Page 1

email: redaksi.sumutberita@gmail.com |website : http://www.sumutberita.com |

sumut.berita |

SumutBerita


CERITA RAKYAT

2

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

“ASAL MULA ASAHAN” Sempat menjadi perdebatan, siapa sebenarnya ayahanda Sultan Asahan I yakni Sultan Abdul jalil apakah Sultan Alaidin Riyatsyah Al Qahar atau Sultan Iskandar Muda. Sultan Alaidin Riyatsyah Al Qahar yang merupakan kakek dari Sultan Iskandar Muda berkuasa pada (1537-1571). Penemuan Asahan saat Sultan Aceh melakukan penyerangan besar ke Kerajaan H (A)ru di Deli Tua guna mengejar Sultan Johor yang pro Portugis. Ada juga versi lain menyebutkan, Sultan Alaidin Riyatsyah Al Qahar terpesona dengan kecantikan Ratu Kerajaan Haru (Putri Hijau) sehingga timbul keinginannya untuk meminangnya. Namun dari sumber yang bisa dijadikan referensi, bahwasanya ayahanda Sultan Abdul jalil bernama Sultan Mahkota Alam Johan Berdaulat. Jika ditelesuri, nama tersebut berakar kepada Sultan Iskandar Muda yang dikenal dengan gelar Perkasa Alam, Dharmawangsa, Tun Pangkat, Perkasa Alam Maharaja, Darmawangsa Tun Pangkat, bahkan disingkat Sri Perkasa Alam Johan Berdaulat dan gelar terakhir Marhum Mahkota Alam (Aceh Sepanjang Abad; HM Said hal 262). Selain itu, Sultan Iskandar Muda berkuasa mulai tahun 1607 hingga 1636. Hal ini cukup relevan bersamaan dengan masa Abdul Jalil yang ditabalkan sebagai Sultan Asahan Pertama pada 1620 dan dijadikan sebagai dasar Hari Jadi Kota Tanjung Balai dengan surat kepu-

tusan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor: 4/DPRD/ TB/1986 Tanggal 25 November 1986. Fakta lainnya menyebutkan, makam ibunda Sultan Asahan bernama Siti Unai (Siti Ungu) yang masih ada di Pulau Raja Pekan (sekitar 205 km dari Kota Medan) tertulis Siti Ungu meninggal Tahun 1660. Begitupun, untuk mengetahui siapa sebenarnya ayahanda Sultan Abd Jalil, harus melalui peneliatian yang cukup panjang, bisa jadi penelitian dilakukan hingga Negeri Belanda di University of Leiden. Sultan Iskandar Muda pertamakalinya menemukan Asahan pada 1612 saat misi pengejaran Sultan Johor yang diburu mulai dari Kerajaan Aru (Deli Tua) hingga Selat Malaka. Namun Sultan Johor berhasil kabur kembali kedaerahnya. Dalam pengejaran itu, Sultan singgah di suatu negeri dekat selat

malaka, karena sungainya lebar, sultan alaidin menelurusi sungai itu hingga menemukan sebuah tanjung (pertemuan sungai asahan dgn sungai silau). Sultan heran, daerah yang indah ini tidak ada penghuninya. Saat istirahat, Sultan terpesona melihat banyak berkeliaran rumput berdaun lebar di pinggir aliran sungai. Rumputnya memiliki bulu yg tebal dan tajam dan bisa mengasah rencong, pisau, pedang, tombak bahkan bisa membersihkan mariam dari karat akibat karosi air laut. Karena rumput yang unik itulah Sultan menamakan daerah itu dengan sebutan Asahan. Setelah lama berisirahat, salah seorang prajuritnya menemukan tungkul jagung bakar dan kulit cempedak yang hanyut di sungai asahan yang jernih itu dan hal itu membuktikan di hulu sungai pasti ada perkampungan…prajurit itu melapor dan sultan memerintahkan hulubalang dengan ditemani beberapa prajurit yang persenjataan lengkap menelusuri hulu sungai asahan. Saat menelusuri sungai, di tengah perjalanan hulubalang itu bertemu dengan seorang bomoh (dukun/orang yang punya ilmu kebatinan tinggi) bernama Bayak Lingga dari suku Karo. Bayak Lingga ini mengerti sedikit bahasa Aceh. Akhirnya hulubalang sultan menanyakan siapa yang memerintah negeri tersebut dan Bayak Lingga menjawab penguasa daerah itu bernama Raja Margolang

Bayak Lingga membawa hulubalang Aceh menghadap Raja Margolang. Melihat kedatangan hulubalang Aceh beserta bala prajurit gagah dengan persenjataan canggih di masa itu membuat hati Raja Margolang menjadi ciut. Bayak Lingga mencerita kepada Raja Margolang maksud kedatangan tentara Aceh itu untuk menguasai daerah tersebut dan tunduk dibawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Hal ini membuat Raja Margolang semakin menjadi takut. Akhirnya Raja Margolang mengutus Bayak Lingga untuk mewakilinya menghadap Sultan karena Bayak Lingga itu lebih mengerti bahasa Aceh, karena harus menghadap Sultan, Bayak Lingga Karo dihiasi dgn pakaian kebesaran kerajaan dan menyampaikan pesan akan tunduk di bawah kekuasaan Aceh. Sesampainya di hilir, Sultan memberitahukan kepada utusan Raja Margolang itu menetapkan Asahan sebagai wilayah kekuasaannya dan memerintahkan Bayak Lingga untuk mendirikan perkampungan disitu. Selanjutnya sultan kembali melanjutkan pertempuran di Selat Malaka. Setelah sultan pergi, Bayak Lingga kembali ke hulu menemui Raja Margolang dan menyampaikan pesan Sultan Aceh tersebut dan akhirnya Bayak Lingga membangun perkampungan tersebut dan menjadi raja di tanjung tersebut (Tabal Mahkota Asahan, Mhd Rasyid 1938). ***

Ketua DPRD Karo 'Dalang Gagalnya' Proyek TA 2014  Dinilai Hambat Pembangunan, GMPP Ancam 'Serbu' Effendy TA NAH KARO-SUMBER Sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di sejumlah Dinas Pemkab Karo disinyalir akan terancam gagal dan bermasalah. Dimana, sejumlah proyek disebut-sebut mencapai Rp 120 Milyar sebagai jatah imbalan keberhasilan pemakzulan mantan Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur 'Karo Jambi' Surbakti yang seyogiyanya telah layak dikerjakan hingga kini masih terkesan sengaja 'digantung' oleh Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban. Hal itu jelas akan membuat pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan di Karo yang telah dikeluhkan warga bumi turang terancam gagal karena tidak akan selesai sesuai kontrak kerja seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui, sejumlah paket proyek yang ditenderkan tahun ini sisa waktu pelaksanaannya tinggal dua bulan lagi. Sementara masih banyak kerusakan jalan dan jembatan di Tanah Karo. Banyaknya kepentingan individu maupun pribadi seperti yang dipertontonkan politisi partai berlambang moncong putih itu mengundang reaksi keras sejumlah kalangan di Sumatera Utara seperti Politisi, aktivis juga pemerhati pembangunan angkat bicara. "Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta segera memanggil Ketua DPRD Tanah Karo, Efendy Sinukaban. Hal ini dilakukan,

agar pihak kejaksaan bisa mendapat titik terang benar atau tidak nya dugaan mafia proyek yang dilakukan Ketua DPRD Karo," tegas praktisi hukum Sumatera Utara, Sofyan Taufik SH ketika diminta tanggapannya seputar dugaan Ketua DPRD Karo jadi mafia proyek, Sabtu (20/9), via selulernya. Menurutnya, pihak Kejatisu jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat mengenai kasus ini. Sebab, jika dugaan ini benar adanya, maka banyak pihak yang bakal dirugikan, terutama masyarakat Tanah Karo sendiri. "Pihak kejaksaan harus lebih cepat dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Sumatera Utara ini seperti halnya dugaan mafia proyek Ketua DPRD Karo," beber Taufik. Sementara itu, DPD PDIP Sumut melalui Wakil Ketua DPD PDIP Sumut bidang pemerintahan dan Otda, Ruben Tarigan, SE menegaskan, Effendy Sinukaban akan diberi tindakan tegas jika terbukti terlibat dalam praktik mafia proyek "Seluruh anggota fraksi PDIP baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, tidak dibenarkan coba-coba bermain proyek APBD. Kalau masih nekat juga dan terbukti, maka akan diberikan tindakan tegas. Ini tidak main-main," tegas Ruben Tarigan, SE, saat dihubungi wartwan koran ini, Sabtu sore, akhir pekan alu. Begitupun, Kata Ruben Tarigan, SE, dalam

kasus Effendy Sinukaban ini kan masih sekedar issu yang beredar di luaran. "Walaupun masih issu bukan berarti kita selaku pengurus DPD PDIP Sumut berdiam diri. Kalau memang ada bukti-bukti yang menunjukkan ketelibatan Effendy Sinukaban dalam praktik dugaan mafia proyek, bukan DPD PDIP Sumut akan mengambil tindakan tegas," ujarnya. Ditanya kemungkinan Effendy Sinukaban akan dipecat dari keanggotaan di PDIP Kab. Karo maupun direcall dari keanggotaannya di DPRD Karo, menurut Ruben Tarigan memang tidak tertutup kemungkinan seperti itu. "Kalau bukti-buktinya sudah ada, sanksi yang diberikan bisa berbagai macam tergantung hasil rapat di DPD PDIP Sumut. Bisa sanksi teguran bisa juga yang lainnya," tandas Ruben Tarigan, SE. Sementara itu, Effendy Sinukaban yang dikonfirmasi melalui HP-nya terdengar nada sambung tapi langsung ditolak. Sedangkan Ketua DPC PDIP PDIP Karo, Siti Aminah Beru Perangin-angin yang dihubungi wartawan koran ini melalui HP mengaku sedang mengikuti Rakernas PDIP di Semarang. "Saya lagi di Semarang Rekernas PDIP bersama dia (Effendy Sinukaban). Nanti malam saya tanya lusa kita bicara pak," tulis Siti Aminah Beru Perangin-angin dalam SMS nya kepada kru koran ini. Terpisah, Gerakan Muda Pejuang Perubahan (GMPP) Kabupaten Karo mengancam

akan 'menyerbu' Ketua DPRD Karo, Effendy Sinukaban karena dinilai telah menyengsarakan warga Bumi Turang dan menghambat majunya pembangunan di Kabupaten Karo. "Ketua DPRD Karo jangan menjadi dalang gagalnya proyek APBD TA 2014 hingga menghambat pembangunan di Kabupaten Karo dengan seakan menggantung sejumlah paket proyek yang seyoginya telah bisa dikerjakan. Sebagai wakil dari warga Karo tidak selayaknya Ketua DPRD Karo menunjukkan sikap yang tercela dengan meminta proyek hingga Milyaran rupiah guna kepentingan kelompok dan pribadi. Dalam waktu dekat kami akan menduduki gedung DPRD Karo sebagai bentuk kekecewaan kepada wakil rakyat yang seharusnya mengedepankan pembangunan di bumi turang," jelas Ketua GMPP, Hamdani didampingi Sekretarisnya Khairul P kepada kru SUMBER (sumutberitared), Minggu (21/9) di Kabanjahe. Dikatakan aktivis yang sebelumnya ikut menguak kasus dugaan Gubsu 'kawin lagi' tersebut, saat ini GMPP masih terus menelusuri dan mengumpulkan bukti autentik dugaan Ketua DPRD Karo jadi mafia proyek TA 2014. Tidak akan mungkin ada asap kalau gak ada api. Untuk bukti rekaman perbincangan telah kita dapat, tinggal hanya melengkapi bukti lainnya untuk kita teruskan ke Poldasu, Kejatisu dan KPK di Jakarta, tegas Hamdani mengakhiri. SB 02

Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi : Jupry Simalango, SH. Penanggung Jawab: Mulianta Ginting. Pembina Manajemen: Ramdy AB Tambunan, S.Pd. Redaktur Pelaksana: Boy Prasetia. Koordinator Liputan : Ahmad Soekry Lubis. Penasehat Hukum: Julheri Sinaga SH. Ibrahim Nainggolan, SH. MH. Dewan Redaksi : Prof.Dr. Syamsul Arifin, SH.MH, Mhd Andreas Barus, Amrizal SH, Ir. Thomas Sitepu, Tenang Ginting SE, Nasib Sitanggang, Erwin Batubara SH. Redaktur : Hendrik Hutapea SH, Winsyah Purba, Steven Pinem, Feridian Kembaren, Ropo Sembiring. Manager Produksi : Juli Elva Simamora A.M.Keb, Manager Keuangan : Laila Santy SE., Manager Iklan/Pemasaran : Andri Silalahi A.md, Manager Grafis/ IT : Kristop Ferri Simalango A.Md, Manager Sirkulasi : Gomgom Panji Brian Tampubolon, Manager Distribusi : Jafar Siddik, Korda : Sempurna Pasaribu, Fotografer : Amri Abdi, Sekretaris Redaksi : Julia Sisca Handayani, S.Psi Staf Redaksi : Chairul Sembiring, Rianto Sitanggang, Baharuddin Simbolon, Vona Tarigan, Maradona Tarigan SH, Bambang Fransisco, Baron Purba, Arisman Simalango SH, Jericson Sinaga ST, Vranciscus Sihombing, David Hardion Sitohang, Lamro Sitanggang, Zulkifli Lubis, Christo Barus, Natal Surbakti, Yunita Simangunsong, Terbit Boangmanalu. BIRO DAERAH : Anita Theresia Manua (Ka Biro), Sumarthon Saragih, Ismaini Sinaga, Iwan Tarigan, Herijon Pinem (Tanah Karo) – Robert Panggabean (Dairi) – Sabar Manik, Torang Apta Susilo SSn, Haryono Pane (Phakpak Barat) – Jack Sibero (Ka Biro), Donny JP Sianturi, Syamsul Bahri Tarigan, Pirwanta Tarigan (Deli Serdang) – Paiyan (Binjai) – Ahmad BA, Alim Sinulingga (Langkat) – Tulus Sitanggang, Cino Parlindungan Simbolon, Sukardi Sidabalok (Samosir) – Maradona Manalu SH (Ka Biro), Ramlin Lumbangaol (Humbahas) – Arton Lumbangaol, Maju Simanungkalit (Taput) – Robert Simanjuntak (Siantar) – Jamsari Purba, Sabar Sirait (Simalungun) – Tambos Hutagaol (Tobasa) – Maruli T.P. Sinaga, Anton Ariffudin Manalu, Toni Chaniago, Agus Salim, Trigonggo, Muller Pangaribuan (Asahan) – Amos Simamora, Ibnu Pilliang (Tanjung Balai) – Fendry Nababan (Ka Biro), Darma Bakti, Riswansyah, Parluhutan Marpaung, Ismail Fahmi (Labuhan Batu) – Tugiaman Saragih/ Togi (Ka Biro), Koko (Sergai) – Facundus B Tamba (Ka Biro), Ir Syahnan Ritonga, Syahnan Siregar, Dirham Siagian (Labura/ Labusel) - Marombun Siburian SP (Ka Biro), Aguswan Sinaga, Ekri Efendi Lubis, Edi Hartono (Tebing Tinggi) – Doli Sanjaya, Khamaruddin Simangunsong (Batu Bara) – Jandri Panggabean (Sibolga) – Ahmad Effendy Lubis (Tabagsel). Koordinator Pengembangan Medan Utara : Jhon Freddy Bangun.

Penerbit: PT. PANOTARI RAJA Direktur Utama : Sabar Stevanus Simalango Komisaris Utama: Ir. S. Simalango Pemimpin Usaha : S. Sitanggang, ST

•Perwakilan Sumatera Barat : Jalan Batang Lembang Kec. Lubuk Sikarah-Solok. HP : 0813 7462 7520. (YOSE RIZAL-Kepala Perwakilan) •Perwakilan Kep. NIAS : Jalan Tirta No. 4/B Tohia Kelurahan Ilir Kec . Gunung Sitoli- Kota Gunung Sitoli. HP : 0812 6300 5003. (SUDIRMAN MENDROFA-Kepala Perwakilan), Melitinus Lase, Ofirman Mendrofa (Kota Gunung Sitoli), Yetty Herawati Zega (Nias Utara), Manfaat Manoa A.Md (Nias Selatan) Rekening BANK SUMUT 111.01.04.001127-0 a/n : PT.PANOTARI RAJA, BANK BNI cab USU Medan 0600031673 a/n : KRISTOP FERRI SIMALANGO Email : redaksi.sumutberita@gmail.com / redaksi@sumutberita.com. Alamat Redaksi : Jalan Tritura, Komplek Tritura Mas No. C 9 Medan-Su mut. Phone : 061-7877494 Fax : 061-7873220. Seluruh wartawan dilengkapi Kartu Pers atau Surat Tugas dan namanya tertera di box redaksi. Bila ada yang mencurigakan call 085277775042


KORUPSI

3 RANTAU PRAPAT–SUMBER Polres Labuhanbatu ‘menutupi’ kasus dugaan korupsi yang sedang mereka tangani. Tidak banyak informasi yang bisa diperoleh karena pihak Polres belum mau memberikan keterangan saat ditanya wartawan. Padahal seperti diketahui, Polres telah memanggil sejumlah pejabat Pemkab Labuhanbatu untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

Polres Labuhan Batu ‘Tutupi’ Kasus Korupsi Informasi diperolah wartawan, setelah Ali Ridwan kini Polres memanggil Senang salah seorang PPK Dinas Cipta Karya untuk dimintai keterangannya beberapa waktu lalu. Sekedar diketahui Ali Ridwan adalah PPK beberapa kegiatan fisik pada TA 2013 di Dinas Cipta Karya. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik

proyek tersebut, BPK menemukan indiaksi kerugian negara. Begitu juga dengan Senang PPK kelistrikan pada dinas yang sama juga menjadi temuan BPK. Pemanggilan serta pemeriksaan pejabat di lingkungan Dinas Cipta Karya Labuhanbatu ini diakui Sekretaris Dinas Cipta Karya H. Zulkar-

Awas, Poldasu Selidiki Mobil Mewah Para Pejabat MEDAN-SUMBER Subdit II Harda/Tahbang Poldasu terus mendalami kasus tersangka kasus penipuan A Moe alias Ango alias July alias Chuang Suk Ngo (62). Petugas mendapat laporan bahwa ada leasing yang akan melaporkan jumlah mobil mewah yang dibeli atas nama Ango dan diserahkan kepada beberapa oknum pejabat di Instansi terkait sebagai Gratifikasi. “Yang terbaru, kita menunggu leasing tersebut untuk mendata mobil-mobil yang dibeli Ango, setelah itu, leasing akan memberikan siapa saja nama-nama penerimanya,” jelas Dir Reskrimum Poldasu, Kombes.Pol Dedi Irianto didampingi Kasubdit II Harda Tahbang AKBP Yusup Sapruddin, Kamis (18/9) siang di Poldasu. Dikatakannya, keseriusan kita untuk mendalami kasus ini terus akan berlanjut dan info atau orang yang pernah menjadi korbannya si Ango mau memberi informasi kepada kita. Untuk itu, kita

juga terus mengembangkannya. Dan, bila mobilmobil itu dibeli dengan uang hasil kejahatan maka akan kita sita sebagai barang bukti.” Saya belum bisa beritau nama leasingnya, takutnya mengganggu penyelidikan, kitakan sama-sama tahu, kasus ini melibatkan oknum-oknum pejabat. Dan, tim masih bekerja untuk mendudukkan bukti-bukti itu, agar usaha tim tidak sia-sia. Nanti kalau sudah terbukti hasil kejahatan, pasti kita sita dan tentunya teman-teman media akan melihatnya sebagai barang bukti,”tuturnya. Dikatakannya, dalam mendalami kasus Ango, pihaknya tidak serta merta mendengar lalu melakukannya, namun harus dilidik terlebih dahulu agar perjalanan kasusnya terarah. Untuk itu, kita tunggu timsus bekerja dulu. “Bila ada perkembangan pastilah akan kita beritahu, apalagi ini kasus besar. Kita juga meminta agar masyarakat yang menjadi korban Ango melaporkannya ke Poldasu,” tandasnya. SB 04

