Yustisia
SENIN 10 JUNI 2013
RON-CRIME
Sesama ”istri” polisi segera terima tuntutan KASUS saling lapor balik atas kasus penganiayaan sesama “istri” polisi, dengan terdakwa AT alias Lenda (46) dan JP alias Jein (39), segera memasuki agenda tuntutan dari JPU Sylvi Hendrasanty SH. Dan dipastikan, tuntutan terhadap kedua terdakwa dan juga keduanya mengaku sebagai korban, akan dibacakan pada Senin (10/6) hari ini. “Jika tidak ada aral melintang, keduanya baik terdakwa Jein dan Lenda akan dibacakan tuntutannya Senin depan (hari ini, red),” ujar Jaksa Hendrasanty ketika dimintai keterangannya pekan lalu. Menurut JPU, tertundanya persidangan diakuinya karena berkas tuntutan belum siap. “Iya persidangan tertunda yang lalu karena berkas tuntutan keduanya belum siap dan masih dalam penyusunan. Kalau tidak ada halangan, sudah akan dibacakan nanti,” terangnya. Sesuai persidangan, kasus ini bermula dari kabar angin bahwa terdakwa Jein belum resmi berstatus sebagai ibu Bhayangkari. Sehingga keduanya terlibat adu mulut. Keduanya bertemu bermaksud untuk meluruskan akan kabar tersebut, malah menjadi bancana dengan pertikaian dan menyebabkan luka. Kemudian keduanya juga saling lapor atas penganiayaan. Dalam dakwaan dengan terdakwa AT alias Lenda (46) warga Kelurahan Paniki I, Lingkungan II, kejadian terjadi pada Senin 17 September 2012, pukul 22.00 Wita, di rumah saksi Joula Ronsul. Berawal saat Jein datang ke rumah saksi Joula Ronsul dengan maksud melaporkan kata-kata yang diucapkan Lenda yang beredar di lingkungan tersebut. Saksi Joula juga bertemu dengan saksi korban manun permasalahan tidak selesai dan Jein yang menjadi emosi lau menunjuk-nunjuk Lenda dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Akan hal itu, Lenda merasa tersinggung dan langsung mencakar lengan tangan kanan Jein. Kemudian oleh Jein, ditariklah rambut Lenda, sehingga terjadi keributan, hingga akhirnya dilerai oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi. Dan sesuai hasil visum RS TNI AU Sam Ratulangi Manado, terdapat luka cakar di tangan kanan dan kiri dan luka cakar di perut. Sementara dalam dakwaan JP alias Jein, pada waktu dan jam yang sama seperti dakwaan Lenda, di Kelurahan Paniki Satu, Lingkungan Dua, Kecamatan Mapanget, awalnya korban diajak oleh saksi Joula Ronsul dengan maksud menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Jein dan Lenda. Tetapi, sesampainya di rumah saksi tersebut, antara Lenda dan Jein langsung terlibat adu mulut. Saksi yang ada di tempat tersebut pun berhasil melerai. Tak lama berselang, suami Jein tiba setelah ditelepon olehnya. Dan secara tiba-tiba, Jein menyerang korban yang kemudian terjatuh. Parahnya lagi, suami Jein bukannya melerai malah membantu Jein dengan cara menduduki Lenda. Jein pun dengan leluasa memukul dan mencakar Lenda. Sehingga wajah Lenda pun dipenuhi luka goresan akibat cakaran Jein dan juga luka memar. Diketahui keduanya oleh JPU diancam dan dijerat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Sidang ini sendiri dipimpin oleh Majelis Hakim Aris Bokko SH, Efran Basuning SH MHum, dan Willem Rompis SH dengan Panitera Pengganti (PP) Dance Rampen SH dan Fonneke Tamara SH.(este)
4
Korem disersi enam prajurit bermasalah Danrem: Saya sudah ajukan ke Pengadilan Militer! Manado—Pelanggaran dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI, merupakan hal yang tidak bisa ditolerir di dalam satuannya. Buktinya, semakin banyak tindakan para prajurit yang melanggar aturan, makin banyak pula yang harus menerima konsekuensi sangsinya. Penindakan terhadap anggota TNI yang dinilai bermasalah tersebut, rupanya tak hanya berlaku di daerah lain. Pasalnya, pihak Komando Resort Militer (Korem) 131/Santiago, juga menerapkan disiplin kepada personilnya yang melanggar aturan. Terkait hal ini, Danrem 131/Santiago, Brigjen TNI Johny L Tobing, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan pihaknya memberlakukan penindakan displin tersebut. Dikatakannya, khusus di
jajaran Korem pihaknya terus melakukan evaluasi terkait tugas yang dijalankan anggota di setiap satuan. Menariknya, Danrem membeberkan bahwa ada sejumlah prajurit telah diberikan sangsi disersi karena melakukan pelanggaran di institusi TNI. “Hingga bulan Juni 2013, Korem telah memberi sanksi disersi kepada enam prajurit. Beberapa pelanggaran yang ditemui seperti anggota tidak melaksanakan tugasnya, memiliki perempuan atau istri lebih dari satu, serta memiliki hutang. Namun secara umum, tidak ada pelanggaran yang masuk ke ranah pidana. Kita tidak perlu tutupi hal seperti ini, dan harus transaparan kepada masyarakat. Anggota TNI yang tidak disiplin, akan menerima konsekuensinya,” tegas Danrem, dalam
