggakan pajak sekitar 21,969 miliar rupiah dikonfirmasi secara tertulis, tanggal 10 Desember 2007 lalu, pihak Pasaraya Tosersajaya tidak bersedia Bersambung Ke Hal 21


21

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Sambungan Hal 20 dikonfirmasi. Dan sewaktu dikonfirmasi ulang lagi pada tahun 2010 baru-baru ini, Pasaraya Tosersajaya juga tetap belum mau memberikan komentar. Menurutnya stafnya, kalau mau melakukan pemotretan di dalam Gedung Pasaraya, harus terlebih dahulu membuat permohonan ijin secara tertulis kepada pihak Pasaraya

Tosersajaya. Untuk terciptanya pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diharapkan untuk penyelidikan terhadap PT Pasaraya Tosersajaya beserta petugas perpajakan yang menangani pajak Pasaraya Tosersajaya. Di lain situasi, agar tidak menimbulkan “delik hukum” dengan “delik pers” Ketua Dewan Pers, Bagir

Manan diharapkan untuk memberikan “solusi”, apakah bila ada diduga terjadi indikasi korupsi dan keberadaan indikasi pengemplang pajak dikonfirmasi secara tertulis demi terciptanya pemberitaan yang berimbang, namun konfirmasi tidak dapat berhasil sejak dari tahun 2007 silam. Apa hal konfirmasi perlu dijawab atau tidak demi kebutuhan informasi public, Dewan Pers diminta lakukan pengkajian. (Tim 05)

Mengucapkan: Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia (Ist)

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi


22

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Lurah Setia Budi Ahmad Fauji

TERINDIKASI SERING BERKANTOR “DILUAR KANTOR” Jakarta, Kantor Berita RBN. Lurah Setia Budi, Ahmad Fauji terindikasi jarang berada diruang kerjanya, Kantor Kelurahan Setia Budi Jakarta Selatan. Bapak Lurah ini lebih sering berkantor diluar mengurus “bisnis” pribadi. Akibatnya, bila ada warga yang mau mengurus surat kepada lurah, sangat sulit untuk dijumpai, dan terkesan kinerjanya terindikasi bobrok. Hal tersebut idsampaikan sumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan minggu lalu. Sewaktu hal tersebut

dikonfirmasi ke Kelurahan Setia Budi, stafnya mengatakan, mengatakan, “Pak Lurah sedang sholat. Tak lama kemudian staff lainnya mengatakan, “Wah

Bapak sedang rapat di walikota.” Hal itu menimbulkan keganjilan, apa Lurah atau staffnya yang senang berbohong? Ataukah mungkin Ahmad Fauji mendidik anak buahnya untuk senang berbohong. Dalam hal ini Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi diminta untuk lakukan pembinaan. Sedangkan pantauan Kantor Berita RBN, jam pulang para pegawai di Kelurahan inipun tidak

seirama. ada yang pulang pukul 16.03 wib, ada yang pulang pukul 16.15, pukul 16.46 wib dan adapula yang belum pulang walau mahgrib sudah akan tiba. Namun Ahmad Fauji belum datang juga. Apa lurah juga tidak absen untuk pulang? Ketika RBN menanyakan hal tersebut kepada staff Lurah yang belum pulang, staff itu mengatakan, “Enggak tahu deh, pak Lurah datang lagi atau langsung pulang” imbuhnya. (RapTurnip)

TARIF IKLAN CATATAN HARIAN RAKYAT BICARA NEWS

1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.


23

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Kinerja Kepala SDN Pondok Bahar 3 Amburadul

H. Wahidin Halim Dinilai Gagal Lakukan Pembinaan Untuk dapat mengabdi sebagai guru seharusnya memahami bagaimana harusnya sikap guru yaitu untuk digugu dan ditiru, namun yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Bahar 3 sangat jauh dari harapan dan sejarah, bahwa guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pasalnya, Kepala Sekolah ini diduga menjalankan fungsi ganda, selain kepala sekolah rupanya menjalankan peran “provokator” terkait dengan tindakannya mengeluarkan satu muridnya tanpa prosedur yang benar. Meskipun sudah dilaporkan, Walikota Pemerintah Kota (PEMKOT) Tangerang dinilai gagal dalam melakukan pembinaan terhadap Rustini serta pengkajian apakah Rustini masih layak untuk dipertahankan menjadi kepala sekolah. Demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diharapkan untuk segera turun tangan memanggil Kepala Sekolah Hj. Rustini, dan semua unsur yang terlibat, sehingga nantinya tidak terulang kejadian berupa pembunuhan karakter terhadap anakanak yang merupakan aset masa depan bangsa ini. Seperti penuturan sumber yang enggan namanya diekspos, mengatakan, “Pihak sekolah mengeluarkan putri kami tanpa surat peringatan terlebih dahulu. Adapun surat yang kami terima, tidak jelas maksud dan tujuannya. Surat tersebut kurang layak dikirim oleh Kepala sekolah, sebab tidak tahu ditujukan kepada siapa, dan yang dipecat siapa? Bagaimana seorang Kepala sekolah tidak mengerti selayaknya membuat