Dinsosnaker Pungli Honor Pendamping PKH MEDAN-SUMBER Adanya pemotongan yang juga merupakan pungutan liar (pungli) ini diungkapkan, Kader pendamping PKH Kecamatan Medan Perjuangan, Irfan, saat mengadukan permasalahan ini ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, di Gedung DPRD Medan, Kamis (18/09/ 2014) siang. “Setiap bulan kami terima honor Rp.400.000. Honor kami untuk bulan Maret sampai Juni sebesar Rp 1.600.000 dipotong Rp 400.000. Jadi untuk honor empat bulan ini kami terima hanya Rp.1.200.000 ,” jelasnya. Sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan resah pasalnya honor yang mereka terima setiap bulannya dipotong tanpa dasar oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan. Dijelaskannya, pemotongan itu tidak dijelaskan dengan gamblang, hanya saja bagian bendahara mengatakan potongan itu untuk uang adaministrasi dan pengurusan. “Ini bukan potongan pajak, setiap bulan kami menerima murni Rp.400.000, jadi kami bingung dengan pemotongan yang dilakukan,” jelasnya dalam pertemuan yang diterima sejumlag anggota DPRD Medan Fraksi PKS diantaranya, H.Salman Alfarisi,Lc,MA, H.Jumadi. S.Pdi dan Muhammad Nasir. Dijelaskannya, permasalahan ini pernah dikomunikasikan dengan Dinsosnaker, namun pihak Dinas sepertinya kurang respon. ”Kami pernah

meminta bisa bertemu dengan Kadis namun Kadis kerap berhalangan hingga kami sampaikan permasalahan ini ke dewan,” jelasnya. Kepada sejumlah anggota DPRD Medan, Irfan mengaku keberatan dengan pemotongan ini, mengingat pemotongan sebelumnya tidak sebesar ini. “Kalau dulu kami terima setiap bulan dan dipotong Rp 50.000,” jelasnya. Sementara itu, Kadisosnaker Kota Medan, Drs. Syarif Armansyah Lubis saat dihubungi anggota DPRD Medan, Jumadi S.Pdi mengaku tidak mengetahui permasalahan tersebut. “Kalau itu saya tidak tahu pak, coba nanti saya konfirmasi dulu,” jelasnya. Saat didesak soal alasan pemotongan itu, Armansyah beralasan dirinya tidak sedang berada di Kantor. “Saya masih di luar pak, saya tadi habis rapat bersama Pak Wali di kantor kota, nanti saya konfirmasi dulu,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD Meda dari Fraksi PKS, H.Jumadi, S.Pdi sangat menyayangkan dengan pemotongan sepihak yang dilakukan Dinsosnaker. “Terus terang kita kecewa, ini namanya pemotongan sepihak dan merupakan pungli,” jelas Jumadi. Terkait masalah ini, Fraksi PKS berencana akan melakukan penelusuran dan pemanggilan terhadap Dinsosnaker. “Kita akan cari permasalahannya, atas perintah siapa pemotongan ini dilakukan. Dan DPRD akan segera melakukan pemanggilan terhadap Dinas yang bersangkutan,” ucapnya. SB 04

nain. “Benar sejulah pejabat di sini dipanggil polisi untuk diperiksa. Tapi saya tidak tahu perihal pemanggilan tersebut” katanya beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan Kapolres Labuhanbatu AKBP.Achmad Fauzi Dalimunthe,Sik saat dihubungi belum lama ini tidak mau bersuara. SB 52

Kapolres Samosir ‘Dalang’ Dugaan Suap Anggota DPRD Penjudi SAMOSIR-SUMBER Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu), M Yusni melalui Kasi Penkum/Humas, Chandra mengatakan dugaan suap ‘jual beli pasal’ dalam perkara judi empat anggota DPRD Samosir hingga salah satu terduga penjudi, Beston Sinaga, cuma dijadikan sebagai saksi, bukan kesalahan di jaksa. Tapi itu kerjaan pihak Polres Samosir dikomando AKBP Andry Setiawan. “Kita Kejaksaan, cuma mengikuti sesuai berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak Polres Samosir. Wilayah hukum tempat kejadian perkara di sana,” kata Chandra, menanggapi dugaan suap sebesar Rp 500 juta untuk pihak Polres Samosir dan Kejari Balige, agar kasus judi empat anggota DPRD Samosir itu tak ditangani pihak Kejari Pangururan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Balige. “Kejari Pangururan baru saja diresmikan. Kejari itu Cabang dari Kejari Balige,” dalih Chandra, saat ditanya mengapa berkas perkara terkesan dipaksakan Kajari Balige, Harly Siregar, harus mereka yang tangani, sementara Kejari Samosir sudah ada. Tak cuma telah ada dan diresmikannya Kejari Samosir jauh hari sebelum berkas perkara keempat anggota DPRD penjudi dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara ini, Nikson Lubis, juga sedang pendidikan. Karenanya, Kejari Balige, Harly Siregar, menghunjuk jaksa Loly dari Kejari Balige, sebagai jaksa pengganti Nikson Lubis. “Ya kita serahkan sama penyidik Kepolisian saja lah, bagaimana pengusutan dugaan suap itu,” pungkas Chandra. Sementara Kapoldasu, Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo yang dicoba dikonfirmasi soal dugaan suap oleh empat penjudi di DPRD Samosir pada Kapolres, AKBP Andry Setiawan, sampai saat ini belum memberi jawaban. SB 27

Gaji Pokok Kecil, Anggota DPRD Medan Kebanjiran Tunjangan MED AN -S UMBE R Gaji pokok anggota DPRD Medan ternyata tak melebihi UMK, yaitu hanya sebesar Rp 1.851.500 per bulan. Tapi jumlah ini langsung membengkak setelah berbagai fasilitas tunjangan membanjiri seluruh legislatif. Berdasarkan data yang diperoleh, masing-masing anggota DPRD Medan berhak mendapatkan banyak tunjangan, mulai dari tunjangan istri/suami dan dua anak kemudian uang paket, tunjangan jabatan dan tunjangan alat kelengkapan dewan, perumahan dan Komunikasi/insentif. Nominal ini tidak seragam, disesuaikan dengan jabatan dan fungsi di legislatif. Untuk Ketua DPRD Medan misalnya, gaji pokok sebesar Rp 2,1 juta per bulan, setingkat wakil Rp 1,68 juta per bulan dan level anggota Rp 1,57 per bulan. Bila digabung dengan seluruh fasilitas tunjangan tadi, maka setiap bulannya para legislator ini berhak menerima gaji berkisar Rp 21 juta per bulan. “Itu sudah termasuk tunjangan perumahan. Untuk ketua dikasih Rp.11,9 Juta per bulan, Wakil Ketua Rp, 11.4 juta per bulan dan anggota Rp.11.05 juta per bulan,” jelas sumber di DPRD Medan. Menurutnya, jumlah itu berpeluang bertambah setiap bulannya disesuaikan dengan perjalanan dinas dalam Kota dan luar kota senilai uang Rp 2 jJuta hingga Rp 5 juta. Kepala Bagian Keuangan DPRD Medan Mahyuzar tidak membantah data pendapatan itu. Ia menilai angka itu sudah melalui pembahasan yang tepat. Namun ternyata jumlah sebanyak itu tetap dirasa kurang. Seorang legislatif mengatakan penghasilan mereka itu dipotong iuran partai Rp 5 juta setiap bulannya. “Masih kecil itu. Karena kita punya kebutuhan di partai dan rumah,” tandasnya. SB 03


HUKUM

4

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28

JADI KORBAN ‘MAFIA’ TANAH, PEMBUNUHAN RIDWAN SURBAKTI HARUS DIUSUT MEDAN-SUMBER Pengamat Sosial USU Drs Wara Sinuhaji MHum mengatakan, tewasnya Ridwan Surbakti alias Iwan (40) warga Jalan Sempakata Kecamatan Medan Selayang diperkirakan karena korban permainan mafia tanah. Adanya konflik antara ahli waris alamarhum Kapak Sitepu yang merasa memiliki tanah di eks Sumatera Village yang sekarang berubah jadi Gereja Bethel di bawah Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI). Menurut ahli waris Kapak Sitepu, Zulkarnain Nasution kepada Wara Sinuhaji MHum ,bahwa Kapak Sitepu yang buta memiliki lahan

luas , beserta anaknya dibunuh tahun 1990 yang sampai sekarang belum terungkap siapa pembunuhnya. Setelah tewasnya Kapak Sitepu, tanahnya beralih kepada pengusaha BB yang kemudian membangun village. Tapi terakhir, village itu beralih menjadi bangunan tempat ibadah. Namun kemudian keluarga Kapak Sitepu kembali berusaha menguasai tanah itu dan membangun gubuk disana. Lalu, konon ceritanya pihak Gereja keberatan dan menyuruh kelompok preman membakar gubuk itu,kata Wara. “Kalau Kapolda konsekwen memberantas mafia tanah, maka kasus di eks Sumatera Village ini yang kini sudah berubah jadi Gereja, harus diusut tuntas oleh kepolisian sampai ke akar-akarnya,” kata Wara di Medan kepada wartawan, Jumat (19/9). Dikatakannya, tertembaknya Ridwan Surbakti ini dan kini heboh di media massa, karena istrinya Lenni sudah minta bantuan ke LBH

dan mengadu ke Propam Poldasu. Pengaduan ini adalah hal yang wajar dan normatif. Diharapkan kasus ini jangan lari dari substansi yang sebenarnya. Peristiwa yang memicu kematian Ridwan Surbakti ini karena faktor “sebab akibat”. Kasus ini juga terkait dengan adanya bangunan gubuk di depan GBI. Gubuk ini dibangun oleh keluarga Kapak Sitepu, karena mereka merasa itu miliknya. Ahli warisnya itu salah satu Zulkarnain Nasution SH yang juga dosen Fakultas Hukum USU yang juga sebagai kuasa ahli waris alm Kapak Sitepu. Disisi lain, Gereja Bethel merasa itu lahan mereka karena telah dibeli dari Sumatera Village. Jadi ini pemicu konflik itu. Diduga, pihak gereja memanfaatkan preman termasuk Ridwan Surbakti untuk membakar rumah gubuk keluarga Kapak Sitepu. Dari saksi-saksi yang sudah ditanyai keluarga alm Kapak Sitepu dan memang ada yang

saksikan Riwan Surbakti sebagai pimpinan membakar rumah di tanah Kapak Sitepu, dan kemudian diadukan ke Polsek Delitua. Dan kemudian pihak Polisi mengusut dan mencari Ridwan Surbakti,yang kemudian tewas tertembak. “Jadi sejauh mana tanggung jawab pihak gereja yang menyuruh preman dibawah komando Ridwan Surbakti untuk membakar gubuk tadi,” kata Wara. Dikatakan Wara, kalau pihak kepolisian ingin mengungkapkan secara tuntas, Ridwan Surbakti itu melakukan pembakaran itu bukan sendiri. Dan menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hanya Ridwan Surbakti yang dihabisi?. Harga tanah Kapak Sitepu ini, kata Wara diperkirakan mencapai Rp15 miliar. Dan hanya melalui tanah Kapak Sitepu ini, gampang untuk jalan ke lokasi Gereja. Sementara Kapak Sitepu tidak menjual tanahnya, sehingga dia dihabisi tahun 90-an. SB 02

Pemekaran Kabupaten Nias Barat Digugat NIAS-SUMBER Pemekaran Kabupaten Nias Barat dari Kabupaten Nias pada 2008 masih menyisakan persoalan. Hal itu terkait bergabungnya sejumlah desa di Kecamatan Lölöfitu Moi ke Kabupaten Nias Barat dan sebagian lainnya masih di Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk. Mengatasi masalah yang timbul dari persoalan tersebut, Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias menggugat UU No. 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat tersebut, seperti dikutip dari situs MK, adalah Wa’önaso Waruwu sebagai Ketua DPRD Nias sebagai pemohon I, Aluizaro Telaumbanua, Wakil Ketua DPRD Nias sebagai pemohon II, dan Ronal Zai, Wakil Ketua DPRD Nias sebagai pemohon III. Sidang perdana atas perkara itu, dilakukan pada Selasa, 26 Agustus 2014. Persidangan atas gugatan itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Dalam ringkasan perbaikan permohonan pada perkara dengan nomor 61/PUU-XII/2014 yang disampaikan pada 8 September 2014, para pemohon mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) mereka. Yakni, merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hakkonstitusionalnya karena aspirasi masyarakat 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Ora-

hili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombonai, dan Desa Lölöfaoso untuk tetap bergabung dalam wilayah Kabupaten Nias tidak bisa diakomodir dikarenakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008. Para Pemohon sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Nias mengajukan uji materiil atas Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 agar masyarakat di 5 (lima) desa tersebut dapat segera mendapat pelayanan publik yang optimal dari pemerintah daerah setempat apabila sudah mendapat kepastian hukum mengenai status wilayah desa yang ingin tetap bergabung dengan Kabupaten Nias. Adapun alasan-alasan pemohon yang menyatakan UU pembentukan Kabupaten Nias Barat tersebut bertentangan dengan UUD 1945 adalah: 1. Pada formulir Isian Data Kelengkapan Calon Daerah Otonom baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditandatangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, tercantum bahwa untuk pembentukan Kabupaten Nias Barat, dari 13 Desa Kecamatan Lölöfitu Moi, hanya 8 yang diserahkan, yakni: Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma’ru, Desa Hilimbuasi, Desa Hili’usö, Desa Lölöfitu, dan Desa Wango, sementara 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombonai, dan Desa Lölöfaoso tidak diserahkan.

DPRD Labuhan Batu Didesak Serahkan LHP BPK ke Hukum RANTAU PRAPAT-SUMBER DPRD Labuhanbatu didesak segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu TA 2013 ke ranah hukum agar ditindaklanjuti. Sebab dalam LHP tersebut banyak ditemukan penyalahgunaan keuangan yang terindikasi merugikan keuangan daerah. “Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Labuhanbatu oleh BPK banyak terdapat penyalahgunaan keuangan. Untuk itu DPRD Labuhanbatu harus segera menyerahkan laporan pemeriksaan itu ke ranah hokum,” tegas pengamat sosial Labuhanbatu Oktavianus Simanjuntak,SH kemarin di Rantauprapat. Dijelaskannya, dalam (LHP) bernomor 33.B/LHP/XVIII.MDN/06/2014 atas kepatuhan terhadap perundang-undang yang ditandatangani Aris Laksono SE Ak wakil Penanggung jawab Pemeriksaan BPK Sumut disebutkan, penyaluran dana Bansos oleh Pemkab Labuhanbatu ke 22 organisasi penerima tidak sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Permendagri nomor 21

tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta, tidak sesuai dengan pasal 23 Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos. Selain itu,dalam LHP BPK tersebut juga ditemukan belanja kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu oleh Pemkab Labuhanbatu senilai Rp.57.624.746.000 tidak memiliki dasar bukti pengeluaran yang kuat sehingga diragukan penggunaannya. Pada beberapa kegiatan fisik di 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya terdapat kelebihan pembayaran yang disinyalir jumlah pagu anggaran untuk 1 paket kegiatan fisik telah dimark up sehingga terindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp.591.268.736,53. Ketua DPRD Labuhanbatu Hj.Ellyarosa S.pd,MM beberapa waktu lalu mengatakan akan menyahuti aspirasi masyarakat dengan menyerahkan LHP BPK ke ranah hukum. Namun dia menolak kapan LHP BPK tersebut diserahkan ke hukum. “Iya LHP BPK itu akan kita serahkan ke hokum,” ujarnya. SB 52

SUMUT BERITA | SUDIRMAN MENDROFA Sejumlah wakil rakyat yang menggugat pemekaran kabupaten Nias Barat.

2. Sejak diresmikannya Kabupaten Nias Barat menjadi daerah otonom, 5 (lima) desa tersebut tetap menginginkan bergabung dengan Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk, dilayani oleh Pemerintah Daerah Nias Barat dan sebahagian Pemerintahan Kabupaten Nias, dimana setiap pembahasan APBD Kabupaten Nias, para Pemohon tidak pernah menyetujui alokasi anggaran ke 5 (lima) desa yang dimaksud, sebelum adanya amandemen terhadap UU 46/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, terutama Pasal 3 huruf g sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat tidak mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. 3. Bahwa karena dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 46/2008 tidak mencantumkan kata-kata dan/atau kalimat sebahagian Kecamatan Lölöfitu Moi, masyarakat 5 (lima) desa mengajukan keberatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan DPRD Kabupaten Nias. 4. Pada tanggal 8 Oktober 2012, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum membuat surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 138/ 2395/PUM perihal status administrasi 5 (lima) desa tersebut, yang masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias. Menanggapi surat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang memasukkan 5 (lima) desa yang dimaksud ke dalam wilayah Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. 5. Pada tanggal 4 September 2013, Gubernur Sumatera Utara melalui Nomor

188.342/8926 yang pada pokoknya mengklarifikasi bahwa Peraturan Daerah Nias Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggabungan 5 (lima) desa yang dimaksud dalam wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sehingga status 5 (lima) desa yang dimaksud masih dalam cakupan Kabupaten Nias Barat, yang menyebabkan segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias tidak sah menurut hukum. Atas dasar itu, dalam petitumnya, para pemohon meminta MK, pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sepanjang dimaknai seluruh Kecamatan Lolofitu Moi menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat. Menyatakan pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, diperbaiki dengan menambahkan kata-kata dan/atau kalimat sebahagian Kecamatan Lolofitu Moi yang meliputi 8 (delapan) desa yakni: Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma’ru, Desa Hilimbuasi, Desa Hili’uso, Desa Lolofitu, dan Desa Wango. Ringkasan perbaikan permohonan itu sendiri sebagai respons atas saran panel hakim yang memberikan waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan. SB 49


PENDIDIKAN

5

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

MEDAN-SUMBER Rektor USU Prof Syahril Pasaribu mengatakan, berkat dukungan kita semua Universitas Sumatera Utara telah menjadi perhatian dunia. Perhatian ini berkenaan dengan peringkat internasional yang diraih oleh universitas ini.Berdasarkan report dan publikasi lembaga pemeringkatan internasional, Universitas Sumatera Utara telah memasuki jajaran perguruan tinggi terbaik dunia. Hal ini perlu kami sampaikan agar kita saling memiliki persepsi yang sama tentang hal ini, bahwa prestasi yang diperoleh USU bukanlah atas hasil dari kerja keras kami semata, tapi adalah juga berkat dukungan dari kita semua, kata rektor di Gelanggang Mahasiswa USU, Selasa (16/9) pada pengukuhan dua guru besar tetap USU, Prof Dr Ginda MSc Apt dan Prof Dr Zuriah Sitorus MS. Pada pengukuhan itu Prof Dr Ginda MSc membacakan pidato ”Senyawa-senyawa karbon metabolit primer yang mempunyai arti biologis” dan Prof Dr Zuriah Sitorus MS pidatonya yang berjudul ”Pemanfaatan limbah padat PULP di PT TPL Porsea sebagai bahan baku pada pembuatan keramik konstruksi”.

