Mintom Minahasa, Tomohon
SABTU 27 JULI 2013
SIDANG SINODE
Kapolda tanyakan kesiapan panitia
Eman segera copot 2 lurah Poli: Pergantian akan segera dilaksanakan
WALIKOTA Tomohon saat saling tukar cenderamata dengan Kapolda Sulut.(foto: ist)
BERTEMPAT di Kantor Sinode GMIM Tomohon Kapolda Sulut Brigjen Pol Robby Kaligis melakukan tatap muka sekaligus perkenalan dengan Badan Pekerja Sinode GMIM serta Panitia Sidang Sinode GMIM ke-77 dan juga Walikota Tomohon Penatua Jimmy F Eman SE Ak yang menjabat sebagai Ketua Umum dalam Panitia Sidang Sinode GMIM ke-77. Dalam tatap muka tersebut, Kapolda melakukan dialog singkat dengan Badan Pekerja Sinode GMIM dan Panitia Sidang Sinode GMIM ke-77. Beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan adalah masalah Kamtibmas di Kota Tomohon dan mengenai kerjasama masyarakat dengan kepolisian dalam menangani berbagai permasalahan yang ada saat ini seperti pemberantasan Judi Togel dan lain-lain. “Aparat kepolisian tidak akan mampu bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat tanpa ada kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat,” kata Kaligis. Turut hadir dalam tatap muka ini Kapolres Kota Tomohon AKBP Marlien Tawas, SH, MA beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP.(gebe)
AGENDA
Lapangan Parasamya bakal dipadati lansia KETUA panitia pertemuan Lansia seGMIM, DR Arnold Poli SH MAP mengatakan, untuk pertemuan Lansia se-GMIM akan dipusatkan di Kota Tomohon tepatnya di lapangan Parasamya Walian, Kecamatan Tomohon Selatan. “Pelaksanaannya nanti tanggal 23 Agustus 2013. ARNOLD Poli. Kemungkinan besar perserta yang akan hadir mencapai puluhan ribu,” kata Poli yang juga merupakan Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon kepada wartawan, Jumat (26/7) kemarin. Dia juga mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan akbar tersebut akan dilaksanakan berbagai kegiatan agar pertemuan tersebut benarbenar berkesan dan mempunyai makna. “Yang utama adalah kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lainnya akan diperlombakan diantaranya Koor, Maengket dan Katrili, dan untuk kegiatan Masamper tidak akan diperlombakan,” ungkap Poli. Dirinya menambahkan, bahwa saat pelaksanaan kegiatan arus lalu lintas kemungkinan akan ada perubahan, dan hal tersebut nanti akan disampaikan. “Untuk lalu lintas nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti Kepolisian dan Dishubkominfo Kota Tomohon. Pada intinya panitia sudah siap menyambut peserta,” tambahnya.(gebe)
SURAT KABAR HARIAN
Tomohon—Masuk atau mendaftar dalam bursa bakal calon legislatif (Bacaleg), pejabat yang dibiayai oleh dana APBN dan APBD harus mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan dasar itu, maka 2 lurah yang lagi bertugas di Tomohon akan segera dicopot oleh Walikota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak karena ikut masuk dalam bursa calon legislatif, meskipun keduanya belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kedua
pimpinan kelurahan ini yakni Lurah Lansot Djemmy Sundah dan Lurah Tinoor Deitje Tileng. Kedua lurah ini sudah harus diberhentikan mengingat pada bulan Agustus mendatang, sesuai dengan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pada bulan itu merupakan waktunya untuk menetapkan daftar calon tetap (DCT) legislatif. Sekkot Tomohon, DR Arnold Poli SH MAP kepada wartawan saat disinggung
soal kapan pergantian lurah itu akan dilaksanakan, mengatakan, itu masih menunggu kebijakan dari Walikota Tomohon. “Kami belum bisa pastikan kapan akan diganti karena itu ada kebijakan dari beliau,” tegas Poli, Jumat (26/7) kemarin. Meskipun demikian, Poli mengakui jika pergantian lurah ini harus dilakukan karena tugas mereka akan berakhir begitu KPU mengumumkan DCT untuk kota Tomohon. “Pergantian akan dilaksanakan jika memang sesuai aturan dan jadwal bahwa bulan Agustus harus ada DCT,” katanya. Sebelumnya, Ketua KPU
Kota Tomohon Beldie Tombeg menjelaskan, para bacaleg yang memangku jabatan di pemerintahan yang dibiayai oleh negara harus memasukkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan yang tidak dapat ditarik kembali. Surat tersebut harus ditandatangani di atas meterai. “Surat keputusan pemberhentian yang dimasukkan harus sebelum penetapan DCT sekitar bulan Agustus mendatang. Apabila surat pemberhentian belum ada, bacaleg dapat melampirkan surat pemberhentian sementara berproses,” kata Tombeg.(gebe)
PEMERINTAHAN
PNS “kumabal” terus dimonitor Tondano—Makin lama makin berakhir karakter para PNS yang “kumabal” dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka untuk menciptakan pelayanan yang prima. Akan hal ini juga lewat penegasan langsung oleh Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi bahwa untuk PNS yang bekerja di bidang yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan tata laksana pemerintahan, dan jika tidak hadir selama 5 hari di setiap bulannya maka akan dipertimbangkan jabatan mereka maksimal dimutasi secara langsung, para PNS
