RABU 4 JUNI 2014
ROLLING Kepsek tidak profesional terancam diganti DINAS Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Minsel dalam waktu dekat ini, akan segera mengagendakan untuk menggelar rolling jabatan Kepala Sekolah (Kepsek). Dan dalam rolling tersebut, sasaran yang akan dilakukan pergantian, adalah Kepsek yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas. Kadis Dikpora Minsel Hendrie Lumapow SH, yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/6) kemarin, kepada Swara Kita mengatakan, berdasarkan dari hasil evaluasi pihaknya terhadap kinerja Kepsek, secara keseluruhan hasilnya terbilang baik. Namun ada terdapat beberapa Kepsek yang dinilai sangat lalai dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang dipercayakan, sehingga harus dilakukan pergantian. “ya rencananya kami dalam waktu dekat ini akan segera menggelar rolling jabatan untuk Kepala Sekolah. Dan tujuan kami menggelar rolling untuk penyegaran jabatan. Sebab ada beberapa Kepsek yang dinilai sudah tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya, dan harus diganti,” ungkap Lumapow. Dirnya juga menambahkan, dalam rencana rolling tersebut, pihaknya selain akan melakukan pergantian terhadap Kepsek yang tidak profesional, juga untuk mengisi kekosongan jabatan Kepsek dibeberapa sekolah, serta untuk mengantikan Kepsek yang sudah memasuki masa pensiun. “saat ini ada beberapa sekolah yang jabatan Kepseknya belum terisi. Dan juga sebagian Kepsek sudah akan memasuki masa pensiun, oleh sebab itu, agar tidak terjadi kekosongan lagi, dan proses pendidikan dapat terselenggara dengan baik, maka kami perlu mengangkat dan menempatkan Kepsek untuk menduduki jabatan yang akan ditinggalkan,” tuturnya. (try28)
DUGAAN PERSELINGKUHAN Pasangan hugel bakal diperiksa BKD Minsel DUGAAN perselingkuhan oknum pejabat aktif yang bertugas di Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Minsel serta Bappeda Minsel masuk babak baru. Dimana, wanita yang diduga pasangan hubungan gelap (hugel) oknum pejabat berinisial MM dalam waktu dekat akan segera diperiksa oleh Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Minsel. Kepala BKDD Minsel Drs Ferdinand ‘Roy’ Tiwa yang dikonfirmasi terkait perkembangan surat laporan dugaan perselingkuhan oknum pejabat, Selasa (3/6) kemarin mengatakan, bahwa dirinya telah melakukan klarivikasi dengan oknum pejabat tersebut, namun belum bisa mengambil keputusan. Karena perlu lagi dilakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan mekanisme. “Kami masih perlu waktu untuk terus mencari tau kebenarannya, yang jelas semua yang terkait akan kami minta klarivikasinya,” ungkapnya. Ditambahkannya, bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil wanita yang diduga menjadi selingkuhan yang ada dalam laporan tersebut. “Wanita tersebut akan kami panggil untuk periksa atau BAP dalam waktu dekat ini, dan untuk kedepan seperti apa kita tunggu saja, yang jelas semua melalui mekanisme yang berlaku,” tukas Tiwa. (esem)
Tetty Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Tim Koalisi Merah Putih klaim kumpulan figur-figur berkualitas
TIM Koalisi Merah Putih yakin meraih perolehan suara dalam Pilpres mendatang minimal 70 persen.