USU Telah Masuk Jajaran Perguruan Tinggi Terbaik Dunia Dengan upacara pengukuhan ini, secara resmi saudara berdua telah diterima sebagai anggota tetap,dewan guru besar USU. Kami sangat mengharapkan pemikiranpemikiran saudara untuk mengembangkan dan memajukan Universitas ini di masa mendatang.”Dengan dikukuhkannya saudara-saudara menjadi guru besar, diharapkan akan menghasilkan karya-karya yang besar pula bagi universitas ini”,kata rektor. Zuriah Sitorus lahir di Tarutung,Taput. Sejak 1984 bekerja sebagai staf pengajar di Fisika FMIPA USU, 1 Agustus 2014 diangkat sebagai guru besar USU. Ia juga kini sebagai rektor Universitas Asahan, Kisaran. Dari hasil perkawinan dengan Bonar Sihombing, telah dikaruniai 7 putra-putri.

SUMUT BERITA | YUNITA SIMANGUNSONG Prof Ginda Haro dan Prof Zuriah Sitorus pada acara pengukuhan guru besar USU.

Sementara Ginda Haro, putra dari Konstan Haro Rajagukguk (alm) , lahir di Samosir,Taput. Sejak 1980 menjadi dosen

di Farmasi USU. Dari perkawinan dengan Ratna Gultom BA telah dikaruniai 3 putraputri. SB 10

Kasad TNI Gatot Nurmantyo di USU :

Waspadai Perang Proxy War MEDAN-SUMBER Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Melalui perang proxy ini tidak dapat dikenal dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non state actors dari jauh. Proxy war ini sudah ada di semua wilayah kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya, hilangnyaTimorTimor juga proxy war dan ini sudah terbukti, kata Kasad TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada kuliah umum “Peran pemuda dalam

menghadapi proxy war” di Auditorium USU, Rabu (17/9) kemarin. Generasi muda itu adalah sejak mempunyai ide dulu perang kedaerah-daerahan dari mulai Cut Nyak Dien, Sisingamangaraja, Imam Bonjol dan Kapten Pattimura sampai seterusnya, tidak ada hasil. Maka seorang pemuda juga yang menyatukan bangsa ini, agar kita bersatu sehingga lahirnya sumpah pemuda. Pemuda juga yang berjuang dan yang memproklamasikan juga pemuda. Sejak dari angkatan 66 sampai reformasi pemuda dan mahasiswa. Karena itu mahasiswa harus berpikiran jernih menggunakan akal sehat dan nurani benar-be-

KPK Harus Usut Penerimaan Mahasiswa Baru USU Komisi Pemberantasan Korupsi, diminta turun-tangan mengusut dugaan KKN dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara TA. 2014/ 2015. Ketua DPD LSM Tumpas, Fadjrinur mengatakan, dugaan ini kian menguat setelah USU mengakui ada ratusan mahasiswa asing, bahkan mencapai 800-an orang hingga Juli 2014 lalu. Padahal bila surat Dirjen Dikti Nomor : 1840/ D/T/2001, tertanggal 31 Juli 2001 yang mengatur kuota 10% jumlah mahasiswa asing dari jumlah keseluruhan mahasiswa fakultas konsisten dijalankan. “Pantaslah hingga Juli 2014 mahasiswa asing melebihi 500an orang, bah-

kan melewati 800-an orang dari dugaan rekayasa tadi,” kata Fadjrinur, Senin (15/9). Karena adanya indikasi konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung selama bertahuntahun, Fadjrinur menilai wajar bila KPK segera turun ke Medan, guna melakukan pengusutan dan penyelidikan. “Harusnya membludaknya angka mahasiswa asing ini menjadi pintu masuk Tipikor Poldasu dan Kejatisu untuk melakukan pengusutan dan pengungkapan dugaan kerugian negara dari rekayasa penerimaan jumlah mahasiswa asing. Tapi mungkin karena sungkan, tidak salah bila KPK yang langsung turun,” tandasnya. SB 03

nar belajar mencapai mimpi dan cita-citanya, kata Gatot. Apakah ini upaya untuk melakukan pencegahan terhadap ISIS ? dijawabnya “saya melakukan ini hanya mengingatkan ancaman bangsa ini sangat besar. Maka diharapkan kepada mahasiswa bisa meraih mimpinya. Apapun cita-citanya fokus terhadap mimpinya karena setelah berakhir mimpi dia akan bisa berjalan untuk bangsa ini. Apakah perlu dilakukan wajib militer seperti di negara-negara asing ? dijawab Kasad, wajib militer bukan saya yang menentukan tetapi saya dan jajaran menerima apabila rektor-rektor akan melaksanakan kegiatan kami membantu.

Jika ada anggota TNI yang terbukti terlibat narkoba, kata Kasad, akan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum dan ada rekomendasi dari komandan untuk dipecat. Dan selanjutnya direhabilitasi karena kalau anggota TNI terkena narkoba tidak direhabilitasi maka dia akan jadi gembong narkoba. Jadi harus direhabilitasi sehingga menghabiskan pasar, katanya. Sebelumnya, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu yang diwakili Purek IV Prof Ningrum Sirait. Hadir pada acara tersebut Wagubsu Tengku Erry, Sekda Propsu Nurdin Lubis, Purek I Prof Zulkifli, Purek V Ir Yusuf Husni, PD I FH Prof Budiman Ginting SH, Humas Bisru Haffi dan undangan lainnya. SB 10

Kualitas Pendidikan Tergantung Pada Guru Berkualitas Sehingga materi pelatihan yang didesain bersifat Program Pengembangan umum,”tambahnya.Lebih lanjut Keprofesian Berkelanjutan Mutsyuhito Solin mengatakan (PKB) dibutuhkan untuk USAID PRIORITAS baru saja menjamin mutu guru. memfasilitasi pelatihan Teacher Pendidikan yang bermutu Professional Development membutuhkan guru yang Analysis & Education Finance berkualitas. Agar kualitas Analysis di Semarang. terjamin maka harus ada Pelatihan tersebut diikuti penilaian kinerja dan akademisi dan praktisi pengembangan profesionalisme pendidikan. Mereka dilatih guru secara terus-menerus. melakukan analisis kebutuhan “Kualitas pendidikan sangat pelatihan guru (TNA), analisis tergantung pada guru biaya pelatihan guru (APBG), berkualitas,” terang akademisi dan analisis keuangan Universitas Negeri Medan pendidikan (APK).” Peserta (Unimed) Dr. Mutsyuhito Solin, pelatihan ini akan menjadi M.Pd di Medan. Mutsyuhito tenaga ahli untuk membantu Solin mengatakan umumnya kabupaten dan kota pelatihan guru belum spesifik mengimplementasikan PKB,” menjawab kebutuhan guru. tambah Mutsyuhito Solin. Kebanyakan pelatihan-pelatihan Penasehat Tata Kelola dan tersebut masih bersifat generik. Pemerintahan USAID “Ini disebabkan desain program PRIORITAS Mark Heyward, untuk pelatihan guru yang Ph.D mengatakan USAID selama ini dijalankan, belum PRIORITAS akan membantu berdasarkan data-data yang ada pemerintah daerah di lapangan seperti data uji mengimplementasikan PKB. kompetensi guru (UKG) dan Pihaknya akan memperkuat penilaian kinerja guru (PKG). kapasitas pemerintah di tingkat MEDAN-SUMBER

kabupaten/kota agar mampu merumuskan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) bidang pendidikan yang tepat dan relevan. “Pemerintah kabupaten dan kota sering kesulitan untuk mendesain program peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik yang sesuai dengan tingkat SDM yang ada dan sesuai kebutuhan daerah. Jadi kita akan membantu mereka agar mampu menganalisis dan merumuskan PKB,” ungkapnya. Lebih lanjut Mark Heyward mengatakan agar PKB bisa didesain secara utuh, maka diperlukan sejumlah analisis. Analisis itu berupa analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis), analisis biaya dan kebutuhan pelatihan (cost and benefit analysis) dan analisis keuangan pendidikan kabupaten. “Itu semua ditujukan dalam rangka mengembangkan profesionalisme guru secara terus-menerus,” tegas Mark Heyward. SB 58


E KO N O M I

6

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

Premanisme Hambat Roda Perekonomian

MEDAN-SUMBER Aksi premanisme akan membuat ekonomi itu digerakkan dengan biaya yang tinggi. Aksi premanisme yang mengutip iuran (pungli) akan memberikan dampak negatif bagi “Sehingga pihak kepolisian menjadunia usaha. di tumpuan utama untuk memberanbahkan dalam skala yang besar bisa berdampak signifikan bagi terganggunya roda perekonomian secara signifikan. Demikian dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut/IAIN SU/LP3I Medan & Analis EKonomi disalah satu sekuritas BUMN di Kota Medan, Gunawan Benjamin kepada wartawan, Jum’at, (19/9). “Aksi premanisme bukan hanya terjadi dan dialamai oleh pengusaha-pengusaha kecil. Dimana umumnya aksi premanisme banyak yang dilakukan oleh individual. Pelaku UKM dalam skala bisnis yang kecil maupun pedagang asongan kerap menjadi target aksi premanisme tersebut,” katanya. Dia menjelaskan namun denggan tidak menutup mata ada aksi premanisme yang dalam skala besar dan teroganisir. Bisa muncul dalam bentuk organisasi tertentu, bahkan terkadang tanpa disadari pemerintah daerah juga secara tidak sadar juga menjadi penyebab tingginya biaya ekonomi yang kerap menghambat roda perekonomian.

tas aksi preman tersebut. Sementara itu tingginya biaya ekonomi yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan kita seperti kurang efisiennya pegawai dipemerintahan dalam melakukan tugas, perlu untuk disadari oleh para kepala di setiap daerah,” ungkapnya. Dia menegaskan uang sogokan dalam pengurusan izin, atau uang lainnya yang harus diberikan dalam memuluskan proyek juga harus disadari sebagai hambatan yang besar dalam memulai usaha. Jadi bukan sematamata kita memerangi aksi premanisme jalanan yang memang secara kasat mata merugikan para pedagang atau pengusaha sekelam UKM. Terlebih dari itu, budaya malas pada pegawai negeri, sistem yang amburadul dalam pemerintahan kita atau sikap kelapa daerah yang tidak memiliki kesadaran dalam membangun wilayahnya itu juga masalah besar yang perlu dituntaskan. Dia menambahkan bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut akan memberikan efek yag lebih luas terhadap

perekonomian dibandingkan degan aksi premanisme jalanan yang bisa ditekan dengan sikap tegas pihak kepolisian. Bila inefisiensi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah juga dikarenakan adanya oknum aparat pemerintahan atau premanisme

Walikota Medan Launching e-Money MEDAN-SUMBER Perlu dipahami bahwa system transaksi yang ditawarkan oleh program Sumut Electronic Payment & Purchase (SEPP) secara umum bertujuan untuk memudahkan dan memodernisasikan system transaksi keuangan yang ada selam ini, khususnya di bidang pelayanan tranportasi public, melihat berbagai fungsi dan fitur yang tersedia menjadiokan tehnologi ini dapat ber-

manfaat dengan baik dan mudah, ucap Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi saat melaunching e-Money dengan meluncurkan kartu SEPP, Kamis (18/9) lalu di Railink Stasion Medan. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Direktur PT Telkom Indonesia TBk, mewakili para Bupati se Sumut serta para pejabat Bank Sumut. Dikatakannya para nasabah tidak per-

SUMUT BERITA | VRANCISCUS SIHOMBING WalikotaMedan DrsHTDzulmiEldin SMSi, DirekturPemasaran PTBank Sumutdan panitiaberfose usaimelaunching e-Money.

lu ragu dan takut memanfaatkan fasilitas yang tersedia denmgan alas an kurang familiar atau tidak terbiasa system teknologi, terlebih implementasi sistem transaksi keuangan SEPP ini, ini merupakan anjuran dari Bank Indonesia yang mendorong gerakan less cash society (LCS), dan diharapkan implementasinya dapat terlaksana dengan baik dan lancer serta tersosialisasi secara menyeluruh. “Kiat merasakan manfaat fasilitas yang disiapkan oleh Bank Sumut, dimana tahap awal taranportasi Medan Kualanamu dengan kreta Api, diharapkan layanan ini akan lebih baik dalam rangka menjadikan Bank Sumut sebagai layanan yang terbaik, “ ujar Eldin. Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Ester Junita Ginting mengatakan, kartu Bank Sumut SEPP merupakan uang electronic yang dapat menjadi salah satu sarana pembayaran non tunai (cachless) diseluruh outlet atau merchant yang menyediakan layanan transaksi kartu berlogo t-money, program ini adalah kerja sama PT Bank Sumuty dengan PT Telkom. SB 06

Kenaikan Bunga Kredit Bank Pukul Komoditi Ekspor M ED AN -S UM BE R Gabungan Perusahaan Karet Indonesia meminta Pemerintah bisa menekan kenaikan bunga kredit perbankan untuk tidak semakin membebani pengusaha dan petani yang sudah berat akibat harga yang masih anjlok. “Keputusan bank sentral AS (Amerika Serikat) yakni The Federal Reserve System menaikkan tingkat bunga dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan BI (Bank Indonesia) rate,” kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah di Medan. Kenaikan bunga kredit bank akan melemah-

kan komoditi ekspor khususnya karet yang dewasa ini harganya sedang terpuruk, katanya. ia mengatakan bahwa harga ekspor karet Indonesia jenis SIR20, misalnya untuk pengapalan September, tinggal 1,644 dolar AS per kg dan turun lagi menjadi 1,638 dolar AS per kg di Oktober. Akibatnya, harga bahan olah karet (bokar) hanya sekitar Rp14.804 hingga Rp16.804 per kg, jelasnya. Menurut dia, dengan harga seperti sekarang saja, pengusaha dan petani sudah kewalahan, bagaimana kalau nanti bunga bank bertambah besar. Pengamat ekonomi Sumut, Wahyu Ario

Pratomo, menyebutkan bunga bank yang sebesar 13 persen dinilai sudah sangat besar dan menyusahkan pengusaha. “Bunga kredit perbankan di Indonesia memang relatif lebih tinggi dari negara lain dan itu menjadi salah satu yang membuat daya saing produk dalam negeri menjadi rendah,” katanya. Menurut dia, kalaupun tidak bisa diturunkan, setidaknya harus ada kompensasi bagi petani dan pengusaha agar perekonomian nasional bisa tumbuh. “Apalagi memasuki era Komunitas ASEAN karena persaingan perdagangan semak]in ketat,” tambahnya. SB 06

yang teroganisir ini akan menciptakan sebuah sistem inefisiensi, yang biasa disebut dengan istilah mafia. “Dan semuanya itu perlu untuk diberantas, yang intinya adalah menciptakan iklim investasi dengan biaya ekonomi yang murah,” tambahnya. SB 06

Penyaluran Pembiayaan Pegadaian Medan Naik Rp 37 M MEDAN-SUMBER Penyaluran uang pinjaman yang digelontorkan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan mengalami pertumbuhan di bulan Agustus 2014. Jika dibandingkan di bulan sebelumnya, Juli, penyaluran pembiayaan Pegadaian Medan naik sekitar Rp 37 miliar lebih. Demikian dikatakan Kepala Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Lintong Parulian Panjaitan, Dia menjelaskan pembiayaan yang disalurkan Pegadaian ke masyarakat di bulan Agustus mencapai 1,477 triliun, dengan nasabah yang diperoleh sekitar 310.583 orang. “Pembiayaan bulan Juli sebesar Rp 1,440 triliun lebih, sedangkan Agustus Rp 1,47 triliun lebih. Terjadi kenaikan Rp 37 miliar lebih ,” ujar Lintong. Pembiayaan yang begitu besar itu diperuntukan bagi produk Kredit Cepat Aman (KCA/Gadai Konvensional). Sementara, pembiayaan Rahn (Syariah) di bulan Agustus sebesar Rp 414 miliar. Lintong mengakui, besarnya pembiayaan yang didistribusikan Pegadaian untuk wilayah Sumatera Utara hingga Aceh, membuktikan masih mendapatkan kepercaayaan dari nasabah/masyarakat sebagai pilihan tempat peminjaman uang dengan sistem gadai. Lintong mengimbau, bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan Pegadaian siap melayaninya. “Setiap bulannya kita siapkan lebih kurang 500 miliar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika melebihinya, Pegadaian siap melayaninya,” ucapnya. SB 06


RAGAM

7 Penanganan Dugaan Korupsi di Labuhan Batu “Jalan Ditempat”

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

RANTAU PRAPAT-SUMBER Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Prapat terus datang silih berganti. Namun penanganan kasus dugaan korupsi di daerah itu tidak pernah maju selangkah. Malah terkesan semakin kabur. Hal inilah yang menimbulkan asumsi negatif di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pihak Kejari sangat pelit informasi terkait kasus-kasus dugaan korupsi yang sedang mereka tangani. Salah satunya di

Dinas Kehutanan terkait kasus mangrove. Contohnya Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Rantauprapat Tehe Aru Waruhu, SH. Saat diminta informasinya dia malah acuh. ”Biarkan sajalah yang penting kita bekerja,” ujarnya. Parahnya lagi Kasi Intel AP.Priyanto Naibaho, SH, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (17/9) malah menolak untuk dikonfirmasi dengan alasan sedang ada perbaikan di ruang kerjanya. SB 52

Kwatir Timbulkan Penyakit, Warga Tanjung Tiram Protes Sampah BATU BARA-SUMBER Sejumlah masyarakat yang berdiam di sekitar SMKN 1 Kelautan dan SMAN1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memperotes lokasi pembuangan sampah yang tepat di belakang kedua sekolah tersebut. Selain menebarkan bau busuk, sampahsampah itu dikhawatirkan akan membawa efek penyakit bagi warga sekitar. Pembuangan sampah sementara di kedua lokasi itu lantaran sampai saat ini Pemkab Batubara belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Pemantauan sumber di lokasi, aroma tak sedap langsung menusuk hidung yang bersumber dari sampah-sampah tersebut. Belum lagi lalat yang beterbangan sehingga dikhawatirkan akan membawa penyakit bagi warga sekitar. Hampir setiap hari petugas kebersihan dari Dinas Tarukim membuang sampah di kedua lokasi itu. Jumlahnya tidak sedikit. Petugas mengangkut sampah tersbeut dari berbagai lokasi menggunakan truk. Kadis Tarukim Pemkab Batubara melalui Kabid Kebersihan Samsul, saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya, baru-baru ini, mengakui, sampai sekarang Pemkab Batubara belum memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Begitupun, katanya, pihaknya saat ini sudah membuat perencanaan untuk membuat TPA permanen di Desa Sentang tepatnya di Kampung Alai dengan luas sekira 20 Ha. “Sudah saya sampaikan kepada Bupati dan beliau setuju,” bebernya. SB 44

Dinsos ‘Tidur’ PSK Kota Medan Menjamur SUMUT BERITA | FENDRY NABABAN Kondisi jalan saat dikerjakan secara manual.