surat yang benar, padahal pakai kop surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tangerang” cetusnya. Apakah tupoksi guru sebagai pendidik dan pengajar sudah berubah? Sehingga dalam proses pemecatan putri kami Kepala sekolah tidak lagi menggunakan nurani prosedur yang benar? “Dia masih kelas satu Sekolah Dasar, masa dirame ramein layaknya penjahat kejam. Surat pernyataan bersama oleh pihak-pihak terkait dari unsur Sekolah Dasar Negeri Pondok Bahar 3, mulai dari Kepala sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah serta seratus duapuluh delapan orang tua murid, merupakan bukti nyata persekongkolan mereka. Kejadian ini sangat perlu dipertanyakan dasar dan kebenarannya.” Ujarnya. Mereka sudah membunuh masa depan putri kami dengan bertindak menghakimi dengan mengambil satu kesepakatan, bahwa putri kami tidak layak menjalani pendidikan di sekolah tersebut, dan harus dikeluarkan dengan cara kurang manusiawi tanpa berfikir dampak psikologis terhadap putri kami. Saya menduga semua ini merupakan ulah Kepala sekolah untuk menutupi kesalahannya ketika mengeluarkan surat pemecatan pertama yang tidak jelas. Kemudian menggalang dukungan lalu Kepala Sekolah mengeluarkan surat keterangan yang baru No.421.2/34/ SDPB3/2010 dengan melampirkan surat keberatan orang tua murid kelas satu, yang berbunyi: Keberatan bila nama PV masih berada dikelas. Sangat dipertanyakan kemungkinan semua orang tua murid, khususnya orang tua murid kelas satu

Ruang Kepsek SDN P.Bahar 3 kosong

tampil bagai pahlawan, lalu menawarkan diri sebagai penggagas surat pernyatan tersebut. Saya sangat mengharapkan Walikota, Kepala Dinas Pendidikan pemerintah Tangerang Kota dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perduli terhadap persoalan ini, serta menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini, supaya tidak lagi terjadi hal serupa, yakni, pembunuhan masa depan anak dibawah umur. Perlakuan mereka sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang Pendidikan serta UndangUndang mengenai Perlindungan Anak Indonesia tahun 2002. Ketika hal tersebut dikonfirmasi, Kepala Sekolah Dasar Negeri Pondok Bahar 3, Rustini, bersembunyi di luar kantor dan surat konfirmasi dari redaksi, tata usaha dan guru yang sedang ada di sekolah tidak bersedia menerima surat konfirmasi dan terindikasi langgar Undang ungdang KIP, dan pelayanannya juga seperti sekolahan sekolahan saja. (RapTurnip)


24

Edisi: 004 Senin, 8 Nopember 2010

Banyolan Rooney Basten Nagogo

Ditulis oleh Rapolo Turnip Koordinator Liputan Kantor Berita RBN

R: Kalo pulang, kadang gue males liwat sini, soalnye gue jadi inget ame mantan pacar gue dulu, namenye Aminah same ame name Rumah Sakit ntuh. B: Aminah mantan demenan lu itu, masing idup ga Ron? Kelakuan ame budinya bagaimane? N: Lu ngomong ape sih Ten..? Kaga nyambung amat, pake tanye-tanye kelakuan ame budi mantan demenan orang segale. R: Wah.. kalau mantan gue si Aminah, name ame orangnye sejalan, bener-bener perempuan yang amanah. Cek..cek gue jadi rindu ame dia. B: Gue bukanye mao usil same mantan demenan orang, tapinye gue jadi inget Rumah Sakit Aminah yang diduge kualitasnye amburadul. N: Kalau dugaan ntu bener, kok masing banyak orang nyang berobat dimari? Trus kenape juge kagak ditutup ame Kemenkes..? Lu jangan suka ngagul Basten! Ntar disomasi baru nyaho lu! R: Jangan sembarangan lu Ten kalau ngomong. Kalau Aminah mantan gue, kualitasnye boleh lu Tanya tuh ame si Nagogo, gue bukanye mo ngagul, Nagogo aje ampe demen ame engkongnye si Aminah sangking beningnye die. B: Gue juge bukanye mo ngagul, tapi udeh ade dua orang korbanye Rumah sakit ntu. Pertame, anak bayi nyang baru satu bulan, lalu gak lame nyusul anak gadis, due-duenye liwat. N: Kalau bener begitu, mungkin name rumah sakit ntu hanye untuk menarik minat orang aja kali ye? Kalau Aminah mantanye si Rooney mah, kualitasnye luar dalam amanah banget. Bodi gitar

espanyola, bibir tipis tebal, idung mancung, alis kaya semut berbaris, cume otaknye aje dikit lemot, gare-gare demen ame si Rooney, haha… hahaa. R: Jangan songong lu Nagogo! dulu, lu juge mati-matian dapetin die, pake sok akrab ame enkongnye Aminah, ngasih-ngasih peci segale, haha…haha..! B: Udeh..! jangan ribut aje lu bedue, nih gue lagi baca brite lanjutan Aminah, tapi bukan Aminah kedemenen lu bedue, ini britenye Rumah Sakit Aminah, udeh berseri. N: Liat dong gue Ten..! R: Gue juge liat dong. B: Jangan dulu ganggu gue, biar lu bedue puas bacanye, buka aje sendiri situsnye, http:// issuu.com/rakyatbicaranews tinggal klik aje ntar nongol dah britenye. N: Roon, jujur aje.., bukanye elu aje nyang rindu ame si Aminah, gue juga. Semoge die bahagie ame idupnye. Tapi untung jadianye bukan ame lu Roon, bise-bise sengsare dienye haha………ha……haha. R: Kaga mikir dulu lu kalau ngebacot Go! Pasti die akan lebih bahagie ame gue, karena dia demen ame gue, dari pade jadi ame elu, engkongnye aje kaga demen ame elu haha…haha. B: Dari tadi Berisik aje lu bedue! Mirip anjing ame kucing, kaga ade akurnye. N: Udeh! sekarang berisikan lu malah. Nyo siap-siap turun, kite udeh mo nyampe.

Tabloid RBN Edisi 004  

Bersatu Kita Teguh dengan Momentum Pers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you