yang dulunya keras kepala kini mulai menunjukan loyalitas yang sangat baik. Hal itu terlihat yang datang dan pulang saat melakukan absensi lewat ceklok. “Kenapa demikian karena memang untuk PNS yang tidak memiliki integritas loyalitas yang tinggi, maka setidaknya mereka telah menambah kerugian anggaran belanja daerah karena tidak masuk dan negara membayar gaji mereka secara penuh. Untuk itu perlu ada penegasan terhadap sistem peningkatan kedisiplinan PNS, dan kalau dari evaluasi yang kami
lakukan itu semuanya sudah menjalankan dengan baik dan perlu untuk mendapatkan apresiasi yang baik untuk para PNS yang sudah berkomitmen. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua karena kalau tidak akan terlihat dari jumlah kehadiran atau keaktifannya mereka untuk menjalankan program,” ujarnya kepada sejumlah wartawan Jumat (26/7) kemarin. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pelayanan jangan sampai dilakukan secara tunda-tunda sebab ini akan memberikan kesusuahan dilain hari. Dikatakannya
12
SWARA KITA Berpikir dan Berbuat
bahwa seluruh kepala SKPD untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan bawahannya. “Kita sangat serius terhadap komitmen yang ada, dan akan hal ini juga diharapkan menjadi sebuah keperihatinan untuk pengembangan diri secara berkelanjutan karena sampai kapanpun aturan akan tetap dilaksanakan, untuk menjaga kebersamaan hubungan antara pimpinan dan bawahan sebab memang dalam kondisi seperti ini juga perlu tercipta keselarasan dalam melaksanakan tugas yang ada,” ujarnya.(erka)
PENDAPATAN DAERAH
Bangunan liar tetap kena pajak
KESEHATAN
Sajouw: Dokter “kiler” jangan melayani Tondano—Istilah dokter “kiler” di rumah sakit ataupun di Puskesmas adalah lebih terarah pada praktek pelayanan yang tidak memperhatikan keselama-tan para pasien. Selain itu juga terkadang para dokter ini lebih cenderung diam dan tidak terlihat ramah kepada para pasiennya. Hal ini yang menjadi perhatian Pemkab Minahasa yang menyadari sepenuhnya, bila ada yang salah dan harus diperbaiki. Bagi dokter yang tidak memilik latar belakang kasih dalam pelayanan kesehatan sebaiknya tidak melayani. Demikian dikatakan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi saat bertatap muka bersama Kepala Dinas Kesehatan dr Yuliana Kaunang MKes, Sekretaris Dinas Keseha-tan dr Kartika Devi Tanos dan seluruh kepala puskes-mas, kabid, staf yang ada di lingkungan dinas kese-hatan bertempat di aula Dinas kesehatan Minaha-sa, Jumat (26/7) kemarin. Dalam arahan Drs Jantje Sajow Msi berharap agar dokter-dokter di Puskemas bisa bekerja dengan baik, serta melayani masyarakat dgn baik dengan penuh kasih.Saat ini tidak ada alasan lagi kekurangan obat dan kekura-
ngan apa saja, mengapa kesehatan sangat penting oleh masyarakat. Lupakan perbedaan yang lalu , saat ini kita layani masyarakat dengan penuh kasih. “Kedepan Dinas Kese-hatan Minahasa harus ada program pengobatan cuma-cuma dengan segala penyakit bisa diobati. Dan juga seluruh Puskesmas, kemudian pada APBD tahun depan ada pengadaan mobil AmbulanceAPV sebanyak 25 Unit sehingga diharapkan setiap puskesmas menjaga dan merawat. Mobil ambulance saat ini banyak yang rusak makanya saya minta untuk dijaga dan rawat,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya bahwa dalam penganggaran yang ada juga untuk biaya oprasional tahun depan yang biasanya hanya Rp22 juta akan dinaikan 100% setiap puskesmas. Yang penting apa yang menjadi kebutuhan setiap puskesmas akan di berikan akan tetapi saya harapkan layani masyarakat dengan sukacita dan berikan pelayanan yang prima. “Lapor kepada kita pemerintah kalau ada penyalahgunaan pelayanan kesehatan di bidang administrasi keuangan, atau apapun yang beralaskan pelayanan namun disalahartikan,” ujarnya.(erka)
SAMBUT HUT RI
Sejumlah kegiatan mulai dilaksanakan pemkot Tomohon—Pemkot Tomohon lewat panitia yang telah dibentuk, Jumat (26/7) kemarin, menggelar pembukaan rangkaian kegiatannya yang diawali dengan jalan sehat seluruh jajaran pemerintah kota Tomohon bersama para staf masing-masing di setiap SKPD, para anggota KPU Kota Tomohon dan juga para siswa-siswi baik dari tingkat SD, SMP dan SMA. Jalan sehat ini dipimpin oleh Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak dan Sekretaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP yang mulai start di Komplex Supermarket Grand Central Tomohon dan finish di Rindam Kelurahan Kakaskasen atau ex kantor Walikota Tomohon. Walikota disela-sela kegiatan mengatakan, rangkaian kegiatan ini dalam rangka untuk memeriakan peringatan HUT RI yang diperingati setiap tanggal 17Agustus. “Pada kegiatan ini dilakukan pula pemeriksaan kesehatan gratis bagi semua kalangan dan dilanjutkan pula dengan senam sehat,” kata Eman.