Proyek Jalan SMA Panai Hulu Terduga Asal Jadi

LABUHAN BATU-SUMBER Proyek peningkatan jalan menuju SMA Desa Tanjung Sarang Eelang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu, terduga asal jadi. Padahal nilainya tidak sedikit. Seorang warga setempat yang enggan namanya dituliskan mengatakan, pelaksanaan proyek yang dikerjakan CV Adit Sejahtera tidak seperti yang diharapkan. Khususnya kondisi awal pengerjaan yang dikerjakan secara manual dan tidak rapi. ”Proyek itu dikerjakan rekanan asal jadi saja. Padahal jelas terdapat konsultan pengawasnya. Tetapi kok bisa seperti ini, cukup tidak enak dilihat mata, padahal dananya miliaran rupiah,” cetusnya. Kepala Desa Tanjung Sarang Elang H.

Ramtani Lubis membenarkan kalau pekerjaan dari awal tidak pernah ada alat berat yang bekerja di lokasi. Hanya material pasir yang diserak. “Kita sudah beberapa kali mempertanyakan kepada saudara Jb melalui telepon selaku perwakilan pengawas kontraktor. Dia menyebutkan dalam RAB memang tidak pakai alat berat hanya manual aja,” kata Kades menirukan apa yang diucapkan JB kepadanya. “Kita benar-benar heran. Proyek rabat beton dengan angaran ratusan juta rupiah saja wajib pakai alat berat. Kok ini angaran miliaran rupiah tapi main sapu rata aja,” ujar Kades di kantornya kepada wartawan. SB38

MED AN -S UMBE R Suburnya para pekerja seks komersil (PSK) yang mangkal di jalanan inti Kota Medan akibat lemahnya penertiban dari Dinas Sosial khususnya Dinsos kota Medan. Razia yang dilakukan Sat Pol PP Kota Medan tidak membuat efek jera bagi wanita penjaja cinta terhadap pria hidung belang. Mereka memilih tetap ‘jualan’ seperti halnya yang ditemui di Jalan Setia Budi, Jalan Iskandar Muda dan Jalan Gajah Mada Medan. Dengan menjamurnya para pekerja seks komersil ini, image Kota Medan tentunya menjadi pandangan buruk dan menjadi bahan pembicaraan berbagai kalangan termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat Burhanuddin Sitepu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus sigap menertibkan penyakit masyarakat khususnya pada Pekerja Seks Komersial (PSK) pinggir jalan. Pasalnya keberadaan mereka semakin tumbuh subur di jalanan, ditengah Pemko Medan menggaungkan image Medan Kota Religi dengan programnya maghrib mengaji dan lain sebagainya. Menurut Burhanuddin, pertumbuhan PSK pinggir jalan akibat adanya praktek pembiaran dari Pemko Medan. Padahal jika aparatur pemerintah bekerjasama dengan aparat kepolisian, bukan hanya penyakit masyarakat saja yang bisa tertanggulangi, namun tindak kejahatan juga dapat diminimalisir. “Dalam Perda HIV & AIDS yang baru saja di sah kan anggota dewan priode 20092014 lalu, salah satunya mengatur PSK pinggir jalan. Tapi jika tidak di dukung Perwal, apa yang menjadi acuan untuk penindakan,\” ucapnya kepada wartawan, Sabtu (20/9/2014) sesaat lalu, menyikapi aksi PSK Waria yang merampok korbannya saat berkencan beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan, apabila para PSK pinggir jalan ini terjaring razia, Pemko Medan maupun aparat kepolisian hanya melakukan pendataan dan kemudian melepaskan. Idelanya, jika ingin memberantas penyakit ini, diberikan sanksi tegas kepada mereka yang sudah berulangkali terjaring razia. “Ditangkap, diserahkan ke panti sosial, itu bukan solusi. Tapi berikan sanksi tegas kepada mereka yang sudah berulangkali terjaring. Mudah-mudahan ada efek jeranya,” katanya. SB 07

Wanita Tebing Tinggi Dilatih Jadi Penata Rias TEBINGTINGGI-SUMBER Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tebing Tinggi menggelar pendidikan dan pelatihan tata rias salon dan busana bagi 50 orang anak perempuan yang masih pengangguran. Pelatihan yang berlangsung selama 60 hari dipusatkan di Balai Pelatihan dan Pendidikan Dinsosnaker Kota Tebing Tinggi itu dibuka resmi Plh Walikota Tebing Tinggi Ir H Oki Doni Siregar, Selasa (16/9). Kadis Sosnaker Ir H Syaiful Fahri Hasibuan SP MSi mengatakan, pelatihan tersebut untuk melatih pencari kerja agar memiliki keterampilan dalam memasuki pasar tenaga kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. “Selain itu, kegiatan ini diharapkan bisa membatu keluarga miskin, kurang mampu atau putus sekolah untuk meningkatkan pendapatan keluarga,”ujar Fahry. Dijelaskan, Diklat yang dilaksanakan kali

ini hanya bidang tata rias salon dan tata busana dengan masing-masing peserta per sub bidang 25 orang, usia peserta antara 15 hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan putus sekolah. ”Agar pelatihan ini bermanfaat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan terus melakukan monitoring terhadap pemuda dan pemudi yang telah mengkuti Diklat sebelumnya,”papar Kadis Sosnaker. Sementara, Plh Wali Kota Ir H Oki Doni Siregar menyambut baik program yang dilaksanakan Disosnaker, sebab program tersebut nyata dan langsung menyentuh masyarakat. Dia berharap pelatihan dan pendidikan itu bisa menekan tingginya angka pengangguran. ”Saya minta kepada instruktur memberikan ilmu yang benar-benar bisa mereka manfaatkan kelak setelah selesai mengikuti pelatihan ini supaya mereka bisa jadi tata rias salon dan busana profesional,”harapnya.

Kemajuan zaman sekarang menuntut tingginya gaya hidup masyarakat, hal itu berdampak pada menjamurnya usaha salon, tentu hal itu harus bisa kita manfaatkan jadi peluang tenaga kerja.”Ingat, apa pun usahanya jika pekerjanya bekerja dengan telaten dan profesional maka akan dicari,”katanya. Oki menyampaikan, dari 50 orang yang mengikuti pelatihan tata busana, rias dan salon bisa berhasil 50 persen dan memiliki anggota minimal dua orang sudah terbantu 75 orang tidak pengangguran. ”Sekali lagi saya katakan, program ini berdampak positif dan perlu ditingkatkan,”kata Oki sembari mengajak agar mengubah mindset menuju sukses jalan satu-satunya bukan harus jadi PNS, Karyawan BUMN dan BUMD, akan tetapi jadi pengusaha jauh lebih bisa sukses asal kita mau profesional, trampil dan bekerja keras di setiap bidang yang digelutinya. SB45


WISATA & BUDAYA

8

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

Indahnya Panorama Danau Linting dan Jembatan Gantung Tiga Juhar

Oleh : Christo Barus/ wartawan Sumut Berita

Mungkin selama ini bagi penduduk yang ada didaerah Sumatera Utara khususnya Medan dan sekitarnya hanya mengetahui tempat wisata hanya daerah Berastagi, Parapat, Tongging dan lainnya. Namun, didaerah Kabupaten Deli Serdang masih banyak ditemui abyek wisata yang tidak kalah saing dengan di tingkat nasional bahkan internasional. Seperti obyek wisata di Desa Tiga Juhar Kecamatan STM Hulu sekitarnya, masih banyak objek wisata yang belum diketahui oleh banyak orang.

Saat ini seluruh lokasi wisata tersebut belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang khusunya untuk mengelola tempat-tempat tersebut. Padahal, lokasi obyek wisata tersebut dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Deli Serdang dan mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat disekitarnya jika dikembangkan lebih maksimal. Sejumlah tokoh masyarakat disana saat ditemui kru SUMBER (sumutberita-red), Sabtu (20/14) sangat berharap kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dapat memperhatikan obyek wisata yang kini mulai digandrungi banyak kalangan. Dimana, selain lokasi tersebut merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita manfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, keindahan dan panoramanya juga tak kalah saing dengan obyek wisata di negeri ini. Selain obyek wisata Danau Linting, lokasi wisata jembatan gantung Luhung yang mulai digandrungi berbagai kalangan Seperti halnya Danau Air Panas Linting, sungai yang airnya juga tak kalah saing. sangat sejuk ada dikaki bukit barisan, air terjun Tarung- Menurut cerita warga sekitar dan tokoh masyarakat di Kecamatan STM Hulu, jembatan gantung yang memiliki gang dan banyak lagi tempat wisata lainnya. panjang +/- 160 m dan kedalaman +/- 160 meter ini telah

ada sekitar tahun 1979. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Durian Tinggung dan Tanjung Raja Kecamatan STM Hulu ini adalah satu-satunya jembatan lalu lintas baik untuk keperluan pertanian, dagang dan kebutuhan lainnya yang saat ini dalam proses pembuatan jembatan baru tidak jauh disebelahnya. Jembatan yang dibawahnya mengalir aliran sungai buaya yang akan bermuara sampai sungai ular daerah Perbaungan, Kanupaten Serdang Bedagai. Bila nantinya jembatan yang akan dibangun tersebut selesai, akses menuju Kabupaten Tanah Karo, Simalungun bahkan ke Danau Toba dapat ditempuh melalui daerah ini yang nantinya dapat menghemat waktu dalam perjalanan. Kita berharap kedepannya dengan pembangunan ini tentunya daerah yang sudah lama mendambakan pembangunan di daerah ini yang akan membuat pesatnya perkembangan guna mengikuti daerah-daerah lainnya yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya Pemkab Deli Serdang yang telah mulai memperhatikan daerah ini, ucap tokoh masyarakat Tiga Juhar, M Ginting kepada awak koran ini mengakhiri. ***

Uis Karo Diharapkan Dapat Dikembangkan dan Dipertahankan KABANJAHE-SUMBER Pembaca tentunya pernah melihat kain adat. Seperti halnya di Sumatera Utara yang sangat dikenal dengan Ulos. Kain Ulos berasal dari daerah Samosir yang banyak dikerjakan di kawasan Pangururan yang dekat dengan Danau Toba. Di daerah ini, pengerjaan Ulos hingga saat ini masih menggunakan alat tenun gedogan. Jika kita menilik lebih dalam, ternyata masyarakat Sumatera Utara khususnya di daerah Karo masih mempunyai kain adat lainnya yang sering disebut Uis Karo. Uis ini identik dengan motif yang ada pada rumah adat Karo. Salah satu motif yang dapat kita temui adalah Pengeret-ret (gambar dari binatang cecak yang melekat di dinding rumah adat Karo). Adalah Sahat Tambun, pria kelahiran Kabanjahe 59 tahun lalu yang memiliki tiga orang anak. Beliau merupakan seorang pengusaha tenun “Trias Tambun” di daerah Kabanjahe, Tanah Karo yang bertahun-tahun mendalami ilmu tentang kain. Setelah lulus sekolah menengah umum, ia melanjutkan studinya ke Institut Teknologi Tekstil (ITT) Bandung (sekarang STTT) dan selesai pada tahun 1988. Bergerak dari ilmu yang miliki saat mengecap pendidikan, Sahat Tambun mulai mencoba dan memahami tentang kain adat dari daerahnya sendiri. Ia pun mempelajarinya di tanah kelahirannya, Tanah Karo Simalem. Pada tahun 1992, Sahat memulai usahanya tersebut dengan satu buah alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Alat ini merupakan alat manual yang dipakai dalam pengerjaan kerajinan tenun miliknya. Alat ini dibuat olehnya dengan dibantu oleh beberapa tukang. Selain kemampuan menghasilkan produksi yang tinggi, mutu kain yang dihasilkan juga baik. Itulah alasan mengapa Sahat memilih alat tenun ini. “Kita tidak membuat uis dengan gedogan. Dengan ATBM dapat menghasilkan uis yang cukup baik. Hasilnya juga tidak kalah bagusnya dan penggunaannya juga lebih mudah. Jika memakai gedogan yang hanya mampu menghasilkan selembar kain setiap kali penenunan dan memakan tenaga sehingga mudah capek,” tutur pria yang dijuluki “Sang Pawang Uis Karo” ini saat disambangi kru SUMBER (sumutberita-red) di lokasi pertenunannya di kawasan Jalan Sudirman Kabanjahe, Sabtu (20/9) kemarin. Pemilihan bahan, Sahat tergolong orang yang telaten. Warna, motif dan kerapian sangat diutamakan dalam pengerjaan tenun ini. Warna merah kehitam-hitaman (warna gara-gara) banyak dipakai oleh orang Karo dan merupakan warna yang paling disukai yang dinamakan Uis Gara (motif gambar cecak).

SUMUT BERITA | STEVEN PINEM Karyawan tenun saat mengerjakan uis Karo dan pelanggan yang hendak membeli uis Karo di Trias Tambun.

Selain Uis diatas, masih ada Uis yang juga diminati oleh masyarakat yakni Beka Buluh (motif seperti belah bambu). Uis ini sering dipakai lelaki Karo pada acara adat sebagai bulang-bulang yang dikenakan di kepala sebagai mahkota. Uis ini juga sering dikenakan di atas pundak yang dipakai sebagai cengkok-cengkok. Di tempat usaha pertenunan Trias Tambun yang merupakan andalan daerah Karo ini, juga ada Uis yang dinamakan Ragi Barat (Lurik) yang pengerjaannya dengan cara menghani. Uniknya, Uis ini hanya dapat ditemukan dan hanya di produksi ditempat usaha pertenunan ini. Selain itu, masih banyak jenis-jenis Uis lainnya yang dikerjakan disini. Benang yang merupakan bahan utama dari pembuatan Uis di usaha pertenunan ini digunakan Benang Katun. Dimana benang ini adalah benang yang paling halus dan sangat cocok sebagai bahan pembuatan Uis ini. Benang yang di produksi langsung dari India inilah yang digunakan oleh Sahat untuk pembuatan kain tenunannya ini. Setiap harinya pelanggan datang untuk membeli kain tenunan ini. Selain membeli untuk keperluan sendiri, banyak juga yang datang dari Pusat Pasar Kabanjahe untuk membeli kain tenun yang kemudian dipasarkan kembali. Harga yang ditawarkan kepada pembeli Uis Karo ini cukup bervariasi. Untuk satu lembar kain berkisar Rp 325 ribuRp 350 ribu per potong. Benang yang merupakan bahan utama dari pembuatan Uis di usaha pertenunan ini digunakan Benang Katun. Dimana benang ini adalah benang yang paling halus dan sangat cocok sebagai bahan pembuatan Uis ini. Benang yang di produksi langsung dari India inilah yang digunakan oleh Sahat untuk pembuatan kain tenunannya ini. Seiring berkembangnya usaha Trias Tambun, saat ini ia telah memiliki 15 ATBM di tempat usahanya milikinya. Le-

wat usaha ini setidaknya Sahat dapat membina dan memperkerjakan orang menjadi tenaga terampil. Pada tahun 2010, Usaha Trias Tambun yang dipimpin oleh Sahat Tambun memperoleh Penghargaan “Sidakarya” dari Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan melalui Depnaker. Penghargaan tersebut berupa alat tenun berukuran besar serta alat khusus pencetak motif yang dapat memproduksi banyak hasil tenun yang dinamai Jacquard. Alat ini tergolong alat yang paling canggih diantara seluruh alat tenun yang ada. Alat ini memiliki program untuk pembuatan motif pada kain. Dengan alat inilah Sahat membuat motif-motif pada uis Karo yang ia buat. Sahat juga bertekad akan melekatkan seluruh ornamen-ornamen Karo pada uis yang ia tenun. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat uis Karo yang selama ini dipasarkan oleh pihak lain bukanlah ornamen Karo. Teranyar, Sahat juga telah mampu menenun salah satu jenis uis yang dinamakan Indung Bayu-Bayu yang merupakan perpaduan antara uis Karo dan Jawa (Lurik). Uis ini sendiri telah ia sematkan kepada Ibu Bupati Karo pada perayaan 17 Agustus 2014 kemarin dan itu merupakan launching pertama. Kain itu juga turut ia serahkan kepada Gubsu, Gatot Pujonugroho, 19 Agustus 2014 kemarin di Lapangan Merdeka, Medan. Meski demikian, Sahat bukan tidak mempunyai keluhan. Salah satu keluhan Itu disebabkan karena ia baru mampu memasok uis tersebut untuk Tanah Karo masih mencapai 10 %. Itu terkendala akibat minimnya tenaga kerja di usaha pertenunannya. Disamping itu, raut kekecewaan yang tergambar di wajah sang motivator tenun ini yakni tenaga trampil yang bekerja sebagai pengrajin disini dihuni oleh orang yang bukan asli suku Karo. Kekhawatiran akan punahnya dan dicurinya warisan leluhur Karo ini tampak muncul dibenaknya. “Ini adalah warisan asli orang Karo. Tapi mengapa pengembangan dan pelastariannya bukan putra-putri Karo?. Ditempat usaha tenunan saya ini hanya ada dua orang Karo. Siapa nanti yang melanjutkan warisan leluhur kita?. Akankah ini punah atau dicuri oleh orang luar seperti halnya Batik Indonesia yang dulunya terkenal?,” keluh Sahat. Ia mengaku, kesempatan untuk putra putri Karo sudah ia berikan. Oleh karena itu, Sahat mengharapkan kesadaran masyarakat Karo khususnya putra-putri asli daerah dalam mengembangkan dan mempertahankan warisan asli nenek moyang ini. SB 07


SOROT

9

Edisi 7 Ta hun I - 22 s/d 28 September 2 014

Gaji Sipir Rutan ‘Dikerangkeng’ Atasan DELI SERDANG-SUMBER Sipir rumah tahanan negara (Rutan) biasanya memenjarakan pelaku kejahatan. Tapi sipir yang satu ini malah ‘dikerangkeng’ atasannya. Bertahun-tahun gaji sipir Rutan Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, ini ditilep atasannya. Nilainya pun mencapai ratusan juta rupiah. Sang sipir bernama Sedar Gurusinga (49) warga Namorambe, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang. Sedar terhitung Juni 2008 sampai sekarang tidak menerima gaji. Padahal gajinya masih tetap dibayar oleh Kemenkum HAM, tapi tidak pernah sampai ke tangannya. Anehnya lagi, dalam slip penerimaan gaji yang diperolehnya, terdapat tandatangan Sedar Gurusinga yang tidak pernah ditekennya. Artinya, ada oknum tertentu yang memalsukan tandatangannya untuk mencairkan gaji tersebut. Masih dibayarnya gaji Sedar Gurusinga oleh Kemenkum HAM itu diketahuinya setelah melihat surat Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM mengenai tanggapan terhadap proses hukuman disiplin PNS atas nama Sedar pegawai pada Cabang Rutan Pancur Batu tertanggal 03 Pebruari 2014. Dalam surat tanggapan yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sumut itu, turut dilampirkan daftar pembayaran gaji induk bulan April 2009 atas nama Sedar sebesar Rp 2.388.800. Yang jadi persoalan, di daftar gaji tersebut terdapat tanda tangan di deretan nama Sedar, sedangkan yang bersangkutan tak ada membubuhkan tanda tangannya. “Aku baru tahu kalau ternyata gajiku masih ada setelah melihat surat tanggapan dari Kemenkum HAM RI yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkum HAM Sumut di Medan. Dalam surat itu dilampirkan daftar gajiku bulan April 2009 yang masih dicairkan lengkap dengan tanda tangan. Padahal aku tak ada membubuhkan tanda tangan di daftar gaji itu,” ungkap Sedar Gurusinga

didampingi isterinya Beru Sembiring di rumahnya, kemarin. Dijelaskannya, sejak Maret-Mei 2008 lalu, dia mengalami sakit sehingga tak masuk kerja. Dalam hal ini isteri Sedar melampirkan surat sakit kepada Kacabrutan yang masa itu dijabat Lukas Tarigan. Namun Kacabrutan mengatakan surat keterangan sakit Sedar tidak sah karena dari rumah sakit swasta. Belakangan, pada Juni 2008, Kacabrutan Lukas Tarigan menerangkan sejak 6 Juni 2008, gaji Sedar dihentikan karena kondisinya belum pulih sehingga belum aktif menjalankan pekerjaannya di Cabrutan Pancurbatu. Lalu pada 2010 saat Kacabrutan dijabat Musadat, Sedar dipanggil ke kantor. Kepada Kacab Sedar mengaku sudah sehat. Tapi ketika itu Musadat menyatakan meskipun Sedar kembali bekerja namun gajinya sudah tidak ada lagi. Sekira 2013, Sedar dipanggil kembali oleh Kacabrutan yang dijabat Edaward Simatupang. Ketika itu Sedar disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSU Pirngadi. Setelah cek kesehatan di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Sedar menyerahkan surat pemeriksaan kesehatan kepada Edward Simatupang. Kepada Sedar Gurusinga Kacabrutan berjanji akan membantu permasalahan yang dihadapinya. Namun kenyataannya sekarang belum juga ada kejelasannya. Ditambahkannya, dalam surat tanggapan dari Kementrian Hukum dan HAM RI itu dijabarkan, sehubungan dengan surat Saudara

SUMUT BERITA | VONA TARIGAN Sedar Gurusinga, PNS Cabrutan Pancur Batu didampingi istrinya.

(Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Sumut di Medan) nomor : W2.KP.06.0313.864 tanggal 2 Oktober 2013 perihal usul penjatuhan hukuman disiplin berat berupa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” pegawai atas nama Sedar pada Cabrutan Pancur Batu yang ditujukan kepada Kemenkum dan HAM RI. Setelah dilakukan pengecekan terhadap data-data, terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, yaitu; keterangan saudara Sedar pada berita acar pemeriksaan bahwa yang bersangkutan berniat untuk masuk kembali bekerja pada Canrutan Pancur Batu. Namun niat yang bersangkutan terkendala karena Kacabrutan Pancur Batu memberitahukan agar tidak melaksanakan tugas dulu menunggu kepastian dari Kakanwil Kemenkum HAM Sumut, karena gaji yang bersangkutan sudah dihentikan sejak tanggal 1 Juni 2008. Data copy daftar gaji pegawai Cabrutan Pancur Batu bulan April 2009 diketahui

nama Sedar masih tercantum dalam daftar gaji Cabrutan Pancur Batu dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp 2.388.800. Hal ini ini bertentangan dengan keterangan Kacabrutan Pancur Batu Nomor: W2.E21.KP.10.03-599 tanggal 6 Juni 2008 yang menerangkan sejak 1 Juni 2008 pembayaran gaji Sedar dihentikan. Berdasarkan hal tersebut, kami (Kemenkum dan HAM RI) menemukan petunjuk /dugaan adanya penyimpangan dalam pembayaran gaji Sedar, yaitu gaji yang bersangkutan masih dicairkan, namun tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan, tulis Kemenkum HAM dalam suratnya. Untuk menentukan status kepegawaian Sedar dan untuk membuktikan terjadinya kerugian negara, diminta kepada Kanwil Hukum dan HAM untuk melakukan, pemeriksaan terhadap Sedar secara mendalam dan lebih teliti serta latar belakang yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan dinas, serta baru melaksanakan pengujian kesehatan pada bulan Agustus 2013. Selain itu, pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dalam pembayaran gaji Sedar, yaitu gaji yang bersangkutan sejak bulan Juni 2008 sampai saat ini yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak Cabrutan Pancur Batu. “Saya hanya berharap gaji saya yang ‘dicuri’ oknum tertentu itu segera dikembalikan kepada saya. Kalau tidak maka saya akan melaporkan kejadian ini ke Poldasu,” kata Sedar geram. SB 16

Tamin Sukardi dan Anaknya Akan Dijemput Paksa Poldasu M ED AN -S UM BE R Ditreskrimum Poldasu terus bekerja keras memburu tersangka penipuan/penggelapan Tendeanus anak pengusaha besar di Sumut Tamin Sukardi. Tendeanus diendus Poldasu sedang berada di Singapura, sehingga mendapat kendala untuk menangkapnya mengingat Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian ekstradisi. Begitupun, Kasubdit II Harda/Tahbang, AKBP Yusuf Safarudin mengatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak imigrasi dan pihak Singapura untuk membawa Tendeanus dari negeri berlambang patung Singa itu. Selain itu, pihaknya juga menunggu kedatangan Tamin Sukardi ke Poldasu. “ Kabarnya memang disana(Singapura) dan itu yang menjadi persoalan kita untuk menangkapnya. Kita akan berkordinasi dengan Imigrasi dan Pihak Singapura agar dapat menangkap Tendeanus, apalagi dia sudah tersangka,”terangnya kepada wartawan, Kamis(18/9)siang). Lanjutnya, Tendeanus telah ditetapkan tersangka terlibat dalam kasus spenipuan/ penggelepan, namun, belakangan kita dengar dia sakit dan opname di salah satu rumah sakit di Singapura. Untuk itu, kita akan berusaha untuk menjemputnya, mengingat hubungan diplomatik kita dan Singapura belum ada. “Kalau memang segala sesuatunya termasuk ijinnya sudah keluar, pasti akan kita jemput dia disana. Itula yang sedang kita kerjakan sekarang. Mungkin dia ke Singapura karena sudah mengetahui, kalau disana pasti sulit untuk menangkapnya,”ucapnya. Selain itu, lanjutnya, kasus Tamin Sukardi juga sudah hampir menuju puncak, meskipun dia berstatus saksi, namun, ketidakhadirannya di penyidik sangat tidak kooperatif. “ Dia kita panggil sebagai saksi, dan sudah kita layangkan panggilan ketiga, namun, hingga saat ini dia belum hadir juga. Inikan dapat mengganggu penyelidikan kita, apalagi kasusnya sedang berjalan,”tuturnya. Dikatakannya, sembari menunggu hasil berkasnya Gunawan dari Kejaksaan, penyidik akan melangkah untuk menangkap Tendeanus dan menunggu kedatangan Tamin Sukardi. “Kasus ini tetap berjalan dan kami dalami.

Untuk saat ini, kita masih memikirkan untuk menangkap Tendeanus di luar negeri. Kita juga menunggu kedatangan Tamin, manatau selain mereka ada lagi ‘Pemain’ yang belum kita tangkap. Kasus ini masih terus berlanjut,”pungkas perwira dua melati emas di pundaknya itu. Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo yang juga ditemui wartawan mengenai pengungkapan kasus mafia tanah dengan keterlibatan Tamin Sukardi yang hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik Subdit II Harda Tahbang Dit. Reskrimum Poldasu terkait beberapa kasus sengketa tanah di Sumut, yang ditenggarai kasus yang melibatkan Tamin Sukardi ini akan melibatkan beberapa nama preman berdasi di Sumut. Jendral bintang dua ini kembali menegaskan akan memberikan tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum, dan akan mengawasi adanya keterlibatan preman berdasi dalam kasus tersebut. “Saya akan mengawasi agar penyidik bertindak objektif dalam melakukan penyidikan pada kasus-kasus yang diduga melibatkan preman-preman berdasi. Dan kalau ada penyidik yang terlibat dengan preman berdasi itu akan saya ganti dan akan diberikan

tindakan tegas,” sebutnya. Soal belum munculnya Tamin Sukardi dalam memenuhi panggilan penyidik tersebut, menurut Eko, dirinya tidak akan mencampuri penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. “Biarkan mereka melakukan tehnik penyidikanya,”sebutnya. Dirinya hanya meminta, agar semua dilakukan secara proporsional dan profesional dan mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. “ Mau preman yang berdasi, berjaket kulit, ataupun pakai rompi, tetap namanya preman, akan kita berikan tindakan tegas. Silahkan anggota saya dikritisi kalau melakukan kesalahan,” ujarnya. Sebelumnya Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut secepatnya akan mengajukan surat perintah membawa paksa kepada Direktur Reskrimum, Kombes Pol Dedy Irianto, sedangkan beberapa penyidik di Subdit II Harda Tahbang yang menangani kasus yang menyeret nama Tamin Sukardi ini juga dilaporkan ke Propam Mabes Polri. “Kami masih menunggu waktu habisnya surat panggilan ketiga. Jika pada tempo tersebut belum datang tanpa alasan yang sah secara hukum, maka kami akan ajukan kepada direktur surat perintah membawa dan menghadapkan saksi kepada direktur,” ujar Kasubdit II/Harda-Tahbang Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Yusup Saprudin kepada wartawan, Selasa (16/9). Yusup juga mengatakan penyidik akan membawa paksa TS. Sebab, yang bersangkutan tidak pernah hadir setiap kali dipanggil. Meski berstatus saksi, namun tidak tertutup kemungkinan TS bisa menjadi tersangka. “Memang surat panggilannya sebagai saksi, namun sampai di sini (Mapoldasu) bisa berubah jadi tersangka,” sebut Yusup. Ditegaskan Yusup, pihaknya komit untuk mengungkap praktik mafia tanah di Sumut. Sebab, dalam kasus ini banyak orang dirugikan dan selama ini pelakunya tak pernah tersentuh hukum. Penyidik Subdit II Harda Tahbang Ditreskrimum Poldasu memastikan akan ada pertambahan laporan korban dengan jumlah kerugian mencapai ratusan miliar. Penyidik

bahkan telah menyurati Polres sejajaran Poldasu, khususnya Polresta Medan dan Polres Deli Serdang untuk mengumpulkan laporan terkait tindak pidana tersangka. Sejumlah barang bukti sudah disita dari para tersangka antara lain 2 unit mewah Honda CRV dan BMW, 4 unit rumah toko (ruko) mewah dengan taksasi masing-masing seharga Rp3 miliar. 2 diantaranya berada di Lubuk Pakam, Deliserdang, 1 di Jalan Gaharu, sedangkan 1 lainnya di Jalan Banda Aceh. Dalam kasus yang melibatkan Gunawan, diduga kuat terdapat keterlibatan TS. Karena itu, pihaknya semakin meningkatkan penyidikan untuk membuktikan keterlibatan TS. Polda Sumut menyatakan, proses penahanan terhadap tersangka pemalsuan surat tanah, Gunawan sudah sesuai prosedur. Sebab, tersangka telah melakukan tindak pidana memalsukan surat tanah. Alasan menjadikan Gunawan dan Tandianus sebagai tersangka, diduga karena memalsukan grand sultan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan. “Kita sudah tanyakan ke Kesultanan Deli, secara resmi mereka mengatakan, tidak ada grand sultan di daerah itu, tapi konsesi,” terang Yusup. Diterangkannya, tanah seluas 21 hektar itu dibeli Gunawan dari Dedi Mulya Kaban seharga Rp5 miliar yang seolah-olah pemilik grand sultan. Kemudian, Gunawan menjual ke group Tamin Sukardi Rp 18 miliar. Dasar grand sultan itulah yang dijadikan mengurus SHM ke BPN. “Kita sudah mencari Dedy Mulya Kaban, tapi tidak ada. Diduga kuat nama Dedy Mulya Kaban adalah fiktif, yang sengaja diciptakan tersangka,” terangnya. Dia menyebutkan, dengan terbitnya SHM milik Tandianus Cs, sehingga terjadi tumpang tindih dengan SHM yang dimiliki Tengku Khairul Amar sebagai pemilik pertama. Untuk pengurusan SHM ke BPN, beber Yusup, pihak tersangka menggelontorkan dana Rp4,5 miliar yang diberikan dalam tiga termin pada tahap pengukuran, panitia dan penerbitan sertifikat, kepada Ketua BPN Medan H Subagyo dan Edison, SH, mantan Kasi Hak dan Pendaftaran Tanah BPN Medan.  SB 04


BUMI TURANG

10

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

TANAH KARO-SUMBER Sejumlah pegawai KPUD Karo terlihat sibuk menyambut kedatangan tim penyidik Kejatisu yang tiba secara mendadak saat Ketua KPUD Benyamin Pinem, ST, MM berserta Sekretarisnya Hermawati Br Kaban sedang berada di Jakarta, Jum’at (19/9) sekira pukul 11.05 Wib. Tiba di halaman gedung KPUD Karo, tim penyidik Kejatisu yang berjumlah 6 orang keluar dari mobil Avanza warna hitam BK 1425 ZV beriringan menuju pintu utama disambut PPK dan Bendahara menuju ruangan Ketua KPUD Karo. Berdirinya gedung mewah berusia satu tahun milik KPUD Karo itu diduga ‘mencaplok’ lahan taman hutan kota milik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo. Burhan Sinaga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penggunaan

Kejatisu Sita Dokumen Pembangunan Gedung KPUD Karo anggaran sebesar Rp. 2.390. 000. 000 dana APBN T.A 2013 terlihat bolak-balik keluar masuk ruang kerjanya membawa bundelan berkas menuju ruang kerja Ketua KPUD Karo. Hal serupa terlihat juga dilakukan Bendahara KPUD Karo, Agus menenteng berkas-berkas memasuki ruang yang sama. Saat dikonfirmasi wartawan terkait kesibukan mereka yang terlihat diluar biasanya, Burhan Sinaga sempat mengelak dengan berdalih bahwa, tim penyidik Kejatisu yang tetap berada diruang kerja Benyamin Pinem itu hanya sebagai tamu biasa. ”Oh tidak, mereka itu tamunya ketua yang meminta berkas. Kita tidak berani kasih karena itu wewenang ketua, katanya mereka masih datang sepulang ketua dari Jakar-

SUMUT BERITA | SEMPURNA PASARIBU Penyidik Kejatisu saat mengambil foto dokumentasi kondisi gedung yang sudah retak dan tim penyidik di diruang kerja Ketua KPUD Karo.

ta. Sudah ya,” ujar Sinaga berdalih. Salah seorang tim penyidik Kejatisu menjawab pertanyaan wartawan ketika mengabadikan foto dokumentasi mengatakan,

mereka menyita beberapa arsip tertang pembangunan gedung seperti, dokumen lelang, berita acara serah terima (BAST), SPJ pembayaran gedung. Selain itu, pihaknya juga turut menyita berkas menyangkut anggaran Pileg dan Pilpres berupa SPJ kwitansi, berkas dokumen sosialisasi KPU, kwitansi/SPJ radio, daftar hadir, dokumentasi dan dokumen menyangkut perlengkapan kirab/ karnaval berikut SPJ sewa mobil saat berlangsungnya pesta demokrasi 2014. ”Lebih detail kita tidak punya wewenang untuk menjawabnya, karena kita hanya perintah. Langsung saja kepimpinan,” ujar seorang tim penyidik Kejatisu bermarga Manalu mengenakan kemeja berwarna putih sesaat sebelum meninggalkan KPUD Karo sekira pukul 14.15 Wib.SB 05

Sumut Juara 1 Pemakai Narkoba

KABANJAHE-SUMUT BERITA Sumatera Utara tampil sebagai juara 1 terbanyak pemakai narkoba se Indonesia. Hal itu berdasarkan data dari Universitas Indonesia (UI). Jumlah pemakai narkoba di Sumut hampir 3 persen, sementara untuk Indonesia saja hanya sekira 2,8 persen. “Diperkirakanada sekira 3,8-5 juta jiwa yangmemakai narkoba di Sumut,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Karo, Adlin Tambunan kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (2/9). Sedangkan untuk peredaran narkoba di daerah Kab. Karo, katanya, harus mengetahui terlebih dahulu pemakainya dan berapa angka prevalensinya. Sekedar informasi, dari 170 kasus perkara yang ditangani PN Kabanjahe sejak Januari-Agustus 2014, kasus penyalahgunaan narkotika seperti sabu-sabu dan ganja mendominasi. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Itu disampaikan Humas Pengadilan

Negeri Kabanjahe, Darma Indo Damanik SH, Senin (1/9). Kembali kepada Adlin Tambunan. Menurutnya, dibentuknya BNN adalah untuk P4GN yakni Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Adapun Tupoksi BNN adalah pencegahan dan pemberantasan. Dikatakan, BNN adalah lembaga vertikal, lembaga pemerintah non kementerian. Namun tetap diberi kewenangan dalam hal Penegakan Hukum (Gakkum). Hanya saja, katanya, pihaknya masih menghadapi beberapa kendala diantaranya, kekurangan personil dan anggaran. “Untuk Gakkum kita saja baru dilantik semalam (Senin, 1/9) yakni Kasi Brantas. Tahap awal kita masih melakukan tahap pemetaan terhadap lokasi-lokasi peredaran narkoba di Karo. Tapi kita terus usulkan ke BNN pusat, agar BNNK dapat diberi kewenangan lebih luas dalam hal ungkap kasus.