Amurang—Tim formatur yang terdiri dari pimpinan dan anggota 5 Parpol koalisi yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP dan PKS, Selasa (3/6) kemarin, membentuk susunan pengurus tim pemenangan Prabowo-Hatta yang diberi nama Tim Koalisi Merah Putih. Dan dalam hasil perumusan Tim tersebut yang digelar di Sekretariat Partai Golkar Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang, telah menetapkan Bupati Minsel Bupati Minsel Christiany ‘Tetty’ Paruntu SE, sebagai ketua Tim Koalisi Merah
Putih. Ketua Tim Formasi Anne Langi yang didampingi Humas Tim pemenangan Meivo Rumengan, yang ditemui usai menyusun namanama Tim pemenangan Prabowo-Hatta, kepada Swara Kita mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Tim formasi dan perwakilan dari 5 partai koalisi, telah disetujui kalau Bupati Minsel Tetty Paruntu SE, dipilih untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Bahkan menurut Ketua DPC
partai Gerindra ini, kalau tim yang dibentuk saat ini dinilai cukup solid, sehingga dalam target kemenangan, diupayakan mencapai 70 persen. “Tim Koalisi Merah Putih yang kami bentuk saat ini, terdiri dari kumpulan figurfigur yang berkualitas dari masing-masing partai. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya Tim saat ini, diyakini kami bisa meraih perolehan suara dalam Pilpres mendatang minimal 70 persen,” ujar Langi. Dirinya juga menambahkan, pembentukan Tim pemenangan, oleh pihaknya
sudah berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga untuk memulai tugas dan kerjanya, para tim terlebih dahulu akan segera dilakukan pelantika. “semua partai koalisi ada keterwakilan dalam Tim pemenangan. Untuk itu, sebelum mereka memulai tugas dan tanggung jawab sebagai Tim pemenangan, maka akan dilakukan pelantikan pengurus terlebih dahulu. Dan untuk jadwal pelantikan Tim, masih akan kami rapatkan bersama,” pungkasnya. (try28/tm)
TUNJANGAN PERANGKAT& ADD
Tetty segera realisasikan pembayaran Amurang—Bupat Minsel Christiany ‘Tetty’
Paruntu SE dalam waktu dekat ini akan segera merealisasikan pembayaran tunjangan perangkat desa serta Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Minsel. Hal tersebut disampaikan Tetty sapaan akrab Bupati Minsel ini, melalui Kaban BPMPD Minsel Olyvia Lumi SSTP, Selasa (3/6) kemarin. Dikatakan Lumi, bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berkas untuk proses pencairan
tunjangan perangkat dan ADD, karena sudah memasuki triwulan ke-2 tahun anggaran 2014 ini. “Saat kami sedang dalam tahapan menyiapkan berkas untuk proses pencairan tunjangan perangkat dan ADD, dan kalau sudah tuntas pasti dalam waktu dekat sudah dibayarkan. Dan untuk anggaran tunjangan perangkat yang akan dibayarkan triwulan ke-2 ini 5 M, kalau untuk ADD total keseluruhan 8,6 M,”
ujarnya. Lumi juga menghimbau kepada Hukumtua untuk segera memasukan dokumen yang diminta, untuk pencairan masih tergantung dari pemasukan berkas para hukumtua. “Saya himbau agar desa yang belum memasukan berkas, agar supaya dalam waktu dekat sudah bisa dimasukan, sehingga proses pencairan tunjangan dan ADD dapat cepat dilakukan,” ungkap Lumi.(esem)
PELAYANAN PUBLIK
Tetty minta seluruh SKPD maksimalkan Amurang—Menindaklanjuti surat edaran Mendagri kepada seluruh kepala daerah di Indonesia belum lama ini, terkait pelayanan publik. Bupati Minsel Christiany ‘Tetty’ Paruntu SE langsung bergerak dan mengumpulkan para kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Minsel dalam satu rapat. Rapat yang dipimpin Plt Sekkab Minsel Drs Danny Rindengan, membahas masalah pelayanan. Dan Tetty melalui Plt Sekkab tegaskan seluruh SKPD maksimalkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Plt Sekkab Minsel Drs Danny H Rindengan kepada sejumlah wartawan, Selasa (3/ 6) kemarin mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut, ditekankan masalah pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena selama ini masih belum maksimal dijalankan SKPD. “Rapat tersebut menindaklanjuti surat edaran Mendagri terkait
pelayanan, sehingga ibu Bupati memerintahkan semua jajaran untuk memaksimalkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Ditambahkan Rindengan, pelayanan prima yang ditekankan, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan dan lain-lain yang masih sangat kurang.
Sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan kembali. “Ada beberapa hal yang ditekankan dalam surat edaran tersebut, dan yang paling ditekankan yakni masalah Kesehatan seperti Jamkesmas, jamkesda, Puskesmas, serta pendidikan. Juga ada masalah pendidikan, dan ada juga dalam hal kemasyarakatan,” tegas Rindengan. (esem)
STUDI BANDING
Dekab Minsel bantah minta jatah ke luar negeri Amurang—Menjelang berakhirnya masa tugas wakil rakyat Minsel periode 2009-2014 pada bulan September nanti, para anggota Dekab Minsel diduga meminta jatah untuk keluar negeri sebelum masa kerja usai. Tak ayal, rencana tersebut pun banjir kecaman dari sejumlah elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Minsel. Kendati para anggota Dekab Minsel meminta jatah untuk terbang ke luar negeri namun, dalamAPBD 2014 ini, tidak dicantumkan anggaran untuk study banding tersebut. Menariknya, rencana tersebut langsung dibantah keras para legislator Minsel. Hal ini sesuai penegasan Ketua Komisi 2 Dekab Minsel Rommy Pondaag SH MH. Dikatakannya, bahwa dirinya tidak mengetahui tentang keberangkatan ke luar negeri. Bahkan itu tidak ada dalam agenda study banding atau kunjungan kerja tahun 2014. “Itu tidak ada anggaran yang tertata, dan alasan apapun tidak bisa sesuai aturan. Dan saya belum dapat info terkait rencana keberangkatan anggota dewan ke luar negeri,” Pondaag yang adalah Ketua DPC PDIP Minsel. Disatu sisi, Ketua Dekab Minsel Boy Tumiwa Bsc SH yang dikonfirmasi Selasa (3/ 6) kemarin, mengakui kalau dirinya tidak tahu menahu soal studi banding ke laur negeri tersebut. Tapi Tumiwa yang adalah Sejretaris DPC PDIP Minsel ini mengatakan, jika sesuai mekanisme dan aturan tidak ada masalah. “Saya belum dengar info tersebut, namun kalau dalam mekanisme aturan membenarkan dan bisa menggunakan APBD,
mengapa tidak. Tapi harus terlebih dahulu memohon ijin dan petunjuk dari Mendagri. Dan kalau keberangkatan keluar negeri dengan menggunakan dana pribadi, maka harus ada surat pemberitahuan. Namun untuk jelasnya bisa atau tidak menggunakan APBD maka saya perlu mempelajari lagi aturan terhadap penataan anggaran,” kata Tumiwa. Kabar para wakil rakyat itu tetap ngotot, bahkan konon kabar pembahasan APBD dan agenda-agenda lain jadi ajang bargaining. Ketua Perhimpunan Pemuda Pelajar Cita Waya Esa Minsel Story Moring Spd pun langsung angkat bicara. Karena menurutnya, rencana para anggota dewan tersebut, adalah rencana yang sangat memaksakan kepentingan pribadi dan korbankan kepentingan rakyat. “Kami mengecam rencana jalan-jalan keluar negeri, karena itu agenda tidak mencerminkan kepentingan rakyat banyak, hanya sekedar jalan-jalan dan memuaskan diri sendiri saja,” sembur Moring. Hal senada juga disampaikan oleh Generasi Muda (Germud) Minsel Frangky Paat. Dijelaskannya, masa berakhir anggota dewan jangan dimanfaatkan dengan cara hamburhamburkan uang, karena uang APBD adalah uang rakyat bukan pribadi anggota dewan. “Kan sangat malu bersenangsenang diluar negeri gunakan uang rakyat, mana wibawah seorang wakil rakyat? Kalau tidak duduk kembali sebagai wakil rakyat, yah sudah, jangan gunakan momen untuk habiskan uang rakyat di luar negeri,” tegasnya.(try28/esem)
PEMADAMAN LISTRIK