DISIPLIN para prajurit TNI ini sangat dijunjung tinggi dalam kesatuan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas adalah hal yang tidak bisa ditolerir.(foto: ist)
kegiatan Caffe Morning bersama jajarannya dan awak media, di Makorem, akhir pekan lalu. Orang nomor satu di jajaran Korem 131/Santiago itu menambahkan, pelaksanaan disiplin TNI harus diterapkan dengan baik, agar tanggung jawab seba-
gai prajurit dapat terlaksana sesuai aturan, serta mampu menjalankan tugas satuan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, ia pun menghimbau bagi prajurit TNI yang bertugas di Korem 131/Santiago dan ja-
ATOTOY PROMOSI KE KALTIM
Kaligis jabat Kapolda Sulut
Pelaku penyerangan di 2 café diringkus Tim Resmob KERJA keras aparat Kepolisian, untuk mengungkap pelaku kasus penikaman dan pengrusakan di kawasan Soccer Resto dan Leeci Café, Rabu (5/6) dini hari, akhirnya membuahkan hasil. Setelah beberapa hari melakukan pengejaran, satu tersangka yakni lelaki MRAalias Melki aliasAlo (21), warga yang berdomisili di Kelurahan Winangun, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, berhasil diringkus tim Resmob Polsek Sario. Tak hanya itu, pelaku lainnya dikabarkan telah dikantongi dan sedang dalam pengejaran petugas. Informasi yang dirangkum, penangkapan tersangka berawal dari pengembangan penyelidikan Polisi yang dilakukan beberapa hari. Setelah mendapatkan petunjuk, tim Resmob yang dipimpin Kanit Reserse Polsek Sario, Iptu Steven Mandey, langsung bergerak memburu tersangka. Benar saja, tersangka akhirnya dibekuk Polisi saat ia melintasi ruas jalan di depan Multimart Ranotana atau eks Coco Supermarket. Alo yang memiliki tato di kaki kanan tersebut, diciduk saat dirinya mengendarai mobil angkot. Saat ditangkap Alo tidak melakukan perlawanan dan ia mengaku terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut. Kepada petugas, Alo mengaku bahwa motif dari penyerangan dengan menggunakan senjata tajam tersebut merupakan aksi balas dendam. Diceritakannya, saat itu ia bersama pelaku lain sedang bersantai di salah satu tempat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea. Kemudian datang temannya sambil memprovokasi, dengan berkata bahwa dia telah dipukuli sekelompok orang dikawasan Soccer Resto. Tak hitung tiga, mereka pun bergegas ke TKP dengan menggunakan sepeda motor. Alo mengaku saat kejadian dia memang melakukan penikaman terhadap korban Steven Sitorus. Selain dia, tiga temannya juga saat itu membawa pisau badik. Sementara itu, Kapolsek Sario AKP Apri Wibowo, melalui Kanit Reskrim Iptu Steven Mandey, ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan penangkapan tersebut. “Seorang pelaku sudah ditangkap Resmob. Pelaku lain masih dalam pengejaran. Aksi pelaku bermotif balas dendam namun salah sasaran. Teman Alo yang memprovokasi,” ungkap Mandey, di Mapolsek kemarin sore. Diketahui, sekelompok preman beraksi di Soccer Resto dan di Leeci Café, 5 Juni silam. Kawanan ini melukai lelaki Steven Sitorus (22), yang berdomisili di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget serta Julian Tangkere (31), warga Kelurahan Ranotana Weru, Kecamatan Wanea. Para pelaku dengan menumpang sepeda motor membabi buta menyerang dua lokasi tersebut. Tak hanya dua korban yang ditikam, sejumlah kendaraan pun rusak karena aksi tidak terpuji yang dilancarkan para pelaku.(erel)
SURAT KABAR HARIAN
SWARA KITA Berpikir dan Berbuat
BRIGJEN Pol Drs Dicky D Atotoy.(foto:dok/sk)
Manado—Mabes Polri kembali melakukan penyegaran personil di jajarannya. Menariknya berdasarkan surat telegram bernomor, ST/1194/VI/2013, ter-
tanggal Jumat 7 Juni 2013, tercantum salah nama pimpinan Polda Sulut, Brigjen Pol Drs Dicky D Atotoy, diantara 76 Perwira Tinggi (PATI) dan Perwira Mene-
ngah (PAMEN) yang dimutasikan. Atotoy yang merupakan putra daerah ini, dipromosikan menjadi Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) dengan menerima pangkat baru dua bintang atau Inspektur Jenderal (Irjen). Sementara itu, jabatan Atotoy di Polda Sulut akan diisi Brigjen Pol Robby Kaligis. Terkait hal ini, Atotoy ketika dikonfirmasi wartawan, melalui pesan singkat di nomor ponselnya, belum bisa menjawab pesan yang dikirim wartawan. Meski demikian, informasi yang didapat dari sumber resmi di Mapolda Sulut, membenarkan adanya mutasi atau pergantian Kapolda Sulut dari Atotoy ke Kaligis. Hanya saja, sumber belum mengetahui tindak lanjut mutasi di Polda Sulut. “Iya, bapak Kapolda menjadi Kapolda Kaltim, dan rencananya serah terima jabatan nantinya akan dilaksanakan hari Rabu di Mabes. Nanti akan dilaksanakan juga agenda lanjut di Polda Sulut. Tapi kami belum mengetahui kapan akan digelar,” ujar sumber