Disamping itu, kita tetap berkoordinasi dengan public setempat,” ujar Adlin. Dikatakan, untuk mengoptimalkan masyarakat tetap imun, ia menghimbau agar masyarakat jangan mau terjerumus ke dalam narkoba. Dikatakan, untuk mewujudkan itu pihaknya masih terkendala karena belum memiliki data, berapa sebenarnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Karo. “Kita akan coba ambil langkah-langkah yang tepat. Kita akan coba mendorong pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Inpres No. 12 Tahun 2011. Dimana nantinya pemerintah daerah ini melaksanakan rencana aksi bersama SKPD terkait. Contohnya, dengan mengerahkan personil Satpol PP ke tempat-tempat yang diduga marak,” katanya. Disebutnya, akibat keterbatasan anggaran dan jumlah personil, untuk lingkungan pendidikan pihaknya baru mampu memasuki 10 sekolah. Sementara, di Kabupaten Karo ada berkisar 42 sekolah. “Meski begitu kita tetap masuk mela-

lui non dipa kesana. Artinya, kita tidak dibayar, tapi kita tetap masuk untuk melaksanakan tugas kita,” katanya. Meski demikian, untuk mengetahui berapa jumlah pecandu di Kabupaten Karo, Adlin mengakui pihaknya sudah turun ke satu lokasi minggu lalu yakni ke Kecamatan Munte. Dikatakannya, itu akan dilakukan secara bertahap ke 17 kecamatan agar tujuan untuk menekan tingkat perdaran narkoba di Karo dapat tercapai. “Jadi, disana kita undang seluruh kepala desa. Kita bekali mereka, agar nantinya mereka melaporkan kepada camat, berapa penyalahguna narkoba di desa mereka masing-masing. Kita akan lakukan dulu hanya sebatas penyalahguna, belum ke tingkat pengedar. Dari laporan kepala desa ini nanti akan kita turunkan tim untuk lakukan uji test, benar apa tidak dia pecandu. Baru kita turunkan tim Brantas yang menindaklanjuti itu,” jelasnya. SB 08

Koruptor Gerogoti Uang Dinas PU Karo . . ?? TANAH KARO-SUMBER Sepertinya koruptor masih merajalela di Dinas PUD Karo. Perlahan namun pasti, uang rakyat yang telah dianggarkan di dinas yang bertugas menukangi jalan dan jembatan itu, habis digerogoti. Jumlahnya pun fantastis. Miliaran rupiah. Aparat penegak hukum pun sepertinya vakum.

Lihat saja kondisi sejumlah jalan di Kec. Kabanjahe. Walaupun baru saja selesai ditambal sulam, namun umurnya tidak panjang. Hanya seumur jagung. Kini jalan tersebut kembali rusak. Contohnya kondisi Jalan Sukaraja Munthe, Jalan Kapten Bom Ginting, Jalan Lahi Raja Munthe persisnya di depan Taman Kanak–kanak Meth-

odist Kabanjahe dan lainnya. Kerusakan jalan tersebut kini mengancam keselamatan pengguna jalan, khususnya angkutan kota yang setiap saat melintas. Penumpang yang di atas angkot pun ketika melintasi jalan rusak tersebut sudah seperti kapal yang dihantam ombak. Terombang-ambing ke kanan dan ke kiri. Pemkab Karo melalui Dinas PUD bu-

SUMUT BERITA | BAMBANG FRANSISCO Lubang yang baru diperbaiki kembali rusak persisnya di jalan Lahir Raja Munthe Kabanjahe.

kannya tidak tanggap. Mereka sudah memperbaiki kondisi jalan itu dengan cara tambal sulam. Sayangnya biaya pemeliharaan jalan yang cukup besar itu ternyata tidak menjamin kualitas pengerjaan. Buktinya baru beberapa bulan sudah kembali seperti semula rusak. Hal inilah yang menimbulkan berbagai dugaan di tengah-tengah masyarakat. Terduga dana pemeliharaan jalan itu telah digerogoti oknum tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompoknya saja. Mereka tidak menjaga kualitas jalan yang ditambal sulam. Yang penting uang bisa mengalir ke kocek mereka. Yang menahankan ya rakyat juga. Untuk itu, para supir berharap agar Plt Bupati Karo Terkelin Berahmana, SH segera menindak dinas terkait yang melaksanakan pemeliharaan jalan tersebut. “Seharusnya jalan yang baru diperbaiki lebih tahan daripada jalan yang belum diperbaiki. Apakah sebelum melaksanakan pemeliharan jalan tersebut dinas terkait tidak menghitung berapa tahun kekuatan dan ketahanannya?. Atau malah sebaliknya, oknum tertentu sengaja mengurangi ketahanan daripada jalan tersebut agar dapat dikorupsi untuk kepentingan pribadinya?,” ujar

mereka penuh tanya. Sayangnya, Kadis PUD Karo, Ir Chandra Tarigan saat dikonfirmasi wartawan, melalui telepon selulernya perihal anggaran pemeliharaan rutin jalan se-kabupaten Karo tahun 2014 yang mencapai Milyar dan pelaksanaan juga terealisasinya memilih bungkap. Berkali-kali telepon genggam milik orang nomor satu di jajaran Dinas PUD Karo itu dihubungi juga tidak menjawab. Pesan yang dilayangkan melalui SMS juga tak kunjung di balas. Amatan kru SUMBER (sumutberitared) dilokasi, kerusakan jalan di Jalan Lahi Raja Munthe khususnya tampak butuh segera perbaikan sebelum terjadinya korban jiwa. SB 14


TONA NIHA

11

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

NIAS-SUMBER Tim Observasi Lapangan Lintas Kementerian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Kamis (18/9). Tim yang terdiri dari lintas kementerian tersebut disambut Bupati Nias bersama unsur Muspida di ruang Ovall lantai 3 Kantor Bupati. Kunjungan yang dipimpin Wisnu Setiawan ini dalam rangka tinjau ulang secara mendalam terhadap rencana pemindahan ibukota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunung Sitoli yaitu di Kecamatan Gunung Sitoli selatan yang akan pindah ke Kecamatan Gido. Bupati Nias Drs.Sokhi’atulo Laoli, MM dalam sambutannya mengatakan, Secara administratif Pemerintah Kabupaten Nias saat ini terdiri dari 10 Kecamatan dan 170 Desa yang seluruhnya berada di daerah pedesaan (urban) dan juga merupakan Kabupaten tertua di wilayah Kepulauan Nias yang telah melahirkan 4 (empat) daer-

Ibukota Nias Dipindahkan ah otonom, yakni Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara , Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. Bupati Nias menambahkan, terkait pemindahan Ibukota Kabupaten Nias ke Kecamatan Gido itu, Pemerintahan Kabupaten Nias telah menyediakan lahan seluas 16,427013 ha yang terletak di Desa Hilizoi Kecamatan Gido dan juga lahan pendukung seluas 73.305,42 m² yang terletak di Desa Hiliweto Kecamatan Gido, yang berjarak hanya 1 (satu) km. Jelas Bupati Nias, secara rinci. Saat di hubungi Sumber, Bupati mengatakan, “Rekomendasi pemindahan Ibukota Kabupaten Nias di Kecamatan Gido ini, merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat serta kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi Ibukota Kabupaten Nias jadi tidak ada kendala yang berarti” jawab bupati Lanjut Bupati, berdasarkan hasil rumusan akhir Kajian Ilmiah Mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, maka usul Ibukota Kabupaten Nias direkomendasikan di Kecamatan Gido. ungkap Bupati Nias. Sementara itu, berdasarkan Kesesuaian Rencana Tata Ruang hasil dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang telah memperoleh

evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias, telah disepakati bahwa Kecamatan Gido ditetapkan sebagai PKL atau merupakan salah satu pusat pertumbuhan dan kegiatan di Kabupaten Nias. SB 49

Pemkab Nias Barat Sosialisasi SOP AP

SUMUT BERITA | YETTY ZEGA Star Zone Gunungsitoli sebagai sarana Rekreasi dan tempat hiburan anak2 dengan biaya yang ekonomis.

Star Zone Tambah Permainan GUNUNG SITOLI–SUMBER Star Zone Gunungsitoli sebagai sarana Rekreasi dan tempat hiburan anak2 dengan biaya yang ekonomis menarik dan menghibur hati yang sangat dibutuhkan masyarakat yang lokasi pemukiman penduduk yang terpencil di Kota Gunungsitoli. Pemilik Star Zone BM.Tanjung kepada Sumber (18/09) mengatakan Star Zone dibuka pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 23:00 wib setiap hari seperti biasanya dan telah menyediakan permaianan anak-anak dengan menambah fasilitas permainan Mandi Bola. Mandi bola merupakan permainan yang banyak digemari oleh anak-anak. Maka bukan hal yang aneh jika sebagian besar tempat Usaha Star Zone di Jalan Sudirman Nomor 55 Afilaza Kota Gunungsitoli., atau tempat permainan anak dan menyediakan arena bermain ini dengan mandi bola yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, diantaranya dari segi emosional bisa menimbulkan rasa senang dalam jiwa anak, anak bisa tersenyum, tertawa, dan bahagia, sehingga keceriaan bisa terpancar dari wajah anak-anak saat bermain mandi bola ini. Selanjutnya Mandi bola adalah permainan anak-anak yang berupa kolam yang diisi bola-bola yang terbuat dariplastik. Anak-anak dapat bermain di antara bola-

bola tersebut seolah-olah berenang atau mandi bersama bola.Tempat mandi bola umumnya berupa kurungan dikelilingi dengan jala atau kawat sehingga bola-bola plastik tidak keluar dari kurungan. Kolam mandi bola memiliki banyak ukuran. Permainan mandi bola besar umumnya dapat dilengkapi dengan permainan anakanak lain seperti seluncur dan flying fox. Selain itu, bisa menimbulkan sensasi mandi di kolam bola, karena biasanya mandi itu di kolam air, tapi dalam hal ini di kolam bola, sehingga anak tidak takut tenggelam. Mandi bola juga bisa melatih keterampilan motorik halus dan kasar anak. Hal ini dikarenakan di kolam tersebut anak-anak berenang-renang menggerakkan anggota tubuh dan memegang serta melempar bola-bola. Di arena mandi bola, anak juga akan mengenal bermacammacam warna pada bola, dan mengenalkan bentuk, yaitu bulat atau lingkaran. Kebanyakan masyarakat yang datang di arena permainan usaha Star Zone tersebut rata-rata membawa anak-anak. Mereka ingin menambah keakraban dengan keluarga. Salah seorang karyawan Usaha Star Zone yang tidak ingin ditulis namanya, mengatakan, arena permainan yang berada di lantai satu ini para pengunjung mulai ramai mendatangi arena permainan Mandi Bola sejak kemarin hingga sekarang ini. SB 61

NIAS BARAT–SUMBER Pemerintah Kabupaten Nias Barat Laksanakan Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) dan Standar Pelayanan (SP) ,Senin (15/ 9) bertempat di Gedung Gereja BNKP Samaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Nias Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH, yang turut dihadiri oleh Asisten III, Para Kepala Dinas, Kepala Bagian dan para Camat seKabupaten Nias Barat. Bupati Nias Barat dalam arahannya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi dalam perwujudan Good Local Governance di Negara kita, telah didukung oleh political will dari pemerintah melalui implementasi kebijakan otonomi daerah. Konsep otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih berdaya yang pada gilirannya akan menjadi fondasi yang kokoh bagi perwujudan Good Local Governance. Reformasi Birokrasi tersebut sudah merupakan tuntutan masyarakat sehari-hari untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bahkan kita sebagai aparatur kadang-kadang diposisikan belum siap

melaksanakan reformasi itu sendiri. Padahal penyelenggara birokrasi sering terintervensi oleh dinamika maupun kepentingan politik, bahkan cenderung menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri, atau sebaliknya dengan semangat reformasi yang sangat tinggi kadang-kadang dalam pelaksanaannya sering bahkan sangat cepat berubah dan akhirnya melanggar system atau norma-norma yang ada. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Grand Design reformasi birokrasi maka pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan harus bersandar atau mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut untuk menjaga kelangsungan reformasi. Grand Design tersebut diperlukan untuk pengendalian yang bermaksud menjaga, mengoreksi dan meluruskan kembali apabila terjadi penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditentukan. Salah satu program dan kegiatan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) dan penyusunan Standar Pelayanan (SP). Tugas dan fungsi setiap SKPD adalah menindaklanjuti program dan kegiatan reformasi birokrasi. SB 49


DAERAH

12

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

Samosir Ikuti HUT Pramuka di Padang Lawas SAMOSIR-SUMBER Pramuka Kwartir Cabang Samosir diberangkatkan mengikuti HUT Pramuka ke-53 di Padang Lawas-Sumut. Rombongan dilepas Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Ir. Hatorangan Simarmata dalam sebuah apel pemberangkatan di Halaman Kantor Bupati Samosir, 05/09. Pelepasan rombongan dihadiri pengurus Pramuka Kabupaten Samosir, Asisten Pemerintahan Drs. Mangihut Sinaga, MM, Asisten Administrasi umum Drs. Karel Sihotang, Kadis Pendapatan Jamen Nainggolan, Kabag Humas Drs. Hotman Sagala dan Kabag Kesos Jagogo Sagala. Sebanyak 29 orang anggota pramuka yang diutus merupakan anggota pramuka yang mempunyai prestasi di masing-masing gugus yang ada di Kabupaten Samosir. Kontingen akan mengikuti rangkaian kegiatan HUT Pramuka ke-53 tingkat nasional selama tiga hari (05 s/d 07 September). Sekda berpesan agar masing-masing anggota pramuka menjaga disiplin dan wibawa, karena diberangkatkan membawa nama Kabupaten Samosir. Setiap lomba agar diikuti dengan baik “ tunjukkan jati diri sebagai generasi yang berkwalitas dan memiliki kemampuan” kata Hatorangan. Ditambahkanya, kebersamaan harus tetap terjaga dan jangan sampai ada yang berhianat dalam tim.SB 26

Satlantas Polres Asahan Gelar Bhakti Sosial ASAHAN-SUMBER Dalam rangka HUT Polantas ke 59 tahun 2014 yang jatuh tanggal 22 September 2014, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Asahan menggelar bhakti sosial dan anjang sana ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Masjid Nur’asih Syiam dan Gereja yang berada di Kelurahan Lestari Kisaran, Asahan, Jumat (19/9) siang. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Afdhal Junaidi, Sik yang turun langsung dalam amal bhakti tersebut ketika ditemui menyebutkan bahwa amal bhakti ini merupakan wujud kepedulian dari Satuan Lalulintas kepada masyarakat sebagai syukuran atas HUT Polantas di tahun 2014. “Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT dalam menyambut HUT Satlantas dan sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat karena telah membantu kepolisian dalam mengampanyekan tertib berlalulintas” Ujar Afdhal Lebih lanjut mantan Kasatlantas Polres Binjai ini menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menjaga ketertiban berlalu lintas dengan menggunakan helm standard, melengkapi surat-surat kendaraan dan tidak mengganggu ketertiban berlalu lintas di jalan raya.“Kita menghimbau agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dalam berlalu lintas dengan menggunakan helm standard ketika membawa sepeda motor serta melengkapi surat-surat kendaraan” tambahnya. Terpisah pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah menyebutkan mengaku senang dan berterima kasih atas kunjungan Kasat Lantas yang baru saja bertugas di Asahan beserta anggotanya. “Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kasat Lantas Polres Asahan yang telah berkunjung ketempat kami dan kami berterima kasih karena telah memberikan wejangan tertib berlalu lintas, kami berharap kedepan masyarakat Asahan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga tertib berlalu lintas sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat ditekan semaksimal mungkin” imbuhnya. SB 26

Pemkab Langkat Bakal Terapkan Sistem E-Surat

LANGKAT-SUMBER Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dalam waktu dekat bakal menerapkan sistem E-surat. Hal ini dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis penggunaan sistem informasi E-Surat yang di sponsori oleh bagian PDE dan Santel diruang pola Kantor Bupati Langkat, Senin (15/9) kemarin. Pada kegiatan itu, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Langkat Sulistianto mengatakan, penerapan e-surat bertujuan mempermudah proses surat menyurat antar dinas Instansi dengan target meningkat-

Anggota DPRD Tebing Tinggi Dilantik, Mahasiswa Demo TEBING TINGGI-SUMBER Pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Tebingtinggi masa bakti 2014-2019 diwarnai aksi unjuk rasa kelompok yang mengatas namakan Mahasiswa Kota Tebingtinggi, Senin (15/9) di depan gedung wakil rakyat Jalan Sutomo Tebingtinggi. Aksi mendapat pengamanan ketat dari pihak Polres Tebingtinggi nyaris saja mengusik jalannya sidang paripurna pelantikan. Situasi dapat terkendali. Bahkan para pengunjuk rasa tidak diperkenankan memasuki halaman gedung dewan. Para pengunjuk rasa hanya menggelar orasi di luar pagar gedung DPRD Tebingtinggi secara tegas minta agar anggota DPRD Tebingtinggi yang akan dilantik saat itu, harus menemui mereka dan menandatangani perjanjian pakta integritas pernyataan tidak korupsi. Berbagai kecaman keras atas kinerja dilakukan para anggota DPRD periode sebelumnya dan minta agar para anggota dewan yang baru untuk men-

Kapolres Asahan Bentuk Wartawan Unit Polres ASAHAN-SUMBER Kapolres Asahan AKBP Yulmar Tri Himawan, Sik, Msi yang baru bertugas di Asahan menggelar acara temu ramah dengan insan pers yang berada di Asahan, Rabu (17/9/2014) siang di aula Mapolres Asahan. Pada acara temu ramah ini dihadiri oleh pengurus-pengurus organisasi kewartawanan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Asahan, Ikatan Jurnalis Te le v i s i In d o n e s i a ( IJ T I) , Organisasi Jurnalis Indonesia (OJI), Aliansi Pers Independen Indonesia (APII), Asahan Pers Clu b ( A P C) d a n Ik a t a n Wartawan Mingguan Asahan (IKWAMA) serta Pejabat Teras P o lr e s Asahan ya k n i W a k a p o lr e s K o m p o l Du m a Purba, S.Pd, Kabag Ops Kompol Victor MT. Silalahi, SH, MH, Kabag Ren Kompol Binsar Siringo-Ringo, Kasat Sabhara AKP Junaidi, Kasat Int elka m A KP Iri yan to , SH,

Ka s u b b a g Hum a s AK P. R. Berutu. Kapolres Asahan AKBP Yulmar Tri Himawan dalam sambutannya memohonkan kerjasama antara Polri khususnya Polres Asahan dengan insan pers baik dari media cetak, elektronik maupun online, sebab dengan keberadaan insan pers masyarakat bisa lebih mengenal dan mengetahui kerja kepolisian. “Saya baru bertugas di Asahan lebih kurang 2 Minggu menggantikan Kapolres sebelumnya AKBP Budi Suherman yang kini telah bertugas di Polda Riau, Sebelum bertugas di Asahan saya bertugas di Polres Langkat, jadi saya memohon kerjasama yang baik antara polri dan insan pers,” ujar Yulmar. Lebih lanjut perwira menengah dengan dua mawar dipundak ini menyebutkan pihaknya akan memberikan informasi-informasi kegiatan kepolisian baik keberhasilan penanganan yang

kan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaran manajemen Pemerintahan dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pemerintahan Selain itu, aplikasi surat juga dapat menghemat biaya kertas dan efisiensi kerja

melalui proses penerimaan serta proses dispoisisi surat yang lebih cepat, bertahap melalui penerapan aplikasi diharapkan hubungan dan koordinasi antar dinas Instansi di lingkungan Pemkab Langkat dapat lebih meningkat. Kabag PDE & Santel Salam Syahputra, S.Pd, M.Pd katakan kegiatan Bimtek tersebut awalnya akan diikuti 60 orang peserta yang berasal dari Lingkungan Sekretariat Kab. Langkat, yakni Sekda, Assisten, Kepala Bagian dan para Kasubbag dan sejumlah staf bagian Setdakab Langkat. SB 24

sudah bisa untuk diberitakan setelah kasus tersebut sudah dilakukan pengembangan maupun kegiatan lainnya di Mapolres Asahan, dan informasi tersebut akan dikoordinir oleh Kasubbag Humas. “Jadi kepada rekan-rekan saya mohon maaf apabila terdapat suatu kasus yang belum bisa untuk dipublikasikan demi pengembangan kasus tersebut, setelah kasus tersebut selesai, kita akan melakukan pers release,” tambahnya. Menyikapi hal ini Ketua PWI perwakilan Asahan Awaluddin, S.Ag menyambut baik terbentuknya Wartawan Unit Polres Asahan. “Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres Asahan yang telah berniat membentuk Wartawan Unit Polres Asahan, dan kami berharap kerjasama ini bisa terus berlangsung demi informasi yang akan dituangkan di media masing-masing wartawan,” kata Awal. SB 47

