NO 8
9
Program Unggulan anak Mewujudkan kota berseri dan desa sejahtera
Peningkatan profesionalitas dan inovasi birokrasi
Indikator Kinerja Program 3. Kota sumenep layak anak 1. Penataan kota berkarakter budaya lokal yang mencerminkan sumenep sebagai etalase peradaban Nusantara (Indonesia) 2. Pemenuhan RTH dan Penataan dan penertiban transportasi kota 3. Kota bebas banjir dan tidak kumuh 4. Pembangunan saluran drainase dan pembangunan jalan lingkungan kawasan 5. Pembangunan Trotoar 6. Penataan dan penertiban PKL 7. Ketersediaan sentra-sentra kuliner, souvenir, dan produk unggulan sumenep 8. Peningkatan produksi dan Produktifitas 9. Reward desa terbaik setiap tahun 10. Pemberdayaan pelaku ekonomi dan aparatur desa 1. Optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan Konsep on call 24 jam 2. Smart City untuk kecamatan Kota Sumenep (pilot project) 3. Penerapan Kartu Smart Choice Super mantap pada pelayanan kesehaatan di RSUD dr. MOH. Anwar Sumenep yang terintegrasi antara sistem di RSUD dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan 4. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur birokrasi 5. Tata kelola pemerintahan berbasis e-government
Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di atas, merupakan langkah positif pembangunan 5 (lima) tahun yang akan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sumenep, sehingga cita-cita Bangun Desa, Nata Kota benar-benar bisa direalisasikan. Namun, yang perlu ditekankan, bahwa program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep juga memiliki kecenderungan bersifat politis, sehingga dalam implementasinya mungkin sulit untuk diterapkan manakala disandingkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan teknis praktis. Terhadap kesulitan dan atau kendala implementasinya perlu dilakukan penyesuaian. Upaya untuk mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih dilakukan dengan mengidentifikasi berdasarkan jenis belanja, apakah merupakan komponen belanja langsung, atau belanja tidak langsung. Selanjutnya apabila berdasarkan jenis komponen belanja, maka perlu diidentifikasi skala cakupannya, apakah merupakan sasaran, program, atau kegiatan, yang dalam praktiknya tentu akan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, yang secara khusus diakomodir dalam Renstra Perangkat Daerah.
V-17