resmi, Minggu (9/6) kemarin, yang meminta namanya tak dikorankan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Denny Adare STh, belum berhasil dikonfirmasi. Pasalnya, nomor ponsel Adare, saat dikonfirmasi Minggu malam, dalam kondisi tak aktif. Menariknya, dari puluhan nama yang di mutasi, satu putra Sulut dipercayakan menjabat Kadiv Humas Polri yakni Brigjen Polisi Ronny F. Sompie. Di sisi lain, warga menilai selama Atotoy memegang jabatan Kapolda Sulut banyak keberhasilan yang dicapai. Sebab, gangguan Kamtibmas dapat teratasi dengan baik apalagi perkelahian antar kampung dibeberapa wilayah di Sulut menjadi tantangan terberat Atotoy. Namun dengan tangan dingin, semua masalah dan gangguan keamanan teratasi sesuai prosedur. “Memang untuk Kamtibmas tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dengan tindakan prosedural yang dilakukan semua masalah perkelahian antar kampung yang sering terjadi dapat diatasi dengan cepat,” ungkap Ronal, warga yang tinggal di Kelurahan Teling Atas, Manado.(erel)
TIPIKOR PNPM KAKAS
Hari ini, tiga terdakwa dituntut JPU Manado—Senin (10/6) hari ini, tiga terdakwa dugaan Tipikor atas dana Program Nasional P e m b e r d a y a a n Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, yakni selaku Ketua PNPM Kakas terdakwa I ANR alias Arther (42), selaku Sekertaris PNPM Kakas terdakwa II SSR alias Stenly (33) dan terdakwa III RSP SPd alias Royke (48) selaku pendamping Lokal PNPM Kakas, bakal dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Theodorus Rumampuk SH. “Jika tidak ada aral melintang, kami akan membacakan tuntutan Senin depan (hari ini, red). Tuntutannya sudah siap kok,” terang JPU Rumampuk ketika dimintai keterangannya pada pekan lalu. Diketahui, sidang kasus ini sempat tertunda-tunda dengan adanya pergantian JPU. Di mana semula dipegang oleh JPU
Sugandhy Putra Mokoagouw SH yang pindah tugas, kemudian digantikan JPU Theodorus Rumampuk SH. Kemudian usai periksa terdakwa yang jadwal agenda pada pekan berikutnya dengan agenda tuntutan JPU, tetapi terdakwa II meminta agar dapat menghadirkan saksi ade charge yang sebelumnya menghadirkan saksi meringankan. Juga telah diberikan kesempatan Majelis Hakim kemudian molor selama dua pekan tanpa adanya saksi meringankan tersebut. Sementara JPU juga dalam tuntutannya tertunda selama dua pekan. “Hal tersebut tertunda karena ada penundaan resmi dalam sidang dari majelis hakim pada persidangan beberapa pekan lalu. Atas perintah majelis hakim untuk JPU melakukan penyitaan resmi yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas uang Rp20.150.000 yang dititipkan pada pihak
Kejaksaan Negeri Tondano oleh para terdakwa saat tahap II,” kelit JPU Rumampuk ketika dikonfirmasi sebelumnya. Diketahui, tiga terdakwa yang berstatus tahanan kota dikarenakan sudah membayar kerugian negara, dalam agenda periksa terdakwa pada beberapa pekan lalu, ketiganya mengakui bahwa para istriistri mereka sewaktu di Kepolisian telah mengembalikan uang sebanyak Rp48 juta, sesuai dengan hasil audit I adanya penyimpangan sebesar Rp48 juta. Dan pada saat di Kejaksaan, mereka juga telah mengembalikan Rp20 juta, hal tersebut dilengkapi dengan bukti. Kasus ini sendiri berawal pada kurun waktu 20082012. Bermula saat Kecamatan Kakas menerima dana Rp1 miliar pada tahun 2008, Rp900 juta tahun 2009, dan Rp1,250 miliar tahun 2012, yang dialokasikan sebagai dana bantuan langsung
mandiri. Di mana, 25 persen dari dana itu dipinjamkan pada kelompok perempuan di Kecamatan Kakas melalui program simpan pinjam perempuan. Kemudian ditemukan sebanyak 23 kelompok SPP masih menunggak, dan sesuai audit total uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa sebesar Rp68.441.107. Oleh JPU Theodorus Rumampuk SH, ketiganya dijerat Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(este)
jaran, agar memperhatikan aturan disiplin TNI, supaya terhindar dari berbagai sanksi. “Jadi beberapa prajurit yang bermasalah ini, saya sudah tanda tangani surat sangsinya, dan di ajukan ke Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.