SUMUT BERITA | MAROMBUN SIBURIAN Ketua PN Tebing Tinggi Riana Br Pohan saat melantik dan mengambil sumpah 25 anggota DPRD periode 2014-2019.

emui pengunjuk rasa, namun tidak satupun anggota DPRD yang akan dilantik itu menemui para pengunjuk rasa yang akhirnya bubar. ”Wahai anggota DPRD Tebingtinggi yang merupakan wakil rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk rakyat dan apa yang telah dibuat oleh rakyat untuk kalian! ucap pengunjuk rasa. Sebanyak 25 anggota DPRD Tebingtinggi yang dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebingtinggi Riana Br Pohan SH,MH atas nama Ketua Mahkamah Agung RI sesuai keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/647/KPTS/Tahun 2014 tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Tebingtinggi masa jabatan 2009-2014 dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kota Tebingtinggi masa bhakti 2014-2019. Adapun mereka yang dilantik yakni Hendry Rivai dan Nasib Sabungan Silalahi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hj Sofiani Tambunan dan Waris dari Partai PDI-Perjuangan, Ibrahim Nasution, Mhd.Yuridho Chap, Pahala Sitorus, Hendra Gunawan, Basyaruddin Nasution dari Partai Golkar, Husin, Adlan Lubis, Muhammad Hazly Azhari Partai Gerindra. Selain itu H.Chairil Mukmin Tambunan, Zainal Arifin Tambunan Agustami, Partai Demokrat.Wakidi, Muhammad Syahril, dari Partai PKS. Kaharuddin Nasution dan Ogamota Hulu dari Partai Hanura Syamsul Bahri dan Edy Saputra dari Partai PKPI, serta Murli Purba dari PKB, Fahmi Tanjung

dari PAN, Asnawi Mangku Alam dari PPP, dan Muliadi dari Partai PKB. Pelantikan dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kota Tebingtinggi masa bhakti 20142019 serta penyerahan Pimpinan DPRD periode 2009-2014 dari Syahrial Malik kepada penggantinya pimpinan sementara DPRD masa bakti 2014-2019 yakni Mhd Yuridho Chap didampingi Muhammad Hazly Azhari. Plt Walikota Tebingtinggi Oki Doni Siregar menyebutkan sesuai UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tebngtinggi. Tantangan ke depan akan semakin kompleks. Pelantikan bukan merupakan langkah akhir tetapi merupakan awal babak baru untuk mengabdikan diri. Oleh karenanya Plt Walikota mengajak para anggota dewan yang baru dilantik untuk dapat membangun kerja sama dan sama-sama bekerja guna mewujudkan visi dan misi Kota Tebingtinggi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, cetusnya. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para mantan anggota dewan yang telah menyumbangkan darma bhaktinya guna kemajuan pembangunan di daerah ini dan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD yang cukup harmonis selama ini dapat terus dipertahankan, harapnya.SB 45


DAERAH

13

Edisi 7 Ta hun I - 22 s/d 28 September 2 014

Festival Danau Toba Akan Tarik Kunjungan Wisatawan BALIGE-SUMBER Secara bertahap, Festival Danau Toba akan menarik kunjungan wisatawan nusantara dan asing ke Sumatera Utara. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwanda mengatakan walaupun masih butuh waktu, Danau Tobanya akan semenarik Bali bagi wisatawan dunia. Hal itu disampaikan Sapta pada acara Pembukaan Festival Danau Toba 2014 di Museum Batak TB Silalahi C enter, R a bu ( 17/9 ) y a ng diha diri ribuan masyarakat Sumut dan wisatawan. Hadir Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST yang didampingi istri Hj Sutias Handayani, tokoh adat dan masyarakat Batak, kalangan dunia usaha dan sebagainya. Dikatakan Sapta, dua tahun penyelenggaraan Festival Danau Toba memberi dampak dengan meningkatnya terus kunjungan wisatawan ke Sumut. Tentu butuh proses untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia sebagaimana Bali saat ini. “Bali saja dikenal setelah tahun 20 tahun melakukan promosi, saya yakin 5 hingga 10 tahun lagi Danau atau Sumut akan dibanjiri masyarakat dunia karena festifal yang dilakukan setiap tahun ini merupakan bagian dari promosi,” ujar Sapta. Menurutnya upaya menarik minat wisatawan asing terus ditingkatkan melalui festival. “Dengan semakin dikenal, saya yakin dalam waktu tidak terlalu seperti Bali, Danau Toba akan dikena l dan didata ngi turis a sing,” ujaranya. Sapta mengingatkan bahwa untuk mencapai itu perlu proses, tidak mungkin dalam dua tahun pelaksanaan FDT bisa tercapai. “Tidak bisa instan, semua butuh proses. Mi instan saja perlu digodog dulu baru dimakan,”

ujarnya. Gubsu H GAtot Pujo NUgroho, ST dalam sambutannya menyebutkan telah terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara di Sumut dima na p a da t a hun 2 0 1 0 s eb a ny a k 191.466 orang, meningkat menjadi 259.299 pada tahun 2013. Gubsu mengatakan peningkatan kunjungan wisatawawan perlu dipertahankan dengan memperbaiki infrastruktur, peningkatan kualitas produk dan SDM. Pariwisata menurutnya merupakan kerja kolektif dan terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat oleh karenanya dia menga jak s eluruh p iha k b er k er jas a ma membangun pariwisata Sumut. Gubsu dalam kesempatan kitu mengucapkan terimk asih kep ada Bank Indones ia Kantor Perwakilan Sumatera UtaraAceh yang menyumbangkan ulos sadum sepanjang 433 meter yang merupakan ulos terpanjang di dunia. Ulos tanpa sambungan ini merupakan hasil karya 20 orang penenun yang pengerjaannya membutuhkan waktu 8 bulan. Festival Danau Toba 2014 banyak menunjolkan budaya Batak Toba pada acara pembukaan di TB SIlalahi Center yang dilanjutikan dengan pembukaan Pameran Ekonomi Kreatif bertempat di di Lapangan Sisingamangaraja XII . Upacara pembukaan Festival Danau Toba diawali dengan per tunjukan budaya yang dipandu TB Silalahi,

FKUB Tebing Tinggi Gelar Dialog Kader TEBING TINGGI-SUMBER Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Tebing Tinggi selasa (16/9) di RM Bayu Lagon menyelenggarakan kegiatan dialog kader-kader kerukunan umat beragama yang diikuti 30 orang peserta yang berasal dari berbagai lintas agama antara lain Agama Islam Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Khong Hu Chu. Acara itu dibuka Plh.Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar, dengan narasumber Kapolres Tebing Tinggi AKBP.H.Enggar Pareanom.S.Sos.SIK dan Kaban Kesbang Pol Linmas Amas Muda.SH. Plh Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar memberikan apresiasi kepada FKUB yang melaksanakan kegiatan semacam ini, karena dialog semacam ini sangat banyak manfaatnya selain mampu membangun silaturahmi sesama umat beragama juga dapat dijadikan untuk saling bertukar informasi lebih dari itu dapat pula dijadikan ajang tempat menyelesaikan dan mencarikan solusi yang terbaik problema yang timbul, tidak saja menyangkut masalah ke agamaan, tetapi juga masalah lainnya. Kita selalu membaca atau melihat dari media cetak atau electronik dibeberapa daerah sering terjadi komplik akibat terjadi salah paham antar umat beragama, dan hal semacam ini terjadi salah satu akibat kurang seringnya para pemuka agama saling duduk bersama, dan kita di Tebing Tinggi tidak sampai terjadi, karena demikian baiknya hubungan antar para pemuka agama, dan saling menghormati sesama umat, ujar Oki Doni Siregar. Untuk itu Plh.Walikota berharap dari dialog ini nantinya akan dapat diteruskan oleh para

SUMUT BERITA | TAMBOS HUTAGAOL Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST didampingi istri manortor bersama tokoh adat dan masyarakat Batak.

menampilkkan Tari Tumba Batak Toba yang dibawa puluhan pelajar SD. Permainan tersebut menggunakan perlengkapan tradisional seperti tempurung kelapa, bambu, dan tampah. Pertunjukan dilanjutkan dengan tari tortor dan maminta gondang serta eksibisi permainan tradisional Batak Margala. Selain itu ada juga tarian Bhineka Tunggal Ika yang menggambarkan sukusuku di Sumut diantaranya. Pada kesempatan itu, direntangkan ulos sepanjang 433 meter di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Usai pelaksanaan pembukaan, rombongan wakil menteri, Gubsu dan para tamu asing terdiri atas jurnalis mancanegara diajak mengendarai becak motor khas Balige menuju acara Pameran Ekonomi Kreatif di Lapangan Sisingamangaraja XII. DI tempat ini ribuan masyarakat sudah menunggu menyaksikan tari tor tor kolosal yang dibawakan ribuan pelajar sekolah.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho mengatakan,keberagamaan budaya merupakan strategi membangun Indonesia. Untuk membangun itu, ujarnya, dimulai dari membangun budaya. “Keberadaan budaya yang berbeda tidak menghalangi untuk berkomunika si, saling menghormati dan menjalin harmonisasi,” ujarnya. FDT dihadiri wartawan asing yang berasal dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Irlandia, Belanda, Jerman dan Inggris. Keberadaan mereka diharapkan dapat mempublish Festival Danau Toba ini sehingga bagian dari promosi Danau Toba di luar negeri. FDT 2014 menampilkan berbagai kegiatan antara lain lomba renang, lomba solu bolon, world drum festival, pa gela ran budaya, festiv al paduan suara dan vocal solo, lomba fashion show, seminar pariwisata serta kegiatanSB lainnya. 33

Bupati Soekirman Ajak Insan Koperasi - UKM Berbenah Diri

SUMUT BERITA | AGUSWAN SINAGA FKUB bersama muspida kota Tebing Tinggi berfose usai melakukan dialog.

tokoh agama dan selalu memberikan pencerahan kepada umatnya masing-masing dan ikut berperan aktif bersama-sama dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi mensukseskan program Pembangunan Kota Tebing Tinggi dimasa datang akan lebih baik lagi. Sebelumnya Ketua FKUB H.Abu Hasyim Siregar SH menyampaikan sesuai dengan fungsi FKUB memupuk dan memlihara kerukunan intern antara umat beragama dan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengingat warga Tebing Tinggi yang Hiterogen dialog semacam ini menjadi sangat effektif untuk dilakukan secara intensif guna mencegah perpecehan antar umat beragama, yang fenomenanya saat ini selalu dijadikan komoditas alat Politik oleh sebagian elit poltik, untuk itulah lebih baik kita mencegah dari pada mengatasai dengan hidup rukun dan damai. SB 55

SERGAI-SUMBER Bupati Serdang Bedagai, Ir. H. Soekirman minta kepada insan Koperasi maupun UKM untuk bertekad meningkatkan kualitas koperasi dan produk yang dihasilkan agar berdaya saing. Hal ini sesuai dengan tema Hari Koperasi ke-67 “Koperasi Indonesia menuju Ekonomi Global” yang bermakna koperasi harus mempersiapkan diri untuk berbenah menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memanfaatkan potensi dalam pasar bebas ASEAN 2015 mendatang. Ajakan ini disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya pada kemeriahan puncak peringatan Hari Koperasi ke-67 tingkat Kabupaten Sergai yang dipusatkan di Balai Karyawan Sei Bamban Estate Kecamatan Sei Bamban, Kamis (18/9/2014). Puncak peringatan Hari Koperasi tahun ini turut dihadiri jajaran FKPD Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Ketua Dekonpinwil Sumut H. Tarmizi Lubis, Kadis Koperasi dan UKM Provsu Muhammad Zein, Kepala Bagian SDM LPBD, KUMKM Asep Adipurna, Ketua Dekranasda Ny. Hj. Marliyah Soekirman, Ketua DWP Ny. Imas Haris Fadillah, para Kepala SKPD, Kacab Bank Sumut Sei Rampah, Ketua Kadin Sergai, seluruh penggerak dan penggiat koperasi Se-Kabupaten Sergai. Menurut Bupati Soekirman bahwa produk-produk koperasi dan UKM dapat menjadi lebih dikenal oleh para konsumen baik didalam maupun luar negeri, jika Koperasi dan UKM lebih termotivasi meningkatkan kualitas produk melalui standarisasi produk dan pengemasan. Selain itu masalah yang dihadapi pada insan pelaku Koperasi dan UKM menghadapi persaingan ekonomi global saat ini meningkatkan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM organisasi koperasi Melihat kondisi terkini dari 437 koperasi yang sudah berdiri di daerah ini, hanya sekitar 40 koperasi yang aktif. Oleh karenanya Bupati Sergai menghimbau segenap stakeholders pembangunan di Bidang Koperasi dan UMKM untuk dapat terus memacu dan memicu gerak dan perkembangan sektor koperasi melalui berbagai program, diantaranya pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM secara terpadu untuk menciptakan ketahanan ekonomi lokal. Koperasi yang mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya apabila wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efesiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik menjadi tulang punggung perekonomian lokal, termasuk menjadi penyedia lapangan kerja terbesar serta mampu menciptakan pasar baru di bidang perekonomian. papar Bupati Sergai Ir. H. Soekirman. SB 40


DAERAH

14

Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2 014

Bupati Samosir Monitoring Pembangunan Jalan SAMOSIR-SUMBER Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon didampingi Kadis Pekerjaan Umum, Kadis Tarukim, Kabag Pembangunan melakukan monitoring rencana pembangunan jalan Tulas Desa Siboro Kecamatan Sianjur Mulamula baru baru ini. Rencana pelebaran jalan Tulas akan dikerjakan tahun ini, namun Bupati menekankan agar pelebaran jalan tidak mengganggu jalan besar diatasnya karena apabila diperlebar kearah

bukit kemungkinan dapat mengakibatkan bahaya longsor. Untuk itu Bupati menghimbau agar segala pertimbangan diperkirakan dan mencari solusi. Selain itu Bupati juga memonitor kondisi jalan yang sudah ada, seperti halnya pada setiap tikungan tajam disekitaran jalan keliling pusuk buhit. Tikungan yang terhalang sudut pandang diperintahkan untuk diperlebar agar kendaraan bebas dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Jalan masuk objek wisata Aek Sipitu dai yang selama ini kendaraan kesulitan untuk masuk juga diperintahkan untuk

dirombak dengan membongkar tembok yang terpasang sehingga jalan akan luas dan bebas keluar masuk kendaraan. Diareal jalan Tele terdapat tikungan yang agak rawan juga karna jalan sempit yang dikarenakan tanah menjorok kearah jalan sehingga mengganggu pandangan pengendara. Ruas jalan Tele sebetulnya tanggung jawab Dinas Bina Marga Propinsi, namun karena akses menuju Samosir merupakan jalan Tele, Mangindar memerintahkan Kadis PU Samosir untuk berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara,

PP Panai Hulu Bantu Rehab Rumah Janda Beranak 4 LABUHAN BATU-SUMBER Leni (40) janda beranak 4 warga Dusun Benteng, Desa Sei Sentosa, yang tinggal di gubuk reot, ternyata mendapat perhatian dari PAC PP Panai Hulu. Organisasi kepemudaan ini menyatakan akan membantu merehab gubuk reot tempat Leni dan ke 4 anaknya tinggal. Keinginan untuk merehab gubuk reot Leni itu disampaikan Ketua PAC Pemuda Pancasila Panai Hulu, Juah Tarigan, yang baru saja terpilih untuk priode 2014- 2017. Keinginan itu Diungkapkan Tarigan saat berkunjung ke gubuk reot Leni beberapa waktu lalu. Juah Tarigan mengaku prihatin melihat kondisi kehidupan Leni. Selain gubuk yang hampir rubuh, kondisi

di dalam dan luar gubuk juga kumuh sehingga penghuninya rentan terhadap serangan penyakit. Hal ini dapat dilihat dari Tio anak Leni yang masih duduk di kelas 4 SD, sekujur tubuhnya terkena penyakit kulit. “PAC PP Panai Hulu akan membantu merehab gubuk reot tempat Leni berteduh selama ini. Kita kasihan melihat kondisinya sehingga hati kita tergerak untuk membantunya,” kata Juah Tarigan. Leni pun tak sanggup menahan haru setelah mendengar keinginan PAC PP tersebut. ’’Terima kasih nak Juah sudah mau memperhatikan keluarga kami. Mudah-mudahan berkah dan amalnya diterima Allah SWT,” kata Leni. SB 38

SUMUT BERITA | FENDRI NABABAN Pengurus PAC Pemuda Pancasila Panai Hulu saat berkunjung kerumah Leni.