Server rusak hambat pembuatan dokumen kependudukan Amurang—Pemkab Minsel dalam memberikan pelayanan kepada warga yang akan melakukan pengurusan dokumen kependudukan, kembali mengalami masalah. Hal itu diakibatkan adanya kerusakan server penyimpan data, imbas dari seringnya aliran listrik padam. Kadis Capilduk Minsel Drs Corneles Mononimbar Msi yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/6) kemarin, kepada Swara Kita mengatakan, pihaknya selama Dua pekan belakangan ini, tidak bisa melayani intuk pembuatan dokumen kependudukan. Sebab server yang menyimpan semua data kependudukan, dalam kendisi rusak yang disebabkan oleh terjadinya pemadaman aliran listrik secara terus menerus. “sampai saat ini, warga yang datang mengurus perpanjangan KTP belum bisa kami layani, karena semua data ada dalam server, sementara server dalam kondisi rusak. Dan yang bisa
kami berikan kepada warga yang akan melakukan perpanjangan KTP, hanya surat keterangan kependudukan, sambil menunggu perbaikan server selesai. Namun untuk perekaman e-KTP tetap kami layani baik di kantor Capilduk maupun di kantor Kecamatan,” ujar Mononimbar. Ditambahkanya, dalam melakukan perpanjangan ataupun pembuatan dokumen kependudukan, pihaknya menghimbau kepada warga untuk tetap mengikuti aturan, sebagaimana yang sudah tertuang dalam standart operasional pelayanan (SOP). “berdasarkan SOP, seharusnya warga yang akan melakukan pengurusan KTP, KK, ataupun dokumen kependudukan lainnya, sudah harus melapor untuk permintaan pembuatan dokumen kependudukan selambat-lambatnya Dua minggu sebelum massa berlaku habis,” pungkasnya. (try28)
HONORER K2
Nasip 45 honorer bermasalah ditentukan pekan ini Amurang—Meski dalam laporannya ke Kemenpan, Badan Kepagawaian Diklat Daerah (BKDD) Minsel telah memasukan semua nama Honda K2 yang lolos seleksi untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam CPNS, namun bukan berarti 45 Honda K2 yang bermasalah sudah dinyatakan lolos. Pasalnya, nasib mereka masih akan ditentukan dari hasil verifikasi berkas yang akan berakhir pekan ini. Kepala BKDD Minsel Drs Roy
Tiwa yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/6) kemarin, kepada Swara Kita mengatakan, berdasarkan dari tahapan penerimaan CPNS, dimana untuk batas waktu memasukan namanama CPNS Honda Kategori Dua sudah akan memasuki batas akhir, sehingga pihaknya telah melaporkan semua nama-nama yang memasukan kelengkapan berkas. Namun untuk memastikan apakah semua nama yang dimasukan akan lolos dan diangkat
menjadiPegawaiNegeriSipil,maka pihaknya masih akan menunggu hasil verifikasi tahap akhir pekan ini. “memang untuk semua nama yang telah memasukan berkas, sudahkamilaporkankeKemenpan. Tapi untuk 45 nama yang berkasnya masih bermasalah, verifikasi akan diupayakan selesai secepatnya. Namun jika dalam batas waktu ternyata, verifikasinya tidak selesai, maka ada kemungkinan akan gugur,” ujar Tiwa. Ditambahkannya, guna
lancarnya verifikasi, pihaknya meminta kepada pihak yang terkait dalam penanda tanganan SK untuk bisa memberi diri dalam mempertanggung jawabkan SK yang diterbitka. “memang perlu diakui kalau sampai saat ini masih ada beberapa berkas yang belum kami verifikasi, karena oknum yang menanda tangani SK tidak bersedia untuk di BAP. Namun meski demikian tahapan tetap berjalan terus sampai seluruh berkas selesai diverifikasi,” pungkasnya. (try28)