Intinya, saya tidak mainmain dengan anggota yang tidak mematuhi aturan dan menjalankan tugas dengan baik. Untuk itu kepada prajurit, agar jalankan fungsi masingmasing sesuai petunjuk dan patuhi aturannya,” jelasnya.(erel)
PEMILUKADA MITRA
Dikabarkan mulai memanas, personil TNI siap ditambah Manado—Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), yang akan digelar Kamis (13/6) pekan ini, ternyata mengundang attensi khusus pihak TNI AD. Tak hanya aparat Kepolisian dan perlengkapan pengamanan diturunkan di daerah tersebut. Bahkan, TNI AD akan menambah personilnya serta siap menerjunkan alat berat maupun kendaraan tempur jenis Panzer. Bakal dilibatkannya sejumlah kendaraan taktis tersebut, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk tindakan anarkis. Pasalnya, sejumlah wilayah di Mitra dikabarkan mulai memanas hingga diperlukan pengamanan ketat. Hal ini dibenarkan, Komandan Korem (Danrem) 131/Santiago, Brigjen TNI Johny L Tobing, kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu. Dikatakan Danrem, setiap tahapan Pemilukada di semua daerah, pasti akan bermunculan beda pendapat dan dukungan, yang berujung pada tensi seseorang meningkat. Meski demikian, persoalan perbedaan tersebut diharapkan tidak terjadi aksi yang merugikan. Menurutnya, pihaknya sudah siap untuk membantu pengamanan di wilayah, jika situasi mulai tak terkendali. “Kalau pemilihan di Mitra, kita sudah siapkan pasukannya. Kemudian, situasi disana dikabarkan cukup memanas, dan personilnya akan ditambah. Memang ada permintaan ke Korem, untuk menerjunkan beberapa alat berat seperti Panzer. Yang pasti, jika dipandang perlu dan mendesak, akan kami turunkan ke lokasi untuk mendo-
rong pengamanan dari Polri,” tegas Tobing, usai menggelar coffee morning dengan awak media, di Makorem. Lebih lanjut Jendral berbintang satu tersebut mengatakan, setiap pesta demokrasi pasti ada yang menang dan yang kalah. Dan biasanya berpeluang ada penolakan masyarakat atas hasil yang dicapai. Ia pun mencontohkan beberapa pengamanan Pemilukada yang dilaksanakan pihaknya diantaranya pemilihan Walikota Gorontalo. Dijelaskannya, situasi di Kota tersebut dilaporkan memanas hingg terjadi gesekan antar pendukung. Hal inilah yang bisa memicu gejolak dan dapat mengakibatkan kerusuhan atau tindakan anarki. “Saya siapkan pasukan satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) dengan jumlah sekitar 100 prajurit. Tapi kalau dipandang perlu ditambah atas permintaan Kapolda, pasti personilnya ditambah. Seperti pemilihan Walikota Gorontalo, suasananya cukup panas. Dua batalyon ditambah unsur Brigadir Kodim diturunkan ke lokasi. Itu kekuatannya Satuan Setingkat Batalyon (SSY) yang identik dengan satu brigadir,” jelas eks Perwira Menengah (Pamen) Ahli, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Bidang Manajemen Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishamkamneg). Ditambahkannya, Panzer yang nantinya akan dilibatkan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Bukan hanya di Pilkada Mitra saja. Namun menurut Tobing, panzer ini akan dipatrolikan di wilayah Kota Manado sebagai bentuk kesiagaan untuk mencegah adanya gangguan yang sewaktuwaktu bisa terjadi. “Patroli panzer bukan untuk menakut-nakuti warga. Alat ini disiagakan untuk mencegah adanya gangguan keamanan,” pungkas Tobing.(erel)