Mantap! Bupati Langkat Buka Sosialisasi di Medan LANGKAT-SUMBER Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu membuka rapat koordinasi, sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dan Undangundang Nomor 2 Tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Rapat dan sosialisasi ini sendiri dilaksanakan di Asean Internasional Hotel Medan, Senin (15/9). “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diterbitkan 4 tahun yang lalu, sudah seharusnya kita terapkan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, walaupun dengan kosekuensi apapun dan keterbatasan yang kita miliki,” kata Ngogesa Sitepu melalui pidato tertulisnya, yang dibacakan Wakil Bupati Langkat Drs. H. Sulistianto, M.Si. Menurutnya, konsekuensi dari telah

dilaksanakannya peraturan itu adalah terpenuhinya kwalitas dan kwantitas dan kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan setiap SKPD. “Tidak dipungkiri kita memiliki keterbatasan terhadap aparatur yang benar-benar berkemampuan untuk melakukan pelayanan terpadu kecamatan, demikian pula halnya dengan diberlakukannya UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembanguan untuk kepentingan umum, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan,” bebernya. Ditambahkan, dalam rangka memenuhi tuntutan kedua regulasi ini maka pada hari ini saudara diberikan pembelakalan guna untuk menerima informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saudara tentang kebijakan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. “Kepada seluruh pimpinan SKPD dan Camat untuk mengkuti kegiatan ini

dengan penuh keseriusan dan penuh tanggung jawab, mengingat pentingnya pemahaman peraturan Pemerintah Daerah” ujarnya. Terpisah, Kabag Tapem Drs. Raja Nami YS, M.Si selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, bahwa maksud dan tujuan diselengarakan kegiatan ini adalah untuk menginformasikan tentang subtansi UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan permendagri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan terpadu kecamatan agar semua stakeholder dapat mengetahui dan memahaminya. Menurutnya, tercapainya persepsi yang sama dalam pengelolaan PATEN di Kecamatan dan Proses Pengadaan tanah untuk penbangunan bagi kepentingan umum, terindentifikasinya hal-hal apa saja wewenang Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat sebagaimana amanat UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan amanat permendagri nomor 4 tahun 2010. SB 24

dan bila memungkinkan agar alat berat PU Samosir diarahkan untuk membongkar tanah yang menghalangi jalan. Jalan menuju Kecamatan Harian juga akan diperlebar dengan membongkar dingding jalan sebelah kanan khususnya pada setiap tikungan. Pembangunan akan terus berjalan, sebaiknya bila ada masyarakat yang menyerahkan tanah agar camat dan kepala desa segera mengurus surat penyerahan tanah sehingga tahun berikutnya dapat direncanakan pembangunan pada lahan tersebut. SB 26

Plh Wali Kota Terima Panitia Pesta Ulang Tahun ke-92 HKBP Tebing Tinggi TEBING TINGGI-SUMBER Kehidupan kerukunan umat beragama yang sudah terpelihara dengan baik selama ini di Kota Tebingtinggi harus semakin ditingkatkan. Pemko Tebingtinggi memberikan perhatian yang sama terhadap semua kegiatan umat beragama. Pernyataan diatas tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tebingtinggi Ir H Oki Doni Siregar saat menerima panitia pesta ulang tahun ke-92 HKBP Tebingtinggi Distrik XIV Tebingtinggi-Deli, Rabu (17/9) di ruang kerjanya. “Pemko Tebingtinggi yang juga merupakan tetangga gereja HKBP Kartini sangat menghargai kehadiran panitia. Saya niatkan, saya akan hadir pada acara pesta ulang tahun itu,” sebut Oki Doni Siregar. Sebagai Plh Wali Kota, Oki Doni Siregar didampingi Kabag Humas Bambang dan mewakili Kabag Kesra Salim menyampaikan bahwa Pemko Tebingtinggi akan membantu kegiatan tersebut. Namun jangan dilihat dari besar kecilnya. “Kita diundang menghadiri pesta ulang tahun itu sudah sangat senang apa lagi dari dulu hubungan HKBP dengan Pemko Tebingtinggi terjalin dengan baik,” ucap Plt Walikota Tebingtinggi. Panitia pesta ulang tahun yang melakukan audensi antara lain, Ketua Ir Lumumba Sibarani, Sekretaris BT Hutagaol SPd, Bendahara Mersi Sibarani SPd serta Ridwan Napitupulu SH (seksi dana), Patuan Hutauruk SE (seksi peralatan) dan didampingi mewakili Pendeta Resort Guru Jemaat Gr S Berutu. Ketua panitia Lumumba Sibarani menyampaikan bahwa pesta ulang tahun ke-92 HKBP Tebingtinggi akan digelar 28 September di Gereja HKBP Tebingtinggi dan merupakan pesta penyambutan 100 tahun HKBP Tebingtinggi. “Ini baru pertama kali digelar pesta ulang tahun selain ulang tahun ke 50 dan 75,” jelas Sibarani sembari mengharapkan agar Plh Wali Kota Tebingtinggi dapat menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Lumumba Sibarani menambahkan bahwa pesta ulang tahun ke 92 HKBP Tebingtinggi itu akan dihadiri 2000 jemaat. Panitia juga akan mengundang Ephorus HKBP. Dalam pesta ulang tahun itu, panitia akan memberikan cenderamata kepada jemaat yang sudah berusia 70 tahun ke atas. ”Kami sangat mengharapkan kehadiran dan dukungan Plh Wali Kota,” pinta Lumumba Sibarani.SB 45


DAERAH

15

Edisi 7 Ta hun I - 22 s/d 28 September 2 014

Kasad Kunjungi Obyek Wisata Samosir SAMOSIR-SUMBER Di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyempatkan diri berkunjung ke Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Rabu (17/9).

Wakil Walikota Tebing Tinggi Silaturahmi ke Sekretariatan TEBING TINGGI-SUMBER

KASAD bersama rombongan dianSehari setelah dilantik Gubernur Sumatera Uttaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI ara H.Gatot Pujo Nugroho ST.MSi Wakil WalikoIstu Hari S, SE, MM bersama sejumta Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar yang menglah petinggi Kodam I/BB dan Bupati gantikan almarhum H.Irham Taufik.SH.MAP langSimalungun Dr. JR. Saragih, SH, MM sung melakukan silaturahmi dengan para pegawai dilingkungan sekertariat Pemko Tebing tiba di dermaga wisata Tomok sekitar Tinggi Kantor Walikota Jalan Dr.Sutomo dengan pukul 08.30 WIB, disambut oleh jajacara mendatangi satu persatu ruangangan bagiran Dandim diwilayah Kodam I/BB, an-bagian, Rabu (10/9). Muspida Kab. Samosir, Sekretaris Ir.H.Oki Doni Siregar yang didampingi Kabag PeDaerah Ir. Hatorangan Simarmata, merintahan Sri Imbang Jaya Putra STTP, MSi Kajari Pangururan Edward Malau, SH didalam raungan bagian-bagian langsung mendan sejumlah pejabat lainnya. emui para pegawai dan menyalami satu perDalam kesempatan tersebut KASsatu PNS yang saat itu berada dalam ruangan, AD bersama rombongan mengunjundan mempertanyakan beberapa hal yang bergi objek wisata Makam Raja Sidabukaitan dengan tugas-tugas pada badangnya. tar dan Objek wisata Sigale-gale. Mengakhiri kunjungan silaturahmi keruang Ir.H.Oki Doni Siregar memasuki ruangan kerja Banyaknya makam bersejarah dan benda-benda peninggalan membuat Kasad saat berkunjung ke obyek wisata Samosir. sekertaris DPRD Tebing Tinggi H.Muktar Harahap, dan didalam ruangan tersebut Wakil Walikota mantan Pangkostrad ini penasaran SUMUT BERITA |TULUS SITANGGANG berkunjung ke objek wisata tersebut. “Dalam bahasa Batak, Sigale-gale Di obyek wisata tersebut, pria yang telah berpengalaman di kesatuan in- berarti lemah gemulai. Saat ini, Sifantri baret hijau Kostrad itu sangat gale-gale telah menjadi salah satu serius mendengarkan sepenggal kisah identitas dalam pariwisata Provinsi Raja Sidabutar yang disampaikan Bit- Sumatera Utara secara umum, dan LABURA-SUMBER ner Sidabutar. Selanjutnya rombongan Samosir khususnya,” ujar Mangiring. Pasca perobohan pondok petani oleh karyawan Setelah mengunjungi obyek wisa- PT Sri Perlak, Kamis lalu, sejumlah petani masih Kasad mengunjungi sigale gale. Di lokasi ini Mangiring Sidabutar selaku ta situs budaya, rombongan Kasad tetap bertahan di lahan sengketa dengan membentangkan tikar dan peralatan dapur di atas pemandu menceritakan kisah sigale- diberikan cenderamata berupa ulos lahan sengketa. gale yang merupakan anak seorang oleh tokoh masyarakat Desa Tomok, “Kami akan tetap bertahan di lahan ini sampai Kabupaten Samosir. SB 26 raja. ada penyelesaian”, kata Suharjo koordinator

Wakil Walikota Tebing Tinggi, Ir.H.Oki Doni Siregar saat melakukan silaturahmi ke sekretariatan. SUMUT BERITA |AGUSWAN SINAGA

bertemu dengan 5 orang anggota DPRD Tebing Tinggi Hendra Gunawan SE, Pahala Sitorus ( FPG), Erwin Harahap (F.PPIB), Murli Purba dan Alensuddin Purba (F.Bersatu) dan sempat bercengkarama tentang Pembangunan Kota Tebing Tinggi. SB 55

Meski Digusur, Petani Ngotot ‘Duduki’ Lahan

petani. Disebutkan, pihaknya akan terus tinggal di lahan dan berjuang atas tanah sengketa tersebut.. Pantauan SUMBER, sejumlah petugas kepolisian masih berada di lokasi, termasuk Kapolsek Kualuh Hulu AKP Sofyan yang mencoba berdialog dengan petani. Kabag Ops Polres Labuhan-

batu Kompol E.Hutagaol yang dikonfirmasi di lokasi mengatakan, pihaknya akan terus mengamankan lokasi. Sebelumnya, sekira 350 personil polisi dan 30 Satpol PP Labura dikerahkan mengamankan perobohan puluhan pondok petani yang berdiri di atas lahan PT Sri Perlak. Perobohan dilakukan puluhan karyawan perusahaan itu. Petani sempat berusaha menghalangi namun eksekusi tetap berjalan. Wakapolres Labuhanbatu, Kompol Soni Nugroho Marisi Tampubolon yang dikonfirmasi mengatakan, pihak perusahaan memintapengamanankepada Polres Labuhanbatu karena akan melakukan penertiban pondok-pondok yang berdiri di atas lahan mereka. SB 42

Camat Gunung Sitoli Lantik 9 Kades

Sofyan alias Ian Goples (kiri jongkok), tersangka penghisap ganja yang ditangkap petugas Polsek Kualuh Hulu. SUMUT BERITA | FACUNDUS TAMBA

Isap Ganja Depan Rumah Meringkuk di Sel

LABURA-SUMBER Pria satu ini benar-benar sok jagoan. Sudahlah barang yang dipakainya dilarang negara, tapi masih sok petentengan pula mengisap ganja di depan rumahnya. AKhirnya Sofyan alias Ian Goples (32) warga Lingkungan Suka Rendah, Kel Aek Kanopan Timur, Kec Kualuh Hulu, ini meringkuk di sel tahanan Polsek Kualuh Hulu. Dia ditangkap, Kamis (18/9) sekira pukul 21.00 WIB. Menurut polisi, Sofyan ditangkap bermula dari laporan masyarakat ke pihak kepolisian. Polisi pun segera melakukan pengintaian dan melihat tersangka sedang menghisap ganja di depan rumahnya.

Dari tangan tersangka diamankan barang bukti dua bungkus kecil kertas nasi berisi daun ganja. “Tersangka ditangkap berdasarkan informasi masyarakat. Dari tangan tersangka kita menyita dua bungkus kecil kertas nasi berisi daun ganja, satu batang rokok ji samsu yang sudah dibalut ganja, tiga lembar kertas tik tak dan dua unit HP”, sebut Kapolsek Kualuh Hulu, AKP H Tampubolon. Menurut Kapolsek, berdasarkan SMS yang masuk ke HP-nya tersangka juga terduga pengedar. “Kami masih melakukan pengembangan dari siapa tersangka memperoleh ganja itu”, kata Tampubolon yang baru lima hari menjabat Kapolsek Kualuh Hulu ini. SB 42

GUNUNG SITOLI-SUMBER Camat Gunungsitoli Vince Putra F ulu, S.STP melantik 9 pejabat kepala desa yang baru di aula kantor camat Gunungsitoli, Rabu (17/9). Adapun pejabat Kades yang dilantik adalah Desa Boyo, Hilimbaruzo, Hilina‘a, Madula, Saewe, Sifalaete Ulu, Simandraolo, Sisarahili Sisambualahe dan Sisobahili Tabaloho. Acara pelantikan dihadiri Muspika Kec. Gunungsitoli, Sekcam, Danramil 01, Kasat Binmas Polres Nias, Kepala UPTD Gunungsitoli, BPD ke 9 desa, mantan Kades lama, LPM serta tokoh masyarakat dan undangan. Camat Gunungsitoli Vince Hulu dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada 9 Kades yang sudah mengakhiri masa jabatannya. “Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kades terdahulu. Sedangkan kepada Kades yang

Sejumlah kepala desa yang baru dilantik. SUMUT BERITA |SUDIRMAN MENDROFA

baru saja dilantik agar bekerja sungguhsungguh,” kata camat. Camat berharap Kades yang baru mampu meningkatakan pelayanan prima kepada masyarakat. “Jangan pernah membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ,” katanya. Adapun nama-nama kepala desa yang dilantik adalah Desa Boyo Effendi Agussati Lase, Desa Hilimbaruzo Yuniaman Harefa, Desa Hilina‘a Tanobadodo Zebua, Desa Madula Filizaro Harefa, Desa Saewe Yawazaro Telaumbanua, Desa Sifalaete Ulu Yarisman Telaumbanua, Desa Simandraolo Pengalaman Telaumbanua, Desa Sisarahili Sisambualahe Soroihati Telaumbanua dan Desa Sisobahili Tabaloho Buala Zebua. SB 49


Edisi 7 Tahun I - 22 s/d 28 September 2014

Atlet Bandung Borong Hadiah Lomba Renang 10 Km FDT Sejumlah Atlet Langkat Dapat Penghargaan LAN GK AT-S UM BE R Pemkab Langkat berikan penghargaan kepada sejumlah atlet berprestasi, wasit, Pelatih, Pembina, penggerak dan tokoh olah raga yang dinilai telah banyak banyak berperan penting membesarkan olah raga di Kabupaten Langkat. Penghargaan itu diserahkan Wakil Bupati Drs. H Sulistianto, M.Si pada rangkaian apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Senin (15/9). Sebanyak 37 orang diantaranya Srunita Sari S atlet Karate yang berhasil merebut 2 mendali Perak pada Sea Games XXVII Myanmar 2013 dan Yunita atlet Renang yang menyabet 1 mendali Perunggu pada Asean Paragame Myanmar 2013. Sedangkan kategori wasit berprestasi diberikan kepada Jumadi SK cabor binaan Kempo dan Zainal Abidin cabor Taekwondo, disusul Riska Purnawan cabor Biliard dan Syafriansyah Nst cabor Karate sebagai kategori Pembina. Kategori pelatih Junaidi Woyla Sihombing pelatih volley Porwilsu tahun 2014, Alm. M Salim sebagai penggerak cabor Sepak Bola dan Muliadi cabor Karate, kemudian H

SUMUT BERITA | AHMAD B.A Sejumlah Atlit Kabupaten Langkat yang menerima penghargaan.

Legimun dan M. Usman sebagai tokoh olah raga yang aktif dalam menggerakkan olah raga. Sebelumnya, Wabup Sulistianto membacakan sambutan Menpora Roy Suryo yang intinya mengajak masyarakat untuk membangun budaya olah raga dengan selogan mengolah ragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga yang harus terus diimplementasikan secara baik dan benar di kalangan masyarakat. Pada bagian lain dikatakan bila budaya olah raga tumbuh secara langsung akan menumbuhkan budaya disiplin, konsistensi, kompetisi,persahabatan, kesatuan dan persatuan serta perdamaian. SB 24

BALIGE-SUMBER Tiga atlet renang putra asal Bandung berhasil meraih juara I, II, dan III lomba renang kelas Internasional yang diperlombakan dalam memeriahkan Festival Danau Toba (FDT) 2014 yang diselenggarakan di Dermaga Balige, Danau Toba, Sabtu (20/9). Ketiganya warga Kabupaten Jawa Barat itu yakni, juara I diraih Alfadlan (17), juara II diraih Satrio Bagaskara (18), dan juara III diraih oleh Edward Farand Wijaya (20). Dalam pertandingan itu, mereka berhasil merobohkan 18 atlet lainnya termasuk atlet luar negeri asal Australia, Amerika dan Rusia. “Pertama cebur ke air, dinginnya sangat terasa. Memang, baru kali ini merasakan air Danau Toba. Suasananya jauh lebih tenang berenang di danau,” ujar Alfadlan dengan nomor peserta 13 itu. Ada 4 klas lomba yang diperlombakan. Selain klas 10 Km putra, juga ada klas putri 10 Km. Di kelas tersebut ada Reza Kania Dewi (20) warga Jawa Timur yang menjadi juara dari 8 pesaing lainnya. Kemudian ada kelas renang rakyat 1 km. Renang rakyat ini cukup meriah dengan peserta lebih dari 60 orang. Uniknya, baru saja dimulai start, ada sekitar 10 orang lebih peserta yang langsung menyerah dan meminta bantua patroli menjemput. Selain tidak tahan dengan dinginnya air Danau Toba, sebagian mereka mengaku takut dengan kedalaman. Dalam pertandingan itu dijuarai warga Chili.

SUMUT BERITA | TAMBOS HUTAGAOL Bupati Tobasa menyambut pemenang renang Festival Danau Toba.

Panitia kegiatan dari PRSI Pusat Amir Husein menerangkan, untuk kelas 10 Km dalah para altlet profesional yang sudah sering mengikuti lomba di taraf internasional. Mereka berasa dari berbagai daerah seperti dari DKI, Jabar, Sumsel, Riau, Kaltim, Jatim, Jateng, Australia, Amerika da Rusia. Sedangkan untuk kelas renang rakyat 1 km, pesertanya sebahagian besar dari sejumlah perwakilan dari Kabupaten Tobasa dan Kabupaten tetangga di Danau Toba, serta 2 orang dari luar negeri.. Sementara, Bupati Tobasa pandapotan Kasmin Simanjuntak yang ditemui disela-sela kegiatan itu mengaku bahwa even renang itulah even yang paling meriah dengan kehadiran pengunjung puluhan

Celebrity Fitness Gelar Festival di Sun Plaza MEDAN-SUMBER Sebagai destinasi fitness 1 di Indonesia dan enam kali pemenang Top Brand yang dipilih oleh konsumen, Celebrity Fitness gelar Festival Fitness di klub Sun Plaza Medan, Sabtu (20/9/). Public Relation Manager Celebity Fitness, Farida Sutarman mengatakan acara heboh ini memperlihatkan bahwa Kota Medan sangat menyambut baik invasi superstar besar untuk pertama kalinya, dimana beberapa instruktur favorit yang terkenal dari Celebrity Fitness akan terbang dari Jakarta untuk memimpin acara tersebut yang berlangsung selama 2 hari, yaitu Sabtu (20/ 9) dan Minggu (21/9/2014). "Pada saat yang sama, kami juga akan mengumumkan keputusan untuk membuka klub yang kedua di Medan bertempat di Ring Road City Walks Mall," ujar Far sapaan akrabnya. "Rotational Movement Training yang diciptakan oleh David Weck yang juga pendiri dari latihan kestabilan BOSU yang terkenal, latihan tersebut melingkupi latihan sisi badan yang tidak dominan dan latihan fungsi kekuatan. Dan juga sebuah latihan tubuh yang ampuh secara keseluruhan," ucapnya. SB 09

ribu orang. “Hari ini ada berbagai kegiatan. Seperti lomba renang, Solu Bolon, ritual mangalahat Horbo, pertunjukan mossak batak, world drum festival, bahkan berbagai kegiatan hingga malam hari. Justru itu pengunjung membludak hari ini,” paparnya. “Seperti halnya olahraga renang, Danau Toba begitu luas untuk tempat berlatih dan gratis. Mengapa tidak dimanfaatkan. Tinggal menggali niat dan minat kita saja. Seharusnya atlet renang lebih maju di daerah kita ini. Seperti jaltelt Bandung tadi, mereka hanya berlatih di kolam renang. Tapi dengan niat dan semangat olahraga, mereka mampu bersaing hingga taraf Internasional. Hal itu pantasnyalah kita tiru,” tandas Kasmin. SB 24


Sumut berita | Edisi 7 tahun I  
Sumut berita | Edisi 7 tahun I  
Advertisement