Selanjutnya dalam rangka untuk menuju kota Tomohon menjadi kota sehat 2013, Walikota Tomohon melaunchin penempelan stiker larangan merokok di angkutan umum. Kegiatan penempelan striker larangan merokok ini diawali langsung oleh Walikota Tomohon dengan menempelkan striker larangan merokok di kendaraan angkutan umum mikrolet jurusan terminal Kakaskasen dan selanjutnya secara berturut penempelan striker dilakukan oleh Sekretaris Kota Tomohon, wakil dari forum kota sehat, perwakilan dari KPU dan dari Jajaran Pemerintah Kota Tomohon. Pada kesempatan ini, di lapangan rindam, Walikota juga membuka secara resmi rangkaian kegiatan cruiser off road challenge 2013 yang dilaksanakan oleh IOF Pencab Tomohon bersama-sama dengan cruiser 4x4 Communty. Turut hadir juga Ivan Sarundajang (Wabup Minahasa) selaku Ketua IOF Sulut yang sekaligus juga secara simbolis melepas secara resmi para peserta lomba.(gebe)
PENDAPATAN DAERAH
BPK beri deadline 13 Agustus TONDANO diharapkan pada beberapa tahun mendatang dapat berkembang dalam pembangunan.(foto: ist)
Tondano—Bangunan liar di Tondano tercatat lebih dari 200 bangunan yang layak huni namun tidak digunakan secara baik dan benar. Selain itu juga tak kalah banyak juga tanah yang dibiarkan “nganggur” tanpa diberdayakan, namun juga berada di kawasan yang strategis di pusat Kota Tondano, untuk itu dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan, itu harus dibayarkan masyarakat karena itu sudah menjadi tanggungjawab. “Kita
berharap ini menjadi perhatian secara menyeluruh sebab bangunan dan tanah liar banyak yang tidak menyetor ke pemerintah. Dan Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi atau Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang harus juga mengawasi ini secara benar dan bertanggungjawab. Akan hal ini juga harus ada penindakan bila ada warga yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka,” ujar Wakil Dekab Minahasa Denny
Tombeng kepada Swara Kita Jumat (26/7) kemarin. Dikatakannya karena memang sektor terbesar dalam pencapaian PAD adalah dari pajak dan retribusi, terlebih khusus pajak yang wajib disetor ke negara. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang bahwa kondisi ini akan kami upayakan sebagai bentuk daripada upaya kesadaran masyarakat, selebihnya juga untuk pemerintah kecamatan dan kelurahan itu wajib juga berupaya
untuk mempertanyakan kepada pemilik lahan agar supaya lebih kepada pembenaran diri untuk menyelesaikan tugas yang ada. “Kita berharap lahan tidur dapat dimanfaatkan agar ada penghasilan. Sebab kalau tidak dikelola secara baik maka pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan akan sangat terasa perlahan-lahan. Kita berharap ke depan juga ada tanggung jawab moral untuk beban tanggungjawab yang diberikan,” ujarnya.(erka)
Tomohon—Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi Pemkot Tomohon dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, paling lambat pada 13 Agustus 2013 mendatang. Hal ini disampaikan Walikota Tomohon, Jimmy F Eman SE Ak. Menurutnya, hal tersebut harus diselesaikan secara benar dengan mengacu dan taat pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan penyelsaian temuan-temuan oleh BPK tersebut, akan memberi peluang untuk Kota Tomohon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun depan. Eman melanjutkan bahwa catatan penting dari BPK
untuk menuju WTP adalah proses penyelenggraan kegiatan pemerintah kota yang harus mempunyai nilai positif untuk kehidupan masyarakat. Kegiatan harus dilaksanakan dengan wajar sesuai prosedur atministrasi, harus lengkap dan memberikan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Ia mengakui bahwa untuk meraih WTP memang sulit dan lebih spesifik, oleh karena itu diharapkan agar ada komitmen dan kerja keras dari segenap pemangku kepentingan, baik kepala-kepala SKPD dan sampai pada seluruh pelaksana di masing-masing SKPD.(gebe)